UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL PROGRAM SARJANA REGULER
SKRIPSI
KONTRIBUSI PERSPEKTIF FEMINIS DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL: SEBUAH TINJAUAN TERHADAP FENOMENA PERKOSAAN PEREMPUAN DI WILAYAH KONFLIK
Oleh: Fitriani 0901080119
Diselesaikan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional dalam Semester Genap Tahun Akademik 2005/2006 Depok Juli 2006
BAB I PENDAHULUAN
Ketika Medusa diperkosa oleh Poseidon, Athena justru mengutuk dewi itu menjadi makhluk buruk rupa dengan kepalanya ditumbuhi ular-ular, mulut menyeringai cakar binatang liar dan tatap matanya menjadikan orang batu, sementara Dewa Laut Poseidon dibiarkan bebas begitu saja. Konon Athena menyalahkan perkosaan pada Medusa yang dianggap menggoda. Berita Medusa menjadi iblis perempuan mendatangkan Perseus untuk memenggal lehernya. Yang kemudian, oleh bapak para penyair Homer, Perseus diabadikan sebagai pahlawan. -Mitologi Yunani Kuno-
I. 1. Latar Belakang Borislav Herak adalah seorang tentara Serbia yang sebelum perang bermula di Sarjevo memiliki hubungan yang baik dengan saudara iparnya yang Muslim. Pada awal tahun 1992 dia direkrut oleh milisi nasional Serbia untuk turut berperang dan sejak itulah ia mendapatkan akses yang belum pernah ia dapat: video, televisi dan perempuan. Herak masih terlalu muda untuk mempertanyakan perintah komandannya untuk memperkosa perempuan Muslim yang disekap pasukan mereka di sebuah motel di luar kota kekuasaan Bosnia, Vogosca. Dan ia mengasumsikan bahwa sang komandan menyuruh ia dan orang-orang dalam pasukannya untuk membunuh perempuan tersebut setelah diperkosa. Herak hanya merasa menjalankan perintah. 1
Di Myanmar, 300.000 laki-laki di bawah umur 17 tahun yang sebagian besar tak berpendidikan dipaksa mendaftarkan diri dalam todongan senapan dan dijanjikan bayaran yang tak pernah mereka terima sepenuhnya. Mereka diberi senjata, dilatih menembak dan melakukan penyerangan mendadak. Diyakinkan bahwa musuh mereka adalah etnik minoritas, mahasiswa, perempuan, siapapun yang tak setuju terhadap pemerintah. Mereka diberi alkohol, dibuat saling memukul dan tidak memberi hati pada yang lemah. Ini adalah State Law and Order Restoration Council yang dikenal 2 sebagai tentara Tatmadaw Burma. Jumlah tentara ini selalu bertambah dari tahun ke tahun dengan pola perekrutan yang sama. Mereka memperkosa perempuan suku Karenn, Karenni, Mon dan 1
John F. Burns, “A Serbian Fighter’s Trail of Brutality” dalam New York Times , 27 November 1992. 2 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, School for Rape: Perkosaan Sistematis di Burma, (Jakarta: YLBHI, 1999), hlm. 1.
1
Shah yang jumlahnya mencapai 36.800 orang di antara 1,5 juta penduduk etnik minoritas di Myanmar. 3
Armandina dos Santos adalah adik perempuan dari Xanana Gusmao yang merupakan pemimpin pergerakan perlawanan Timor-Timur. Pada 25 November 1992, Armandina dan suaminya Gilman Exposto dos Santos ditangkap bersama sanak-saudara Xanana lainnya. Selama penahanan, Armandina diinterogasi dan dipaksa tidur terpisah dari suaminya. Selama sesi interogasi, ia dilecehkan dan diperkosa oleh para anggota Komando Pasukan Khusus Indonesia. Selain melampiaskan kekesalan pada Xanana melalui adiknya, mereka juga marah karena Armandina ditunjuk menjadi sekertaris pribadi Nyonya Carrascalao yang merupakan istri Gubernur Timor-Timur saat itu. Mereka mencurigai Armandina merupakan penghubung politik Xanana dan Carrascalao.4
Jepang menginvasi Cina mulai tahun 1931. Pada 13 Desember 1937 setelah memenangkan Perang Shanghai, tentara Jepang berjalan maju menguasai ibukota Cina saat itu, Nanking. Pemimpin Cina, Chiang Kai Sek telah melarikan diri terlebih dahulu sehingga tidak ada pertahanan yang cukup untuk menjaga Nanking. Di hari-hari itu perempuan berusia mulai 9 tahun hingga orang tua mengalami tindak perkosaan yang brutal. Perkosaan sistematis terjadi di siang hari ketika tentara Jepang menyisir rumah-rumah dan dilakukan di depan keluarga. Ada yang disekap dan diperkosa bersama-sama lalu dibunuh, tak jarang pembunuhan dilakukan dengan cara mutilasi. Selama masa pendudu pendudukan Jepang, perkosaan terus berlanjut melalui perbudakan seksual. 5
Dari kasus-kasus yang digambarkan di atas, terlihat bahwa perang adalah aktivitas manusia yang terjenderisasi. Walaupun memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi pelaku maupun korban, perempuan dan laki-laki mengalami kekerasan dalam konflik dengan cara yang berbeda. Laki-laki umumnya dipaksa untuk pergi berperang dan terbunuh di dalam aksi senjata, sementara perempuan 3
Ibid., hlm. 35. Hasil wawancara dengan Armandina dan Gilman yang dilakukan oleh George Aditjondro dalam George Aditjondro, “Kekerasan Negara Terhadap Perempuan di Timor Timur” dalam Nur Iman Subono (ed.), Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan , (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2000, hlm. 164-165. 5 “Nanking Massacre” diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Nanking_Massacre pada tanggal 12 April 2006 pukul 23.05 WIB. 4
2
mengalami kekerasan seksual, pemaksaan kehamilan, penculikan, perkosaan, perbudakan seksual dan pemaksaan prostisusi.
6
Membaca sejarah peperangan,
didalamnya secara umum tertulis pihak yang menang dan yang kalah; berapa jumlah tentara dan sipil yang tewas; serta berapa banyak kerugian yang diderita. Jarang sekali terdapat penelitian yang mengangkat tentang berapa banyak jumlah perempuan yang menjadi korban perkosaan, dilakukan oleh siapa, apa motifnya dan apa yang terjadi setelah tindakan tersebut dilakukan. Perkosaan dipandang sebelah mata dalam konflik, sebagai byproduct dari perang, tanpa melihat dampak trauma yang diderita perempuan ataupun keturunan ‘tak berumah’ yang dihasilkannya. Dalam satu abad yang lalu, terjadi sedikitnya 6 kasus perkosaan massal yang terdokumentasikan, 7 yaitu Perkosaan Nanjing pada tahun 1937, “jugun ianfu” (budak seksual) di kamp-kamp Jepang di masa penguasaannya di Asia, perkosaan perempuan Jerman di akhir Perang Dunia II, perkosaan saat Bangladesh berusaha memisahkan diri dari Pakistan di awal 1970an, perkosaan pada konflik antar suku di Yugoslavia dan pada konflik serupa di Rwanda di awal 1990an. Kasus-kasus ini dapat naik ke permukaan karena jumlah korbannya yang besar, walaupun kuantitas tersebut berbeda di setiap sumbernya. Hal ini terlihat pada pemberitaan kasus perkosaan Nanking di mana perkiraan jumlah perempuan yang diperkosa berbeda-beda antara 20.000 hingga
6
Introduction dalam “Women War Peace” diakses dari http://www.unifem.org/filesconfirmed/149/212_introduction.pdf pada http://www.unifem.org/filesconfirmed/149/212_introduction.pdf pada tanggal 20 November 2005 pukul 12.10 WIB. 7 Shana Swiss dan Joan A. Giller, “Rape as a Crime of War – A Medical Perspective” dalam Journal of the American Medical Association , 4 Agustus 1993, Vol. 270, No. 5, hlm. 612-615.
3
80.000 jiwa.
8
Sementara dalam kasus Bosnia menurut catatan Mentri Dalam
Negeri-nya terdapat sejumlah 60.000 perempuan yang diperkosa oleh tentara militer dan paramiliter Serbia, laporan komisi ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikeluarkan tahun 1994 menyatakan 4.500 kasus perkosaan yang tercatat, sementara dalam laporan Komisi Uni Eropa pada Februari 1993 perkosaan di Bosnia berjumlah 20.000 kasus.
9
Data yang berbeda-beda membuat kaum kuantitatif akan sulit melihat kasus perkosaan dalam wilayah konflik secara “objektif” karena skala signifikasinya tidak bisa dinilai. Angka dalam statistik tidak bisa digunakan untuk memahami fenomena kompleks perkosaan perempuan karena adanya tarikmenarik kepentingan. Hal ini terjadi sebab dalam perang tidak ada badan independen yang mencatat jumlah korban, hanya laporan dari pemerintah, sedangkan logisnya tidak ada negara yang secara terbuka menyatakan pihaknya melakukan tindak kejahatan, termasuk perkosaan perempuan. Selain itu jika pendekatan kuantitatif digunakan, maka berapakah jumlah minimal korban sehingga isu perkosaan di wilayah konflik dapat diangkat sebagai suatu isu yang signifikan? Di Banglades, diperkirakan 250.000 hingga 400.000 perempuan menjadi korban perkosaan dalam perang kemerdekaan di tahun 1971 yang menimbulkan 25.000 kehamilan. 10 Di Asia Tenggara, United Nations High Commissioner for Refugees melaporkan 39% dari perempuan perahu asal
Vietnam berusia antara 11 dan 40 tahun yang mengungsi diculik dan diperkosa di 8
“Nanking Massacre”, Log. Cit. Cherif Bassiouni dan Marcia McCormick, Sexual Violence: An Invinsible Weapon of War in Yugoslavia, (Geneva: International Human Rights Law Institute, 1996), hlm. 10 dan 44. 10 Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape , (New York: Pinguin Books, 1975), hlm. 14. 9
4
laut pada tahun 1985.
11
Di Uganda dilaporkan oleh dinas kesehatan setempat
bahwa 70% perempuan di kawasan Luwer telah diperkosa oleh tentara di awal 1980an, perkosaan tersebut dilakukan oleh sekitar 10 tentara setiap kalinya.
12
Dalam laporan Human Rights Watch Report tahun 2002 diberitakan sedikitnya 3.000 perempuan di Shabunda, Kongo bagian timur, merupakan korban perkosaan yang terjadi akhir 1999 hingga pertengahan 2001.
13
Bagaimana menjelaskan dan menghitung perkosaan yang dilakukan oleh gerombolan tentara dengan 30 personil kepada seorang perempuan? Atau perkosaan terhadap sekelompok anak-anak perempuan semuda 9 tahun, 6 tahun hingga bayi 9 bulan?
14
Susan Brownmiller, feminis yang menganalisa perkosaan,
menyatakan bahwa setelah perang usai, kejahatan seksual yang terjadi di masa konflik sering digunakan untuk daya tawar politik dalam negosiasi internasional 15
antara pihak “yang menang” dan “yang kalah” . Misalnya seperti dalam kasus “jugun ianfu” masa pendudukan Jepang di Indonesia ataupun pengadilan kejahatan Perang Dunia II di Nurenberg. Jika pun kasus perkosaan perempuan di wilayah konflik bisa dihitung, jumlah tersebut layaknya permukaan gunung es yang hanya terlihat sebagian kecil dibandingkan jumlah sebenarnya. Karena terdapat mayoritas kediaman ( silent
11
United Nations High Commissioner for Refugees, Services for Vietnamese Refugees Who Have Suffered from Violence at Sea: An Evaluation E valuation of the Project in Thailand and Malaysia . (Genewa: UNHCR, 1986), hlm. 8. 12 Jane E. Giller, et all., Uganda: War, Women and Rape , (London: Lancet, 1991), hlm. 337 dan 604. 13 Tiare Rath, “In War-Riddled Congo, Militias Rape with Impunity” diakses dari http://www.feminist.com/news/news192.html pada tanggal 12 April 2005 pukul 11.11 WIB. 14 Yayori Matsui, “Women and Arm Conflict: Foreign Military Bases as a Source of Violence against Women” diakses dari http://www.aworc.org/bpfa/gov/escap/vaww.html pada 25 Desember 2005 pukul 10.05 WIB. 15 Brownmiller, Op. Cit., hlm. 14.
5
majority) perempuan korban perkosaan yang tidak menceritakan tindak perkosaan
atas mereka karena beberapa sebab, antara lain trauma pribadi untuk mengingat ulang kejadian tersebut, menghadapi ketidaknyamanan suasana pelaporan yang dilakukan, dan keadaan masyarakat di mana mereka hidup yang belum tentu bisa menerima perempuan korban perkosaan.
Hal-hal tersebut membuat kasus
perkosaan di wilayah konflik bermakna tidak hanya sekedar angka-angka statistik, namun juga sebagai pengalaman traumatis perempuan korban kekerasan yang sepatutnya diikutsertakan dalam kajian perang dan damai. Sayangnya sepanjang sejarah, perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik tidak dianggap sebagai isu yang signifikan dan mendapatkan penyelesaian hukum yang layak. Perkosaan perempuan sudah terjadi semenjak jaman Yunani digambarkan melalui mitologi perkosaan Europa dan Ganymede oleh Zeus yang tidak terhukum. Di abad pertengahan, terdapat pengaturan bahwa pria yang memperkosa seorang perempuan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada suami atau ayah dari perempuan tersebut. Peraturan yang melarang perkosaan dilakukan di wilayah konflik baru diciptakan oleh Raja Richard II tahun 1385 dan dilanjutkan oleh Hendry V tahun 1419. Hukum inilah yang mengadili para pemerkosa pada Perang Seratus Tahun (1337-1453).
16
Peraturan internasional mengenai hukuman terhadap tindak kekerasan di masa konflik sudah ada sejak tahun 1949 dalam Protokol Konvensi Genewa tentang Kejahatan Perang.
17
Walaupun begitu perkosaan tidak dicantumkan
16
“Rape” diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Rape pada tanggal 12 April 2006 pukul 09.15 WIB. 17 “Geneva Convention” diakses dari http://www.globaliissuesgroup.com/geneva/texts.html pada tanggal 20 November 2005 pukul 10.15 WIB.
6
secara spesifik sehingga protokol ini tidak mampu menghukum tindak perkosaan dalam Perang Dunia II pada Pengadilan Nurenberg dan Pengadilan Tokyo.
18
Pada
tahun 1977 terdapat Tambahan Protokol Konvensi Genewa tahun 1977 yang menyatakan bahwa perkosaan, pemaksaan prostitusi dan tindakan tak pantas lainnya (indecent assault ) dianggap sebagai tindakan yang memalukan dan merendahkan.
19
Hal yang mana masih tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan
yang fatal dilakukan terhadap manusia. Protokol ini membuat seolah-olah perkosaaan merupakan tindak kejahatan yang lebih tak serius dibandingkan kejahatan perang lain. Pertama kalinya perkosaan perang mendapat sanksi hukum dari dunia internasional adalah pada kasus di Yugoslavia tahun 1994 melalui International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY). Statuta ICTY merupakan dokumen
legal
pertama
humanitarian.
20
yang
menyatakan
tindak
perkosaan
sebagai
kejahatan
Hal ini membuatnya dapat dituntut sebagai kejahatan perang
dengan mengajukan bukti bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari usaha menyerang populasi sipil dengan latar belakang nasional, politikal, etnis dan agama. ICTY berhasil menghukum lebih dari 61 orang, termasuk mantan Presiden Srpska, Radovan Karadzic.
21
18
David J. Scheffer, “Rape as a War Crime” diakses dari http://www.converge.org.nz/pma/arape.htm pada tanggal 20 November 2005 pukul 10.05 WIB. 19 Baca Protokol Kovensi Genewa dan Protokol Tambahan tahun 1977 di “Geneva Convention”, Op. Cit. 20 Statuta ICTY Artikel 5 diakses dari http://www.un.org/icty/basic/statut/stat2000_con.htm pada tanggal 2 Januari 2006 pukul 17.10 WIB. 21 “International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia” diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Tribunal_for_the_Former_Yugoslavia pada tanggal 18 Januari 2006 pukul 13.25 WIB.
7
Keberhasilan dalam memberikan sanksi hukum pada perkosaan sebagai kejahatan perang dilanjutkan dalam konflik Rwanda tahun 1995 dengan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).
22
Statuta ICTR adalah
pertama kali kasus perkosaan dimasukkan sebagai salah satu bagian dari genosida. Hal ini dikarenakan perkosaan terhadap perempuan dalam konflik tersebut digunakan sebagai strategi perang untuk menghancurkan etnis yang dianggap musuh. Hingga kini, lebih dari 10 tahun sesudahnya, pencapaian internasional dalam menghukum pelaku perkosaan perempuan di wilayah konflik belum menyamai hasil seperti dalam tribunal internasional Yugoslavia dan Rwanda.
I. 2. Permasalahan
“Personal adalah politis” merupakan slogan yang paling dikenal dari feminis radikal. Slogan ini pertama kali disuarakan oleh Carol Hanisch dalam buku Notes from the Second Year (1970) yang mengangkat isu bahwa pembedaan antara lingkup publik dan privat adalah keliru.
23
Slogan ini menggambarkan
bagaimana posisi perempuan (sebagai entitas personal) dibentuk secara politis untuk menempati ruang-ruang privat, sementara laki-laki di ruang publik yang membuat keputusan. Dikotomi ini dibuat sedemikian rupa untuk membentuk sebuah sistem yang stabil menyokong negara maupun dunia secara keseluruhan. Kasus-kasus perkosaan awalnya dipandang sebagai masalah privat yang tidak dipandang serius sebagai masalah publik. Susan Brownmiller menyatakan bahwa perkosaan selalu terjadi di setiap konflik bersenjata di manapun di dunia 22
Vesna Kesic, Log. Cit. Maggie Humm, Ensiklopedia Feminis¸ Terj. Mundi Rahayu, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hln. 338. 23
8
namun kajian hubungan internasional jarang sekali mengangkat fenomena tersebut sebagai salah satu isu penting.
24
Perkosaan adalah senjata mendasar laki-
laki melawan perempuan, ujian untuk superioritasnya dan digunakan secara sadar sebagai suatu proses intimidasi. Melalui perkosaan perempuan ditransformasikan menjadi objek. Jika dikaitkan dengan kajian keamanan tradisional, perkosaan sering digunakan sebagai senjata perang melawan negara lain dan perempuan secara keseluruhan.
25
Simone de Beauvoir, feminis yang menganalisa posisi perempuan di masyarakat patriarkis, dalam bukunya The Second Sex menyebutkan: “representasi dunia, sama seperti dunia itu sendiri, adalah buatan laki-laki; mereka menggambarkannya dari sudut pandang mereka sendiri, yang mereka tumpang-tindihkan dengan kebenaran 26 absolut”
Pendapat Beauvoir yang dikeluarkan lebih dari setengah abad lalu masih belum dapat dipatahkan karena menurut data Inter-Parliamentary Union yang dikutip Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 2004 perempuan hanya menduduki 15,4% dari konstitusi di dunia. Jumlah tersebut barulah setengah dari target 30% representasi perempuan dalam badan legislatif dari Deklarasi Beijing dan laporan United Nations Development Programme tahun 1995.
27
Terlihat
bahwa selama ini kebijakan luar negeri dibentuk oleh laki-laki, termasuk dalam keputusan mendeklarasikan perang. Sementara yang menjadi mayoritas korban
24
Brownmiller, Op. Cit., hlm. 35 dan 14-15. Catharine MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State , (Cambrige: Harvard University Press, 1989), hlm. 172. 26 Simone de Beauvoir, The Second Sex , (New York: Knopf Publishing, 1952), hlm. 161 27 United Nations, Women & Elections: Guide to Promoting the Participation of Women in Elections, (New York: United Nations Department of Public Information, 2005), hlm. 6. 25
9
dari konflik bersenjata adalah perempuan dan anak-anak, yang menyusun sekitar 90% dari jumlah pengungsi.
28
Karena kebijakan luar negeri dan kebijakan militer sebagian besar dikonstruksikan oleh laki-laki, disiplin yang menganalisa fenomena-fenomena tersebut akan berfokus pada laki-laki dan maskulinitas. Terlihat dari kajian hubungan internasional yang didominasi oleh pemikiran-pemikiran maskulin seperti Niccolo Machiavelli dalam The Prince; Hans Morgenthau dengan konsepnya political man; dan buku Kenneth Waltz Man, the State and War . Sehingga jarang timbul kesadaran bahwa di dalam kajian ilmu itu sendiri tindakan manusia telah diasosiasikan dengan maskulinitas. Berangkat dari keadaan ini Cynthia Enloe dalam bukunya mengenai politik seksual menanyakan secara terbuka “Where are the women? ” Di manakah perempuan dalam terjadinya fenomena hubungan internasional yang cenderung hanya melihat pihak yang jahat dan jagoan?
29
Perempuan jarang sekali ada dalam podium-podium pembuat
keputusan, sedikit di antara mereka yang berada di dalam angkatan bersenjata namun paling banyak di barisan korban. Dimanakah pula perempuan dalam kajian hubungan internasional tentang keamanan? Tampaknya Thomas Hobbes tidak memikirkan hal tersebut ketika ia menyatakan perang adalah “ everyman against everyman ” yang disebutnya sebagai
28
Robert L. Sivard, World Military and Social Expenditures 1991, 14 th edition, (Washington D.C.: World Priorities Inc., 1991), hlm. 3. 29 Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Relations , (London: Pandora Press, 1989), hlm. 133 yang ditanya ulang oleh Enloe dalam The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War , (Berkeley: University of California Press, 1993), hlm. 20.
10
tingkah laku negara di dalam sistem internasional.
30
Begitu juga saat Machiavelli
mengkonstruksikan Fortuna, dewi Roma yang digambarkan sulit mengambil keputusan dan tak dapat ditebak. Sesuai ujaran Machiavelli, “Fortuna adalah perempuan, dan adalah suatu kepastian jika ingin menguasainya, ia harus ditakhlukkan menggunakan kekuatan.”
31
Kekuatan yang didefinisikan secara
maskulin merupakan titik utama dari kajian hubungan internasional yang fokusnya adalah power dan negara. Perempuan tidak tampak dalam pemikiran hubungan internasional padahal ilmu berperan untuk mengangkat suatu isu menjadi kajian. Oleh karena perkosaan perempuan di wilayah konflik merupakan suatu fenomena yang kerap terjadi dan memiliki lingkup mendunia maka sepantasnya masalah ini diangkat menjadi salah satu isu dalam kajian hubungan internasional. Namun perempuan dalam kajian internasional dianggap kurang relevan mengingat peran domestik perempuan yang jauh dari isu high politics.
32
Menurut penulis
masalah tersebut perlu ditelaah lebih lanjut :
Mengapa perspektif utama hubungan internasional yang ada tidak mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik?
Bagaimana perspektif feminis mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik?
Bagaimana kontribusi perspektif feminis dalam kajian ilmu hubungan internasional?
30
Thomas Hobbes, “Leviathan”, bagian 1 bab 13, dikutip dari John Vasquez (ed.), Classics of International Relations, 2nd Edition, (New Jersey: Prentice Hall, 1990), hlm. 213-215. 31 Niccolo Machiavelli, The Prince and the Discourses , (New York: Random House, 1940), hlm. 94. 32 Ani Soetjipto, “Perempuan dan Politik Internasional”, artikel yang akan diterbitkan.
11
Kasus-kasus perkosaan perempuan di wilayah konflik telah terjadi sejak pertama kali perang antar manusia berlangsung sehingga penelitian ini tidak menggunakan batasan waktu. Penelitian yang akan dilakukan juga tidak memfokuskan pada satu daerah tertentu namun mencakup seluruh wilayah di dunia di mana konflik berkecamuk.
I. 3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: •
Menaikkan signifikansi isu kekerasan terhadap perempuan, khususnya perkosaan di wilayah konflik bersenjata sebagai bagian dari kajian hubungan internasional.
•
Memperlihatkan bahwa pengalaman-pengalaman individu adalah bagian dari kajian internasional.
•
Memberi tawaran bagaimana perspektif feminis bisa mengisi kelemahan mainstream kajian hubungan internasional yang ada.
•
Memberi pemahaman tentang bagaimana isu perempuan turut membentuk tata sistem internasional dan kajian ilmu yang mempelajarinya.
•
Berusaha membuktikan hipotesis kerja. Signifikansi dari penelitian ini bagi studi hubungan internasional berada
pada kajian multidimensional yang mencakup perang-damai dan isu-isu non konvensional. Tulisan ini menunjukkan pentingnya kajian jender dan hubungan internasional dalam menganalisa security melalui konsep keamanan internasional yang lebih berdimensi kemanusiaan dan peka jender.
12
I. 4. Tinjauan Pustaka
Untuk membahas fenomena internasional perkosaan di wilayah konflik penulis melakukan tinjauan pustaka dari skripsi mahasiswa terdahulu di Unit Perpustakaan Departemen Hubungan Internasional, artikel serta bahan dari internet. Terdapat 3 skripsi yang dibuat jurusan j urusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengangkat fenomena kasus melalui kajian jender. Skripsi pertama adalah milik Andy Yentriyani yang berjudul Perkawinan Transnasional Sebagai Bagian dari
Women
Trafficking : Konsekuensi Logis Sistem
Kapitalisme Dunia (Studi Kasus Perkawinan Indonesia-Taiwan 1992-1999)
dan dibukukan dengan judul Politik Perdagangan Perempuan . 33 Isu yang diangkat adalah mengenai perkawinan transnasional perempuan Indonesia dari etnis Tionghoa di Pontianak dengan laki-laki Taiwan melalui jasa perantra sebagai salah satu bentuk trafficking in women. Melalui kajian sistem kapitalis dunia dari Wallerstein, terlihat bahwa bukan hanya perempuan dan keluarganya yang disebabkan sistem kapitalis ini hidup miskin, tapi juga laki-laki Taiwan yang termarjinalisasi dalam proses pembangunan di Taiwan itu sendiri. Keadaan tersebut menyebabkan mereka mencari istri dengan biaya perolehan yang terjangkau oleh mereka. Yentriyani menyatakan bahwa dalam masyarakat patriarkis, anak perempuan menempati posisi subordinat dan tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk menolak keinginan orang tuanya agar dia menikah
33
Andy Yentriyani, Politik Perdagangan Perempuan, (Yogyakarta: Galang Press, 2004)
13
dengan laki-laki asing, apalagi dengan adanya stereotipe jender dalam masyarakat Indonesia bahwa perkawinan adalah sebuah jenjang yang harus dilewati perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa pola perkawinan transnasional ini termasuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan sistem kapitalis dunia. Skripsi kedua adalah milik Septi Silawati yang berjudul Penolakan Iran Masa Khatami Menandatangani Konvensi Perempuan (Periode 1997-2003): Sebuah Studi Jender Dalam Hubungan Internasional . Permasalahan yang
dibahas adalah alasan Iran tidak menendatangani Convention on the Elimination of
All
Forms
of
Discrimination
Against
Women
(CEDAW).
Silawati
menggunakan pendekatan feminis dalam mempertanyakan metode positivis dalam hubungan internasional. Teori yang digunakan adalah Judith Squires, jender dalam teori politis yang menyatakan what personal is political dan what personal is internasional dikaitkan atas bagaimana konvensi internasional CEDAW yang
ditolak ditandatangi oleh negara dapat berpengaruh pada setiap individu perempuan Iran. Analisis Silawati menunjukkan bukti bahwa pemerintahan Iran yang berkuasa dengan latar belakang sosial budaya masyarakatnya yang patriarkis tidak menyepakati adanya persamaan nilai kesetaraan perempuan yang diusung oleh CEDAW. Skripsi terakhir adalah milik Nita Aswita Sugiri yang berjudul Fenomena Perdagangan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (TKW PRT Indonesia: Perspektif Feminis Marxis). Sugiri mengambil sudut pandang
feminis Marxis dalam melihat fenomena tenaga kerja migran perempuan
14
Indonesia dan membawanya ke tataran internasional dengan pemasalahan bagaimana fenomena perdagangan perempuan pekerja rumah tangga dalam kajian perspektif Marxis. Pembahasan dilakukan dalam 4 level, yakni individu, masyarakat,
negara
dan
internasional.
Di
tataran
internasional,
Sugiri
memasukkan peran International Labor Organization (ILO) yang membuat standar internasional tenaga kerja dan penghilangan diskriminasi bagi tenaga kerja perempuan baik dalam hal gaji maupun kesempatan kerja. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa masalah sistem kapitalisme dan patriarkis yang akut telah membuat posisi tenaga kerja perempuan Indonesia menjadi lebih lemah. Sementara itu diambil 3 skripsi yang dibuat jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia dengan melakukan analisa teori dan paradigma. Yang pertama adalah skripsi Pande K. Trimayuni yang berjudul Tinjauan terhadap Konsepsi Power Realis dalam Kajian Hubungan Internasional dari Sudut Pandang Feminisme . Trimayuni melihat bahwa kajian
hubungan internasional (HI), khusunya realis, buta jender sehingga diperlukan dekonstruksi dan revisi terhadap kajian-kajian yang berkembang di dalam HI. Skripsi ini menunjukkan bagaimana feminis memandang persoalan power dalam HI, kemudian memperlihatkan bagaimana konsepsi power berdasarkan sudut pandang feminisme lebih bisa menyelesaikan masalah-masalah internasional. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah definisi teori dari Juwono Sudarsono yang menyatakan bahwa teori adalah seleksi, simplifikasi, konstruksi dan preskripsi dari apa yang ditangkap pengamat, serta evolusi ilmu pengetahuan dari Thomas Kuhn. Dalam skripsi ini dibahas bahwa power realis lebih merupakan
15
dominasi suatu aktor atas aktor lainnya. Konsepsi tersebut merugikan perempuan yang mayoritas berada di posisi terdominasi karena pengalamannya tidak diikutsertakan. Oleh karena itu kesimpulan yang ditarik adalah perlunya memasukkan pengalaman perempuan dalam setiap diskursus yang ada (pendekatan empiris) dan menghendaki teori khusus tentang perempuan (pendekatan titik pandang). Skripsi kedua adalah milik Christian yang berjudul Kemunculan Paradigma Konstruktivis dalam Kajian Ekonomi Politik Internasional .
Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana paradigma konstruktivis muncul dalam kajian ekonomi politik internasional. Christian menggunakan teori Thomas Kuhn mengenai the Structure of Scientific Revolutions . Skripsi ini melihat sejarah perkembangan ilmu alam yang menggambarkan paradigma melahirkan ilmu pengetahuan yang bila dikritisi akan menghasilkan krisis yang pada akhirnya membuat adanya anomali kasus. Dari keadaan tersebut terjadilah revolusi pemikiran yang melahirkan paradigma lain. Christian mengambil contoh dari pola-pola pengajaran kajian ekonomi politik internasional di universitasuniversitas dunia. Dalam skripsinya tergambar jelas bahwa negara dan individu adalah rasional sehingga akan membuat perkembangan pemikiran bila pemikiran awalnya teruji. Skripsi ketiga yang menulis tentang kajian pemikiran adalah milik Nurul Rochayati yang berjudul Perkembangan Ontologi Kajian Resolusi Konflik Etnis Pasca Perang Dingin (1991-2005) . Pertanyaan yang diajukan dalam skripsi
ini adalah “bagaimana perkembangan ontologi kajian resolusi konflik etnis pasca
16
perang dingin periode 1991-2005?” Kerangka teori yang digunakan adalah sejarah perkembangan kajian teori hubungan internasional dari Torbjorn L. Knutsen dan struktur revolusi ilmu pengetahuan dari Thomas S. Kuhn. Ditemukan bahwa perkembangan ontologi kajian resolusi konflik etnis pasca perang dingin melalui 2 fase yaitu (1) kemunculan dan perkembangan, serta (2) perdebatan terus menerus mengenai konsep baru. Perkembangan tersebut merupakan perbaikan dari kajian yang telah ada sebelumnya dan tidak ti dak selalu merupakan falsifikasi. Sehingga setiap konflik etnis yang berlangsung memiliki potensi untuk memunculkan ontologi kajian resolusi konflik yang baru. Penulis mengambil tinjauan pustaka yang meneliti kasus perkosaan yang terjadi di dunia. Artikel pertama adalah milik Sian Powell yang berjudul East Timor’s Children of the Enemy Enemy.. 34 Powell menggambarkan kekejaman perkosaan perempuan di wilayah konflik Timor-Timur yang dilakukan baik militer maupun para milisi. Di dalamnya lebih merupakan gambaran komentar dan deskripsi tindakan-tindakan kekerasan serta perkosaan perempuan yang terjadi di masa pendudukan Indonesia 1975 hingga 1999. Dari perkosaan ini lahirlah anak-anak yang bingung akan posisinya, apakah orang Indonesia atau Timor-Timur. Tulisan
mengenai
kajian
perkosaan
dilihat
dalam
buku
Susan
Brownmiller yaitu Against Our Will: Men, Women and Rape. 35 Buku ini
merupakan kajian perkosaan yang paling komperhensif yang pernah diterbitkan. Brownmiller memperlihatkan bagaimana cara masyarakat bersikap terhadap 34
Sian Powell, “East Timor’s Children of Enemy”, dalam jurnal, The Weekend Australian, Edisi 1, 1 Maret 2001, hlm. 1-8. Dapat diakses dari www.canb.auug.org.au/~wildwood/01marchildren.htm pada tanggal 24 Mei 2006 pukul 20.05 35 Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape , (New York: Pinguin Books, 1975).
17
perkosaan, baik korban dan pelakunya. Buku ini membahas latar belakang sejarah politik, sosiologi perkosaan, posisi tak sejajar antara perempuan dan laki-laki yang berakar secara turun temurun dan dilegalkan melalui hukum. Melalui bahasanya yang langsung kepada sasaran, Brownmiller dalam tulisan ini memperlihatkan signifikansi perkosaan yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai suatu tindak kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan yang patut diberi sanksi tegas. Buku ini menjadi salah satu rujukan teori dari penelitian yang akan dilakukan penulis. Skripsi dan tulisan di atas memberi masukan dalam penulisan, namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini. Andy Yentriyani, Septi Silawati dan Nita Aswita Sugiri sama menulis skripsi dengan menggunakan perspektif feminis namun kajian yang dilakukan mereka berada di bidang ekonomi dan politik internasional, sementara skripsi penulis adalah tentang kajian konflik. Skripsi Pande K. Trimayuni merupakan kajian teori HI yang dianalisa menggunakan perspektif feminis, sementara penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengkaji fenomena internasional menggunakan perspektif HI dan feminis. Walaupun begitu, skripsi milik Pande K. Trimayuni sangat membantu menganalisa perspektif HI dari sudut pandang feminis. Skripsi Christian dan Nurul Rochayati membantu dalam merujuk bentukbentuk penulisan yang mengkaji paradigma dan pemikiran, walaupun tema yang diangkat berbeda. Artikel Sian Powell lebih memfokuskan pada peristiwa perkosaan perempuan di satu wilayah konflik tertentu dan dampak yang ditimbulkannya. Sementara Susan Brownmiller mengkaji fenomena perkosaan
18
perempuan melalui latar belakang historis, sosiologis dan hukum. Tulisan keduanya berbeda dengan skripsi yang akan dibuat karena lebih melihat fenomena f enomena perkosaan perempuan sebagai suatu fenomena internasional yang terjadi di seluruh wilayah konflik dan mengapa ilmu hubungan internasional tidak mengkajinya sebagai suatu isu yang signifikan. Buku Susan Brownmiller akan digunakan sebagai salah satu landasan teori dari skripsi i ni.
I. 5. Kerangka Pemikiran I. 5.1. Alat Analisis
Sebelum masuk lebih lanjut ke dalam kerangka pemikiran, akan dijelaskan terlebih dahulu alat analisis utama yang menjadi alasan mengapa perkosaan perempuan dalam perang merupakan isu penting untuk dibahas dalam penelitian ini. Alat analisis utama tersebut adalah perspektif feminis. Menurut Jill Steans dan Llyod termin perspektif digunakan untuk menjelaskan cara untuk melihat dunia dengan memprioritaskan suatu keadaan, isu dan proses tertentu. Dapat dikatakan bahwa perspektif adalah sudut pandang yang digunakan dalam menganalisa suatu fenomena
36
dan merupakan alat yang penting untuk mengkaji
suatu fenomena. Berbeda dengan dengan perspektif realis yang yang mementingkan mementingkan masalah power negara, liberalis yang mendahulukan kerjasama dalam ekonomi, dan
kritikal-Marxis yang menyoroti class struggle , feminis lebih menekankan pada
36
Jill Steans dan Lloyd Pettiford, International Relations: Perspectives and Themes , (England: Longman, 2001), hlm. 5 dan 152.
19
perjuangan perbaikan standar hidup perempuan dan partnership pembangunan.
dalam
37
Jill Steans dan Llyod Pettiford menjelaskan enam karakteristik perspektif feminis yang digunakan untuk menganalisa fenomena hubungan internasional, yaitu (1) menggunakan jender sebagai kategori analisis yang utama, (2) melihat jender sebagai power relations yang khusus, (3) mengkaji sektor publik dan privat yang penting hubungannya dalam memahami hubungan internasional, (4) melacak bagaimana pemikiran jender memiliki posisi sentral dalam berjalannya fungsi institusi internasional, (5) memberi asumsi bahwa jender telah menjadi bagian yang tak tersadari namun turut mempengaruhi international order , dan (6) mempertanyakan kembali asumsi-asumsi dominan mengenai yang signifikan dan kurang signifikan dalam kajian hubungan internasional. 38 I. 5. 2. Konsep-Konsep
Terdapat 3 konsep utama yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian. Konsep-konsep tersebut adalah kekerasan terhadap perempuan, konflik internasional dan perkosaan perempuan dalam wilayah konflik .
•
Kekerasan terhadap Perempuan
Kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari power relations yang tidak imbang secara historis antara perempuan dan laki-
37
Lebih lengkap mengenai perspektif-perspektif dalam hubungan internasional baca Steans dan Pettiford, Op. Cit., hlm. 20-100. 38 Ibid., hlm. 155.
20
laki, sehingga membuat adanya dominasi dan diskriminasi perempuan oleh laki-laki untuk mencegahnya menjadi berdaya.
39
Menurut Deklarasi Beijing ( Beijing Declaration and Platform of Action) yang dihasilkan dalam Konferensi Perempuan Dunia keempat di
Beijing, Cina, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai tindak kekerasan yang dilakukan berdasarkan jender dengan berdampak pada perlukaan ataupun penderitaan fisik, seksual ataupun psikologis yang dialami perempuan, termasuk di dalamnya ancaman, tindak kekerasan maupun pembatasan kebebasan, baik terjadi di wilayah publik maupun privat.
40
Kekerasan terhadap perempuan termasuk, walaupun tidak
terbatas, pada hal-hal dibawah ini: a) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga b) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas c) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang direstui dan dilakukan oleh negara di manapun hal itu terjadi Tindakan lain termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang dimiliki perempuan (human rights of women ) dalam situasi konflik bersenjata, khususnya pembunuhan, perkosaan yang dilakukan secara sistematis, perbudakan seksual dan pemaksaan kehamilan.
41
39
Poin 118 Deklarasi Beijing, United Nations, Beijing Declaration and Platform for Action with the Beijing+5 Political Declaration and Outcome Document , (New York: Department of Public Information United Nations, 2001), hlm. 75. 40 Ibid., hlm. 73. 41 Ibid., hlm. 74.
21
•
Konflik Internasional
Terminologi konflik , menurut James Dougherty dan Robert Pfaltzgraff, Jr. biasanya digunakan untuk mengacu pada suatu kondisi dimana sekelompok manusia yang teridentifikasi (dapat menggunakan dasar suku, bahasa, budaya, agama, ekonomi-sosial, politik dan lainnya) bergabung untuk melakukan oposisi secara sadar terhadap satu atau lebih kelompok manusia.
42
Kelompok ini mengoposisi kelompok lainnya karena
kelompok lain mengejar apa yang dianggap oleh kelompok oposisi sebagai tujuan yang tidak sama/sesuai. Tidak jauh berbeda, Lewis A. Coser mendefiniskan konflik sebagai perjuangan untuk memperebutkan nilai dan kepemilikan atas status, power , dan sumber daya yang terbatas.
43
Tujuan perjuangan tersebut,
menurut Coser, adalah untuk menetralisir, melukai atau menghapuskan lawannya. Berbeda dengan kompetisi, konflik adalah ketika satu pihak ingin menguatkan posisinya dengan mengurangi posisi pihak lain. Berkembang dari hanya sebuah fenomena sosial, menurut pendapat Herbert C. Kelman, konflik dapat terinternasionalisasi bila aktor negara yang terlibat di dalamnya.
44
Sementara Daniel S. Papp menyatakan bahwa
perang internasional adalah konflik yang terjadi antar negara dan
42
James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr., Contending Theories of International th Relations: A Comprehensive Survey, 4 Edition, (New York: Longman, 1996), hlm. 179. 43 Lewis A. Coser, The Function of Social Conflict , (New York: Free Press, 1956), hlm. 3. 44 Herbert C. Kelman, “Social Psychological Approaches to the Study of International Relations” dalam Herbert C. Kelman (ed.), International Behavior: A Social-Psychological Analysis , (New York: Holt, Reinhart and Winston, 1965), hlm. 5-6.
22
dilaksanakan oleh angkatan bersenjata masing-masing negara.
45
Demikian
juga pikiran K.J. Holsti yang menyatakan bahwa konflik internasional umumnya dilakukan oleh pemerintahan negara berdasarkan pada ketidaksetujuan atas suatu isu, sikap yang bertentangan, dan diikuti salah satu bentuk diplomasi serta aksi militer.
46
Walaupun Kelman, Papp dan Holsti menyatakan bahwa konflik internasional terjadi bila suatu negara menyatakan perang sebagai kebijakan nasionalnya, namun melihat perkembangan konflik yang terjadi di dunia penulis menyusun konsep tersendiri untuk digunakan dalam penelitian ini. Definisi yang digunakan penulis adalah suatu konflik dapat disebut sebagai konflik internasional bila terdapat satu kelompok (baik negara maupun sekelompok manusia) yang melakukan tindakan oposisi (baik terhadap negara lain; kelompok lain di dalam negara; maupun sekelompok negara) dan negara (ataupun sekelompok negara) turut serta untuk menanganinya. Contohnya adalah adalah kasus pejuang Palestina Palestina dengan Dewan Keamanan PBB.
•
Perkosaan Perempuan dalam Wilayah Konflik
Tidak semua koflik menggunakan menggunakan kekerasan, namun bila dikaitkan dengan politik, H.L. Nieburg berpendapat bahwa kekerasan adalah salah satu
bentuk
tingkah
laku
natural
dari
politik.
“Ancaman
yang
45
“International War” dalam Daniel S. Papp, Contemporary International Relations: Frameworks th for Understanding, 5 Edition, (Boston: Allyn and Bacon, 1997), hlm. 508. 46 K.J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, 6 th Edition, (New Jersey: Prentice-Hall, 1992), hlm. 348-349.
23
menimbulkan kesakitan akan selalu menjadi alat yang berguna untuk bargaining position di masyarakat negara dan internasional.
47
Perkosaan
terhadap perempuan adalah salah satu bentuk dijalankannya kekerasan dalam konflik. Perkosaan, menurut definisi Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, adalah perwujudan kekuasaan laki-laki atas integritas perempuan dengan mengintervensi tubuh perempuan, baik dengan sentuhan, ciuman, hingga masuknya penis, jari, atau benda tumpul ke lubang vagina korban yang menolak.
48
Spike Peterson dan Anne Sisson Runyan menganaliasa sebab
terjadi perkosaan perempuan adalah karena terdapat ideologi dominan jender dalam masyarakat yang mempercayai bahwa secara alamiah lakilaki lebih agresif serta aktif secara seksual dari pada perempuan yang lebih pasif serta reseptif secara seksual. Hal ini sering menjadi alasan dilakukannya perkosaan dan juga dalih sosial untuk tidak menghukum pelaku secara berat karena dipandang sebagai kejahatan sebelah mata dan alamiah.
49
Feminis meyakini perkosaan sebagai tindakan teror politik terhadap kelompok tertindas. Anuradha M. Chenoy menggabungkan kategorisasi penulis-penulis feminis antara lain Jennifer Turpin, Olivia
47
H. L. Nieburg, Political Violence, (New York: St. Martin Press, 1969), hlm. 9. Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, Percakapan Tentang Feminis VS Neoliberalisme, (Jakarta: Debtwatch Indonesia, 2004), hlm. 65. 49 V. Spike Peterson dan Anne Sisson Runyan, Global Jender Issues, (Colorado: Westview Press, 2000), hlm. 42. 48
24
Bennet dan Rashmi Goswani dalam menganalisa posisi perempuan di wilayah konflik yaitu:
50
1. sebagai korban dan pengungsi 2. sebagai relasi (keluarga atau kerabat) kombatan 3. sebagai pendukung pergerakan ( supporters ) 4. sebagai kombatan yang dipersenjatai 5. sebagai
pendukung
kehidupan
(melahirkan
generasi
penerus, memasak, merawat korban, dst) 6. sebagai pembuat perdamaian ( peace makers) Dapat dilihat bahwa posisi perempuan mayoritas lemah dalam konflik karena tidak turun langsung sebagai kombatan. Sehingga Maggie Humm mendefinisikan perkosaan sebagai tindakan dan institusi sosial yang
melanggengkan
kekerasan.
dominasi
patriarkis
yang
didasarkan
pada
51
Susan Brownmiller menyatakan bahwa perkosaan adalah kejahatan yang pasti terjadi dan tak terpisahkan dari konflik. Sepandangan dengan Peterson dan Runyan, Brownmiller melihat bahwa perkosaan dianggap sebagai aktivitas seksual ketimbang aktivitas kekerasan didasari asumsi sosial yang patriarkis mengenai seksualitas laki-laki yang aktif, dan seks merupakan pelepasan dari ketegangan perang dan pembangunan maskulinitasnya.
52
50
Anuradha M. Chenoy, “Women, War and Peace: Indian Versions”, dalam Mohamed Jahwar Hassan, Stephen Leong dan Vincent Lim (eds.), Asia Pacific Security Challenges and st Opportunities in the 21 Century, (Malaysia: ISIS, 2002), hlm. 478. 51 Humm, Op. Cit., hlm. 388-389. 52 Brownmiller, Op. Cit., hlm 31-113
25
I. 5. 3. Dasar Pemikiran & Teori
Fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik akan dicoba dikaji menggunakan perspektif-perspektif utama kajian hubungan internasional yaitu realis, liberalis dan globalis. Di sisi lain terdapat perspektif feminis yang juga mengkaji fenomena tersebut. Dua pemikiran feminis utama yang akan diangkat adalah Cynthia Enloe mengenai personal adalah internasional dan pemikiran Susan Brownmiller mengenai perkosaan perempuan di wilayah konflik. Perspektif pertama dalam kajian hubungan internasional adalah realis. Perspektif ini merupakan yang paling dominan dalam kajian hubungan internasional sejak akhir Perang Dunia II dan masa-masa Perang Dingin. Pemikiran dasar realis lahir lebih dari 2500 tahun yang lalu dalam tulisan mengenai Perang Peloponnesia karya Thucydides. 53 Realis percaya bahwa keadaan dunia adalah anarki di mana tidak ada yang bisa membantu suatu negara kecuali negara itu sendiri. Perspektif ini tumbuh subur di dalam situasi peperangan dengan pemikir-pemikir seperti Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes dan E.H. Carr.
54
Menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, perspektif ini
memiliki memiliki asumsi dasar (1) negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, (2) negara dilihat sebagai aktor yang uniter, (3) negara bertindak secara rasional, dan (4) isu yang diutamakan adalah keamanan nasional. 55 Perspektif kedua adalah liberalis atau sering disebut juga sebagai pluralis. Liberalis percaya bahwa kerjasama internasional dibawah hukum adalah hal yang 53
“The Peloponnesian War” dalam Joseph S. Nye, Jr., Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History, 2nd Edition, (New York: Longman, 1997), hlm. 9-12. 54 Steans dan Pettiford, Op. Cit., hlm. 20-40. 55 Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, nd Globalism, 2 Edition, (New York: Macmillan, 1993), hlm. 5-7.
26
dapat terjadi sehingga mampu menciptakan perdamaian. Karena itu salah satu pemikir liberalis yang cukup dikenal adalah Immanuel Kant dengan pendapatnya akan perpetual peace.
56
Pemikir beraliran liberalis antara lain Adam Smith,
Jeremy Bentham, John John Stuart Mill dan John Marnard Keynes. Keynes. Walaupun Walaupun banyak tulisan yang lebih menganalisa masalah ekonomi, kalangan liberalis juga memiliki pendapat tersendiri mengenai politik dan keamanan. Asumsi-asumsi perspektif ini menurut Viotti dan Kauppi adalah (1) aktor non negara juga sama penting (dengan aktor negara) dalam hubungan internasional, (2) negara bukanlah aktor yang uniter, (3) negara tidak selalu bertindak secara rasional karena terdapat kompromi di dalam negara itu sendiri, dan (4) terdapat banyak isu dalam hubungan internasional, yaitu keamanan, ekonomi, sosial dan lingkungan.
57
Perspektif ketiga adalah globalis atau umum disebut juga sebagai strukturalis. Berakar dari pemikiran Karl Marx yang berkolaborasi dengan Friedrich Engels pada tahun 1850an, pemikiran mereka berfokus lebih kepada ekonomi dan faktor-faktor dalam mode of production .
58
Yang masuk dalam
perspektif ini antara lain Lenin, Hobson, John Galtung dan Immanuel Wallerstein. Fokus asumsi-asumsi perspektif ini menurut Viotti dan Kauppi adalah (1) analisis utamanya adalah konteks global dimana terdapat negara dengan aktor lainnya berinteraksi dan interaksi tersebut terstruktur mengikuti suatu pola tertentu, (2) penting untuk menganalisa hubungan internasional dari sudut pandang sejarah yang mana terbentuk dari pemikiran historical materialism (sejarah kebendaan)
56
Baca Hans Reiss (ed.), Immanuel Kant: Political Writings , (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). 57 Viotti dan Kauppi, Op. Cit.¸ hlm. 7-8. 58 Steans dan Pettiford, Op. Cit., hlm. 74-90.
27
Marx, (3) globalis mengakui ada banyak aktor dalam hubungan internasional yang saling berkaitan membentuk mekanisme dominasi dan menciptakan pihak yang dominan dan pihak yang dependen, serta (4) faktor yang paling penting dalam interaksi hubungan internasional adalah ekonomi.
59
Perspektif-perspektif utama kajian hubungan internasional di atas akan berusaha mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik sebagai suatu kasus internasional. Di sisi lain, perspektif feminis juga akan digunakan dalam mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Terdapat dua pemikir feminis yang mengeluarkan tulisan khusus mengenai fenomena perempuan di wilayah konflik. Kedua feminis itu adalah Cynthia Enloe dan Susan Brownmiller yang pemikiran mereka akan digambarkan secara ringkas di bawah ini. Cynthia Enloe mengeluarkan argumen yang digunakan sebagai dasar
pemikiran penelitian ini dalam bukunya Bananas, Beaches and Bases . Frase “the personal is political” (personal adalah politis) merupakan slogan para feminis
radikal. Menurut Enloe, frase itu juga bisa dibaca secara terbalik, bahwa sesuatu yang
politis
dapat
mempengaruhi
kehidupan
personal.
Cynthia
Enloe
mengeluarkan ungkapannya dalam melihat fenomena global yaitu “ the personal is
international”
(personal
adalah
internasional). 60
Terminologi
ini
memperlihatkan bagaimana politik ada secara internasional dan membentuk identitas personal, kehidupan pribadi serta hubungan antar manusia di dunia.
59
Viotti dan Kauppi, Op. Cit.¸ 8-10. Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics , (Berkeley: University of California Press, 1989), hlm. 195.
60
28
Lebih jauh lagi, Enloe menggambarkan bahwa hubungan jender juga merupakan bagian pembentuk hubungan internasional.
Enloe berusaha
mengangkat kenyataan bahwa interaksi yang terjadi di tingkat dunia sebenarnya dibangun oleh hubungan hierarkis yang terjadi sehari-hari. Ia mengungkapkan bahwa perempuan, terutama yang berada dalam kondisi tidak berdaya seperti pada masyarakat patriarkis maupun pada saat konflik, mempertahankan pola-pola power-relations yang terjadi di dunia. Karena itu maka feminis harus mengubah
keadaan tersebut dengan mengadvokasi isu perempuan. 61 Khusus mengenai perkosaan di wilayah konflik, Cynthia Enloe membahasnya dalam buku The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War . Perkosaan menurut Enloe seharusnya tidak dimasukkan ke dalam
bagian dari tindakan penekanan karena alasan dan dampaknya yang sangat berbeda. Perkosaan di waktu perang banyak dilakukan oleh tentara menurut Enloe adalah hasil dari sistem patriakal yang ditanamkan melalui militerisasi.
62
Sistem
ini tidak akan mampu berjalan jika laki-laki tidak menerima norma maskulinitas dan perempuan tidak menerima norma feminimitas, hanya saja keadaan ini tidak disadari dan ditelaah lebih lanjut. Perkosaan dalam konflik bukanlah tindakan kekerasan yang acak. Enloe menganggap bahwa perkosaan distrukturisasikan oleh tentara laki-laki dengan kemudahan daya maskulinnya, oleh kekuatan tingkatan komandonya, dan oleh ketimpangan kelas dan etnik di antara perempuan itu sendiri.
63
Dicontohkan
61
Ibid., hlm 18. Cynthia Enloe, The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War , (Berkeley: University of California Press, 1993), hlm. 120-121. 63 Ibid., hlm. 168. 62
29
bahwa dalam perang Irak-Kuwait tahun 1991, perempuan kaya Kuwait memiliki kemungkinan lebih rendah untuk diperkosa dibandingkan dengan pembantu yang datang dari Asia. Asia. Karena pembantu pembantu tersebut lebih riskan untuk diperkosa diperkosa oleh majikannya sendiri, pasukan negara tempat dia tinggal (pasukan Kuwait) dan pasukan yang datang menyerang (pasukan Irak). Susan Brownmiller memberi landasan dalam menganalisa mengapa
tindak perkosaan perempuan di wilayah konflik terjadi menggunakan termin symbolic battlefields atau medan perang simbolik atas tubuh perempuan.
64
Perempuan dalam konflik sering kali tidak turun langsung dalam peperangan dan memanggul senjata namun identitas dari tubuhnya merepresentasikan suatu budaya dan genetik suku/agama/ras tertentu yang berbeda dari pihak musuhnya. Perbedaan ini menjadi sangat kuat karena musuh melihat kemampuan reproduksi genetik dari perempuan. Yang mana menjadikan perkosaan maupun segala bentuk kekerasan lainnya terhadap alat reproduksi perempuan sebagai salah satu bentuk penakhlukan, peperangan peperangan yang setipe dengan menyerang harta benda pihak lawan yang seharusnya dilindungi. “Sangat lucu sikap laki-laki terhadap perkosaan dalam perang. Tidak perlu dipertanyakan bahwa akan terjadi perkosaan di dalamnya… Dan begitulah yang terjadi. Perkosaan telah menemani perang agama, ksatria dan pengembara memberikan waktu untuk melakukan pelecehan seksual ketika mereka bergerak ke arah Konstantinopel dalam Perang Salib, sama seperti penunjukan kemenangan yang dilampiaskan sejak jaman Helen of Troy, tapi harta perempuan sebagai properti seiring waktu digantikan dengan sistem nilai yang lebih tersembunyi. Seiring masa, kemenangan atas perempuan melalui perkosaan merupakan salah satu cara untuk mengukur kemenangan, bagian dari pembuktian maskulinitas dan kesuksesan, sebuah penghargaan yang nyata atas perjuangan mereka. 65
64 65
Brownmiller, Op. Cit., hlm. 14. Ibid., hlm. 35.
30
Susan Brownmiller mengklasifikasikan 2 pendekatan dalam tindak perkosaan perempuan yaitu (1) perkosaan terhadap perempuan untuk memberi teror kekerasan terhadap pihak lawan dan sebagai suatu bentuk aksi keunggulan power dari pihak lawan, dan (2) perkosaan terhadap perempuan untuk melakukan
aksi genosida yang bertujuan menghabiskan suatu suku etnik dengan memotong garis keturunan. Jika
66
disederhanakan
pandangan
Enloe
dan
Brownmiller
dalam
menganalisa fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik adalah: 1. Pengalaman-pengalaman personal perempuan korban perkosaan di wilayah konflik menggambarkan keadaan internasional 2. Perkosaan perempuan di wilayah konflik dibentuk oleh hubungan jender yang mempengaruhi interaksi manusia secara internasional 3. Perkosaan perempuan di wilayah konflik bukanlah peristiwa acak namun dibangun melalui suatu pola maskulinisasi laki-laki dan feminisasi perempuan 4. Perkosaan perempuan di wilayah konflik tidak bisa dimasukkan sebagai tindak kejahatan biasa karena alasan dan dampaknya berbeda 5. Perempuan mengalami perkosaan di wilayah konflik karena tubuhnya adalah medan perang yang simbolik 6.
Anggapan bahwa perkosaan sebagai suatu jenis penakhlukan dan pampasan perang adalah salah dan harus diubah
7. Perkosaan perempuan di wilayah konflik merupakan teror kekerasan dan penunjukkan power 66
Ibid., hlm. 15-16.
31
8. Karena kemampuan reproduksi perempuan, perkosaan di wilayah konflik mampu menjadi salah satu alat genosida
I.6. Hipotesis Kerja
Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa alasan dari ketiga perspektif utama studi hubungan internasional, yaitu realis, liberalis dan globalis tidak mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik adalah karena perspektifperspektif tersebut tidak mampu mengakomodasi fenomena tersebut ke dalam kajiannya. Perspektif-perspektif utama kajian HI cenderung malestream sehingga dibutuhkan perspektif yang lebih peka jender dalam mengkaji isu-isu internasional, yaitu perspektif feminis. Dalam penjabaran akan terlihat bagaimana perspektif tersebut mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik dan memberi kontribusi terhadap kajian HI secara lebih luas. Hipotesis kerja ini akan berusaha dibuktikan dalam penelitian.
I.7. Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang melihat data primer maupun sekunder untuk mendapatkan pemahaman mengenai fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik dan posisinya dalam kajian hubungan internasional. Data-data ini diperoleh dari Unit Perpustakaan Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Perpustakaan FISIP UI, Pusat Kajian
32
Perempuan FISIP UI, Central Srategic for International Studies , LSM-LSM perempuan dan juga internet. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini bersifat murni karena tujuannya untuk memberikan kontribusi pada studi hubungan internasional. Sedangkan menurut periode waktunya, penelitian ini merupakan case study yang tidak memiliki jangka waktu tertentu. Fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik terjadi di banyak wilayah di dunia dengan periode waktu berbeda. Karena fokus kajiannya adalah pada fenomena kasus yang diaplikasikan pada kajian teoritis maka periodesasi ditiadakan.
I.8. Sistematika Penulisan
Penelitian ini akan dilakukan melalui pembabakan yang terdiri dari 5 (lima) bab.
Bab I
Bab ini merupakan pendahuluan yang terbagi menjadi delapan bagian yaitu latar belakang, permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis kerja, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II
Pada bab ini akan dijabarkan fenomena internasional perkosaan perempuan di wilayah konflik. Terdapat penggambaran pengalaman-pengalaman perempuan korban perkosaan di berbagai wilayah konflik melalui deskripsi kasus
33
maupun testimonial. Penulis mengambil contoh kasus perkosaan perempuan yang terjadi di 10 wilayah konflik di dunia. Pengambilan sampel wilayah ini dilakukan berdasarkan konflik-konflik besar yang terjadi di dunia dan memiliki data mengenai kasus-kasus perkosaan perkosaan yang terjadi di wilayah ini. Dari deskripsi di atas akan disarikan fungsi perkosaan di wilayah konflik.
Bab III
Bab ini akan menjabarkan analisa perspektif-perspektif utama hubungan internasional yang dibagi dalam 3 subbab yaitu perspektif realis, perspektif liberalis dan perspektif globalis. Setelah itu akan dikaji kelemahan perspektifperspektif utama tersebut dalam mengkaji fenomena internasional perkosaan perempuan di wilayah konflik. Bagian ini akan menjawab pertanyaan permasalahan pertama tentang mengapa perspektif utama hubungan internasional yang ada tidak mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik.
BAB IV
Bab keempat akan mengajukan perspektif feminis sebagai alternatif dari perspektif utama HI yang ada. Bab ini berusaha menjawab pertanyaan permasalahan kedua mengenai bagaimana perspektif feminis mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai perpektif feminis, pergerakan yang dilakukannya dalam hal mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana perspektif ini mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Kemudian secara makro akan melihat
34
bagaimana perspektif ini dapat berkontribusi bagi kajian HI secara luas. Hal ini menjawab pertanyaan permasalahan ketiga yaitu bagaimana kontribusi perspektif feminis dalam kajian ilmu hubungan internasional.
BAB V
Pada bab lima akan dijabarkan kembali secara singkat permasalahan dan jawaban atas permasalahan tersebut. Dalam bab ini pula ditarik kesimpulan dari jawaban pertanyaan permasalahan sehingga menghasilkan suatu kajian yang signifikan bagi ilmu hubungan internasional melalui perspektif feminis.
35
BAB II FENOMENA INTERNASIONAL PERKOSAAN PEREMPUAN DI WILAYAH KONFLIK
Men should be trained as warriors and women as recreation for the warriors; anything else is foolishness. -Joseph Goebbels-
67
This is ethnic rape as an official policy of war … Rape under orders; not out of control, under control. It is rape unto death, rape as massacre, rape to kill or to make victims wish they were dead. -Catherine MacKinnon-
68
II.1. Perkosaan Perempuan di Wilayah-Wilayah Konflik di Dunia
Sepanjang sejarah, kekerasan berbasis jender ( gender-based violence ) merupakan salah satu komponen yang pasti ada di setiap perang. Kekerasan ini, termasuk di antaranya perkosaan, mayoritas ditargetkan pada perempuan dan anak perempuan.69 Di masa krisis yang terjadi saat konflik, penduduk sipil terutama perempuan dan anak-anak terpaksa tinggal di rumah tanpa perlindungan laki-laki dalam keluarga karena mereka pergi berperang. Atau mereka terpaksa mengungsi dari tempat tinggalnya tanpa ditemani anggota keluarga yang laki-laki. Hal ini membuat posisi mereka lebih rentan terhadap kekerasan tanpa adanya perlindungan tradisional. Kekerasan berdasarkan jender terjadi di saat perang maupun damai, namun kondisi saat konflik berlangsung lebih mendukung hal tersebut terjadi. Walau 67
Dalam Ruth Seifert, War and Rape: A Preliminary Analysis, (Prague: Women’s International League for Peace and Freedom, 1992), hlm. 64. 68 Dalam Stephen Shute dan Susan Hurley, On Human Right: The Oxford Amnesty Lectures , (Oxford: Oxford University Press, 1993), hlm. 89-90. 69 Judy Benjamin dan Lynn Murchison, Gender Based Violence: Care & Protection of Children in Emergencies, A Field Guide , (Liberia: Save the Children, 2002), hlm. 5.
36
tidak selalu ditujukan kepada individu tertentu, namun perempuan mengalami pelanggaran hak asasi mereka karena di masa krisis, norma dan aturan sosial tidak t idak dipatuhi. Selain itu perkosaan, penyiksaan dan bebagai bentuk kekerasan lainnya banyak digunakan sebagai senjata dalam peperangan. Perkosaan perempuan di wilayah konflik dipastikan selalu terjadi karena pada masa-masa ini norma masyarakat dan aturan hukum tidak dipatuhi. Perkosaan di wilayah konflik juga terjadi karena adanya anggapan bias jender bahwa dorongan seksual pada laki-laki adalah hal yang alami sementara perempuan lebih berperan pasif dalam aktivitas seksual. Namun perkosaan di wilayah konflik idealnya tidak hanya dipandang sebagai tindakan seksual, namun juga memiliki dampak politis dan psikologis.
70
Astrid Aafjes yang menulis tentang kekerasan terhadap perempuan di saat konflik melihat bahwa tindakan tersebut terjadi berkaitan dengan adanya konsep bias jender atas “kehormatan” yang dianut secara luas di dunia.
71
Terdapatnya
asumsi umum bahwa perempuan mengemban kehormatan keluarga dan laki-laki sebagai pengemban kehormatan masyarakat menciptakan suatu pola pentingnya laki-laki menjaga istri dan anak perempuan mereka. Sehingga di saat konflik terjadi maka lahir dorongan untuk mencelakai/menghancurkan istri dan anak perempuan musuh. Melihat dari penjelasan di atas maka perkosaan perempuan di wilayah konflik dapat dianggap sebagai fenomena yang didasari oleh latar belakang 70
Rhonda Copelon, “Gendered War Crimes: Reconceptualizing Rape in Time of War” dalam Julie Peters dan Andrea Wollper (eds.), Women’s Rights, Human Rights , (New York: Routledge, 1995), hlm. 197-213. 71 Astrid Aafjes, Gender Based Violence: The Hidden War Crime , (Washington DC: Women, Law & International, 1998), hlm. 6-8.
37
tertentu dan terjadi luas di setiap konflik di dunia ( widespread ). ). Sayangnya, perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik jarang sekali terdokumentasikan,
kecuali
jika
tindakan
tersebut
bersifat
massal
dan
menghasilkan jumlah korban yang besar. Sayangnya jumlah sebenarnya perempuan yang menjadi korban tidak kekerasan ini juga tidak mungkin terhitung secara akurat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:
72
1. Bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan, tidak selalu terlihat secara fisik, berbeda misalnya dengan jumlah kematian maupun kerugian harta benda 2. Perempuan korban cenderung sulit untuk melaporkan peristiwa kekerasan khususnya perkosaan karena sulitnya mengingat kembali peristiwa traumatis yang pernah ia lalui 3. Baik perempuan korban maupun keluarganya yang melaporkan berkemungkinan mendapat mendapat ancaman balas dendam dari pelaku 4. Terdapatnya budaya di masyarakat korban bahwa perempuan korban kekerasan terutama perkosaan merupakan aib dan rentan terhadap sigmatisasi sosial 5. Pelayanan pelaporan tidak selalu mampu membangun suasana yang nyaman dan positif untuk korban perkosaan karena kurangnya ahli baik di kepolisian maupun di sektor medis ketika konflik terjadi
72
Ruth Seifert, “War and Rape: A Preliminary Analysis” dalam Alexandra Stiglmayer (ed.), Mass Rape: The War Against Women in Bosnia-Herzegovina , (London: University of Nebraska Press, 1994), hlm. 54-72.
38
6. Perempuan yang menjadi korban di pihak yang kalah kemungkinan besar tidak memiliki tempat untuk berlindung dan kemampuan untuk menuntut keadilan karena penguasa dari wilayah konflik telah berganti dan hukum belum tentu berjalan seperti saat damai
Sejauh ini sejarah dimiliki oleh para pemenang perang dan mereka masih menutupi tindakan perkosaan perempuan yang dilakukan oleh tentara mereka saat konflik berlangsung. Dunia internasional juga seakan sepakat untuk tidak mengangkat masalah perkosaan sebagai suatu kasus yang signifikan, terlihat dari hanya di 2 wilayah konflik di dunia di mana perkosaan menjadi bagian dari peradilan internasional dan memasukkannya sebagai salah satu kriteria kejahatan perang, yaitu di Yugoslavia dan Rwanda. Kediaman dunia internasional ini secara tidak langsung menghilangkan pengalaman perempuan-perempuan korban perkosaan di wilayah konflik sehingga tidak menjadi kasus yang perlu dibenahi dalam perang.
73
Kehilangan suara ini pada akhirnya akan membuat perempuan
korban semakin sulit untuk mendapatkan advokasi advokasi dan penanganan. penanganan. Sementara itu kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan, terjadi di semua wilayah konflik di dunia dan tidak semua berhenti setelah perang usai. Di bawah ini adalah peta yang menggambarkan di mana kekerasan berbasis jender terjadi baik di masa konflik, setelah konflik dan juga di kamp pengungsian.
73
Roy Porter, “Rape: Does It Have a Historical Meaning?” dalam Sylvana Tomaselli dan Roy Porter, Rape, (London: Zed Books, 1986), hlm. 9.
39
Gambar I. Peta Kekerasan Berbasis Jender di Dunia
Kekerasan Berbasis Jender (Gender-Based Violence, GVB) di masa konflik, pasca konflik dan wilayah pengungsian, data tahun 2004. 74 Peta ini tidak lengkap karena beberapa konflik di
kawasan Timur-Tengah dan Amerika Latin tidak dicantumkan, walau begitu tidak ditemukan peta yang lebih komperhensif.
Terdapat ribuan konflik dan peperangan yang terjadi di dunia, namun jarang sekali perkosaan perempuan mendapat tempat sebagai salah satu kajiannya. Untuk itu maka dalam tulisan berikut ini akan digambarkan wilayah-wilayah konflik dan fenomena perkosaan perempuan yang terjadi di dalamnya. Penulis mengambil 10 wilayah dimana konflik pernah maupun masih berlangsung di dunia. Sepuluh wilayah ini diambil secara acak dari kawasan-kawasan di dunia untuk menggambarkan keadaan yang terjadi secara internasional, yaitu dari Eropa, Afrika, Amerika Latin dan Asia. Tolak ukur utamanya adalah bukan berdasarkan jumlah korban namun memperlihatkan bagaimana perkosaan dapat menjadi bagian yang mengakar dari konflik itu sendiri. Wilayah-wilayah konflik
74
Diakses dari “Systematic and Widespread Rape in Conflict” diakses dari http://womenwarpeace.org diakses pada tanggal 15 Februari 2006 pukul 17.35 WIB.
40
yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Rwanda, Kongo, Sierra Leone, Guatemala, Kuwait, Uganda, Darfur dan Myanmar.
•
Bosnia-Herzegovina
Untuk menghancurkan keadaan istri dan anak perempuan tindakan yang paling keji tidak harus dilakukan dengan membunuh, namun memperkosa. Perkosaan akan merusak mental korban, keluarga korban dan komunitas tempat ia berada Keadaan ini terlihat dalam konflik BosniaHerzegovina yang dimulai tahun 1990, di mana baik tentara Serbia, Kroasia maupun Bosnia saling memperkosa perempuan dari kelompok yang bersebrangan dengan mereka. Sulit untuk membayangkan bagaimana perkosaan perempuan terjadi di wilayah yang 30% dari penduduknya melakukan perkawinan campuran
75
pada masa sebelum konflik berlangsung. Perkosaan terhadap
perempuan muslim Bosnia dilakukan sebab budaya Bosnia menghargai perempuan sebagai makhluk yang patut dijaga karena kemampuannya melahirkan keturunan dan meneruskan budaya, begitu juga dengan perempuan Kroasia. Sementara perkosaan yang ditujukan kepada perempuan suku Serbia didasari oleh pembalasan dendam terhadap kelompok etnis tersebut, walaupun perempuan korban belum tentu terlibat dalam konflik.
75
Vesna Kesic, “The Status of Rape as War Crime in International Law: Changes Introduced After War in Yugoslavia and Rwanda” diakses dari http://www.seeline-project.net/status_rape.htm pada tanggal 2 Januari 2006 pukul 18.10 WIB.
41
Hingga konflik berakhir tahun 1992, laporan PBB menyebut jumlah perempuan Bosnia yang menjadi korban perkosaan yaitu 60.000 jiwa.
76
Namun jumlah tersebut dianggap dibesar-besarkan oleh kelompok
pro-Serbia dengan alasan merupakan bagian dari konspirasi internasional. Sehingga yang seharusnya dilihat bukanlah jumlah, tapi bagaimana tubuh perempuan digunakan sebagai bagian dari instrumen perang dan tujuan nasional dalam konflik bersenjata. Sayangnya setelah konflik usai hampir segera ribuan perkosaan tidak diakui pernah terjadi dan berusaha dihapuskan dari mata internasional, menekan ingatan serta perasaan perempuan korban di segala sisi. Melalui Resolusi no. 808 dan 872 tahun 1993, Dewan Keamanan PBB membentuk International Criminal Tribunal of former Yugoslavia yang mengadili kejahatan perang di Bosnia-Herzegovina. Perkosaan juga dimasukkan sebagai salah satu kejahatan perang dan baik pelaku maupun rantar komando yang membiarkan terjadinya tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman. Ini adalah pertama kali perkosaan masuk dalam kategori kejahatan perang yang memiliki dasar hukum internasional dan menjatuhkan hukuman terhadap para pelanggaranya.
•
77
Kosovo
76
Report on the Situation of Human Rights in the Territory of the Former Yugoslavia . Geneva, Switzerland: United Nations; 1993. United Nations document E/CN.4/1993/50. 77 Christine Chinkin, “Rape and Sexual Abuse of Women in International Law” dalam Journal of International Law, Vol. 5, No. 2, Tahun 1994, hlm. 11.
42
Etnis Albania merupakan mayoritas penduduk di Kosovo dengan jumlah mendekati 90% dari total populasi, etnis Serbia merupakan minoritas namun menduduki posisi pemerintahan dan sudah mulai menekan etnis Albania sejak tahun 1989 melalui politik apartheid .
78
Berakhirnya perang di Bosnia-Herzegovina tahun 1992 mendatangkan pengungsi Serbia dalam jumlah besar dan pemerintah melakukan pengusiran etnis Albania dari tempat tinggalnya untuk mengakomodasi pengungsi. Pada Februari 1998, Tentara Serbia (yang merupakan gabungan dari tentara Serbia dari konflik Bosnia-Herzegovina dan tentara Serbia Kosovo) melakukan penyerangan terhadap etnis Albania.
79
Perkosaan merupakan instrumen perang yang dilakukan secara sistematis untuk pembersihan etnis. Tindakan perkosaan dilakukan oleh pasukan Serbia secara bersama-sama juga secara individual dan dimaksudkan untuk membuat teror terhadap masyarakat sipil, bersamaan dilakukan ketika menjarah harta-benda, maupun memaksa orang-orang Albania pergi dari rumah mereka di Kosovo.
80
Kedatangan tentara North
Atlantic Treaty Organization (NATO) pada akhir tahun 1999 berhasil
mengusir tentara Serbia namun konflik belum usai karena etnis Albania melakukan penyerangan balik terhadap etnis Serbia yang hingga kini
78
Lepa Mladjenovic dan Donna M. Hughes, “Feminist Resistance to War and Violence in Serbia” dalam Frontline Feminisms, (London: Garland Press, 1999), hlm. 3. 79 “Kosovo” diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 21.05 WIB. 80 United Nations General Assembly, Review of Reports, Studies and Other Documentation for the Preparatory Committee and the World Conference , (New York: Department of Public Information United Nations, 2001), hlm. 30.
43
belum usai.
81
Perkosaan perempuan terjadi dengan laki-laki Albania
memperkosa perempuan Serbia. Perempuan Albania yang menjadi korban perkosaan mengalami dua kekerasan dalam hidupnya. Pertama kali adalah saat tindak perkosaan berlangsung dan kemudian oleh masyarakat Albania yang memandang rendah perempuan dan keluarganya.
82
Masyarakat Albania menganut
Kode Leke Dukajini yang merupakan hukum adat semenjak abad ke-15 yang mengharuskan laki-laki menjaga kehormatan perempuan dalam keluarga sehingga perempuan korban perkosaan merupakan aib bagi keluarga dan dianggap lebih baik untuk meninggal atau bunuh diri daripada hidup dengan malu.
•
83
Rwanda
Perkosaan perempuan juga merupakan salah satu alat perang yang digunakan untuk melakukan genosida atau pembunuhan massal. Hal ini dilakukan sebab perempuan memiliki kemampuan reproduksi, yaitu untuk mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Sehingga ketika perempuan dari satu suku tertentu diperkosa oleh laki-laki dari suku lain jika ia hamil, maka anak dari perempuan itu tidak termasuk dalam suku ibunya.
84
Pola seperti ini ditemukan di Rwanda.
81
“Kosovo”, Log. Cit . Gordana Igric, “Kosovo Rape Victims Suffer Twice” diakses dari http://www.motherjones.com/news/special_reports/total_coverage/kosovo/victims.html pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 21.15 WIB. 83 Ibid . 84 Brownmiller, Op. Cit ., ., hlm. 31 82
44
Pada bulan April hingga Juli 1994 kelompok ekstrimis Hutu yang menduduki pemerintahan Rwanda melakukan genosida. Anggota milisi Hutu yang tergabung dalam Interahamwe dan Angkatan Bersejata Rwanda (Forces Armees Rwandaises , FAR) mentargetkan perempuan dan anak perempuan Rwanda dalam kampanye kekerasan seksual massal.
85
Laporan
yang dikeluarkan United Nations Special Rapporteur on Rwanda memperkirakan sedikitnya 250.000 perempuan diperkosa selama masa genosida. Bentuk kekerasan berbasis jender yang terjadi bervariasi antara lain, perkosaan individu; perkosaan berama-ramai ( gang-rape); perkosaan menggunakan tongkat, senapan ataupun benda lain; perbudakan seksual (ditempatkan disuatu lokasi tertentu dan diperkosa secara berkala); pemaksaan pernikahan; perbudakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari (mencuci, memasak, dsb); dan mutilasi seksual. Walau begitu, tak sedikit saksi yang menyebutkan bahwa terdapat banyak kejadian di mana korban langsung dibunuh setelah diperkosa.
86
Perkosaan tidak hanya terjadi antara laki-laki Hutu terhadap perempuan Tutsi. Rwandan Patriotic Front (RPF) dan tentaranya yang terdiri dari suku Tutsi akhirnya memenangkan peperangan juga memperkosa perempuan Hutu sebagai aksi balas dendam. Hingga tahun 1998 tercatat bahwa terdapat juga perempuan Tutsi yang diperkosa dan dipaksa menikah dengan anggota RPF dengan alasan telah menyelamatkan
85
Selengkapnya baca Human Rights Watch, Leave No One to Tell Story: Genoside in Rwanda , (New York: Human Rights Watch, 1999). 86 Human Rights Watch, Struggling to Survive: Barriers to Justice for Rape Victims in Rwanda, New York: Human Rights Watch, 2004), hlm. 7.
45
nyawa mereka.
87
Pada tahun 1994 dibentuk International Criminal
Tribunal for Rwanda (ICTR) oleh Dewan Keamanan PBB yang pertama
kali memasukkan perkosaan sebagai salah satu kejahatan perang aksi genosida di bawah hukum internasional.
•
Kongo
Tidak habis-habis kelompok bersenjata di Kivu Selatan, yang merupakan bagian timur dari Republik Demokratis Kongo. Sebagian lahir dari dalam negara, seperti milisi lokal pemberontak Mayi Mayi. Ada juga yang datang dari luar seperti pasukan bersenjata Rwanda FAR dan milisi Interhamwe yang melarikan diri ke Kongo setelah rezim yang berkuasa
dan melakukan genosida tahun 1994 digulingkan. Tentara FAR yang melarikan diri dari Rwanda dan menjadi milisi di Kongo jumlahnya tercatat mencapai 30.000 orang dari keseluruhan milisi pemberontak yang berjumlah 140.000 orang.
88
Tentara dan milisi dari negara tetangga ini sejak tahun 2002 menguasai ibu kota dari Kivu Selatan yaitu Bukavu. Mereka menyisir perumahan warga dan memperkosa bayi semuda 1 tahun hingga neneknenek berusia 80 tahun. Perkosaan yang yang dilakukan sangatlah sangatlah brutal mulai dari menembak alat vital, memasukkan senjata ke dalam vagina,
87
Clotilde Twagiramariya dan Meredeth Turshen, “Favours’ to Give and ‘Consenting’ Victims: The Sexual Politics of Survival in Rwanda” dalam Clotilde Twagiramariya dan Meredeth Turshen (eds.), What Women Do in Wartime: Jender and Conflict in Africa, (New York: Zed Books, 1998), hlm. 104-109. 88 Jan Goodwin, “Silence=Rape” diakses dari http://www.thenation.com/doc/20040308/goodwin pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 01.05 WIB.
46
meneteskan lelehan karet ke atas payudara, memperkosa perempuan di depan
suaminya
yang
sedang
dibunuh,
dan
memaksa
keluarga
menyaksikan perkosaan perempuan dan anak-anak. Hingga 20 Juli 2004, kasus perkosaan yang terdokumentasikan sebanyak 130 kasus.
89
Banyak
korban dan keluarganya tidak melaporkan kasus perkosaan karena trauma, ketakutan akan pembalasan dendam, ketakutan atas stigmatisasi dan penolakan dari masyarakat terhadap korban perkosaan. Tenaga medis yang diturunkan oleh Médecins Sans Frontières ke wilayah ini mengakui telah menemukan banyak sekali kasus perkosaan dengan tindakan kekerasan brutal yang menyertainya. Sehingga korban meninggal beberapa saat setelah diperkosa karena infeksi dan kehabisan darah. Di Kongo, perkosaan menjadi senjata yang lebih murah dan berbahaya daripada peluru. Karena menurut catatan tenaga medis, 60% dari semua pejuang di Kongo diestimasikan terjangkit HIV dan AIDS.
90
Jumlah ini akan meningkat dengan penularan melalui tindak perkosaan, gang rape (perkosaan berkelompok) maupun budak seksual (perempuan
yang ditempatkan di satu lokasi untuk memasak, mencuci dan diperkosa secara periodik).
•
Sierra Leone
Tanggal 6 Januari 1999 merupakan puncak serangan dari separatis Sierra Leone, Revolutionary United Front (RUF) yang dilakukan terhadap 89
“DRC: Fighter Commit Atrocities Against Women and Also Men” diakses dari http://www.irinnews.org pada tanggal 15 Februari 2006 pukul 18.00 WIB. 90 Goodwin, Log. Cit.
47
ibukota Sierra Leone, Freetown. RUF menangkap tentara dan polisi maupun tentara perdamaian yang dikirim Nigeria lalu menduduki ibukota selama 3 minggu.
91
Selama 9 tahun konflik berlangsung di wilayah ini,
perkosaan merupakan salah satu kasus kekerasan terbanyak yang terjadi pada perempuan berbagai usia. Perkosaan mayoritas dilakukan oleh RUF dan Armed Forces Revolutionary Council (AFRC, pembelot dari Sierra Leonean Army dan membuat kudeta tahun 1997, sering disebut juga
sebagai West Side Boys ), selain itu aparat sipil Kamajors dan tentara nasional juga turut melakukannya. melakukannya.
92
Pada Kesepakatan Damai Lomé tahun 1999 hingga dilanggarnya kesepakatan itu pada Mei 2000, Human Rights Watch mencatat 225 kasus perkosaan terjadi walaupun dicurigai jumlah yang terjadi jauh lebih banyak .
93
Terdapat suatu penelitian pada tahun 1999 yang mengeluarkan
jumlah korban perkosaan sebanyak 1862 perempuan. Sementara Medecins Sans Frontieres mengeluarkan laporan bahwa 55% perempuan di wilayah
ini telah mengalami tindak perkosaan dan terdapat 200 jumlah kehamilan yang diakibatkannya. perkosaan
karena
94
Tidak ada statistik akurat mengenai jumlah
terdapat
banyak
kasus
yang
tidak
dilaporkan
dilatarbelakangi faktor budaya, ketakutan atas pembalasan dendam, 91
“Sierra Leone: Getting Away with Murder, Mutilation, Rape, New Testimony from Sierra Leone” diakses dari http://www.hrw.org/reports/1999/sierra/ http://www.hrw.org/reports/1999/sierra/ pada pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 22.15 WIB. 92 “Sexual Violence within the Sierra Leone Conflict” diakses dari http://www.hrw.org/backgrounder/africa/sl-bck0226.htm pada tanggal 27 Desember 2005 pukul 15.55 WIB. 93 Ruf Rebbels, “Human Rights Abuses Committed in Sierra Leone” diakses dari http://www.hrw.org/reports/1999/sierra/SIERLE99-03.htm#P787_134882 pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 21.30 WIB 94 Ibid .
48
kurangnya kepercayaan atas sistem pengadilan kejahatan perang dan kurangnya juga sumber daya yang mampu mengangani laporan perkosaan.
•
Guatemala
Konflik di wilayah Amerika Latin ini merupakan perang saudara yang terjadi tahun 1970an-1980an, dikenal dengan nama “ La Violencia”. Tentara Nasional Guatemala melakukan penyerangan terhadap kaum Indian, khususnya suku Maya, yang membalasnya dengan cara gerilya. Terdapat pernyatan dari salah seorang komandan tentara Guatemala yang menyatakan bahwa melukai perempuan dan anak-anak Indian merupakan bagian dari strategi melawan pemberontak karena fokus utama dari organisasi gerilya adalah keluarga sehingga harus dihancurkan.
95
Hal
inilah yang mendasari perkosaan perempuan yang banyak terjadi di masa perang. Salah satu peristiwa besar yang terjadi adalah pada tahun 1982 saat perempuan-perempuan dari semua rumah di Rio Negro, salah satu desa di provinsi Baja Verapaz, diculik dari rumah dan digiring ke gunung. Di sana mereka diperkosa, disiksa dan dibunuh. Jumlah total perempuan yang meninggal pada hari itu sebanyak 177 jiwa.
96
Tindakan pembantaian
terjadi sebanyak 600 kali dan memakan korban setidaknya 200.000 jiwa, walau begitu tidak terdapat data konkrit jumlah perempuan Maya yang 95
Michael McClintock, The American Connection, (London: Zed Books, 1985), hlm. 245. Jennifer Herbury, “War Crimes: Women Begin to Speak, The Rape of Indigenous Women in the 1970s-1980s Guatemala Civil War” diakses dari http://www.libertadlatina.org/LatAm_Guatemala_Indigenous_Rape_In_Civil_War.htm pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 22.55 WIB
96
49
menjadi korban perkosaan.
97
Tindakan perkosaan dibangun juga dengan
pola perekrutan paksa laki-laki muda yang kemudian ditekan untuk turut berpartisipasi dalam perkosaan. Hal ini membuat tentara-tentara baru tersebut dibenci oleh masyarakat sipil dan tak memiliki rumah untuk pulang kecuali militer itu sendiri. Perkosaan perempuan dalam kasus ini, selain digunakan sebagai alat untuk menyerang komunitas juga sebagai taktik intimidasi. Setelah perang usai, pengalaman perempuan korban perkosaan jarang dianggap sebagai bagian berarti dari konflik di Guatemala. Hal ini bukanlah sesuatu yang adil karena justru terhadap perempuanlah tindak kekerasan dan perkosaan dilakukan secara brutal agar suku Indian tidak mampu meneruskan keturunannya. 98 Selain itu terdapat data yang menyebutkan bahwa tindak perkosaan perempuan saat konflik merupakan kekerasan yang disponsori negara. Komunitas di mana etnis minoritas suku Indian yang masih tersisa memiliki budaya yang menutupi tindakan perkosaan sehingga kasus perkosaan didepolitisasi untuk membungkam korban.
•
99
Kuwait
97
Victoria Stanford, Buried Secret: Truth and Human Rights in Guatemala , (New York: Palgrave Macmillan, 2003), hlm. 8. 98 Catherine Nolin Hanlon dan Finola Shankar, “Jendered Spaces of Terror and Assault: The Testimonio of Remhi and the Commission for Historical Clarification in Guatemala” dalam Jender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography , Vol. 7, No. 3, Tahun 2000, hlm. 265. 99 Julie A. Hastings, “Silencing State-Sponsored Rape: In and Beyond a Transnational Guatemala Community” dalam Violence Against Women, Vol. 8, No. 10, Tahun 2002, hlm. 1153.
50
Perang Teluk I berkecamuk mulai pertengahan tahun 1990 saat Irak menginvasi Kuwait. Diperkirakan jumlah korban perkosaan yang terjadi antara Agustus 1990 hingga Februari 1991 berjumlah 3200 perempuan. Korban-korban ini tidak semuanya melapor namun hanya menceritakannya pada psikiatris berbulan-bulan kemudian karena kultur masyarakat Arab sangat menganggap penting kehormatan perempuan secara seksual dan kemurniannya, sehingga bila ada perempuan yang mengalami perkosaan, ia akan ditolak oleh suami dan keluarganya. 100 Jean P. Sasson dalam bukunya, The Rape of Kuwait: The True Story of Iraqi Atrocities Against a Civilian Population
101
, menceritakan
bagaimana perkosaan di Kuwait terjadi dan diperkirakan lebih dari 5000 perempuan menjadi korban perkosaan dalam konflik saat itu. Buku ini lebih menggunakan pendekatan personal perempuan yang dituturkan melalui testimonial-testimonial korban. Sasson secara garis besar memperlihatkan bahwa walau konflik Kuwait mendapatkan perhatian internasional
secara
luas
namun
pengalaman
perempuan
kurang
mendapatkan tempat dalam sejarah maupun pemberitaan tentang perang tersebut. Perkosaan tidak hanya dialami oleh perempuan Kuwait, namun juga perempuan Asia yang banyak bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara itu. Posisi mereka lebih rentan karena jauh dari keluarga
100
Raymond Bonner, “Report from Kuwait: A Women’s Place” dalam The New Yorker , 16 November 1992, hlm. 55-56. 101 Jean P. Sasson, The Rape of Kuwait: The True Story of Iraqi Atrocities Against a Civilian Population, (London: Knightsbridge Pub. Co, 1991).
51
dan tidak mendapat perlindungan resmi dari pemerintah Kuwait.
102
Selain
itu, kasus perkosaan yang juga mendapat sorotan terjadi pada Mayor Rhonda Cornum, seorang dokter militer Amerika Serikat yang bertugas di Kuwait yang diculik oleh tentara Irak. Saat ia kembali awalnya Cornum tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya karena ia berpikir akan melemahkan posisi tentara perempuan untuk dikirim ke dalam konflik. Perkiraannya tepat karena setelah ia menceritakan hal tersebut kepada massa, salah satu delegasi Partai Republikan AS menganggap bahwa posisi perempuan dalam perang sangatlah tidak cocok.
•
103
Uganda
Perang saudara di wilayah ini telah berlangsung hampir selama 20 tahun, khususnya di bagian utara Uganda. Di satu sisi terdapat milisi Lord’s Resistance Army (LRA) yang menginginkan wilayah ini dijalankan
sesuai dengan Sepuluh Perintah Tuhan. Namun LRA juga melakukan pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan dengan sadis. LRA menentang pemerintah dan melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil Uganda serta etnis Acholi.
104
Pihak ini berseteru dengan National
Resistance Movement (NRM) yang berkuasa dan memerintah dengan
mengandalkan tentaranya Uganda’s People Defense Force (UPDF).
102
Chris Hedges, “Foreign Maids in Kuwait Fleeing by the Hundreds” dalam New York Times , 24 Februari 1993. 103 Enloe (1993), Op. Cit., hlm. 188-190. 104 Denise Lifton, “Northen Uganda Brutal War: Murder, Rape, Abductions and Mutilations in the Name of Ten Commandments”diakses dari http://www.worldhunger.org/articles/africa/lifton.htm pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 22.45 WIB.
52
Kekerasan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di Uganda dengan masyarakat umum rentan berada dalam posisi korban. Konflik yang terjadi di negara ini membuat perempuan menjadi korban perkosaan dari kedua kubu namun tidak dianggap sebagai suatu masalah serius, hanya dipandang sebagai bagian ‘natural’ dari peperangan. Perkosaan perempuan di Uganda termasuk mengambil pola untuk melakukan teror dan menyakiti saudara laki-laki, suami, ayah ataupun relasi laki-laki dari korban. Karena jenis perang yang dilakukan adalah gerilya maka pihak yang tidak bersembunyi di hutan, yaitu istri maupun anak perempuan merupakan korban penyiksaan yang paling mudah diraih. Perkosaan dilakukan oleh tentara dari rezim NRM yang mulai berkuasa sejak tahun 1986. Terdapat belasan perkosaan setiap harinya saat tentara NRM menyisir rumah-rumah penduduk pada tahun pertama. Pihak lain yang melakukan perkosaan adalah United Christian Democratic Army (UCDA) yang merupakan oposisi NRM. Kasus perkosaan yang mendapat paling banyak sorotan adalah saat tentara UCDA menyerang sekolah Sacred Heart Girls’ School di distrik Gulu dan memperkosa 43
muridnya.
105
Sejauh ini jumlah perempuan yang menjadi korban
perkosaan dan penculikan di Uganda diperkirakan sebesar 20.000 jiwa.
•
106
Darfur, Sudan
105
Enloe (1993), Op. Cit., hlm. 283. “Uganda Conflict Worse than Iraq” diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3256929.stm pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 22.30 WIB.
106
53
Perkosaan digunakan sebagai senjata dari perang genosida seperti yang terjadi di Darfur, bagian barat Sudan. Konflik ini didasari oleh pertentangan etnis dimana terdapat populasi orang hitam non Arab dari suku Fur, Masalit dan Zaghawa melawan suku Arab Baggara mulai dari abad ke-13 dan sudah mengalami 2 kali perang sebelum ini. Perang kembali berkecamuk di Darfur akhir tahun 2002 dengan pemerintah Sudan beraliansi bersama milisi suku Arab bernama Janjaweed , melawan orang hitam non Arab. Kemudian lahirlah milisi dari orang-orang non Arab yaitu Justice and Equality Movement (JEM) dan Sudan Liberation Movement
(SLM).
107
Dalam konflik di Darfur, yang menjadi korban adalah perempuan dari berbagai umur dan tidak memiliki tempat untuk berlindung. Pemerintah Sudan tidak menindaklanjuti kasus-kasus perkosaan yang dilakukan oleh tentara dan milisi, bahkan menolak bahwa hal tersebut terjadi.
108
Laporan perkosaan tidak ditanggapi oleh polisi maupun
pemerintah sama sekali. Dalam laporan Komisi Khusus Kemanusiaan PBB perempuan-perempuan korban perkosaan dipaksa polisi untuk mengisi “Form 8” sebelum mendapat bantuan kesehatan.
109
Polisi
menunggui klinik yang didirikan LSM dan menghentikan perawatan bagi perempuan korban perkosaan. Selesai mengisi formulir isian, satu pasukan 107
“Darfur Conflict” diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Darfur_conflict pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 22.25 WIB. 108 Joanne Mariner, “The War Crime of Rape in Darfur: The Least Condemned War Crime” diakses dari http://www.cnn.com/2004/LAW/10/27/rape.darfur/ http://www.cnn.com/2004/LAW/10/27/rape.darfur/ pada pada tanggal 18 Januari 2006 pukul 13.15 WIB. 109 United Nations High Commissioner for Human Rights, Access to Justice for Victims of Sexual Violence, (New York: Department of Public Information United Nations, 2005), hlm. 28-29.
54
polisi datang bersama ambulans dan 3 dokter dari Departemen Kesehatan Sudan. Perempuan korban kemudian dibawa ke rumah sakit negara untuk diperiksa dan dua hari kemudian ia dibawa ke kantor polisi untuk diintimidasi agar tidak berbohong mengenai kasus perkosaan, dan diminta menyatakan hal itu adalah tindakan atas kemauan. Terjadi juga penculikan perempuan dan penempatan mereka di kamp-kamp untuk menjalankan tugas sehari-hari dan mengalami perkosaan berulang. Jumlah perempuan korban perkosaan yang berhasil lolos dan mampu mencapai pengungsian di Chad berjumlah 250 orang diperkirakan 250 perempuan lainnya masih tersekap di kamp milisi.
110
Hingga tahun 2006 konflik Darfur belum usai. Dewan Keamanan PBB berencana untuk mengirimkan pasukan perdamaian pada bulan Februari 2006.
•
111
Myanmar
Konflik di wilayah ini dimulai pada tahun 1947, saat Jenderal Aung San dibunuh oleh lawan politiknya. Suksesornya Perdana Mentri U Nu kemudian dikudeta oleh Jenderal Ne Win yang memimpin tentara The State Kaw and Order Restoration Council (SLORC) tahun 1962 dan
mengganti ideologi negara dengan sosialisme. Junta militer yang berkuasa membuat kebijakan tiadanya partai-partai politik lain selain yang dibentuk pemerintah juga termasuk tidak diijinkannya etnis minoritas berkelompok 110
Amnesty Internastional, Sudan Darfur: Rape as a Weapon of War, Sexual Violence and Its Consequences, (London: AI, 2004), hlm. 3. 111 “Darfur Conflict”, Log. Cit .
55
membuat organisasi.
112
Anggota-anggota SLORC atau di masyarakat
Myanmar disebut sebagai Tatmadaw merupakan pelaku perkosaan perempuan yang dilakukan secara sistematis melalui perbudakan seksual, penyiksaan, pemaksaan pelacuran dan pemaksaan perkawinan.
113
Perkosaan dilakukan oleh SLORC terhadap perempuan kelompok etnis minoritas seperti suku Karen, Karenni dan Shah namun perempuan lokal lainnya juga menjadi korban perkosaan sebab mereka tidak berdaya menghadapi kekuasaan tentara. 114 Perkosaan juga dilakukan terhadap perempuan anggota pergerakan ataupun istri dari pihak yang dianggap memberontak untuk mengerdilkan moral dan membungkam mereka. Sulit untuk melaporkan tindakan perkosaan karena tentara berperan ganda sebagai penguasa wilayah. Faktor lain yang membuat perkosaan di Myanmar sulit untuk mendapat tanggapan adalah budaya setempat yang menutupi perkosaan dan sifat konflik yang tertutup dimana tindak perkosaan sulit sampai ke dunia internasional. Bahkan pemerintah Myanmar sendiri menangkap perempuan-perempuan yang berani mengadukan tindak perkosaan yang terjadi pada diri mereka.
115
Hal ini sering terjadi bila pelaku dianggap
cukup berkuasa di wilayahnya maupun bila pelaku merupakan tentara dengan pangkat menengah dan tinggi. 112
“Myanmar Backgrounder: Ethnic Minority Politics” dalam Asia Report , No. 52, Mei 2003, hlm. 2. 113 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Log. Cit., hlm. 28-29. 114 Ibid., hlm. 31. 115 “Myanmar: Imprisonment of Two Rape Victims” diakses dari http://www.omct.org/base.cfm?cfid=1433037&cftoken=910393&page=article&consol=close&ro ws=3&num=4813&kwrd=EQL pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 23.05 WIB.
56
Sepuluh wilayah di atas, yaitu Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Rwanda, Kongo, Sierra Leone, Guatemala, Kuwait, Uganda, Darfur dan Myanmar ini merupakan sebagian kecil dari konflik-konflik yang terjadi di dunia. Perkosaan yang terjadi di wilayah-wilayah ini juga terjadi di setiap wilayah konflik di dunia walaupun dapat saja didasari dengan motif yang berbeda. Tapi yang pasti, perkosaan terus terjadi di wilayah konflik karena fenomena tersebut menjalankan fungsinya tersendiri.
II.2. Fungsi Perkosaan Perempuan di Wilayah Konflik
Kekejaman perkosaan di wilayah konflik adalah bahwa tindakan ini mayoritas menargetkan perempuan . Karena itu Caroline Moser secara tegas menyatakan bahwa perang adalah aktivitas yang terjenderisasi.
116
Menurut Moser
dalam artikelnya The Gendered Continuum of Violence and Conflict: An Operational Framework hal ini disebabkan adanya konstruksi ideologi antara
laki-laki dan perempuan, beserta power relations, identitas, stereotipe dan akses yang berbeda dalam perang. Karena sifat konstruksi ideologi yang massal dan diterima di seluruh dunia maka perkosaan perempuan harus dipandang sebagai fenomena internasional serius yang selalu terjadi di wilayah konflik. Fenomena ini terjadi karena suatu sebab, dan seperti layaknya kekerasan yang berbasis atas diskriminasi, sebab dari fenomena tersebut harus diberantas.
116
Caroline Moser, “The Gendered Continuum of Violence and Conflict: An Operational Framework” dalam Caroline Moser dan Fiona Clark (eds.), Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed Conflict and Political Violence , (London: Zed Books, 2001), hlm. 30-51.
57
Menurut pengkaji perang dan jender di India, Anuradha M. Chenoy, dalam konflik bersenjata perempuan berada dalam 6 posisi yaitu sebagai (1) korban dan pengungsi, (2) relasi kombatan, (3) pendukung pergerakan, (4) kombatan yang dipersenjatai, (5) pendukung kehidupan, dan (6) pembuat perdamaian.
117
Lima
dari enam posisi ini menunjukkan perempuan perempuan yang bukan kombatan, justru rentan menjadi korban sebab tidak cukup dipersenjatai. Dalam konflik, perempuan diperkosa karena perannya yang mendukung kehidupan dan budaya yang dianggap bertentangan dengan pelaku perkosaan. 118 Hal ini menunjukkan perkosaan memiliki fungsinya tersendiri sebagai instrumen perang. Sama seperti pemikiran Moser yang menunjukkan perkosaan perempuan terjadi karena sebab tertentu. Perkosaan di wilayah konflik terus terjadi karena fenomena internasional ini menjalankan fungsi tersendiri. Fungsi perkosaan di wilayah konflik akan dijabarkan satu persatu berikut i ni: a) Perkosaan dianggap sebagai salah satu pampasan perang
Seperti terdapat peraturan tak tertulis dalam konflik bahwa pihak yang memenangkan perang akan menguasai tanah, sekaligus perempuan daerah takhlukkan. Di wilayah di mana hukum setempat sudah tidak berlaku dan belum tergantikan maka laki-laki pasukan yang menyerang melakukan perkosaan tidak hanya sebagai aksi seksual tapi juga untuk menunjukkan kekuasannya. kekuasannya. 119 Fungsi perkosaan ini cukup umum terjadi di semua wilayah konflik. Salah satunya terjadi pada perang saudara di Liberia. Pada tahun 117
Chenoy, Op. Cit., hlm. 478. Brownmiller, Op. Cit., hlm. 31-33. 119 Seifert (1994), Op. Cit., hlm. 54-72. 118
58
2003 pemberontak Liberian United for Reconciliation and Democracy (LURD) menguasai kawasan Voinjama di utara Liberia. Mereka memaksa para perempuan yang mengungsi untuk kembali dan menjalankan tugas sehari-hari mencuci, memasak dan seks. Berikut adalah testimonial salah satu perempuan korban Vanny Moore (bukan nama sebenarnya) yang walaupun rambutnya telah memutih ia masih saja disekap di kota Voinjama: “Di malam hari pemberontak laki-laki itu akan datang, biasanya lebih dari seorang. Mereka akan memperkosa saya. Mereka berkata akan membantu saya dengan makanan bila bila 120 saya membantu mereka. Saya tidak mempunyai pilihan.”
Peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di tengah-tengah wilayah konflik, tapi juga di perbatasan. Perempuan yang ingin mengungsi ke negara lain rentan terhadap kekerasan berbasis jender, termasuk perkosaan. Pengalaman ini dirasakan oleh seorang perempuan yang berniat melarikan diri dari kekejaman pemerintahan Mengistu di Ethiopia ke negara tetangga (tidak disebutkan kemana), ia bercerita: “Kami berempat: dua anak saya, pemandu dan saya sendiri. Saya sedang mengandung 5 bulan. Di jalan kami diberhentikan oleh dua orang laki-laki yang menanyakan kemana kami akan pergi. Kami menjelaskan dan satu orang di antaranya menarik saya dan berkata ‘tidak ada perjalanan yang aman sebelum seks’ … dia memaksa saya duduk, menendang perut saya dan memperkosa saya di depan anakanak saya. Dia Dia tahu saya sedang hamil, tapi tidak ada beda 121 untuknya”.
120
“Liberia: War Leaves No Respect for Age in Voinjama, Northren Liberia” diakses dari http://www.irinnews.org pada tanggal 15 Februari 2006 pukul 18.05 WIB. 121 Amnesty International, Human Rights are Women’s Rights , (London: AI, 1995), hlm. 23.
59
b) Perkosaan untuk menghancurkan moral individu, keluarga dan komunitas di mana perempuan itu berasal
Karena seksualitas perempuan dianggap sebagai sesuatu yang harus dilindungi oleh laki-laki dari komunitasnya, maka ketika perkosaan terhadap perempuan terjadi tindakan tersebut seakan-akan merupakan pernyataan kekuasaan terhadap laki-laki yang tidak mampu melindungi ‘properti’ mereka.
122
Sikap ini timbul karena seksualitas perempuan
dianggap sebagai sesuatu yang harus dijaga baik oleh individu perempuan, keluarganya maupun masyarakat di mana ia tergabung. Perkosaan untuk menghancurkan moral individu, keluarga dan komunitas di mana perempuan itu berasal merupakan fungsi yang umum terjadi di setiap konflik. Perkosaan akan menimbulkan trauma dan rasa malu seorang individu, keluarganya dan juga komunitas tempat ia berada. Perasaan malu dan tertekan ini dapat dihadapi bersama ataupun juga membuat sang korban ditolak oleh keluarga maupun komunitasnya karena dianggap memberi aib. Salah satu kasus terjadi di Kongo yang diserang milisi Congolese Rally for Democracy (CRD). Di bawah ini adalah salah satu testimonial dari perempuan bernama Sanguina (bukan nama sebenarnya) yang menjadi korban perkosaan konflik di Kongo: “Di komunitas, mereka mengejek saya sehingga saya terpaksa untuk pergi dari desa dan mengungsi ke hutan … Saya lapar, tidak memiliki baju dan sabun. Saya tidak memiliki cukup uang untuk mendapatkan pengobatan.
122
Brownmiller, Op. Cit., hlm. 4.
60
Adalah lebih baik baik jika saya mati bersama bayi dalam 123 kandungan saya.”
Selain
itu
perkosaan
dilakukan
di
tempat
umum
untuk
mempermalukan dan menunjukkan bahwa komunitas asal perempuan tersebut terlalu lemah untuk membela. Hal tersebut terlihat dari testimoni perempuan Sudan berinisial S: “Pada Juli 2003, milisi Arab memperkosa M di alun-alun pasar dan mengancam akan menembak para orang-oran orang-o rang g 124 yang menyaksikan bila mereka berusaha menghentikan.”
c) Perkosaan untuk membenihi perempuan dari suku tertentu sehingga etnisnya tidak murni lagi
Tindakan perkosaan dengan motif ini umum terjadi pada konflik etnis sebagai bagian dari ethnic cleansing (penghancuran etnis tertentu). Perempuan menempati posisi korban perkosaan karena fungsi tubuh mereka yang mampu melahirkan generasi selanjutnya. Sehingga pada kasus ini identitas perempuan merupakan gabungan dari jenis kelamin, etnisitas, agama maupun aliran politiknya. Beberapa feminis, antara lain Seifert dan Sideris, menyebut keadaan ini sebagai politik tubuh
125
yang
mana idealnya seorang perempuan berhak untuk memilih keyakinan serta tindakan yang ingin atau tidak ti dak ingin dilakukannya, termasuk memilih ayah dari anak dalam kandungannya. Dalam situasi konflik politik tubuh
123
“Women’s Lives and Bodies – Unrecognized Casualties of War” diakses dari http://news.amnesty.org/index/ENGACT770952004 pada tanggal 27 Desember 2005 pukul 10. 15 WIB. 124 Amnesty International, “Sudan, Darfur”, Op. Cit ., ., hlm. 10. 125 Seifert, Op. Cit., hlm. 58.
61
perempuan ini tidak dihargai karena perempuan tidak memiliki perlindungan yang cukup. Fungsi perkosaan ini terjadi secara luas di konflik etnis, antara lain yang mendapat perhatian paling luas yakni di Bosnia-Herzegovina, Zagreb, Kosovo dan Rwanda. Di bawah ini adalah cerita dari perempuan Bosnia bernama Trensjevika (bukan nama sebenarnya): “Tentara Serbia dan paramiliternya diberitahu jika mereka memperkosa perempuan maka mereka akan melahirkan tentara Serbia kecil … Selain itu perempuan Croasia dan Bosnia diberitahu bila mereka mengandung anak seorang Serbia maka ia juga adalah orang Serbia … Beberapa perempuan yang diperkosa di kamp perkosaan di Bosnia ditahan di sana sampai kandungan mereka menjadi cukup 126 besar sehingga tidak bisa melakukan aborsi.”
d) Perkosaan untuk menghancurkan budaya dan identitas di mana perempuan itu berasal
Posisi perempuan di masyarakat sebagai pembawa identitas budaya juga membuat perempuan lebih rentan akan perkosaan di wilayah konflik. Susan Brownmiller memberikan sebutan bagi tubuh perempuan sebagai medan perang yang simbolik.
127
Tubuh perempuan bagi pihak lawan
merepresentasikan budaya berbeda dan kemampuan untuk mereproduksi budaya itu melalui kemampuannya membesarkan anak dan berkecimpung dalam masyarakat. Perkosaan perempuan kemudian dilakukan untuk
126 127
Mladjenovic dan Hughes, Op. Cit., hlm. 5. Brownmiller, Op. Cit., hlm. 31.
62
menghentikan reproduksi budaya sekaligus menghancukan kebudayaan di mana seksualitas perempuan dianggap suci dan harus dijaga.
128
Fungsi ini dilakukan di beberapa wilayah konflik berbasis etnis maupun agama seperti di Bangladesh, Bosnia dan beberapa wilayah di Afrika. Di bawah ini adalah kisah seorang warga Sudan saat desanya diserang oleh milisi Arab: “Saya sedang tidur ketika penyerangan ke Disa dimulai. Saya dibawa oleh para penyerang yang berseragam. Mereka juga membawa banyak perempuan lain dan kami dipaksa berjalan selama 3 jam. Di siang hari kami dipukuli dan mereka berteriak pada kami ‘kalian perempuan kulit hitam, kami akan memusnahkan kalian, kalian tidak memiliki Tuhan’. Di malam hari kami diperkosa berulang-ulang. Orang-orang Arab itu menjaga kami dengan senjata dan 129 kami tidak diberi makan selama 3 hari.”
Fungsi perkosaan juga dipengaruhi oleh budaya yang ada di masyarakat. Semakin kehormatan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan harus dijaga maka pihak lawan semakin memiliki dorongan untuk melakukan perkosaan. Hal tersebut terjadi pada perempuanperempuan Albania di Kosovo. Seorang laki-laki Albania bernama Parvin Darabi menuturkan bahwa perempuan yang diperkosa akan membuat malu keluarga dan diceraikan oleh suaminya: “Ketika perempuan (Albania) diperkosa, ia telah berbuat sesuatu (menodai) kehormatan dan harga diri keluarga. Jika perempuan itu bunuh diri maka ia dapat menghapus malu
128
Ibid., hlm. 2-31. Wawancara dilakukan oleh Amnesty Internasional di penampungan pengungsi Goz Amer di Chad. Dalam laporan Amnesty International tanggal 19 Juli 2004, “Rape as a Weapon of War in Darfur” diakses dari http://web.amnesty.org/ http://web.amnesty.org/ pada pada tanggal 15 Februari 2006 pukul 15.15 WIB. 129
63
keluarga dengan dengan darahnya, barulah nama baik keluarga 130 kembali.”
e) Perkosaan sebagai senjata yang membangun teror
Teror rasa takut mampu mempengaruhi perilaku seseorang maupun sekelompok orang, dan perkosaan dilakukan untuk menciptakan ketakutan tersebut. Hal ini dapat terjadi dengan 2 jalan, pertama melalui tindakan fisik perkosaan seperti perkosaan di tempat umum atau di hadapan keluarga yang akan menimbulkan trauma, rasa malu dan demoralisasi. Yang kedua ketakutan terbangun secara psikis setelah mendengar atau menyaksikan tindak perkosaan akan menimbulkan rasa takut akan menjadi korban selanjutnya.
131
Kedua
hal
ini
merupakan
faktor
pemicu
mengungsinya keluarga ataupun kelompok masyarakat masyarakat dari tempat tinggal asalnya. Ketakutan dibangun di semua konflik. Hal ini terjadi juga di Sierra Leone dalam penuturan perempuan berinisial FB. Ketika ia berumur 10 tahun kakak perempuannya diculik dari rumah oleh para milisi dan baru kembali ketika pamannya pergi menghadap milisi. Kini ia dan keluarga telah mengungsi ke Liberia. Ini adalah penuturan FB kepada salah satu media internasional Inggris British Broadcasting Channel : “Dia (kakaknya) mengalami pendarahan banyak sekali. Dia cerita kepada saya bahwa mereka menyumpal mulutnya dan
130
Jillian M. Weise, “Rape as a Strategy of War: The Sexual Assault of Kosovar Albanian Women in 1999” diakses dari http://garnet.acns.fsu.edu/~whmoore/JillianWeise.pdf http://garnet.acns.fsu.edu/~whmoore/JillianWeise.pdf pada pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 23.10 WIB. 131 T. Sideris, “Rape in War and Peace: Social Context, Jender, Power and Identity” dalam S. Meintjes, A. Pillay dan M. Turshen, The Aftermath: Women in Post-Conflict Transformation , (London: Zed Books, 2001), hlm. 142-157.
64
memperkosanya berkali-kali, tapi saya belum tahu apa itu perkosaan. Setelah itu paman mencukur habis kepala saya dan menyuruh saya menggunakan celana panjang. Ketika saya berjalan ke sekitar kamp saya melihat beberapa perempuan di bawah 12 tahun tergeletak di tanah dengan darah keluar di antara kakinya. Mere Mereka ka begitu sampai ada 132 keluarga mereka yang mengambil.”
Ketakutan hadir melalui perkosaan bersamaan juga dengan teror kekerasan lainnya. Hal ini juga dirasakan oleh Clementine (bukan nama sebenarnya). Ia adalah korban perkosaan milisi di konflik Rwanda dan kini ia tertular HIV. Berikut adalah penuturannya: “Saat perang, milisi datang untuk mencari laki-laki untuk dibunuh dan perempuan untuk seks. Dalam seminggu, saya diperkosa milisi yang berbeda-beda setiap setiap malam dan 133 mereka mengancam akan membunuh saya…”
f) Perkosaan sebagai salah satu bentuk penyiksaan untuk menyakiti atau mendapatkan keterangan
Perkosaan, walaupun berbeda secara motif dan dampaknya, adalah juga suatu bentuk kekerasan. Tindakan ini umum dilakukan terhadap perempuan dalam tahanan maupun penyanderaan untuk menyakiti dan juga mendapatkan keterangan mengenai kerabatnya yang aktif dalam pergerakan. Perkosaan terhadap perempuan dari pihak musuh juga merupakan suatu upaya balas dendam terhadap pasukan musuh yang relatif mudah dilakukan karena perempuan jarang dipersenjatai dan tidak cukup kuat untuk melawan.
132
“Eyewitness: Sierra Leone’s Rape Ordeal” diakses dari http://newswww.bbc.net.uk/1/hi/world/africa/2665103.stm pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 23.45 WIB. 133 Amnesty International, Rwanda: Marked for Death, Rape Survivors Living with HIV/AIDS in Rwanda, (London: AI, 2004), hlm. 7.
65
Fungsi ini dilakukan di hampir seluruh konflik. Salah satunya terjadi di Timor-Timur pada masa pendudukan Indonesia, berikut ini adalah testimonial seorang korban: “Setelah invasi 1975, kami melarikan diri ke bukit-bukit dan bekerja sebagai bagian OPMT (Organizacao Popular de Mulher Timor, organisasi perempuan Fretilin, kelompok anti-integrasi). Kami ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Tempatnya sangat padat dengan banyak perempuan di satu ruangan … Di penjara, tentara Indonesia memperlakukan kami seperti mainan. Saya tidak mengingat semua nama perempuan yang menderita di sana bersama saya, tapi saya mengingat Fatuna, Julita, Rosa Vitoria, dan Maria … Di sana tidak hanya perkosaan tapi juga penyiksaan, seperti penyundutan dengan rokok, dan pemukulan … Tentara Indonesia mencari dan memperkosa perempuan yang menikah dengan anggota Fretilin. Mereka memperkosa salah satu teman saya yang bernama Ines karena dia hidup dekat dengan para pejuang.”134
Perkosaan juga dialami oleh Vumi (bukan nama sebenarnya), perempuan Kongo yang pada masa konflik ia ditinggal suaminya berperang saat ia sedang hamil. Perkosaan yang dilaluinya sangatlah brutal sehingga bayi dalam kandungannya meninggal dan ia tidak bisa duduk karena sakit. Dibawah ini adalah penuturannya: “Perkosaan itu terjadi di malam hari. Empat orang menculik saya. Mereka memperkosa saya. Pada waktu itu saya sedang hamil 9 bulan. Mereka memperkosa saya bersama-sama dan memasukkan tongkat ke vagina saya sehingga bayi saya meninggal, mereka mereka berkata itu lebih baik daripada 135 membunuh saya.”
134
Rebecca Winters, Buibere: The Voice of East Timorese Women, (Darwin: East Timor International Support Center, 1999), hlm. 6. 135 Jackie Martens, “Congo Rape Victims Seek Solace” diakses dari http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3426273.stm pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 23.30 WIB.
66
g) Perkosaan untuk menghentikan perempuan berkontribusi dalam konflik
Di
masa
konflik,
ketika
laki-laki
pergi
berperang,
maka
perempuanlah yang tinggal di rumah mengurus ladang, mengurus ternak dan menjalankan tugas sehari-hari. Kekhawatiran pihak musuh bahwa suami ataupun kerabat dari perempuan tersebut sewaktu-waktu datang untuk meminta bantuan baik makanan maupun perlindungan membuat tindak perkosaan dilakukan sehingga perempuan mengalami trauma dan tidak bisa menjalani kehidupannya seperti biasa. Selain itu perkosaan juga digunakan untuk membungkam perempuan yang aktif dalam pergerakan dan diplomasi.
136
Fungsi terakhir ini juga cukup umum terjadi di wilayah konflik di mana pun di dunia. Berikut ini adalah kesaksian dari konflik yang berkecamuk di Myanmar di mana perkosaan perempuan dilakukan oleh tentara Myanmar terhadap perempuan dari etnis minoritas maupun kelompok-kelompok kelompok-kelompok yang dianggap melawan junta militer: “Banyak anggota perempuan dari organisasi revolusioner kami yang tidak disukai oleh SLORC (tentara Myanmar). Beberapa di antaranya telah diperkosa, ditangkap dan dibunuh setelah diperkosa. Para tentara banyak melakukan hal yang buruk pada perem perempuan, puan, saya tidak dapat 137 mengatakan keseluruhannya.”
136
Meredith Turshen, “The Political Economy of Rape: An Analysis of Systematic Rape and Sexual Abuse of Women During Armed Conflict in Africa” dalam Caroline Moser dan Fiona Clark (eds.), Victims, Perpetrators or Actors? Jender, Armed Conflict and Political Violence , (London: Zed Books, 2001), hlm.55-68. 137 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Op. Cit., hlm. 33.
67
Selain itu perkosaan juga dilakukan terhadap perempuan karena mereka memiliki peran sosial dalam masyarakat. Hal ini dilontarkan oleh perempuan
Guatemala
bernama
Yolanda
Aguilar
(bukan
nama
sebenarnya). Ia adalah salah satu korban yang selamat pada perang saudara yang berlangsung tahun 1980an. Lebih lengkapnya ia berkata: “Perempuan bertanggung jawab untuk menjaga berjalannya kehidupan sosial … dengan menyerang perempuan maka menyerang dasar yang membangun masyarakat. Selain itu perkosaan juga seakanseakan-akan akan menjadi ‘hadiah’ bagi tentara 138 dalam pekerjaannya”.
Fungsi-fungsi perkosaan perempuan di wilayah konflik, jika dimasukkan ke dalam tabel akan tampak seperti di bawah ini: Tabel I. Fungsi-Fungsi Perkosaan Perempuan di Wilayah Konflik Fungsi Perkosaan Perempuan di Wilayah Konflik
Sebagai salah satu pampasan perang
Menghancurkan moral individu, keluarga dan komunitas di mana perempuan itu berasal
Membenihi perempuan sehingga etnisnya tidak murni lagi
Menghancurkan budaya dan identitas di mana perempuan itu berasal
Jenis Konflik
Semua jenis konflik
Semua konflik
jenis
Konflik etnis dan agama
Testim onial dari Konflik
Liberia dan Ethiopia
Kongo dan Darfur, Sudan
BosniaHerzegovina
Senjata yang membangun teror
Salah satu bentuk penyiksaan untuk menyakiti atau mendapatkan keterangan
Menghentikan perempuan berkontribusi dalam konflik
Konflik Semua etnis dan jenis agama konflik
Semua jenis konflik
Semua jenis konflik
Darfur, Sudan dan Kosovo
TimorTimur, Indonesia dan Kongo
Myanmar dan Guatemala
Sierra Leone dan Rwanda
138
Jennifer Harbury, “War Crimes: Women Begin to Speak, The Rape of Indigenous Women in the 1970’s-1980’s Guatemalan Civil War” dalam Cerigua Weekly Briefs, No. 48, 11 Desember 1997 diakses dari http://www.libertadlatina.org/LatAm_Guatemala_Indigenous_Rape_In_Civil_War.htm pada tanggal 1 Mei 2006 pukul 12.05.
68
Perkosaan perempuan terus terjadi di dalam perang karena fenomena tersebut memiliki fungsinya tersendiri dalam konflik. Sehingga sudah sepatutnya fenomena tersebut turut dikaji menggunakan latar belakang teoritis. Tidak banyak ahli konflik mengkaji perkosaan sebagai suatu kasus yang serius dan tersebar luas (widespread ) karena posisinya yang dianggap tidak memainkan peran yang besar dalam politik keamanan internasional, seperti misalnya kajian persenjataan maupun taktik perang. Padahal seperti yang tertera dalam tabel, perkosaan menjalankan fungsi-fungsi yang tak hanya berlaku pada saat konflik terjadi namun akibatnya masih dirasakan sampai dengan beberapa t ahun mendatang. Jika perkosaan digunakan sebagai senjata, maka akan memiliki pengaruh lebih dari altileri perang konvensional karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perempuan yang menjadi korban tapi juga keluarga dan komunitasnya. Selain itu, trauma yang ditimbulkan dari suatu perkosaan juga masih dapat dirasakan oleh korban hingga bertahun-tahun ke depan. Sehingga bisa dikatakan adalah suatu kebutuhan untuk mengangkat fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik sebagai kajian hubungan internasional. Karena hanya dengan mengangkatnya ke tataran kajian dan pembahasan maka dapat dicari solusi untuk mengatasi fenomena tersebut.
69
BAB III KAJIAN PERSPEKTIF-PERSPEKTIF UTAMA HUBUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP FENOMENA PERKOSAAN PEREMPUAN DI WILAYAH KONFLIK
Noticed that the word woman scarcely ever crossed the lips of political science lecturer s s -Cynthia Enloe-
139
-Jean Bethke Elshtain-
140
Women are excluded from war talk; men, from baby talk
Perkosaan perempuan di wilayah konflik terjadi secara luas di seluruh konflik di dunia, sehingga pada bab ini penulis berusaha untuk memasukkan fenomena tersebut ke dalam kerangka kajian hubungan internasional. Untuk mengkaji suatu fenomena internasional maka sebelumnya dilakukan pencarian perspektif teori hubungan internasional yang dianggap sesuai dengan kasus yang akan diangkat. Dalam pendahuluan telah dijelaskan bahwa termin ‘perspektif’ digunakan untuk menjelaskan cara untuk melihat dunia dengan memprioritaskan suatu keadaan, isu dan proses tertentu. Dapat dikatakan bahwa perspektif adalah sudut pandang yang digunakan dalam menganalisa suatu fenomena
141
dan
merupakan alat yang penting untuk mengkaji suatu fenomena. Menurut pendapat Thomas Kuhn yang menulis tentang struktur revolusi ilmu pengetahuan, signifikansi paradigma terletak pada kekuatannya yang “ tidak
139
Enloe (1993), Op. Cit., hlm. 228. Jean Bethke Elshtain, Women and War , (New York: Basic Books, 1987), hlm. 225. 141 Steans dan Pettiford, Op. Cit., hlm. 5. 140
70
menjelaskan kenyataan yang terjadi, namun membentuk fenomena itu sendiri.”
142
Kuhn menyatakan hal ini karena ia melihat bahwa perspektif akan mempengaruhi para pemikir untuk melihat suatu isu dari sudut yang spesifik, yang mana pada akhirnya akan mempengaruhi hasil akhir dari kajian maupun penelitiannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa identifikasi yang dilakukan oleh suatu paradigma akan menghasilkan interpretasi dan rasionalisasi dari suatu isu.
143
Sejak tahun 1980an, kajian hubungan internasional telah memasuki apa yang disebut sebagai “perdebatan ketiga” ( the third debate) mengenai perspektif realis, liberalis dan globalis.
144
Perdebatan-perdebatan perspektif dalam ilmu
hubungan internasional terjadi karena berkembangnya suatu cara pandang lain yang mengkritik perspektif mainstream sehingga mengubah tataran mapan cara berpikir yang ada. Bergantinya satu perspektif dengan yang lain dijelaskan oleh pemikir Karl R. Popper dengan terminologi “pertumbuhan ilmu pengetahuan”. Berangkat dari ilmu pengetahuan bisa salah ( fallible), manusia hanya bisa maju dengan belajar dari kesalahan dalam pemecahan masalah sehingga terjadi uji teori, dimana teori yang gugur akan tergantikan teori baru.
145
Persepsi ilmu pengetahuan bisa salah dari Popper disetujui oleh Thomas Kuhn yang menyatakan bahwa keputusan untuk menolak suatu paradigma
142
Garis miring disadur dari tulisan asli. Thomas Kuhn, Structure of Scientific Revolutions, (Chicago: University of Chicago Press, 1996), hlm. 140. 143 ., hlm. 44. Ibid ., 144 Christine Sylvester, Feminist International Relations: An Unfinished Journey , (Cambridge: Cambridge Studies in International Relations, 2002), hlm. 5-6. 145 Popper percaya akan adanya kebenaran objektif dan manusia berdebat menggunakan nalarnya untuk mencapai kebenaran. Alfons Taryadi, Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl R. Popper , (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 31. Namun secara lebih lengkapnya mengenai observasi manusia dan sifat kritis dari logika, baca Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies I, II ¸ (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1961) serta Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery, (New York: Harper & Row, 1968).
71
simultan dengan penerimaan paradigma lain.
146
Perbedaannya Perbedaannya terletak pada Kuhn
lebih percaya pada terjadinya revolusi dari satu pemikiran tergantikan dengan yang lain untuk dapat mengakomodasi isu sesuai dengan berkembangnya berkembangnya keadaan di masyarakat. Sementara Popper lebih melihat bahwa pertumbuhan pengetahuan merupakan suatu proses koreksi atas suatu teori oleh teori lainnya menghadapi isu yang tak ada habisnya. Pendapat Popper maupun Kuhn sama-sama dapat digunakan
untuk
menganalisa
bagaimana
suatu
perspektif
dapat
lahir,
berkembang dan mengalami kemunduran, keputusan penggunaannya tergantung dari sisi pengkaji ilmu. Dalam skripsi ini penulis menggunakan pemahaman Thomas Kuhn yang lebih menyoroti sisi politik dari penerimaan mainstream masyarakat ilmiah HI atas suatu perspektif. Semenjak ilmu hubungan internasional lahir terdapat perdebatan mengenai apa yang sepatutnya diangkat menjadi isu utama kajiannya. Pemikir terdahulu percaya bahwa ilmu ini dimaksudkan untuk memahami sebab perang dan mencari cara ideal interaksi antar negara agar dapat mempertahankan perdamaian jangka panjang. Pemikiran ini disebut sebagai idealisme atau utopianisme yang tumbuh pada akhir Perang Dunia I tahun 1930an.
147
Pemikiran ini ditentang oleh
pemikiran realis yang mempercayai keadaan dunia sebagai anarkis dimana setiap negara mengejar kepentingan nasionalnya. Keadaan ini merupakan perdebatan pertama (the first debate) dalam kajian hubungan internasional. Terjadinya Perang Dunia II membuat perspektif realis mendominasi kajian hubungan internasional. Realis menggambarkan bahwa power memainkan peranan dalam sistem 146
Kuhn, Op. Cit., hlm. 77. Terry Terriff, Stuart Croft, Lucy James dan Patrick M. Morgan, Security Studies Today, (Cambridge: Polity Press, 1999), hlm. 13.
147
72
internasional. kajian
yang
148
Tujuan ilmu hubungan internasional kemudian dianggap sebagai
memahami
dilema
keamanan
negara
dalam
mewujudkan
kepentingannya di dunia yang anarkis. Perdebatan
kedua
( the
second
debate )
dalam
kajian
hubungan
internasional muncul pada tahun 1960an. Fokus kajian ilmu hubungan internasional bergeser dari hanya masalah keamanan dan kepentingan negara ke pokok bahasan sosial lainnya yang lebih luas guna untuk memahami pola pengambilan keputusan negara dan implementasi kebijakan luar negerinya. Pada perdebatan ini realis berhadapan dengan behavioralis. Behavioralis memfokuskan kajian pada perlunya pendekatan ilmu pengetahuan yang dapat dikuantifisir dalam hubungan internasional. Dalam peredebatan kedua tidak ada yang dinyatakan sebagai pemenang, namun pemikiran behavioralis mengembangkan kajian yang lebih plural dari keamanan dan melahirkan perspektif liberalis.
149
Pada era 1970an realis dihadapkan dengan perspektif liberalis yang telah berkembang luas dengan pokok kajian perluasan power . Hal ini timbul dari pertumbuhan tekonologi dan ekonomi yang menyebabkan berkembangnya aktoraktor lain non-negara dalam hubungan internasional. Pada saat bersamaan perspektif globalis yang berakar dari pemikiran Marxist juga naik ke permukaan menghadapi fenomena tersebut. Perspektif ini masuk ke dalam ilmu hubungan internasional dengan kajian yang menjabarkan adanya ketimpangan struktural yang terjadi di dunia disebabkan oleh kapitalisme.
150
Keberadaan 3 paradigma
148
Tanda kutip disadur dari tulisan asli. Jill Steans, Gender and International Relations: An Introduction, Cambridge: Polity Press, 1998), hlm. 33. 149 Terry Terriff et. all., Op. Cit., hlm. 13-14. 150 Jill Steans, Op. Cit., hlm. 34.
73
yang berbeda pada tahun 1980an inilah yang kemudian menjadi “perdebatan ketiga” (the third debate).
151
Perspektif realis, liberalis dan globalis merupakan
sudut pandang utama dan mendominasi dalam kajian hubungan internasional yang ada hingga sekarang. Ketiga perspektif inilah yang akan mencoba mengangkat fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik.sebagai isu kajiannya.
III.1. Perspektif Realis
Realis merupakan perspektif yang paling mapan dalam kajian hubungan internasional. Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi menelaah perspektif ini dan menyatakan asumsi-asumsi dasar yang dimiliki perspektif realis adalah sebagai berikut: (1) negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, (2) negara dilihat sebagai aktor yang uniter, (3) negara bertindak secara rasional, dan (4) isu yang diutamakan adalah keamanan nasional.
152
Pemikiran realis lahir dan tumbuh
pada masa perang sehingga melihat dunia berada dalam kondisi anarki serta keadaan manusia secara natural adalah jahat. Pemikir realis pertama adalah Thucydides (471-400 SM) yang menulis tentang Perang Peloponnesia. Tulisannya menceritakan tentang perang antara polis-polis di jaman Yunani, yaitu Athena dan Sparta, yang menunjukkan logika 151
Terdapat beberapa pendapat mengenai the third debate. Yang pertama menyatakan bahwa perdebatan ini merupakan neorealis dengan neoliberal yang diajukan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya Theory of International Politics, (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979). Yang k edua adalah perdebatan antara positivis dengan post-positivis yang d iajukanYosef Lapid, “The Third Debate: On the Prospects of International Theory in Post-Positivist Era” dalam International Studies Quarterly, Vol. 33, No. 3, Tahun 1989, hlm. 235-254. Yang ketiga dan yang paling luas diterima adalah perdebatan antara realis, l iberalis dan globalis yang diajukan oleh Michael Banks, “The Inter-Paradigm Debate” dalam Margot Light dan John Groom (eds.), International Relations: A Handbook of Current Theory, (London: Pinter Publishing, 1985), hlm. 7-26. Yang digunakan oleh penulis adalah pemikiran the third debate ketiga karena paling luas diterima dalam kajian hubungan internasional. 152 Viotti dan Kauppi, Op. Cit., hlm. 5-7.
74
kekuatan politik, yaitu mengejar power dan kepentingan nasionalnya.
153
Thucydides disebut sebagai bapak realis karena tulisannya merupakan kajian konflik pertama yang ada. Pemikir realis selanjutnya adalah Niccolo Machiavelli (1469-1572) dengan tulisannya The Prince.
154
Ia menulis The Prince sebagai manual praktis
bagaimana mendapat, menjaga dan memperluas power bagi pemimpin Florence saat itu, Lorenzi di Medici. Machiavelli tumbuh di masa kerajaan saling menyerang satu sama lain sehingga tak sedikit yang menganggap tulisannya kejam: “Seorang pangeran tidak perlu perduli pada apapun tuduhan kejahatan yang dilakukannya asalkan asalkan ia bisa menjaga 155 masyarakatnya bersatu dan setia.”
Thomas Hobbes (1588-1679) meneruskan pemikiran realis dengan buku Leviathan.
156
Di dalam buku itu ia menulis tentang keadaan natural dunia adalah
perang manusia melawan manusia (“ every man against everyman ”). Ia mempercayai bahwa dibutuhkan kekuatan koersif untuk memaksa orang ( men, dalam bahasa Hobbes) menjalankan kesepakatan, dengan teror dan hukuman yang lebih besar dari keuntungan yang mereka dapatkan jika melanggar kesepakatan.
157
Oleh karena itu diperlukannya adanya Leviathan yakni penguasa, seperti yang dilakukan negara terhadap rakyatnya. Namun secara internasional hal ini tidak
153
“The Peloponnesian War” dalam Nye, Jr., Op. Cit., hlm. 9-12. Karya lengkapnya dapat dibaca dalam Thucydides (terj. Rex Warner), History of the Peloponnesian War , (New York: Penguin Books, 1982). 154 Niccolo Machiavelli, The Prince and The Discourses, (New York: Modern Library, 1950). 155 Ibid., hlm. 2. 156 Thomas Hobbes, Leviathan, (New York: Collier Macmillan, 1974). 157 Ibid., hlm. 113.
75
bisa terjadi karena situasi anarki, yaitu ketiadaan kekuasaan hegemoni yang mengatur negara-negara di dunia. Hugo Grotius (1583-1645) berusaha menawarkan solusi atas keluhan
Hobbes, yaitu dengan menyarankan pembentukan hukum atau aturan yang mengikat seluruh negara di dunia. Grotius menulis pemikirannya dalam buku Law of War and Peace (1625) yang mengusulkan bahwa dasar dari hukum adalah
“hukum natural” yang general sehingga memiliki dasar mengikat. Dengan idenya, Grotius menunjukkan bahwa baik dalam perang dan damai, dibutuhkan power dan values.
158
Pemikiran realis secara umum berfokus pada perang, begitu juga yang dilakukan oleh pemikir Carl von Clausewitz (1780-1831) yang juga mendukung perang-perang Napoleon. Tulisannya yang berjudul On War tidak pernah selesai, namun ia dikenal dengan pemikiran bahwa “perang adalah perpanjangan aktivitas politik dengan cara yang lain.”
159
Ia juga menambahkan bahwa militer, bersamaan
dengan dukukan sosial ekonomi, merupakan bagian dari kapabilitas suatu negara. Buku The Twenty Years’ Crisis 1919-1939 karya Edward Hallett Carr adalah tulisan klasik kajian hubungan internasional. Pemikirannya mengkritisi pendapat liberalis dan idealis yang dianggapnya terlalu naif karena menutupi adanya kepentingan bahwa setiap negara menginginkan power dan berjuang
158
Viotti dan Kauppi, Op. Cit., hlm. 41-42. Carl von Clausewitz (terj. Michael Howard dan Peter Paret), On War , (New Jersey: Princeton University Press, 1976), hlm. 87.
159
76
160
mendapatkannya.
Carr juga mengkaji bahwa negara yang sudah memiliki
power akan selalu menginginkan power lebih besar lagi.
Hubungan power antar negara dielaborasi lebih jauh lagi oleh Hans Morgenthau dalam buku Politics Among Nations.161 Morgenthau membahas
tentang balance of power yang melihat bahwa hubungan antar negara memiliki 4 kriteria di bawah ini yaitu (1) terdapat kebijakan yang ditujukan dalam bidangbidang tertentu interaksi negara, (2) adanya tujuan dari interaksi antar negara, (3) dalam interaksi tercipta distribusi power yang bila dimiliki secara seimbang maka akan membangun balance of power seperti pada posisi Amerika Serikat dan Uni Soviet saat Perang Dingin, dan (4) distribusi power manapun akan menghentikan penggunaan power dan menahannya ketika terdapat kedua power yang seimbang. Masih banyak pemikir kajian hubungan internasional lain yang juga menggunakan perspektif ini sebagai cara pandang utama mengkaji fenomena internasional. Mereka antara lain adalah Kenneth Waltz, Hedley Bull, K.J. Holsti, Barry Buzan dan Robert Gilpin. Dari pemikiran-pemikiran ahli di atas,
Jill Steans dan Lloyd Pettiford menyatakan bahwa ciri-ciri utama dari perspektif realis adalah:
162
1. Negara yang berdaulat merupakan aktor utama dalam hubungan internasional 2. Negara tergerak karena adanya power dan tujuan untuk mengejar kepentingan nasional 3. Masalah utama dari hubungan internasional adalah kondisi anarki yaitu ketiadaan autoritas berdaulat yang mengatur interaksi antar negara
160
Edward Hallett Carr, The Twenty Years Crisis, 1919-1939 , (London: Macmillan and Co., 1962), hlm. 93. 161 th Hans Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle of Power and Peace, 4 ed., (New York: Alfred A. Knopf, 1966). 162 Steans dan Pettiford, Op. Cit., hlm. 25.
77
4. Agresivitas negara, digabungkan dengan tak adanya pemerintahan dunia mengakibatkan konflik sebagai realitas yang selalu ada di dunia internasional 5. Suatu keteraturan dan keamanan dapat dijaga dengan pembentukan aliansi antar negara sehingga mencegah satu negara menjadi sangat kuat dan mengancam keberadaan negara lain 6. Institusi dan hukum internasional menjalankan peran dalam hubungan internasional
Lebih lanjut Steans dan Pettiford melihat bahwa dalam mengkaji suatu fenomena internasional, realis memiliki asumsi-asumsi di bawah ini:
163
a) Manusia adalah makhluk egois. Negara, seperti layaknya laki-laki (diterjemahkan secara literal dari “men”), bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri b) Negara adalah aktor utama, sehingga kajian hubungan internasional adalah kajian tentang negara dan bagaimana mereka berinteraksi. Dua hal penting tentang negara yang patut diingat adalah: (1) Negara memiliki kedaulatan. Sehingga kedaulatan adalah kunci utama dalam hubungan internasional (2) Negara digerakkan oleh kepentingan nasional dan menjalankan kebijakan luar negeri untuk mencapainya c) Power adalah kunci untuk memahami perilaku internasional dan motivasi negara d) Hubungan internasional secara mendasar adalah konfliktual, karena: (1) Manusia adalah serakah dan bertindak atas kepentingannya sendiri dan tidak ada kemungkinan sikap seperti ini berubah, atau (2) Di level negara, interaksi dikonstruksikan sedemikian rupa bahwa ketika mengejar kepentingan nasional maka akan berbenturan dengan negara lain, atau
163
Ibid., hlm. 28-29.
78
(3) Yang menjadi masalah adalah ketidakadaannya kekuasaan sentral
di
tataran
hubungan
internasional
sehingga
menimbulkan anarki dan ketidakamanan
Selanjutnya akan ditelaah apakah perspektif realis dapat mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Dari pemaparan di atas dapat dilihat fokus perspektif ini terletak pada negara, negara mengatur manusia yang berada dalam wilayahnya, terdapat hubungan power antar negara, negara akan memaksimalkan tindakannya untuk meraih kepentingan nasional, tidak ada kekuasaan yang mengatur kedaulatan negara, oleh karena itu konflik merupakan keadaan natural yang ada di dunia sehingga patut dikaji. Konflik yang diamati realis berada dalam tataran antar negara yang berada dalam sistem internasional yang anarkis. Oleh karena itu maka negara dalam perspektif realis akan selalu merasa tidak aman terhadap negara lainnya. Fenomena perkosaan perempuan perempuan di wilayah konflik di sisi lain, merupakan terjadinya tindak kekerasan perempuan di dalam konflik yang didefinisikan sebagai perkosaan.
164
Kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari
power relations yang tidak imbang secara historis antara perempuan dan laki-laki,
sehingga membuat adanya dominasi dan diskriminasi perempuan oleh laki-laki untuk mencegahnya menjadi berdaya.
165
Ketika mengkaji fenomena perkosaan
perempuan di wilayah konflik maka akan terlihat perempuan berada dalam posisi yang tidak aman terhadap laki-laki. Posisi ini dibentuk secara sosial melalui 164
Definisi perkosaan dapat dilihat pada bab 1 hlm. 20 atau dalam buku Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, Percakapan Tentang Feminis VS Neoliberalisme , (Jakarta: Debtwatch Indonesia, 2004), hlm. 65. 165 Poin 118 Deklarasi Beijing, United Nations, Beijing Declaration and Platform for Action with the Beijing+5 Political Declaration and Outcome Document , (New York: Department of Public Information United Nations, 2001), hlm. 75.
79
hubungan power yang tidak imbang dan berdampak ke keadaan pragmatis di mana saat damai perempuan lebih banyak di wilayah domestik dan laki-laki di wilayah publik termasuk militer, sementara saat perang laki-laki lebih banyak dipersenjatai untuk menjadi kombatan dibandingkan perempuan. Perkosaan perempuan di wilayah konflik perlu ditangani serius menggunakan hukum internasional namun pada kenyataannya fenomena ini terus terjadi karena memiliki fungsinya tersendiri.
166
Dari penjabaran mengenai perkosaan perempuan di wilayah konflik didapatkan bahwa fenomena tersebut bila diangkat ke tataran kajian memiliki karakteristik utama kajian jender, j ender, mengkaji pengalaman individu perempuan yang dialami secara kolektif, melihat bahwa terdapat hubungan power yang tidak imbang antara perempuan dan laki-laki, perempuan berada dalam posisi yang tidak aman terhadap laki-laki, terjadi di saat berlangsungnya konflik, perlu ditangani secara serius oleh hukum internasional dan menyatakan bahwa perkosaan mempunyai fungsi dalam konflik. Sehingga untuk melihat apakah perspektif realis mampu mengkaji fenomena perkosaan di wilayah konflik akan ditelaah melalui matriks di bawah ini: Matriks I. Perspektif Realis Mengkaji Fenomena Perkosaan Perempuan di Wilayah Konflik Fenomena Kajian Mengkaji Melihat PeremTerjadi Perkosaan perkosaan jender pengalaadanya puan meluas perempuan perempuan man hubungan berada di saat di wilayah di wilayah individu berlangkonflik power yang dalam konflik peremtidak posisi sungnya perlu puan yang imbang tidak konflik ditangani dialami antara laki- aman secara serius Fokus secara laki dan melalui Perspektif kolektif perempuan hukum Realis internasional 166
Fungsi perkosaan perempuan di wilayah konflik telah dijabarkan pada bab 2 hlm. 19-30.
80
Perkosaan memiliki fungsi dalam konflik
Fokus pada negara Negara mengatur manusia Terdapat hubungan power antar negara Negara memaksimalkan tindakannya untuk meraih kepentingan nasional Tidak ada kekuasaan yang mengatur kedaulatan negara Konflik merupakan keadaan natural di dunia sehingga patut dikaji Negara berada dalam posisi tidak aman terhadap ancaman negara lain
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dari matriks di atas terlihat bahwa perspektif realis hanya mampu menganalisa kondisi konflik. Realis tidak secara spesifik mengakomodasi kajian jender, melihat pengalaman individu perempuan, melihat hubungan power antara laki-laki dan perempuan yang tidak imbang sebagai dasar terjadinya kekerasan dan posisi perempuan yang tidak aman, perlunya menangani masalah ini secara serius baik dari segi hukum internasional maupun kajian hubungan internasional serta melihat fenomena perkosaan memiliki fungsi dalam konflik. Dari 7 karakteristik utama fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik hanya 1
81
karakteristik yang dapat dipenuhi oleh perspektif ini. Sehingga perspektif realis dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik sebagai salah satu kajiannya.
III.2. Perspektif Liberalis
Persperktif ini sering disebut juga sebagai pluralis karena mengakomodasi mengakomodasi berbagai aktor dalam dunia internasional dan menganggap mereka sama penting, berbeda dengan realis yang menganggap negara adalah aktor utama, Asumsiasumsi dasar dari perspektif ini menurut Viotti dan Kauppi adalah (1) aktor non negara juga sama penting (dengan aktor negara) dalam hubungan internasional, (2) negara bukanlah aktor yang uniter, (3) negara tidak selalu bertindak secara rasional karena terdapat kompromi di dalam negara itu sendiri, dan (4) terdapat banyak isu dalam hubungan internasional, yaitu keamanan, ekonomi, sosial dan lingkungan.
167
Perspektif liberalis lahir pada masa-masa damai ataupun saat
negara berada dalam posisi yang mengungkung rakyatnya sehingga lebih percaya pada individu daripada negara. Liberalis memiliki 4 fokus dalam bidang pembahasannya. Yang pertama adalah liberalis perdagangan (commercial liberalism)
168
yang berargumen
bahwa ekspansi ekonomi internasional membuat negara lebih tidak mau mengambil resiko untuk berperang. Pemikir liberalis perdagangan adalah Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith (1723-1790) menekankan pentingnya perekonomian dijalankan oleh individu dan tidak dihambat oleh negara. Karena 167
Viotti dan Kauppi, Op. Cit.¸ hlm. 7-8. Ibid.¸ hlm. 231.
168
82
setiap individu akan menjalankan ekonomi dan menciptakan keharmonisan kepentingan pasar yang mengatur jalannya ekonomi negara ( the invisible hands).
169
David
Ricardo
(1772-1823)
menaikkannya
dalam
tataran
internasional bahwa setiap negara memiliki kemampuan komparatif dalam memproduksi jasa maupun produk tertentu.
170
Sehingga Ricardo menganjurkan
setiap negara mengembangkan spesialisasi usaha dan bekerja sama dalam perdagangan. Pemikiran yang sama diungkapkan juga oleh Jeremy Bentham. Ia menyatakan bahwa manusia bertindak rasional dan selalu bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya.
171
Walaupun terdengar egois namun tindakan
kolektif semua manusia ini pada akhirnya mampu menciptakan apa yang terbaik bagi mereka tanpa campur tangan pemerintah. Terlihat bahwa kapitalisme yaitu sistem ekonomi sosial yang mementingkan individu dan pasar merupakan bagian sentral dari perspektif liberalis.
172
Pemikiran-pemikiran ini sangat berpengaruh di
Amerika Serikat dan Inggris pada masa Perang Dingin dan menyebar ke seluruh dunia setelah perang tersebut usai. Fokus kedua adalah liberalis demokrat (democratic liberalism) yang berargumen bahwa penyebaran sistem politik demokrasi menyebabkan di banyak negara kekuasaan tidak terpusat pada sekelompok kecil politisi dan elit militer. Dalam sistem ini penguasa harus memberi perhatian terhadap pendapat publik 169
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nations , (London: JM. Dent, 1910). 170 David Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation , (Harmondsworth: Penguin Books, 1971). 171 Steans dan Pettiford, Op. Cit., hlm. 49-50. 172 “A Reader’s Guide to ‘Isms’” dalam David N. Balaam dan Michael Veseth, Introduction to International Political Economy , (New Jersey: Prentice Hall, 1996), hlm. 18.
83
domestik yang mampu bertindak sebagai penghambat negara untuk maju berperang. Ahli yang melahirkan pemikiran ini adalah John Locke dengan tulisannya Second Treatise on Government.
173
Dalam tulisannya, Locke
mempercayai pentingnya peran serta individu dalam politik dan peran negara yang dibatasi hanya sebagai pengatur kestabilan politik, sosial dan ekonomi. Dengan pemikiran ini maka individu dapat berinteraksi dengan bebas dan mengejar tujuannya. Sehingga 3 penekanan perspektif liberalis demokrat adalah (1) negara sebagai penguasa yang netral, (2) adanya potensi keharmonisan kepentingan yang tercipta secara natural, dan (3) partisipasi dan perhatian publik sehingga pengambilan keputusan keputusan tidak semata berada di tangan elit politik. Bidang ketiga adalah liberalis regulator (regulatory liberalism) percaya
pada
hukum
internasional
sebagai
aturan
perilaku
174
175
yang
hubungan
internasional. Organisasi internasional berperang untuk memberi kontribusi pada pengaturan perdamaian dari konflik-konflik yang terjadi antar negara dan meningkatkan kerjasama di dunia. Pemikir liberalis pertama yang melontarkan paham ini adalah Immanuel Kant (1724-1804) melalui karyanya Perpetual Peace.
176
Kant mengadvokasi pentingnya federasi dunia yang menjalankan
hukum internasional sehingga tercipta keteraturan. Pemikir liberalis selanjutnya Michael Doyle mengeluarkan pemikirannya bahwa negara demokrasi tidak
173
John Locke, “An Essay Concerning the True, Original Extent and End of Civil Government: Second Treatise on Government” dalam John Locke, et. all, Social Contract , (London: Oxfor University Press, 1962). 174 Theodore J. Lowi, The End of Liberalism: Ideology, Policy, and the Crisis of Public Authority, (New York: Norton, 1969), hlm. 48 dan 71. 175 Viotti dan Kauppi, Op. Cit.¸ hlm. 231. 176 Immanuel Kant, Perpetual Peace, (Indianapolis: Boobs-Merrill, 1957).
84
menyerang satu sama lain.
177
Hal ini diargumentasikan oleh Doyle karena dasar
negara demokrasi lebih damai dan bertindak atas dasar hukum internasional. Pemikiran tersebut melahirkan cara untuk mempertahankan perdamaian adalah menyebarluaskan paham demokrasi. Hal ini sesuai dengan fokus dari liberal demokrat. Bidang terakhir yang menjadi fokus adalah kelelahan akan perang .
178
Liberalis secara umum percaya bahwa kebudayaan Barat telah cukup menderita dari perang-perang yang terjadi sehingga pemimpin dan rakyat mengetahui resiko besar untuk pergi berperang. Graham T. Allison mengembangkan konsep pengambilan keputusan dalam pembentukan kebijakan negara.
179
Yang menjadi
perhatian dari bidang ini adalah proses pengambilan keputusan bertingkat, di mana dalam kondisi negara demokratis tidak ada satu individu yang dapat menyatakan perang sebelum berunding dengan aktor-aktor politik lain dalam negara. Pemikiran ini dikembangkan lagi oleh David Mitrany yang melihat bahwa hubungan transnasional dapat berkembang ke integrasi internasional.
180
Teori fungsionalis Mitrany yang membahas tentang organisasi internasional terbentuk karena fungsi yang dijalankannya
181
terbukti pada kesuksesan
terbentuknya Uni Eropa.
177
Michael Doyle, “Liberalism and World Politics” dalam American Political Science Review, Vol. 80, No. 4, Tahun 1986, hlm. 1151-1169. 178 Viotti dan Kauppi, Op. Cit.¸ hlm. 231. 179 Graham T. Allison, “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis” dalam American Political Science Review, Vol. 63, September 1969, hlm. 689-718. 180 David Mitrany, A Working Peace System , (Chicago: Quadrangle Books, 1966) 181 David Mitrany, “The Functional Approach to World Organization” dalam International Affairs, Vol. 24, No. 3, Juli 1948, hlm. 333-368.
85
Masih banyak pemikir liberalis lain yang memberi kontribusi terhadap perspektif ini, antara lain Jean-Jacques Rousseau, Woodrow Wilson, Edward Morse, Thomas Friedman, Francis Fukuyama . Dari pemikiran-pemikiran ahli
yang disebutkan di atas, Jill Steans dan Lloyd Pettiford menyatakan bahwa ciriciri utama dari perspektif liberalis adalah:
182
1. Rasionalitas adalah karakter manusia yang universal 2. Manusia secara rasional mengejar kepentingannya sendiri namun terdapat potensi kesamaan dan keharmonisan dari kepentingan antar manusia 3. Kerjasama merupakan perilaku utama dari hubungan antar manusia, termasuk dalam tataran hubungan internasional 4. Keberadaan pemerintah adalah perlu namun sentralisasi kekuasaan merupakan hal yang buruk 5. Kebebasan individu merupakan dasar politik yang paling penting
Lebih lanjut Steans dan Pettiford melihat bahwa dalam mengkaji suatu fenomena internasional, liberalis memiliki asumsi-asumsi di bawah ini:
183
a) Liberalis percaya bahwa semua manusia adalah makhluk yang rasional. Rasionalitas dapat digunakan melalui dua cara: (1) Secara instrumental, merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan dan mengejar kepentingannya (2) Kemampuan untuk memahami prinsip moral dan hidup menurut aturan hukum b) Liberalis menghargai kebebasan individu di atas apapun c) Liberalis memiliki cara pandang positif dan progresif tentang keadaan dasar manusia. Liberalis percara bahwa adalah mungkin mencapai perubahan positif dalam hubungan internasional
182
Steans dan Pettiford, Op. Cit., hlm. 48. Ibid., hlm. 53-54.
183
86
d) Liberalis menekankan pada kemungkinan organisasi dan perkumpulan manusia mampu membawa perubahan e) Dengan cara tersendiri, liberalis menggugat perbedaan antara bidang domestik dan internasional: (1) Liberalis adalah doktrin universalis yang mempercaya bahwa manusia berada komunitas internasional yang melebihi keanggotaannya dalam negara (2) Konsep liberalis tentang interdependensi dan masyarakat dunia membuat batasan antar negara semakin tipis
Selanjutnya akan ditelaah apakah perspektif liberalis dapat mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Dari pemaparan di atas terlihat bahwa fokus perspektif ini terletak pada setiap aktor (baik individu; kelompok individu; negara; perusahaan multinasional; dst.) sama penting dalam interaksi internasional, terdapat banyak isu dalam kajian hubungan internasional, ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar, negara mengatur hukum di wilayahnya, individu berada dalam posisi tidak aman terhadap adanya dominasi negara, pentingnya partisipasi individu dalam politik sehingga keputusan negara tidak terpusat dan percaya hukum internasional dapat berlaku. Dari penjabaran mengenai perkosaan perempuan di wilayah konflik didapatkan bahwa fenomena tersebut bila diangkat ke tataran kajian memiliki karakteristik utama kajian jender, j ender, mengkaji pengalaman individu perempuan yang dialami secara kolektif, melihat bahwa terdapat hubungan power yang tidak imbang antara perempuan dan laki-laki, perempuan berada dalam posisi yang tidak aman terhadap laki-laki, terjadi di saat berlangsungnya konflik, perlu ditangani secara serius oleh hukum internasional dan menyatakan bahwa
87
perkosaan mempunyai fungsi dalam konflik. Sehingga untuk melihat apakah perspektif liberalis mampu mengkaji fenomena perkosaan di wilayah konflik akan ditelaah melalui matriks di bawah ini:
Matriks II. Perspektif Wilayah Konflik Fenomena Kajian perkosaan jender perempuan di wilayah konflik
Fokus Perspektif Liberalis Setiap aktor sama penting dalam interaksi internasional Terdapat banyak isu dalam kajian hubungan internasional Ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar Negara mengatur hukum di wilayahnya Pentingnya partisipasi individu dalam politik Individu berada dalam posisi yang tidak aman terhadap tekanan negara Percaya bahwa hukum internasional dapat berlaku
Liberalis Mengkaji Fenomena Perkosaan Perempuan di Mengka Melihat -ji adanya pengala- hubungan man power individu yang tidak peremimbang puan antara yang laki-laki dialami dan secara perempuan kolektif
Perempuan berada dalam posisi tidak aman
Terjadi meluas di saat berlangsungnya konflik
Perkosaan perempuan di wilayah konflik perlu ditangani secara serius melalui hukum internasional
Perkosaan memiliki fungsi dalam konflik
-
v
-
-
-
-
-
v
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v
-
88
Dari matriks di atas terlihat bahwa perspektif liberalis mampu mengkaji 3 dari 7 kriteria utama fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Perspektif ini mengakomodir kajian jender, menghargai pengalaman individu perempuan dan perlunya menangani masalah ini secara serius baik dari segi hukum internasional maupun kajian hubungan internasional. Namun perspektif liberalis kurang mampu melihat hubungan power yang tidak imbang antara lakilaki dan perempuan yang mengakibatkan posisi perempuan yang tidak aman terhadap laki-laki saat terjadinya konflik, menganalisa kondisi konflik dan fungsi dari perkosaan perempuan di wilayah konflik. Sehingga perspektif ini dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik sebagai salah satu kajiannya.
III.3. Perspektif Globalis
Perspektif ini umum disebut sebagai strukturalis karena mempercayai bahwa masyarakat di dunia hidup dalam tingkatan-tingkatan yang dipertahankan agar terus berjalan. Fokus asumsi-asumsi perspektif ini menurut Viotti dan Kauppi adalah (1) analisis utamanya adalah konteks global dimana terdapat negara dengan aktor lainnya berinteraksi dan interaksi tersebut terstruktur mengikuti suatu pola tertentu, (2) penting untuk menganalisa hubungan internasional dari sudut pandang sejarah yang mana terbentuk dari pemikiran historical materialism (sejarah kebendaan) Marx, (3) globalis mengakui ada
banyak aktor dalam hubungan internasional yang saling berkaitan membentuk
89
mekanisme dominasi dan menciptakan pihak yang dominan dan pihak yang dependen, serta (4) faktor yang paling penting dalam interaksi hubungan internasional adalah ekonomi.
184
Pemikir pertama perspektif globalis yang karyanya menjadi dasar dari pemahaman ini adalah Karl Marx (1818-1883). Marx hadir dengan tulisannya yang ekstensif semenjak ia muda. Namun fokus utama dalam perspektif ini adalah konflik kelas yang diciptakan oleh ekonomi modern kapitalisme dalam buku terbitan tahun 1857 ke atas saat ia berkolaborasi dengan Friedrich Engels. 185 Marx mempengaruhi globalis setidaknya dengan 3 cara yaitu ( 1) kesadaran bahwa kapitalis ekploitasi banyak orang oleh banyak orang melalui teori nilai buruh
186
,
(2) kapitalisme membuat dunia berjalan dengan ‘ mode of production ’ atau pola tertentu dalam pengembangan dan eksploitasinya, dan (3) masyarakat harus dipelajari secara keseluruhan karena terdapat hubungan antara dasar ekonomi dalam kegiatan politik, sosial dan hukum. Solusi yang ditawarkan Marx adalah revolusi sosial yang mengubah tataran masyarakat menjadi tanpa kelas. Pemikiran Marx dikembangkan lagi oleh banyak pemikir. Salah satunya adalah John A. Hobson (1858-1940), ekonom Inggris yang bukan penganut aliran Marxis namun kapitalis. Hobson menganalisa bahwa masyarakat kapitalis dihadapkan pada 3 masalah dasar yang berkaitan yaitu kelebihan produksi, kekurangan konsumsi para pekerja dan kelebihan kapital para pengusaha. 187
184
Viotti dan Kauppi, Op. Cit.¸ 8-10. Karl Marx dan Friedrich Engels, The Communist Manifesto, (New York: Washington Square Press, 1965). 186 Marx berargumen bahwa kapitalis membayar pekerjanya lebih kecil daripada nilai yang sebenarnya dihasilkan. 187 John A. Hobson, Imperialism: A Study, (Michigan: University of Michigan Press, 1965). 185
90
Sehingga upaya yang dilakukan adalah berinvestasi di negara dunia ketiga. Hobson berargumen bahwa imperialisme adalah tingkatan yang tidak terhindarkan dari kapitalisme. Karya yang mengelaborasi lebih lanjut tentang imperialisme adalah tulisan Lenin, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism.
188
V.I Lenin (1870-1924)
mengamati pada Perang Dunia I bagaimana perebutan wilayah jajahan membawa peperangan terhadap negara kapitalis. Lenin melihat bahwa kapitalisme di satu titik akan menjadi jenuh di pasar domestiknya sehingga untuk mencari keuntungan lebih banyak lagi dicari peluang investasi ke luar negeri. Pemikiran Lenin menjelaskan mengapa revolusi sosial di Inggris tidak terjadi karena pasarnya menjadi lebih luas melalui imperialisme sehingga membuatnya lebih sulit untuk menjadi jenuh. Namun imperialisme pada akhirnya akan membuat negara terjajah tidak berkembang dibandingkan negara yang melakukan kolonisasi. Imperialisme melahirkan teori sistem dunia modern ( modern world-system theory) dan teori dependensi. Teori sistem dunia dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein yang membagi negara-negara di dunia ke dalam 3 tingkatan yaitu
negara pusat ( core), negara pinggiran ( periphery) dan negara semi pinggiran (semi-periphery). 189 Negara pusat adalah negara yang paling dominan secara ekonomi, politik dan militer sementara negara pinggiran adalah yang paling lemah
188
V.I. Lenin, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism , (New York: International Publishers, 1967). 189 Immanuel Wallerstein, The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century , (New York: Academic Press, 1974) dan The Modern World-System II:Merchantilism and the Consolidation of the European World Economy: 1600-1750 , (New York: Academic Press, 1980).
91
serta tidak mampu mengatur sendiri tindakan mereka tanpa campur tangan negara pusat. Teori dependensi dikembangkan oleh beberapa pemikir yang mengamati fenomena Amerika Latin yang menjadi lahan investasi Amerika Utara. Membagi negara ke dalam 2 jenis yaitu “negara Utara” yang maju dan “negara Selatan” yang terbelakang. Theotonio Dos Santos menyatakan bahwa dependensi adalah keadaan sedemikian rupa dimana perkembangan dilakukan oleh negara maju sementara negara lainnya (yang kurang maju) hanya terkena imbasnya. 190 Sementara itu Andre Gunder Frank mengeluarkan terminologinya “development of underdevelopment ” yang merujuk pada negara bila menjadi subjek dari
kolonisasi dari imperialisme negara lainnya maka akan mengalami kemunduran perkembangan.191 Negara terbelakang akan menjadi tergantung pada negara berkembang sehingga Frank menganjurkan cara bagi negara terbelakang untuk tidak turut serta dalam politik ekonomi global agar tidak menjadi tergantung. Permikiran globalis terus dikembangkan oleh pemikir-pemikir alirannya, antara lain Eduard Bernstein, Rosa Luxemburg dan Karl Kautsky. Dari pemikiran-pemikiran ahli di atas, Jill Steans dan Lloyd Pettiford menyatakan bahwa ciri-ciri utama dari perspektif globalis adalah:
192
1. Keadaan hubungan internasional dibentuk oleh struktur kapitalis dunia ekonomi, atau sistem dunia kapitalis (capitalist world-system) 2. Politik internasional dibentuk oleh faktor-faktor ekonomi
190
Theotonio Dos Santos, “The Structure of Dependence” dalam American Economic Review, Vol. 60, Tahun 1970, hlm. 231-236. 191 Andre Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil, (New York: Monthly Review Press, 1967). 192 Steans dan Pettiford, Op. Cit., hlm.73.
92
3. Aktor utama adalah negara, perusahaan transnasional dan multinasional, serta kelas-kelas sosial transnasional 4. Negara mencerminkan kepentingan dari kelas-kelas sosial yang dominan dan bukan murni ‘kepentingan nasional’ 5. Kapitalisme secara mendasar adalah keteraturan sosial dan ekonomi yang tidak adil, yang pada akhirnya akan menghasilkan konflik dan ketidakharmonisan 6. Kapitalisme dikarakteristikkan dengan kontradiksi internal dan merupakan subjek dari krisis yang terjadi secara periodik
Lebih lanjut Steans dan Pettiford melihat bahwa dalam mengkaji suatu fenomena internasional, globalis memiliki asumsi-asumsi di bawah ini:
193
a) Keberadaan manusia tidak tetap dan penting. Subjek dari manusia adalah sosial dan historikal. Bagaimanapun keberadaan manusia dikondisikan dengan keberadaan saat ini dari organisasi sosial, ekonomi dan politik. Manusia adalah produk dari masyarakatnya b) Subjek dapat dikelompokkan dalam kelompok yang teridentifikasi, yang pada akhirnya dikatakan memiliki kepentingan yang konkrit c) Tidak adanya pembedaan yang jelas antara nasional (di dalam negara) dan internasional (di luar negara). Dari perspektif ini, sistem negara dibentuk oleh sistem kapitalis internasional, atau keduanya bergabung dan secara bersamaan saling mempengaruhi
Selanjutnya akan ditelaah apakah perspektif globalis dapat mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Dari pemaparan di atas dapat dilihat fokus perspektif ini terletak pada kajian ekonomi yang mempengaruhi bidang sosial-politik-hukum secara internasional, aktor utama adalah pemilik kapital (negara; perusahaan multinasional; kelas-kelas borjuis dalam masyarakat), setiap interaksi di dunia memiliki struktur, terdapat mekanisme dominasi pihak miskin oleh pihak kaya (baik di tingkat sosial masyarakat dalam negara maupun 193
Ibid., hlm. 83.
93
di tingkat internasional), struktur ini pada akhirnya membuat pihak miskin berada pada posisi tidak aman terhadap terhadap eksploitasi pihak pihak yang lebih kaya, kaya, kapitalisme akan mencapai titik jenuh sehingga untuk mencegahnya dilakukan ekspansi kapital dan struktur kelas dapat dihilangkan melalui revolusi sosial-ekonomihukum. Dari penjabaran mengenai perkosaan perempuan di wilayah konflik didapatkan bahwa fenomena tersebut bila diangkat ke tataran kajian memiliki karakteristik utama kajian jender, j ender, mengkaji pengalaman individu perempuan yang dialami secara kolektif, melihat bahwa terdapat hubungan power yang tidak imbang antara perempuan dan laki-laki, perempuan berada dalam posisi yang tidak aman terhadap laki-laki, terjadi di saat berlangsungnya konflik, perlu ditangani secara serius oleh hukum internasional dan menyatakan bahwa perkosaan mempunyai fungsi dalam konflik. Sehingga untuk melihat apakah perspektif globalis mampu mengkaji fenomena perkosaan di wilayah konflik akan ditelaah melalui matriks di bawah ini: Matriks III. Perspektif Wilayah Konflik Fenomena Kajian perkosaan jender perempuan di wilayah konflik
Fokus Perspektif Globalis Ekonomi mempengaruhi bidang sosialpolitik-hukum secara internasional
-
Globalis Mengkaji Fenomena Perkosaan Perempuan di Mengkaji Melihat pengalama adanya n individu hubungan perempua power n yang yang tidak dialami imbang secara antara kolektif laki-laki dan perempuan
-
-
Perempuan berada dalam posisi tidak aman
Terjadi meluas di saat berlangsungnya konflik
Perkosaan perempuan di wilayah konflik perlu ditangani secara serius melalui hukum internasional
Perkosaan memili ki fungsi dalam konflik
-
-
-
-
94
Aktor utama adalah pemilik kapital Setiap interaksi di dunia memiliki struktur Terdapat mekanisme dominasi pihak miskin oleh pihak kaya Pihak miskin berada dalam posisi tidak aman terhadap eksploitasi pihak kaya Kapitalisme akan mencapai titik jenuh sehingga untuk mencegahnya dilakukan ekspansi kapital Struktur kelas dapat dihilangkan melalui revolusi sosial-ekonomihukum
-
-
-
-
-
-
-
v
-
v
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dari matriks di atas terlihat bahwa perspektif globalis hanya mampu menganalisa 2 dari 7 kriteria utama fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Perspektif ini mampu melihat hubungan power yang tidak imbang antara laki-laki dan perempuan dengan acuan setiap interaksi di dunia memiliki struktur. Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa perspektif globalis mampu mengkaji jender walaupun tidak melihatnya secara utuh, hanya dari sisi ekonomi saja. Sayangnya perspektif globalis tidak mengembangkan mengembangkan ketimpangan power sebagai alasan posisi perempuan yang tidak aman saat konflik berlangsung, terutama
95
terhadap kasus kekerasan berbasis jender seperti antara lain perkosaan. Selain itu globalis tidak mampu menghargai pengalaman individu berdasar jenis kelamin tapi dari tingkatan ekonominya. Globalis juga tidak mengkaji kondisi konflik, melihat perlunya penanganan dari segi hukum internasional maupun kajian hubungan internasional, dan menganalisa fungsi dari perkosaan perempuan di wilayah konflik. Sehingga perspektif globalis dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik sebagai salah satu kajiannya.
III.4. Kelemahan Perspektif-Perspektif Utama Hubungan Internasional dalam Mengkaji Fenomena Perkosaan Perempuan di Wilayah Konflik
Pada bagian sebelumnya dijabarkan perspektif-perspektif utama hubungan internasional, yaitu realis, liberalis dan globalis. Satu persatu dari perspektif ini telah mencoba mengkaji karakteristik fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Ditemukan bahwa baik perspektif realis, liberalis maupun globalis tidak mampu mengakomodasi keseluruhan karakteristik fenomena tersebut. Oleh karena itu maka akan dicoba menggabungkan ketiga perspektif utama kajian hubungan internasional untuk menganalisa fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Matriks IV. Perspektif Realis, Liberalis dan Globalis Mengkaji Fenomena Perkosaan Perempuan di Wilayah Konflik Fenomena Kajian Mengkaji Melihat PeremTerjadi Perkosaan Perkoperkosaan jender pengalaadanya puan meluas di perempuan saan perempuan man hubungan berada saat di wilayah memidi wilayah individu dalam berlangkonflik liki power konflik perempuan yang tidak posisi sungnya perlu fungsi
96
yang dialami secara kolektif
Perspektif Hubungan Internasional
imbang antara laki-laki dan perempuan
tidak aman
konflik
ditangani secara serius melalui hukum internasional
dalam konflik
Realis Fokus pada negara Negara mengatur manusia Terdapat hubungan power antar negara Negara memaksimalkan tindakannya untuk meraih kepentingan nasional Tidak ada kekuasaan yang mengatur kedaulatan negara Konflik merupakan keadaan natural di dunia sehingga patut dikaji Negara berada dalam posisi tidak aman terhadap ancaman negara lain
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Setiap aktor sama penting dalam interaksi internasional
-
v
-
-
-
-
-
Terdapat banyak isu dalam kajian hubungan internasional
v
-
-
-
-
-
-
Liberalis
97
Ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar Negara mengatur hukum di wilayahnya Pentingnya partisipasi individu dalam politik Individu berada dalam posisi yang tidak aman terhadap tekanan negara
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Percaya bahwa hukum internasional dapat berlaku
-
-
-
-
-
v
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v
-
v
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Globalis Ekonomi mempengaruhi bidang sosialpolitik-hukum secara internasional Aktor utama adalah pemilik kapital Setiap interaksi di dunia memiliki struktur Terdapat mekanisme dominasi pihak miskin oleh pihak kaya Pihak miskin berada dalam posisi tidak aman terhadap eksploitasi pihak kaya Kapitalisme akan mencapai titik jenuh sehingga untuk
98
mencegahnya dilakukan ekspansi kapital Struktur kelas dapat dihilangkan melalui revolusi sosial-ekonomihukum
-
-
-
-
-
-
-
Melalui matriks yang menggabungkan perspektif realis, liberalis dan globalis di atas, dapat dilihat bahwa perspektif-perspektif utama hubungan internasional bila digabungkan mampu mengakomodir 5 dari 7 karakteristik utama fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Perspektif realis mampu mengkaji 1 karakteristik perkosaan perempuan di wilayah konflik melalui fokusnya terhadap konflik sebagai keadaan natural di dunia. Perspektif globalis dapat mengakomodir 2 karakteristik dari fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik, yaitu melihat adanya hubungan power tidak imbang antara lakilaki dan perempuan serta mengakomodir kajian jender melalui fokusnya terhadap struktur yang selalu ada dalam setiap interaksi manusia. Perspektif hubungan internasional yang paling banyak mengakomodir fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik adalah liberalis. Perspektif ini mampu mengkaji 3 karakteristik yaitu kajian jender, mengikutsertakan pengalaman individu perempuan dan perlunya penanganan serius oleh hukum internasional melalui fokusnya yang melihat banyak isu dalam kajian hubungan internasional, di mana setiap aktor memiliki peran sama penting dan mempercayai bahwa hukum internasional dapat berlaku. Walaupun 5 dari 7 karakteristik perkosaan perempuan di wilayah konflik mampu dikaji dengan perspektifperspektif hubungan internasional namun masih ada 2 karakteristik dari fenomena
99
tersebut yang tidak dapat dijelaskan, yaitu perempuan secara umum berada pada posisi yang tidak aman dan fungsi perkosaan perempuan di wilayah konflik. Sehingga
dapat
dikatakan
bahwa
perspektif-perspektif
utama
hubungan
internasional tidak mampu mengakomodir fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik sebagai bagian dari kajiannya. Seperti yang telah dijabarkan di atas, setiap perspektif memiliki karakteristik dan fokusnya masing-masing. Misalnya, perspektif realis lebih dapat menjelaskan tentang perang daripada perdagangan internasional dan di sisi lain perspektif liberalis lebih mampu melihat keteraturan yang diciptakan oleh hukum internasional daripada melihat alasan suatu negara melanggar penjanjian internasional. Oleh karena itu juga setiap perspektif memiliki kekhasan bidang kajian, yang mana belum tentu dalam mengkaji isu-isu yang tidak berada dalam lingkup kajiannya. Jika dikaitkan dengan isu yang diangkat dalam tulisan ini maka lebih lanjut penulis akan mencoba mencari jawaban dari pertanyaan permasalah pertama yaitu mengapa perspektif-perspektif utama hubungan internasional yang ada tidak mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik? Untuk menjawab pertanyaan ini harus di lihat satu-persatu perspektif utama hubungan internasional. Perspektif realis tidak mengkaji fenomena perkosaan di wilayah konflik
dikarenakan fokus dari sudut pandang ini terletak pada negara. Perkosaan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu (ataupun kelompok individu) terhadap individu (ataupun kelompok individu) lainnya sehingga fenomena ini seberapa pun besarnya akan tetap tidak dianggap tindakan yang
100
patut diangkat sebagai kajian hubungan internasional. Perspektif ini sesuai dengan karakteristiknya hanya memandang isu kajian hubungan internasional terjadi saat suatu negara menjalankan kebijakan nasionalnya terhadap negara lain. Di saat realis melihat kajian hubungan internasional secara mikro, satusatunya fokus yang bisa ditelaah perspektif ini adalah kehidupan manusia yang anarkis sehingga negara dibentuk untuk membuat keteraturan. Pemikir realis yang mengajukan konsep kedaulatan negara atas rakyat dan wilayahnya adalah Thomas Hobbes yang melahirkan konsep Leviathan. Dalam ungkapannya, Leviathan lahir karena keadaan di mana setiap manusia asalnya jahat (“ everyman is evil ”) sehingga dibutuhkan kekuatan pengatur.
194
Fenomena perkosaan di wilayah
domestik kemudian dianggap sebagai insiden kecil dari pengaturan masyarakat negara yang begitu besar. Karena tidak ada kekuasan yang lebih besar ( Leviathan) di tingkat dunia maka realis percaya keadaan dunia adalah anarki. Hukum internasional tidak dapat menjamin keteraturan dunia, termasuk fenomena dalam konflik, seperti perkosaan. Pemikiran ini tidak mampu menjelaskan fenomena perkosaan yang mayoritas korbannya adalah perempuan karena tidak memiliki kepekaan jender. Realis juga tidak menyadari bahwa representasi dunia dalam pemerintahan negara-negara mayoritas diduduki oleh laki-laki. 195 Hal tersebut karena perspektif realis menganggap negara adalah aktor yang uniter, sehingga tidak memiliki dua jenis kelamin. Sehingga realis juga tidak bisa melihat adanya perbedaan peran
194
Baca Thomas Hobbes, Leviathan, (New York: Collier Macmillan, 1974), hlm. 113. Data tahun 2004 dalam United Nations, Women & Elections: Guide to Promoting the Participation of Women in Elections, (New York: United Nations Department of Public Information, 2005), hlm. 6.
195
101
yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Karena tidak adanya kesadaran inilah maka posisi yang tidak imbang antara perempuan dan laki-laki seakan-akan dibiarkan saja, bahkan justru dilestarikan dan dibentuk melalui institusi-institusi negara seperti militer dan penegak hukum. Realis percaya bahwa hubungan internasional idealnya mengkaji interaksi antar negara. Interaksi ini dipengaruhi oleh power yang dimiliki masing-masing negara. Hans Morgenthau salah sorang pemikir realis menggambarkan keadaan internasional sebagai pergulatan power yang terjadi terus menerus antar negara (“struggle of power… as power became means and end conducted by statemen ”), di mana negara yang power -nya -nya lebih kuat akan memaksa negara yang power -nya -nya lebih lemah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 196 Perkosaan juga merupakan suatu bentuk pemaksaan power oleh individu maupun sekelompok individu (pelaku) terhadap individu maupun sekelompok individu lainnya (korban). Pihak yang menjadi korban perkosaan mayoritas adalah perempuan baik di saat damai maupun konflik.
197
Namun keadaan tersebut tidak mampu dikaji
oleh realis karena perspektif ini tidak melihat adanya hubungan power yang tidak imbang antara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya bagian dari fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik yang dapat dikaji oleh perspektif realis adalah konflik. Realis melihat konflik sebagai keadaan natural di dunia, keadaan anarkis ditimbulkan karena
196 197
Morgenthau, Op. Cit., hlm. 25-26. Brownmiller, Op. Cit., hlm. 5.
102
tidak adanya kekuasaan yang lebih tinggi dari negara.
198
Perspektif realis melihat
konflik antar negara, tapi tidak mengikutsertakan pengalaman individu yang terlibat di dalamnya walaupun walaupun pengalaman itu dialami dialami secara kolektif. kolektif. Selain itu perspektif ini hanya menekankan ancaman ketidakamanan yang diderita negara, tapi realis tidak melihat perempuan sebagai korban yang mendapat ancaman secara spesifik dalam interaksi hubungan internasional. Sehingga dapat dikatakan walaupun realis mengkaji konflik namun tetap tidak mampu memahami bagaimana fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik harus ditangani secara serius dan bukan hanya produk sampingan dari konflik. Karena itu jugalah maka realis tidak mampu menjelaskan fungsi mengapa perkosaan perempuan di wilayah konflik terjadi. Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka terlihat bahwa perspektif realis tidak dapat mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik karena:
Realis berfokus pada negara dan tidak melihat pengalaman individu dalam negara
Realis melihat bahwa perkosaan adalah isu antar individu bukan dalam tataran kajian hubungan internasional
Realis melihat adanya hubungan power antar negara namun tidak dapat melihat adanya hubungan power antara laki-laki dan perempuan
Konflik dipandang sebagai bentuk hubungan antar negara tanpa melihat dampaknya pada individu yang terlibat sehingga perkosaan di wilayah konflik dianggap bagian tak signifikan dan tidak memiliki fungsi dalam konflik
198
Bagaimana negara memandang konflik dan resolusi konf lik digambarkan dengan baik dalam Bab 14 “The Interaction of State: Conflict and Conflict Resolution” buku K.J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, (New Jersey: Prentice Hall, 1992) hlm. 348-380.
103
Dalam interaksi hubungan internasional di dunia, negaralah yang dianggap berada dalam posisi tidak aman terhadap negara lain, tidak spesifik membahas mengenai posisi perempuan dalam interaksi tersebut
Karena tidak mempercayai bahwa hukum internasional dapat diberlaku maka realis juga tidak melihat signifikansi kasus perkosaan untuk ditangani oleh hukum tersebut
Perspektif liberalis di sisi lain, melihat bahwa setiap aktor sama penting
dalam interaksi internasional sehingga liberalis lebih peka terhadap pengalaman dan aspirasi individu, termasuk perempuan. Hal ini membuat liberalis mampu mengakomodasi sebagian karakteristik dari fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik walaupun belum menyeluruh. Alasan-alasan mengapa perspektif ini belum mampu mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik sehingga tidak mengangkatnya sebagai sebagai kajian akan dijabarkan di bawah ini. Liberalis mengganggap bahwa dalam kajian hubungan internasional terdapat banyak isu yang saling berkaitan. Walaupun hal ini memiliki sisi positif untuk memasukkan kajian jender namun sayangnya perspektif liberalis lebih fokus pada isu-isu ekonomi, politik dan hukum dibandingkan dengan kajian konflik. Liberalis mempercayai bahwa keteraturan dapat tercipta di dunia melalui berlakunya hukum dan organisasi internasional maka konflik kurang mendapatkan tempat untuk dielaborasi lebih lanjut, sehingga fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik tidak cukup mampu dikaji oleh perspektif ini. Karena tidak dapat menganalisa konflik, perspekti ini juga tidak dapat menemukan fungsi perkosaan perempuan di wilayah konflik.
104
Perspektif liberalis tidak memiliki pemahaman tentang konsepsi power sebagai dasar interaksi dan posisi aktor dalam interaksi hubungan internasional. Liberalis percaya bahwa kepentingan setiap individulah yang mendasari setiap interaksi tanpa menimbulkan pertentangan karena menurut pemikir liberalis Adam Smith, kebebasan individu akan membuat keteraturan sedemikian rupa tanpa perlu adanya pihak negara yang mengatur (“ every individual is continually exerting himself to find out the most advantageous employment for what ever capital he
”). can command ”).
199
Walaupun begitu negara tetap diperlukan untuk membentuk
hukum nasional dan bersama-sama dengan negara lain membentuk hukum internasional. Sehingga menurut Ralf Dahrendorf, liberalisme adalah kebebasan di bawah hukum.
200
Karena liberalis tidak melihat power sebagai pembentuk
hubungan internasional maka perspektif ini juga tidak bisa mengkaji power tak imbang dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam fenomena perkosan perempuan di wilayah konflik. Kajian jender tidak mendapatkan tempat yang utama dalam perspektif liberalis. Isu jender dalam liberalis memfokuskan kajiannya pada bagaimana cara mewujudkan keadaan ideal dimana perempuan dan laki-laki mendapatkan hak yang sama.
201
Kajian ini juga mendukung dibutuhkannya penanganan serius
ketidakadilan jender dari segi hukum dan pemerintahan, baik nasional maupun internasional. Namun di sisi lain, kajian jender dalam perspektif liberalis tidak melihat posisi perempuan yang tidak aman karena tubuhnya memiliki fungsi
199
Smith, Op. Cit., hlm. 400. Ralf Dahrendorf, “Liberalism” dalam John Eatwell, Murray Milgate dan Peter Newman (eds.), The New Palgrave: Invinsible Hand , (New York: W.W. Norton, 1989), hlm. 183. 201 Steans, Op. Cit., hlm. 16. 200
105
reproduksi dan memiliki daya tawar yang lebih rendah dibandingkan laki-laki karena power yang dimilikinya lebih kecil. Keadaan-keadaan ini menimbulkan banyaknya tindak kekerasan berbasis jender yang mana tidak mampu dijelaskan oleh kajian jender dalam perspektif liberalis. Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka terlihat bahwa perspektif liberalis tidak dapat mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik karena:
Walau mengkaji banyak isu namun liberalis lebih fokus dalam membahas isu-isu ekonomi, politik dan hukum sehingga kurang dapat mengkaji fenomena konflik dan peristiwa yang terjadi di dalamnya
Kurangnya kajian konflik membuat liberalis tidak mampu melihat fungsi perkosaan perempuan di wilayah konflik
Liberalis tidak melihat adanya pengaruh power dalam membentuk hubungan internasional karena itu tidak dapat melihat adanya hubungan power antara laki-laki dan perempuan
Liberalis mampu mengakomodasi kajian jender namun tidak menyeluruh karena
fokusnya
hanya
pada
kebutuhan
persamaan
hak,
tidak
mengakomodasi mengakomodasi posisi perempuan yang tidak aman secara inheren
Perspektif globalis lebih memfokuskan kajiannya pada isu ekonomi
sehingga sulit untuk mengakomodasi fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik sebagai masalah yang patut ditelaah lebih lanjut. Berakar dari pemikiran Karl Marx, globalis melihat adanya pengaruh ekonomi dalam berbagai sendi kehidupan dan membuat terciptanya struktur dalam masyarakat. Marx bersama Engels berpendapat bahwa pengakumulasian kapital hanya membuat manusia berinteraksi dengan manusia lain karena kepentingannya sendiri (“ bourgeoisie has
106
left no other bond between man and man than naked self-interest” ).
202
Landasan
kepentingan dalam kapitalisme inilah yang menjadi fokus utama dari kajian hubungan internasional menurut globalis, sementara jender hanya mendapat tempat sedikit. Globalis percaya bahwa setiap interaksi di dunia terstruktur oleh kepemilikan kapital, dan kapital merupakan power yang bisa digunakan oleh kelompok dengan power lebih banyak untuk mengekploitasi kelompok dengan power lebih sedikit. Jika dibawa dalam kajian jender, pemikiran globalis
Frederich Engels dalam The Origins of the Family, Private Property and the State dapat menjelaskan struktur antara laki-laki yang bekerja mendapatkan kapital dengan perempuan yang bekerja dalam rumah tangga tanpa dibayar.
203
Dari
keluarga struktur itu dibangun ke tingkat perusahaan dan naik ke tingkat negara. Namun lebih dari itu, globalis tidak memiliki kajian mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam konflik. Perspektif ini tidak mengkaji konflik lebih dari alasan mengapa negara berperang memperebutkan negara jajahan yang dikembangkan V.I. Lenin.
204
Tindakan kekerasan dalam konflik bukan merupakan topik bahasan dari perspektif ini sehingga globalis tidak ti dak mampu untuk mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik juga fungsi yang dijalankannya. Hal ini membuat globalis tidak dapat memahami bagaimana perempuan berada dalam posisi yang tidak aman dari ancaman fisik, psikologis dan seksual. 202
Karl Marx dan Friedrich Engels, Op. Cit., hlm. 12. Friedich Engels, The Origins of Family, Private Property and the State , (London: Lawrence & Wishart, 1972). 204 Baca Lenin, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism , (New York: International Publishers, 1967). 203
107
Globalis tidak mengkaji pengalaman yang dirasakan individu. Perspektif ini membagi masyarakat dalam kelompok-kelompok berbasis ekonomi yang pola interaksinya telah diprediksi, yaitu pihak yang mengekploitasi dan pihak yang terekploitasi. Baik di dalam negara seperti pemikiran Marx, maupun di tingkat internasional melalui pemikiran sistem dunia Immanuel Wallerstein dan dependensi Theotonio Dos Santos.
205
Kelompok yang menguasai ekonomi dan
melakukan dominasi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bagaimana hukum dibentuk, baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu maka globalis tidak mempercayai bahwa hukum dapat menyelesaikan kasus-kasus yang ada dalam interaksi di dunia, termasuk untuk fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Dari penjelasan-penjelasan penjelasan-penjelasan di atas, maka terlihat bahwa perspektif globalis tidak dapat mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik karena:
Globalis berfokus pada kajian ekonomi dan tidak mengkaji keadaan di saat konflik sehingga tidak mampu melihat fungsi perkosaan dalam konflik
Globalis tidak mengkaji pengalaman individu namun kelompok-kelompok ekonomi yang perilakunya terpola
Globalis tidak mengkaji jender secara spesifik (tidak hanya dari segi ekonomi) sehingga tidak mampu memahami ketidakamanan yang dialami perempuan
Karena tidak mempercayai bahwa hukum dapat netral tanpa dipengaruhi kepemilikan kapital maka globalis tidak hukum dapat menuntaskan kasuskasus yang ada di dunia, termasuk perkosaan perempuan di wilayah konflik
205
Balaam dan Veseth, Op. Cit., hlm. 71-74.
108
Pemaparan di atas telah memberi jawaban atas pertanyaan permasalah pertama dengan memperlihatkan alasan mengapa perspektif-perspektif utama hubungan internasional, yaitu realis, liberalis dan globalis tidak memasukkan fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik sebagai kajiannya. Yakni karena perspektif-perspektif utama HI tidak memiliki kemampuan untuk mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Walau begitu dari segi isu, fenomena tersebut terjadi secara luas dan memiliki dampak yang serius terhadap kehidupan perempuan korban, keluarga dan komunitas dimana perempuan korban berada. Oleh karena itu maka sangatlah perlu untuk mengangkat fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik ke dalam bagian dari diskursus hubungan internasional agar dapat didiskusikan lebih lanjut penanganannya. Sehingga dibutuhkan kontribusi perspektif lain yang peka jender dalam pemikiran hubungan internasional untuk mengangkat fenomena tersebut ke dalam kajiannya.
109
BAB IV KONTRIBUSI FEMINIS DALAM KAJIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL: FENOMENA PERKOSAAN PEREMPUAN DI WILAYAH KONFLIK
Like so many others, my husband was killed during the war, and I was rape by two assailants. Most of my family died. -Jeanne Musabe (50), Kigali, Rwanda-
206
On [another] occasion, I was raped with a gun by one of the three men… in the room… Others stood watching. Some spat on this. They were raping me, the mother and her daughter ath the same time. Sometimes you had to accept ten men, sometimes three … I felt I wanted to die… The Serbs said to us, “Why aren’t you pregnant?”… I think they wanted to know who was pregnant in case anyone was hiding it. They wanted women to have children to stigmatize us forever. The child is a reminder of what happened. -Anonymous, Bosnia-
207
Pada bab sebelumnya telah tergambar bagaimana perspektif-perspektif utama hubungan internasional, yaitu realis, liberalis dan globalis, tidak mampu mengakomodir fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik sehingga tidak dapat memasukkannya sebagai bagian dari kajian ilmu HI. Oleh karena itu maka penulis akan mengajukan perspektif yang peka jender untuk dapat mengangkat fenomena tersebut ke dalam kajian ilmiah, yaitu perspektif feminis. Perspektif feminis akan dijabarkan terlebih dahulu, termasuk gerakan yang dilakukannya dalam hal mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Pada bab ini akan dijawab
206
Amnesty International, Rwanda: Marked for Death, Rape Survivors Living with HIV/AIDS in Rwanda, (London: AI, 2004), hlm. 6. 207 Dalam Barbara Bedont dan Katherine Hall Martinez, “Ending Impunity for Gender Crimes under the International Criminal Court” dalam The Brown Journal of World Affairs, Vol. VI, Issue 65-85, Tahun 1999, hlm. 1
110
pertanyaan permasalah kedua yaitu bagaimana feminisme mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Kemudian penjelasan akan diteruskan dengan analisa yang melihat bagaimana perspektif ini mengakomodasi fenomena tersebut dan memasukkannya sebagai kajian HI. Pada bagian penutup bab ini akan menjawab pertanyaan permasalahan ketiga yakni bagaimana kontribusi perspektif feminisme dalam kajian ilmu hubungan internasional.
IV.1. Perspektif Feminis
Secara umum feminis merupakan sudut pandang yang meyakini bahwa terdapat ketidakadilan jender dalam semua sisi kehidupan yang dialami perempuan.
208
Feminis membedakan antara jender dan jenis kelamin. Jenis
kelamin merujuk pada bagaimana laki-laki dan perempuan dipandang secara biologis. Sementara jender merupakan peran ideologis dan material yang dibentuk serta dilekatkan oleh masyarakat terhadap kedua jenis kelamin tersebut.
209
Feminis menekankan bahwa jender tidak merefleksikan kepribadian laki-laki dan perempuan. Sebaliknya jender digunakan untuk menjustifikasi perlakuan tidak adil serta menjadi dasar ideologi untuk suatu bentuk ketidakadilan sosial.
210
Sehingga ‘perempuan’ dan ‘laki-laki’ tidak hanya diciptakan oleh masyarakat namun merupakan aturan karakteristik feminis-maskulin yang secara spesifik dan rigid diberlakukan. Konstruksi sosial ini berlaku bagi kedua jenis kelamin namun perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih dirugikan karena posisinya yang tersubordinasi. 208
Humm, Op. Cit., hlm. 158. Steans, Op. Cit., hlm. 10. 210 Ibid.., hlm. 11. 209
111
Perspektif feminis menaungi berbagai analisa mengenai penyebab dan pelaku subordinasi perempuan serta solusi untuk menghapuskan hal tersebut. Rosemary Putnam Tong menjabarkan berbagai aliran perspektif feminis dalam bukunya Feminist Thought: A Comprehensive Introduction .
211
Tong membagi
feminis ke dalam beberapa aliran utama yaitu feminis liberal, feminis radikal (libertarian dan kultural), feminis Marxis dan sosialis, feminis psikoanalisis dan gender, feminis eksistensialis, feminis postmodern, feminis multicultural dan global,
serta
ekofeminisme.
Walaupun
dalam
kata
pengantarnya
Tong
menyatakan bahwa satu waktu pelabelan aliran feminis ini harus dihilangkan, ia tetap menjelaskan bergunanya label-label ini untuk tetap dijabarkan.
212
Tujuan
utama dari pelabelan ini adalah memperlihatkan pada publik bahwa feminisme bukanlah ideologi yang monolitik, bahwa tidak setiap feminis berpikiran sama dan berakar dari latar belakang yang sama. Oleh karena itu maka akan dijabarkan aliran-aliran utama feminis berdasarkan atas buku komprehensif Tong. •
Feminis Liberal
Aliran feminis ini lahir karena revolusi industri Eropa abad ke-18 memberi nilai pekerjaan produktif publik lebih besar dibandingkan nilai pekerjaan domestik yang mayoritas dilakukan perempuan.
Terdapat
stereotipe
masyarakat
yang
melihat
perempuan emosional sehingga laki-laki rasional. Namun feminis pada abad ini menyanggahnya dengan pendapat bahwa jika mendapat pendidikan yang sama maka perempuan juga mampu 211
Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, (London: Unwin Hyman, 1989). 212 Tong, Op. Cit., hlm. 2.
112
bersikap seperti laki-laki.
213
Sehingga gerakan yang dijunjung
adalah pendidikan untuk perempuan. Pada abad ke-19 tuntutan kaum feminis liberal
214
beralih ke
perjuangan untuk mendapatkan hak politik dan kesempatan ekonomi yang setara. Pada abad ke-20 perjuangan beralih kepada perjuangan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif.
215
Timbul kritik mengenai perjuangan perempuan
ingin seperti laki-laki, apakah penting untuk hidup semata dengan nalar dan wacana seputar hal ini. Kritik paling keras terhadap feminis liberal adalah tujuannya yang cenderung rasis dan klasis karena dianggap hanya berpihak pada perempuan kulit putih borjuis yang heteroseksis.216 •
Feminis Radikal
Feminis aliran ini lahir di Amerika pada awal tahun 1960an yang melawan sistem seks/gender yang diidentifikasi sebagai penyebab utama opresi terhadap perempuan. Menurut Allison Jaggar dan Paula Rothenberg, feminis radial yakin bahwa perempuan adalah kelompok teropresi pertama, opresinya paling menyebar dan ada dalam hampir setiap masyarakat, sulit
213
Pemikiran feminis liberal pada abad ke-18 antara lain adalah Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman , (New York: W.W. Norton, 1975). 214 Pemikiran feminis liberal pada abad ke-19 antara lain adalah John Stuart Mill dan Harriet Taylor, Essays on Sex Equality , (Chicago: University of Chicago Press, 1970). 215 Pemikiran feminis liberal pada abad ke-20 antara lain adalah Angela Davis, Women, Race and Class, (New York: Random House, 1981), serta Betty Friedan, The Feminine Mystique, (New York: Dell, 1974) dan The Second Stage , (New York: Summit Books, 1981). 216 Lebih lengkap tentang feminis liberal baca Tong, Op. Cit., hlm. 15-66.
113
dihapuskan, dan merupakan model konseptual untuk memahami bentuk opresi yang lain.
217
Tidak semua feminis radikal sepaham
mengenai sifat bahaya seksisme dan solusi penanganannya, oleh karena itu secara garis besar, feminis radikal terbagi menjadi dua, yakni: o
218
Feminis Radikal Libertarian
Secara umum dasar pemikiran feminis radikal libertarian memberikan perhatian pada konsep femininitas, serta peran dan tanggung jawab reproduksi dan seksual yang membatasi perempuan sebagai manusia yang utuh. Feminis aliran ini menolak asumsi adanya hubungan pasti antra jenis kelamin dengan gender seseorang. Namun masyarakat patriakal menggunakan peran gender yang kaku untuk membatasi perempuan. Konsep yang diajukan untuk mengatasinya
adalah
adrogini.
219
Feminis
radikal
libertarian memandang seksualitas sebagai pertukaran kenikmatan seksual erotis dan genital ragawi yang dikendalikan masyarakat dengan dikotomi praktik seksual yang buruk dan abnormal. 220
217
Allison M. Jagger dan Paula S. Rothenberg (eds.), Feminist Frameworks. (New York: McGraw-Hill, 1984), hlm. 186. 218 Lebih lengkap tentang feminis radikal baca Tong, Op. Cit., hlm. 67-138. 219 Pemikiran feminis radikal libertarian antara lain adalah Joleen J. yang dibahas dalam Anne Koedt, Ellen Levine dan Anita Rapone (ed.), Radical Feminism, (New York: Quadrangle, 1973) dan Kate Millet, Sexual Politics, (New York: Doubleday, 1970). 220 Tong, Op. Cit., hlm. 94-95.
114
o
Feminis Radikal Kultural
Feminis aliran ini menolak gagasan androgini sebagai tujuan feminis dengan usaha penguatan esensi keperempuanan
dan
femininitas
(esensialis).
Bahwa
perempuan tidak seharusnya mencoba menjadi laki-laki namun menekankan nilai dan sifat yang secara kultural dihubungkan kultural
dengan
melihat
seksualitas
perempuan.
perlunya
perempuan
221
Feminis
mengambil bagi
radikal
kendali
perempuan
atas
dengan
memprioritaskan keintiman. Feminis aliran ini tidak setuju pada seksualitas yang berorientasi pada genital.
222
Sehingga
feminis radikal kultural menolak semua institusi patriarkal antara
lain
industri
pornografi,
prostitusi
dan
heteroseksualitas yang dipaksakan. •
Feminis Marxis
Aliran feminis ini merujuk pada pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Identifikasi kelompok feminis Marxis terhadap alasan yang menjadi dasar utama penindasan perempuan adalah kelasisme, sementara seksisme berada dalam urutan kedua. Opresi perempuan bukan merupakan tindakan yang dilakukan oleh satu
221
Pemikiran feminis radikal kultural antara lain adalah Alice Echols, “The New Feminism of Yin and Yang” dalam Ann Snow, Christine Stansell dan Sharon Thompson (eds.), Powers of Desire: The Politics of Sexuality, (New York: Monthly Review Press, 1983) dan Mary Daly, Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women’s Liberation, (Boston: Beacon Press, 1973) dan Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism , (Boston: Beacon, 1978). 222 Tong, Op. Cit., hlm. 96.
115
individu saja, namun produk dari struktur politik, sosial dan ekonomi di mana masyarakat itu berada. Feminis menentukan
Marxis
kesadaran.
percaya 223
Dan
bahwa untuk
eksistensi
sosial
memahami
alasan
penindasan perempuan yang perlu dianalisis adalah hubungan antara status pekerjaan perempuan dan citra diri perempuan.
224
Pekerjaan perempuan dianggap membentuk sifat-sifat alamiah perempuan
dalam
suatu
sistem
hubungan
kekuasaan
dan
pertukaran kapital. Isu-isu yang difokuskan oleh feminis Marxis adalah pekerjaan yang dijalani perempuan.
225
Di antaranya adalah
pemahaman bahwa institusi keluarga berkaitan dengan kapitalisme, pekerjaan rumah tangga diremehkan dan pekerjaan perempuan cenderung berupah rendah. •
Feminis Sosialis
Feminis
sosialis
dipengaruhi
oleh
pemikiran
Louis
Althusser dan Jurgen Habermas. Dasar opresi yang dialami perempuan bukanlah semata kelasisme maupun seksisme tapi merupakan kapitalisme dan patriarki yang saling terkait.
226
Mirip
dengan feminis Marx, feminis sosialis juga melihat bahwa keadaan
223
Lebih lengkap tentang feminis Marxis baca Tong, Op. Cit., hlm. 139-187. Nancy Holstrom, “A Marxist Theory of Women’s Nature” dalam Etnics, Vol. 94, No. 1, April 1984, hlm. 464. 225 Pemikiran feminis Marxis antara lain adalah Margaret Benston, “The Political Economy of Women’s Liberation”, dalam Monthly Review, Vol. 21, No. 4, September 1969 dan Barbara Bergman, The Economic Emergence of Women , (New York: Basic Books, 1986). 226 Lebih lengkap tentang feminis sosialis baca Tong, Op. Cit., hlm. 139-187. 224
116
penindasan perempuan dibentuk dan dipertahankan oleh struktur massif di segala bidang masyarakat. Aliran feminis ini secara substansi tidak jauh berbeda dengan feminis Marxis, namun feminis sosialis lebih menekankan adanya opresi perempuan oleh laki-laki.
227
Umumnya, feminis
sosialis lahir dari ketidakpuasan atas pemikiran Marxis yang menganggap opresi terhadap perempuan lebih tidak penting dibandingkan opresi pekerja. 228 Sehingga aliran ini menekankan bahwa feminis seharusnya juga melihat posisi perempuan dalam keluarga, di tempat kerja, peran reprosuksi dan seksual perempuan, serta peran produktif perempuan. •
Feminis Psikoanalis
Berbeda dengan cara pandang aliran feminis yang dijabarkan sebelumnya, feminis psikoanalis lebih menganalisa lingkup mikro dibandingkan makro. Feminis psikoanalis dan feminis gender menganalisa psikis dan cara berpikir perempuan. Berangkat dari pemikiran Sigmund Freud
229
yang membagi level
berkembang manusia dalam tahapan Oedipal dan kompleks 227
Allison Jaggar, Feminist Politics and Human Nature , (New Jersey: Rowman & Allanheld, 1983), hlm. 221. 228 Pemikiran feminis sosialis antara lain adalah Heidi Hartman, “The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union” dalam Lydia Sargent (ed.), Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism , (Boston: South End Press, 1981) dan Juliet Mitchell, Woman’s Estate, (New York: Pantheon Books, 1971). 229 Tidak semua pemikiran Sigmund Freud diterima oleh feminis, yang secara umum ditolak adalah konsep Freud mengenai penis envy yang dialami perempuan. Feminis yang mengkritik Freud antara lain Betty Friedan, Shulamith Firestone dan Kate Millet. Feminis sadar akan kontribusi pemikiran Freud terhadap opresi perempuan, meski demikian terdapat teks yang dianggap dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan feminis melalui penolakan doktrin determinisme biologis Freud. Tong, Op. Cit., hlm. 200.
117
Oedipus, feminis psikoanalis melihat bahwa ketidaksetaraan gender berasal dari pengalaman masa kecil manusia yang membentuk anak laki-laki memandang dirinya sebagai maskulin, dan anak perempuan sebagai feminin.
230
Pada masa kanak-kanak merupakan saat penanaman bahwa nilai-nilai maskulinitas lebih baik daripada nilai-nilai femininitas sehingga mengistimewakan laki-laki dibandingkan perempuan. Sehingga pembentukan identitas dan perilaku gender, serta orientasi seksual dibentuk melalui tataran sosial, bukan biologis.
231
Dalam idealisme feminis psikoanalis, masyarakat nonpatriakal akan menghargai maskulinitas dan feminitas secara setara. Sehingga yang harus dibentuk adalah masyarakat androgin yang seutuhnya mengakomodasi mengakomodasi sifat positif feminin dan maskulin. •
Feminis Gender
Aliran feminis ini lebih mengkaji individu dibandingkan masyarakat, walaupun memiliki pendapat yang berbeda dengan feminis psikoanalis. Feminis gender mengkaji perbedaan psikis perempuan dengan psikis laki-laki namun tidak mengamati perkembangan psikoseksual yang diamati feminis psiko analis.
230
Lebih lengkap tentang feminis sosialis baca Tong, Op. Cit., hlm. 188-251. Pemikiran feminis psikoanalis antara lain adalah Karen Horney, “The Flight from WomaMood” dalam Karen Homey, Feminine Psychology, (New York: W.W. Norton, 1973) dan Clara Thompson, “Problems of Womanhood” dalam M.P. Green (ed.), Interpersonal Psychology: The Selected Papers of Clara Thompson , (New York: Basic Books, 1964). 231
118
Aliran
feminis
psikomoral.
ini
memfokuskan
kajiannya
pada
aspek
232
Feminis
gender
menerima
perbedaan
biologis
dan
psikologis, bahwa ada penjelasan kultural antara maskulinitas lakilaki dan femininitas perempuan. Dengan pengakuan ini feminis gender kemudian menilai bahwa nilai-nilai yang secara tradisional dihubungkan dengan perempuan (kelembutan, empati, kehatihatian, dst) secara moral lebih baik daripada kelebihan nilai-nilai yang secara tradisional dihubungkan dengan laki-laki (kekerasan, ambisi, keberanian, dst).
233
Solusi yang dibawa oleh feminis
gender adalah perempuan harus berpegang pada femininitas sementara laki-laki harus melepaskan bentuk ekstrim dari maskulinitasnya. Sehingga pada satu saat nanti etika keadilan tergantikan oleh etika kepedulian. •
Feminis Eksistensialis
Pemikir utama dari aliran feminis ini adalah Simone de Beauvoir. Ia mengkaji mengenai perempuan sebagai Liyan, objek, yang berbeda, yang asing dan yang ia sebut dalam bukunya sebagai kelas dua dalam masyarakat.
234
Liyan dianggap sebagai ancaman
terhadap diri, subjek yaitu laki-laki. Oleh karena itu maka laki-laki merasa
terancam
terhadap
perempuan
dan
pada
akhirnya
232
Lebih lengkap tentang feminis sosialis baca Tong, Op. Cit., hlm. 188-251. Pemikiran feminis eksistensialis antara lain adalah Carol Gilligan, In a Different Voice , (Cambridge: Harvard University Press, 1982) dan Nel Noddings, Women and Evil, (Berkeley: University of California Press, 1989). 234 Simone de Beauvoir, Terj. H.M. Parshley, The Second Sex , (New York: Vintage Books, 1974). 233
119
mensubordinasinya. Dalam pandangan Beauvoir, peran feminin menjadi istri dan ibu merupakan pembatas bagi kebebasan perempuan. Perempuan
hadir
dalam
masyarakat
yang
mengkonstruksikan dirinya melalui persetujuan dunia yang maskulin. Sehingga semua hal di masyarakat yang menghambat perempuan meraih kepentingannya sendiri, termasuk patriarki, harus diatasi oleh perempuan demi kepentingan dirinya dan semuanya.
235
Feminis eksistensialis menyatakan bahwa opresi
gender tidak sekedar opresi biasa, namun perempuan selalu tersubordinasi laki-laki dan perempuan telah menginternalisasikan cara pandang bahwa laki-laki adalah esensial dan perempuan adalah tidak esensial.
236
Solusi dari opresi perempuan menurut
feminis eksistensialis adalah perempuan harus bekerja, menjadi seorang intelektual, bekerja untuk transformasi sosialis masyarakat, dan perempuan harus menolak menginternalisasi ke-Liyanannya. •
Feminis Posmodern
Feminis posmodern mengundang setiap perempuan yang berefleksi dalam tulisannya untuk menjadi feminis dengan cara yang diinginkannya.
237
Aliran feminis ini tidak membuat satu
rumusan tertentu untuk menjadi feminis maupun perempuan yang
235
Lebih lengkap tentang feminis sosialis baca Tong, Op. Cit., hlm. 253-282. Dorothy Kaufmann McCall, “Simone de Beauvoir, The Second Sex, and Jean Paul Sartre” dalam Signs: Journal of Women in Culture and Society , Vol. 5, No. 2, Tahun 1979, hlm. 210. 237 Lebih lengkap tentang feminis posmodern baca Tong, Op. Cit., hlm. 283-308. 236
120
terbebaskan, semuanya bergantung pada perempuan yang mengkaji dan menginterpretasikan. Penolakan untuk memberi definisi yang dilakukan feminis posmodern membuat hablur teori feminis, namun sangat menerima perbedaan dan memperkaya keragaman. Aliran feminis ini cenderung mengkritik gagasan mapan mengenai identitas dan diri dalam teori feminis. Sehingga tujuan dari feminis posmodern adalah menulis sesuatu yang baru tentang perempuan.238 Misalnya saja pemahaman yang dicontohkan Tong dengan buku The Second Sex milik Beauvoir. Pembaca buku itu akan menyimpulkan menjadi Liyan bukanlah cara terbaik menjadi seorang manusia. Sementara feminis posmodern memutarbalikkan cara pandang dengan menyatakan bahwa menjadi Liyan memiliki manfaat karena dapat mengkritisi norma, nilai dan perilaku yang dilakukan oleh budaya dominan patriarki. Sehingga ciri khas aliran ini adalah pada usaha dekonstruksi yang dilakukan feminis posmodern. •
Feminis Multikultural
Feminis multikultural memiliki cara pandang yang hampir sama dengan feminis global, yaitu meyakini bahwa diri itu terpecah.
Dasar
pemikiran
feminis
multikultural
adalah
pengamatan bahwa bahkan di satu negara, semua perempuan tidak
238
Pemikiran feminis posmodern antara lain adalah Helene Cixous, “The Laugh of the Medusa” dalam Elaine Marks dan Isabelle de Courtivon (eds.), New French Femnisms, (New York: Schocken Books, 1981) dan Luce Irigaray, Terj. Catherine Potter, This Sex is Not One , (New York: Cornell University Press, 1985).
121
dikonstruksikan secara setara.
239
Nilai
dari
perempuan
di
masyarakat bergantung pada ras, kelas, kecenderungan seksual, usia, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan sebagainya. Sehingga setiap perempuan mengalami opresi yang berbeda tergantung pada latar belakang, keadaan fisik maupun non-fisiknya. Isu-isu yang dihadapi setiap perempuan, berdasarkan aliran feminis multikultural, akan berbeda. Misalnya masalah perempuan Amerika akan berbeda dengan masalah perempuan Indonesia, perempuan lesbian berbeda isu yang diperjuangkannya dengan perempuan heteroseksual, begitu juga dengan perempuan Islam dan perempuan Kristen. Karena beragamnya isu dan kajian dalam feminis multikultural maka tujuan utama dari aliran ini adalah untuk memahami dirinya dan bukan dirinya, serta membuka diri dan merayakan beragamnya isu yang ada. •
240
Feminis Global
Berakar
dari
konsepsi
yang
sama
dengan
feminis
multikultural, feminis global mengidentifikasikan diri perempuan secara spesifik. Bedanya, feminis global melihat bahwa opresi terhadap perempuan terjadi berbeda bergantung pada apakah
239
Lebih lengkap tentang feminis multikultural baca Tong, Op. Cit., hlm. 309-358. Pemikiran feminis multikultural antara lain adalah Angela Y. Davis, “Gender, Class and Multiculturalism: Rethinking ‘Race’ Politics” dalam Avery R. Cordon dan Christopher Newfield (eds.), Mapping Multiculturalism, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996) dan Elizabeth V. Spelman, Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminist Thought , (Boston: Beacon Press, 1988). 240
122
perempuan tersebut warga negara maju atau berkembang, negara Dunia Pertama atau Dunia Ketiga, negara penjajah atau dijajah.
241
Sorotan dari kajian feminis global adalah pada perbedaan agenda gerakan feminis yang terbagi secara garis besar “isu seksual dan reproduksi” dengan “isu ekonomi dan politik”. Hal ini terbawa hingga ke forum perempuan internasional dimana terjadi tarik-menarik isu yang akan dibahas. Isu yang dibahas dalam forum-forum itu sering merupakan perpanjangan dari kepentingan institusi patriarki mapan, bukan mempertimbangkan keadaan perempuan yang lebih teropresi,
242
misalnya perempuan Dunia
Ketiga. Sehingga aliran feminis ini memperingatkan bahwa terdapat isu yang berbeda-beda signifikansinya untuk ditangani secara berbeda pula di seluruh dunia. •
Ekofeminis
Ekofeminisme membawa sudut pandang yang berbeda dengan aliran feminis lain. Fokusnya adalah pada usaha manusia untuk
mendominasi
alam.
Adanya
kaitan
kultural
antara
perempuan dengan alam, maka ekofeminis melihat bahwa terdapat
241
Lebih lengkap tentang feminis global baca Tong, Op. Cit., hlm. 309-358. Pemikiran feminis global antara lain adalah Charlotte Bunch, “Prospects for Global Feminism” dalam Jaggar dan Rothenberg, Op. Cit., dan Ann Russo, “We Cannot Live Without Our Lives: White Women, Anti-Racism and Feminism” dalam Chandra Talpads Mohanty, Ann Russo dan Lourde Torres (eds.), Third World Women and the Politics of Feminism, (Bloomington: Indiana University Press, 1991). 242
123
hubungan konseptual, simbolik dan linguistik antara feminis dan isu ekologi.
243
Analogi berpikir yang digunakan oleh ekofeminis adalah perempuan mengalami proses “denaturalisasi” dengan acuan terhadap binatang seperti misalnya kucing ( pussy) dan anjing betina (bitch), sementara alam mengalami proses “defeminisasi” ketika ia dikuasai, diekspoitasi dan dirusak oleh laki-laki yang asalnya menyebut alam sebagai ibu ( mother nature). Jika laki-laki memiliki kekuasaan terhadap alam, maka ia juga memiliki kendali atas perempuan dengan anggapan apa saja yang dapat dilakukan laki-laki
terhadap
alam
dapat
dilakukan
juga
terhadap
perempuan.244
Selain aliran-aliran feminis yang dijabarkan oleh Rosemarie Putnam Tong, masih banyak lagi aliran feminis lain yang berkembang di dunia. Aliran tersebut antara lain feminis lesbian, feminis dunia ketiga, feminis Muslim, feminis Kristen dan feminis anarkis terdapat di dunia. Keberagaman aliran dalam perspektif 245
feminisms –feminis dalam bentuk jamak ) memperkaya khasanah feminis ( feminisms
kajian dari perspektif ini. Pemikiran feminis terus berkembang karena setiap
243
Lebih lengkap tentang feminis global baca Tong, Op. Cit., hlm. 359-408. Pemikiran ekofeminis antara lain adalah Karren J. Warren, “The Power and the Promise of Ecological Feminism” dalam Karren J. Warren (ed.), Ecological Feminist Philosophies, (Bloomington: Indiana University Press, 1996) dan Rosemary Radford Ruether, New Roman/New Earth: Sexist Ideologies and Human Liberation , (New York: Seabury Press, 1975). 245 Mengutip dari bahasa Aquarini Priyatna Prabasmoro dalam kata pengantar buku Rosemarie Putnam Tong, Terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro, Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikir Feminis , (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hlm. xiv. 244
124
pemikiran lahir dari suatu keadaan dan konteks tertentu yang melihat penindasan terjadi pada perempuan yang meliki ras, kelas, agama maupun latar belakang tertentu, dan kemudian membahasnya ke dalam kajian. Keberagaman dalam perspektif feminis timbul karena perspektif ini menerima bebagai sudut pandang individu perempuan yang menyakini adanya opresi terhadap jenis kelaminnya dan percaya bahwa subordinasi tersebut perlu diubah. Sehingga perspektif feminis merupakan cara pandang yang menggunakan sistem
“bawah
ke
atas”
( bottom-up)
untuk
menganalisa
dunia
lalu
mengkonstruksikannya dari sudut pandang dan pengalaman kelompok yang termarjinalisasi yaitu perempuan. Dalam penelitian ini penulis tidak akan mengambil satu aliran saja namun menggunakan perspektif feminis secara keseluruhan dalam mengkaji fenomena perkosan perempuan di wilayah konflik. Hal ini dilakukan untuk dapat memperbandingkan secara langsung perspektif feminis dengan perspektif utama HI yaitu realis, liberalis dan globalis.
IV.2. Pemikir-Pemikir Feminis
Pemikiran feminis telah hadir sejak abad ke-18 dimulai pemikiran Mary Wollstonecraft dalam buku Thoughts on the Education of Daughters (1787) dan A Vindication of the Rights of Woman (1789).
246
Tulisannya mencoba untuk
menyadarkan bagaimana proses sosialisasi melemahkan intelektualitas i ntelektualitas perempuan dan mengajari mereka untuk berada dalam subordinasi laki-laki. Wollstonecraft yakin bahwa pencerahan ( enlightment ) harus diterapkan secara sama terhadap 246
Mary Wollstonecraft, Thoughts on the Education of Daughters: With Reflection on Female Duties, in the more Important Duties in Life, (London: Joseph Johnson, 1979) dan A Vindication of the Rights of Woman , (London: W.W. Norton, 1967). Dicetak ulang tahun 1967.
125
laki-laki dan perempuan. Ia juga percaya bahwa titik mula emansipasi politik dan sipil perempuan adalah pendidikan. Tulisan Wollstonecraft menjadi dasar gerakan feminis gelombang pertama tahun 1920an yang tujuannya adalah mewujudkan hak suara dalam pemilihan umum bagi perempuan.
247
Pada era ini timbul kesadaran bahwa untuk lebih
berperan dalam masyarakat perempuan harus memiliki representasi dalam pemerintah dan pembuatan hukum negara, jika tidak akan terus diatur hidupnya oleh hukum yang dibuat oleh pihak lain yang tidak mengikutsertakan kepentingan perempuan. Feminis gelombang pertama ini melakukan protes secara radikal yang dimotori oleh perempuan-perempuan antara lain Emily Davis, Elizabeth Garrett, Emmeline Pankhurst dan Emily Davison.
Aksi feminis gelombang pertama menginsiprasikan John Stuart Mill membuat buku The Subjection of Women (1896).
248
Walaupun bukan perempuan,
Mill menyuarakan pemikiran perspektif feminis.
249
Mill menyatakan alasan dari
ketertindasan perempuan adalah peran tradisional dan kepentingan laki-laki untuk mempertahankan stabilitas peran tersebut. Beberapa waktu sebelumnya, Friedrich Engels mengeluarkan buku Origin of the Family, Private Property and
247
Humm, Op. Cit., hlm. 166-167. John Stuart Mill, The Subjection of Women , (Oxford: Oxford University Press, 1969). 249 Tidak semua feminis menyetujui laki-laki dapat menjadi feminis. Yang tidak setuju antara lain Maggie Humm, Op. Cit. , hlm. 160 dan Gert Krell, “Feminist, Human Rights and International Relations” dalam Marianne Braig dan Sonja Wolte (eds.), Op. Cit., hlm. 206. Feminis yang menyetujui bahwa laki-laki dan perempuan dapat menjadi feminis antara lain Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, Op. Cit., hlm. 67. Terdapat juga feminis yang tidak mendefinisikan secara jelas jenis kelamin dari pemikir perspektif tersebut, seperti antara lain Jill Steans, Op. Cit., hlm. 13 dan Christine Sylvester, Feminist International Relations: An Unfinished Journey , (Cambride: Cambridge University Press, 2002), hlm 14. Namun dalam tulisan ini penulis memasukkan permikiran J. S. Mill dan F. Engels sebagai bagian dari perspektif feminis karena pemikiran keduanya mengkaji subordinasi perempuan dalam masyarakat. 248
126
the State (1884).
250
Engels lebih melihat lemahnya posisi perempuan karena
ketiadaan akses terhadap kapital karena selalu berada dalam wilayah domestik. Saran yang diajukannya adalah mendesak perempuan untuk masuk menjadi angkatan kerja. Perspektif feminis semakin berkembang dengan tulisan Simone de Beauvoir yakni The Second Sex (1949).
251
Pemikiran Beauvoir menggambarkan
budaya patriarkis dimana laki-laki berada dalam posisi inti yang membentuk norma sementara perempuan ditempatkan sebagai yang lain ( the Other ). ). Identitas yang diberikan terhadap perempuan oleh masyarakat ini membuat perempuan merasakan keterasingan secara mendasar diakibatkan oleh tubuhnya melalui kemampuan reproduksi dan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin seperti mengandung dan membesarkan anak. Karena itu Beauvoir menyatakan bahwa perempuan perlu memperkuat rasionalitas dan daya kritisnya. Pemikiran Beauvoir menginspirasikan buku The Feminine Mystique 252 (1963) karya Betty Friedan. Dalam buku ini Friedan melakukan penelitian
terhadap realitas kehidupan perempuan dengan citra yang dihadapkannya. Posisi perempuan yang berada dalam lingkup privat sebagai ibu rumah tangga dan istri sebenarnya tidak diinginkan oleh para perempuan yang diteliti Friedan. Sampelnya adalah perempuan kelas menengah di Amerika Serikat. Friedan juga melihat adanya kungkungan perempuan untuk tampil menarik untuk diterima masyarakatnya, yaitu laki-laki.
250
Friedich Engels, The Origins of Family, Private Property and the State , (London: Lawrence & Wishart, 1972). 251 Simone de Beauvoir, The Second Sex , (Harmondsworth: Penguin Books, 1953). 252 Betty Friedan, The Feminine Mystique, (New York: W.W. Norton, 1963).
127
Pada era 1960an dan 1970an muncullah gerakan feminis gelombang kedua yang bergerak lebih dari politik hak-hak sipil seperti yang dilakukan feminis gelombang pertama. Pada era ini fokus yang perjuangkan adalah liberalisasi perempuan. Terdapat pergeseran dari kajian yang melihat bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, menjadi berpusat pada perempuan yang tertindas dalam peran jender.
253
Terdapat juga kenaikan isu-isu perempuan
di negara dunia ketiga yang tidak hanya berfokus pada representasi dalam politik namun ke dalam isu-isu lebih luas seperti kemiskinan, doktrin agama dan kekerasan sosial. Sehingga timbullah urgensi untuk mengkaji kehidupan perempuan yang dibentuk oleh institusi-institusi sosial dan pemahaman universal yang membenarkan ketidakadilan terhadap jenis kelamin berbasis jender. Feminis gelombang kedua mulai mengkaji lebih dalam dari terminologi ‘memberdayakan’. ‘memberdayakan’. Hal ini disebabkan karena untuk menaikkan isu-isu perempuan diperlukan tindakan yang lebih dari sekadar ‘memasukkan perempuan’ dalam kajian dan kehidupan sosial, metode yang diucapkan secara sinis oleh feminis Sandra Harding sebagai masukkan perempuan dan aduk (“ add women and stir ”). ”).
254
Perspektif ini mulai melihat konsepsi power sebagai bagian penting dari
pemberdayaan (empowerment ) perempuan. Power dipraktekkan baik oleh lakilaki maupun perempuan namun secara mayoritas perempuan jarang sekali memiliki power dikarenakan struktur masyarakat patriarki. Oleh karena itu feminis gelombang ini menaikkan isu bahwa perempuan perlu diberdayakan. Pemberdayaan ini memerlukan daya sehingga sehingga perempuan cukup mampu 253
Humm, Op. Cit., hlm. 415-416. Sandra Harding, “Is the Equality Opportunity Principal Democratic?” dalam The Philosopical Forum, Vol. 10, No. 2/4, Winter/Summer, Tahun 1978-1979. 254
128
untuk melakukan pilihan dan memberdayakan lingkungannya ( empowerment as means and ends )
255
dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial,
budaya dan agama. Kajian feminis dalam hubungan internasional juga dibesarkan oleh beberapa penulis perempuan. Salah satunya adalah Jean Bethke Elshtain yang menulis Public Man, Private Woman: Women in Social and Political Thought (1981) dan Women and War (1987).
256
Pemikiran Elshtain lahir dari perannya
yang merupakan seorang ibu dan juga pemikir bidang sosial. Ia melihat adanya perbedaan penerimaan dalam masyarakat bagi laki-laki dan perempuan dalam peran sosial serta penerimaan pemikiran. Karyanya yang paling bersinggungan dengan ilmu HI adalah Women and War yang menceritakan tentang militer dan sejarah peperangan yang memiliki kekosongan jender. Perang menurut Elshtain merekrut laki-laki, sementara perempuan hanya memainkan peran sampingan untuk terlibat di dalamnya. Ia juga mengutip pemikiran-pemikiran kajian HI seperti Machiavelli, Rousseau, Hegel, Marx dan Engels lalu mempertanyakan suara perempuan yang tidak terlihat dalam ilmu hubungan internasional. Pemikir feminis internasional yang kedua adalah Cynthia Enloe yang menulis beberapa buku, antara lain Does Khaki Become You? The Militarization of Women’s Lives (1983), Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Relations (1989) dan The Morning After: Sexual Politics at the
255
Carolyn Medel-Anonuevo, “Reclaiming the Empowerment Discourse: A Challenge to Feminist” dalam Marianne Braig dan Sonja Wolte (eds.), Op. Cit., hlm. 80-86. 256 Jean Bethke Elhstain, Public Man, Private Woman: Women in Social and Political Thought , (Princeton: Princeton University Press, 1981) dan Women and War , (New York: Basic Books, 1987).
129
End of the Cold War (1993).
257
Dalam bukunya Enloe mempertanyakan dimana
perempuan (“where are the women? ”) dalam sejarah dunia dan ilmu hubungan internasional. Ia lebih lanjut mempertanyakan seberapa banyak power yang diperlukan untuk menjaga sistem politik internasional seperti ini, dipenuhi lakilaki dan sedikit sekali perempuan. Hubungan antara dua negara tidak hanya dipengaruhi oleh kapital tapi juga kontrol atas perempuan sebagai simbol, komsumen, pekerja dan pendukung emosional. Enloe menyatakan bahwa ketika seseorang belajar melihat dunia melalui kacamata feminis, ia akan belajar untuk bertanya apakah sesuatu tidak terhindarkan, inheren, tradisional sampai dengan ‘biologis’ terjadi secara dibentuk . militer
yang
merupakan
258
Enloe juga mengatakan bahwa tidak hanya
institusi
patriarki,
namun
juga
negara
yang
membangunnya melalui nasionalisme. Dalam kajian ekonomi-politik internasional, feminis mengembangkan kajian melalui tulisan Maria Mies yang berjudul Patriarchy and Accumulation on a World Scale (1986).
259
Dalam bukunya, Mies mengadaptasi kerangka teori
sistem dunia untuk menggambarkan bahwa sistem yang ada di dunia bukan hanya satu namun dua, yaitu patriarki dan kapitalisme. Mies berargumen bahwa kapitalis tidak dapat berfungsi tanpa adanya patriarki sehingga menciptakan 2 sistem dunia dengan partriarki sebagai yang lebih duhulu hadir. Revolusi industri yang kapitalis di abad ke-16 dipandang Mies juga merupakan revolusi patriarkis yang
257
Cynthia Enloe, Does Khaki Become You? The Militarization of Women Live’s , (London: Pandora Press, 1983), Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics, (Berkeley: University of California Press, 1989) dan The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War , (Berkeley: University of California Press, 1993). 258 Cetak miring dan tanda kutip dari tulisan aslinya. Enloe (1989), Op. Cit., hlm. 3 259 Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale , (London: Zed Books, 1986).
130
mengikutsertakan tindakan pembakaran penyihir perempuan sebagai kontrol lakilaki atas perempuan. Feminis J. Ann Tickner adalah salah satu pemikir dari perspektif ini yang membahas hubungan internasional dari berbagai sudut pandang bidang kajian seperti negara dan perang, ekonomi global dan ekologi. Buku Tickner yang terkenal adalah Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security (1992).
260
Tickner melakukan analisa alasan untuk
mengangkat pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan feminis ke dalam isu penting kajian hubungan internasional. Ia melakukan elaborasi satu-persatu perspektif realis, liberalis dan globalis dengan perspektif feminis. Secara khusus Tickner mengkritik konsepkonsep HI seperti political man, konsep negara yang maskulin dan sistem negara yang
merupakan
perang
everyman
against
everyman .
Ia
kemudian
menggambarkan bagaimana perempuan diposisikan di dunia, tidak hanya di masa perang tapi juga saat damai dalam perannya di bidang ekonomi dan lingkungan. Perempuan menempati posisi tidak aman namun tidak dihiraukan oleh masyarakat dunia, termasuk dalam kajian ilmu. Sehingga yang disarankan oleh Enloe adalah memasukkan pengalaman perempuan sebagai bagian dari kehidupan dan teoriteori yang menganalisanya. menganalisanya. Feminis telah melahirkan kajian-kajian hubungan internasional sejak tahun 1980an. Sayangnya antusias mengenai perspektif ini tidak mendapat tempatnya dan perlahan-lahan melemah menjadi salah satu pemikiran marjinal dalam disiplin
260
J. Ann Tickner, Gender in International Relations: Feminist Perspectives Pers pectives on Achieving Global Security, (New York: Columbia University Press, 1992).
131
ilmu hubungan internasional.
261
Pada tahun 1990an ketika pemikiran kritikal,
post-modernis, post-strukturalis dan konstruktivis meningkat kajiannya dalam studi HI, ketertarikan untuk menggunakan analisa feminis yang berfokus pada perempuan cenderung menghilang. Perspektif feminis kemudian dimasukkan ke dalam agenda tradisional HI hanya sebagai agenda sampingan. Awal era 2000an, terlihat jelas bagaimana ide mengenai perspektif feminis dilihat sebagai tambahan dari teori kritikal, post-modernis maupun konstruktivis,
262
bukan sebagai
perspektif yang mampu berdiri sendiri. Masih banyak pemikir feminis lain yang turut mengembangkan perspektif ini. Mereka antara lain adalah Sandra Whitworth, Marianne Marchand, Ann Sisson Runyan dan Jill Steans. Dari pemikiran-pemikiran ahli di atas, Jill Steans
dan Lloyd Pettiford menyatakan bahwa ciri-ciri utama dari perspektif feminis adalah:
263
1. Menggunakan jender sebagai kategori analisis yang utama 2. Melihat jender sebagai power relations yang khusus 3. Mengkaji sektor publik dan privat yang penting hubungannya dalam memahami hubungan internasional 4. Melacak bagaimana pemikiran jender memiliki posisi sentral dalam berjalannya fungsi institusi internasional 5. Memberi asumsi bahwa jender telah menjadi bagian yang tak tersadari namun turut mempengaruhi international order
261
Salah satunya disebutkan oleh Francis Fukuyama, seorang liberalis, menggambarkan kondisi perempuan dalam kepemimpinan dunia yang jumlahnya sedikit dan kalaupun ada perempuanperempuan ini bersikap ‘seperti’ laki-laki. Fukuyama mencontohkan Margareth Tacher. Feminis Ann Tickner membahasnya dan menunjukkan fenomena perempuan dalam kajian HI. J. Ann Tickner, “Why Women Can’t Run the World: International Politics According to Francis Fukuyama”, dalam International Studies Review, Vol. 1, No. 3, Tahun 1999, hlm. 3-11. 262 Marysia Zalewski, Op. Cit., hlm. 27. 263 Steans dan Pettiford, Op. Cit., hlm. 155.
132
6. Mempertanyakan kembali asumsi-asumsi dominan mengenai yang signifikan dan kurang signifikan dalam kajian hubungan internasional.
Lebih lanjut Steans dan Pettiford melihat bahwa dalam mengkaji suatu fenomena internasional, feminis memiliki asumsi-asumsi di bawah ini: 264 e) Feminis tidak melihat keadaan natural manusia sebagai suatu hal yang rigid f)
Dari perspektif ini, tidak dapat dibedakan secara jelas antara ‘kenyataan’ dan ‘nilai’
g) Terdapat hubungan dekat antara ilmu pengetahuan dan power serta antara teori yang ada dengan praktek yang dilakukan secara fisik dan sosial h) Feminis memiliki komitmen terhadap ide perkembangan sosial dan pembebasan atau emansipasi perempuan
IV.3. Gerakan Feminis dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Ter hadap Perempuan
Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan kejahatan yang paling sering terjadi di seluruh dunia.
265
Tindakan kekerasan ini bervariasi bentuknya
mulai dari kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, trafficking perempuan dan anak perempuan, pembunuhan demi kehormatan, pembunuhan demi mahar, mutilasi genital perempuan maupun perkosaan perempuan di wilayah konflik. Walaupun manifestasi tindakannya bervariasi bergantung pada konteks ekonomi, sosial dan kultural di mana kekerasan itu terjadi, kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang terjadi secara universal di setiap masyarakat, tak
264
Ibid., hlm. 161. “Indepth: Gender-Based Violence” diakses dari http://www.choike.org/nuevo_eng/informes/3982.html pada tanggal 10 Juli 2006 pukul 18.05 WIB. 265
133
pandang etnis, ras, usia, kelas maupun negara.
266
Namun sifatnya yang tidak
terlihat karena berada di wilayah domestik, cenderung membuat kekerasan terhadap perempuan sulit untuk ditangani dan tidak dianggap sebagai persoalan serius. Perspektif feminis, di sisi lain, mengangkat masalah ini sebagai isu yang signifikan untuk ditangani. Feminis menganalisa bahwa kekerasan terhadap perempuan memiliki karakteristik spesifik yang seksis sehingga perlu untuk ditindak secara tegas. Sampai sekarang terdapat gerakan-gerakan feminis yang memperjuangkan isu ini sehingga mendapat tanggapan internasional atas besarnya isu yang dihadapi seluruh perempuan di dunia. Jika melihat kesepakatan dan traktat internasional yang dihasilkan sebagai alat untuk menghapuskan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, sejauh ini sudah terdapat setidaknya 6 deklarasi besar dunia yaitu: 267 1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Dicrimination against Women – CEDAW) tahun 1979 dan
Protokol Opsional-nya tahun 1999 yang menyatakan semua negara menjalankan “kebijakan untuk mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan”, memberdayakan perempuan untuk menuntut haknya ke tingkat nasional dan membuat tuntutan tersebut dipandang secara signifikan. 2. Deklarasi PBB untuk Penghapusan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women) tahun 1993.
3. Bab yang membahas secara khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam Deklarasi Beijing dan Dasar Aksi ( Beijing 266
“Spotlight: Speaking Out Against Global Violence” diakses dari http://www.feminist.com/violence/spot/ pada http://www.feminist.com/violence/spot/ pada tanggal 10 Juli 2006 pukul 17.15 WIB. 267 “Indepth: Gender-Based Violence”, Log. Cit.
134
Declaration and Platform of Action ) yang diadopsi oleh
Konferensi Perempuan Dunia yang dilangsungkan oleh PBB tahun 1995. 4. Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional untuk kejahatan perang ( International Criminal Court – ICC ) tahun 1998 yang memasukkan kekerasan seksual (perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi dan pemaksaan kehamilan) ke dalam definisi kejahatan atas kemanusiaan dan kejahatan perang dan dapat dihukum. 5. Review 5 tahun Deklarasi Beijing ( Beijing +5 Review) tahun 2000 yang menyatakan kriminalisasi dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan adopsi cara-cara untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan yang berbasis rasial. Pada review inilah pertama kalinya kejahatan terhadap perempuan untuk membela kehormatan masuk ke dalam klausul kriminal. 6. Deklarasi Millenium yang diprakarsai PBB pada tahun 2000 yang salah satu tujuannya adalah untuk melawan segala bentuk kekerasan
terhadap
perempuan
dan
mendukung
deklarasi
sebelumnya.
Harus diakui terdapat kemajuan dari hukum internasional dan aktivisme organisasi perempuan secara global sehingga dapat menghasilkan deklarasideklarasi mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Gerakangerakan perempuan juga menaikkan visibilitas isu ketimpangan jender dan struktur opresif yang menaunginya. Perhatian resmi telah diberikan pula terhadap penderitaan perempuan korban kekerasan sebagai pelanggaran hak asasi manusia bersama
dengan
komitmen
pemerintah
negara-negara
dunia
untuk
menghukumnya.
135
Khususnya dalam kasus perkosaan perempuan di wilayah konflik, advokasi gerakan perempuan telah mengemuka sejak akhir Perang Dunia II. Karena terdapat tuntutan dari perempuan korban jugun ianfu (budak seksual) prajurit Jepang maka disusunlah Protokol Konvensi Genewa tentang Kejahatan Perang tahun 1949.
268
Sayangnya perkosaan tidak dicantumkan secara spesifik
sebagai kejahatan perang yang krusial sehingga protokol ini tidak mampu menghukum tindak perkosaan dalam sidang Perang Dunia II pada Pengadilan Nurenberg dan Pengadilan Tokyo. 269 Karena desakan Konferensi Perempuan Dunia yang pertama tahun 1975 mengenai penanganan kekerasan seksual dalam perang, pada tahun 1977 dibuatlah Tambahan Protokol Konvensi Genewa tahun 1977 yang menyatakan bahwa perkosaan, pemaksaan prostitusi dan tindakan tak pantas lainnya ( indecent assault ) dianggap sebagai tindakan yang memalukan dan merendahkan.
270
Namun para feminis masih kecewa terhadap pasal ini karena
kekerasan terhadap perempuan masih tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan yang fatal dilakukan terhadap manusia. Kaum feminis akhirnya berhasil membawa perkosaan saat konflik ke dalam kejahatan perang yang mendapat sanksi hukum dari dunia internasional pada kasus di Yugoslavia tahun 1994. Hal ini dilakukan melalui International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY). Statuta ICTY merupakan dokumen
legal
pertama
yang
menyatakan
tindak
perkosaan
sebagai
kejahatan
268
“Geneva Convention” diakses dari http://www.globaliissuesgroup.com/geneva/texts.html pada tanggal 20 November 2005 pukul 10.15 WIB. 269 David J. Scheffer, “Rape as a War Crime” diakses dari http://www.converge.org.nz/pma/arape.htm pada tanggal 20 November 2005 pukul 10.05 WIB. 270 Baca Protokol Kovensi Genewa dan Protokol Tambahan tahun 1977 di “Geneva Convention”, Op. Cit.
136
humanitarian.
271
Berdasarkan dokumen tersebut, perkosaan dapat dituntut sebagai
kejahatan perang dengan mengajukan bukti bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari usaha menyerang populasi sipil dengan latar belakang nasional, politikal, etnis dan agama.
272
Keberhasilan perjuangan feminis dalam mengadvokasi agar hukum internasional dapat memberikan sanksi hukum pada perkosaan sebagai kejahatan perang berlanjut pada tahun 1995 dengan konflik Rwanda.
273
Statuta dari
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) merupakan pertama kalinya
perkosaan diakui sebagai salah satu alat untuk menjalankan genosida. Hal ini dikarenakan perkosaan perempuan dalam konflik Rwanda digunakan sebagai strategi perang untuk menghancurkan menghancurkan etnis yang dianggap musuh. Hingga kini, lebih dari 10 tahun sesudahnya, pencapaian internasional dalam menghukum pelaku perkosaan perempuan di wilayah konflik belum menyamai hasil seperti dalam tribunal internasional Yugoslavia dan Rwanda. Selama lebih dari 25 tahun kampanye anti kekerasan telah dilangsungkan (dari deklarasi pertamanya dalam CEDAW) namun pada kenyataannya, beberapa tahun telah lewat semenjak deklarasi-deklarasi ini ditandatangani, fenomena kekerasan terhadap perempuan terus terjadi. Implementasi dari komitmen yang telah disampaikan ke tingkat internasional terletak sepenuhnya pada kesediaan negara untuk menjalankannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa walaupun gerakan f eminis
271
Statuta ICTY Artikel 5 diakses dari http://www.un.org/icty/basic/statut/stat2000_con.htm pada tanggal 2 Januari 2006 pukul 17.10 WIB. 272 “International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia” diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Tribunal_for_the_Former_Yugoslavia pada tanggal 18 Januari 2006 pukul 13.25 WIB. 273 Vesna Kesic, Log. Cit.
137
dalam mengadvokasi isu telah berhasil menaikkan signifikansi masalah namun kembali terganjal oleh kurangnya dorongan politis negara untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik.
IV.4. Feminis Mengkaji Fenomena Perkosaan Perempuan di Wilayah Konflik
Bagian ini akan memberi jawaban atas pertanyaan permasalahan kedua mengenai bagaimana perspektif feminis mengkaji perkosaan perempuan di wilayah konflik. Pemikir feminis yang secara spesifik mengkaji fenomena ini adalah Cynthia Enloe dan Susan Brownmiller. Pemikiran keduanya mengenai perkosaan di wilayah konflik akan dibahas lebih lanjut dengan berdasarkan runut waktu dipublikasikannya. dipublikasikannya. Susan Brownmiller mengeluarkan bukunya Against Our Will: Men,
Women and Rape
274
pada tahun 1975 yang merupakan buku pertama yang
mengkaji perkosaan secara komprehensif dan luas. Buku ini mendokumentasikan tindak
perkosaan-perkosaan
yang
terjadi
sepanjang
sejarah
kemudian
menganalisanya dalam kerangka kajian ilmu. Brownmiller menemukan bahwa tindak perkosaan tidak terjadi begitu saja dan tidak hanya disebabkan oleh nafsu lahiriah. Terjadinya perkosaan menurutnya disebabkan oleh ketidaksamaan posisi perempuan dan laki-laki di dalam politik, sosial dan hukum. Bahkan Brownmiller percaya bahwa perkosaan bukanlah tindakan seksual namun merupakan aksi 274
Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape, (New York: Pinguin Books, 1975).
138
pemaksaan power laki-laki
terhadap
perempuan.
275
Perkosaan
dalam
pandangannya pandangannya lebih merupakan aktivitas kekerasan. Melalui perkosaan, perempuan ditransformasikan dari subjek yang memiliki daya untuk memilih tindakan yang dilakukan serta tidak dilakukannya, menjadi sekedar objek. Perempuan dipaksa baik melalui ancaman maupun kekerasan untuk mengikuti keinginan laki-laki yang memiliki mereka karena lebih memiliki power . Sehingga dapat dikatakan bahwa perkosaan adalah senjata mendasar laki-laki terhadap perempuan, tes mendasar dari kekuatan laki-laki agar bisa dikatakan lebih superior. Dan dalam analisa Brownmiller, perkosaan digunakan secara sadar sebagai proses intimidasi.
276
Mengenai perkosaan di wilayah konflik, Susan Brownmiller mengkritisi mengapa tindakan tersebut tidak tercatat dalam sejarah perang walaupun merupakan tradisi panjang militer.
277
Ahli sejarah melihat akibat yang harus
ditanggung dari perang secara umum adalah jumlah desa yang hancur, garis wilayah kekuasaan yang bergeser, senjata pemusnah yang digunakan dan korban yang meninggal dunia. Faktor-faktor ini dipandang sebagai bagian integral dari konflik yang dicatat sebagai kerugian fisik yang diderita. Sementara itu jumlah perkosaan perempuan di wilayah konflik dianggap tidak dapat diukur dan tidak signifikan untuk dicantumkan dalam sejarah. 278 Hal tersebut sedikit banyak memperlihatkan bahwa pengalaman perempuan tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting dan perlu diingat dalam kajian mengenai masa lalu konflik.
275
Ibid., hln. 4-5. Ibid., hlm. 14-15. 277 Ibid., hlm. 40. 278 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, School for Rape Op. Cit. , hlm. 8-9. 276
139
Perkosaan diyakini oleh Brownmiller sebagai sesuatu yang pasti terjadi dan merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari sebuah perang. Terdapat beberapa alasan mengapa perkosaan di wilayah konflik terjadi secara meluas di semua konflik di dunia. Beberapa di antaranya adalah adanya persepsi yang salah dalam memahami perkosaan hanya sebagai aktivitas seksual ketimbang aktivitas kekerasan, adanya asumsi tentang seksualitas laki-laki terutama ketika menghadapi ketegangan perang sehingga membutuhkan pelepasan, anggapan bahwa tingginya aktivitas seksual di laki-laki membangun citra yang esensial tentang maskulinitasnya, dan adanya interaksi bertingkat laki-laki sebagai pelindung sementara perempuan adalah pihak yang dilindungi sehingga berdampak dilakukannya kekerasan terhadap perempuan dari pihak lawan karena posisinya sebagai yang dilindungi, serta kekerasan terhadap perempuan di pihak yang sama dengan laki-laki dengan alasan imbalan jasa bagi pelindung.
279
Brownmiller mengkaitkan bahwa perkosaan dalam perang ‘diterima’ begitu saja karena terdapat asumsi luas tentang kodrat naluri laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan. Hal inilah maka perempuan di masa perang dianggap dimiliki oleh laki-laki dari pihak yang menang. Karena itulah perempuan ditempatkan di rumah pelacuran di mana perempuan dipaksa mengerjakan tugas sehari-hari memasak mencuci dan mengalami perkosaan. Yang mana membuat masyarakat luas kemudian menghakimi perempuan sebagai
279
Brownmiller, Op. Cit., hlm. 31-113.
140
pembelot dan pelacur.
280
Sehingga sangat penting untuk memasukkan cerita dari
perempuan-perempuan perempuan-perempuan ini dan pengalaman personalnya dalam kajian konflik. Perempuan diperkosa karena tubuhnya adalah medan perang yang simbolik (symbolic battlefield ). ). Brownmiller melahirkan konsep tersebut dengan penjelasan di bahwa “Dalam perang perempuan bukanlah subjek (yang berperang), juga bukan musuh yang harus dibinasakan (kombatan), perempuan bukan musuh yang mengancam kepentingan dan kehidupan pihak yang l ain. Tapi ia memduduki posisi medan perang simbolik. Perempuan adalah simbol yang tidak dimanusiakan, sebagai penanggung dari kehormatan laki-laki, pereproduksi ulang budaya dan nilai-nilai tradisional lainnya.”
281
Dalam melakukan perkosaan, Susan Brownmiller mengklasifikasikan 2 pendekatan yaitu (1) perkosaan terhadap perempuan untuk memberi teror kekerasan terhadap pihak lawan dan sebagai suatu bentuk aksi keunggulan power dari pihak lawan, yang mana hal ini terjadi di hampir setiap konflik. Dan (2) perkosaan terhadap perempuan untuk melakukan aksi genosida yang bertujuan menghabiskan suatu suku etnik dengan memotong garis keturunan.
282
Umumnya
pendekatan ini terjadi pada konflik etnis dan agama. Contoh kasus untuk kedua pendekatan ini telah dijabarkan dalam fungsi-fungsi perkosaan di atas. Cynthia Enloe di sisi lain memang lebih aktif dalam menulis dan telah
mengeluarkan beberapa buku sejak tahun 1970 mengenai kajian politik dan militer, namun perempuan di wilayah konflik baru menjadi kajian utamanya sejak tahun 1983 melalui buku Does Khaki Become You? The Militarization of 280
Ibid., hlm. 33. Kata-kata dalam kurung ditulis oleh penulis. Ibid., hlm. 31. 282 Ibid., hlm. 15-16. 281
141
Women’s Lives
283
. Perkosaan perempuan di wilayah konflik baru mengemuka
dalam dua bukunya yaitu Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of 284
International Relations the Cold War.
285
dan The Morning After: Sexual Politics at the End of
Kedua buku inilah yang akan digunakan dalam mengkaji
perkosaan di wilayah konflik. Dalam Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Relations Relations,, Enloe tidak keseluruhan mengkaji perkosaan namun mengamati bagaimana perempuan diposisikan ketika konflik internasional terjadi. Pernyataan yang dilontarkannya dalam buku itu adalah “jika personal adalah politis maka yang politis adalah personal”.
286
Ia mengamati bahwa kebijakan
politik ada tidak hanya dalam lingkup nasional tapi juga internasional dan turut membentuk identitas personal, mengatur kehidupan pribadi serta hubungan antar manusia di dunia. Pengaturan ini termasuk juga menentukan posisi perempuan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konflik. Sehingga apa yang “personal adalah juga internasional”. Jill Steans dan Lloyd Pettiford mencontohkannya dengan posisi perempuan yang dikontrol oleh politik identitas pihak yang berkuasa secara politik maupun ekonomi baik di suatu wilayah ataupun negara. Pola-pola pengaturan tingkah laku perempuan ini terbentuk dan saling mempengaruhi interaksi dunia. Misalnya perempuan diharuskan melahirkan dan
283
Cynthia Enloe, Does Khaki Become You? The Militarization of Women’s Lives , (London: Pandora Press, 1983). 284 Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Relations, (London: Pandora Press, 1989). 285 Cynthia Enloe, The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War , (Berkeley: University of California Press, 1993). 286 Enloe (1989), Op. Cit., hlm, 195.
142
menjalankan peran sebagai ibu dengan cara tertentu, jika tidak maka dia dianggap mengkhianati negara, nilai-nilai bangsa maupun budaya.
287
Enloe berpendapat bahwa interaksi di tingkat dunia dibangun oleh hubungan hierarkis antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan secara luas dan mayoritas berada pada posisi tidak berdaya karena keadaan tersebut dibentuk dan dilestarikan oleh masyarakat patriarkis. Ketika konflik terjadi, power-relations yang sedemikian rupa semakin memperburuk posisi perempuan yang kehilangan pelindung, yaitu hukum maupun laki-laki lain (seperti suami, keluarga, saudara).
288
Karena posisi yang lemah maka perempuan
jarang bahkan sama sekali tidak terlihat dalam konflik. Sehingga perlu adanya advokasi pengalaman-pengalaman pengalaman-pengalaman perempuan agar dapat mempunyai posisi lebih signifikan dalam kajian hubungan internasional. Dalam kajian hubungan internasional, buku Enloe ini mempertanyakan asumsi realis mengenai power yang hanya berkisar seputar negara tapi tidak melihat hubungan power di tingkat lain. Interaksi di dunia tidak hanya bergantung pada negara yang didukung kapital dan persenjataan, tapi juga melalui kontrol terhadap perempuan sebagai simbol, konsumen, pekerja murah yang bahkan tidak dinilai posisinya sebagai ibu rumah tangga, pekerja seks dan pembangun kenyamanan hidup. 289 Sehingga sangatlah perlu untuk dipertanyakan seberapa banyak power power yang diperlukan untuk menjaga sistem politik internasional seperti ini. Ann Tickner mengolah lebih lanjut konsepsi power dari perspektif realis yang dianggapnya maskulin dan tidak melihat perempuan di dalam interaksi 287
Steans dan Pettiford, Op. Cit., hlm. 166. Enloe (1989), Op. Cit., hlm 18. 289 Ibid., hlm xi. 288
143
internasional. Hierarki sosial yang diciptakan kekuatan patriarkis menurut Tickner ada di setiap hubungan, baik secara mikro antara individu perempuan dan laki-laki, maupun negara terhadap rakyatnya ketika mengeluarkan kebijakan tentang keamanan nasional dengan menggunakan alat militer.
290
Enloe kemudian melakukan yang tidak dilakukan oleh kebanyakan pemikir hubungan internasional lain, yaitu mengangkat pengalaman-pengalaman personal perempuan dan mencoba memahaminya sebagai salah satu faktor pembentuk interaksi internasional. Dan ia menekankan bahwa ketika seseorang belajar untuk melihat dunia dengan menggunakan kacamata feminis, maka ia akan mulai bertanya apakah segala sesuatu yang terjadi yang selama ini dipersepsikan tidak terhindarkan, inheren, tradisional dan biologis merupakan bentukan suatu sistem. 291 Salah satu contoh yang digunakan Enloe adalah hubungan antara negara, militer dan perempuan. Negara membangun rakyatnya untuk memiliki nasionalitas dan menjadi nasionalis membutuhkan laki-laki untuk melawan orang asing menggunakan dan melukai perempuannya. Nasionalitas tidak memasukkan pengalaman perempuan karena secara tipikal lahir dari ingatan maskulin, penghinaan maskulin dan harapan maskulin.
292
Militer kemudian dipandang
sebagai alat dari negara yang bertugas mempertahankan keamanan negara namun melakukannya dengan menggunakan atribut yang juga maskulin. Pembahasan mengenai militer dan perempuan berlanjut pada buku Enloe selanjutnya The Morning After . 290
Tickner (1992), Op. Cit., hlm. 66. Enloe (1989), Op. Cit., hlm 3. 292 Cara penulisan sama seperti teks asli. Ibid., hlm 44. 291
144
Perkosaan merupakan bagian kajian utama dalam buku Enloe, The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War . Enloe menekankan bahwa perkosaan di masa konflik bukanlah tindak kekerasan yang acak. Perkosaan terjadi karena sudah ada struktur yang sedemikian rupa membentuk posisi perempuan dapat diperkosa oleh laki-laki pihak lawan dalam situasi perang. Melalui maskunilisasi yang dibangun dengan cara militer membentuk sebagian besar pasukannya laki-laki, dan dalam masyarakat laki-laki pulalah yang melindungi perempuan. Sehingga untuk menghancurkan pertahanan dengan cara paling mudah adalah menyerang yang paling lemah, yaitu perempuan.
293
Di sisi lain Enloe juga menunjukkan bahwa memasukkan perempuan ke dalam anggota militer tidak membawa perbaikan dari keadaan ini. Karena di saat konflik, perempuan anggota militer tetap berada di posisi yang rentan sebagai korban pelecehan seksual dan perkosaan. Hal ini timbul ti mbul dengan alasan perempuan tetap berada di posisi yang perlu dilindungi sehingga dianggap sudah selayaknya untuk
memberi
imbalan
jasa
dari
seksualitasnya.
Pandangan
yang
mensubordinasikan perempuan ini juga dilontarkan oleh feminis Barbara Tuchman yang menganalisa keadaan sosial. Tuchman mengkritisi bahwa cara pandang yang digunakan oleh para tentara, politisi pengambil keputusan, wartawan hingga ahli sejarah, semua orang kecuali perempuan yang menyadari keadaan ini adalah bias jender. 294 Keadaan inilah yang membuat pelecehan seksual dan perkosaan di masa konflik tidak dipandang serius untuk ditangani. Tuchman memberi argumen bahwa bila perempuan diposisikan secara sekunder 293 294
Enloe (1993), Op. Cit., hlm 168 dan 239. Barbara Tuchman, The Guns of August , (New York: Dell, 1972), hlm. 199 dan 255-257.
145
maka masalah yang menimpanya juga menjadi tidak penting karena tertutupi masalah lain yang dianggap lebih penting, seperti misalnya keamanan negara. Perempuan anggota militer juga rentan terhadap pelecehan seksual dan perkosaan ketika ditangkap oleh pihak lawan. Keadaan-keadaan ini kemudian berada dalam posisi yang sulit karena jika ia melapor maka militer akan cenderung tidak menurunkan perempuan ke dalam konflik yang berarti semakin sedikit perempuan yang direkrut menjadi anggota militer. Negara juga sulit menindaklanjuti perkosaan yang dilakukan oleh tentaranya yang dianggap berjasa sebagai pahlawan karena pergi berperang membela negara sendiri sehingga masalah ini umumnya ditutupi.
295
Posisi perempuan sebagai target kekerasan
seksual pihak musuh di saat konflik turut dianalisa oleh Jill Steans ketika membahas pahlawan perang di negara yang patriakal. Budaya ini menurut Steans dibentuk semenjak jaman Yunani ketika para pahlawan perang mendapatkan perempuan sebagai hadiah, yang mana diturunkan ke masa kini sebagai hak tentara terhadap perempuan ( soldier’s right to women ).
296
Perkosaan dalam konflik menurut Jill Steans tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang soliter. Steans melihat adanya pola patriarkis yang dibentuk di masa damai dan menguat saat konflik berlangsung. Pemerintah suatu negara memegang peran dalam terjadinya perkosaan terhadap perempuan di masa damai dan juga di wilayah konflik melalui konstruksi maskulinitas dari patriotisme dan kekerasan.
297
Hal yang mana digambarkan oleh Enloe dengan mayoritas anggota
militer adalah laki-laki. Karena negara telah membuat pembagian peran secara 295
Enloe (1993), Op. Cit ., ., hlm. 224. Steans, Op. Cit., hlm. 101. 297 ., hlm. 101-102. Ibid ., 296
146
sosial, politik maupun hukum dan dalam perang maka segregasi konstruksi ideologi antara perempuan dan laki-laki semakin nyata. Hal ini haruslah dikaji lebih lanjut oleh hukum internasional yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan untuk lebih melindungi hak-hak perempuan, terlebih di saat terjadinya konflik. Enloe membandingkan kasus perkosaan perempuan yang terjadi berbeda pada Perang Vietnam dan Perang Teluk Pertama di Kuwait.
298
Misalnya pada Perang Vietnam yang berlangsung tahun 1990-1992 tentara Amerika Serikat diterjunkan ke lapangan disertai dengan timbulnya pelacuran dan perkosaan. Keadaan ini tidak mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah AS sehingga seolah-olah dibiarkan saja. Dan setelah perang itu berakhir yang terlihat pada media-media Amerika gambaran veteran perang laki-laki AS dan melupakan 75 tentara perempuan yang juga diturunkan ke wilayah itu. Tidak hanya di Vietnam, pelacuran tampak sebagai bagian tak terpisahkan dari operasi Pentagon, antara lain di Amerika Latin, Filipina, Korea Selatan, Jepang, Puerto Rico, Jerman dan Italia.
299
Sementara kasus pada Perang Teluk Pertama tahun 1990 berbeda. Basis tentara Amerika Serikat terletak di Arab Saudi, dimana penguasanya Raja Fahd mengeluarkan kebijakan tidak memperbolehkan adanya prostitusi untuk melindungi perempuan-perempuan Arab di negara tersebut. Sebagai gantinya, pada perang tersebut tentara perempuan AS mengalami pelecehan seksual dan perkosaan yang dilakukan oleh koleganya sendiri. Salah satu yang perempuan anggota militer yang mengakui hal ini adalah Jacqueline Ortiz, ia juga 298
Enloe (1993), Op. Cit ., ., hlm. 221-223. Ibid., hlm. 84, 183 dan 220.
299
147
menceritakan setidaknya 24 tentara perempuan AS mengalami perkosaan saat ditempatkan dalam operasi Perang Teluk Pertama.
300
Terlihat bahwa bila
konstruksi ideologi perempuan dan laki-laki ini tidak ditangani secara fundamental, ataupun hanya melalui kebijakan pragmatis, maka masalah terhadap perempuan di masa konflik tidak akan terselesaikan tapi hanya berpindah kepada perempuan lain. Enloe menganggap bahwa militer dan rantai komando yang ada di dalamnya sebagai institusi yang semakin memperjelas segregasi jender. 301 Melalui militerisasi dilakukan pola maskulinisasi laki-laki dan feminisasi perempuan. Sistem maskulinisasi laki-laki dan fenimisasi perempuan ini sangat luas dilakukan saat konflik, misalnya laki-laki yang diharuskan ikut ‘wajib-militer’ dan perempuan di rumah harus melepaskan anak laki-laki serta suaminya pergi berperang
sambil
meneruskan
hidup
sehari-hari.
Feminis
yang
juga
mengembangkan pemikiran ini adalah N. Yuval-Davis. Dalam tulisannya “ Front and Rear: The Sexual Division of Labour in the Israeli Army ”, Yuval-Davis
mengkritisi stereotipe yang membuat perempuan dieliminir dalam angkatan bersenjata, antara lain lebih lemah dan lebih menggunakan perasaan.
302
Pola
mempersenjatai laki-laki dan tidak mempersenjatai perempuan ( armed men and disarmed women ) ini pada akhirnya berimbas pada semakin maraknya perkosaan
perempuan di wilayah konflik.
300
“The Military Has a Lot to Learn about Women” dalam New York Times , 1 Agustus 1992. Enloe (1993), Op. Cit., hlm. 245. 302 Perempuan dalam militer juga dianggap mengacaukan konsentrasi barisan militer tersebut karena tentara laki-laki lebih sibuk melindungi tentara perempuan dibandingkan menghadapi musuh. N. Yuva-Davis, “Front and Rear: The Sexual Division of Labour in the Israeli Army” dalam Feminist Studies, Vol. 11, No. 3, Tahun 1985, hlm. 649-675. 301
148
Dalam buku Against Our Will: Men, Women and Rape ; Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Relations dan The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War , Brownmiller dan Enloe telah
menganalisa
fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Jika
disederhanakan pandangan pandangan Enloe dan Brownmiller dalam menganalisa fenomena tersebut adalah: 9. Pengalaman-pengalaman personal perempuan korban perkosaan di wilayah konflik menggambarkan keadaan internasional 10. Perkosaan perempuan di wilayah konflik dibentuk oleh hubungan jender yang mempengaruhi interaksi manusia secara internasional 11. Perkosaan perempuan di wilayah konflik bukanlah peristiwa acak namun dibangun melalui suatu pola maskulinisasi laki-laki dan feminisasi perempuan 12. Perkosaan perempuan di wilayah konflik tidak bisa dimasukkan sebagai tindak kejahatan biasa karena alasan dan dampaknya berbeda dan hal ini harus mendapat perhatian hukum internasional 13. Perempuan mengalami perkosaan di wilayah konflik karena tubuhnya adalah medan perang yang simbolik 14. Anggapan bahwa perkosaan sebagai suatu jenis penakhlukan dan pampasan perang adalah salah dan harus diubah 15. Perkosaan perempuan di wilayah konflik merupakan teror kekerasan dan penunjukkan power 16. Karena kemampuan reproduksi perempuan, perkosaan di wilayah konflik mampu menjadi salah satu alat genosida
149
Karakteristik-karakteristik ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkosaan perempuan di wilayah konflik. Melihat luasnya perkosaan perempuan terjadi di wilayah konflik di dunia dan adanya fungsi yang membuat tindakan tersebut terus berlangsung maka fenomena ini sangatlah penting untuk ditangani oleh perangkat hukum internasional dan tata sosial masyarakat secara global. Perangkat hukum mengenai fenomena ini dapat disusun oleh organisasi internasional dalam suatu kode etik perang. Sementara untuk mengubah tata sosial dalam masyarakat, isu ini perlu diangkat ke dalam tataran kajian hubungan internasional. Karena melalui diskursuslah maka suatu masalah dapat ditelaah, dicari solusi untuk mengatasinya serta dinaikkan signifikansinya agar timbul kesadaran bagi masyarakat dunia untuk melihat bahwa fenomena ini berdampak sangat merugikan terhadap perempuan. Kesadaran diperlukan untuk mengubah pemikiran dan perilaku dunia terhadap perempuan tidak hanya di masa perang namun juga damai. Dari penjelasan mengenai perspektif feminis dan kajian feminis terhadap fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik, selanjutnya akan ditelaah bagaimana perspektif ini mengakomodir fenomena tersebut sebagai bagian dari kajian ilmiah. Dalam pemaparan mengenai feminis pada subbab sebelumnya, dapat dilihat fokus perspektif ini terletak pada kajian jender, berdasarkan pengalaman perempuan berada dalam posisi yang tersubordinasi, perempuan memiliki power yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki sehingga perempuan berada dalam posisi tidak aman terhadap penindasan di semua bidang, penindasan ini terjadi di masa perang maupun damai namun lebih merugikan perempuan di
150
masa perang. Karena fungsinya di saat perang yang terlihat dalam pemikiran Susan Brownmiller dan Cynthia Enloe, fenomena ini perlu ditangani secara serius melalui hukum dan tata sosial masyarakat secara global. Dari penjabaran mengenai perkosaan perempuan di wilayah konflik pada bab sebelumnya didapatkan bahwa fenomena tersebut bila diangkat ke tataran kajian memiliki karakteristik utama kajian jender, mengkaji pengalaman individu yang dialami secara kolektif, melihat bahwa terdapat hubungan power yang tidak imbang antara perempuan dan laki-laki, perempuan berada dalam posisi yang tidak aman terhadap laki-laki, terjadi di saat berlangsungnya konflik, perlu ditangani secara serius oleh hukum internasional dan menyatakan bahwa perkosaan mempunyai fungsi dalam konflik. Sehingga untuk melihat apakah perspektif feminis mampu mengkaji fenomena perkosaan di wilayah konflik akan ditelaah melalui matriks di bawah ini:
Matriks V. Perspektif Wilayah Konflik Fenomena Kajian perkosaan jender perempuan di wilayah konflik
Fokus Perspektif Feminis Kajian peka jender Mengikutsertakan pengalaman perempuan yang posisinya tersubordinasi
Feminis Mengkaji Fenomena Perkosaan Perempuan di Mengkaji Melihat pengalaadanya man hubungan individu power peremyang tidak puan yang imbang dialami antara secara laki-laki kolektif dan perempuan
Perempuan berada dalam posisi tidak aman
Terjadi meluas di saat berlangsungnya konflik
Perkosaan perempuan di wilayah konflik perlu ditangani secara serius melalui hukum internasional
Perkosaan memiliki fungsi dalam konflik
v
-
-
-
-
-
-
-
v
-
-
-
-
-
151
Perempuan memiliki power yang lebih sedikit daripada laki-laki Perempuan berada dalam posisi yang tidak aman terhadap penindasan di segala bidang Penindasan perempuan terjadi di masa damai maupun perang Fenomena perkosaan perempuan perlu ditangani secara serius melalui hukum dan tata sosial masyarakat secara global Fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik menjalankan fungsi tersendiri dalam perang
Dari
-
-
v
-
-
-
-
-
-
-
v
-
-
-
-
-
-
-
v
-
-
-
-
-
-
-
v
-
-
-
-
-
-
-
v
matriks
di
atas
terlihat
bahwa
perspektif
feminis
mampu
mengakomodir fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik sebagai bagian dari kajian hubungan internasional. Cara yang dilakukan feminis dalam mengakomodasi
fenomena
tersebut
adalah
melihat
dari
kajian
jender,
mengikursertakan pengalaman individu perempuan, melihat hubungan power antara laki-laki dan perempuan yang tidak imbang sebagai dasar terjadinya kekerasan dan posisi perempuan yang tidak aman, perlunya menangani masalah ini secara serius baik dari segi hukum internasional maupun kajian hubungan
152
internasional serta melihat fenomena perkosaan memiliki fungsi dalam konflik. Dari 7 karakteristik utama fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik seluruhnya dapat dipenuhi oleh perspektif ini. Sehingga perspektif feminis dianggap memiliki kemampuan
untuk memasukkan fenomena perkosaan
perempuan di wilayah konflik sebagai salah satu kajian hubungan internasional.
IV.5. Kontribusi Feminis dalam Kajian Hubungan Internasional
Bagian ini akan memberi jawaban atas pertanyaan permasalahan kedua mengenai bagaimana kontribusi perspektif feminis dalam kajian hubungan internasional. Perspektif feminis telah memberi sudut pandang yang peka jender dalam berbagai disiplin ilmu, seperti bahasa; sosiologi; teologi; kesehatan; hukum dan khususnya dalam penelitian ini kajian hubungan internasional. Tujuan perspektif ini adalah memperlihatkan terdapatnya struktur dan keadaan yang dibentuk oleh sistem patriarki untuk memposisikan perempuan secara subordinat. Feminis berusaha untuk melawan dan mendekonstruksikan status quo yang ada dalam masyakat patriarki, selalu berusaha untuk meredefinisikan keadaan alamiah dari disiplin-disiplin ilmu tersebut. Cara yang diambil oleh feminis adalah dengan menunjukkan dan menyadarkan adanya dimensi jender yang tak terlihat dalam konstruksi semua ilmu pengetahuan. Untuk melakukannya perspektif ini menggunakan pemikiran dan nilai-nilai feminis sebagai alat analisis dalam pembentukan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam bidang kajian hubungan internasional, sudut pandang utama yang digunakan perspektif feminis yaitu jender sebagai faktor yang
153
mempengaruhi semua interaksi, di dalam maupun luar negara. Seperti yang telah digambarkan dalam analisa perspektif di atas, kebijakan luar negeri dan militer mayoritas dilakukan oleh laki-laki sehingga analisa dari aktivitas yang ada selama ini umumnya mengetengahkan laki-laki (negarawan, political man, dst.) dan maskulinitas (kekerasan, persejataan, perang, dst.). Menunjukkan pentingnya peran jender dalam interaksi dilakukan agar posisi perempuan sebagai kelompok yang berada dalam setiap hierarki dari hubungan yang terjadi di dunia terlihat. Karena selama ini ilmu hubungan internasional mendasarkan kajiannya pada asumsi dan penjelasan yang kebanyakan merupakan aktivitas dan pengalaman laki-laki. Tanpa dilakukannya hal ini maka ilmu yang dikaji oleh studi hubungan internasional akan selalu merupakan parsial, tidak mengetahui keseluruhan fenomena yang ada. Perspektif-perspektif utama hubungan internasional mengkonsentrasikan kajiannya terhadap aktivitas dari pemilik-pemilik power yang besar, seperti negara, perusahaan multi nasional maupun pemilik kapital. Perspektif feminis di sisi lain, menyuarakan pengalaman-pengalaman perempuan yang posisinya termarjinalisasi dalam keadaan sosial dan politik, sehingga dapat memberikan dimensi baru pemahaman dunia di semua bidang. Seperti argumen yang dikemukakan oleh feminis Sarah Brown, teori-teori feminis tentang hubungan internasional merupakan komitmen untuk memahami dunia dari perspektif yang lemah dan tertakhlukkan.
303
303
Sarah Brown, “Feminism, International Theory and International Relations of Jender Inequality” dalam Millenium: Journal of International Studies , Vol. 17, No. 3, Tahun 1988, hlm. 469.
154
Salah satu fenomena yang tidak mendapatkan kajian yang signifikan walaupun terjadi secara meluas adalah perkosaan perempuan di wilayah konflik seperti yang dibahas dalam penelitian di atas. Fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik dalam studi ilmu hubungan internasional berada dalam kajian keamanan. Analisis feminis yang peka jender akan memberi kontribusi bagi kajian keamanan dengan 2 cara yaitu (1) mengamati posisi perempuan dan bagaimana keamanan atas mereka saat ini dilanggar, serta (2) dengan melihat bagaimana filosofi patriakal di balik kekerasan terhadap perempuan terjadi dan kaitannya dengan studi keamanan.
304
Cara pertama dari kontribusi ini memperlihatkan seolah-olah feminis menuliskan seluruh cerita kemalangan perempuan dan penindasan yang diterima mereka. Namun ini adalah analisa naratif untuk memperlihatkan posisi politik perempuan yang cenderung tersubordinasi.
305
Analisa ini sering disebut sebagai
pendekatan empiris feminis. Dari pendekatan ini dapat dilihat bagaimana keamanan perempuan dapat dilanggar baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan fisik merupakan cara langsung melukai perempuan dan melanggar keamanan mereka. Perkosaan adalah salah satu tindakan kekerasan yang mayoritas dilakukan terhadap perempuan, baik di masa damai maupun konflik. Seperti yang disebutkan oleh Susan Brownmiller, melalui perkosaan perempuan berada pada kerapuhannya yang mendasar. 306 Cara kedua dari konstribusi perspektif feminis yang peka jender adalah melihat bagaimana filosofi patriarkal mendasari tindak kekerasan terhadap 304
Terriff et. all., Op. Cit ., ., hlm. 86. Gerard Lerner, The Creation of Patriarchy, (Oxford: Oxford University Press, 1986), hlm. 220. 306 Brownmiller, Op. Cit., hlm. 14. 305
155
perempuan dan kaitannya dalam studi keamanan. Perkosaan secara mendasar adalah penggunaan power laki-laki dan penunjukkan superioritasnya atas perempuan. Melalui perkosaan subjek perempuan yang memiliki kemampuan untuk memutuskan tindakannya berubah menjadi objek laki-laki. Sehingga perkosaan adalah senjata laki-laki untuk melukai perempuan dan digunakan secara sadar sebagai proses intimidasi.
307
Dalam studi keamanan, perkosaan
digunakan sebagai senjata dalam perang melawan negara lain dan melawan perempuan secara umum. 308 Sayangnya persepsi umum menyatakan bahwa perkosaan di wilayah konflik baru dianggap sebagai kajian keamanan internasional bila pelakunya adalah tentara negara lawan. Tapi apapun kewarganegaraan pelaku, perkosaan dapat dilihat sebagai tindakan kolektif yang menyatakan dominasi dan maskulinitas, memposisikan perempuan sebagai objek dan tidak memanusiakan perempuan sebagai makhluk yang berdulat atas dirinya. Melalui perkosaan perempuan dibentuk setara dengan properti yang dimiliki pihak pemenang perang. Bagi
feminis,
mengacuhkan
keadaan
dunia
dimana
kekerasan
terjenderisasi berarti mengkaji fenomena dengan cara pandang patriarkis yang seolah-olah memiliki standar objektif namun tidak melihat adanya ketimpangan power dan ketidakamanan yang meluas. Selain melalui kekerasan fisik,
ketidakamanan perempuan dapat terjadi secara tidak langsung melalui berbagai bidang kehidupan. Antara lain melalui pola perekonomian yang tidak adil. Feminis melihat adanya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin ( sexual 307
Ibid., hlm. 15. Catharine MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State , (Cambridge: Harvard University Press, 1989), hlm. 172 308
156
division of labour ) yang mengakibatkan perempuan menjadi korban dari
ketidakamanan yang terstruktur secara ekonomi. Misalnya perempuan tidak diterima dalam bidang pekerjaan tertentu baik karena alasan biologis maupun jender, dan gaji perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Model perkembangan ekonomi yang ada dan pemikiran kapitalis yang dilakukan
untuk
memaksimalkan
kekayaan,
di
sisi
lain
juga
tidak
mempertimbangkan kebutuhan dan peran perempuan dalam ekonomi dunia. Karena hanya sedikit perempuan yang berada dalam posisi utama pembuat kebijakan ekonomi dan politik maka tidak ada pendekatan yang memfokuskan pada ketidakamanan sistemik yang diderita perempuan. Bahkan pemikiran Maxis tidak mengkaji peran perempuan dalam rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi untuk menunjang keberlangsungan kehidupan. Karena itu perlu adanya penyadaran bahwa antara lingkungan privat dan publik memiliki keterkaitan yang saling menunjang. Sehingga timbul penghargaan yang sama penting bagi orangorang yang berkecimpung baik lingkungan l ingkungan publik maupun domestik. Perempuan secara umum dipandang sebagai korban alami di berbagai level kehidupan. Kebebasan mereka terbatasi secara politik dan budaya, dan melalui argumen ini, semua tindakan yang tidak memanusiakan perempuan juga merupakan tekanan terhadap mereka. Walaupun begitu level keamanan disetiap masyarakat berbeda sehingga dampaknya juga berbeda-beda bagi perempuan di dalamnya. Perempuan di negara maju dapat menaikkan isu mengenai pendidikan, lingkungan maupun ekonomi. Sementara perempuan di negara berkembang maupun dunia ketiga bisa jadi memfokuskan kajian keamanan pada keamanan
157
kesehatan, pangan dan air bersih. Namun kesamaan dari keadaan-keadaan ini adalah perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap ketidakamanan. ketidakamanan. Ketidakamanan perempuan ini tidak bisa dikaji oleh studi keamanan tradisional yang berfokus pada negara. Menurut feminis Cynthia Enloe, negara merupakan aktor yang turut menjalankan mekanisme yang terjenderisasi dalam aktivitasnya mengenai institusi keamanan.
309
Lebih lanjut Enloe mempertanyakan mempertanyakan
konsepsi keamanan nasional yang melihat ancaman dari luar negara yang dilakukan melalui pelestarian dominasi laki-laki dalam militer, polisi, dan pemerintahan. Karena posisi perempuan yang tidak terlihat, sebagai istri, pembantu rumah tangga, maupun pekerja seks komersial, maka studi keamanan tradisional tidak dapat memasukkan perempuan sebagai isu keamanan yang signifikan. Feminis secara umum mengajukan alternatifnya untuk kontribusi ilmu hubungan internasional, terutama dalam kajian keamanan. Perspektif ini memberi pandangan bahwa konsep tradisional yang memahami “perdamaian sebagai absennya perang dan keamanan dibangun dengan memaksimalkan pertahanan” merupakan terminologi yang kurang tepat karena tidak mengikutsertakan pengalaman perempuan. Feminis menekankan pada adanya kekerasan struktural yang hadir di setiap interaksi. Kekerasan struktural ini terdapat dalam segala bidang kehidupan dan menempatkan perempuan di posisi yang lebih lebih. Karena itu feminis Betty Reardon mengkonsepskan bahwa keamanan lahir dari
309
Enloe (1989), Op. Cit., hlm. 10.
158
keadilan sosial dan ekonomi yang menciptakan situasi yang lebih tahan terhadap munculnya konflik.
310
Jika hierarki dan ketidakadilan struktur tidak disadari dan didekonstruksi maka menurut feminis yang disuarakan oleh Ann Ticker, pola ketidakamanan perempuan akan terus berlanjut.
311
Analisa ini juga menunjukkan bahwa usaha
untuk menghilangkan ketidakamanan di bidang militer, ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat berhasil tanpa adanya penyadaran bahwa terdapat interaksi hierarki dalam masyarakat, termasuk interaksi jender. Setelah masalah ini disadari maka barulah pola interaksi bertingkat ini diubah melalui pemberdayaan. Dengan kata lain, penciptaan perdamaian fisik, ekonomi maupun sosial-budaya harus dibangun dengan menghapuskan hubungan superordinasi-subordinasi, sehingga keamanan sejati membutuhkan tidak hanya absennya perang, namun eliminasi hubungan sosial yang tidak adil, termasuk relasi jender.
312
Melihat bahwa keadaan dunia sekarang dalam keadaan tidak aman, karena itu kajian hubungan internasional, ilmu yang menganalisa ketidakamanan internasional dan memberikan anjuran untuk mengatasinya, harus direvisi. Caranya
adalah
mengkonsepkan
ulang
terminologi
keamanan
yang
multidimensional dan multilevel dengan mengikutsertakan pengalaman laki-laki dan perempuan secara seimbang. Perspektif feminis melihat bahwa dikotomi antar bidang justru akan mengaburkan pemahaman akan konflik yang sebenarnya
310
Betty Readon, “Feminist Concept of Peace and Security” dalam Paul Smoker, Ruth Davies dan B. Munske (eds.), A Reader in Peace Studies , (Oxford: Pergamon Press, 1990), hlm. 138. 311 J. Ann Tickner, “Re-visioning Security” dalam Ken Booth dan Steve Smith (eds.), International Relations Theory Today, (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1995), hlm. 175-195. 312 Tickner (1992), Op. Cit ., ., hlm. 128.
159
berlangsung, tidak hanya di level negara tapi juga di dalam dan di luar negara. Dengan menekankan adanya hubungan kekerasan di semua level kehidupan maka kajian internasional yang peka jender akan mampu menganalisa hubungan superordinasi-subordinasi superordinasi-subordin asi dan mencari langkah-langkah untuk menghapuskannya. menghapuskannya. Feminis Peggy McIntosh dalam bukunya yang berjudul Interactive Phases of Curricular Re-Vision: A Feminist Perspective
313
menjabarkan 5 fase masuknya
jender dalam kajian ilmu. Walaupun tidak secara spesifik menjabarkan tentang suatu bidang ilmu tertentu, pemikiran McIntosh dapat diaplikasikan untuk kajian ilmu hubungan internasional. Fase pertama adalah keadaan dunia yang dipresepsikan tanpa perempuan dan analisanya terbatas pada pemilik power pada posisi yang tinggi misalnya interaksi pemimpin negara-negara besar maupun pengusaha-pengusaha besar dunia. Fase kedua mulai menghadirkan kesadaran bahwa perempuan tidak masuk dalam kajian ilmu. Beberapa perempuan kemudian naik ke dalam kajian baik sebagai objek kajian maupun pengkaji. Namun keadaan ini tidak memfokuskan pada pengalaman perempuan, tapi lebih menekankan bahwa jika perempuan ingin masuk ke dalam kajian ilmu mereka harus bertindak seperti pria di wilayah publik. Fase ketiga telah melihat absennya perempuan dan menjadikan hal ini sebagai masalah karena kurikulum politik secara implisit mengkonstruksikan
ilmu
pengetahuan
tanpa
memasukkan
pengalaman
perempuan. Pada tahap ini perempuan lebih dilihat sebagai korban. Fase keempat mulai mengkaji perempuan sebagai sebagai manusia yang utuh. Dimana pengalaman dan peran perempuan turut membentuk dunia walaupun kontribusi 313
Peggy MacIntosh, Interactive Phases of Curricular Re-Vision: A Feminist Perspective, (Massachusets: Wellesley College Center for Research on Women: 1983).
160
yang dilakukan mereka belum disadari sepenuhnya. Fase kelima merupakan tingkatan akhir dari pemikiran McIntosh yang menunjukkan bahwa subjek yang mempengaruhi kajian ilmu telah mengakomodasi semua individu secara adil tanpa meninggalkan suku, ras, budaya, kelas dan jender tertentu. Studi ilmu hubungan internasional yang terjadi sekarang menurut penulis telah memasuki fase kedua dimana absennya perempuan dari kajian ilmu telah disadari. Selain itu telah hadir pula perempuan-perempuan yang turut serta dalam praktek hubungan internasional serta kajiannya, yang dianggap mulai masuk ke ruang publik. Namun belum ada penekanan untuk memasukkan pengalaman perempuan secara keseluruhan sebagai bagian penting yang membentuk interaksi secara global dan belum timbul penghargaan terhadap peran domestik. domestik. Penelitian ini merupakan upaya untuk menaikkan kajian ilmu hubungan internasional ke fase ketiga yaitu mengangkat absennya perempuan sebagai masalah, terutama dalam pembangunan keamanan individu perempuan tersebut. Menurut Terry Terriff, Stuart Croft, Lucy James dan Patrick M. Morgan, perspektif feminis memiliki dua prinsip utama dalam mengkaji keamanan internasional yaitu inklusivitas dan holisme.
314
Inklusivitas berarti perlindungan
dan tujuan keamanan yang tidak diberikan hanya pada sebagian masyarakat saja, namun secara keluruhan dan meliputi semua bidang, termasuk perempuan. Holisme merupakan pendekatan yang menyeluruh dan dilakukan di semua level dan melihat semua elemen yang kemudian dikaitkan dengan konsepsi dasar keamanan manusia, tanpa meninggalkan pengalaman perempuan.
314
Readon, Op. Cit., hlm. 144-150.
161
Dari dua prinsip utama feminis dalam mengkaji keamanan di atas, akan timbul pertanyaan, “Bila feminis melindungi secara inklusif dan holisme, mengapa sepertinya feminis memfokuskan pada perempuan saja? Kalau begitu apakah yang membuat keadaan tidak aman adalah laki-laki?”
315
Jawabannya
adalah dalam terminologi feminis yang mengkaji keamanan, ancaman datang tidak berasal dari laki-laki secara kelompok. Ancaman berasal dari dinamika power dan struktur yang didasarkan atas kekerasan dan ketidaksamaan yang
dipahami feminis dibentuk secara intrinsik melalui jender. Sementara yang diamankan adalah individu manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan hubungan di antaranya yang membentuk negara serta interaksinya di dunia. Keamanan diciptakan dengan mengintegrasikan wilayah publik dan privat serta adanya penyadaran akan peran-peran laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial tanpa paksaan dan disertai penghormatan satu sama lain. Hal-hal inilah yang membuat perspektif feminis melihat keamanan secara berbeda dengan perspektif lain dan mampu memberi kontribusi terhadap kajian hubungan internasional.
315
Terriff et. all., Op. Cit ., ., hlm. 97-98.
162
BAB V PENUTUP
Rape is not an accident of war, or an incidental adjunct to armed conflict. Its widespread use in times of conflict reflects the unique terror it holds for women, the unique power it gives the rapist over his victims, and the unique contempt it displays for it victims. The use of rape in conflict reflects the inequalities women face in their everyday lives in peacetime. -Amnesty International-
316
We also wanted to know why it appeared so easy for the discipline (of International Relations) to ignore women and issues and practices traditionally associated with women. -Marysia Zalewski-
317
V.1. Kesimpulan
Studi hubungan internasional merupakan bidang ilmu yang dianggap kurang peka terhadap masalah-masalah perempuan. Walaupun telah ada isu-isu perempuan yang berusaha dipecahkan melalui kerangka studi HI namun bidang studi ini belum mampu mengakomodasi seluruh fenomena internasional kedalam kajiannya. Salah satu dari fenomena internasional yang terjadi secara luas (widespread ) dan merupakan bagian signifikan dari setiap perang yang ada di dunia adalah perkosaan perempuan di wilayah konflik. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengajukan tiga pertanyaan penelitian yang berusaha dicari solusinya. Pertanyaan pertama yaitu “Mengapa perspektif utama hubungan internasional yang ada tidak mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik?” Pertanyaan kedua “Bagaimana perspektif feminis mengkaji fenomena 316
Amnesty International, “Rape In War” diakses dari http://www.womenforwomen.org/rarrape.html pada tanggal 18 Januari 2006 pukul 10.05 WIB. 317 Marysia Zalewski, “Feminist in International Relations: What Impact on the Discipline?” dalam Marianne Braig dan Sonja Wolte (eds.), Common Ground or Mutual Exclusion? Women Movements and International Relations , (New York: Palgrave, 2002), hlm. 26.
163
perkosaan perempuan di wilayah konflik?” Dan pertanyaan ketiga yaitu “Bagaimana kontribusi perspektif feminis dalam kajian ilmu hubungan internasional?” Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan di atas, penulis menggunakan instrumen pengalaman-pengalaman perempuan yang menjadi korban perkosaan di wilayah konflik. Dari pengalaman-pengalaman tersebut dicari
karakteristik-karakteristik
yang
menjabarkan
mengenai
fenomena
perkosaan perempuan di wilayah konflik. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:
▬ Terjadi terhadap perempuan sehingga merupakan kajian jender ▬ Mengkaji pengalaman perempuan yang dialami secara kolektif di masa konflik
▬ Melihat adanya hubungan power yang tidak imbang antara perempuan dan laki-laki baik di masa damai maupun di masa konflik
▬ Perempuan berada dalam posisi tidak aman karena hubungan power yang tidak imbang tersebut
▬ Perkosaan perempuan terjadi meluas saat berlangsungnya konflik ▬ Perkosaan perempuan di wilayah konflik perlu ditangani secara serius menggunakan hukum internasional
▬ Perkosaan perempuan memiliki fungsi dalam konflik Karakteristik-karakteristik dari fenomena perkosaan di wilayah konflik ini digunakan sebagai instrumen yang menganalisa perspektif-perspektif utama studi hubungan internasional yaitu perspektif realis, liberalis dan globalis. Instrumen tersebut digunakan untuk melihat apakah perspektif-perspektif di atas dapat mengakomodasi fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik ke dalam
164
kajian studinya. Karena setiap perspektif memiliki cara pandang yang berbedabeda dalam menganalisa suatu masalah maka sebelumnnya setiap perspektif dijabarkan fokus kajiannya. Fokus kajian perspektif realis adalah:
▬ Fokus terhadap negara sebagai aktor utama dalam HI yang rasional ▬ Negara mengatur manusia ▬ Terdapat hubungan power antar negara ▬ Negara memaksimalkan tindakannya untuk meraih kepentingan nasional
▬ Tidak ada kekuasaan yang mengatur kedaulatan negara karena keadaan dunia yang anarkis
▬ Konflik merupakan keadaan natural dunia sehingga patut dikaji ▬ Negara berada dalam posisi tidak aman terhadap ancaman negara lain
Fokus kajian perspektif liberalis adalah:
▬ Setiap aktor sama penting dalam interaksi internasional ▬ Terdapat banyak isu dalam kajian hubungan internasional ▬ Ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar ▬ Negara mengatur hukum di wilayahnya ▬ Pentingnya partisipasi individu dalam politik ▬ Individu berada dalam posisi tidak aman terhadap tekanan negara ▬ Percaya bahwa hukum internasional dapat berlaku Fokus kajian perspektif globalis adalah:
▬ Ekonomi mempengaruhi bidang sosial-politik-hukum secara internasional
▬ Aktor utama adalah pemilik kapital ▬ Setiap interaksi di dunia memiliki struktur ▬ Terdapat mekanisme dominasi pihak miskin oleh pihak kaya
165
▬ Pihak miskin berada dalam posisi tidak aman terhadap eksploitasi pihak kaya
▬ Kapitalisme
akan
mencapai
titik
jenuh
sehingga
untuk
mencegahnya mencegahnya diperlukan ekspansi kapital
▬ Struktur kelas dapat dihilangkan melalui revolusi di bidang sosialekonomi-hukum
Dari analisa matriks yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa alasan mengapa perspektif-perspektif utama hubungan internasional, yaitu realis; liberalis dan globalis tidak mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik adalah karena perspektif utama tersebut tidak mampu mengakomodir fenomena itu sebagai bagian dari kajiannya. Di bawah ini adalah alasan-alasan yang menjawab pertanyaan penelitian pertama mengapa fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik tidak dapat dikaji menggunakan perspektif utama hubungan internasional yang ada: Perspektif realis tidak dapat mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik karena fokusnya hanya pada negara dan tidak melihat pengalaman individu dalam negara. Realis melihat bahwa perkosaan adalah isu antar individu bukan dalam tataran kajian hubungan internasional (isu privat dan bukan publik). Perspektif ini juga hanya melihat adanya hubungan power antar negara namun tidak dapat mengamati adanya hubungan power antara laki-laki dan perempuan. Realis memandang konflik sebagai bentuk hubungan antar negara tanpa melihat dampaknya pada individu yang terlibat sehingga perkosaan di wilayah konflik dianggap bagian tak signifikan dan tidak memiliki fungsi dalam konflik. Karena menurut realis dalam interaksi hubungan internasional di dunia,
166
negaralah yang dianggap berada dalam posisi tidak aman terhadap negara lain, tidak spesifik membahas mengenai posisi perempuan dalam interaksi tersebut. Perspektif ini juga tidak ti dak mempercayai bahwa hukum internasional dapat diberlaku maka realis juga tidak melihat pentingnya kasus perkosaan untuk ditangani oleh hukum tersebut. Sementara itu perspektif liberalis tidak dapat mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik karena fokusnya lebih kepada membahas isu-isu ekonomi, politik dan hukum sehingga kurang dapat mengkaji fenomena konflik dan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kurangnya kajian konflik membuat liberalis tidak mampu melihat fungsi perkosaan perempuan di wilayah konflik. Perspektif ini juga tidak melihat adanya pengaruh power yang membentuk hubungan internasional sehingga tidak dapat melihat adanya hubungan power antara laki-laki dan perempuan. Walaupun liberalis mampu mengakomodasi kajian jender namun tidak menyeluruh karena fokusnya hanya pada kebutuhan persamaan hak, tidak mengakomodasi posisi perempuan yang tidak aman secara inheren. Perspektif globalis di sisi lain, tidak dapat mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik karena fokus utamanya pada kajian ekonomi dan tidak mengkaji keadaan di saat konflik sehingga tidak mampu melihat fungsi perkosaan dalam konflik. Objek kajian globalis adalah kelompok-kelompok ekonomi yang perilakunya terpola, bukan pada keadaan individu, termasuk perempuan. Globalis tidak mengkaji jender secara spesifik karena hanya melihat dari segi ekonomi sehingga tidak mampu memahami ketidakamanan yang dialami
167
perempuan lebih dari masalah ekonomi semata. Menurut globalis, hukum dapat netral tanpa dipengaruhi kepemilikan kapital sehingga hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di dunia, termasuk perkosaan perempuan di wilayah konflik. Alasan
mengapa
perspektif
realis,
liberalis
dan
globalis
dalam
mengakomodasi fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik sebagai bagian dari studi HI adalah karena ketidakmampuan ketidakmampuan perspektif utama HI yang ada membuktikan hipotesis kerja yang dicantumkan di awal penelitian. Oleh karena itu untuk dapat mengakomodir fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik diperlukan alat analisis yang peka terhadap jender dan mampu memasukkan pengalaman perempuan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengkaji suatu fenomena. Perspektif yang diajukan untuk menganalisa fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik adalah perspektif feminis. Perspektif ini mengkaji masalah jender yang turut membentuk tata interaksi seluruh hubungan di dunia. Feminis mengkaji pengalaman individu perempuan karena feminis percaya bahwa terdapat hubungan hierarkis antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh kepemilikan power yang tidak imbang. Dimana perempuan memiliki power yang lebih sedikit melalui bentukan sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan sehingga mereka kurang berdaya dalam melakukan pilihan. Oleh karena itu maka perempuan rentan terhadap penindasan di segala bidang baik di masa perang maupun damai.
168
Feminis yang secara spesifik mengkaji tentang perkosaan perempuan adalah Cynthia Enloe dan Susan Brownmiller. Keduanya menyatakan bahwa perkosaan adalah suatu tindakan kekerasan yang mayoritas ditujukan terhadap perempuan sebagai aksi tradisional pemaksaan power . Menurut pendapat keduanya, perkosaan perempuan terjadi di masa damai dan konflik. Namun karena menjalankan fungsi tertentu, antara lain sebagai alat teror dan pampasan perang dari tubuh perempuan yang merupakan medan perang simbolik, maka perkosaan di wilayah konflik tidak terjadi secara acak namun mengikuti suatu pola internasional maskulinisasi laki-laki dan feminisasi perempuan. Oleh karena itu maka diperlukan penanganan serius atas kasus perkosaan perempuan melalui hukum nasional dan internasional serta tata sosial masyarakat secara global. Sehingga jika dirangkum, fokus kajian perspektif feminis adalah:
▬ Merupakan kajian yang peka jender ▬ Mengikutsertakan
pengalaman
perempuan
yang
posisinya
tersubordinasi
▬ Perempuan memiliki power yang lebih sedikit daripada laki-laki ▬ Perempuan berada dalam posisi yang tidak aman terhadap penindasan di segala bidang
▬ Penindasan perempuan terjadi di masa damai maupun perang ▬ Fenomena perkosaan perempuan perlu ditangani secara serius melalui hukum dan tata sosial masyarakat secara global
▬ Fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik menjalankan fungsi tersendiri dalam perang
Dari analisa matriks yang dilakukan penulis ditemukan terlihat bahwa perspektif feminis mampu mengakomodir fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik dan mengangkatnya sebagai bagian dari kajian hubungan
169
internasional dengan cara pandangnya terhadap isu. Hal ini menjawab pertanyaan permasalahan kedua mengenai bagaimana perspektif feminis mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik. Kontribusi perspektif feminis dalam kajian HI secara umum terletak pada upayanya dalam mengajukan alternatif cara pandang, khususnya dalam kajian keamanan. Perspektif ini memberi pandangan bahwa konsep tradisional yang menyatakan perdamaian adalah absennya perang dan keamanan dibangun dengan memaksimalkan pertahanan, merupakan terminologi yang tidak tepat karena tidak mengikutsertakan pengalaman perempuan. Feminis menekankan pada adanya kekerasan struktural yang hadir dalam setiap interaksi namun tidak terlihat oleh kajian HI yang malestream sehingga tidak dimasukkan ke dalam terminologi keamanan. Kekerasan struktural ini terdapat dalam segala bidang kehidupan dan menempatkan perempuan di posisi yang lebih lemah. Perempuan memiliki power lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki dan dikondisikan terus-menerus seperti itu jika kekerasan struktural tidak disadari dan diubah. Oleh karena dalam penjabaran dijelaskan bahwa perspektif-perspektif utama kajian HI cenderung malestream sehingga dibutuhkan perspektif yang lebih peka jender dalam mengkaji isu-isu internasional, yaitu perspektif feminis. Dan dalam penjabarannya terlihat bagaimana perspektif ini mampu mengkaji fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik serta memberi kontribusi terhadap kajian HI secara lebih luas. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesa penelitian yang dituliskan di awal penelitian terbukti.
170
V.2. Saran
Diperlukan upaya-upaya lebih lanjut untuk mengadvokasi isu perempuan dalam studi hubungan internasional tidak hanya dalam bidang keamanan, namun juga politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu penulis menyarankan 3 agenda utama dalam melakukan advokasi agar suara perempuan dapat turut diikutsertakan dalam kajian ilmu HI. Yaitu:
Menimbulkan kesadaran bahwa terdapat ketidakadilan jender yang tidak
mengikutsertakan
pengalaman-pengalaman
perempuan
sebagai pelaku interaksi intenasional.
Melakukan dekonstruksi pemahaman mengenai signifikansi isu. Secara
spesifik
dekonstruksi
pemikiran
mainstream
dan
malestream yang ada dalam kajian hubungan internasional harus
dilakukan agar mampu mengikutsertakan isu dan pemikiran perempuan yang selama ini terpinggirkan.
Melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan adalah memberi daya kepada orang-orang yang selama ini tidak memilikinya untuk mampu menentukan dan menjalankan pilihan, menyuarakan pendapat serta memberdayakan orang lain ( give power to ). empower ).
Jika dibawa kedalam kajian hubungan internasional khususnya keamanan, penciptaan perdamaian fisik, ekonomi maupun sosial-budaya harus dibangun dengan menghapuskan hubungan superordinasi-subordinasi, sehingga keamanan
171
sejati membutuhkan tidak hanya absennya perang, namun eliminasi hubungan sosial yang tidak adil, termasuk relasi jender. Konsepsi keamanan yang ada selama ini kurang tepat karena tidak mengikutsertakan pengalaman perempuan harus direvisi. Hal tersebut dilakukan dengan mengkonsepkan ulang terminologi keamanan yang multidimensional dan multilevel dengan mengikutsertakan pengalaman laki-laki dan perempuan secara seimbang. Kajian-kajian hubungan internasional harus dapat menghilangkan dikotomi publik-privat yang justru akan mengaburkan pemahaman dari konflik yang sebenarnya berlangsung, tidak hanya di level negara tapi juga di dalam dan di luar negara. Dengan menekankan adanya hubungan kekerasan di semua level kehidupan maka kajian internasional yang peka jender akan mampu menganalisa hubungan
superordinasi-subordinasi
dan
mencari
langkah-langkah
untuk
menghapuskannya menghapuskannya melalui pemberdayaan. pemberdayaan. Sebagai penutup dari bab ini, penulis akan memberi saran-saran usaha penyadaran, dekonstruksi dan pemberdayaan yang diterapkan ke dalam isu perkosaan perempuan di wilayah konflik. Untuk dapat menangani fenomena internasional perkosaan perempuan maka langkah-langkah pragmatis yang perlu dilakukan adalah: 1. Memberikan penyadaran bahwa perkosaan perempuan adalah suatu fenomena yang terjadi luas di seluruh konflik di dunia melalui tulisantulisan baik di media massa, jurnal hubungan internasional maupun dalam kurikulum pengajaran isu-isu keamanan populer
172
2. Memberikan penyadaran bahwa perkosaan perempuan merupakan fenomena yang tidak terjadi secara acak melainkan menjalankan fungsi tertentu di dalam konflik sehingga harus ditangani secara serius menggunakan hukum internasional tanpa memandang dari sisi jumlah korban, namun sebagai kejahatan yang menargetkan perempuan secara spesifik 3. Tindakan penyadaran dilakukan melalui advokasi isu baik secara perorangan melalui tulisannya di media massa maupun buku; berkelompok melalui pengajuan petisi untuk menaikkan isu penanganan perkosaan di tingkat kebijakan negara maupun supranegara; dan secara organisasi melalui tindakan organisasi-organisasi perempuan dalam menyoroti fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik yang membawanya ke tataran internasional. Tindakan penyadaran tidak terbatas pada hal-hal tersebut namun dapat dikembangkan lebih luas lagi 4. Melakukan dekonstruksi isu dengan memasukkan fenomena perkosaan perempuan di wilayah konflik sebagai salah satu kajian keamanan melalui kurikulum pengajaran isu-isu hubungan internasional, tulisan di dalam jurnal maupun terbitan buku-buku ilmiah 5. Melakukan dekonstruksi isu untuk memperlihatkan bahwa fenomena perkosaan perempuan bukanlah kejahatan seksual yang berlangsung di wilayah privat namuan perkosaan perempuan merupakan kejahatan kekerasan menargetkan jender tertentu secara khusus dan merupakan pola yang mendasari kekerasan perempuan di wilayah konflik. Penyadaran ini
173
harus dilakukan baik di masa damai maupun perang, dengan pemerintahan negara dan organisasi internasional melalui pelaksanaan hukum secara tegas 6. Melakukan pemberdayaan perempuan dalam segi pemberian pendidikan, penghapusan stereotipe perempuan, pemberian akses terhadap pekerjaan, ilmu pengetahuan dan keamanan. Pemberdayaan perempuan ini akan secara langsung membuat perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk menyadari haknya dan meminta posisinya lebih dihargai secara sosial, politik, ekonomi, hukum, keamanan dan pemerintahan 7. Melakukan pemberdayaan dan penguatan bagi perempuan korban perkosaan baik yang terjadi di masa damai maupun konflik agar dapat lepas dari trauma yang dideritanya. Sebab perempuan-perempuan ini kemudian mampu memberikan pemberdayaan dan penguatan terhadap perempuan-perempuan lainnya, baik sebagai panutan ( roles) maupun sebagai aktivis yang mampu turun ke lapangan l apangan 8. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan secara perorangan melalui pendekatan dan pemberdayaan personal, serta tulisan-tulisan; sekelompok orang
melalui
pemberian
bantuan
kolektif;
organisasi
melalui
kebijakannya untuk melakukan pendidikan, pemberdayaan dan advokasi baik di tingkat lokal wilayah, nasional maupun internasional; dan negara melalui
kebijakannya
yang
lebih
memperhatikan
perempuan
(mainstreaming gender )
174
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Aafjes, Astrid. 1998. Gender Based Violence: The Hidden War Crime . (Washington DC: Women, Law & International). Amnesty International. 1995. Human Rights are Women’s Rights . (London: AI). Amnesty International. 2004. Rwanda: Marked for Death, Rape Survivors Living with HIV/AIDS in Rwanda. (London: AI). Amnesty Internastional. 2004. Sudan Darfur: Rape as a Weapon of War, Sexual Violence and Its Consequences Consequences . (London: AI). Balaam, David N. dan Michael Veseth. 1996. Introduction to International Political Economy. (New Jersey: Prentice Hall). Bassiouni, Cherif dan Marcia McCormick. 1996. Sexual Violence: An Invinsible Weapon of War in Yugoslavia. (Geneva: International Human Rights Law Institute). Beauvoir, Simone de. 1952. The Second Sex . (New York: Knopf Publishing). Benjamin, Judy dan Lynn Murchison. 2002. Gender Based Violence: Care & Protection of Children in Emergencies, A Field Guide. (Liberia: Save the Children). Booth, Ken dan Steve Smith (eds.). ( eds.). 1995. International Relations Theory Today . (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press). Braig, Marianne dan Sonja Wolte (eds.). 2002. Common Ground or Mutual Exclusion? Women Movements and International Relations . (New York: Palgrave). Brownmiller, Susan. 1975. Against Our Will: Men, Women and Rape . (New York: Pinguin Books). Carr, Edward Hallett. 1962. The Twenty Years Crisis, 1919-1939. (London: Macmillan and Co.). Clausewitz, Carl von. 1976. On War . (New Jersey: Princeton University Press). Coser, Lewis A. 1956. The Function of Social Conflict , (New York: Free Press). Dougherty, James E. dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr. 1996. Contending Theories of
175
International Relations: A Comprehensive Comprehensive Survey, 4 Longman).
th
Edition. (New York:
Elhstain, Jean Bethke. 1981. Public Man, Private Woman: Women in Social and Political Thought . (Princeton: Princeton University Press) Elhstain, Jean Bethke. 1987. Women and War . (New York: Basic Books). Enloe, Cynthia. 1989. Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Relations . (London: Pandora Press) Enloe, Cynthia. 1993. The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War . (Berkeley: University of California Press). Engels, Friedich. 1972. The Origins of Family, Private Property and the t he State . (London: Lawrence & Wishart). Eatwell, John, Murray Milgate dan Peter Newman (eds.). 1989. The New Palgrave: Invisible Hand . (New York: W.W. Norton). Giller, Jane E., et all. 1991. Uganda: War, Women and Rape . (London: Lancet). Hassan, Mohamed Jahwar, Stephen Leong dan Vincent Lim (eds.). 2002. Asia st Pacific Security Challenges and Opportunities in the 21 Century. (Malaysia: ISIS). Heroepoetri, Arimbi dan R. Valentina. 2004. Percakapan Tentang Feminis VS Neoliberalisme. (Jakarta: Debtwatch Indonesia). Hobbes, Thomas. 1974. Leviathan. (New York: Collier Macmillan). th
Holsti , K.J. 1992. International Politics: A Framework for Analysis, 6 Edition. (New Jersey: Prentice-Hall,). Human Rights Watch. 1999. Leave No One to Tell Story: Genoside in Rwanda . (New York: Human Rights Watch). Human Rights Watch. 2004. Struggling to Survive: Barriers to Justice for Rape Victims in Rwanda. (New York: Human Rights Watch). Humm, Maggie. Terjemahan Mundi Rahayu. 2002. Ensiklopedia Feminis . (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru). Social-Psychological Kelman, Herbert C. (ed.). 1965. International Behavior: A Social-Psychological Analysis. (New York: Holt, Reinhart and Winston).
176
Kuhn, Thomas. 1996. Structure of Scientific Revolutions. (Chicago: University of Chicago Press). Light, Margot dan John Groom (eds.). 1985. International Relations: A Handbook of Current Theory, (London: Pinter). Locke, John, et. all. 1962. Social Contract . (London: Oxford University Press). Lowi, Theodore J. 1969. The End of Liberalism: Ideology, Policy, and the Crisis of Public Authority. (New York: Norton). Machiavelli, Niccolo. 1940. The Prince and the Discourses . (New York: Random House). MacKinnon, Catharine. 1989. Toward a Feminist Theory of the State . (Cambrige: Harvard University Press). MacIntosh, Peggy. 1983. Interactive Phases of Curricular Re-Vision: A Feminist Perspective. (Massachusets: Wellesley College Center for Research on Women). McClintock, Michael. 1985. The American Connection . (London: Zed Books). Meintjes, S., A. Pillay dan M. Turshen. 2001. The Aftermath: Women in PostConflict Transformation. (London: Zed Books). Mies, Maria. 1986. Patriarchy and Accumulation on a World Scale . (London: Zed Books). Mladjenovic, Lepa dan Donna M. Hughes. 1999. Frontline Feminisms. (London: Garland Press). Moser, Caroline dan Fiona Clark (eds.). 2001. Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed Conflict and Political Violence . (London: Zed Books). Morgenthau, Hans. 1966. Politics Among Nations: The Struggle of Power and th Peace, 4 ed.. (New York: Alfred A. Knopf). Nieburg, H. L. 1969. Political Violence, (New York: St. Martin Press). Nye, Joseph S. Jr. 1997. Understanding International Conflicts: An Introduction nd to Theory and History, 2 Edition. (New York: Longman). Papp, Daniel S. 1997. Contemporary International Relations: Frameworks for th Understanding, 5 Edition. (Boston: Allyn and Bacon).
177
Peters, Julie dan Andrea Wollper (eds.). 1995. Women’s Rights, Human Rights. (New York: Routledge). Peterson, V. Spike dan Anne Sisson Runyan. 2000. Global Gender Issues . (Colorado: Westview Press). Reiss, Hans (ed.). 1991. Immanuel Kant: Political Writings. (Cambridge: Cambridge University Press). Ricardo, David. 1971. The Principles of Political Economy and Taxation . (Harmondsworth: Penguin Books). Sasson, Jean P. 1991. The Rape of Kuwait: The True Story of Iraqi Atrocities Against Civilian Population . (London: Knightsbridge Pub. Co). Seifert, Ruth. 1992. War and Rape: A Preliminary Analysis . (Prague: Women’s International League for Peace and Freedom). Shute, Stephen dan Susan Hurley. 1993. On Human Right: The Oxford Amnesty Lectures. (Oxford: Oxford University Press). Sivard, Robert L. 1991. World Military and Social Expenditures 1991, 14 edition. (Washington D.C.: World Priorities Inc.).
th
Smith, Adam. 1910. An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nations . (London: JM. Dent). Smoker, Paul, Ruth Davies dan B. Munske (eds.). 1990. A Reader in Peace Studies, (Oxford: Pergamon Press). Stanford, Victoria. 2003. Buried Secret: Truth and Human Rights in Guatemala . (New York: Palgrave Macmillan). Steans, Jill. 1998. Gender and International Relations: An Introduction . (Cambridge: Polity Press). Steans, Jill dan Lloyd Pettiford. 2001. International Relations: Perspectives and Themes. (England: Longman). Stiglmayer, Alexandra (ed.). 1994. Mass Rape: The War Against Women in Bosnia-Herzegovina. (London: University of Nebraska Press). Subono, Nur Iman (ed.). 2000. Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan . (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan). Sylvester, Christine. 2002. Feminist International Relations: An Unfinished
178
Journey. (Cambridge: Cambridge Studies in International Relations).
Taryadi, Alfons. Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl R. Popper . (Jakarta: PT. Gramedia, 1989). Terriff, Terry, Stuart Croft, Lucy James dan Patrick M. Morgan. 1999. Security Studies Today. (Cambridge: Polity Press). Thucydides. 1982. History of the Peloponnesian War. (New York: Penguin Books). Tickner, J. Ann. 1992. Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security . (New York: Columbia University Press). Tomaselli, Sylvana dan Roy Porter. 1986. Rape. (London: Zed Books). Tong, Rosemarie Putnam. 1989. Feminist Thought: A Comprehensive Introduction, (London: Unwin Hyman). Tuchman, Barbara. 1972. The Guns of August . (New York: Dell). Twagiramariya, Clotilde dan Meredith Turshen (eds.). 1998. What Women Do in Wartime: Gender and Conflict in Africa, (New York: Zed Books). United Nations High Commissioner for Refugees. 1986. Services for Vietnamese Refugees Who Have Suffered from Violence at Sea: An Evaluation of the Project in Thailand and Malaysia . (Genewa: UNHCR). United Nations. 2001. Beijing Declaration and Platform for Action with the Beijing+5 Political Declaration and Outcome Document . (New York: Department of Public Information United Nations). United Nations. 2005. Women & Elections: Guide to Promoting the Participation of Women in Elections. (New York: United Nations Department of Public Information). United Nations General Assembly. 2001. Review of Reports, Studies and Other Documentation for the Preparatory Committee and the World Conference . (New York: Department of Public Information United Nations). United Nations High Commissioner for Human Rights. 2005. Access to Justice for Victims of Sexual Violence . (New York: Department of Public Information United Nations). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1999. School for Rape: Perkosaan
179
Sistematis di Burma. (Jakarta: YLBHI). Yentriyani, Andy. 2004. Politik Perdagangan Perempuan , (Yogyakarta: Galang Press).
Vasquez, John (ed.). 1990. Classics of International Relations, 2 Jersey: Prentice Hall).
nd
Edition. (New
Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. 1993. International Relations Theory: nd Realism, Pluralism, Globalism, 2 Edition. (New York: Macmillan). Waltz, Kenneth. 1979. Theory of International Politics , (Reading, MA: AddisonWesley). Winters, Rebecca. 1999. Buibere: The Voice of East Timorese Women . (Darwin: East Timor International Support Center).
Artikel, Jurnal, Terbitan dan Surat Kabar “Myanmar Backgrounder: Ethnic Minority Politics”. Asia Report . No. 52. Mei 2003.
“The Military Has a Lot to Learn about Women”. New York Times . 1 Agustus 1992. “Report on the Situation of Human Rights in the Territory Terri tory of the Former Yugoslavia”. Geneva, Switzerland: United Nations; 1993. United Nations document E/CN.4/1993/50. Ani Soetjipto. “Perempuan dan Politik Internasional”. I nternasional”. Artikel yang akan diterbitkan. Barbara Bedont dan Katherine Hall Martinez. “Ending Impunity for Gender Crimes under the International Criminal Court”. The Brown Journal of World Affairs. Vol. VI. Issue 65-85. Tahun 1999. Catherine Nolin Hanlon dan Finola Shankar. “Gendered Spaces Spaces of Terror and Assault: The Testimonio of Remhi and the Commission for Historical Clarification in Guatemala”. Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography. Vol. 7. No. 3. Tahun 2000. Christine Chinkin. “Rape and Sexual Abuse of Women in International Law”. Journal of International Law . Vol. 5. No. 2. Tahun 1994. Chris Hedges. “Foreign Maids in Kuwait Fleeing by the Hundreds”. New York Times. 24 Februari 1993.
180
David Mitrany. “The Functional Approach to World Organization”. International Affairs. Vol. 24. No. 3. Juli 1948. Graham T. Allison. “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis”. American Political Science Review. Vol. 63. September 1969. J. Ann Tickner. “Why Women Can’t Run the World: International Politics According to Francis Fukuyama”. International Studies Review . Vol. 1. No. 3. Tahun 1999. Jennifer Harbury. “War Crimes: Women Begin to Speak, The Rape of Indigenous Women in the 1970’s-1980’s Guatemalan Civil War”. Cerigua Weekly Briefs. No. 48. 11 Desember 1997.
John F. Burns. “A Serbian Fighter’s Trail of Brutality”. New York Times . 27 November 1992. Julie A. Hastings. “Silencing State-Sponsored Rape: In and Beyond a Transnational Guatemala Community”. Violence Against Women. Vol. 8. No. 10. Tahun 2002. Michael Doyle. “Liberalism and World Politics”. American Political Science Review. Vol. 80. No. 4. Tahun 1986. N. Yuva-Davis. “Front and Rear: The Sexual Division of Labour in the Israeli Army”. Feminist Studies. Vol. 11. No. 3. Tahun 1985. Raymond Bonner. “Report from Kuwait: A Women’s Place”. The New Yorker . 16 November 1992. Sandra Harding. “Is the Equality Opportunity Principal Democratic?”. The Philosopical Forum. Vol. 10. No. 2/4. Winter/Summer. Tahun 1978-1979. Sarah Brown. “Feminism, International Theory and International Relations of Gender Inequality”. Millenium: Journal of International Studies . Vol. 17. No. 3. Tahun 1988. Shana Swiss dan Joan A. Giller. “Rape as a Crime of War – A Medical Perspective”. Journal of the American Medical Association . 4 Agustus 1993. Vol. 270. No. 5. Sian Powell. “ East Timor’s Children of the Enemy ”. The Weekend Australian . Edisi 1. 10 Maret 2001. Theotonio Dos Santos. “The Structure of Dependence”. American Economic Review. Vol. 60. Tahun 1970..
181
Yosef Lapid. “The Third Debate: On the Prospects of International Theory in Post-Positivist Era”. International Studies Quarterly . Vol. 33. No. 3. Tahun 1989. Website
“Darfur Conflict”. http://en.wikipedia.org/wiki/Darfur_conflict. 1 Mei 2006. 22.25 WIB. “DRC: Fighter Commit Atrocities Against Women and Also Men”. http://www.irinnews.org.. 15 Februari 2006. 18.00 WIB. http://www.irinnews.org “Eyewitness: Sierra Leone’s Rape Ordeal”. http://newswww.bbc.net.uk/1/hi/world/africa/2665103 http://newswww.bbc.net.u k/1/hi/world/africa/2665103.stm. .stm. 1 Mei 2006. 23.45 WIB. “Geneva Convention”. http://www.globaliissuesgroup.com/geneva/texts.html http://www.globaliissuesgroup.com/geneva/texts.html.. 20 November 2005. 10.15 WIB. “Indepth: Gender-Based Violence”. http://www.choike.org/nuevo_eng/informes/3982.html.. 10 Juli 2006. http://www.choike.org/nuevo_eng/informes/3982.html 18.05 WIB. “International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia”. http://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Tribunal_for_the_For mer_Yugoslavia.. 18 Januari 2006. 13.25 WIB. mer_Yugoslavia “Kosovo”. http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo http://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo.. 1 Mei 2006. 21.05 WIB. “Liberia: War Leaves No Respect for Age in Voinjama, Northren Liberia”. http://www.irinnews.org.. 15 Februari 2006. 18.05 WIB. http://www.irinnews.org “Myanmar: Imprisonment of Two Rape Victims”. http://www.omct.org/base.cfm?cfid=1433037 http://www.omct.org/base.cfm ?cfid=1433037&cftoken=91039 &cftoken=910393&page=art 3&page=art icle&consol=close&rows=3&num= icle&consol=close &rows=3&num=4813&kwrd=EQL 4813&kwrd=EQL.. 1 Mei 2006. 23.05 WIB. “Nanking Massacre”. http://en.wikipedia.org/wiki/Nanking_Massacre http://en.wikipedia.org/wiki/Nanking_Massacre.. 12 April 2006. 23.05 WIB. “Rape”. http://en.wikipedia.org/wiki/Rape http://en.wikipedia.org/wiki/Rape.. 12 April 2006. 09.15 WIB. “Sierra Leone: Getting Away with Murder, Mutilation, Rape, New Testimony from Sierra Leone”. http://www.hrw.org/reports/1999/sierra/ . 1 Mei 2006. 22.15 WIB.
182
“Sexual Violence within the Sierra Leone Conflict”. http://www.hrw.org/backgrounder/africa/sl-bck0226 http://www.hrw.org/backgro under/africa/sl-bck0226.htm. .htm. 27 Desember 2005.. 15.55 WIB. 2005 “Spotlight: Speaking Out Against Global Violence”. Vi olence”. http://www.feminist.com/violence/spot/ . 10 Juli 2006. 17.15 WIB. “Statuta ICTY Artikel 5”. http://www.un.org/icty/basic/statut/stat2000_con.htm http://www.un.org/icty/basic/statut/stat2000_con.htm.. 2 Januari 2006. 17.10 WIB. “Systematic and Widespread Rape in Conflict”. http://womenwarpeace.org http://womenwarpeace.org.. 15 Februari 2006. 17.35 WIB. “Uganda Conflict Worse than Iraq”. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3256929.stm.. 1 Mei 2006. 22.30 WIB. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3256929.stm “Women’s Lives and Bodies – Unrecognized Casualties of War”. http://news.amnesty.org/index/ENGACT770952004.. 27 Desember 2005. http://news.amnesty.org/index/ENGACT770952004 10. 15 WIB. “Women War Peace”. http://www.unifem.org/filesconfirmed/149/212_introduction.pdf . 20 November 2005. 12.10 WIB. Amnesty International. “Rape as a Weapon of War in Darfur”. http://web.amnesty.org/ . 15 Februari 2006. 15.15 WIB. Amnesty International. “Rape In War”. http://www.womenforwomen.org/rarrape.html.. 18 Januari 2006. 10.05 http://www.womenforwomen.org/rarrape.html WIB. David J. Scheffer. “Rape as a War Crime”. http://www.converge.org.nz/pma/arape.htm.. 20 November 2005. 10.05 http://www.converge.org.nz/pma/arape.htm WIB. Denise Lifton. “Northen Uganda Brutal War: Murder, Rape, Abductions and Mutilations in the Name of Ten Commandments”. http://www.worldhunger.org/articles/africa/lifton.htm. 1 Mei 2006. 22.45 WIB. Gordana Igric. “Kosovo Rape Victims Suffer Twice”. Twi ce”. http://www.motherjones.com/news/special_rep http://www.motherjones.com /news/special_reports/total_coverage/ko orts/total_coverage/kosovo/ sovo/ victims.html.. 1 Mei 2006. 21.15 WIB. victims.html Jackie Martens. “Congo Rape Victims Seek Solace”.
183
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3426273.stm. 1 Mei 2006. 23.30 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3426273.stm. WIB. Jan Goodwin. “Silence=Rape”. “Silence=Rape”. http://www.thenation.com/doc/20040308/goodwin. 1 Mei 2006. 01.05 WIB. Jennifer Herbury. “War Crimes: Women Begin to Speak, The Rape of Indigenous Women in the 1970s-1980s Guatemala Civil War”. http://www.libertadlatina.org/LatAm_Guatemala_Indigen http://www.libertadlatina.org/LatAm_G uatemala_Indigenous_Rape_In_C ous_Rape_In_Cii vil_War.htm.. 1 Mei 2006. 22.55 WIB. vil_War.htm Jillian M. Weise. “Rape as a Strategy of War: The Sexual Assault of Kosovar Albanian Women in 1999”. http://garnet.acns.fsu.edu/~whmoore/JillianWeise.pdf . 1 Mei 2006. 23.10 WIB. Joanne Mariner. “The War Crime of Rape in Darfur: The Least Condemned War Crime”. http://www.cnn.com/2004/LAW/10/27/rape.darfur/ . 18 Januari 2006. 13.15 WIB. Ruf Rebbels. “Human Rights Abuses Committed in Sierra Leone”. http://www.hrw.org/reports/1999/sierra/SIERLE99-03.htm#P7 http://www.hrw.org/reports/1999/sie rra/SIERLE99-03.htm#P787_134882 87_134882.. 1 Mei 2006. 21.30 WIB Tiare Rath. “In War-Riddled Congo, Militias Rape with Impunity”. http://www.feminist.com/news/news192.html.. 12 April 2005. 11.11 WIB. http://www.feminist.com/news/news192.html Vesna Kesic. “The Status of Rape as War Crime in International Law: Changes Introduced After War in Yugoslavia and Rwanda”. http://www.seelineproject.net/status_rape.htm.. 2 Januari 2006. 18.10 WIB. project.net/status_rape.htm Yayori Matsui. “Women and Arm Conflict: Foreign Military Bases as a Source of Violence against Women”. http://www.aworc.org/bpfa/gov/escap/vaww.html. http://www.aworc.org/bpfa/go v/escap/vaww.html. 25 Desember 2005. 10.05 WIB.
184
