sk bab 1 pokja 1

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN KECAMATAN SOA PUSKESMAS WAEPANA SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/

/

/2014

TENTANG JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI PUSKESMAS WAEPANA KEPALA PUSKESMAS WAEPANA

Menimbang :

a. bahwa pasien mempunyai hak untuk mengetahui jenis-jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Waepana; b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik di Puskesmas Waepana dan untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan

Mengingat :

1. 2. 3. 4.

jenis-jenis pelayanan klinis di PUSKESMAS WAEPANA; Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat; 5. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No

Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004, tentang kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/200, tentang

Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota.

Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Menetapkan

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA TENTANG

Kesatu

:

Kedua

tenaga yang tersedia. : Jenis-jenis pelayanan klinis di Puskesmas Waepana yang di sediakan wajib

JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI PUSKESMAS WAEPANA.

Menentukan jenis-jenis pelayanan klinis sesuai dengan kompetensi

diberitahukan kepada masyarakat sesuai permintaan dan wajib dilakukan Ketiga

oleh tenaga Kesehatan yang kompeten di bidangnya. : Semua petugas klinis yang melaksanakan pelayanan bertanggung jawab

Keempat

kepada Kepala Puskesmas Waepana. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan

perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waepana Pada tanggal 8 Juli 2014 Kepala UPTD Puskesmas Waepana

= Margareta U.Kromen= NIP:196906281989032005

diadakan

JENIS-JENIS PELAYANAN KLINIS DI PUSKESMAS WAEPANA KABUPATEN NGADA Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN Kepala Puskesmas Waepana

Nomor

: Ksr.032.1/11/WPN/

Tanggal

: 8 Juli 2014

/ 07 /2014

No Kegiatan 1. Dalam Gedung

Jenis Pelayanan 1. Pelayanan Rawat jalan Umum. 2. Pelayanan kesehatan gigi. 3. Pelayanan Laboratorium. 4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. 5. Pelayanan Keluarga Berencana. 6. Pelayanan Rujukan. 7. Pelayanan Konseling Sanitasi 8. Pelayanan Konseling PMS/KIB AIDS. 9. Pelayanan Pengobatan TB 10. Pelayanan Imunisasi 11. Pelayanan Gizi. 12. Pelayanan Rawat Inap 24 Jam. 13. Pelayanan Persalinan 24 jam. 14. Pelayanan Obat.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Luar Gedung

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Usaha Kesehatan Gigi Anak Sekolah Promosi Kesehatan. Posyandu Balita. Posyandu Lansia/Posbindu. Kegiatan kelas Balita Waepana, 8 Juli 2014

Kepala Puskesmas Waepana

= Margareta U.Kromen= NIP: 196906281989032005


/

/2014

TENTANG CARA MENDAPATKAN UMPAN BALIK MASYARAKAT TENTANG MUTU DAN KEPUASAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan di Puskesmas Waepana sangat di perlukan umpan balik dari masyarakat dan pengguna pelayanan di Puskesmas Waepana. b. bahwa untuk maksud pada butir a. diatas maka mutu dan kinerja pelayanan perlu diupayakan untuk ditingkatkan secara berkesinambungan yang dapat dilakukan melalui pertemuan bersama masyarakat yang ditetapkan melalui

Mengingat :

1. 2. 3. 4.

surat keputusan kepala puskesmas Waepana. Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No

Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004, tentang kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/200, tentang Petunjuk Teknis

Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA TENTANG CARA MENDAPATKAN UMPAN BALIK MASYARAKAT TENTANG MUTU DAN KEPUASAN

Kesatu

:

Kedua

tenaga yang tersedia. : Jenis-jenis pelayanan klinis di Puskesmas Waepana yang di sediakan wajib

Menentukan jenis-jenis pelayanan klinis sesuai dengan kompetensi

diberitahukan kepada masyarakat sesuai permintaan dan wajib dilakukan Ketiga

oleh tenaga Kesehatan yang kompeten di bidangnya. : Semua petugas klinis yang melaksanakan pelayanan bertanggung jawab

Keempat

kepada Kepala Puskesmas Waepana. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan


Ditetapkan di Waepana Pada tanggal

2014

Kepala UPTD Puskesmas Waepana


diadakan


/

/2014

TENTANG MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT

KEPALA PUSKESMAS WAEPANA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan puskesmas yang

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yg telah ditetapkan, maka diperlukan masukan dari masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat dengan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat; b. bahwa untuk maksud pada huruf a. menjalin komunikasi dengan masyarakat perlu diatur mekanisne komunikasi dengan masyarakat di PUSKESMAS

WAEPANA yang

di

tetapkan

melalui

SURAT

KEPUTUSAN Kepala Puskesmas Waepana. 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang

Mengingat :

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undangundang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/20/M.PAN/04/2006

tentang

Pedoman

Penyusunan

Standard

Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2007 tentang

Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA TENTANG

Kesatu

:

MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT.

Mengatur mekanisme menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan melalui

Kedua

:

pemberdayaan masyarakat. Mekanisme komunikasi dengan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu pelayanan publik di Puskesmas

Ketiga

Waepana. : Perlu dilakukan penyusunan Standar Prosedur Operasional untuk alur

Keempat

mekanisme menjalin komunikasi dengan masyarakat. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan

diadakan





/

/2014

TENTANG TIM MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS WAEPANA KEPALA PUSKESMAS WAEPANA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan

publik di Puskesmas Waepana dan untuk meningkatkan mutu pelayanan

puskesmas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka di pandang perlu untuk dilakukan pembentukan tim manajemen mutu. b. bahwa untuk maksud pada huruf a. standart pelayanan publik dan mutu pelayanan maka perlu dilakukan pembentukan tim manajemen mutu PUSKESMAS WAEPANA yang ditetapkan melalui surat keputusan Mengingat :

Kepala Puskesmas Waepana. 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undangundang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No

Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik; 8. Peraturan Bupati Ngada No. 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit

Pelaksanaan

Teknis

Dinas

pada

Dinas

Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA TENTANG

Kesatu

: Membentuk tim manajemen mutu puskesmas waepana dengan keanggotaan

TIM MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS WAEPANA.

sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak Kedua

terpisahkan dari surat keputusan ini. : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu surat keputusan ini mempunyai tugas yakni Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di Puskesmas Waepana

Ketiga

sesuai pedoman kerja yang telah disediakan. : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Manajemen Mutu Puskesmas Waepana bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Waepana.

Keempat

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.



TIM MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS WAEPANA KABUPATEN NGADA Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN Kepala Puskesmas Waepana

Nomor

: Ksr.032.1/11/Wpn/

Tanggal

: 8 Juli 2014

1. Pelindung Penasihat

/ 07 /2014

: Kepala UPTD Puskesmas Waepana.

2. Ketua TIM Mutu /Ketua TIM Akreditasi : Maria Ermelinda Mau,A.Md.Kep 3. Sekretaris I

: Petronela Kristina Ima, SKM

4. Sekretaris II

: Emanuel Longo Rema, SKNM

5. Koordinator Admen

: Maria Meda Goda, A.Md.Perkes

a. Bab I Ketua

: Reginardis Epyda, SKM

Anggota

: 1. Rosadalima Babo, A.Md. Kep 2. Bernadius P. Mbeu, SKM 3. Yohana Adelaida Fengi, A.Md.Keb

b. Bab II Ketua

: Maximilianus Rua Adhi, A.Md.Kep

Anggota

: 1. Frederikus S. Nggajo, A.Md.Kep

2. Kasirinus Sola, SKM 3. Yacoba Nelly Sinaulan, A.Md.Kep c. Bab III

:

Ketua

: Maria Ermelinda Mau

Anggota

: 1. Maria Florentina M. Tay, A.Md.Kep 2. Yohana Leda Soa, A.Md.Kep 3. Fransiska Kristina Mau, A.Md.Keb

6. Koordinator Upaya Puskesmas a. Bab IV dan Bab V 1) Promkes

: dr Dian Ayu,PH. : :

Ketua

: Petronela Kristina Ima, SKM

Anggota

: 1. Rosalinda Buko, A.Md.Kep 2. Maria Imakulata Meko Leo, A.Md.Keb 3. Maria Serlince Teku, A.Md.Keb

2) GIZI

:

Ketua

: Melianus Duly, A.Md.Gz

Anggota

: 1. Maria Ermelinda, A.Md.Kep 2. Yulita Eno Madut, A.Md.Keb 3. Elensiana Watu, A.Md.Keb

3) KIA

:

Ketua

: Laurentia Dede, A.Md.Keb

Anggota

: 1. Maria Wigberta A. Eda, SST 2. Maria Edo Sue, A.Md.Keb 4. Susana Sunga 5. Maria Herlina Dhagi

4) P2P

:

Ketua

: Diniarti Kristiningrum, A.Md.Kep

Anggota

: 1. Theresia Ngao Sada, A.Md.Kep 2. Oktavia Yasinta Scada, A.Md.Keb 3. Ifron Nanu Gaba, A.Md. Kep

5) Kesling

:

Ketua

: Fransiska Dhiu, A.Md.Kl

Anggota

: 1.Petrus Patrisius P. Parera, A.Md.Kl 2. Ferdinandus Bewa, A.Md.Kl

6) Laboratoium

:

Ketua

: Kristina Dobhe, A.Md.Kg

Anggota

: 1. Hirodemus Sutato Bagung, AMAK 2. Indawati M. I. Nio Gholo, A.Md

7) Upaya Kes. Gigi dan Mulut

:

Ketua

: Elisabeth Watu

Anggota

: 1. Kristina Bate, A.Md.Kg 2. Feidolin Take, SKM

8) Farmasi

:

Ketua

: Seravia Meo

Anggota

: 1. Fransiska Menge Rema, A.Md.Far 2. Emanuel Longo

b. Bab VI

:

Ketua

: P2P :Diniarti Kristinigrum.( Ketua)

Anggota

: 1. Agustinus Polu Rea, A.Md.Kep 2.Maria Nganu Nanu

Ketua

: Laurentia Dede(KIA) 1. Anjelina Sofia Hale, A.Md.Keb 2. Ursula Orcena Mau.

7. Koordinator Pelayanan Klinis a. Bab VII

: dr Dian. :

Ketua

: Maria Adelina Mawo, A.Md.Kep

Anggota

: 1. Antonia P. Edo, A.Md.Kep 2. Maria Goreti Kae, A.Md.Keb 3. Maria Susanti Neba, A.Md.Keb

b. Bab VIII

:

Ketua

: Maria Etropia Edo Lalu, A.Md. Perkes

Anggota

: 1. Kasirinus Sola, SKM 2. Fridolin Take, SKM

c. Bab IX

:

Ketua

: Ursula Orchena Mau Soa, A.Md.Keb

Anggota

: 1. Maria Ermelinda Mite Tay, A.Md.Kep

2. Maria Klementina Moi, A.Md.Kep 3. Kristina Eno, A.Md.Keb d. Rawat Inap

:

Ketua

: Maria Yasinta Moi, A.Md.Kep

Anggota

: 1. Elisabeth Eno Bhodo, A.Md.Kep 2. Lukas Lae Sego, A.Md.Kep 3. Emilianus Ola, A.Md.Kep

8.Audit Internal; a. Ketua

: Anastasia Nenu.

b.Sekretaris

: Berandinus P.Mbeu,SKM.

c.Anggota

: 1. Sofia Anjelina Wao,Amd.Keb. 2. Maria F.Pau 3. Ester Selviana Ndoen

9.Audit Keuangan a.Ketua

: : Seravia Wea.

b.Sekretaris

: Reynaldis Lempang

c. Anggota

: 1.Rosadalioma Babo 2.Agustinus Polu Rea 3. Hendrika A.Beo

Mengetahui Kepala UPTD Puskesmas Waepana

= Margareta U.Kromen= NIP: 196906281989032005 DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGADA PUSKESMAS : WAEPANA Jln Bajawa –Riung.telp:

Kode Pos:86453

================================================================== SURAT PENGANGKATAN KETUA TIM MUTU PUSKESMAS WAEPANA No: Ksr 032.1/11/WPN/

/

/2014

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini: Nama

: Margareta U.Kromen.

NIP

: 19690628

Jabatan

: Kepala UPTD Puskesmas Waepana

Terhitung Sejak Tanggal 24 Juni 2014 Mengangkat Nama

: Maria Ermelinda Mau Soa

NIP

: 198003242006042036

Jabatan

: Staf Puskesmas Waepana.

Sebagai Ketua TIM MUTU Puskesmas Waepana,yang mempunyai Tanggung jawab dan Wewenang yang akan diuraikan dalam lampiran surat keputusan ini. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Waepana, 24 Juni 2014 Kepala UPTD Puskesmas Waepana


HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN A HAK PASIEN

1

Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas Waepana.

2

Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

3

Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran/kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi.

4

Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan

5

Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

6

Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di Puskesmas (Jika Dokternya lebih dari satu orang) tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.

7

Pasien berhak atas “Privacy” dan kerahasian penyakit yang diderita termasuk datadata medisnya.

8

Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :  Penyakit yang diderita  Tindakan medik apa yang dilakukan  Kemungkinan penyulit sabagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya  Alternatif terapi lainnya  Perkiraan biaya pengobatan

9

Pasien berhak menyetujui/memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.

10 Pasien berhak menolak tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. 11 Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. 12 Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. 13 Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas. 14 Pasien berhak mengajukan usul, serta perbaikan atas perlakuan Petugas Puskesmas terhadap dirinya 15 Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual

B KEWAJIBAN PASIEN 1

Pasien dan keluargnya berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan dan tata tertib di Puskesmas.

2

Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya

3

Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter yang merawat

4

Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan Puskesmas/dokter

5

Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

KOORDINATOR PELAYANAN KLINIS, ADMINISTARSI MANAJEMEN/KA.TU DAN KOORDINATOR UPAYA PUSKESMAS A.PERSYARATAN MUTU. 1. Bertanggung jawab dalam penerapan dan pemeliharaan sistem yang berada di bawah tanggung Jawabnya secara berjenjang. 2. Memastikan untuk mengukur,memantau, dan menganalisa proses yang terkait dengan unit-unit masing-masing. 3. Melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta melakukan perbaikan terus menerus. B. PERSYARATAN DOKUMEN. 1. Menyusun dan mengendalikan SPO dan dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas yang berada di bawah tanggung jawabnya termasuk jika ada perubahan- perubahan yang perlu di lakukan. 2. Memelihara catatan Mutu Klinis maupun mutu Upaya Puskesmas dan Dokumen terkait lainnya. C.KOMITMEN MANAJEMEN Mensosialisasikan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Kinerja kepada petugas dan lintas sektor. D.KEBIJAKAN MUTU. Memeriksa,meninjau,dan memberi masukan mengenai kebijakan mutu Puskesmas kepada

kepala Puskesmas,ketua Tim Mutu dan kepada seluruh Karyawan.

E. PERENCANAAN MUTU. 1. Memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan Mutu Puskesmas. 2. Meyusun rencana manajemen Mutu Seuai dengan Batas waktu yang telah di tentukan/di sepakati dan sesuai dengan sasaran mutu kinerja. 3. Melaksanakan rencana manajemen mutu sesuai dengan batas waktu yang telah di rencanakan. 4. Memantau Pelaksanaan rencana manajemen Mutu di Unit Kerjanya masing-masing. F.WEWENANG,TANGGUNG JAWAB DAN KOMUNIKASI. 1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang telah di tetapkan. 2. Memastikan bahwa semua karyawan yang berada dibawah koordinasinya melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah di tetapkan.

G.TINJAUAN MANAJEMEN. Menindak lanjuti hasil SURAT KEPUTUSAN rapat Tinjauan manajemen. H.PENYEDIAAN SUMBER DAYA. I. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA. Memberi masukan tentang kompetensi kli nis dan tenaga non Klinis lainnya. J. PRASARANA 1. Memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala untuk mendukung pelayanan Puskesmas. 2. Memastikan sarana,Prasarana yang di gunakan di setiap unit kerja,sesuai petunjuk kerja atau sesuai SPO yang telah di tetapkan. K. LINGKUNGAN KERJA. 1. Memastikan pemeliharaan Lingkungan kerja yang baik untuk mendukung pelayanan Puskesmas. 2. Memelihara Lingkungan kerja untuk mencapai kesesuaian pelayanan. 3. Menjaga kebersihan,kerapian,dan kenyamanan lingkungan kerja di Unit kerja masingmasing. L. PENGENDALIAN SARANA PEMANTUAN DAN ALAT UKUR. a. Pengelola Barang dan koordinator terkait. Menetapkan SPO pengendalian peralatan yang di gunakan untuk pemantauan dan pengukuran Puskesmas. b. Koordinator Ruangan. 1. Memelihara dan menggunakan peralatan ukur dan pantau sesuai petunjuk yang di tetapkan. 2. Memastikan peralatan ukur dan pantau yang di gunakan dalam kondisi baik. M. PENGUKURAN,ANALISA DAN PERBAIKAN. 1.

Menetapkan

dan

memelihara

proses

pengukuran,analisa,dan

perbaikan

berkesinambungan semua kegiatan yang ada di bawah tanggung jawabnya. 2.

Memastikan proses perbaikan berkesinambungan dilaksanakan personil di bawah tanggung jawabnya.

N.PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN Menetapkan dan memelihara pengukuran dan pemantauan ;proses pelayanan yang berkwalitas dalam unit kerjanya untuk memelihara Sistem Manajemen Mutu Puskesmas.

O.ANALISA DATA. Q.PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN. 1. Melaporkan permasalahan atau pencegahan di unit kerja masing-masing sesuai SPO tindakan perbaikan dan pencegahan. 2. Melakukan peningkatan terus-menerus Sistem manajemen mutu dan kinerja di unit kerja masing-masing.

Waepana: 24 Juni 2014. Kepala UPTD Puskesmas Waepana.


PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN KECAMATAN SOA PUSKESMAS WAEPANA PERSYARATAN KOMPETENSI PETUGAS DI UNIT PELAYANAN PUSKESMAS WAEPANA UNIT PELAYANAN

KOMPETENSI PETUGAS

LOKET

1.D3 Rekam Medik

POLI UMUM

2.SI Rekam Medik. 1.Dokter Umum

JENIS-JENIS PELATIAHN YANG HARUS DIIKUTI

2.D3.Keperawatan 3.D4 Keperawatan

POLI KIA

4.S.Kep.Nurse 1.D3 Kebidanan. 2.D4 Kebidanan.

POLI GIGI

3.S1 Kebidanan 1.Dokter Gigi 2.SPRG

LABORATORIUM

3.D3 D3 analis. 1. Dokter Umum.

KLINIK MTBS

2. Perawat

KLINIK SANITASI

3. Bidan 1.D3 Sanitasi.

FARMASI

2.SI sanitasi 1.SMF

Pendekatan MTBS.

2.D3 farmasi. 3.S1 farmasi. KLINIK GIZI

4.Apoteker 1.D3 Gizi.

RAWAT INAP

2.S1 Gizi 1.Dokter Umum. 2. D3 Keperawatan. 3.D4 Keperawatn.

UNIT GAWAT DARURAT

4.S.Kep.Nurse. 1.Dokter Umum. 2.D4 Medikal Bedah. 3.D3 Keperawatan.

RUANG BERSALIN

4.S.Kep-Nurse. 1.D3 Kebidanan.

APN

2.D4 Kebidanan.

PONED

3.S1 Kebidanan.

PENANGANAN ASFIKSIA PERAWATAN BBLR

RUANG NIFAS

1.D3 Kebidanan. 2.D4 Kebidanan.

POLI KIA/KB

3.S1 Kebidanan 1.D3 Kebidanan. 2.D4 Kebidanan. 3.S1 Kebidanan

CTU

Waepana: 10 September 2014 Kepala UPTD Puskesmas Waepana


DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGADA PUSKESMAS WAEPANA. Jln Bajawa – Riung.no ......,Telp........kode Pos:86543

RENCANA KEGIATAN PROGRAM UNIT PELAYANAN DI PUSKESMAS WAEPANA PROGRAM 1.UPAYA

KEGIATAN

KESEHATAN WAJIB A.KIA/KB 1.Pelayanan dalam gedung a.Pemeriksaan ibu hamil b.Kegiatan kelas Ibu c.Pemeriksaan bayi baru lahir d.Konseling e.Pelayanan KB f.Pelayanan Persalinan g.Pelayanan Nifas. h.Pelayanan Rujukan.

JADWAL

i.Mengikuti Pertemuan dan pelatihan 2.Pelayanan Luar Gedung. a . Kunjungan Rumah Ibu hamil,nifas dan bayi. b.Kegiatan Posyandu. c.Kegiatan Penjaringan anak sekolah. d.Pelayanan Apras di TKK,Kober,PAUD. d.Pelayanan Kesehatan Lansia. e.Penyuluhan kesehatan kepada Masyarakat 3.Kegiatan Administrasi a.Mengisi Kohort dan register. b.Membuat laporan Bulanan,Triwulan dan tahunan. c.Mengisi Status pasien. d.Membuat

surat

Keterangan,(Surat

keterangan

tafsiran Persalinan,surat Rujukan,Surat ketertangan kelahiran)dll. PROMKES

1. Melakukan pendataan PHBS tingkat Rumah Tangga. 2. Melakukan penyuluhan PHBS di masyarakat. 3. Mengadakanmedia Penyuluhan(Leaflet,Brosur,Poster 4. Membuat Pemetaan sasaran kegiatan. 5. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasi kegiatan 6. Penilaian Tingkat kemandirian Posyandu. 7. Penyuluhan Kelompok Sesuai permasalahan yang ada

Gizi

8. Mengikuti Pertemuan dan pelatihan. 1. Kegiatan dalam Gedung. a.Pengaturan diet pasien b.Menyusun menu makan Pasien c.Memberikan konsultasi Gizi Kepada Pasien. d.Mengikuti Pertemuan dan pelatihan. 2.Kegiatan Luar Gedung a. Pelacakan kasus Gizi buruk dan Kunjungan Rumah Penderita Gizi Buruk b.Kunjungan Rumah BUMIL KEK.

c.Pendataan dan pemantauan garam yodium. d.Penyuluhan Kesehatan. e.Kegiatan Posyandu f.Pembagian Vitamin A dan tablet besi h.Pelatihan kader Posyandu 3.Kegiatan Administrasi a.Membuat Laporan bulanan,Semester dan Tahunan. b.Membuat Peta Kadarzi Program P2M

c.Membuat papan data. 1.TB Paru. a.Penemuan penderita TB paru b.Pengobatan Penderita TB Paru 2.Malaria. a.Pemeriksaan Sedian darah b.Pengobatan penderita malaria positip. c Penyuluhan. 3.Kusta Penemuan dan pengobatan penderita Kusta. 4.Imunisasi a.Pendataan sasaran. b.Membuat Rencana Permintaan Vaksin c.Mengamfrak Vaksin ke Dinas Kesehatan d.Pelayanan Imunisasi. e.Swepping Imunisasi. f.Pemantauan suhu vaksin g.Membuat Pencatatan dan pelaporan. h.Membuat PWS KIA. 5.Diare a.Penemuan dan pengobatan penderita. b.Penyuluhan. c.Kunjungan Rumah. 6.Ispa. a.Pengobatn penderita. b.Penyuluhan. 7.BDB

a.Penyuluhan kesehatan. b.Gerakan 3M Plus. c.Penemuan dan penanganan penderita. Kesehatan

1.Dalam Gedung.

Lingkungan a.Konseling Kesehatan di Klinik Sanitasi b.Pemeliharaan Insenerator dan IPAL. 2.Kegiatan Luar Gedung a.Pendataan Rumah tangga sehat. bPengambilan sampel air. c.Inspeksi SAB d.Abatesasi dan koparorisasi e.Hygiene dan sanitasi makanan dan Minuman f.Sanitasi tempat pengolahan makanan. g.Pembinaan tempat pengolahan makanan. h.Penyehatan tempat pembuatan sampah i.Penyehatan lingkungan Pemukiman dan jamban Keluarga. j.Pemicuan STBM. Upaya

Pengobatan

Dasar II.UPAYA PENGEMBANGAN A.Upaya

Kesehatan * Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

Sekolah B.Upaya

* Penyuluhan Kesehatan

* Bulan Agustus *

Kesehatan

Masyarakat C.Upaya

Kesehatan * Kegiatan dalam gedung

Gigi dan Mulut

a. Pemeriksaan pasien gigi dengan melakukan tindakan ( penembalan,pencabutan pembersihan karang gigi. b. Melakukan pencatatn dan pelaporan c. Membuat Rujukan d. Mengikuti pertemuan

* setiap hari kerja

e. melakukan konseling. * Luar gedung a. Melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut b.Melaksanakan kegiatan UKGS di tingkat sekolah c.melakukan kegiatan penyuluhan di tingkat sekolah d.melakukan kegiatan sikat gigi masal di tingkat sekolah dasar D. Upaya Keshatan Usia Lanjut

Waepana,

Oktober 2014

Kepala Puskesmas Waepana

Margareta U. Kromen NIP: 19690628 198903 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN KECAMATAN SOA PUSKESMAS WAEPANA SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/509/11/2014 TENTANG MONITORING KEPALA PUSKESMAS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja semua staf puskesmas dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Waepana dan untuk meningkatkan mutu pelayanan serta tercapainya target kegiatan

maka harus dilakukan monitoring oleh Kepala Puskesmas

kepada semua unit pelayanan di Puskesmas Waepana dan juga untuk semua unit pelayanan di Pustu, Polindes dan Poskesdes, monitoring juga dilakukan oleh pengelola program kepada semua unit pelayanan di tingkat desa. b. bahwa untuk maksud pada huruf a. maka Kepala Puskesmas Waepana dan

pengelola program menyusun jadwal monitoring serta indikator penilaian yang Mengingat :

digunakan

maka

perlu

ditetapkan

Melalui

Surat

SURAT

KEPUTUSAN Kepala Puskesmas Waepana. 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No

Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik; 7. Peraturan Bupati Ngada No. 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit

Pelaksanaan

Teknis

Dinas

pada

Dinas

Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA TENTANG

Kesatu

: Kepala Puskesmas berkewajiban melakukan monitoring disemua pelayanan di

Kedua

Puskesmas Waepana secara berkala sekurang kurangnya 4 kali setahun. : Kepala Puskesmas dan Pengelola Program di Puskesmas berkewajiban

MONITORING.

melakukan monitoring kegiatan Program di semua unit pelayanan di tingkat desa Ketiga

secara berkala dan melakukan evaluasi perbaikan kinerja. : Bukti bukti Pelaksanaan Monitoring oleh Kepala Puskesmas dan Pengelola

Keempat

Program harus bisa di jadikan tolak ukur untuk perbaikan kinerja. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.


= Margareta U.Kromen, Amd.Keb= NIP:196906281989032005 PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN KECAMATAN SOA

PUSKESMAS WAEPANA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ 531 / 11 /2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR PRIORITAS UNTUK MONITORING DAN PENILAIAN KINERJA KEPALA PUSKESMAS

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan di Puskesmas maka diperlukan Penetapan Indikator Prioritas untuk Monitoring dan penilaian Kinerja. b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas maka Semua Petugas (Kepala

Puskesmas dan Pengelola Program) yang melakukan kegiatan monitoring wajib menggunakan indikator prioritas untuk monitoring dan penilaian kinerja maka perlu ditetapkan Melalui Surat SURAT KEPUTUSAN Kepala Puskesmas Waepana. Mengingat :

1. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No

Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik; 7. Peraturan Bupati Ngada No. 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR PRIORITAS UNTUK MONITORING DAN PENILAIAN KINERJA

Kesatu

: Kepala Puskesmas berkewajiban melakukan monitoring di semua unit pelayanan

Kedua

di Puskesmas Waepana secara berkala. : Kepala Puskesmas dan Pengelola Program di Puskesmas berkewajiban melakukan monitoring kegiatan Program di semua unit pelayanan di tingkat Desa secara

Ketiga

berkala dan melakukan evaluasi perbaikan kinerja : Bukti-Bukti Pelaksanaan Monitoring oleh Kepala Puskesmas dan Pengelola

Keempat

Program harus bisa dijadikan tolak ukur untuk perbaikan kinerja : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waepana Pada tanggal 13 November 2014 Kepala UPTD Puskesmas Waepana

= Margareta U.Kromen, Amd.Keb= NIP:196906281989032005

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN KECAMATAN SOA PUSKESMAS WAEPANA SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ TENTANG

/

/2014

PERSYARATAN KOMPETENSI PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEPALA PUSKESMAS

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas Waepana serta tercapainya target kegiatan, maka harus ditetapkan persayaratan kompetensi bagi semua penanggung jawab program kepada semua unit pelayanan di Puskesmas Waepana dan juga untuk semua unit pelayanan di Pustu, Polindes dan Poskesdes. b. bahwa untuk maksud pada huruf a. maka Kepala Puskesmas Waepana menetapkan persyaratan kompetensi bagi semua penanggung jawab program dan semua petugas pemberi pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas Waepana yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Puskesmas Waepana.

Mengingat :

1. Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; 3. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2); 7. Peraturan daerah kabupaten Ngada Tentang Pembentukan Dinas–dinas daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3); 8. Peraturan Bupati Ngada No. 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA TENTANG PERSYARATAN

KOMPETENSI PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Kesatu

: Kepala Puskesmas berkewajiban menetapkan persyaratan kompetensi bagi penanggung jawab program dan petugas pelayanan publik di unit pelayanan

Kedua

Puskesmas Waepana. : Semua penanggung jawab program dan pelayan publik di Puskesmas Waepana bekerja berdasarkan etika pelayanan di Puskesmas Waepana dan berpedoman pada

Ketiga

SOP yang sudah di buat : Bukti-bukti pelaksanaan kegiatan dilaporkan dan ditanda tangani oleh Kepala

Keempat

UPTD Puskesmas Waepana setiap akhir bulan : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Waepana Pada tanggal 8 Juli 2014 Kepala UPTD Puskesmas Waepana = Margareta U.Kromen, Amd.Keb= NIP:196906281989032005


/

/2014

TENTANG PENGUMPULAN DATA KINERJA KEPALA PUSKESMAS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Waepana maka diperlukan pengumpulan data kinerja yang

telah dilaksanakan oleh semua staf Puskesmas Waepana. b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas diperlukan data kinerja dari setiap pengelola program yang dilaksanakan setiap bulan melalui laporan bulanan yang wajib dikirim ke Dinas Kesehatan, juga untuk setiap triwulan, semester dan juga laporan tahunan, menggunakan format baku yang telah disiapkan. c. Pengumpulan data kinerja dilakukan oleh tim Perencana Puskesmas dan dilakukan evaluasi setiap bulan melalui Minilokakarya tingkat Puskesmas. Mengingat :

1. Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No

Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik; 5. Surat Keputusan menteri kesehatan RI Nomor 1091/Menkes/SK/X/2004 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Bupati Ngada No. 12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA TENTANG PENGUMPULAN DATA KINERJA

Kesatu

: Kepala Puskesmas wajib melakukan pengumpulan data kinerja bagi setiap staf

Kedua Ketiga

melalui laporan kegiatan program. : Laporan pencapaian hasil kegiatan di kirim ke dinas Kesehatan secara rutin. : Laporan bulanan menjadi dasar penilaian kinerja Puskesmas Setiap 6 (Enam)

Keempat

bulan dan akan dilakukan evaluasi rutin tingkat Puskesmas. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.




/

/2014

TENTANG PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS KEPALA PUSKESMAS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Waepana maka di perlukan Penilaian

kinerja yang

dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan. b. bahwa sehubungan dengan butir a. tersebut diatas di perlukan data kinerja dari setiap pengelola program setiap bulan dalam bentuk laporan kegiatan program. c. bahwa penilaian kinerja dilakukan oleh Tim Perencana Puskesmas dan Mengingat :

dilakukan evaluasi setiap 6 bulan. 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

Publik; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No

Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik; 5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1091/Menkes/SK/X/2004 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Bupati Ngada No.12 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA TENTANG PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS

Kesatu

: Kepala Puskesmas wajib melakukan penilaian kinerja bagi setiap staf melalui

Kedua Ketiga

laporan kegiatan program. : Kepala puskesmas membentuk tim penilaian kinerja puskesmas. : Laporan bulanan menjadi dasar penilaian kinerja Puskesmas Setiap 6 (Enam)

Keempat

bulan dan akan dilakukan evaluasi rutin tingkat Puskesmas. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN KECAMATAN SOA PUSKESMAS WAEPANA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/

/

/2014

TENTANG PEMBERIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT, LINTAS SEKTOR, LINTAS PROGRAM TENTANG TUJUAN, SASARAN, TUPOKSI DAN KEGIATAN PUSKESMAS WAEPANA KEPALA PUSKESMAS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan puskesmas yang memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka perlu di berikan informasi kepada masyarakat, lintas sektor dan lintas program tentang tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas. d. bahwa untuk maksud pada huruf a. memberikan informasi kepada masyarakat, lintas sektor dan lintas program tentang tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan puskesmas perlu diatur mekanisne komunikasi yang baik yang

Mengingat :

di tetapkan melalui surat keputusan Kepala Puskesmas Waepana. 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 7. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No

Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA TENTANG PEMBERIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT, LINTAS SEKTOR, LINTAS PROGRAM TENTANG TUJUAN, SASARAN, TUPOKSI DAN KEGIATAN PUSKESMAS WAEPANA

Kesatu

: Mengatur mekanisme menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, lintas sektor, lintas program tentang tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor di bidang kesehatan

Kedua

melalui pemberdayaan masyarakat. : Mekanisme komunikasi dengan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu pelayanan publik di Puskesmas

Ketiga

Waepana. : Perlu dilakukan penyusunan standart prosedur operasional untuk alur Mekanisme

Keempat

menjalin komunikasi dengan masyarakat. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN KECAMATAN SOA PUSKESMAS WAEPANA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/

/

/2014

TENTANG PEMBERIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM DAN PELAYANAN PUSKESMAS KEPALA PUSKESMAS Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan puskesmas yang memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yg telah ditetapkan, maka perlu di berikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan program dan pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Waepana. b. bahwa untuk maksud pada huruf a. memberikan informasi kepada masyarakat, tentang kegiatan program dan pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Waepana perlu diatur mekanisne Komunikasi yang baik yang di

Mengingat :

tetapkan Melalui Surat SURAT KEPUTUSAN Kepala Puskesmas Waepana. 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No

Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik; MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA TENTANG PEMBERIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM DAN

Kesatu

PELAYANAN PUSKESMAS : Mengatur mekanisme menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, tentang

Kedua

kegiatan program dan pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Waepana. : Mekanisme komunikasi dengan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu pelayanan publik di Puskesmas Waepana

Ketiga

dan dilakukan di setiap kesempatan : Perlu dilakukan penyusunan standart prosedur operasional untuk alur mekanisme

Keempat

menjalin komunikasi dengan masyarakat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Waepana Pada tanggal 8 Juli 2014 Kepala UPTD Puskesmas Waepana

= Margareta U.Kromen= NIP:196906281989032005 PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN KECAMATAN SOA PUSKESMAS WAEPANA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/ TENTANG

/

/2014

AKSES MASYARAKAT, SASARAN PROGRAM, PASIEN UNTUK BERKOMUNIKASI DENGAN KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN PELAKSANA KEPALA PUSKESMAS Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas yang memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yg telah ditetapkan, maka perlu di berikan akses kepada masyarakat, sasaran program dan para pasien untuk berkomunikasi dengan kepala puskesmas, penangung jawab program dan pelaksana kegiatan di puskesmas. b. bahwa untuk maksud pada huruf a. memberikan informasi kepada masyarakat, akses kepada masyarakat, sasaran program dan para pasien untuk berkomunikasi dengan kepala puskesmas, penangung jawab program dan pelaksana kegiatan di puskesmas, melalui media komunikasi yang tersedia yaitu HP, kotak saran dan angket kepuasan pengunjung/pasien perlu diatur mekanisne komunikasi yang baik yang di tetapkan Melalui surat

Mengingat :

keputusan kepala Puskesmas Waepana. 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No

Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA TENTANG AKSES MASYARAKAT, SASARAN PROGRAM, PASIEN UNTUK BERKOMUNIKASI DENGAN KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG

Kesatu

JAWAB PROGRAM DAN PELAKSANA : Mengatur akses kepada masyarakat, sasaran program dan para pasien untuk berkomunikasi dengan kepala puskesmas, penangung jawab program dan pelaksana kegiatan di puskesmas, melalui media komunikasi yang tersedia yaitu

Kedua

hp, kotak saran dan angket kepuasan pengunjung/pasien. : Akses kepada masyarakat, sasaran program dan para pasien untuk berkomunikasi dengan kepala puskesmas, penangung jawab program dan pelaksana kegiatan di puskesmas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu

Ketiga

pelayanan publik di Puskesmas Waepana. : Perlu dilakukan penyusunan Standart Prosedur Operasional untuk akses kepada masyarakat, sasaran program dan para pasien untuk berkomunikasi dengan kepala

Keempat

puskesmas, penangung jawab program dan pelaksana. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Waepana Pada tanggal 8 Juli 2014 Kepala UPTD Puskesmas Waepana


PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS KESEHATAN KECAMATAN SOA PUSKESMAS WAEPANA SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/

/

/2014

TENTANG KEBIJAKAN MUTU KEPALA PUSKESMAS Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dan untuk

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dan sesuai dengan

ketentuan yg telah ditetapkan, maka perlu di tingkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan akses kepada masyarakat, sasaran program dan para pasien untuk berkomunikasi dengan kepala puskesmas, penangung b.

jawab program dan pelaksana kegiatan di puskesmas. bahwa untuk maksud pada huruf a. memberikan informasi kepada masyarakat, akses kepada masyarakat,sasaran program dan para pasien untuk berkomunikasi dengan kepala puskesmas,penangung jawab program dan pelaksana kegiatan di puskesmas,melalui media komunikasi yang tersedia yaitu HP, kotak saran dan angket kepuasan pengunjung/pasien perlu diatur mekanisne komunikasi yang baik yang di tetapkan Melalui Surat Keputusan

Mengingat :

Kepala Puskesmas Waepana. 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No.

Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA TENTANG KEBIJAKAN

Kesatu

MUTU : Mengatur akses kepada masyarakat, sasaran program dan para pasien untuk berkomunikasi dengan kepala puskesmas, penangung jawab program dan pelaksana kegiatan di puskesmas, melalui media komunikasi yang tersedia yaitu

Kedua

hp, kotak saran dan angket kepuasan pengunjung/pasien. : Akses kepada masyarakat, sasaran program dan para pasien untuk berkomunikasi dengan kepala puskesmas, penangung jawab program dan pelaksana kegiatan di puskesmas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu

Ketiga

pelayanan publik di Puskesmas Waepana. : Perlu dilakukan penyusunan Standart Prosedur Operasional untuk akses kepada masyarakat, sasaran program dan para pasien untuk berkomunikasi dengan kepala

Keempat

puskesmas, penangung jawab program dan pelaksana. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Waepana Pada tanggal 8 Juli 2014 Kepala UPTD Puskesmas Waepana = Margareta U.Kromen= NIP:196906281989032005


/

/2014

TENTANG KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPALA PUSKESMAS Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilaksanakan pelayanan dan upaya puskesmas di dukung oleh suatu mekanisme kerja agar tercapai kebutuhan dan harapan pengguna layanan dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien, diperlukan adanya koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan pelayanan dan upaya puskesmas dengan pihak terkait, sehingga terjadi efisiensi dan menjamin keberlangsungan pelayanan. untuk maksud pada huruf

b. bahwa

a.

koordinasi

dan

integrasi

penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Waepana di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas Waepana.

Mengingat :

1. Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undangundang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No.

Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA

PUSKESMAS

WAEPANA

TENTANG

KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN PROGRAM Kesatu

DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN : Mengatur koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan di puskesmas waepana dengan lintas sektor dan lintas program di lakukan melalui minilokakarya lintas program dan lintas

Kedua

sector. : Minilokakarya

lintas

program

dilaksanakan

setiap

bulan

dengan

melibatkan seluruh staf puskesmas, sedangkan minilokakarya lintas sektor dilakukan setiap 3 bulan sekali melibatkan semua lintas sektor, kepala Ketiga

desa, badan penyantun puskesmas dan unsur terkait lainnya. : Perlu dilakukan penyusunan Standart Prosedur Operasional

tentang

koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan Keempat

pelayanan di Puskesmas Waepana. : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan



diadakan

= Margareta U.Kromen= NIP:196906281989032005 PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS KESEHATAN KECAMATAN SOA PUSKESMAS WAEPANA SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WAEPANA NOMOR : Ksr 032.1/11/WPN/

/

/2014

TENTANG DOKUMENTASI PROSEDUR DAN PENCATATAN KEGIATAN KEPALA PUSKESMAS Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menertibkan pencatatan dan pelaporan di Puskesmas Waepana dan untuk menjamin kerahasiaan dokumen diperlukan sistem pengendalian dokumen agar memudahkan di dalam pengelolaan, penyimpanan

dan

pencarian

untuk

diberlakukan

pelaksanaannya

diperlukan aturan yang mengatur tentang Mekanisme Kerja, prosedur dan pelaksanaan pendokumentasian kegiatan, sesuai aturan yang berlaku. b. bahwa untuk maksud pada huruf a. pedoman pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan

penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas

Waepana di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mengingat :

Waepana. 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerar Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota; 6. Kepmenkes nomor:269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medik; 7. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA

PUSKESMAS

WAEPANA

Kesatu

DOKUMENTASI PROSEDUR DAN PENCATATAN KEGIATAN : Menertibkan pencatatan dan pelaporan di puskesmas waepana dan untuk

TENTANG

menjamin kerahasiaan dokumen, dengan sistem pengelolaan dokumen/surat menyurat yang meliputi sistem penomoran maupun penyimpanan dokumen puskesmas baik dokumen perkantoran, rekam medik maupun dokumen Kedua

akreditasi puskesmas. : Penyimpanan Dokumen/Arsip: 1.

Dokumen rekam medik inaktif wajib di simpan sekurang-kurangnya dua tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien meninggal,atau pindah tempa,setelah batas waktu sebagaimana di maksud diatas dilampaui, rekam medis dapat di musnahkan kecuali persetujaun tindakan dan persetujuan lain harus di simpan jangka waktu 10 tahun terhitung dari

2.

tanggal di buatnya. Sistem penyimpanan resep yang telah di layani di Puskesmas harus di

pelihara dan disimpan minimal 2 tahun dan resep harus di beri tanda:  Umum : Resep Umum.  JKN : Untuk resep yang di terima oleh pesreta BPJS  JKMN : Untuk resep yang diberikan bagi pasien JKMN 3. Penyimpanan dokumen/arsip perkantoran sesuai dengan sistem penyimpanan dokumen/arsip. 4. Penyimpanan dokumen akreditasi di simpan di masing-masing kelompok pelayanan sedangkan diadministarsi dan manajemen (Admen) menyimpan master dokumen semua kelompok pelayanan dan program.

Ketiga

: Sistem Penomoran: 1. Penomoran kelompok pelayanan di lakukan oleh kelompok pelayanan masing- masing di sesuaikan dengan sistem pengkodean yang telah di tentukan 2. Penomoran dokumen di urutkan sesuai dengan pengkodean 3. Urutan penomoran meliputi: Kode pelayanan, Kode dokumaen, Bulan,

Keempat

Tahun dan nomor urut dokumen : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan


Ditetapkan di Waepana Pada tanggal 22 Desember 2014 Kepala UPTD Puskesmas Waepana

Margareta U.Kromen, Amd. Keb NIP:196906281989032005

diadakan

sk bab 1 pokja 1

Recommend Documents