BAB I
1 .1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Peraturan hukum yang berlaku di suatu kelompok sosial, ketentuannya tidak tidak terpis terpisah-p ah-pisa isah h dan tidak tidak terseb tersebar ar bebas, bebas, melaink melainkan an ada dalam dalam satu satu kesatuan/ keseluruhan yang masing-masing berlaku sendiri sendiri. Setiap satu kesatuan yang merupakan keseluruhan aturan, terdiri dari bagian-bagian. Satu sama lain yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, disusun secara teratur dengan dengan tatanan tatanan tertent tertentu u merupa merupakan kan suatu suatu sistem sistem yang yang dinama dinamakan kan siste sistem m hukum. hukum. Hukum Hukum sebagai sebagai suatu suatu sistem sistem hukum hukum mempuny mempunyai ai bentukbentuk-ben bentuk tuk sist sistem emat atik ikany anyaa sendi sendiri ri.. Sist Sistem emat atik ikaa dida didasa sark rkan an hasil hasil pemik pemikir iran an dala dalam m pembentukan sistem. Sistem hukum digunakan oleh negara-negara menurut keperluan hukum negara dan disesuaikan dengan tujuan dalam bernegara.
1 . .
!umusan "a "asalah 1. . %. &. '.
1 .% .
#pa saja saja sist sistem em hukum hukum yang yang terdapa terdapatt di dunia dunia$$ #pa yang yang dimak dimaksud sud dengan dengan sistem sistem civil law$ law$ #pa yang dimaks dimaksud ud denga dengan n sist sistem em common law$ law$ Bagaim Bagaimana ana sistem sistem hukum hukum islam$ islam$ Baga Bagaim imana ana sis siste tem m hukum hukum adat adat$$
(ujuan #dapun #dapun tujuan dari makalah ini adalah memberikan memberikan in)ormasi tentang tentang Sistem Sistem
Hukum di *unia dan diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasis+a.
1
BAB II PEMBAHASAN
A. Sejarah (erjadinya Civil Law dan Common Law Sejak a+al abad pertengahan sampai pertenghan abad , hukum nggis dan hukum ropa ontinental masak ke dalam bilangan sistem hukum yang sama, yaitu hukum 0erman. Hukum tersebut bersi)at )eodal baik substansinya maupun prosedurnya. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi. Hukum !oma+i yang merupakan hukum materiel dan hukum ononik 1 yang merupakan hukum acara telah mengubah kehidupan di ropa ontinental. #dapun di nggris terluput dari pengaruh tersebut. *i negeri itu masih berlaku hukum asil rakyat nggris. Saat dikotomi itu terjadi dapat ditentukan secara tepat, yaitu pada masa pemerintahan !aja Henry . Sistem yang dianut oleh negara-negara ropa ontinental yang didasarkan atas hukum !oma+i disebut sebagai sistem civil law. *isebut demikian karena hukum !oma+i pada mulanya bersumber kepada karya angung aisar ustinianus Corpus Iuris Civilis. #dapun sistem yang dikembangkan di nggris karena didasarkan atas hukum asli rakyat nggris disebut sistem common law. Sistem civil law dianut oleh negara-negara ropa ontinental sehingga kerap disebut juga sistem ontinental. Sebaliknya, common law dianut oleh suku #glika dan Saksa yang mendiami sebagia besar nggris sehingga disebut juga sistem #nglo Saon. Suku Scott yang mendiami Skotlandia tidak menganut system hukum-hukum itu. "eskipun mereka berada di tanah nggris, mereka menganut sistem civil law. 2egara-negara bekas jajahan 2egara ropa ontinental juga menganut sistem civil law. 1 Hukum Kanonik merupakan hukum acara atau prosedur yang ditetapkan oleh gereja.
2
Sama halnya dengan 2egara-negara bekas jajahan nggris menganut sistem common law. B. Sistem 3i4il la+ Sistem hukum ini berkembang di negara-negara ropa daratan atau yang disebut juga sebagai sistem hukum ropa ontinental. Civil law semula berasal dari kodi)ikasi hukum yang berasal dari kodi)ikasi hukum yang berlaku di kekaisaran !oma+i pada masa pemerintahan aisar 0ustinianus abad 5 sebelum
masehi.
Peraturan-peraturan hukumnya merupakan
kempulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa 0ustinianus yang kemudian disebut Corpus Juris Civilis. *alam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis dijadikan dasar perumusan dan kodi)ikasi hukum di negara-negara ropa daratan, seperti 0erman, Belanda, Prancis, talia, #merika Latin, dan #sia termasuk ndonesia pada masa penjajahan Belanda. Prinsip utama yang menjadi dasar civil law ialah 6hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena di+ujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodi)ikasi atau kompilasi tertentu7. Prinsip dasar ini dianut mengingat bah+a nilai utama yang merupakan tujuan utama adalah kepastian hukum. Civil law terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum pri4at. Hukum publik mencakup
peraturan-peraturan hukum yang mengatur
kekuasaan dan +e+enang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Hukum pri4at mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antar indi4idu dalam memenuhi kebutuhan hidup.
3
Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia sekarang, batas batas yang jelas antara hukum publik dan hukum pri4at itu semakin sulit ditentukan. Hal ini disebabkan )aktor-)aktor berikut8 a. (erjadinya proses sosialisasi di dalam hukum sebagai akibat dari semakin banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat. Hal ini pada dasarnya memperlihatkan adanya unsur kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi dan dijamin b. Semakin banyaknya ikut campur negara di dalam bidang kehidupan yang sebelumnya hanya menyangkut hubungan perorangan. Sistem ci4il la+ memiliki tiga karakteristik8 1. #danya kodi)ikasi. . Hakim tidak terikat kepada preseden% sehingga undang-undang menjadi sistem hukum yang terutama. Sistem civil law memberikan kebebasan keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. 9ang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. %.
Sistem peradilan bersi)at inkuisitorial. arakteristik yang ketiga pada sistem civil law adalah apa yang
La+rence :riedman disebut sebagai digunakannya sistem inkuisitorial dalam perdilan. *i dalam sistem itu hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara, hakim akti) dalam 2 R. Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, !akarta" #$. Raja %ra&ndo #ersada, 2''() hlm.*'.
3 #resden yaitu hakim terikat untuk menerapkan putusan pengadilan terdahulu baik yang ia buat sendiri atau oleh hakim pendahulunya untuk kasus serupa.
+
menemukan )akta dan cermat dalam menilai alat bukti. "enurut :riedman di dalam ci4il la+, hakim berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristi+a. Sitem ini mengandalkan pro)esionalisme dan kejujuran hakim. Sistem ini sebenarnya lebih
e)isien, lebih tidak berpihak
;imparsial<,dan lebih adil.&
3. Sistem Common Law Sumber hukum dalam sistem common la+
ialah putusan-putusan
hakim/pengadilan ; judicial decision<. "elalui putusan-putusan hakim yang me+ujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. *isamping keputusankeputusan hakim, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui, +alaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulisitu berasal dari putusan putusan dalam pengadilan. Sumber-sumber hukuk itu ;putusan hakim, kebiasaan, dan peraturan administrasi negara< tidak tersusun secara sistematis dalam hirarki tertentu. Selain itu Hakim tidak hanya ber)ungsi menetapkan dan mena)sirkan peran hukum saja, hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai +e+enang yang sangat luas untuk mena)sirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi penerangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara perkara yang sejenis. Sistem common la+ memiliki tiga karakteristik8 1. 9urisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama "enurut Philip S. 0ames, terdapat dua alasan mengapa
dianut
yurisprudensi, yaitu alasan psikologis dan alasan praktis. #lasan Psikologis + #eter ahmud ar-uki, Pengantar Ilmu Hukum, !akarta" #R/ADAD0A %R#, 2'11) hal.2(1.
(
adalah setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sependapat mencari alasan pembenar atas putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya daripada memikul tanggung ja+a sendiri. Sedangkan
alasan praktisnya adalah bah+a diharapkan adanya peraturan
putusan seragam karena sering dikemukakan bah+a hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan daripada kasus. . *ianutnya Doktrin Stare Decisis Sistem common law mengenal suatu doktrin yang dikenal dengan nama The Doctrine of Procedent Stare Decisis atau di ndonesia dikenal dengan doktrin Preseden. *oktrin ini menyatakan bah+a dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain atau putusan dirinya sendiri dari perkara sejenis sebelumnya ;preseden<. 0ika tidak sesuai lagi dengan perkembangan =aman, hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat ;common sense< yang dimilikinya. *i nggris, dengan menerapkan doktrin ini, otoritas pengadilan bersi)at hirarkis, yaitu pengadilan lebih rendah harus mengikuti putusan pengadilan tinggi untuk kasus serupa. %. #danya adversar! s!stem *alam adversar! s!stem, kedua belah pihak yang bersengketa yang masing-masing menggunakan pengacaranya berhadapan di depan seorang hakim. "asing-masing pihak menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan sebanyak-banyaknya alat bukti di depan pengadilan. edua belah pihak mengajukan sebanyak mungkin saksi dan saling mendalami keterangan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak. Common law juga terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum pri4at. Pengertian hukum publik dalam common law hampir sama dengan hukum publik pada civil law. Pengertian hukum pri4at dalam common la+ agak berbeda dari hukum pri4at civil law. *alam comon law, hukum pri4at
lebih ditunjukkan kepda kaidah-kaidah hukum tentang hak milik "law of propert!<, hukum tentang orang "law of persons#, hukum tentang perjanjian "law of contract#, dan hukum tantang mela+an hukum "law of torts#. *a4id dan Brierly ;dalam soerjono soekanto 1>?@ 8 %A< membuat priodisasi common law ke dalam tahapan sebagai berikut 8 1. Periode kedua membentang dari 1A@@ sampai ke penggabungan (udors ;1&?'< . *ari sistem 1&?& sampai 1?%. %. *ari tahun 1?% sampai sekarang. *. Sistem Hukum slam Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat #rab sebagai a+al dari timbulnya dan penyebaran agama slam. emudian berkembang ke 2egara-negara lain di #sia, #)rika, ropa, dan #merika secara indi4idual atau kelompok. Sementara itu untuk beberapa 2egara di #)rika dan #sia perkembangannya sesuai dengan pembentukan 2egara yang berasaskan ajaran slam. Bagi 2egara ndonesia, +alaupun mayoritas +arga negaranya beragama slam, pengaruh agama itu tidak besar dalam bernegara. Hal itu karena asas pembentukan 2egara bukanlah menganut ajaran slam. Berikut ini sumber hukum dalam sistem hukum slam8 1. . %. &.
uran Sunnah nabi jma iyas
#gama slam dengan sengaja diturunkan oleh #llah melalui malaikat 0ibril kepada 2abi "uhammad dengan maksud menyusun ketertiban dan keamanan serta keselamatan umat manusia. Cleh karena itu, dasar-dasar hukumnya mengatur mengenai segi-segi pembangunan, politik, sosial ekonomi, dan budaya. *i samping itu, mengatur hukum-hukum pokok
*
tentang kepercayaan dan kebaktian atau ibadat kepada #llah. arena itu berdasarkan sumber-sumber hukumnya, sistem hukum slam dalam 6 Huk um :ikh 7 terdiri dari dua hukum pokok. 1. Hukum !ohaniah . Hukum *unia+i a. "uamalat b. 2ikah c. 0inayat *alam perkembangan hukum slam, lahir cabang hukum lainnya. Hukum lainnya itu meliputi sebagai berikut8 $. A%di!ah &. Al'(hilafah Sistem hukum slam ini menganut suatu keyakinan dari ajaran agama islam dengan keimanan lahir batin secara indi4idual. 2egara-negara yang menganut asas hukum slam, dalam bernegara melaksanakan peraturan peraturan hukumnya secara taat. Hal itu berdasarkan peraturan perundangan 2egara yang dibuat dan tidak bertentangan dengan ajaran slam. *ari sistemsistem hukum seperti tersebut diatas yang perlu diketahui dalam mempelajari hukum ndonesia akan diuraikan jenis-jenisnya yang penting saja. . Sistem Hukum #dat Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di ndonesia dan 2egara-negara #sia lainnya, seperti 3ina, ndia, 0epang, dan 2egara lain. #dat berasal dari bahasa Belanda 6 Adatrecht 6 yang untuk pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Pengertian hukum adat yang digunakan oleh "r. 3. 5an 5ollenho4en ;1>?< mengandung makna bah+a hukum ndonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. #dat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibatakibat hukumnya. ata 6 hukum 6 dalam pengertian hukum adat lebih luas
4
artinya dari istilah hukum di ropa. Hal itu karena tedapat peraturan peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam lingkungan kehidupan sosialnya, seperti masalah pakaian, pangkat petunangan dan sebagainya. Sementara itu, istilah 6 ndonesia 6 digunakan untuk membedakan dengan hukum adat lainnya di ka+asan #sia. ata ndonesia untuk pertama kali dipakai pada tahun 1?'A oleh 0ames !ichardson Logan dalam salah satu karangannya di Penang yang dimuat dalam Journal of
the Indian Archipela)o and *astern Asia. Sebutan itu
untuk menunjukan adanya nama bangsa-bangsa yang hidup di #sia (enggara.' Berdasarkan sumber hukum dan tipe hukum adat, dari sembilan belas daerah lingkungan hukum ;rechtskrin) < di ndonesia sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok. a. Hukum adat mengenai tata 2egara ;tata susunan rakyat< b. Hukum adat mengenai +arga ;hukum +arga< c. Hukum adat mengenai delik ;hukum pidana< 9ang berperan dalam melaksanakan sistem hukum adat adalah pengemuka adat. Pengemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani, besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat. Hukum
adat
merupakan
pencerminan
kehidupan
masyarakat
ndonesia. "asyarakat itu sendiri selalu berkembang, dengan tipe yang mudah berubah dan elastis. Hukum
adat
ditemukan
pertamakali
oleh
tiga
orang
yang
berkebangsaan belanda yang dikenal dengan trio penemu huku m adat yaitu8 1. Penemu hukum adat yang pertama ( R. Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, !akarta" #$. Raja %ra&ndo #ersada, 2''() hlm.*2.
5
alah Dilken datang di ndonesia sebagai pega+ai pangreh praja belanda mula-mula diburu, kemudian di Eorontalo dan "inahasa Barat, selanjutnya di Sipirok dan "andailing. . Penemu hukum adat yang kedua alah Lie)rinck menjalankan tugasnya di lapangan Hukum sebagai pega+ai Pangreh Praja Belanda di ndonesia .Seperti haln ya dengan Dilken, maka Lie)rinck-pun memberi tempat tersendiri kepada Hukum #dat. %. Penemu hukum adat yang ketiga alah Snouck Hurgronje seorang sarjana sastra yang menjadi politkus. Pada tahun 1??&-1??' ia mengembara di tanah #rab sebagai mahasis+a,di "akkah ia bertemu dengan orang ndonesia ;#ceh dan 0a+a< sehingga ia mengenal hukum adat.
BAB III PENUTUP
3.1.
Kesimpulan
1'
Setiap
sistem
mengandung
beberapa
asas
yang
menjadi
pedoman
dalam
pembentukannya. *apat dikatakan bah+a suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. *engan demikian, si)at sistem itu menyeluruh dan terstruktur yang keseluruhan komponen- komponennya bekerjasama dalam hubungan )ungsional. 0adi, hukum adalah suatu sistem. #rtinya, suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup keseluruhanya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.
11
