Sistem Ekonomi Pancasila

SISTEM EKONOMI PANCASILA

Galuh Muhamad Iqbal SAS1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

[email protected]

Abstarksi :

Peper ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sistem ekonomi

 pancasila, yang bermula dari dar i pemikiranpe mikiran- pemikiran pe mikiran para ekonom kerakyatan. Selanjutnya peper  ini akan mencoba membahas membahas

moral, landasan landasan pikir, pikir, landasan kontitusional dan lika-liku

 perjalanan sejarah bangsa indonesia menuju perwujudan sistem ekonomi pancasila tersebut.

Keyword : moral, landasan pikir, landasan kontitusional, dan sejarah bangsa.

PENDAHULUAN Sistem menurut Chester I. Bernard, adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang

di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah³organisasi besar´ yang menjalin berbagai subjek  atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek   pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat, untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan dapat berupa makhluk-makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem kehidupan atau kumpulan fakta, dan untuk sistem informasi atau bahkan kombinasi dari 2

subjek-subjek tersebut . Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang

 berhubungan

dengan produksi, distribusi, pertukaran,

dan konsumsi barangdan jasa.

Istilah

"ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani oikos yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan nomos, atau "peraturan, aturan,hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. 1

Mahasiswa Ilmu ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di kutip dari paper yang dibuat oleh Hernawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo, tahun 2006. 2

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata

dari Sansekerta: panca  berarti lima dan sila  berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan  beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan, d an keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum  pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945. Sistem Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang dijiwai oleh ideology pancasila, yaitu

system ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong ±  royongan nasional. Kegotong ± royongan nasional, bukan hanya kegotong ± royongan di 3

 pedesaan, di rukun kampong, t etapi kegotong - royongan pada tingkat nasional. Polemik tentang system ekonomi Indonesia sekitar tahun 1980-1981 berkisar kepada gagasan Mubyarto mengenai Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Sebutan SEP sebenarnya telah dilontarkan lebih dulu oleh Emil Salim dalam suatu artikel pada harian Kom pas tanggal 30 juni 1966. Dikalangan para pakar  terdapat dua cara pandang terhadap SEP. Pertama, jalur yuridis f or mal , yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan hukum SEP adalah pasal 33 UUD 1945, yang dilatarbelakangi oleh  jiwa pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi o leh pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan pasal 2 UUD 1945. Jalur kedua adalah jalur orientasi, yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Peper ini akan menyampaikan pemikiran-pemikiran ekonom pancasila serta menyoroti empat topik utama yang terkait dengan Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu moral ekonomi pancasila, landasan pikir sistem ekonomi pancasila, landasan konstitusional ekonomi pancasila, dan likaliku perjalanan sejarah bangsa indonesia menuju perwujudan sistem ekonomi pancasila.

PEMIKIRAN EKONOMI - MOH.HATTA 4

Pemikiran ekonomi Bung Hatta ( H attanomics) dapat didekati melalui beberapa pendekatan. Pertama, melalui kerangka berpikir ek onomi Bung Hatta. Dilihat dari sudut itu, kerangka  berpikir ekonomi Bung Hatta dalam garis besarnya tersusun berdasarkan tiga kategori berikut: teori ekonomi, politik ekonomi, dan po litik perekonomian.

3 4

Lihat Ekonomi pancasila : Gagasan dan Kemungkinan/mubyarto, Jakarta : LP3ES,1987, Bab II. lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi.

Mengenai teori ekonomi, Bung Hatta dengan tegas menyatakan bahwa penjelasan teori ekonomi hanya mengandung kebenaran sejauh diterapkan pada dirinya sendiri. Artinya, sejauh diuji berdasarkan asumsinya, kebenaran teori ekonomi bersifat mutlak. Tetapi karena asumsiasumsi teori ekonomi itu tidak ditemukan dalam realitas ekonomi, penjelasan teori ekonomi itu harus dilihat hanya sebagai alat bantu dalam memahami realitas ekonomi. Agar pemakaian teori ekonomi sebagai alat bantu untuk memahami realitas ekonomi itu tidak menggiring pemakainya  pada suatu kesimpulan yang salah, selanjutnya diperlukan apa yang oleh Bung Hatta disebut sebagai  politik ek onomi. Sebagai suatu siasat untuk melaksanakan teori ekonomi, politik  ekonomi harus memperhatikan keberadaan faktor-faktor non ekonomi. Berbeda dari politik  ekonomi, politik perekonomian adalah keputusan politik yang didasarkan atas pertimbangan ideologi politik negara, dan paham kemasyarakatan. Bung Hatta meletakkan ideologi pada kedudukan yang sangat tinggi. Di bawah ideologi terletak realitas ekonomi. Sedangkan teori ekonomi terletak di urutan terbawah. Sejalan dengan itu, pendekatan kedua yang perlu ditempuh untuk memahami pemikiran ekonomi Bung Hatta adalah dengan menelusuri ideol og i yang mendasari pemikiran ekonominya. Dalam rangka itu, perlu diketahui, selain dikenal sebagai penganjur sosialisme, Bung Hatta juga dikenal sebagai penganjur demokrasi yang konsisten. Hanya saja, berbeda dari paham demokrasi yang saat ini banyak dianut di Indonesia, paham demokrasi yang dianut Bung Hatta tidak hanya  berlaku dalam bidang politik, tetapi berlaku pula dalam bidang ekonomi. Dengan titik tolak  seperti itu, setiap upaya untuk memahami pemikiran ekonomi Bung Hatta, harus dimulai dengan memahami prinsip demokrasi ekonomi yang menjad i dasar pemikiran ekonominya. Hal ni penting, sebab demokrasi ekonomi bagi Bung Hatta tidak hanya dipandang sebagai sebuah proses pengambilan keputusan sebagaimana terjadi dalam bidang politik, tetapi sekaligus sebagai dasar (struktur) untuk mewujudkan keadilan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh  penjelasan pasal 33 UUD 1945. Prioritas utama politik perekonomian yang demokratis adalah diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang. Di dalam berbagai tulisannya, Mohammad Hatta menyatakan prinsip non-kooperatif yang tertuang dalam Manifesto Politik 1925. Dari pernyataan Perhimpunan Indonesia tahun 1923 dan tahun 1925, dapat ditarik  hakikat manifesto : 1. Perjuangan memperoleh otonomi, mencapai kemerdekaan Indonesia, 2. Pemerintahan yang dipegang dan dipilih oleh bangsa Indonesia sendiri,

3. Kesatuan sebagai syarat perjuangan mencapai tujuan, 4. Menolak bantuan dari pihak penjajah atau pihak lain manapun. Dari tulisan monumental Mohammad Hatta Ke Arah Indonesia Merdeka (1932) mengenai faham kebangsaan dan kerakyatan, sekali lagi Mohammad Hatta menegaskan bahwa: ³...Asas Kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala Hukum (Recht, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan Keadilan dan Kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan penghidupan harus sempurna dan  berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengakuan oleh segala jenis manusia yang beradap, bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri...´ Kemudian Mohammad Hatta menegaskan pula: ³...Supaya tercapai suatu masyarakat yang berdasar Keadilan dan Kebenaran, haruslah rakyat insaf akan haknya dan harga dirinya. Kemudian haruslah ia berhak menentukan nasibnya sendiri dan perihal bagaimana ia mesti hidup dan bergaul. Pendeknya, cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian negeri semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat« ³

PEMIKIRAN EKONOMI PANCASILA ± MUBYARTO

Mubyarto lahir di Sleman, 3 September 1938 dan meninggal di Rumah Sakit Umum Dr  Sardjito Yogyakarta, Selasa 24 Mei 2005 pukul 13.49. Masa kecilnya hingga sarjana muda dihabiskan di Yogyakarta. Selepas dari UGM, Mubyarto melanjutkan pendidikan master di Universitas Vanderbilt dan program doktor di Universitas Iowa, Amerika Serikat, dengan disertasi berjudul  E lastisitas Surplus Beras yan g Dapat Dipasarkan di Jawa-Madura, 1965. Pada tahun 1987-1999, ia menjadi anggota MPR. Selain itu, dia juga menjabat sebagai dosen di Fakultas Ekonomi UGM (1959-2003) serta sebagai Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM tahun 1983-1994. Di struktur pemerintahan pusat, Mubyarto pernah menjabat sebagai staf ahli di kementerian, yaitu penasihat Menteri Perdagangan pada tahun 1968-1971, asisten Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1993-1998), dan staf ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Industri  pada tahun yang sama. Sejak tahun 2002, d ia adalah Kepala Pustep UGM.

Dalam bukunya,  A pa & Siapa: Sejumlah Oran g  Ind onesia 1985-1986 , konsep Ekonomi Pancasila yang dikembangkan Mubyarto sempat ditertawakan sejumlah kalangan. Konsepnya itu dianggap berbau slogan, namun ia menilainya sebagai hal yang wajar karena merupakan hal yang baru. Di masa Orde Baru paham Ekonomi Pancasila yang diusungnya dipandang sebelah mata oleh para ekonom Indonesia kala itu yang kebanyakan berdomisili di FE UI dan juga  beberapa rekan beliau di FE UGM. Pandangannya dianggap sudah kadaluarsa mengingat sistem ekonomi Indonesia kala itu cenderung mengarah pada ekonomi liberal. Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di pertengahan 1997 Mubyarto menampik anggapan banyak ekonom yang  berkata bahwa ekonomi Indonesia hampir mati. Beliau berpendapat melalui kacamata ekonomi kerakyatan bahwa sebenarnya ekonomi rakyat kala itu tidaklah mati hanya sedikit kaget saja untuk kemudian berjalan kembali tanpa ada istilah mati. Yang mati menurut beliau adalah ekonomi konglomerat yang memang seharusnya, menurut beliau, jangan diperbaiki. Pak Muby menyebut ekonomi mikro, ekonomi kerakyatan justru semakin berkembang di tengah krisis yang dialami para konglomerat. Krisis Ekonomi menurut pandangan Mubyarto hanyalah penyederhanaan krisis multidimensional di Indonesia. Pak Muby memandang krisis ekonomi yang terjadi disebabkan karena pembangunan ekonomi di Indonesia telah meninggalkan dan mengabaikan dua unsur   penting manusia Pancasila, yaitu moral dan sos ial. Ekonomi Pancasila atau Pancasila Kerakyatan  bukanlah komunis seperti yang dianggap oleh sebagian orang. Sebagai seorang ekonom Pak  Muby berpendapat sebagai berikut: Demikian, berbeda dengan pandangan pakar-pakar ekonomi arus utama (main stream), kerusakan ekonomi yang dialami sektor modern/ konglomerat tidak   perlu diratapi, dan kita tidak perlu mati-matian memulihkan kondisi ekonomi pra-krisis yang sangat timpang.   nomi  E ko Pancasila,

kerakyatan adalah sistem ekonomi yang demokratis, menunjuk pada asas ke-4

kerakyatan

yan g 

dipim pin

oleh

hik mat

kebijaksanaan

dalam

 per musyawaratan/perwakilan, dimana ek onomi rakyat  mendapat dukungan pemihakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Bahwa sejauh ini pakar-pakar ekonomi arus utama menolak  konsep ek onomi kerakyatan, bahkan juga ek onomi kekeluar   g aan, yang hendak digusur dari pasal 33 UUD 1945, adalah karena mereka secara a priori menganggap ek onomi kerakyatan  bukan sistem ekonomi pasar, tetapi dituduh sebagai sistem ekonomi ³sosialis-komunis´ ala Orde Lama 1959-1966. Pandangan dan pemihakan mereka pada konglomerat yang liberal-kapitalistik 

memang amat sulit diubah lebih-lebih setelah (istilah mereka)

´U ni

S ov yet pun kapok den g an

 so sialisme, dan RRC ju g a sudah menjadi kapitalis´. Sudah pasti mereka ³keblinger´ karena  paham sosialisme tidak pernah mati, dan ekonomi RRC tumbuh cepat bukan karena meninggalkan paham sosialisme tetapi karena amat berkembangnya ek onomi rakyat . Ekonomi Indonesia akan tumbuh cepat seperti ekonomi RRC jika mampu mengalahkan virus korupsi yang tumbuh subur sejak awal gerakan reformasi yang telah benar-benar melenceng. Aturan main sistem ekonomi Pancasila yang lebih ditekankan pada sila ke-4 Kerakyatan (yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan) menjadi slogan  baru yang diperjuangkan sejak reformasi. Melalui gerakan reformasi banyak kalangan berharap 5

hukum dan moral dapat dijadikan landasan pikir dan landasan kerja. Sistem ekonomi kerakyatan

adalah sistem ekonomi yang memihak pada dan melindungi kepentingan ekonomi rakyat melalui upaya-upaya dan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat.

MORAL EKONOMI PANCASILA

Moral Ekonomi Pancasila merupakan sebagai kesatuan ukuran, atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan pola bertindak dari pelaku-pelaku ekonomi dalam Sistem Ekonomi Pancasiala. Sistem Ekonomi Pancasila masih harus diperjuangkan, masih harus digarap, masih harus diolah dikembangkan, dan ditumbuhkan. Lima ciri khas Sistem Ekonomi Pancasila sebagimana bisa diserap dari UUD 45 pasal 33, bahkan dari keseluruhan jiwa pancasila itu sendiri, antara lain : 1. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, koperasi merupakan  soku  g uru perek onomian. Koperasi ialah salah satu bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama. Dalam UUD 1945 pasal 33, dikatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Perekonomian digerakan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Walaupun telah dikatakan, bahwa masalah ekonomi menyangkut masalah materi, namun hal itu tidaklah berarti bahwa materi itu tidak ada hubungannya dengan moral dan sosial. Jika kita juga memperhatikan masalah moral dan sosial di samping ekonomi, maka hal itu

5

Sistem ekonomi kerakyatan adalah sub-sistem dari sistem ekonomi Pancasila, yang diharapkan mampu meredam

ekses kehidupan ekonomi yang liberal.

 berarti kebijaksanaan dan tindakan ekonomi kita akan lain, dibandingkan apabila yang dikejar hanyalah rangsangan eko nomi saja. 3. Ada hubungannya dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah kehendak  yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial, egalitarisme. Ada suatu keinginan

dalam masyarakat ekonomi kapitalis, bahwa yang penting ³ saya

untun g .  K amu melarat ,  go t o hell ´, tetapi dalam Ekonomi Pancasila harus tidak ada  perasaan seperti itu. Rasa solidaritas sosial menjiwai para pelaku di dalam tindaktanduknya. Hal ini berkali-kali di tekankan oleh Presiden Soeharto. Solidaritas social harus merupakan jiwa masyarakat Pancasila. 4. Ada kaitannya dengan sila Persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan ekonomi ialah  penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti bahwa nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. 5. Dalam sistem

perekonomian Pancasila, harus tegas dan jelas adanya keseimbangan

antara perencanaan sentral ( nasional ) dengan tekanan pada desentralisasi didalam  pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi. Ekonomi Pancasila dan moral yang mendasarinya bersumber dari jiwa bangsa Indonesia, yang telah mengalami pahit getirnya dijajah oleh bangsa lain selama tiga setengah abad. Ideologi Pancasila merupakan ideologi penolak terhadap ideologi asing yang telah mengantarkan kesengsaraan, kemiskinan, dan keterbelakangan bangsa Indonesia. Di bidang ekonomi, ideologi Pancasila melahirkan sistem Ekonomi Pancasila yang ciri khasnya adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.

LANDASAN PIKIR SISTEM EKONOMI PANCASILA

Pancasila adalah ciri kepribadian bangsa Indonesia, yang mampu menggabungkan asas-asas Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, pastilah bernafaskan agama. Di mana diakui eksistensi dan hak hidup beberapa agama besar (pasal 29 ayat 2 UUD 1945), nilai-nilai yang dikembangkan berasal dari berbagai agama termasuk nilai-nilai adat asli bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa. Oleh karena agama islam dianut oleh bagian terbesar bangsa Indonesia, tampaknya juga paling besar peranannya dalam mempengaruhi aturan-aturan nilainya. Misalnya pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengatakan, bahwa perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal tersebut tampaknya sejalan dengan ayat-ayat kitab suci Al-quran :

1.

W ahai

manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yan g  telah menciptakan kamu dari diri

 yan g  satu (  Adam) dan keduanya

 Allah

 Allah

menciptakan paan g annya(  H awa ) dari dirinya, dan dari

mem perkemban g biakan laki-laki dan perem puan yan g  banyak.

 Bertakwalah kepada  Allah yan g den g an namanya kamu salin g  meminta, dan periharalah hubun g an kekeluar   g aan. Sesun gg uhnya  Allah selalu menja g a dan men g awasimu.

6 

2. Sesun gg uhnya oran g -oran g  muk min itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara 7 

kedua saudaramu dan bertakwalah kepada  Allah a g ar kamu mendapat rahmat.

Dari ayat-ayat tersebut jelaslah, bahwa menurut agama Islam, suatu bangsa adalah merupakan keluar   g a besar  yang harus selalu bekerja sama dalam hidup berekonomi, dan tidak  dibenarkan bersaing yang dapat berakibat saling mematikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan  bahwa Ekonomi Pancasila banyak terpengaruhi oleh agama Islam.

LANDASAN KONSTITUSIONAL EKONOMI PANCASILA

Pasal 33 UUD 1945 secara mendasar mengatur sistem ekonomi dan tidak secara langsung menggariskan politik ekonomi. Politik ekonomi harus disusun oleh pemerintah secara realistik   berdasarkan kondisi ekonomi yang sedang berlaku pada waktu tertentu. Misalnya, politik  ekonomi yang dijalankan pemerintah dalam periode Ekonomi terpimpin (1959-1966) setelah  bangsa Indonesia tegas bertekad kembali ke UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 juli 1959) di mana  pemerintah juga bertekad ³melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen´. Sistem ekonomi Indonesia yang harus merupakan sistem ekonomi pancasila atau sistem ekonomi koperasi sudah digariskan oleh penjelasan Pasal 2 dan tercantum secara jelas dalam  pasal 33 UUD 1945. Pasal inilah yang seyogyanya selalu menjiwai para penentu kebijaksanaan dalam merumuskan politik ekonomi, baik yang berjangka pendek, menengah, atau panjang.

6 7

Arti ayat al-quran dari surat An-nisa ayat 1 Arti ayat al-quran dari surat Al-hujurat ayat 10

Didalam bidang politik ekonomi jangka pendek dan menengah, dianjurkan tiga pedoman dasar  yaitu : 1. Prinsip efisiensi dan rasionalitas dalam segala tindakan di segala secto r. 2. Keinsyafan memelihara harta nasional dan capital (modal) nasional yang sudah ada, dan 3. Anggaran belanja harus seimbang. Hal tersebut memang menunjukan bahwa sistem ekonomi adalah sistem ekonomi koperasi, tetapi dalam sistem ekonomi koperasi ini tidak perlu semua usaha atau perusahaan berbentuk  organisasi atau perkumpulan koperasi. Perusahaan perorangan (swasta) dapat dan bebas untuk   berkembang sesuai batasan pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian penguasaan cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, bisa dalam bentuk  organisasi perusahaan ± perusahaan Negara (Persero, Perum, Perjan), tetapi bisa juga dalam  bentuk lain, sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

PERJALANAN SEJARAH EKONOMI BANGSA INDONESIA

Setiap bangsa di dunia pasti ingin mencapai kemajuan, tidak saja kemajuan demi kemajuan itu sendiri, melainkan kemajuan yang berarti kemampuan yang semakin meningkat untuk  memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang semakin beraneka ragam, dan kemajuan yang berarti kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih berbahagia. Kemajuan yang demikian tidak  akan bisa dicapai oleh bangsa yang terjajah, yang penduduk dengan segala sumber alamnya dihisap oleh bangsa lain, baik secara fisik-militer, politik, maupun ekonomi. Maka bangsa Indonesia yang dijajah selama 3,5 abad, secara terus menerus berjuang untuk melawan kekuasaan penjajahan itu. Hanya melalui kemerdekaan, akan ada harapan untuk mengatur diri sendiri, untuk meningkatkan mutu kehidupan serta aspirasi seluruh warganya. Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, maka terbukalah peluang untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional, yaitu : 1. Memajukan kesejahteraan umum 2. Memajukan kecerdasan kehidupan bangsa, dan 3. Mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyatnya. Dalam Trilogi Pembangunan dikatakan, bahwa ketiga-tiganya sama pentingnya dan berkaitan satu sama lain. Hanya urutannya bisa di ubah sesuai perkembangan keadaan dan keperluan pada

8

waktu tertentu. Misalnya pada waktu memulai Pelita I (1969-1974), Trilogi pembangunan

dipahami sebagai pengutamaan  stabilitas, yang mutlak perlu untuk mencapai  pertumbuhan ek onomi yang tinggi. Baru setelah keduanya terwujud, bisa dipikirkan pemrataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia dalam pembangunan ekonominya, mengaitkan  perkembangan politik bangsa. Kemudian ada 7 periodisasi ³ekono mi-politik´ Indonesia di dalam 9

siklus 7 tahunan, antara lain : 1. 1945-1952 : Ekonomi Perang dan Geriliya ; pembumihangusan prasarana ekonomi, ekonomi dualistik, 2. 1952-1959 : Pembangunan ekonomi Nasional. Kelahiran Perusahaan-perusahaan Negara hasil Ambil-alih, 3. 1959-1966 : Ekonomi Terpimpin, Perekonomian memburuk karena politik menjadi ³panglima´, 4. 1966-1973 : Perubahan drastis dalam kebijaksanaan ekonomi, Ekonomi menjadi ³panglima´, ekonomi terpimpin menjadi Demokrasi Ekonomi, 5. 1973-1980 : Ekonomi Bonansa Minyak. Pertumbuhan dan pemrataan, 6. 1980-1987 : Ekonomi Pasca-Bonansa Minyak, E ko   nomi K epribadian. Pokok pikiran yang ingin disampaikan di sini terdiri dari tiga kelompok. Pertama, telah kita alami sejarah yang cukup panjang dan berliku-liku dalam perjuangan bangsa mencari bentuk dan cara melaksanakan kebijaksanaan ekonomi yang bisa mewujudkan tujuan kesejahteraan dan keadilan social bagi seluruh rakyat.  K edua, bangsa Indonesia sebenarnya selalu waspada untuk  tidak menyimpang terlalu jauh dari moral dan kepribadian sistem ekonomi yang didasarkan pada ideologi Pancasila dasar Negara.  K eti g a, dari segi teori, upaya memasukan faktotr moral atau etika dalam kegiatan-kegiatan ekonomi baik pemerintah, dunia usaha swasta, maupun  perorangan bukanlah sesuatu yang khas pada bangsa Indo nesia.

KESIMPULAN

Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang mengacu dan didasarkan  pada etika falsafah Pancasila:  pertama, Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh 8

1. Stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemrataan  pembangunan serta hasil-hasilnya. 9 Mubyarto : analisa statistik dan ekonomi politik. Serta berdasarkan ayat al-quran surat Yusuf ayat 47-48.

rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; kedua, Ada kehendak kuat warga masyarakat untuk  mewujudkan kemerataan sosial yaitu tidak membiarkan terjadinya dan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; keti g a, Semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi makin  jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional kuat, tangguh, dan mandiri. K eem pat , Demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. K elima, Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila mencakup kesepakatan ´aturan main etik´ sebagai berikut:  pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa: Perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; membuahkan sistem ekonomi yang mengimbangi ikhtiar  duniawi dengan ikhtiar untuk akherat. Etika agama turut mempengaruhi sistem nilai dan  pertimbangan ekonomi. K edua, Kemanusiaan yang adil dan beradab: Ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan kemerataan nasional; bermuara pada penentangan terhadap praktek dan ajaran kapitalisme dan komunisme, dan memberi tekanan lebih besar pada nuansa manusiawi dalam menggalang hubungan ekonomi dalam perkembangan masyarakat.  K eti g a, Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi; menghasilkan sikap membuka kesempatan ekonomi secara adil bagi semua, terlepas dari kedudukan suku, agama, ras, atau daerah. Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua kita adalah sama di depan hukum.  K eem pat , Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi Ekonomi;  bermuara. pada pelaksanaan demokrasi ekono mi dan demokrasi politik. K elima, Keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah; memberi warna egalitarian dan kecenderungan pada social equity dalam proses pembangunan. Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi baru yang masih harus diciptakan untuk  mengganti sistem ekonomi yang kini ³dianut´ bangsa Indonesia. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat perdesaan dalam bentuk usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Hernawati, 2006. Makalah : Sistem Ekonomi Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Haluoleo, kendari. http://www.scribd.com/doc/19623974/Sistem-Ekonomi-Indonesia (diakses tanggal 22 Mei 2011) Kuncoro, Mudrajad, 2003. Ekonomi Pembangunan : Teori, masalah, dan Kebijakan. Edisi ketiga. UPP AMP YKPN. Yogyakarta Mubyarto, 1987. Ekonomi pancasila : Gagasan dan Kemungkinan/mubyarto, LP3ES. Jakarta Wijaya, Heri, 2005. Makalah : Pemikiran Ekonomi Pancasila. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila (diakses tanggal 22 Mei 2011) http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi (diakses tanggal 22 Mei 2011)