UUD 1945 & Amandemen UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949) Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950) UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959) UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966) UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998) Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999 (Transisi Soeharto ke BJ Habibie) Periode Perubahan UUD 1945 Amandemen 1 (14-21 Oktober 1999 ) : 5 7 9 13 14 15 17 20 21 (9 Pasal) Amandemen 2 (7-18 Agustus 2000) : 18 19 20 22 25 26 27 28 30 36 (25 Pasal) Amandemen 3 (1-9 November 2001) : 1 3 6 7 8 11 17 22 23 24 (23 Pasal) Amandemen 4 (1-11 Agustus 2002) : 2 6 8 11 16 23 24 31 32 33 34 37 AP AT (13 Pasal) Mahkamah Konstitusi ● Aturan Peralihan Pasal III (tata cara pembentukan MK) ● UU No 24 Tahun 2003 Kewenangan 1. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara 2. Memutus perselisihan hasil pemilu 3. Memutus pembubaran partai politik 4. Menguji UU thd UUD 1945 Kewajiban
Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa a) penghianatan terhadap negara; b) korupsi; c) penyuapan; d) tindak pidana lainnya; 2. atau perbuatan tercela, dan/atau 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Alat Bukti 1. surat atau tulisan 2. keterangan saksi 3. keterangan ahli Hak DPR 1. Hak Interpelasi 2. Hak angket 3. Hak menyatakan pendapat Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR 2. Memeriksa semua pelaksanaan APBN Mahkamah Agung memiliki kewenangan : 1. Kewenangan menguji secara materil peraturan perundang-undangan di bawah UU. 2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. 3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi. 4. Mengawasi dan memimpin jalannya peralihan pemerintahan pada seluruh tingkat Pengadilan. Komisi Yudisial WEWENANG (UU No 18 Tahun 2011 Pasal 13 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial) 1.
Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2.
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3.
Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4.
Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
TUGAS (UU No 18 Tahun 2011 Pasal 14) a.
Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
b.
Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
c.
Menetapkan calon hakim agung; dan
d.
Mengajukan calon hakim agung ke DPR.
judicial review adalah mencakup pengujian terhadap suatu norma hukum yang terdiri dari pengujian secara materiil (uji materiil) maupun secara formil (uji formil). Dan hak uji materiil adalah hak untuk mengajukan uji materiil terhadap norma hukum yang berlaku yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara. TATA NEGARA Trias Politica : Montesquieu Teori Perjanjian Masyarakat : John Lock Teori Kedaulatan Rakyat : JJ Rousseau Negara melindungi hak dan kewajiban warga negara : Immanuel Kant Hukum publik : berkenaan antara warga negara dengan negara Hukum privat : berkenaan dengan kepentingan orang2, perseorangan, hukum perdata dan hukum dagang Rule of Law (Dicey) ● Supremacy of law ● Equality before the law ● Constitution based on human rights UU No 22 Tahun 1999 : Otonomi daerah
Yang tidak diotonomikan : ● politik ● pertahanan ● keamanan ● yustisi ● moneter & fiskal ● agama ● norma UU No 10 Tahun 2004 : Pembentukan PerPU UU - dibentuk DPR dgn persetujuan presiden Peraturan Pemerintah Pengganti UU - ditetapkan presiden dalam kegentingan yang memaksa Peraturan Pemerintah - ditetapkan presiden u/ menjalankan UU Perda - dibentuk DPRD dgn persetujuan bersama kepala daerah Hierarki 1. UUD Negara RI Tahun 1945 2. TAP MPR 3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah
PANCASILA Landasan-landasan dasar Negara Republik Indonesia adalah : 1. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional 2. Pancasila sebagai landasan dasar dan ideology/idiil Rincian asal mula langsung Pancasila menurut Notonagoro sebagai berikut : a. Asal Mula Bahan (Kausa Materialis) Bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila. b. Asal Mula Bentuk (Kausa Formalis) Ir. Soekarno bersama-sama Drs. Moh. Hatta serta anggota BPUPKI lainnya merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan serta nama Pancasila. c. Asal Mula Karya (Kausa Effisien) Asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah, yaitu PPKI d. Asal Mula Tujuan (Kausa Finalis) Pancasila tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Para pendiri negara juga berfungsi sebagai kausa sambungan karena yang merumuskan dasar filsafat negara. Macam-macam Nilai Pancasila Menurut prof.Dr. Notonegoro : 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktivitas. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jiwa/rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibagi atas 4 macam yaitu, a. Nilai kebenaran atau kenyataan yang bersumber dari unsur akal manusia b. Nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa manusia c. Nilai moral/kebaikan yang berunsur dari kehendak/kemauan d. Niali religius, yaitu merupakan nilai Ketuhanan, kerohanian yang tinggi dan mutlak yang bersumber dari keyakinan/ kepercayaan manusia 1. Susunan Kesatuan Sila-Sila pancasila Yang bersifat Organis Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal, yaitu setiap unsur memiliki arti masingmasing namun saling berhubungan. 2. Susunan pancasila bersifat herarkis dan berbentuk pyramidal Memiliki hubungan antara kelompok sila yang ada dalam pancasila dan bersifat erat. Hirarkis sendiri memiliki arti yaitu pengelompokan / penggolongan. Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu saling berkaitan yang tak dapat dipisahkan: a. Sila pertama menjelaskan bahwa pada sila pertama itu meliputi dan menjamin isi sila 2, 3, 4, dan 5, artinya dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. b. Sila kedua tertulis kemanusiaan yang adil dan beradab yang diliputi sila ke-1 dan isinya meliputi sila 3, 4, dan 5, dalam sila ini terkandung makna bahwa sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang beradab, maka segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara harus mencerminkan bahwa negara ini mempunyai peraturan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. c. Sila ketiga tertulis persatuan Indonesia yang diliputi dan dijiwai sila 1, 2 yang meliputi dan menjiwai isi dari sila 4, dan 5, sila ini mempunyai makna manusia sebagai makhluk sosial wajib mengutamakan persatuan negara Indonesia yang disetiap daerah memiliki kebudayaan-kebudayaan maupun beragama yang berbeda. d. Sila keempat diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3 yang meliputi dan menjiwai isi dari sila kelima. Sila ini menjelaskan bahwa negara Indonesia ini ada karena rakyat maka dari itu rakyat berhak mengatur kemana jalannya negara ini. e. Sila kelima yang bertuliskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diliputi dan dijiwai oleh isi dari sila 1, 2, 3, dan 4. Sila ini mengandung makna yang harus mengutamakan keadilan bersosialisasi bagi rakyat Indonesia ini sendiri tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. 3. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila pancasila yang saling mengisi dan yang saling mengkualifikasi Tiap-tiap sila seperti telah disebutkan di atas mengandung empat sila lainnya, dikualifikasi oleh empat sila lainnya. SEJARAH INDONESIA
Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 : 1. Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa pancasila;
2. Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kalau proklamasi kemerdekaan merupakan suatu “Proclamation of Independence” maka pembukaan UUD 1945 adalah Declaration of Independence. Pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan itu. Mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah isi dan cita-cita luhur proklamasi. Mengubah pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Pembukaan merupakan Deklarasi Kemerdekaan Indonesia yang memuat cita-cita luhur proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tidak akan mempunyai arti tanpa deklarasi, sebab tanpa deklarasi tujuan proklamasi semata-mata hanya kemerdekaan belaka. Sebaliknya deklarasi baru mempunyai arti dengan adanya proklamasi yang melahirkan kemerdekaan sebagai sumber hukum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (bahasa Inggris: United Nations Temporary Executive Authority, disingkat UNTEA) adalah sebuah badan pelaksana sementara PBB yang berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jendral PBB. UNTEA dikepalai oleh seorang yang diangkat oleh Sekjen PBB dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda dan bertugas menjalankan pemerintahan Irian Barat dalam waktu satu tahun. UNTEA dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat, sehingga badan ini merupakan pengawas di Irian Barat setelah Persetujuan New York. Tugas-tugas pokok UNTEA: ●
Menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda.
●
Menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu.
●
Menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia.
http://www.pemiluindonesia.com/sejarah/pemilihan-umum-orde-baru-1977-1997.html http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_1999 http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia Hari Konstitusi : 18 Agustus Piagam Jakarta adalah dokumen historis berupa kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Disebut juga "Jakarta Charter". Merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia Sembilan
atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini disusun karena wilayah Jakarta yang besar, meliputi 5 kota dan satu kabupaten, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, provinsi DKI Jakarta dibentuk dengan piagam tersebut dan menetapkan Soewirjo sebagai gubernur DKI Jakarta yang pertama sampai 1947. Sembilan tokoh tersebut adalah Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Sir A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Sir Achmad Subardjo, Wahid Hasyim, dan Sir Muhammad Yamin. BPUPKI dibentuk 29 April 1945 sebagai realisasi janji Jepang untuk memberi kemerdekaan pada Indonesia. Anggotanya dilantik 28 Mei 1945 dan persidangan pertama dilakukan keesokan harinya sampai dengan 1 Juni 1945. Sesudah itu dibentuk panitia kecil (8 orang) untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Dalam masa reses terbentuk Panitia Sembilan. Panitia ini menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan Pembukaan atau Mukadimah dalam UUD 1945. Naskah inilah yang disebut Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme, serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perdamaian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia.
SUMPAH PEMUDA Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
PERJANJIAN-PERJANJIAN Berikut ini daftar perjanjian -perjanjian yang pernah terjadì di Indonesia: 1. Perjanjian Bongaya di tahun 1966 - Raja Hasanudin dari Makassar menyerah kepada VOC. 2. Perjanjian Jepara di tahun 1676 - Raja Mataram Sultan Amangkurat II harus menyerahkan pesisir Utara tanah Jawa apabila VOC berhasil menindas pemberontakan Trunojoyo. 3. Perjanjian Gianti di tahun 1755 - pembagian wilayah Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. 4. Perjanjian Salatiga di tahun 1757 - Berisi tentang Pembagian wilayah Surakarta menjadi Mangkunegaran dan Kasunanan. 5. Perjanjian Kalijati, 8 Maret 1942,
Berisi: Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. 6. Perjanjian Linggarjati, 25 Maret 1947, Berisi: a. Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa dan Madura. b. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 7. Perjanjian Renville, 17 Januari 1948, Berisi: Republik Indonesia mengakui daerah-daerah yang diduduki Belanda pada agresi militer I menjadi milik Belanda. 8. Perjanjian Roem- Royen, 7 Mei 1949 Berisi: a. Pusat Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. b. Indonesia dengan Belanda akan mengadakan perundingan lagi dalam Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB. 9. Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), 23 Agustus 1949 Berisi: a. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). b. Kedudukan Irian Jaya (sekarang Papua) akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. 10. Perjanjian New York, .15 Agustus 1962 Berisi: a. Belanda menyerahkan Irian Barat (Papua) kepada Indonesia melalui suatu badan pemerintahan PBB. b. Akan diadakan penentuan pendapat rakyat Irian Barat. 11. Perjanjian Bangkok, 11 Agustus 1966. Berisi: Republik Indonesia menghentikan konfrontasi dengan Malaysia.
Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial atau Semi-Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer agar dianggap lebih demokratis. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.[1]
"Operatie Product" (bahasa Indonesia: Operasi Produk) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggajati. Aksi pertama terjadi karena saat itu pemerintahan Indonesia dinilai oleh Belanda, tidak bekerja sama melaksanakan isi Perjanjian Linggarjati, yang disahkan pihak Belanda tanggal 24 Maret 1947. Pihak Indonesia dianggap sudah kehilangan kepercayaan, karena Tweede Kamer (Parlemen Belanda) pada awalnya ragu untuk menyetujui isi perjanjian. Operasi Produk direncanakan oleh Jenderal Simon Hendrik Spoor, untuk menduduki wilayah terpenting secara ekonomis di Jawa Barat dan Timur tanpa mengganggu Kota Yogyakarta, pusat pemerintah Indonesia waktu itu, karena biaya tinggi. Operasi ini berhasil menduduki sebagian besar Jawa dan Sumatera, karena TNI tidak melakukan perlawanan yang berarti (kekurangan senjata). Akan tetapi mengakibatkan adanya aksi-aksi gerilya oleh TNI dan Pelopor di wilayah-wilayah lain. Perserikatan Bangsa Bangsa melakukan campur tangan untuk mengadakan gencatan senjata, disahkan pada tanggal 17 Januari 1948 menurut Renville-overeenkomst (Perjanjian Renville). Karena itu masalah internal Belanda menjadi masalah internasional.
Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Aksi polisionil kedua akhir 1948 dilaksanakan memaksa Republik bekerja sama dengan pengurus Belanda untuk deelstatenpolitiek (Politik Negara Bagian) menurut Perjanjian Linggajati. Maksud pemerintah Belanda (Kabinet Drees/Van Schaik) menyelenggarakan Indonesia berdasar federal dengan hubungan ketat Belanda. Sewaktu aksi polisionil ini Yogyakarta (Yogyakarta) langsung diserang dan pemerintah Indonesia, termasuk presiden Soekarno, ditahan. Selainnya semua kota besar dan jalan-jalan di antaranya diduduki. Aksi Belanda ini, sebetulnya upaya membinasakan Republik, gagal karena percampuran tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, aksi-aksi boikot internasional dan gerilya Republik yang sangat hebat. Pada Agustus 1949 sebelum ada gencatan senjata, Yogyakarta dapat direbut kembali oleh Indonesia dalam waktu enam jam, Belanda mundur ke Surakarta. Indonesia mengejar Belanda ke Surakarta sebelum genjatan senjata menjelang Konferensi Meja Bundar. Akhirnya Akhirnya
Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia karena tekanan keras dari Amerika Serikat dan pesimisnya kekuatan tentara Belanda untuk melawan Indonesia. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA (防衛郷土義勇軍 kyōdo bōei giyūgun?) adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Tentara Pembela Tanah Air dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei No 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara Ke-16, Letnan Jendral Kumakichi Harada sebagai Tentara Sukarela. Pelatihan pasukan Peta dipusatkan di kompleks militer Bogor yang diberi nama Jawa Bo-ei Giyûgun Kanbu Resentai. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam waktu tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung[1] membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin 1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 2. Pembubaran Konstituante 3. Pembentukan MPRS dan DPAS http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1950%E2%80%931959)
●
Kongres Bahasa Indonesia I (Solo, 25-28 Juni 1938) Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya.
●
Kongres Bahasa Indonesia II (Medan, 28 Oktober - 2 November 1954) Tanggal 16 Agustus 1972 H. M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972. Tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia (Wawasan Nusantara).
● ● ●
Kongres Bahasa Indonesia III (Jakarta, 28 Oktober s.d 2 November 1978) Kongres Bahasa Indonesia IV (Jakarta, 21-26 November 1983) Kongres Bahasa Indonesia V (Jakarta, 28 Oktober s.d 3 November 1988)
Dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. ●
Kongres Bahasa Indonesia VI (Jakarta, 28 Oktober - 2 November 1993) Kongres mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia.
●
Kongres Bahasa Indonesia VII (Jakarta, 26-30 Oktober 1998) Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa.
● ●
Kongres Bahasa Indonesia VIII (Jakarta, 26-30 Oktober 1998) Kongres Bahasa Indonesia IX (Jakarta, 28 Oktober-1 November 2008) Dalam rangka peringatan 100 tahun kebangkitan nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 60 tahun berdirinya Pusat Bahasa, pada tahun 2008 dicanangkan sebagai Tahun Bahasa 2008.
SEJARAH UMUM
Menurut Babad Tanah Jawi, Raden Patah adalah putra Brawijaya raja terakhir Majapahit (versi babad) dari seorang selir Cina. Selir Cina ini puteri dari Kyai yang berasal dari Campa. Teori penyebaran Agama Hindu Budha 1. Teori Brahmana (dibawa pendeta) : Van Leur 2. Teori Ksatria (dibawa prajurit) : Majundar dan C.C. Berg 3. Teori Waisya (dibawa pedagang) : N.J. Krom 4. Teori Sudra (dibawa budak) 5. Teori Arus Balik : F.D.K Bosch
Penyebab Perang Dunia I, Asal-usul langsung dari perang terletak pada keputusan yang diambil oleh para negarawan dan jenderal selama Krisis 1914, casus belli yang merupakan pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria dan istrinya oleh Gavrilo Princip, seorang Serbia. Penyebab khusus terjadinya Perang Dunia II adalah serbuan Jerman ke Kota Danzig, Polandia pada tanggal 1 September 1939. Pada tanggal 3 September 1939 negara-negara pendukung LBB terutama Inggris dan Perancis mengumumkan perang kepada Jerman. Piagam Atlantik adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada tanggal 14 Agustus 1941 di atas kapal perang Kerajaan Inggris HMS Prince of Wales di perairan Samudera Atlantik, tepatnya di wilayah Argentia, Newfoundland, Kanada. Dalam Piagam Atlantik terdapat 8 poin penting mengenai:
1.
tidak ada lagi wilayah yang dicari oleh Amerika Serikat atau Inggris;
2.
pengaturan sebuah wilayah harus sesuai dengan kehendak masyarakat bersangkutan;
3.
hak untuk menentukan nasib sendiri;
4.
pengurangan rintangan perdagangan;
5.
memajukan kerjasama ekonomi dunia dan peningkatan kesejahteraan sosial;
6.
kebebasan berkehendak dan bebas dari kekhawatiran;
7.
menciptakan kebebasan di laut lepas;
8.
pelucutan senjata di seluruh dunia
Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC[2], namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa
Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (bahasa Inggris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, disingkat UNESCO) merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan organisasi adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan,peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. (Artikel 1 dari konstitusi UNESCO). UNESCO memiliki anggota 191 negara. Organisasi ini bermarkas di Paris, Perancis, dengan 50 kantor wilayah serta beberapa institut dan pusat di seluruh dunia. UNESCO memiliki lima program utama yang disebarluaskan melalui: pendidikan, ilmu alam, ilmu sosial & manusia, budaya, serta komunikasi & informasi. Proyek yang disponsori oleh UNESCO termasuk program baca-tulis, teknis, dan pelatihan-guru; program ilmu internasional; proyek sejarah regional dan budaya, promosikeragaman budaya; kerja sama persetujuan internasional untuk mengamankan warisan budaya dan alam serta memelihara HAM; dan mencoba untuk memperbaiki perbedaan digital dunia.
ASEAN adalah kepanjangan dari Association of South East Asia Nations. ASEAN disebut juga sebagai Perbara yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Gedung sekretarian ASEAN berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura : 1. Perwakilan Indonesia : Adam Malik 2. Perwakilan Malaysia : Tun Abdul Razak 3. Perwakilan Thailand : Thanat Koman 4. Perwakilan Filipina : Narcisco Ramos 5. Perwakilan Singapura : S. Rajaratnam
Pertemuan Kepala Negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ke 24 dibuka di Naypyitaw, Myanmar Minggu 11 Mei 2014
Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika (disingkat KTT Asia Afrika atau KAA; kadang juga disebut Konferensi Bandung) adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Konferensi Asia-Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan diketuai oleh PM Ali Sastroamidjojo. Hasil dari persidangan ini berupa persetujuan yang dikenal dengan Dasasila Bandung. INDONESIA Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM (Commission on Human Rights; singkatan: CHR) yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, "Ini bukanlah sebuah perjanjian... [Di masa depan] ini mungkin akan menjadi Magna Cartainternasional..." PENGETAHUAN UMUM Syarat-syarat mendirikan organisasi internasional (Thomas L Karnes): 1. Harus ada perwakilan resmi pemerintah 2. Konsentrasi negara harus pada upaya mengembangkan struktur pemerintahan 3. Nasionalisme bukan menjadi ciri utama dari setiap negara partisipan 4. Negara-negara anggota harus memiliki kepentingan bersama
Subkomisi Mediasi KOMNASHAM bertugas dan berwewenang melakukan :
1.
Perdamaian kedua belah pihak;
2.
Penyelesian perkara melalui cara konsultasi, negiosasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
3.
Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa malalui pengadilan;
4.
Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
5.
Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum
perdata (nasional) yang berlainan. Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara(internasional). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).
Gambar seram di bungkus rokok di resmikan 24 Juni 2014 Peraturan ttg gambar peringatan di kemasan : UU 36 Tahun 2009 dan PP No 109 Tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Zona Ekonomi Eklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III. Aneksasi adalah memasukkan suatu wilayah tertentu ke dalam unit politik yang sudah ada, seperti negara, negara bagian atau kota Referendum kemerdekaan diadakan di Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Asal-usul referendum bersamaan dengan permintaan yang dibuat oleh Presiden Indonesia, B.J. Habibie ke Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan pada 27 Januari 1999, bagi PBB untuk mengadakan referendum, dimana provinsi di Indonesia akan diberikan pilihan lebih besar otonomi dalam Indonesia atau merdeka. Desa Global adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Marshall McLuhan memperkenalkan konsep ini pada awal tahun 60-an dalam bukunya yang berjudul Understanding Media: Extension of A Man. Konsep ini berangkat dari pemikiran McLuhan bahwa suatu saat nanti informasi akan sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Pada masa ini, mungkin pemikiran ini tidak terlalu aneh atau luar biasa, tapi pada tahun 60-an ketika saluran TV masih terbatas jangkauannya, internet belum ada, dan radio masih terbatas antar daerah, pemikiran McLuhan dianggap aneh dan radikal.
Asas Ius Soli adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (terbatas). Asas ini memungkinkan adanya bangsa yang modern dan multikultural tanpa dibatasi oleh ras, etnis, agama, dll. (AS, Argentina, Bangladesh dan Brazil) Asas Ius Sanguinis adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang tuanya. Asas ini akan berakibat munculnya suatu negara dengan etnis yang majemuk. (Brunai, Jordania, Malaysia, Belanda, Cina) http://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/stelsel-aktif-stelsel-pasif-hak-opsi-dan-hak-repudiasi/
TIU http://dhewiqu-bbi.blogspot.com/2013/04/pemenggalan-kata-dasar-menurut-eyd.html Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf.
