RESUME ANALIS KEBIJAKAN
(WILLIAM N. DUNN dalam Bukunya Analisis Kebijakan Publik dan NUGROHO dalam Bukunya Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi) oleh : Wista Dwi Handono P
(104674221)
ANALISIS KEBIJAKAN Menurut William N Dunn Analisis kebijakan ialah Disiplin ilmu sosial terapan yang
menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan serta memindahkan informasi relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Sebagai disiplin ilmu terapan, analisis kebijakan publik meminjam tidak hanya ilmu sosial dan perilaku tetapi juga administrasi publik, hukum, etika dan berbagai macam cabang analsisis sistem dan matematika terapan. Analisis kebijakan ini diharapkan mampu unntuk menghasilkan informasi dan argumen yang masuk akal mengenai: 1) Nilai yang merupakan sebagai tolok ukur masalah teratasi, 2) fakta yang diaman sebagai pembatas atau meningkatkan nilai, 3) tindakan t indakan yang penerapannya menghasilkan nilai, untuk menghasilkan ketiga hal tersebut seorang analis dapat memakai satu atau lebih pendekatan yang ada antara lain : empiris, valuatif, valuati f, dan normatif. Pendekatan Empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Pendekatan ini menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif. Pendekatan Evaluatif sendiri ditekankan pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan, pada pendekatan ini perkembangan disiplin ilmu inilah yang sering menjadi akibat dari penelitian terapan ketimbang sebagai penyebabnya. Pendekatan Normatif ditekanan pada rekomendasi tindakan, menghasilkan informasi yang bersifat preskriptif serta memiliki hasil rekomendasi terhadap kebijakan apa yg sebaiknya diadopsi utk masalah publik
Bentuk – Bentuk – Bentuk Bentuk Analisis Kebijakan 1. Analisis Kebijakan Retrospekrif ( apa yang terjadi dan perbedaan apa yang dibuat ) 2. Analisis Kebijakan Prospektif ( apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan )
ANALIS KEBIJAKAN
Analis Kebijakan adalah para ahli yang melakukan penelitian atau pengamatan terhadap berbagai kebijakan yang ada dimana mereka mampu untuk menilai sebuah kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan baru berdasarkan penelitian dan pendapat-pendapat mereka. Menurut William N Dunn Analis kebijakan terbagi menjadi tiga tipe analis yaitu : 1.
Analis yang berorientasi pada disiplin (Discipline-oriented analysts). Kelompok orang/ para ilmuan pollitik dan sosiologi yang berusaha mengembangkan dan menguji teori yang didasarkan pada teori dan konsekwensi-konsekwensi kebijakan serta jarang mengidentifikasi tujuan-tujuan dan sasaran spesifik dari para pembuat kebijakan dan tidak melakukan usaha apapun untuk membedakan variable-variable kebijakan yang merupakan hal yang dapat diubah melalui manipulasi kebijakan dan variable situasional yag tidak dapat dimanipulasi.
2.
Analis yang berorietasi pada masalah (Problem-oriented analysts). Kelompok orang/ para ilmuan yang berusaha menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan, serta tidak memperhatikan pengembangan dan pengujian teori-teori yang dianggap penting didalam disiplin lmu sosial, tetapi lebih memperhatikan variable yang dapat dimanipulasi oleh pembuat kebijakan. Orientasi masalahnya jarang menyajikan informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijkan yang spesifik karena masalah yang dianalisis bersifat umum.
3.
Analis yang berorietasi pada aplikasi (Applications-oriented analysts). Kelompok orang/ para ilmuan pollitik, sosiologi, adm public, dan profesional pekerja sosial yang berusaha menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi dan program publik, tetapi tidak memperhatikan pengembangan dan pengujian teori-teori dasar. Lebih jauh kelompok ini idak hanya memperhatikan variable-variable kebijakan, tapi juga melakukan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan. Informasi megenai tujuan-tujuan dan sasaran kebijakan memberi landasan bagi pemantauan, dan evaluasi hasil kebijakan yang spesifik, yang dapat digunakan oleh praktisi untuk merumuskan masalahmasalah
kebijakan,
mengembangkan
alternatif-alternatif
kebijakan
baru
dan
merekomendasikan arah tindakan untuk memecahkan masalah. Analis kebijakan diharapkan untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi tentang nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan-tindakan. Ketiga macam informasi tersebut dihubungkan dengan tiga pendekatan analisis kebijakan yaitu: empiris, valuatif, dan normatif. Menurut Nugroho dalam bukunya Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan
Evaluasi (2004:85), “peran analis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh
publik, dan bukan asal menguntungkan menguntungkan pengambil kebijakan.” Oleh kar enanya kar enanya seorang analis kebijakan perlu memiliki kecakapan-kecakapan sebagai berikut : 1.
Mampu cepat mengambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral;
2.
Mempunyai kemampuan analisis multi-disiplin, jika pun tidak, mampu mengakses kepada sumber pengetahuan di luar disiplin yang dikuasainya;
3.
Mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil;
4.
Mampu menghindari pendekatan toolbox toolbox (atau textbook ) untuk menganalisis kebijakan, melainkan mampu menggunakan metode yang paling sederhana namun tepat dan menggunakan logika untuk mendesain metode jika metode yang dikehendaki memang tidak tersedia;
5.
Mampu mengatasi ketidakpastian;
6.
Mampu mengemukakan dengan angka;
7.
Mampu membuat rumusan masalah yang sederhana namun jelas;
8.
Mampu memeriksa fakta-fakta yang diperlukan;
9.
Mampu meletakkan diri pada posisi orang lain (empati), khususnya sebagai pengambil kebijakan dan publik yang menjadi konstituennya;
10. Mampu untuk menahan diri hanya untuk memberikan analisis kebijakan, bukan keputusan. 11. Mampu tidak saja mengatakan “ya” atau “tidak” pada usulan yang masuk, namun juga mampu memberikan definisi dan analisa dari usulan tersebut; 12. Mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, sama sekali rasional dan sama sekali komplit; 13. Mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan publik; 14. Mempunyai etika profesi yang tinggi.
Tugas Analis Kebijakan
1. Membantu merumuskan cara untuk mengatasi atau memecahkan masalah kebijakan publik 2. Menyediakan informasi tentang apa konsekuensi dari alternatif kebijakan 3. Mengidentifikasi isu dan masalah kebijakan publik yang perlu menjadi agenda kebijakan pemerintah 4. Meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Ketertarikan Ketertarikan Para Analis Kebijakan Publik
1. Ketertarikan untuk memahami kebijakan (analysis of policy) policy) 2. Ketertarikan untuk memperbaiki kualitas kebijakan (analysis for policy) 3. Ketertarikan untuk kedua aktivitas tersebut
ANALISA KEBIJAKAN
Analisis kebijakan menurut Dunn (1994) merupakan suatu aktivitas intelektual dan praktis yang dimaksudkan untuk menciptakan, memberi penilaian kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan pembuatan kebijakan, sedangkan menurut Quade (1984) dalam Effendi (2000), analisis kebijakan adalah suatu bentuk penilaian terapan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang isu-isu sosioteknis dan memperoleh solusi yang lebih baik, sedangkan menurut Weimer dan Vining (1988), analisis kebijakan merupakan advice yang berorientasi pada masyarakat yang relevan dengan keputusan publik dan dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosial.
Secara luas lebih lanjut Dunn (1994) mendefinisikan analisis kebijakan publik adalah satu diantara sejumlah aktor lainnya dalam sistem kebijakan, suatu sistem kebijakan (policy sistem) atau seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik antara ketiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Definisi masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan ( policy ( policy stakeholders), stakeholders), karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, lingkungan kebijakan ( policy environment ) merupakan konteks khusus dimana kejadiankejadian disekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik, sehingga sistem kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya. ( Dunn,1994). Dunn,1994).
Dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap penting dari kebijakan publik antara lain (Dunn, 1994) yaitu: penetapan agenda kebijakan (agenda setting), Formulasi kebijakan (policy formulation), adopsi kebijakan
(policy adoption), implementasi kebijakan (policy
implementation), dan penilaian kebijakan ( policy assesment), dimana tahap-tahap tersebut akan dibahas sebagai berikut :
(1). Agenda Setting
Pada tahap penetapan agenda kebijakan, ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan, hakekat permasalahan ditemukan melalui proses yang dikenal dengan
nama problem nama problem structuring . Menurut Peter (1984), bahwa suatu isu kebijakan dapat masuk menjadi agenda kebijakan apabila isu tersebut : 1) Memil iki efek yang besar terhadap masyarakat; 2) Membuat analogi dengan cara mengkiaskannya dengan kebijakan yang telah ada; 3) Menghubungkannya dengan simbol-simbol (nasional/ politik); 4) Terjadinya market failure dan ; 5) Ketersediaan Teknologi bagi penyelesaian masalah tersebut.
Problem structuring didasarkan pada 4 fase pencarian masalah, menurut Dunn (1994) fase tersebut adalah : pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem definition), spesifikasi masalah (problem sfecification), dan pengenalan masalah (problem sensing). Sedangkan untuk merumuskan masalah dapat digunakan berbagai metode yaitu : analisis batasan masalah, analisis klasifikasi, analisis hirarkis, hirarkis, sinektik, brainstorming, analisis multi persfektif, analisis asumsional, serta pemetaan argumentasi.
(2). Policy Formulation
Pada tahap formulasi kebijakan , para analis mengidentifikasi kan kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, untuk itu diperlukan suatau prosedur yang dinamakan forecasting, dimana konsekuensi konsekuensi dari masing-masing pilihan kebijakan dapat diungkapkan.
Menurut Peter (1984), formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis memulai mengaplikasikan beberapa teknik analisis untuk berusaha menjustifikasi bahwa sebuah pilihan kebijakan adalah lebih baik dari yang lain, adapun perangkat perangkat yang dapat digunakan bagi bagi formulasi kebijakan adalah; 1) Analisis biaya manfaat; 2) Analisis keputusan dimana sebuah keputusan harus diambil dalam ketidakpastian dan keterbatasan informasi.
(3). Policy Adaption.
Adopsi kebijakan merupakan tahap dimana ditentukan pilihan-pilihan kebijakan melalui dukungan stakeholders, tahap ini detentukan setelah melalui proses rekomendasi, menurut Effendi (1999) langkah rekomendasi meliputi : a) Pengidentifikasian alternatif – alternatif – akternatif akternatif kebijakan yang yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan yang merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu. b) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasikan.
c) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan criteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif alt ernatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek ef ek negatif yang akan ditimbulkannya.
Lebih lanjut Effendi (1999), mengemukakan metode identifikasi alternatif kebijakan adalah sebagai berikut : 1.Researched analysis and experimentation 2.Analisis tidak bertindak 3.Quick surveys 4.Review literature 5.Perbandingan dengan pengalaman dunia nyata 6.Passive collection and classifikasi 7.Tipologi 8.Analogi 9.Brainstorming 10.Perbandingan ideal
Untuk menyeleksi atau memilih alternatif kebijakan yang ada diperlukan kriter ia relevan yang standar, dengan menerapkan kriteria tersebut seorang analis dapat merekomendasikan alternatif mana yang paling baik untuk mencapai tujuan kebijakan, berkaitan dengan hal tersebut Patton dan Sawicki (1988) dalam Keban ( 1999) mengemukakan beberapa kriteria penting yang biasa digunakan yaitu: yaitu: Technical Feasibility, Political Viability, Economic and Financial Possibility dan Administrative Operability.
Technical Feasibility mengukur apakah keluaran (outcome) dari kebijakan atau program dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, dalam kriteria ini ada dua subkriteri a pokok yang dibahas yaitu Effectiveness dan Adequacy, Effectiveness menyangkut sejauh mana kebijakan atau program mencapai apa yang diinginkan, sedangkan Adequacy menyoal sampai seberapa jauh kebijakan/program yang disarankan disarankan akan mampu memecahkan persoalan baik keseluruhan ataupun sebagian.
Economic and Financial Possibility menyangkut evaluasi ekonomis dari policy atau program yang ada, yang meliputi aspek perubahan dalam nilai seperti perubahan ass et ekonomis,
GDP, Human Capital, dan non human resources lainnya, aspek Economis Efficiency, aspek Profitability dan aspek Cost-Effectiveness.
Political Viability menyangkut 5 subkriteria yang harus diperhatikan yaitu Acceptabilit y yang menyangkut apakah suatu alternatif kebijakan dapat diterima oleh aktor-aktor politik dan para klien dan aktor-aktor lainnya dalam masyarakat, Appropriateness berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan tidak merusak atau bertentangan bert entangan dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat, Responsiveness berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada, Legal dalam pengertian apakah suatu alternatif kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan per undangan yang berlaku, serta Equity yang mengacu pada kriteria alternatif kebijakan yamg dipilih apakah akan menciptakan keadilan dan pemerataan dalam masyarakat.
Kriteria terakhir adalah Administrative Administrati ve Operability yang menyangkut penilaian pada beberapa elemen Administrative seperti Authority yang berkenaan dengan dengan kewenangan mengimplementasi suatu kebijakan atau program, pr ogram, Institusional Comitment yang menyangkut kesamaan komitment dari administrator level atas sampai bawah, Capability berkenaan dengan kemampuan skill dan staff serta financial suatu implementor agent, dan Organizational Support yang berkaitan dengan ada at au tidaknya dukungan peralatan, fasilitas fisik dan pelayanan- pelayanan lainnya terhadap alternatif kebijakan.
Adapun teknik yang paling praktis untuk memilih dan merekomemdasikan suatu alternatif kebijakan adalah dengan mengunakan sitem rangking (Keban,1999), dimana total skor yang paling sedikit akan dianggap yang paling baik, ataupun dengan menggunakan menggunakan sistem indeks untuk masing-masing alternatif, sehingga indeks yang tertinggi akan menjadi alternatif terbaik.
(4). Policy Implementation Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, pada tahap ini monitoring dilakukan, menurut Godon (1986) dalam Keban (1999) implementasi berkenaan dengan berbagai ke giatan yang diarahkan untuk realisasi program, dalam hal ini administrator a dministrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah diseleksi.
Mengorganisir berarti mengatur sumber daya , unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program, melakukan interpretasi berkaitan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrument, melakukan pela yanan rutin, pembayaran-pembayaran atau merealisasikan tujuan-tujuan program.
Lebih lanjut Effendi (2001) mendefinisikan implementasi adalah apa yang terjadi setelah suatu peraturan perundangan ditetapkan dengan memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas ( tangible), sedangkan tugas implementasi kebijakan itu sendiri s endiri adalah menjadi penghubung yang memungkinkan tujuantujuan kebijakan mencapai hasil (outcomes) melalui aktivitas-aktivitas pemerintah.
(5). Policy Assesment Penilaian kebijakan adalah tahap terakhir dari tahap pembuatan kebijakan publik, dimana diadakan penilaian apakah semua proses implementasi ses uai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, pada tahap ini evaluasi diterapkan.
Menurut Samudra, dkk (1994) evaluasi kebijakan ditujukan untuk mengetahui 4 aspek yaitu : 1) Proses pembuatan kebijakan; 2) Proses implementasi; 3) Konsekuensi kebijakan dan; 4) Efektivitas dampak kebijakan, evaluasi terhadap aspek pertama diatas dapat dilakukan sebelum maupun sesudah kebijakan dilaksanakan, keduanya disebut sebagai evaluasi Sumatif dan Formatif, sedangkan evaluasi terhadap aspek kedua disebut sebagi evaluasi implementasi, sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat dinamakan evaluasi dampak kebijakan.
Sejalan dengan tahap-tahap kebijakan diatas, untuk mengubah Scientific Information menjadi Policy Relevant Information, seorang analis kebijakan harus melakukan prosedur yang lazim dipakai (Dunn,1994) yaitu : 1. Perumusan masalah (definisi) untuk menghasilkan informasi masalah kebijakan. 2. Peramalan (prediksi) untuk menghasilkan gambaran tentang masa depan kebijakan mengenai konsekuensi dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk konsekuensi tidak melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah. 3. Rekomendasi (preskripsi) untuk menghasilkan informasi tentang tindakan kebijakan yang paling baik dimana efek positif yang ditimbulkan ditimbulkan lebih besar dari pada efek negatifnya.
4. Pemantauan (diskripsi) untuk menghasilkan informasi hasil kebijakan (output/outcome). 5. Evaluasi untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja k ebijakan publik, baik kinerja efficiency, kinerja Efektivenees, kinerja Quality. kinerja Equity, maupun kinerja Sustainability.
