SESI I
1. Persamaan dan Perbedaan rerangka konseptual Standar Akuntansi Entitas Umum, Etap, Pemerintah, dan Syariah Persamaan: Persamaan yang terdapat pada standar akuntansi entitas umum, etap. Pemerintahan, dan syariah ada pada asumsi yang mendasari dalam pembuatan pelaporan keuangan. Asumsi tersebut adalah akrual dan going concern. Setiap entitas harus melakukan pencatatan berbasis akrual, dan bukan cash basis. Entitas pemerintah mulai menerapkan akrual basis pada tahun 2015, dimana sebelumnya entitas pemerintahan masih menggunakan cash basis menuju akrual. Asumsi yang kedua adalah perusahaan di asumsikan mampu melanjutkan kehidupan dimasa depannya dan tidak didirikan dengan tujuan untuk dilikuidasi. Selain itu, persamaan yang kedua adalah terletak pada tujuan dibuatnya laporan keuangan. Tujuan dibuatnya LK adalah untuk sebagai alat ukur kinerja entitas, ataupun manajer dan juga sebagai alat bagi perusahaan untuk melihat perkembangan entitas secara kuantitatif. Entitas juga bisa menggunakan LK sebagai sarana untuk mencari modal tambahan, baik dari kreditur, investor, investor, maupun pemerintah sebagai pemodal entitas pemerintahan. Perbedaan: Terdapat banyak perbedaan antara SAK yang ada di Indonesia, perbedaan yang mendasar terdapat pada tujuan tiap SAK tersebut, Dimana SAK umum ditujukan pada entitas yang memiliki akuntabilitas publik (baik yang terdaftar, maupun yang akan go publik). SAK ETAP di tujukan untuk entitas yang tidak terdaftar pada BEI, sedangkan SAP ditujukan khusus untuk entitas pemerintah, dan SAK syariah ditujukan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah. Perbedaan yang kedua terletak pada pengguna laporan keuangan, LK SAK Umum digunakan oleh investor, kreditur, serta masyarakat yang membutuhkan dll, LK ini juga dapat di download dari situs resmi BEI. LK SAK ETAP digunakan oleh pihak yang bersangkutan dengan aktivitas perusahaan, dan tidak disebarluaskan. SAP digunakan oleh masyarakat dan pihak pemerintah. SAK Syariah digunakan oleh Pemilik dana qardh, pemilik dana mudharabah , pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya dan masyarakat.
Perbedaan yang ketiga terletak pada unsur-unsur yang terdapat pada LK, dimana dalam menyajikan LK tiap badan usaha yang berbeda memliki perbedaan juga dalam penyajiannya. Selain itu mungkin juga terdapat perbedaan dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan informasi ke dalam LK.
SAK
Tujuan Rerangka Konseptual
Sebagai dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain
SAK-ETAP
Untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: -
-
Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal
SAP
Sebagai acuan bagi : -
-
-
-
Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar
SAK-Syariah
Untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya.
Pengguna Laporan Keuangan
Investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat
Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.
Masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman dan pemerintah
Pemilik dana qardh, pemilik dana mudharabah, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya dan masyarakat
Tujuan Laporan Keuangan
Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.
Menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun.
Untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagaian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi
Asumsi Dasar
Akrual dan kelangsungan usaha
Akrual
Kemandirian entitas, kesinambungan entitas, keterukuran dalam satuan uang
Akrual dan kelangsungan usaha
Karakteristik
Dapat dipahami, relevan,
Dapat dipahami, relevan,
Relevan, andal, dapat
Dapat dipahami, relevan,
Pengguna Laporan Keuangan
Investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat
Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.
Masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman dan pemerintah
Pemilik dana qardh, pemilik dana mudharabah, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya dan masyarakat
Tujuan Laporan Keuangan
Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.
Menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun.
Untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagaian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi
Asumsi Dasar
Akrual dan kelangsungan usaha
Akrual
Kemandirian entitas, kesinambungan entitas, keterukuran dalam satuan uang
Akrual dan kelangsungan usaha
Karakteristik kualitatif informasi yang relevan
Dapat dipahami, relevan, Dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, materialitas, keandalan, penyajian jujur, substansi substansi mengungguli mengungguli bentuk, bentuk, pertimbangan, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat dibandingkan, tepat waktu, waktu, keseimbangan keseimbangan anra biaya dan antara biaya dan manfaat manfaat, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif, penyajian wajar
Relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami
Dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif, penyajian wajar,
Unsur-unsur laporan keuangan
-
-
-
Posisi keuangan terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu Kinerja keuangan terdiri hubungan antara penghasilan dan beban dari ekuitas
-
Posisi keuangan terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu
-
tertentu -
Kinerja keuangan terdiri hubungan antara penghasilan dan beban dari ekuitas
-
Laporan Pelaksanaan: LRA dan Laporan Perubahan SAL Laporan Finansial: Neraca, LO, LPE, LAK CaLK
-
-
-
Komponen laporan keuangan yang mencerminakan kegiatan komersial Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial Komponen laporan keungan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut
Unsur-unsur laporan keuangan
-
-
Posisi keuangan terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu Kinerja keuangan terdiri hubungan antara penghasilan dan beban dari ekuitas
-
Posisi keuangan
-
terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu
-
tertentu -
Kinerja keuangan terdiri hubungan antara penghasilan dan beban dari ekuitas
-
Laporan Pelaksanaan: LRA dan Laporan Perubahan SAL Laporan Finansial: Neraca, LO, LPE, LAK CaLK
-
-
-
Komponen laporan keuangan yang mencerminakan kegiatan komersial Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial Komponen laporan keungan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut
2. Mengapa terdapat perbedaan Rerangka Konseptual pada Standar Akuntansi yang berbeda? Karena SAK dibuat berdasarkan lingkungan bisnis entitas yang berbeda , seharusnya setiap entitas menggunakan SAK yang sama, akan tetapi SAK umum tidak dapat diterapkan ke setiap jenis entitas di Indonesia, sehingga harus dibuat tu runan dari SAK tersebut, yang terbagi menjadi 5, yaitu: SAK Umum untuk entitas publik, SAK Etap untuk entitas non publik, SAP untuk entitas pemerintah, SAK Syariah untuk entitas yang memiliki transaksi syariah, dan SAK EMKM untuk entitas Mikro Kecil Menengah. 3. Informasi utama yang termuat dalam rerangka konseptual dibagi menjadi tiga level, yaitu : Level pertama : Tujuan dasar Informasi pada laporan keuangan yang disajikan menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan cakupan laporan keuangan yang membantu pengguna, untuk : Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. Memberikan informasi terkait jumlah, pengakuan dan ketidakpastian tentang penerimaan
2. Mengapa terdapat perbedaan Rerangka Konseptual pada Standar Akuntansi yang berbeda? Karena SAK dibuat berdasarkan lingkungan bisnis entitas yang berbeda , seharusnya setiap entitas menggunakan SAK yang sama, akan tetapi SAK umum tidak dapat diterapkan ke setiap jenis entitas di Indonesia, sehingga harus dibuat tu runan dari SAK tersebut, yang terbagi menjadi 5, yaitu: SAK Umum untuk entitas publik, SAK Etap untuk entitas non publik, SAP untuk entitas pemerintah, SAK Syariah untuk entitas yang memiliki transaksi syariah, dan SAK EMKM untuk entitas Mikro Kecil Menengah. 3. Informasi utama yang termuat dalam rerangka konseptual dibagi menjadi tiga level, yaitu : Level pertama : Tujuan dasar Informasi pada laporan keuangan yang disajikan menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan cakupan laporan keuangan yang membantu pengguna, untuk : Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. Memberikan informasi terkait jumlah, pengakuan dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih. Memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan serta klaim terhadap sumber-sumber tersebut. Menyediakan informasi hasil usaha perusahaan selama satu periode. Menyediakan informasi terkait pembelanjaan kas, transaksi modal, termasuk deviden. Menyediakan informasi tentang pertanggungjawaban mamajer.
Level kedua : Karakteristik kualitatif Informasi akuntansi yang tersaji harus relevan dan reliable. Agar informasi tersebut dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan memberikan feedback untuk mengkoreksi kesalahan dimasa lalu. Kemudian informasi tersebut memiliki nilai prediktif untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan juga dapat dipahami, dipercaya, wajar, serta netral. Level ketiga : Asumsi Pada level ini, kerangka konseptual dipakai u ntuk mengimplementasikan tujuan dasar level pertama. Bagaimana laporan keuangan tersebut diakui, diukur, serta dilaporkan oleh sistem akuntansi. Asumsi dasar akuntansi yang digunakan adalah :
Economy entity : dimana perusahaan merupakan unit yang terpisah dengan pemilik dan pihak lainnya. Going concern : diasumsikan perusahaan akan memiliki keberlangsungan hidup yang panjang. Sehingga laporan keuangan yang ada harus dapat di evaluasi secara terus menerus dalam periode tertentu. Monetary unit : informasi yang disajikan dinyatakan dalam bentuk unit moneter. Periodicity : perusahaan dapat membagi aktivitas ekono mi dalma suatu periode waktu.
Historical cost : ukuran yang digunakan untuk menrefleksikan pertukaran. Seperti kas yang dibayarkan, saham yang dikeluarkan, barang atau jasa yang diterima, dll. Revenue recognition : penentuan kapan pendapatan dapat dicatat dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Matching : menandingkan pendapatan dan biaya yang keluar dalam satu periode. Full disclosure : menyediakan informasi penting dan akurat yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan bagi investor dan tidak menyesatkan, seperti : catatan laporan keuangan, informasi tambahan,dll.
SESI II
1. Proses Transformasi PT Jamsostek Menjadi BPJS Ketenagakerjaan PT Jamsostek (Persero) merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk melindungi tenaga kerja dan keluarganya yang masih bersifat sebagai badan hukum privat. Artinya program Jaminan Sosial yang diselenggarakan secara terbatas hanya bagi tenaga kerja swasta dan pegawai negeri. PT Jamsostek hanya memberikan perlindungan Jaminan Sosial untuk sebagian masyarakat belum mencakup keseluruhan masyarakat. Peraturan yang mengatur tentang jaminan social bagi tenaga kerja swasta diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Untuk pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1981 tentang program tabungan dan asuransi pegawai negeri dan PP No. 69 Tahun 1991 tentang program asuransi kesehatan. Setelah melalui proses yang sangat panjang maka transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS ketenagakerjaan diatur dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Diterbitkannya UU SJSN berhubungan dengan adanya Amandemen UU Dasar 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2 “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Dengan adan ya jaminan social ini dapat memberikan jaminan rasa aman bagi para pekerja dalam melakukan pekerjaan sehingga dapat lebih fokus untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dalam proses transformasi dari PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap peralihan yang berlangsung selama 2 bulan, mulai tanggal 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap kedua tanggal 1 januari 2014 ditetapkan secara resmi berdirinya BPJS Ketenagakerjaan dan berubah menjadi badan hukum publik. Sehingga pada tahap kedua ini dilakukan persiapan untuk melakukan peubahan pengeoperasian secara menyeluruh yang berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai UU SJSN yang meliputi jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dengan adanya transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 januari 2014 maka PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa adanya likuidasi, serta semua asset dan liabilitas, hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Jamsosterk menjadi BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat pada table dibawah ini: No PT JAMSOSTEK (PERSERO) 1. PT yang diberntuk berdasarkan Akte Notaris 2. Bertanggung jawab ke pemegang saham (Menteri Negeri BUMN) 3. RUPS 4. Dewan Komisaris 5. Iuran peserta dan pemberi kerja
BPJS KETENAGAKERJAAN Badan Hukum Publik yang berdasarkan Undang-Undang Bertanggung jawab kepada presiden
Dewan Pengawas Iuran peserta, pemberi Pemerintah
kerja
dibentuk
dan
atau
6.
Pemeriksa 1. KAP 2. BPK
1. Laporan ke Presiden tembusan DJSN 2. Pemeriksa/Pengawas a. Sesuai UU BPJS, Pemeriksaan oleh KAP b. Sebagai lembaga Negara, pemeriksaan oleh BPK c. Atas produk keuangan non perbankan, pengawas dilakukan oleh OJK.
Sumber: Laporan Tahunan BPJS 2014
2. Bagaimana pengaruh transformasi tersebut terhadap penerapan SAK dalam penyusunan laporan keuangan ? Pengaruhnya terhadap adanya transformasi BPJS Ketenagakerjaan dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat mengacu pada SAP. Hal ini diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana dana jaminan social yang dikelolah oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak termasuk dalam lingkup keuangan negara. Menurut UU SJSN mengatakan bahwa Dana jaminan sosial merupakan milik peserta jaminan sosial dan dana jaminan tersebut harus dipisahkan dengan dana BPJS. Dengan demikian maka dalam proses penyusunan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan harus mengacu pada SAK Umum (SAK Non-ETAP) karena sifat BPJS Ketenagakerjaan merupakan entitas yang memiliki akuntabilitas public yang signifikan sebagai pengelola dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlukah DSAK menyusun PSAK khusus ?
Menurut kelompok kami, DSAK tidak perlu menyusun PSAK khusus karena ketika tidak terdap at suatu keunikan atas transaksi jaminan ketenagakerjaan dan penyelenggaraannya maka tidak ada alasan yang kuat untuk pembuatan SAK khusus untuk jaminan sosial. SAK yang ada masih sangat memadai untuk digunakan dalam program-program BPJS Ketenagakerjaan. 3. Bagaimana penyajian laporan keuangan program jaminan ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan? Dalam mengevaluasi bentuk penyajian laporan keuangan dari program jaminan ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan mesti mempertimbangkan faktor berikut: • Entitas pelaporan untuk program jaminan ketenagakerjaan. Jika program jaminan ketenagakerjaan bukan sebagai entitas pelaporan, maka dilakukan evaluasi mengenai keberadaan aset dan liabilitas dari program jaminan ketenagakerjaan dalam laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan secara on balance sheet atau off balance sheet. • Ketika program jaminan ketenagakerjaan merupakan entitas pelaporan, maka dilakukan evaluasi mengenai keberadaan pengendalian BPJS Ketenagakerjaan atas program jaminan ketenagakerjaan.
Apakah perlu membuat laporan konsolidasian? Perlu berdasarkan pada PSAP No. 11 yang menyatakan bahwa setiap badan layanan umum yang mendapatkan dana dar pemerintah harus mencantumkan laporan konsolidasian .
4. Perbedaan laporan tahunan PT. Jamsostek dan NPJS Ketenagakerjaan Struktur Tanggung jawab Standar pelaporan
Modal
Jamsostek Dewan komisaris ( ditunjuk di RUPS ) Publik SAK Umum : 1.Neraca 2.L/R 3.Ekuitas 4.Arus Kas 5.CALK Iuran, peserta, pemberi kerja
BPJS Ketenagakerjaan Dewan Pengawas ( ditunjuk Presiden ) Presiden SAP 1.Laporan Aktivitas 2.Neraca 3.Arus Kas 4.CALK Iuran, peserta, pemberi kerja dan pemerintah
Sumber: 1. Modul CA – Pelaporan K orporat 2. www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Annual Report BPJ S Ketenagakerj aan 2013 – 2014
