RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta keterkaitan visi misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencanaan top down. Menyelaraskan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ada keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Govermance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka harus memperhatikan 9 (Sembilan) Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu: 1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara; 2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara; 3. Asas Kepentingan Umum: Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; 4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara; 5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara; 6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara
harus
dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat
sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Asas Efisiensi: memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan; 9. Asas Efektifitas: mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat tepa t sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Rencana Kerja Dinas Perhubungan menerjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Rencana Kerja Dinas Perhubungan berisi program dan kegiatan, indikator
Dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka harus memperhatikan 9 (Sembilan) Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu: 1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara; 2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara; 3. Asas Kepentingan Umum: Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif; 4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara; 5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara; 6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara
harus
dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat
sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Asas Efisiensi: memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan; 9. Asas Efektifitas: mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat tepa t sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Rencana Kerja Dinas Perhubungan menerjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Rencana Kerja Dinas Perhubungan berisi program dan kegiatan, indikator
kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka yang ada beberapa hal yang dilakukan yaitu mulai dari pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), perumusan tujuan, sasaran sampai dengan program dan kegiatan. Seluruh dokumen pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disahkan, maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan. Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
1.2 LANDASAN HUKUM
Beberapa Peraturan dan ketentuan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini, antara lain sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.
Peraturan
Pemerintah Nomor
6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2027; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 adalah untuk menyediakan acuan arah kebijakan
pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Tahun 2018. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 adalah : 1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pemberian rekomendasi, sosialisasi / penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang perhubungan. 2. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama 1 (satu) tahun sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran serta target yang diharapkan.
1.4 Sistematika Penyusunan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis.
Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 digambarkan di atas didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang terdapat pada Dokumen Pelaksananaan Anggaran (DPA) maupun kebijakankebijakan yang ditempuh selama tahun 2016 yang secara rinci pada Program DAN Kegiatan dengan hasil yang dicapai, sesuai indikator dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terdapat 12 Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu keseluruhan setelah Perubahan Anggaran berjumlah Rp. 4.382.629.000, sedangkan realisasi anggaran per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 3.838.444.068,- atau 88%, dengan hasil yang dicapai sesuai indikator kegiatan pada Penetapan Kinerja SKPD, serta hambatan, kendala dan solusi sebagai berikut: a. Hasil yang dicapai
1. Meningkatnya
pengelolaan
administrasi
dan
operasional
perkantoran, melalui :
Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12
bulan
pada
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika.
Penyediaan surat izin kendaraan dan bahan bakar bagi kendaraan operasional.
Penyediaan Uang Lembur untuk PNS dan Non PNS.
Penyediaan 10 kali service computer, 13 kali service laptop, 12 unit/set pengadaan perlengkapan kantor.
Penyediaan 39 jenis Alat Tulis Kantor, Penggandaan 90.000 lembar, penyediaan komponen listrik dan penerangan selama 12 bulan
Penyediaan 12 Unit/set peralatan dan perlengkapan kantor. Penyediaan Makanan dan Minuman untuk pegawai selama 12 bulan
Terselanggara 23 kali rapat koordinasi keluar daerah dan 23 kali rapat koordinasi dalam daerah
Penyediaan Honorarium Pegawai tidak tetap selama 12 bulan
Meningkatkan
pengawasan
terhadap
pemanfaatan
dan
pertanggungjawaban keuangan SKPD 2. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah
Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah guna mengusulkan kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBN
Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi serta pendataan potensi-potensi
bidang
Pehubungan,
Komunikasi
dan
Informatika dalam rangka penataan data base
b. Hambatan dan Kendala
Capaian pelaksanaan kegiatan rutin suatu SKPD tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain: 1. Masih rendahnya Kulitas SDM aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi yang berpengaruh terhadap kreatifitas dan inovasi serta disiplin Pegawai 2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kerja 3. Masih terbatasnya anggaran koordinasi dan konsultasi
ke luar
daerah, mengingat kewenangan terhadap 2 urusan Wajib yaitu Urusan Perhubungan dan Kominfo yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi terkait bantuan-bantuan kegiatan yang berasal dari APBN 4. Masih terbatasnya anggaran monitoring dan evaluasi ke dalam daerah (kecamatan) terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh APBN maupun APBD I di setiap kecamatan maupun pelaksanaan sosialisasi bidang Perhubungan dan Kominfo.
c. Solusi
Sejalan dengan masalah yang dihadapi, maka upaya untuk pemecahan antara lain: 1. Melakukan pendampingan dan pelatihan-pelatihan internal dan pendistribusian beban kerja yang merata serta mendorong dan memberikan motivasi dalam rangka peningkatan kualitas diri 2. Meningkatkan intensitas rapat internal dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai serta pemberian teguran bagi pegawai yang kurang disiplin 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas yang telah tersedia
4. Melakukan pendelegasian tugas kepada pejabat dibawahnya untuk melakukan
koordinasi
dan
konsultasi
luar
daerah
serta
mengoptimalkan penggunaan anggaran monitoring dan evaluasi dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat 6 (enam) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 466.608.000 dan terealisasi sampai 31 desember 2016 sebesar Rp. 267.208.000 atau 57%. Dengan hasil yang dicapai dari keenam kegiatan sesuai indikator kegiatan pada Penetapan Kinerja SKPD, serta hambatan, kendala dan solusi sebagai berikut:
Pembangunan Gedung Kantor yang tidak dapat dilaksanakan.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 unit.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 item.
Pemeliharaan 5 unit kendaraan roda 4 dan 8 unit kendaraan roda 2, 1 unit Speedboat, Penggantian suku cadang roda 2, belanja BBM roda 2, roda 4, dan speedboat
Pemeliharaan AC, Mesin Tik, dan Mesin Potong rumput
a. Hasil yang dicapai
Capaian pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturdapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Meningkatnya ketersediaan peralatan dan perlengkapan serta fasilitas aparatur lainnya melalui: a. Pengadaan dan pendistribusian peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan, 2. Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor serta fasilitas perkantoran
b. Hambatan dan Kendala
Capaian
pelaksanan
ProgramPeningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain: 1. Terbatasnya anggaran yang menyebabkan penyediaan sarana dan
prasarana masih terbatas dibanding kebutuhan aparatur 2. Banyaknya sarana dan fasilitas yang rusak dan membutuhkan
pemeliharaan
c. Solusi
Sejalan dengan masalah yang dihadapi, maka upaya untuk pemecahan antara lain: 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia 2. Menumbuhkembangkan disiplin penggunaan sarana dan prasarana 3. Mengoptimalkan
SDM
yang
tersedia
untuk
melakukan
pemeliharaan disamping pemeliharaan rutin.
3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terdapat 1 (satu)
kegiatan
yaitu
Pembangunan
Causeway
(100X50)m²
Pelabuhan
Tambatan Perahu Omele, dengan alokasi anggaran setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 0 dan realisasi anggaran per 31 Desember 2016 adalah Rp. 0 atau 0%. 4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan : Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan
Lokasi Kegiatan : Saumlaki dan Larat 1) Jumlah Anggaran : Rp. 191.960.000,2) Realisasi Anggaran : Rp. 191.660.000 ,3) Kinerja Anggaran : 99,84% 4) Rencana Outputs : Penyediaan Rambu dan Alat Kelengkapan Jalan 5) Realisasi Outputs :Terlaksananya Penyediaan Rambu dan Alat Kelengkapan Jalan 6) Kinerja Outputs : 100% 7) Outcomes : Terpeliharanya Rambu dan Alat Kelengkapan Jalan
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Keselamatan Angkutan Laut Serta Penanggulangan Kecelakaan di Laut
Lokasi Kegiatan : 8 Kecamatan 1) Jumlah Anggaran : Rp. 311.986.900 2) Realisasi Anggaran : Rp. 311.146.900 3) Kinerja Anggaran : 99,73% 4) Rencana Outputs : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut 5) Realisasi Outputs : Tenaga Awak Kapal yang Handal
6) Kinerja Outputs : 100% 7) Outcomes : Terpenuhinya Kapasitas Tenaga Awak Kapal GT.7
Kegiatan : Pelatihan Pengawakan Kapal dibawah GT. 7
Lokasi Kegiatan : Saumlaki 1) Jumlah Anggaran : Rp. 88.743.000 2) Realisasi Anggaran : Rp. 44.877.000 3) Kinerja Anggaran : 50,57% 7) Rencana Output
: Terlaksananya Pelatihan Awak Kapal dibawah GT. 7
8) Realisasi Outputs : Terpenuhinya Tenaga Awak Kapal yang Handal dibawah GT. 7 9) Kinerja Outputs : 50,57% 10) Outcomes
:
Terlaksannya Ujian Sertifikat Kecakapan Kapal (SKK)
60 Mil bagi 50 orang peserta.
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan : Pembangunan Portal Pos Penagihan Retribusi Bandar Udara Mathilda Batlayeri (a)
Lokasi Kegiatan : Bandar Udara Mathilda Batlayeri 1) Jumlah Anggaran : Rp. 150.000.000,2) Realisasi Anggaran : Rp. 149.856.000,3) Kinerja Anggaran : 99,90% 4) Rencana Output : Terlakasana penagihan retribusi Bandar udara Mathilda Batlayeri dengan
menggunakan Mesin Portal Otomatis
5) Kinerja Outputs : 100% 6) Outcomes
: Tersedianya Peralatan dan Mesin Portal Pos Penagihan
Retribusi Bandar Udara Mathilda Batlayeri 7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan
: Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas (DAK)
Lokasi Kegiatan : Saumlaki 1) Jumlah Anggaran : Rp. 282.000.000 2) Realisasi Anggaran : Rp. 273.044.000 3) Kinerja Anggaran : 96.82% 7) Rencana Output
: Tersedianya Sarana Pengamanan Lalu Lintas
8) Realisasi Outputs : Terpasangnya 1 Unit Sound Level Taster, 50 buah rambu lalulintas, 60 buah Patok Tikungan Besi, 20 buah Pagar Pengaman Jalan, 2 Buah Cermin Tikungan. 9) Kinerja Outputs
: 100 %
10) Outcomes
:
Meningkatnya Keselamatan Angkutan Jalan
Kegiatan
: Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Lokasi Kegiatan : Saumlaki 1) Jumlah Anggaran : Rp. 324.809.000 2) Realisasi Anggaran : Rp. 321.909.000 3) Kinerja Anggaran : 99.11% 7) Rencana Output
: Terlaksananya penertiban dan Perizinan penumpang
angkutan umum dan angkutan barang 8) Realisasi Outputs : 87 kendaraan yang mengurusi izin trayek dari 150 kendaraan yang terdaftar
-
9) Kinerja Outputs
: 58%
10) Outcomes
:
47% kendaraan yang belum mengurusi izin trayek
Permasalahan yang di hadapi : Kurang Kesadaran Sopir dan pengusaha Angkutan tentang Pengurusan Kelengkapan surat-surat kendaraan dan belum terlaksananya pelayanan satu pintu untuk memudahkan Pengusaha angkutan mengurusi surat-surat kendaraan
-
Solusi pemecahannya : Sosialisasi pentingnya kesadaran berlalu lintas dan Perlu Pengkajian tentang pengurusan Periijinan yang dilaksanakan antar SKPD teknis dengan SKPD yang mengeluarkan ijin. Kegiatan
: Pengadaan Papan Nama Ruas Jalan
Lokasi Kegiatan : Larat 1) Jumlah Anggaran : Rp. 97.225.000 2) Realisasi Anggaran : Rp. 97.225.000 3) Kinerja Anggaran : 100% 7) Rencana Output
: Tersedianya Papan Nama Jalan
8) Realisasi Outputs : 25 paket Papan Nama Ruas Jalan 9) Kinerja Outputs
: 100%
10) Outcomes
:
Kegiatan
Adanya Kejelasan Identitas jalan
: Survey Penetapan dan Perencanaan Lokasi Terminal Type C
Lokasi Kegiatan : Siwahan 1) Jumlah Anggaran : Rp. 205.030.000 2) Realisasi Anggaran : Rp. 202.930.000 3) Kinerja Anggaran : 98,98% 7) Rencana Output
: Tersedianya Dokumen Survey Terminal Type C
8) Realisasi Outputs : Dokumen Survey Terminal Type C 9) Kinerja Outputs
: 100%
10) Outcomes
:
Terwujudnya Perencanaan Konektifitas Transportasi
Darat. Kegiatan
: Pengujian Kendaraan Bermotor
Lokasi Kegiatan : Siwahan 1) Jumlah Anggaran : Rp. 151.400.000
2) Realisasi Anggaran : Rp. 150.800.000 3) Kinerja Anggaran : 98,60% 7) Rencana Output
: Terlaksannya pengujian Kendaraan bermotor
8) Realisasi Outputs : 261 Kendaraan Yang Melakukan Pengujian dari 300 Kendaraan yang terdaftar 9) Kinerja Outputs
: 87%
10) Outcomes
:
Peningkatan Cakupan Pelayanan Lalu Lintas
8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Laut Kegiatan
: Pemeliharaan/ Operasional Pelabuhan Penyeberangan
Lokasi Kegiatan : Saumlaki dan Larat 1) Jumlah Anggaran : Rp.196.225.000 2) Realisasi Anggaran : Rp. 194.473.250 3) Kinerja Anggaran : 99,11% 7) Rencana Output
: Terlaksananya Pemeliharaan fasilitas Pelabuhan
Penyeberangan 8) Realisasi Outputs : Terpeliharanya Pelabuhan Penyeberangan 9) Kinerja Outputs
: 100%
10) Outcomes
:
Pelabuhan Penyeberangan Larat dan Saumlaki dapat
terpelihara sehingga
pelayanan transportasi melalui ferry penyeberangan
dapat terlaksana 9. PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI INFRASTRUKTUR PEDESAAN Kegiatan
: Pengadaan Sarana Prasarana Angkutan Transportasi
Perdesaan (DAK)
Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan 1) Jumlah Anggaran : Rp. 624.761.250 2) Realisasi Anggaran : Rp. 608.375.000 3) Kinerja Anggaran : 97,38% 7) Rencana Output
: Tersedianya Moda Transportasi Darat
8) Realisasi Outputs : Tersedia 2 Unit Alat Apung Bermotor Penumpang (Motor Boat) 9) Kinerja Outputs 10) Outcomes Kegiatan
: 100% :
Terwujudnya Lintasan Ekonomi dengan Moda
: Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/pool
Lokasi Kegiatan : Saumlaki Kegiatan ini dibatalkan
10. Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa Kegiatan
: Pendampingan Program Universal Service Obligation (USO)
Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan, 1 Kelurahan, 80 Desa dan 5 Dusun 1) Jumlah Anggaran : Rp. 304.950.00 2) Realisasi Anggaran : Rp. 304.300.000 3) Kinerja Anggaran : 99.79% 7) Rencana Output
: Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Program
Universal Service Obligation (USO) dan Study Banding Pengembangan eGoverment 8) Realisasi Outputs : Tersedianya SDM, Jaringan Telekomunikasi Radio dan BTS Seluler 9) Kinerja Outputs
: 100%
10) Outcomes
:
Tersedianya Jaringan Telekomunikasi Radio dan BTS
Seluler Kegiatan
: Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Pemanfaatan Pusat Layanan Internet (a)
Lokasi Kegiatan : Saumlaki 1) Jumlah Anggaran : Rp. 404.350.006 2) Realisasi Anggaran : Rp. 257.500.000 3) Kinerja Anggaran : 63,68% 7) Rencana Output
: Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi
PEMDA (Internet) 8) Realisasi Outputs : Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi PEMDA (Pusat Layanan Internet) 9) Kinerja Outputs
: 100%
10) Outcomes
:
Terwujudnya Aplikasi Sistem Informasi PEMDA (Pusat
Layanan Internet)
11. Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kegiatan
: Operasional Forum LLAJ MTB
Lokasi Kegiatan : Saumlaki 1) Jumlah Anggaran : Rp. 147.640.000 2) Realisasi Anggaran : Rp. 145.790.000 3) Kinerja Anggaran : 98,75% 7) Rencana Output
: Tersedianya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8) Realisasi Outputs : Meningkatnya Keselamatan Angkutan Jalan 9) Kinerja Outputs
: 100%
10) Outcomes
:
-
12. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kegiatan
: Pendataan dan Penyusunan Peta Sarana Prasarana LLAJ
Lokasi Kegiatan : Saumlaki 1) Jumlah Anggaran : Rp. 240.000.000 2) Realisasi Anggaran : Rp. 238.000.000 3) Kinerja Anggaran : 99,17% 7) Rencana Output
: Tersedianya Data Base Sarana dan Prasarana LLAJ
8) Realisasi Outputs : Terwujudnya Peta Sarana dan Prasarana LLAJ 9) Kinerja Outputs
: 100%
10) Outcomes
:
Tersedianya Peta Sarana dan Prasarana LLAJ
13. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Kegiatan
: Pengembangan website resmi Pemda Kab. MTB
(mtbkab.go.id) dan Pengadaan Kotak Layanan Pengaduan Masyarakat
Lokasi Kegiatan : Saumlaki 1) Jumlah Anggaran : Rp. 107.220.000 2) Realisasi Anggaran : Rp. 102.540.000 3) Kinerja Anggaran : 95.91% 7) Rencana Output
: Penyediaan Website Pemerintah daerah
8) Realisasi Outputs : Tersedia website www.mtbkab.go.id dan Layanan pengaduan Masyarakat 9) Kinerja Outputs
: 100%
10) Outcomes
:
Tersedia website pemerintah daerah yang dapat di
accses oleh masyarakat dan Layanan pengaduan Masyarakat Kegiatan
: Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah,
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Rapat Kerja Badan Koordinasi Humas Daerah (Bakohumasda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Lokasi Kegiatan : Saumlaki 1) Jumlah Anggaran : Rp. 468.740.000 2) Realisasi Anggaran : Rp. 457.575.000 3) Kinerja Anggaran : 97.62% 7) Rencana Output
: Penyediaan Informasi Pembangunan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan 8) Realisasi Outputs : Tersedia Layanan Penyediaan Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan 9) Kinerja Outputs 10) Outcomes Media Massa
: 100% :
Tersebarnya Informasi Pembangunan Daerah Melalui
14. Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Kegiatan
: Pengadaan Kendaraan Angkutan (DAK)
Lokasi Kegiatan : Saumlaki 1) Jumlah Anggaran : Rp. 6.677.779.344 2) Realisasi Anggaran : 5.020.729.969 3) Kinerja Anggaran : 75,19% 7) Rencana Output
: Tersedianya Moda Transportasi
8) Realisasi Outputs : Tersedianya 2 Unit truck Perdesaan, 50 Unit Alat Angkut Apung Bermotor penumpang Longboat dan 1 Unit Alat Angkut Apung Bermotor penumpang Kapal Kayu 9) Kinerja Outputs
: 100%
10) Outcomes
: Terwujudnya Lintasan Ekonomi dengan Menggunakan
Moda Angkutan 15. Program Pengendalian dan Pengembangan Kebandarudaraan Kegiatan
: Operasional Ruang Tunggu VIP Bandar Udara
Lokasi Kegiatan : Lorulung 1) Jumlah Anggaran : Rp. 28.700.000 2) Realisasi Anggaran : 28.700.000 3) Kinerja Anggaran : 100% 7) Rencana Output
: Tersedianya Operasional Ruang Tunggu VIP Bandara
8) Realisasi Outputs : Tersedianya 1 Unit Televisi Plasma dan 1 Paket Bunga Hias Plastik 9) Kinerja Outputs 10) Outcomes
: 100% : Terwujudnya Operasional Ruang Tunggu VIP Bandara
Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 harus diketahui guna mengembangkan organisasi ke depan melalui pengukuran kinerja pada kegiatan yang dilaksanakan yang diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja selain sebagai upaya pengembangan organisasi ke depan juga sebagai sistem koreksi performa masing –masing bidang di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2016 adalah performa dari masing –masing bidang dan secara spesifik belum dapat diperoleh secara paripurna karena pengukuran kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika masih dalam proses pengembangan. Pada Evaluasi kinerja ini dijelaskan mengenai pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan yang tertuang dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator kinerja dari kegiatan dijelaskan berdasarkan masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Info rmatika
Sebagaimana telah dijelaskan dalam evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di atas, maka kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dapat berjalan dengan baik, lancar serta mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas dari sarana, prasarana maupun sumber daya manusia di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Dengan program dan kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan selama 1 tahun kinerja pelayanan dapat dikatakan berhasil dan telah mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan antara lain : a. Meningkatkan ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten. b. Terbangunnya halte pada setiap kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. c. Meningkatkan ketersediaan terminal angkutan penumpang yang memenuhi standar. d. Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan ( rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas dan cermin tikungan ) pada jalan Kabupaten. e. Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan ( marka jalan ) pada jalan Kabupaten. f. Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji. g. Meningkatnya Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan.
Sedang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Kunci ( IKK / IKU ) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012
– 2017 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagaimana di sajikan dalam Tabel 2.2
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan yang sering terjadi dan dialami oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut : 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas di jalan; 2) Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa;
3) Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia; 4) Terbatasnya Sumber Daya Aparatur baik teknis maupun non teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi; 5) Kurangnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; 6) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima di bidang transportasi, komunikasi dan informatika.
Permasalahan dan hambatan yang ada dan sering dialami dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas, menjadikan tantangan dalam meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika guna mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Adapun peluang dalam mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut : 1. Banyaknya diklat-diklat teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ; 2. Adanya peran serta swasta, dinas/instansi lain di bidang lalu lintas dan angkutan ; 3. Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika khususnya keselamatan transportasi sangat tinggi ; 4. Situasi keamanan daerah yang cukup kondusif.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematik dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terjadi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 (lima) Tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan 1 (satu) Tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih nantinya akan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Maluku Tahun 2014 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2014 - 2019 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Arah
Pengembangan
Perhubungan
dalam
lingkup
nasional
meliputi
penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (feeder). Sedangkan dalam lingkup regional pengembangan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional.
Kebijakan Umum di Sektor Perhubungan 1.
Transportasi darat, laut dan udara yang memiliki potensi yang besar dalam mempersatukan seluruh sistem transportasi.
2.
Untuk angkutan barang peranan pokok transportasi laut dan darat adalah sebagai pengumpan (feeder) terhadap sistem transportasi nasional.
3.
Arah pengembangan transportasi darat, laut dan udara yang harus selaras dan terintegrasi dengan arah pengembangan moda.
4.
Pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan-kawasan andalan yang cepat berkembang.
5.
Sedangkan pengembangan jaringan transportasi jalan sekunder dikembangkan secara terpadu dengan moda transportasi darat lainnya.
6.
Pengembangan transportasi laut dan udara untuk mengantisipasi pergerakan penumpang dan barang dari luar daerah yang terkoneksi dengan sistem transportasi darat yang cepat dan aman serta nyaman melalui pembangunan yang dilaksanakan bersama antara pemerintah dan swasta.
7.
Meningkatan
Keselamatan
Transportasi
Darat,
Laut
dan
Udara
melalui
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung. 8.
Pemulihan kondisi armada transportasi local dan pelayaran rakyat sesuai standar pelayanan minimal.
9.
Pembangunan perkotaan diprioritaskan pada pengembangan angkutan massal (Bus Rapid Transit) berbasis jalan raya.
10. Pelayanan keperintisan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Lalu Lintas 11. Adanya konektivitas yang menjadi alternatif transportasi jalan dan pelabuhan penyebrangan dengan titik berat angkutan barang dalam jumlah besar (massal), disamping itu juga diharapkan akan menjadi sinergi dengan transportasi jalan yang menjadi tulang punggung sistem transportasi dan akan membuka daerah terisolir. 12. Pembangunan Angkutan Penyeberangan diprioritaskan pada pengembangan dan pemeliharaan armada Angkutan Penyeberangan, serta rehabilitasi & pemeliharaan pelabuhan penyebrangan berserta kelengkapannya. 13. Pengembangan sarana angkutan laut; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau terpencil dan di kawasan perbatasan. 14. Mendorong daerah untuk menyusun perencanaan transportasi darat yang sinergis dengan rencana transportasi nasional. 15. Penyesuaian rencana transportasi nasional dengan kebijakan perencanaan transportasi di daerah. 16. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar daerah dalam rangka perencanaan transportasi nasional. 17. Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai kualifikasi dan kompetensi. 18. Kebijakan tarif komersil untuk kelas non ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar (operator). 19. Rute angkutan perintis yang sudah menguntungkan diserahkan dan diatur oleh swasta. 20. Di masa depan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi yang menguntungkan dimungkinkan untuk diatur oleh swasta. 21. Merevisi regulasi dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada sektor swasta untuk berinvestasi di sektor Perhubungan Darat.
Dengan kebijakan Nasional yang ditetapkan serta penetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi yaitu Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Maluku yang cukup terkait dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah tentang struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Provinsi Maluku sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan yang direncanakan dalam Wilayah Pengembangan Gugus Pulau. Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah yang direncanakan dalam Wilayah Pengembangan Gugus Pulau mempuyai kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah antara lain; 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Dengan uraian di atas maka kebijakan yang diambil Dinas Perhubungan dalam mendukung kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat antara lain : a. Menyediakan sarana pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar mutu dan prasarana yang nyaman bagi para wajib uji; b. Mengikutsertakan staf pada pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non teknis; c. Memberikan informasi tata cara berlalu lintas yang aman dan selamat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan; d. Melengkapi fasilitas lalu lintas khususnya pada daerah-daerah rawan laka ( black spot dan site area) ;
e. Meminimalisir daerah rawan kecelakaan sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan ; f. Inventarisasi kegiatan jasa usaha transportasi untuk menyusun data base kegiatan jasa usaha transportasi ; g. Peningkatan fasilitas sisi darat Bandara Mathilda Batlayeri; h. Pemenuhan kuantitas dan peningkatan kualitas petugas pelaksana terminal dan parkir ; i.
Perencanaan, evaluasi dan pengawasan terminal dan parkir ;
j.
Pemenuhan persyaratan teknis berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal dan parkir ;
k. Pendataan dan pengawasan pelaksanaan terminal dan parkir ; l.
Identifikasi dan peningkatan pengawasan petugas pelaksana parkir ;
m. Meningkatkan kebutuhan sarana transportasi kepada masyarakat ; n. Meningkatkan sosialisasi tertib lalu lintas dan angkutan pada para pemakai jalan ; o. Meningkatkan sistem pengelolaan data base secara berkelanjutan ; p. Meningkatkan pengawasan dan ketertiban berlalu lintas ; q. Meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas ; r. Pengembangan perencanaan kualitas bidang transportasi; s. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi; t. Pendataan sarana dan prasarana keselamatan yang terdapat pada moda transportasi;
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan
3.2.1. Tujuan Dalam mewujudkan target dan capaian program/kegiatan serta untuk menghadapi isu – isu dan analisis strategis, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten. b. Terbangunnya halte pada setiap kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. c. Meningkatkan ketersediaan terminal angkutan penumpang yang memenuhi standart. d. Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan ( rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, paku jalan dan cermin tikungan ) pada jalan Kabupaten. e. Meningkatnya fasilitas perlengkapan jalan ( marka jalan ) pada jalan Kabupaten. f. Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji. g. Meningkatnya kualitas dan kuatitas sarana prasarana angkutan laut. h. Meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan transportasi.
prasarana keselamatan
3.2.2. Sasaran Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2018 adalah bagaimana keberhasilan target ini dapat memberikan dampak pada pelayanan di bidang perhubungan kepada masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2018 antara lain : a. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten. b. Tersedianya halte pada setiap kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. c. Tersedianya terminal angkutan penumpang yang memenuhi standart. d. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ( rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, paku jalan dan cermin tikungan ) pada jalan Kabupaten. e. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan ( marka jalan ) pada jalan Kabupaten. f. Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji. g. Tersedianya sarana dan prasarana angkutan laut yang memenuhi standar. h. Tersedianya sarana dan prasarana keselamatan transportasi yang memenuhi standar yang diharuskan.
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Guna mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2018 telah ditetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Adapun kebijakan yang diambil diwujudkan pada pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang direncanakan untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
No.
Program
No.
Kegiatan
1
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 2 3 4 5
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor
3
Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
1 2 3 4 5 6
FS Pelabuhan Sofyanin FS Pelabuhan Wunlah FS dan DED Pelabuhan Penyeberangan ADAUT FS Terminal Tipe C di Kecamatan Selaru Pembangunan Halte Pembangunan terminal Tipe C
4
Program Rehabilitasi Dan
1
Pemeliharaan/ Operasional Pelabuhan Penyeberangan Saumlaki, Wunlah dan Larat
Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Angkutan Laut
5
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Dan Fasilitasi Llaj
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan terminal/pelabuhan
6
Program Pengendalian Dan Pengembangan Kebandarudaraan
1
Operasional pengelolaan parkir dan Ruang tunggu VIP Bandara Mathilda Batlayeri
7
Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan LLAJ
1
Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Saumlaki - Siwaan Pengadaan dan Pemasangan LPJU Saumlaki - Bandara Mathilda Batlayeri Lorulun Pengadaan dan Pemasangan Trafigt Light
2 3
8
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1 2
3 4 5 9
10
11
Program Pembinaan Keselamatan Perhubungan
1
Program Peningkatan SDM Keselamatan Perhubungan
1
Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan Transportasi
1
Pengawasan dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Jalan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Keselamatan Angkutan Laut Serta Penanggulangan Kecelakaan di Laut Pengadaan Mobil Patroli Keselamatan Perhubungan Kendaraan Roda Dua Untuk Pengawasan Keselamatan LLAJ Subsidi Operasional Bus (Sekolah) Forum (Kemitraan) Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Jalan
2 Pelaksanaan Pelatihan Zona Keselamatan Sekolah
2
2
Pelaksanaan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS LLAJ) Pola 200 JP Pelaksanaan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS LLAJ) Pola 400 JP
Survey Kondisi Masalah Lingkungan Perhubungan
Kegiatan Kampanye dan aksi bersih - bersih laut ( Hari Ulang Tahun Perhubungan )
12
Program pembangunan sarana dan fasilitasi perhubungan
1
Pengumpulan data Profil Transportasi
13
Pengembangan sistem Transportasi berwawasan lingkungan
1
Sosialisasi/penyuluhan transportasi berwawasan lingkungan
14
Program Pengembangan dan Pelayanan Angkutan
1
Pengadaan Angkutan Pemadu Moda (Bus Air)
15
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Perhubungan
1
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Diklat Keterampilan Pelaut) dalam rangka menyukseskan Program Nawa Cita.
16
Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan
1
Studi Penyusunan Blueprint pembangunan dan Pengembangan Transportasi Survey Kebutuhan dan pemetaan Fasilitas Perlengkapan jalan studi desain kapal angkutan pariwisata sesuai kondisi perairan dalam mendukung pariwisata Studi DED Rest Area Studi DED Pelabuhan Penyeberangan Seira
2 3 4 5
17
Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Perhubungan
1
Penyediaan Aplikasi Jalur/Trayek Trasportasi berbasis Mobile Android
18
Program Pengendalian dan Pengamanan LLAJ (Fasilitas Keselamatan Jalan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengadaan Rambu Lalu Lintas Pengadaan Marka Jalan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Pengadaan dan Pemasangan APPIL Simpang Empat Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Pengadaan dan Pemasangan Delinator Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Pembangunan Separator/Median Jalan Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki / Trotoar
19
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LLAJ (Rambu, Warning Light, LPJU)
20
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
21
Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1
Opersional Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
22
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1
Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan (Garasi Pool) Kantor Pembangunan Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor. Pengadaan 1 Unit Patroli LLAJ (Doble Cabin) Pengadaan 2 Unit Motor Patroli LLAJ Pengadaan Peralatan Uji Kendaraan Bermotor Tahap II Pengadaan Bus Pemandu Moda Pengadaan Bus Sekolah / Kampus Pengendalian Operasional LLAJ (DALLOPS) Pengendalian Dan Pengawasan Angkutan Penyeberangan
Penyusunan FGD Perintis Darat, Penyeberangan Laut dan Udara
1
24
2 3 4 5 6 7 8 9
FS dan DED Tambatan Perahu Desa Wedankauw
BAB V PENUTUP
Dalam upaya mewujudkan program - program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menyusun Rencana Kerja (Renja), yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program bagi segenap stake holders yang terkait. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kebijakan anggaran yang nantinya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Obyektivitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka – angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilatar belakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Dan antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara konsisten dan bertanggung jawab.
Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus diantaranya : 1. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan tugas kedinasan dengan cepat dan akurat. 2. Meningkatkan sarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang selamat, aman, handal dan lancar. 3. Meningkatkan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan umum. 4. Meningkatkan sarana pelayanan terminal dan perparkiran untuk menunjang kelancaran transportasi. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bandara dan Pelabuhan.
Dengan Rencana Kerja Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi pendukung dalam pembangunan di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat khususnya di Bidang
Perhubungan
dengan
cara
peningkatan
sarana
dan
prasarana
perhubungan
(transportasi). Demikian untuk dilaksanakan.
Saumlaki, 27 Maret 2017 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
ANDRI J. KURNIAWAN, SP Pembina NIP. 19710722 199703 1 006
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1 Latar Belakang
1
1.2 Landasan Hukum
4
1.3 Maksud dan Tujuan
4
1.4 Sistematika Penyusunan
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016
6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
6 16
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
18
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
21
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
23
BAB V PENUTUP
27
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenaan dan bimbingan-Nya maka Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggarta Barat dapat menyusun dan menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004n tentang Sistem Perencanaan Nasional. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 merupakan Rencana Kerja Tahunan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Maluku Tenggara Barat 20072027 Tahun III, mengingat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2017-2022 dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih belum disusun sebagaimana Rencana Strategis SKPD Tahun 2017-2022 juga beklum disusun karena harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2017-2022. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) ini disusun mengacu pada Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2018, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan. Dengan telah disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Tahun 2018 ini. Kami berharap dengan penyusunan Renja Tahun 2018 ini dapat menginterpresatikan dan mampu mencerminkan kiner Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Saumlaki, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
ANDRI J. KURNIAWAN, SP Pembina NIP. 19710722 199703 1 006
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT SAUMLAKI TAHUN 2017
