----- PELAYANAN PUBLIK -----
Rivalitas Rivalitas berarti sifat suatu barang yang menyebabkan pemanfaatan oleh seseorang mengurangi pemanfaatan pemanfaatan oleh orang lain.
Pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS Golongan III : Perka LAN 17/2017 tentang perubahan N0 21 tahun 2016 2016
1. Konsep dan Prinsip Pelayanan Pelayanan Publik 1. Menurut UU no 5 tahun 2014 tentang A SN, PNS sebagai sebagai ASN berl andaskan a. b. c. d. e.
Nilai-nilai dasar Kode etik dan kode perilaku Komitmen, integrasi moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas Profesionalisme jabatan
a. b.
2. Fungsi dan tugas ASN menurut UU no 5 tahun 2014: a.
Melaksanakan kebijakan publik, yang dibuat oleh Pejabatan Pembinan Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
b. c.
8. Pergeseran status barang
9. Paradigma pelayanan Publik a.
3. Pesyaratan menjadi PNS yang profesional: a. b. c. d. e.
b.
Mengambil tanggung jawab Menunjukkan sikap mental positif Mengutamakan keprimaan Menunjukkan kompetensi Memegang teguh kode etik
c.
4. Pengertian Pelayanan Publik a.
Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yg dilaksanakan instansi pemerintah (pusat dan daerah) dalam bentuk barang dan/jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat – masyarakat – LAN,1998 Proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan – keberhasilan – Departemen dalam negeri Kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disedakan disedakan oleh penyelenggara pelayanan pelayanan publik – Undang-Undang no 25 tahun 2009 Merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsun g sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan - Lovelock (1991) Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan –KepmenPANRB –KepmenPANRB Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
b.
c.
d.
e.
KESIMPULAN:
5. Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
b.
c.
Dasar pemikiran 1. Kewajiban Negara melayani hak dasar masyarakat. 2. Membangun Kepercayaan Masyarakat kepada Negara. 3. Norma/Dasar hukum hubungan Masyarakat dengan Negara Karakter 1. Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 2. Penguatan dan Memperbaharui Undang-Undang Sektor Maksud dan Tujuan 1. Kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara. 2. Batas yang yang jelas antara hak dan kewajiban, wewenang, larangan. 3. Sistem yang layak dan perlindungan masyarakat masyarakat
6. Pelayanan publik penting, karena selain memperkuat demokrasi, juga mengakkan hampir seluruh hak asasi manusia. Siklus pelayanan publik dimulai saat konsumen mengadakan kontak pertama kali dengan service delivery system dan dilanjutkan dengan kontak-kontak berikutnya sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. 7. Cara membedakan barang/jasa publik dan privat: Pembeda Berdasarkan penyedia Cara konsumsi Keputusan politik
Old Public Administration (<1930): (<1930): 1. Fokus pada penyediaan barang publik 2. Sistem tertutup karena prinsip efisiensi 3. model pelayanan sentralistik, sentralistik, mekanik, direktiv, manajerialsm New Public Management (1990 -2000an): 1. Transaksi pelayanan publik, 2. Manajer pelayanan publik dituntut inovatif 3. Model pelayanan berorientasi pada prinsip-prinsip pelayanan prima New Publi c Servic e (NPS) 20032003-sekarang sekarang : 1. Negara kuat dan memberikan pelayanan gratis, 2. Keberpihakan Negara dalam melayani masyarakat 3. Model pelayanan yang yang lebih berorientasi pada asas demokrasi dan good governance
10. Prinsip pelayanan publik:
Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang/msayarakat dan/atau organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan.
a.
Privat ke publik; pendidikan, keterbukaan informasi (pejabat negara) Publik ke privat: informasi beasiswa
Privat swasta
Publik pemerintah
Rivalitas dan ekskludabilitas tinggi
Rivalitas dan ekskludabilitas rendah Strategis dan menyangkut kepentingan bangsa
Ekskludabilitas berarti sifat suatu barang yang dapat mencegah orang lain dari memanfaat memanfaatkannya. kannya.
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Pertisipatif Transparan Responsif Tidak diskriminatif Mudah dan murah Efektif dan efisien Aksesibel Akuntabel Berkeadilan
11. Unsur-unsur pelayanan publik meliputi: a. b. c.
Penrima layanan Organisasi penyelenggara Kepuasan pelanggan
12. Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum yang lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (Pasal 1 ayat (2) UU 25 Tahun 2009 ) 13. Contoh pelayanan publik pada kementerian PUPR: a. Perijinan kerjasama pemanfaatan prasarana SDA b. Sekjen: Pu-net, layanan informasi publik (PPID), PLSe kementerian PUPR c. Ditjen Cipta Karta : Pelayanan rumah negara gol. III
2. Pola Pikir ASN sebagai Pelayan Publik 1. Bertekad melakukan perbaikan atas kurang baiknya kualitas pelayanan publik di Indonesia. 2. Memilih jalan sulit untuk berkontribusi memperbaiki birokrasi 3. Kesadaran seluruh anggota ASN untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia akan memiliki implikasi strategis jangka panjang yang pen ting bagi upaya untuk mengubah kinerja bi rokrasi dalam memberikan pelayanan publik.
4. ASN mengenal prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik yang dianjurkan oleh literatur adminstrasi publik maupun best practices yang telah mempraktikan dan memiliki pelayanan publik yang baik. 5. Fundamental pelayanan publik: a. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi b. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga Negara warga Negara c. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. d. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia akan tetapi juga memberikan perlindungan kepada warga negaranya 6. ASN memberikan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN a. Nilai Dasar : jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna, berhasil guna, santun b. Kode Etik : Hormat, santun, sopan, sopan, tanpa tekanan c. Fungsi ASN : pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa 7. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip: a. Nilai dasar b. Kode etik dan kode perilaku c. Komitmen, integritas moral, tanggung jawan pada pelayanan publik d. Kompetensi sesuai dengan bidang tugas e. Kualifikasi akademik f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas g. Profesionalitas jabatan 8. Patologi birokrasi (problem yang menjerat birokrasi) diantaranya: a. Penggelembungan organisasi (memperbesar (memperbesar struktur,merekrut lebih banyak anggota). Disebut juga Parkinsonian birokrasi. b. Duplikasi tugas dan fungsi – fungsi – inefisiensi inefisiensi c. Red tape – tape – biaya biaya tambahan berupa su ap, sogok, uang rokok, uang pelicin untuk mempercepat proses d. Konflik kewenangan – kewenangan – kewenangan kewenangan kabur, tumpang tindih e. KKN - Kolektivisme Kolektivisme birokrasi untuk tujuan-tujuan negatif melanggengkan kekuasaan mereka yang seperti ini sering disebut sebagai Orwellian Bureaucracy. Bureaucracy. f. Enggan melakukan perubahan - bureaucratic inertia, selalu berada pada zona nyaman 9. Permasalahan pelayanan birokrasi: a. Biaya mahal; b. Prosedurnya sulit dan berbelit-belit; c. Pemberi layanan tidak ramah; d. Diskriminatif; e. Tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan; f. Tidak transparan; g. Tidak responsive terhadap kebutuhan warga negara; h. Ditandai praktik KKN. 10. Hal-hal untuk mewujudkan integritas dalam pelayanan publik adalah : a. Perilaku pelayan publik (Pegawai Negeri) harus sejalan sejalan dengan misi pelayanan publik dari instansi tempat mengabdi. b. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diandalkan. c. Warga Negara memperoleh perlakuan “tanpa pandang bulu”sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan. d. Sumber daya digunakan secara tepat, efisien, efisien, dan efektif. e. Prosedur pengambilan keputusan adalah transparan bagi publik, dan tersedia sarana bagi publik untuk melakukan penyelidikan dan pemberian tanggapan. 11. Tingkatan kualitas pelayanan: a. Memenuhi kebutuhan dasar pengguna, b. Memenuhi harapan pengguna dan c. Melebihi harapan pengguna jasa, d. Mengerjakan apa yang yang lebih dari yang diharapkan. 12. Prinsip pelayanan prima: a. Responsif terhadap pelanggan/memaha mi pelanggan. b. Membangun visi dan misi pelayanan. c. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, sebagai dasar pemberian pelayanan. d. Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan Pelayanan yang baik, serta pemahaman tugas dan fungsi organisasi. e. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. 13. Sikap pelayanan prima: a. Pasionate (Sangat bergairah = Bersemangat, Antusias) b. Progressive (Memakai cara yang terbaik = termaju) c. Proaktive (Antisipatif, proaktif dan tidak menunggu) d. Prompt (Positif = tanpa curiga dan kekhawatiran) e. Patience (Penuh rasa kesabaran) f. Proporsional (Tidak mengada-ada) g. Punctional (Tepat waktu)
3. Praktek Etiket Pelayanan Pelayanan Publi k 1. Perbedaan Etiket dan Etika Etiket 1. Menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia 2. Hanya berlaku dalam pergaulan 3. Sifatnya relatif 4. Memandang dr segi lahiriah saja
Etika 1. Apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak 2. Selalu berlaku meski tanpa saksi mata 3. Bersifat absolut, tidak tidak bisa ditawar 4. Dari segi batiniah
2. Peraturan Kode Etik ASN: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil; c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian PUPR. 3. Kode Etik ASN: a. Melaksanakan tugasnya dengan juj ur, bert angg un g jawab , dan berintegritas tinggi; b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin ; c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan ; d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ; e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab , efekt if, d an efi si en ; h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; ASN ; dan Melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai l. disiplin Pegawai Pegawai ASN. 4. Kod e Etik KEMENPUPR (Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2017) 2017) Nilai-nilai Kementerian PUPR (PANCA PANDEGHA) : a. Visioner : Melakukan sesuatu untuk tujuan yang lebih besar, b. Integritas : Kesesuaian antara perbuatan dan ucapan, c. Profesional : Bekerja secara kompeten dan sesuai dengan prosedur, d. Tanggungjawab : Dapat diandalkan dan profesional, e. Melayani : Memberikan pelayanan yang optimal Kode Etik Kementerian PUPR (DWADASA PRASETYA) : a. Bekerja Profesional. b. Berani berubah. c. Tugas itu amanah. d. Bekerja sesuai aturan. e. Totalitas itu loyalitas. f. Berani berucap, siap berbuat. g. Kesuksesan Kementerian PUPR adalah kesuksesan saya. h. Menyelesaiakn apa yang telah dimulai. i. Kepercayaan adalah hasil daya upaya. j. Kepuasan masyarakat, prioritas kami. k. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. l. Bekerja dengan optimal. 5. Tujuan Etiket a. Untuk menciptakan keakraban, keramahtamahan, dan menjaga sopan santun pelayanan b. Untuk dapat menyenangkan dan memuaskan pengguna jasa c. Untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa d. Untuk tidak menyinggung perasaan pengguna jasa e. Untuk dapat menjadi daya tarik, termasuk membujuk atau mempertahankan kepuasan pengguna jasa 6. Dasar-dasar Etiket: a. Politeness / Kesopanan b. Respectful / Rasa Hormat c. Attentive / Penuh Perhatian d. Cooperatif / Koperatif e. Informality / Informalitas, ramah f. Self Control / Pengendalian Diri 7. Manfaat Etiket: a. Komunikatif/Communicative b. Menarik/Attractive c. Menghargai/Respectable d. Percaya Diri/Seft Confidence 8. Etiket menangani keluhan: a. Mendengarkan dengan baik b. Janagn menyela, biarkan mereka berbicara c. Meminta maaf dengan tulus d. Tanyakan apa yang pelanggan inginkan e. Meyakinkan pelanggan f. Berterima kasih kepada pelanggan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- Whole of Go vernm ent -----
1.
2.
Konsep Whole of Government a. WoG adalah sebua h pendekatan pen yelenggaraan pemerintaha n yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. publik. b. WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency , yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. c. Pendekatan WoG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigm New Public Management (NPM) yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sectoral (shil) dibandingkan perspektif integrasi sektor. d. WoG sering kali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor . sektor . Mengapa WoG: a. Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. b. Faktor-faktor internal dengan adanya fenome na ketimpangan kap asitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antarsektor dalam pembangunan c. keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa d. Siloisasi, prinsip single-purpose organizations, dengan banyak spesialisasi serta peran dan fungsi non-overlapping mendorong: Fragmentasi Kewenangan terpusat di sektor Kurangnya kerjasama dan koordinasi yang menyebabkan unefektivitas dan efisiensi e. Devolusi Struktural, desentralisasi, penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah yang berlebihan f. Persepsi mengenai dunia yang semakin tidak aman dan berbahaya. Isu terorisme, radikalisme, perubahan iklim, dll.
3.
Manfaat WoG a. Meningkatkan: efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan b. Menurunkan: biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu
4.
Keuntungan WoG a. Outcomes-focused, Outcomes-focused , Berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh K/L sektoral secara masing-masing. b. Strengthening prevention, WoG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh c. Boundary-spanning, Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi d. Enabling, WoG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks
5.
Penerapan WoG dalam Pemberian pelayanan yang terintegrasi a. Reaksi terhadap disagregasi birokrasi dalam NPM b. Respon terhadap “wicked problems” Tingginya angka kriminalitas dapat dijelaskan dalam beberapa cara: jumlah polisi yang kurang, terlalu banyak penjahat, hukum yang tidak memadai, kemiskinan, budaya, terlalu banyak senjata, dsb. c. Strategic enabler WoG mendorong pemahaman isu yang lebih strategis dan berjangka panjang. d. Respon terhadap tekanan luar Tekanan internasional merupakan situasi tidak terhindarkan yang harus dihadapi oleh pemerintah
6.
Bentuk WoG a. Integrating service delivery (ISD) – – proses penyatuan pemberian layanan kepada publik, contoh: 1 pintu b. Koordinasi dan Kolaborasi – Kolaborasi – koordinasi koordinasi pemerintah horisontal c. Integrating rebalancing governance – – kontrol politik dan otonomi administrasi spt di Inggris d. Culture change – change – budaya budaya organisasi, sebagai perekat
7.
Praktek WoG a. Penguatan korrdinasi antar lembaga – lembaga – jumlah jumlah lembaga yg rasional b. Memebentuk lembaga koordinasi khusus c. Membentuk gugus tugas – tugas – pelembagaan pelembagaan yg dilakukan di luar struktur formal d. Koalisi Sosial
8.
Tantangan dalam praktek WoG a. Kapasitas SDM dan institusi yang tidak sama b. Nilai dan budaya organisasi c. Kepemimpinan – Kepemimpinan – penting! penting!
9.
Praktek WoG dalam pelayanan publik a. Pelayanan yang bersifat administratif b. Pelayanan jasa : penndidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan c. Pelayanan barang: jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik d. Pelayanan regulatif
10.
Pol pelayanan publik: a. Pola pelayanan teknis fungsional b. Pola pelayanan satu atap c. Pola pelayanan satu pintu d. Pola pelayanan terpusat e. Pola pelayanan elektronik
11.
Persyaratan Best practice penerapan WoG: a. Budaya dan filosofi – filosofi – menggabungkan dan adaptasi nilai WoG ke dalam budaya yg dianut b. Cara kerja yang baru – baru – penyelenggaraan penyelenggaraan kepeimpinan yg berbagi dg sektor lain, keahlian yg melekat pada SDM, fleksibel dan mengikuti perubahan c. Akuntabilitas dan insentif – insentif – outcome outcome dan pelaporan dibagi antarsektor d. Cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan
12.
Implementasi WoG dalam perpektif kebijakan di Indonesia a. Hakekat dasar pelayanan publik 1. Cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45 memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 2. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya - pelayanan publik 3. Konstitusi Negara membagi fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dalam berbagai kekuasaan negara - saling bersinergi, check & balance b. WoG dalam Penyelenggaraan negara Check and balance system antara lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif c. WoG dalam Penyelenggaraan pemerintahan negara Memanfaatkan dan mendayagunakan 1. kemampuan pemerintah dan segenap aparaturnya dari semua peringkat pemerintah beserta seluruh rakyat di wilayah negara Indonesia, serta 2. dengan memanfaatkan pula segenap dana dan daya yang tersedia. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan bagian integral dan paling dominan, karena pemerintah selaku eksekutif. d. WoG antar pemerintah pusat dan daerah Amanat UUD 1945 pasal 18A da n 18B 1. Hubungan wewenang, - perhatikan keragaman daerah 2. Hubungan keuangan – keuangan – pemanfaatan pemanfaatan SDA dan SD lainnya secara adil 3. Hubungan dalam pengakuan pembentukan daerah e. ASN dan Pelayanan Publik UU no 5 th 2014 tentang ASN – – ASN diberikan tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu Berdasar pasal 11 UU ASN, tugas ASN adalah: 1. Pelaksana kebijakan publik sesaui ketentuan perundangan 2. Memberi pelayanan publik yg profesional dan berkualitas 3. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI f. WoG dalam Pelayanan Publik di Lingkuo Administrasi Pemerintahan 1. Administrasi Pemerintahan (UU no 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan) adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat oemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkunagn pemerintah atau oenyelenggara negara lainnya. 2. Administrasi pemerintaha bertujuan untuk: - Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan - Menciptakan kepastian hukum - Mencegah penyalahgunaan wewenang - Menjamin akuntabilitas pejabat pemerintahan - Mem beri perlindungan hukum pada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan - Melaksanakan ketentuan perundang-unda ngan - Memberi pelayanan sebaik-baiknya pada masyarakat 3. Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan: - Asas legalitas - Asas perlindungan terhadap HAM - Asas umum pemerintahan yang yang baik, terdiri atas: a) Kepastian hukum b) Kemanfaatan c) Ketidakberpihakan d) Kecermatan e) Tidak menyalahgunakan wewenang f) Keterbukaan g) Kepentingn umum h) Pelayanan yang baik g. Asas-asas implementasi WoG (UU (UU no 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yg bersih dan bebas dr KKn) 1. Asas kepastian hukum 2. Asas kepentingan umum 3. Asas akuntabilitas 4. Asas proporsionalitas 5. Asas profesionalitas 6. Asas keterbukaan 7. Asas Efisiensi 8. Asas efektivitas h. WoG dalam Lingkup penyelenggaran pemerintahan daerah 1. Asas penyelenggaraan pelayanan (kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, tidak diskriminatif, keterbukaan) 2. Manajemen pelayanan publik (meliputi pelaksanaan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, pelayanan publik lainnya sesuai pertauran perundang-undangan) 3. Kewajiban pemda untuk membuat informasi pelayanan publik dan maklumat pelayanan publik. Maklumat sedikitnya memuat: - jenis pelayanan yang disediakan - syarat, prosedur, biaya dan waktu - hak dan kewajiban pemda dan warga masyarakat - satuan kerja atau unit kerja penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan 4. Penyederhanaan jenis dan prosedur pelayan publik serta pembentukan UPTD 5. Pengaduan 6. Evaluasi pelayanan publik 7. Partisipasi masyarakat (PP 18 tahun 2016 tentang Organisasi Peerangkat Daerah- unit pelayanan terpadu 1 pintu daerah)
----- MANAJEMEN ASN-----
UU no 5 tahun 2014 UU no 30 tahu n 2014 PP no 70 tahun 2015 tentang JKK dan JKM bagi ASN 1. Transformasi manajemen PNS: (mrnuju birokrasi bersih, kompeten, sejahtera, melayani) 2000 – 2000 – administrasi administrasi kepegawaian 2019 - manajemen SDM 2025 – 2025 – pengembangan pengembangan potensi/human capital
Pengangkatan jadi PNS Sumpah janji
c. Pangkat dan jabatan d. Pengembangan karier e. Pola karier f. Promosi g. Mutasi h. Penilaian kinerja i. Penggajian dan tunjangan j. Pernghargaan k. Disiplin l. Pemberhentian m. Pensiun dan tabungan hari rua n. Perlindungan o. Sistem informasi manajemen PNS 5. Strategi pengembangan ASN
2. Merit System a. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasatkan oada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, atau apapun. b. Penguatan Implementasi meliputi: Manajemen SDm secara efektif dan efisien dan terintegrasi Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik Menerapkan prinsip fairness Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif Penggajian, reward, dan punishment berbasis kinerja Melindungi oegawai dari intervensi politik dan memproteksi pegawai dari kegiatan politik dan dari tindakan semena-mena c. Laranagn dalam merit system: Diskriminatif KKN Menghalangi hak konstitusional Mempergunakan aktivitas politik yg koersif Menghalangi hak untuk berkompetisi
6. Pengembangan Kompetensi sebagai hak pegawai (80 JP/tahun) a. Kompetensi adalah Penge tahuan, Keterampilan, Sikap/Perilaku yang ha rus dipenuhi oleh Pegawai ASN untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif. b. Kompetensi meliputi kompetensi manajerial, pemerintahan, teknis, sosio-kultural
3. Jenis ASN: a. PNS b. PPPK 4. Hak dan Kewajiban ASN
5. Manajemen ASN meliputi: a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Kebutuhan jenis jabatan dan jumlah disusun 5 tahun yg diperinci setiap tahun sesuai prioritas kebutuhan Harus mendukung pencapaian indikatorkeberhasilan sasaran startegis b. Pengadaan Sistem online Sistem CAT Pengangkatan calon cpns dan masa percobaan
7. pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekertariatan lemabaga negara, lembaga nonstruktural, dan isntansi daerah dilakuakn secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkans esuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan., kecuali pejabat yg bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undngan dan tidk lagi memenuhi syarat. 9. pengganian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 tahun atas persetujuan presiden 10. Dalam pengisisan jabatan pimpinan tinggi, pejabat pembina kepegawaian memberi laporan proses pelksanaan kepada KSN, KSN melakukan oengawasan. 11. pegawai Asn terhimpun dalam KORPRI, KORPRI memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa kiorps sebagai pemersatu bangsa. 12. sistem informasi Asn untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sistem informasi diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar pemimpin daerah. 13. sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif, yg terdiri dari keberatan dan banding administratif. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
