QBD 3_Khansa_PB-1_1306375241
PB
QBD 3 QBD 3: Pengelolaan bencana
1.
Jelask Jelaskan an penge pengelol lolaan aan bencana bencana pada pada skal skalaa loka lokal, l, nasion nasional, al, dan intern internasi asional onal Jawab: Area tanggung jawab dalam pengelolaan bencana skala nasional dan lokal adalah promosi,
pembentukan standar, pelatihan, dan koordinasi dengan lembaga dan sektor lainnya, seperti diuraikan di bawah. a. Promosi Kesehatan dan aspek sosial dan manfaat manajemen bencana dengan sektor lain, • •
termasuk sektor swasta Pencantuman pengurangan bencana ke dalam kegiatan pengembangan program lain
•
dan di!isi pelayanan kesehatan dan d an institusi sektor kesehatan lain dan Pendidikan publik melalui media massa dan pendidik kesehatan.
b. Pembentukan standar Pembangunan dan pemeliharaan standar fasilitas kesehatan di daerah rawan bencana, • •
mempertimbangkan langkah"langkah mitigasi dan kesiapsiagaan pe rtimbangan #orma untuk perencanaan kontingensi, latihan simulasi, dan kesiapan lainnya
•
kegiatan di bidang kesehatan $aftar $aftar obat esensi esensial al dan persed persediaa iaan n untuk untuk keadaan keadaan darura darurat t dan distan distandar darisa isasi si protokol telekomunikasi.
c. %atihan $alam layanan pelatihan tenaga kesehatan &dari pencegahan bencana sampai respon' • Promosi pengelolaan bencana dalam kurikulum sarjana dan pascasarjana sekolah di • ilmu kesehatan &seperti fakultas kedokteran, kedokteran, keperawatan, keperawatan, dan lingkungan lingkungan bidang •
kesehatan' dan Pencant Pencantuma uman n topik topik keseha kesehatan tan terkai terkaitt dalam dalam pelati pelatihan han manajem manajemen en bencana bencana untuk untuk
sektor lain &(isalnya, perencanaan dan hubungan luar negeri'. d. Kerjas Kerjasama ama dengan dengan inst institu itusi si dan sekt sektor or lain lain )adan penanggulangan bencana nasional atau lembaga lain dengan tanggung jawab • multisektoral
QBD 3_Khansa_PB-1_1306375241 •
PB
Disaster focal point atau komisi di sektor lain &misalnya, lembaga manajemen bencana nasional, legislatif, di!isi hubungan luar negeri, departemen pekerjaan
•
umum, %*(' Program bencana di sektor kesehatan di dalam dan luar negeri, khususnya di negara
•
atau wilayah tetangga dan +rganisasi"organisasi bantuan di tingkat nasional atau internasional &bilateral dan badan"badan P)), %*('.
*aat bencana terjadi, pada akhirnya program ini akan bertujuan untuk: • •
(obilisasi respon kesehatan dan (emberikan saran dan mengkoordinasikan operasi atas nama kepala sektor kesehatan &menteri kesehatan', dan mendukung respon kesehatan dalam kasus berskala besar keadaan darurat akibat bencana alam, teknologi, atau buatan manusia.
Konferensi $unia tentang paya Pengurangan -isiko )encana pada tahun //0 menghasilkan Kerangka Aksi 2yogo3 //0"/10, dengan tema (embangun Ketahanan #egara dan (asyarakat terhadap )encana3 menekankan bahwa berbagai upaya untuk mengurangi risiko bencana seyogyanya terintegrasi secara sistematis dalam kebijksanaan, perencanaan, dan program bagi pembangunan berkesinambungan dan pengurangan kemiskinan. Konferensi tersebut mengadopsi 0 &lima' prioritas tindakan sebagai berikut: a. (emastikan bahwa pengurangan risiko bencana di tempatkan sebagai prioritas nasional dan lokal dengan dasar institusional yang kuat dalam pelaksanaannya b. (engidentifikasi, menge!aluasi, dan memonitor risiko"risiko bencana dan meninkatkan pemanfaatan peringatan dini c. (enggunakan pengetahuan, ino!asi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan d. (engurangi faktor"faktor risiko dasar e. (emperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dengan respon yang efektif . Jelaskan masalah yang dapat terjadi dalam pengelolaan bencana di skala lokal, nasional, dan internasional Jawab: Permasalahan Pengelolaan )encana *kala %okal a. Permasalahan Bidang Penanganan Pra-Bencana
QBD 3_Khansa_PB-1_1306375241
PB
1. Kondisi geografis yang rawan akan bencana alam &4unung berapi, gempa bumi, tanah longsor, pohon tumbang, banjir, kekeringan, kebakaran dll' . Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana Pemerintahan banyak yang rusak dan tidak memadai. 2al ini sangat membahayakan bila terjadi bencana 5. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan penanggulangan bencana 6. )elum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten )angli dilaksanakan sesuai dengan #omor 6 7ahun //8 terutama untuk kewenangan" kewenangan yang sebelumnya sudah ada di *KP$ selain )P)$ 0. 7erbatasnya anggaran yang tersedia di masing"masing *KP$ bagi kegiatan penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
di Kabupaten )angli
9. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di duni 8. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain . %uasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam dan ;. (asih
rendahnya
pemahaman
masyarakat dan
aparat Pemerintahan dalam
menyikapi kondisi alam yang rawan bencana. b. Permasalahan Bidang Pada Saat Terjadi Bencana
1. )elum
memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan
penanganan bencana di
QBD 3_Khansa_PB-1_1306375241
PB
. (asih tersebar dan belum terbangun *istem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi dari tingkat bawah sampai kabupaten 5. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalamrangka penanggulangan bencana 6. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masihberjalan secara sektoral 0. )elum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan 9. (asih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan 8. )elum memiliki *+P &*tandar +perational Prosedur' penanggulangan )encana yang optimal. c. Permasalahan Bidang Penangan Pasca-Bencana
1. )asis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler . Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat 5. Keterbatasan peta wilayah yang meyebabkan terhambatnya elaksanaan analisa kerusakan spasial 6. Koordinasi pinalainkerusakan dan kerugianserta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat 0. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.
Permasalahan Pengelolaan )encana *kala #asional a. Pertama permasalahan kebijakan, terkait dengan implementasi ndang"ndang #omor 6 tahun //8 tentang
Penanggulangan )encana terdapat sejumlah peraturan
perundangan baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak berjalan karena kurangnya kesadaran dan kapasitas para penegak hukum b. Kedua permasalahan hukum dan kebijakan, terdapat tumpang tindih=tidak harmonis peraturan
terkait. $isamping ndang"ndang
#omor
6
tahun
//8
tentang
QBD 3_Khansa_PB-1_1306375241
PB
Penanggulangan )encana di atas, terdapat juga ndang"ndang yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana antara lain antara lain ndang"ndang nomor 9 7ahun //8 tentang Penataan -uang, ndang"undang #omor 8 7ahun //8 tentang Pengeloaan >ilayah Pesisir dan Pulau"pulau Kecil dan %ingkungan 2idup, dan lain sebagainya c. Ketiga permasalahan pelaksanaan dan pengorganisasian, masalah perencanaan dan pelaksanaan atas ndang"ndang #omor 6 tahun //8 tentang Penanggulangan )encana dalam kenyataannya merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai sektor. *ehingga )#P) mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi koordinasi guna mencegah terjadinya tumpang tindihnya kebijakan, program dan anggaran baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang berimplikasi pada masalah koordinasi. )erkenaan dengan hal tersebut maka perlu menegaskan peran para pihak lain, K=% dan *KP) di dalam penanggulangan bencana d. Permasalahan tentang pendanaan, hal"hal yang terkait dengan sumber"sumber pendanaan dam penggunaannya. Anggaran yang berasal dari $
5. Jelaskan kesiapan &mitigasi dan kesiapsiagaan' menghadapi bencana pada skala lokal, nasional, dan internasional Jawab: Mitigasi paya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. 7indakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi &dua' bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. 7indakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah:
QBD 3_Khansa_PB-1_1306375241 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
PB
Penyusunan peraturan perundang"undangan Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah. Pembuatan pedoman=standar=prosedur Pembuatan brosur=leaflet=poster Penelitian = pengkajian karakteristik bencana Pengkajian = analisis risiko bencana
*edangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain: a. Pembuatan dan penempatan tanda"tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dsb. b. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan &<()', dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana. c. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. d. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman. e. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat. Pedoman Penyusunan -encana Penanggulangan )encana 18 f. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur"jalur e!akuasi jika terjadi bencana. g. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya. Adakalanya kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non"struktural &berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan' dan yang bersifat struktural &berupa bangunan dan prasarana'. Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. paya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain: a.
Pengaktifan pos"pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya.
QBD 3_Khansa_PB-1_1306375241 b. Pelatihan
siaga =
Penanggulangan
simulasi = gladi =
bencana
&*A-,
sosial,
teknis bagi
PB
setiap sektor
kesehatan, prasarana dan
pekerjaan umum'. c.
Reerensi:
?1@ Ahrens, J., and P. (. -udolph. //9. 7he
ashington, $..: PA2+, Ei, 11; p &*cientific Publication, 080'
