PELAKSANAAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN YANG BELUM BERAKHIR HAKNYA HAKNYA TERHADAP TER HADAP KEPASTIAN KEPASTIAN PERATURAN PERATURAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR
SEMINAR HASIL PENELITIAN Diajukan sebagai baan Se!ina" Usu#an Pene#i$ian Da#a! Rangka Penu#isan Tesis P"%g"a! Magis$e" Ken%$a"ia$an &MKn'
O#e ( BINTAN RIYANTO Ke#as W )*+,*+*-.+*/*
1
PAS0ASARJANA UNI1ERSITAS JAYABAYA JAKART JAKARTA )*+. DA2TAR ISI
A.
Latar atar Belak elakan ang g Mas Masalah alah
B.
Rumusan Masalah
C.
Tujuan Pene enelitian
D.
Kegun egunaa aan n Penel enelit itia ian n
E.
Kerangka Pemikiran
F.
Metode Penelitian
1.
Metode Pendekatan
.
!"esi#kasi Pe Peneli elitian
$.
Tekn eknik Pengu engum m"ula "ulan n Dat Data a
%.
Metode Anali alisis Data ata
&.
Lokasi Penelitian 2
'.
(.
Keaslian Penelitian
Ren)a en)ana na !is !iste tem matik atika a Penu Penuli lisa san n
DA2TAR PUSTAKA
A3 LATAR LATAR BELAKANG MASALAH
Per"anjangan Per"anjangan jangka *aktu hak guna +angunan adalah suatu u"a,a untuk mem"eroleh ke"astian hukum atas "engakuan "enguasaan atas suatu tanah ,ang diatasn,a +erdiri +angunan oleh su+,ek hukum1 ,ang dikarenakan +erakhirn,a jangka *aktu hak ,ang di+erikan atas suatu tanah.
Peraturan menentukan dalam "em+erian "er"anjangan jangka *aktu hak hak atas tanah dalam keadaan se+elum se+elum +erakhirn,a hak. !edangkan "ermohonan "ada sesudah +erakhirn,a hak ,ang "ada hakekatn,a hakekatn,a adalah "enda-taran ha"usn,a hak ,ang dilakukan dilakukan +ersamaan dengan "enda-taran hak +aru ,ang di+erikan atas tanah ke"ada +ekas "emegang hak ,ang diistilahkan se+agai "em+aruan hak. 1 Pasal 36 ayat (1) UUPA jo Pasal 19 PP No.40 Tahun 1996 jo Pasal 32 PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999 3
Pelaksanaan Pelaksanaan atas "eraturan "em+erian "er"anjangan jangka *aktu hak hak telah jelas diuraikan dalam Peraturan Peraturan Ke"ala Badan Pertanahan asional /Perka+an0 omor $ Tahun 12 ,ang men,e+utkan men,e+utkan 3 4ntuk "en)atatan "er"anjangan jangka *aktu hak atas tanah tidak dilakukan "engukuran ulang5 ke)uali kalau dengan "ersetujuan "emegang hak terjadi "eru+ahan +atas +idang tanah ,ang +ersangkutan +ersangkutan.
Akan teta"i di Kantor Pertanahan 6akarta Timur "elaksanaan "er"anjangan jangka *aktu hak harus dilakukan "engukuran "engukuran ulang. 7al ini tentu saja menim+ulkan menim+ulkan "ermasalahan "ermasalahan +aru +agi "emohon terkait dengan masalah *aktu dan +ia,a5 dimana *aktu "en,elesaian akan menjadi relati- le+ih lama dan +ia,a akan menjadi relati- le+ih mahal.
Pertan,aan Pertan,aan ,ang mun)ul adalah menga"a harus dilakukan "engukuran ulang5 sedangkan +atas8+atas tanahn,a tidak mengalami "eru+ahan. !a,angn,a "ertan,aan "emohon dija*a+ dengan +er+agai res"on dengan disam"aikann,a adan,a !urat Edaran dari Ke"ala Badan Pertanahan asional$. !ementara !urat Edaran
2 Pasal 130 but! (3) PMNA/KaBPN No.3 Tahun Tahun 199" 3 #u!u$ (!) %u!at &'a!an KaBPN No./%&/*/2014 4
terse+ut menim+ulkan "ena-siran ,ang +er+eda5 a"akah +erlaku untuk "ermohonan "er"anjangan 7ak (una Bangunan5 atau untuk seluruh "ermohonan "er"anjangan hak atas tanah.
Keran)uan "elaksanaan "er"anjangan hak ini tim+ul dengan adan,a !urat Edaran Ke"ala Badan Pertanahan asional omor &9!E9:;9<1%5 ,aitu terda"at "ada salah satu +utir /+utir r0 3
Terhada" Terhada" +idang tanah tanah ,ang dimohon "er"anjangan "er"anjangan jangka jangka *aktu atau "em+aharuan 7ak Atas Tanah harus dilakukan "engukuran ulang dan a"a+ila terda"at "enggunaan5 "eman-aatan5 "eman-aatan5 "emilikan dan "enguasaan tanah ,ang tidak sesuai dengan tujuan "em+erian hakn,a agar dikeluarkan dari +idang tanah ,ang dimohon /enclave /enclave0. 0. Pena-siran Pena-siran ,ang +er+eda terhada" !urat Edaran terse+ut menurut Penulis dilandasi hal8hal diantaran,a 3
1. Pada "oin 1 se)ara umum !urat Edaran itu dalam rangka mendorong mendorong minat s*asta +erin=estasi di sektor tanaman "angan5 "eternakan9"erikanan "eternakan9"erikanan /"ada +utir +0.
.
Pada ada "oin "oin % se) se)ar ara a n,at n,ata a !ura !uratt Edar Edaran an ini ini tid tidak ak men)antumkan Peraturan Menteri Agraria9Ke"ala Badan
Pertanahan asional omor $ Tahun 12 se+agai dasar hukum suatu "etunjuk9ketentuan teknis.
$.
Pada "oin "oin ' se)ara se)ara n,ata n,ata !urat !urat Edaran Edaran ini diteta diteta"k "kan an sehu+ungan dengan "ermohonan 7ak (una 4saha.
Padahal "ada "roses administrasi "er"anjangan jangka *aktu hak5 Petugas Pemeriksa Tanah /Petugas Konstatasi0 Kantor Pertanahan nantin,a akan melakukan "ula "enge)ekan lokasi ,ang menentukan ada tidakn,a "eru+ahan8"eru+ahan "eru+ahan8"eru+ah an +atas atas tanah "emohon.
Berdasarkan Berdasarkan uraian8uraian latar +elakang terse+ut di atas5 Penulis mem+atasi "ermasalahan "er"anjangan jangka *aktu 7ak (una Bangunan disini adalah "er"anjangan jangka *aktu 7ak (una Bangunan ,ang +elum +erakhir jangka j angka *aktun,a. Disam"ing itu Penulis tertarik untuk memilih "enelitian "ada Kantor Pertanahan 6akarta Timur sehingga "ermasalahan terse+ut da"at Penulis angkat dengan judul >PELAKSANAAN >PELAKSANAAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN YANG YANG BELUM BELUM BERAKHIR HAKNYA HAKNYA TERHADAP KEPASTIAN KEPASTIAN PERATURAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN JAKART JAKARTA TIMUR43
6
B3 PERUMUSAN MASALAH
Adan,a !urat Edaran Ke"ala Badan Pertanahan asional terse+ut5 akan menim+ulkan "ersoalan dan ke+eratan di dalam "raktekn,a. Dengan demikian akan menim+ulkan ketidak"astian hukum +agi mas,arakat9"emohon5 karena menim+ulkan durasi "en,elesaian ,ang le+ih "anjang dan +ia,a ,ang le+ih mahal.
Berdasarkan hal terse+ut di atas da"at dirumuskan "ermasalahan "ermasalahan dari hasil "enelitan se+agai +erikut 3
1. Bagaimanakah Bagaimanakah "elaksanaan "elaksanaan "er"anjangan 7ak (una Bangunan?
. Bagaiman Bagaimana a "enera"a "enera"an n "rinsi" "rinsi" teori teori ke"ast ke"astian ian huku hukumn,a mn,a? ?
03 TUJUAN PENELITIAN
"
1. 4ntuk 4ntuk menget mengetahui ahui "elaksanaa "elaksanaan n sesun sesungguh gguhn,a n,a "eraturan "eraturan "er"anjangan 7ak (una Bangunan ,ang +elum +erakhir hakn,a.
. 4ntuk 4ntuk menget mengetahui ahui +agaiman +agaimana a Pelaks Pelaksana ana Kantor Kantor Pertanahan +isa mem+erikan ke"astian "elaksanaan "er"anjangan 7ak (una Bangunan.
D3 KEGUNAAN PENELITIAN
1. Kegun egunaa aan n Teori eoriti tis s3
7asil "enelitian ini dihara"kan dihara"kan se+agai sum+angan "emikiran guna "endalaman konse"8konse" hukum5 khususn,a dalam hukum Agraria5 dalam hal "er"anjangan hak atas tanah.
. Kegun egunaa aan nP Pra rakt ktis is 3
7asil "enelitian ini dihara"kan da"at menjadi a)uan +agi "engam+il ke+ijakan dalam men,elesaikan "ermasalahan ,ang sama serta menjadikan sum+er in-ormasi +agi mas,arakat.
+
E3 KERANGKA PEMIKIRAN
Di antara hak8hak atas tanah ,ang diatur dalam 4ndang8 4ndang Pokok Agraria salah satun,a adalah 7ak (una Bangunan5 sedangkan 7ak (una Bangunan dalam 4ndang8 4ndang Pokok Agraria diatur se)ara khusus dalam Pasal $& sam"ai dengan Pasal %<5 ,ang men,atakan +ah*a 7ak (una Bangunan5 adalah hak untuk mendirikan dan mem"un,ai +angunan di atas tanah ,ang +ukan milikn,a sendiri5 dengan jangka *aktu "aling lama lama $< tahun%. Atas "ermintaan "emegang hakn,a5 dengan mengingat ke"erluan serta keadaan +angunan8+angunann,a5 +angunan8+angunann,a5 jangka *aktu terse+ut da"at di"er"anjang dengan *aktu "aling lama < tahun&.
Per"anjangan 6angka @aktu 7ak (una Bangunan adalah "enam+ahan jangka *aktu +erlakun,a suatu hak guna +angunan atas tanah tan"a mengu+ah s,arat8s,arat dalam "em+erian hak terse+ut'5 ,ang "ermohonann,a "ermohonann,a da"at
4 Pasal 3 but! (1) Un'an,-un'an, Poo A,!a!a Pasal 3 but! (2) Un'an,-un'an, Poo A,!a!a A,!a!a 6 Pasal 1 but! (6) P!atu!an P!ntah No.40 Tahun Tahun 1996 9
diajukan se+elum jangka *aktu +erlakun,a hak atas tanah ,ang +ersangkutan +erakhir.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria9Ke"ala Badan Pertanahan asional omor $ Tahun 125 maka menjadi suatu keharusan +agi Kantor Pertanahan untuk melaksanakan "er"anjangan hak ,ang dimohonkan oleh "emohon. Pasal 1$< +utir $ "ada Peraturan ini men,e+utkan 3 >4ntuk "en)atatan "er"anjangan jangka *aktu hak atas tanah tidak dilakukan "engukuran ulang5 ke)uali kalau dengan "ersetujuan "emegang hak terjadi "eru+ahan +atas +idang tanah ,ang +ersangkutan.
(una mem+erikan ke"astian hukum terhada" ke"entingan "emegang hak5 maka sudah sangat te"at Badan Pertanahan Pertanahan asional mengeluarkan mengeluarkan "eraturan ,ang +eru"a keteta"an /regeling) /regeling)7 ,ang +ersi-at mengikat ,aitu +eru"a Peraturan Ke"ala Badan Pertanahan asional5 sedangkan !urat Edaran itu +ersi-at ke+ijakan /beleidsregel /beleidsregel00 adalah "roduk hukum ,ang isin,a se)ara materil mengikat umum namun +ukanlah "eraturan "erundang8undangan karena karena " Ba,! Manan Kecendrungan Manan Kecendrungan Histories Pasal 18 UUD 1945 1945 UN*%A aa!ta hal.3. + ly Assh'' Perihal Assh'' Perihal Undang-Undang 5ajaal P!s aa!ta hal 20. 10
ketiadaan *e*enang "em+entukn,a untuk mem+entukn,a mem+entukn,a se+agai "eraturan "erundang8undangan. Maka mungkinkah mungkinkah !urat Edaran da"at menganulir Perka+an?
4ndang84ndang o. 1 Tahun <11 meru"akan 4ndang8 4ndang Pem+entukan Peraturan Perundang8undangan ,ang +erlaku saat ini "ada Pasal 2 dise+utkan +ah*a jenis dan hierarki Peraturan Perundang8undangan Perundang8undangan terdiri atas 3
a. 4ndang84ndang Dasar egara Re"u+lik ;ndonesia Tahun 1%& +. Keteta"an Majelis Permus,a*aratan Rak,at ). 4ndang84ndang9Peraturan 4ndang84nd ang9Peraturan Pemerintah Pengganti 4ndang84ndang d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden -. Peraturan Daerah Pro=insi dan g. Peraturan Daerah Ka+u"aten9Kota.
Lalu dimanakah kedudukan !urat Edaran? Dalam +uku Pedoman 4mum Tata askah Dinas Cetakan Edisi ; 6anuari <<% dan Peraturan Menteri o. Tahun << ,ang diter+itkan oleh Kementerian Kementerian egara Penerti+an A"aratur egara5 "engertian !urat Edaran adalah askah Dinas ,ang memuat "em+eritahuan tentang hal tertentu ,ang diangga" "enting dan mendesak.
11
!elanjutn,a di Peraturan Menteri Dalam egeri o. && Tahun Tahun <1< Pasal Pasal 1 +utir %$ dijelaskan dijelaskan 3 !urat Edaran adalah naskah dinas ,ang +erisi "em+eritahuan5 "enjelasan dan9atau "etunjuk )ara melaksanakan hal tertentu ,ang diangga" "enting dan mendesak.
Mengingat isi !urat Edaran han,a +eru"a "em+eritahun5 maka dengan sendirin,a materi muatann,a tidak meru"akan norma hukum se+agaimana norma dari suatu "eraturan "erundangan8undangan. "erundangan8undan gan. leh karena karena itu !urat Edaran tidak da"at dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri5 teta"i semata8mata han,a untuk mem"erjelas makna dari "eraturan ,ang ingin di+eritahukan.
leh karenan,a ketentuan "engukuran ulang "ada "ermohonan "er"anjangan jangka *aktu hak se+elum masa hakn,a +erakhir tidak di+erlakukan5 di+erlakukan5 mengingat akan menim+ulkan ketidak "astian +agi "emohon9su+,ek dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1$< +utir $ Peraturan Menteri Agraria9Ke"ala Badan Pertanahan asional omor $ Tahun 12. 1 2.
12
!edangkan terhada" !urat Edaran Ke"ala Badan Pertanahan Pertanahan asional omor &9!E9:;9<1%5 n,ata8n,ata da"at dita-sirkan +er+eda haruslah ditinjau kem+ali kem+ali dan ditegaskan se)ara teknis +erlaku "ada 7ak Atas Tanah jenis a"a.
7al terse+ut tidaklah sesuai dengan asas ke"astian hukum5 ketika suatu "eraturan di+uat dan diundangkan se)ara "asti karena mengatur se)ara jelas dan logis. 6elas dalam artian tidak menim+ulkan keragu8raguan keragu8raguan /multi8ta-sir0 dan logis dalam artian a rtian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak +er+enturan atau menim+ulkan konik norma.
23 METODE PENELITIAN
Dalam men,elesaikan suatu masalah di"erlukan suatu metode ,ang harus sesuai dengan "ermasalahan "ermasalahan ,ang akan di+ahas. Dengan metode ,ang telah ditentukan le+ih dulu dihara"kan hasil ,ang +aik mau"un "eme)ahan ,ang sesuai serta da"at di"ertanggungja*a+kan se)ara ilmiah. !edangkan untuk melaksanakan "enelitian ilmiah +an,ak 9 htt7s8//sa!'l30aa.o!'7!ss.o/2013/12/01/7 htt7s8//sa!' l30aa.o!'7!ss.o/2013/12/01/7astan-huu/ astan-huu/ 13
memerlukan memerlukan data ,ang da"at di"ertanggungja*a+ di"ertanggungja*a+kan kan ,aitu harus di"eroleh dari sum+er8sum+er ,ang +enar sehingga da"at di"eroleh data8data ,ang da"at mem+antu dalam men,usun data memerlukan kriteria ,ang +enar. Pada umumn,a "enelitian +ertujuan untuk menemukan5 menemukan5 mengem+angkan mengem+angkan atau mengujike+enaran suatu "engetahuan. Menemukan +erarti +erusaha mem"eroleh sesuatu untuk mem"erluas dan menggali le+ih dalam sesuatu ,ang sudah atau menjadi diragukan ke+enarann,a.
Metodologi +erasal dan kata metoda dan logi. Metoda +erasal dari +ahasa (reeka. (reeka. Metha ,aitu Metha ,aitu melalui atau mele*ati5 hodos ,aitu hodos ,aitu jalan atau )ara. Metoda +erarti jalan atau )ara ,ang harus dilalui untuk men)a"ai tujuan tertentu. Logo +erarti ilmu5 +erasal dari kata logos. logos. Dengan demikian metodologi +erati suatu ilmu ,ang mem+i)arakan mem+i)arakan tujuan tertentu1<.
1. Metode Pendekatan
Dalam melakukan "enelitian di"erlukan suatu metode ,ang harus te"at dan sesuai dengan jenis "enelitian ,ang 10 %ut!sno #a' Bimbingan #a' Bimbingan Menulis Sri!si "hesis 1 1 U:M P!ss ;o,yaa!ta 19+1 hl 14. 14
dilakukan dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode ,ang "enulis "akai dalam "enelitian ini adalah metode "enelitian ,uridis em"iris.
Pendekatan Pendekatan ,uridis em"iris adalah "endekatan "ermasalahan "ermasalahan mengenai hal8hal ,ang +ersi-at ,uridis dan ken,ataan ,ang ada mengenai "elaksanaan "er"anjangan jangka *aktu hak hak ,ang +elum +erakhir hakn,a. Penelitian Penelitian hukum em"iris atau "enelitian sosiologis ,aitu "enelitian hukum ,ang menggunakan data "rimer11.
Menurut "endekatan em"iris "engetahuan didasarkan atas -akta8-akta ,ang di"eroleh dari hasil "enelitian dan o+ser=asi1. Penelitian8"enelitian ,ang dilakukan dilakukan didasarkan "ada metode ilmiah ,ang meru"akan meru"akan +agian dari "endekatan em"iris. Penelitian ini juga +erdasarkan teori8teori hukum ,ang ada5 ketentuan ketentuan "eraturan "erundang8undangan ,ang +erlaku mau"un "enda"at "ara sarjana dan ahli.
. !"esi#kasi Penelitian
11 5onny #antjo %ot!o Metodologi Penelitian Huum dan #urimetri :hala *n'onsa 12 "esis aa!ta 19+2 hl 10. 5onny Kountu! Metode Penelitian untu Pen$usunan Sri!si dan "esis %&disi 'e(isi) PPM aa!ta 200" hl +.
1
Penelitian ini dilakukan dalam s"esi#kasi "enelitian ,ang digunakan tidak han,a dalam tara- deskri"ti- teta"i juga sam"ai tara- analisis.
Ada"un "enelitian dilakukan dilakukan dalam tara- deskri"ti- ,aitu han,a mem+eri gam+aran tentang o+,ek atau "eristi*a atau ken,ataan ,ang ada5 sedangkan dalam tara- analisis ,aitu tidak han,a +erhenti +e rhenti dalam tara- meggam+arkan saja mengenai "ermasalahan "ermasalahan ,ang diteliti5 ,aitu masalah "elaksanaan "er"anjangan jangka *aktu hak guna +angunan ,ang +elum +erakhir hakn,a5 akan teta"i juga +ermaksud untuk mengam+il kesim"ulan kesim"ulan umum dari o+,ek ,ang diteliti.
$. Teknik Pengum"ulan Pengum"ulan Data
!um+er re-erensi re-erensi seluruh o+,ek atau seluruh indi=idu mau"un seluruh gejala ,ang akan diteliti +eru"a data sekunder dan data "rimer.
Data sekunder da"at +eru"a +ahan8+ahan hukum dan dokumen8dokumen hukum termasuk kasus8kasus hukum ,ang menjadi "ijakan dasar "eneliti dalam rangka menja*a+ "ermasalahan "ermasalahan dan tujuan "enelitiann,a5 data "rimer
16
+eru"a,a mengkaitkan kondisi8kondisi kondisi8kondisi sosial dengan masalah8masalah masalah8masalah "eraturan ,ang terjadi di mas,arakat. mas,arakat.
%. Metode Analisis Data
Data ,ang di"eroleh +aik dari studi la"angan mau"un studi dokumen "ada dasarn,a meru"akan data tataran ,ang dianalisis se)ara kualitati-5 ,aitu setelah data terkum"ul terkum"ul kemudian dituangkan dalam +entuk uraian logis dan sistematis5 selanjutn,a dianalisis untuk mem"eroleh kejelasan "en,elesaian masalah5 kemudian ditarik kesim"ulan kesim"ulan se)ara dedukti-5 ,aitu dari hal ,ang +ersi-at umum menuju hal ,ang +ersi-at khusus.
&. Lokasi Penelitian
Ada"un tem"at lokasi "enelitian untuk untuk tesis ini adalah di Kantor Pertanahan 6akarta Timur.
'. Keaslian Penelitian
Berdasarkan Berdasarkan in-ormasi dan "enelusuran ,ang dilakukan dilakukan oleh Penulis5 "enulisan adalah asli dan +elum "ernah ada
1"
"enelitian se+elumn,a ,ang mem+ahas tentang !urat Edaran Ke"ala Ke"ala Badan Pertanahan Pertanahan asional ,aitu terhada" +idang tanah ,ang dimohon "er"anjangan jangka *aktu atau "em+aharuan hak atas tanah harus dilakukan "engukuran ulang.
G3 REN0ANA SISTEMATIKA SISTEMATIKA PENULISAN PENULIS AN
7asil "enelitian ini disusun dalam se+uah tesis ,ang terdiri dari & /lima0 +a+5 dimana antara +a+ dengan +a+ ,ang lain saling +erkaitan dan meru"akan suatu kesatuan kesatuan ,ang tidak ter"isahkan5 ada"un sistematika "enulisan adalah se+agai +erikut 3
BAB ;
PEDA74L4A
Dalam +a+ ini +erisi uraian tentang Latar Belakang Penelitian5 Rumusan Masalah5 Tujuan Penelitian5 Kegunaan Penelitian5 Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian.
BAB ;;
KA6;A P4!TAKA P4!TAKA
1+
Dalam +a+ ini +erisi uraian mengenai landasan8 landasan teori +erdasarkan +erdasarkan literatur8literatur literatur8literatur dan +ahan8+ahan hukum ,ang Penulis gunakan tentang "er"anjangan jangka *aktu hak guna +angunan.
BAB ;;; 7A!;L PEMBA7A!A
Dalam +a+ ini menguraikan menguraikan tentang hasil "enelitian dan "em+ahasan "em+ahasan atas "erumusan masalah terkait terkait "er"anjangan jangka *aktu hak guna +angunan dan tindakan ,ang dilakukan oleh Petugas Pelaksana jika +elum sesuai dengan "eraturan "erundang8 undangan.
BAB :
PE4T4P
Dalam +a+ ini meguraikan meguraikan tentang kesim"ulan8 kesim"ulan8 kesim"ulan kesim"ulan dari "enelitian serta memuat saran8saran tentang hal8hal ,ang menurut Penulis "erlu dilakukan "er+aikan.
Da-tar Pustaka
Lam"iran
19
