c c ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? RUMAH SAKIT UMUM? c 1. Mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah. 2. Mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kepada Dinas Kesehatan Daerah. 3. Rekomendasi dari Kepala Puskes mas. 4. Izin HO dari Dinas Perekonomian Daerah. 5. Izin Lokasi dan IMB dari Dinas Tata Daerah. ? c ? 1. NAMA RUMAH SAKIT : a. Tidak boleh memakai nama orang yang masih hidup. b. Penamaan rumah sakit sesuai dengan misi, tugas dan fungsinya. ? 2. LOKASI Lokasi rumah sakit harus sesuai dengan analisa kebutuhan pelayanan kesehatan dan rencana umum tata ruang Kota/Daerah setempat. ? 3. ORGANISASI? a. Mempunyai pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, tanggungjawab, susunan organisasi, tata kerja dan tata laksa na rumah sakit yang sesuai dengan kelas rumah sakit dan peraturan perundang -undangan yang berlaku.? b. Struktur organisasi terdiri dari unsur pimpinan, unsur bantuan administrasi dan bantuan medis teknis yang berpedoman pada organisasi rumah sakit pemerintah.? c. Badan hukum selaku pemilik rumah sakit bertanggungjawab terhadap ? - Pelaksanaan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan perumah sakitan ? - Penggunaan dana/bantuan yang diterima untuk rumah sakit. ? d. Rumah sakit diharuskan memiliki Dewan P enyantun Rumah Sakit yang mempunyai tugas memberikan saran / nasehat kepada pemilik rumah sakit dan direktur rumah sakit dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit.? 4. BANGUNAN?
a. Jumlah tempat tidur minimal : ? - Rumah sakit umum milik badan hukum sosial: 50 tt.? - Rumah sakit umum milik badan hukum lain: 100 tt.? - Rumah sakit Khusus: 25 tt.? b. Luas bangunan minimal 50 m2 setiap penyediaan 1 tempat tidur. ? c. Luas tanah : ? - bangunan tidak bertingkat = luas tanah minimal 1,5 kali luas bangunan. ? - Bangunan bertingkat = luas tanah minimal 2 (dua) kali luas bangunan lantai dasar. ? d. Tanah diluar dipergunakan untuk lapangan parkir, taman dan jalan. ? e. Bangunan, ruang rumah sakit minimal terdiri dari : ? - Ruangan rawat inap dengan jumlah tempat tidur s esuai ketentuan. ? - Ruangan rawat jalan. ? - Ruangan rawat darurat ? - Kamar operasi? - Ruangan instalasi penunjang medik minimal mempunyai laboratorium, radiologi dan pelayanan obat. ? - Ruangan penunjang sarana rumah sakit yaitu: gudang, dapur, tempat cuci, bengkel sederhana dan kamar jenazah. ? - Ruangan administrasi, ruangan tenaga medis, ruangan paramedis dan ruang pertemuan staf. ? f. Seluruh bangunan berpedoman pada standarisasi bangunan rumah sakit pemerintah yang disesuaikan dengan kelasnya. ? g. Seluruh ruangan memenuhi persyaratan minimal untuk kebersihan, bebas polusi, fentilasi, penerangan, tenaga, dan sistem pemadam kebakaran yang akurat. ? h. Diwajibkan mempunyai sistem keselamatan kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana. ? i. Tersedianya fasilitas listrik dan penyediaan air minum setiap hari selama 24 jam yang memenuhi persyaratan kesehatan. ? j. Tersedianya pengolahan air limbah dan pembuangan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku. ? 5. PERALATAN? a. Peralatan / kelengkapan medik dan penunjang medik disesuaikan dengan kelas rumah sakit dan pelayanan yang diselenggarakan dan berpedoman pada standar pelayanan medik / penunjang medik yang berlaku. \? b. Pengadaan peralatan canggih harus berdasarkan analisa kebutuhan dan kelas rumah sakit serta terlebih dah ulu melakukan konsultasi dengan Dinas Kesehatan yang berwenang. Untuk alat canggih tertentu Dinas Kesehatan yang berwenang konsultasi dengan Direktur Jendral pelayanan medik. ?
c. Persediaan obat-obatan berpedoman pada DOEN dan formularium rumah sakit yang kelasnya setingkat dengan rumah sakit pemerintah. ? d. Peralatan / kelengkapan non medis yang harus disediakan : ? - Perlengkapan kebutuhan rawat inap, rawat darurat dan rawat jalan. ? - Perlengkapan kebutuhan dapur dan cuci (kitchen dan laundry). ? - Perlengkapan kebutuhan perkantoran. ? - Perlengkapan perbengkelan sederhana dan pemadam kebakaran sesuai kebutuhan.? - Perlengkapan/peralatan pengelolaan air limbah dan sampah. ? - Alat transportasi pasien, elevator / lift dan ram untuk gedung -gedung bertingkat. ? 6. KETENAGAAN? a. Direktur rumah sakit adalah seorang dokter (dokter umum atau dokter spesialis) yang pengetahuan dan ketrampilan manajemen rumah sakit, bekerja purna waktu dan berkewarganegaraan Indonesia dengan batas umur maksimal 70 (tujuh puluh) tahun. ? b. Direktur rumah sakit diangkat dan diberhentikan oleh Badan Hukum Pemilik Rumah Sakit dengan surat keputusan dan sepengetahuan serta tidak ada keberatan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang. ? c. Jumlah tenaga medis, paramedis dan non medis yang dipeker jakan sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada kelas rumah sakit dan peraturan ketenagaan rumah sakit yang berlaku. Jumlah tenaga medis purna waktu sesuai dengan kelas rumah sakit minimal 2 (dua) orang. ? d. Tenaga medis, paramedis dan non medis purna wak tu mempunyai surat pengangkatan dari Direktur rumah sakit. ? e. Tenaga medis yang bekerja secara paruh waktu mempunyai ijin atasan langsung dari instansinya. ? f. Semua tenaga medis mempunyai surat penugasan (SP) yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dan Surat Ijin Praktek (SIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ? g. Penggunaan tenaga medis asing hanya diperbolehkan sebagai konsultan, tidak memberi pelayanan serta memenuhi persyaratan yang berlaku bagi tenaga medis asing yang bekerja di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. ? h. Penggunaan tenaga medis asing dalam rangka pelayanan yang bersifat sosial harus bekerjasama dengan fakultas kedokteran dan ikatan profesi / organisasi profesi setempat dan mendapat ijin dari Direktur Jendral Pelayanan Medik. ? 7. TARIP? a. Ketentuan tarif ditetapkan oleh Badan Hukum Milik Rumah Sakit dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan rumah sakit dan
kemampuan membayar dari masyarakat, serta peraturan pola tarif untuk rumah sakit swasta yang berlaku / Keputusan Menteri K esehatan RI No. 282/Menkes/SK/III/1993 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Swasta. ? b. Penetapan besaran tarip untuk kelas III berpedoman pada Tarip dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat. ? 8. KEGIATAN PELAYANAN ? a. Memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar pelayanan medik dan prosedur tetap. ? b. Melaksanakan kegiatan rekam medik serta pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. ? c. Menyelenggarakan administrasi keuangan sebagai kegiatan administrasi rumah sakit yang dipertanggungjawabkan Direktur rumah sakit kepada pemilik rumah sakit. ? d. Mempunyai buku keuangan yang dapat diperlihatkan apabila suatu hal tertentu diperlukan pemeriksaan. ? e. Bersedia dilakukan akreditasi rumah sakit. ? f. Telah memiliki ijin penyelenggaraan. ? åc c ? 1. JENIS IJIN :? a. Ijin mendirikan rumah sakit : ? - Ijin ini diberikan untuk mendirikan / membangun rumah sakit. ? - Ijin mendirikan rumah sakit diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Kepala Puskesmas. Untuk rumah sakit dalam rangka penanaman modal asing dan dalam negeri akan diatur dalam peraturan tersendiri. ? b. Ijin menyelenggarakan rumah sakit : ? - Ijin ini diberikan untuk menyelenggarakan rumah sakit atau melaksanakan kegiatan rumah sakit ( operasional rumah sakit ), diberikan selama rumah sakit dapat melaksanakan kegiatannya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. ? - Ijin diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang oleh pemohon setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : ? 1) Telah selesainya bangunan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, kamar operasi, ruang laboratorium, ruang farmasi, ruang radiologi dan ruang perkantoran yang sesuai dengan kelas dan persyaratan bangunan rumah sakit. ? 2) Telah adanya Direktur Rumah Sakit yang purna waktu, tenaga medis, paramedis & non medis sesuai dengan kelas & persyaratan ketenagaan RS ? 3) Telah adanya peralatan / perlengkapan medik, penunj - ang medik dan non medik untuk rawat jalan, rawat inap, gawat darurat,
kamar operasi, laboratorium, farmasi dan perkantoran sesuai dengan kelas dan persyaratan R.S. ? - Ijin menyelenggarakan rumah sakit diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan dari yang berwenang bahwa rumah sakit swasta tersebut telah memenuhi persyaratan operasional. ? - Pemberian ijin menyelenggarakan rumah sakit dilakukan secara bertahap sesuai dengan pemenuhan kelengkapan : ? 1) Ijin berlaku selama 5 (lima) tahun untuk yang sudah lengkap ( memenuhi semua persyaratan ), dan dapat diperpanjang lagi setiap habis berlakunya. ? 2) Rumah sakit yang baru memenuhi persyaratan minimal operasi onal diberi ijin uji coba menyelenggarakan selama 2 (dua) tahun.? 2. TATA LAKSANA PERMOHONAN IJIN. ? a. Ijin mendirikan rumah sakit. ? 1) Permohonan ijin diajukan oleh calon pemilik rumah sakit dan ditujukan kepada kepala Dinas Kesehatan yang berwenang, tembus an disampaikan kepada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan Direktorat Jendral Pelayanan Medik. ? 2) Berkas / data-data yang harus dilampirkan dalam pengajuan permohonan ijin mendirikan rumah sakit adalah : ? a) Rekomendasi dari Puskesmas setempat. ? b) Studi kelayakan dan master plan yang meliputi : ? - Analisa kebutuhan pelayanan dan rencana pengembangan # Analisa Keuangan # Program fungsi # Kebutuhan ruang # Kebutuhan peralatan # Kebutuhan tenaga dan rencana mendapatkannya # Rencana kelas RS ? - Salinan / foto copi yang syah akte notaris pendirian yayasan atau badan hukum pemohon. ? - Salinan / foto copi yang syah sertifikat tanah atau surat penunjukan penggunaan lokasi atas nama pemohon dari instansi yang berwenang atau akte notaris penggunaan tanah dan bangunan di atasnya dari pemiliknya. ? - Ijin lokasi dari Pemda setempat. ? - Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup dari pemohon bahwa pemohon akan tunduk serta patuh pada peraturan perundang-undang an yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan RS. ?
- Upaya pemantauan/pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ? 3) Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang berdasarkan analisa kebutuhan pelayanan kesehatan diwilayahnya, harus sudah menetap permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan paling lambat 25 ( dua puluh lima ) hari kerja setelah diterimanya permohonan dari calon pemilik rumah sakit, yang ditembuskan kepada Direktur Jendral Pelayanan Medik. ? 4) Rumah Sakit harus mulai dibangun selambat -lambatnya 1 (satu) tahun setelah ijin mendirikan diterima. ? 5) Apabila sebelum habis masa berlakunya ijin, rumah sakit telah memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan kegiatanya maka pemilik rumah sakit dapat mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan rumah sakit kepada Kepala Dinas Kesehatan. ? b. Ijin penyelenggaraan.? 1) Permohonan ijin menyelenggarakan rumah sakit diajukan oleh pemilik, ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang berwengan dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang. ? 2) Berkas atau data-data yang harus dilampirkan sebagai berikut : ? 3) Isian data rumah sakit.? a) Surat permohonan dari pemilik. ? b) Surat pernyataan di atas kertas cukup dari pemohon bahwa pemohon akan tunduk serta patuh pada peraturan perundang undangan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan rumah sakit. ? c) Salinan yang sah akte pendirian yayasan atau badan hukum pemilik. ? d) Salinan / fotocopi yang sah sertifikat tanah atau surat penunjukan penggunaan lokasi atas nama pemohon dari intansi yang berwenang atau akte notaris penggunaan tanah dan bangunan diatasnya dari pemilik nya.? e) Struktur organisasi rumah sakit. ? f) Data ketenagaan direktur rumah sakit : ? - Fotocopi / salinan yang sah surat penugasan dan SIP. ? - Fotocopi / salinan yang sah lolos butuh / surat penempatan diri Departemen Kesehatan/SK Pensiun. ? - Surat pengangkatan direktur rumah sakit oleh pemilik rumah sakit. ? - Kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi deriktur rumah sakit yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas bermatrai cukup. ? g) Daftar dan data ketenagan tenaga medis rumah sakit : ?
- Salinan yang sah surat penugasan (SP) dan (STP). ? - Ijin atasan langkung untuk tenaga paruh waktu. ? - Untuk dokter tetap (purna waktu) ada SK penempatan dari Departemen Kesehatan surat lolos butuh atau SK pensiun. ? - Surat pengangkatan dari deriktur rumah sak it bagi dokter yang bekerja purna waktu. ? h) Data Keterangan para medis terutama salinan yang sah ijasah. ? i) Data peralatan medis, penunjang medis dan non medis. ? j) Denah bangunan, jaringan listrik, air dan limbah dengan sekala 1 : 200. ? k) Hasil pemeriksaan air minum 6 bulan terakhir. ? l) Daftar tarif rumah sakit yang berlaku ditandatangani oleh direktur rumah sakit dan badan hukum pemiliknya, serta diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang. ? 4) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksam setempat dar i Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang, maka dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari keja setelah diterimanya berkas permohonan ijin secara lengkap, Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang menyatakan menolak / mengabulkan permohonan ijin menyelenggarakan rum ah sakit. ? 5) Lama berlakunya ijin penyelenggaraan rumah sakit adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya ijin menyelenggara - kan rumah sakit. ? c. Perpanjangan ijin penyelenggaraan. ? 1) Permohonan perpanjangan ijin menyelengarakan rumah sakit diajukan oleh pemilik rumah sakit ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang setempat dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I setempat. ? 2) Permohonan diajukan 6 (enam) bulan sebelum ijin menyelengarakan rumah sakit yang terdahulu habis masa berlakunya, dengan mencantumkan perubahan yang ada dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.? 3) Berkas / data-data yang harus dilampirkan sebagai berikut: ? a) Isian data rumah sakit.? b) Surat perpohonan dari pemilik. ? c) Salinan yang sah dari akte pendirian yayasan atau badan hukum pemilik. ? d) Surat penyataan diatas materi bahwa pemohon akan tunduk dan patuh pada perundang undangan yang berlaku dalam bidak penyelenggara- kan rumah sakit.? e) Salinan / fotocopy yang sah sertifikat tanah atau surat pen ujukan pengunan lokasi atas nama pemohon dari instansi yang
berwewang atau akte notaris penggunan tanah dan bangunan diatasnya dari pemiliknya. ? f) Struktur organisasi rumah sakit. ? g) Data ketenagaan direktur rumah sakit : ? - Fotocopy / salinan yang sah sura t penugasan dan SIP. ? - Fotocopy / salinan yang sah lolos butuh / surat penempatan dari Departemen Kesehatan / SK Pensiun. ? - Surat pengangkatan dari Direktur rumah sakit oleh pemilik rumah sakit.? - Kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi direktur rumah sakit yang dinyatakan dengan surat pernyatan diatas kertas bermaterai cukup. ? h) Daftar dan data ketenagaan tenaga medis rumah sakit : ? - Salinan yang sah surat penugasan (SP) dan (SIP). ? - Ijin atasan langsung untuk tenaga paruh waktu. ? - Untuk dokter tetap (purna waktu) ada SK Penempatan dari Depar- temen Kesehatan / surat lolos butuh / SK, pensiun. ? - Surat pengangkatan dari direktur RS bagi dokter yg bekerja purna waktu. ? - Surat ikatan kerja antara tenaga medis dengan direktur RS untuk dokter yang bekerja paruh waktu. ? i) Data ketenagaan paramedis - salinan yang sah ijazah. ? j) Data peralatan medis, penunjang medis & non medis. ? k) Denah bangunan, jaringan listrik, air dan limbah dengan skala 1:200. ? l) Hasil pemeriksaan air minum 6 bulan terakhir. ? m) Daftar tarif rumah sakit yang berlaku, ditanda tangai oleh direktur RS & badan hukum pemiliknya, serta diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang. ? n) Sertifikat akreditasi rumah sakit. ? 4) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan setempat dari Kepala Dinas kesehatan yang berwewang, maka dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja setelahditerma berkas permohonan Ijin secara lengakap, Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang menyatakan menolak / mengabulkan permohonan ijin menyelenggara - kan rumah sakit. ? 5) Lama berlakunya penyelenggarakan rumah sakit adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terakhirnya ijinbmenyelenggarakan terakhir. ? 3. BERAKHIRNYA IJIN RUMAH SAKIT? a. Ijin mendirikan rumah sakit. Ijin mendirikan rumah sakit akan berakhir / tidak berlaku lagi apabila : ?
1) Masa belakunya ijin telah berakhir. ? 2) Ijin dicabut oleh Kepala Dinas Kesehatan Yang berwenang dengan alasan :? o Pembangunan rumah sakit dalam waktu 1 tahun belum dilaksanakan. ? o Pembangunan rumah sakit tidak ada kemajuaannya walapun tel ah berjalan 2 tahun. ? 3) Pemohonan menyatakan tidak meneruskan proses pendirian rumah sakit.? 4) Badan hukum pemilik bubar atau dibubarkan. ? b. Ijin menyelenggarakan rumah sakit. Ijin menyelenggarakan rumah sakit akan berakhir / tidak berlaku lagi apabila :? 1) Masa berlakunya ijin telah berakhir. ? 2) Permintaan sendiri menghentikan kegiatan pelayanannya. ? 3) Ijin dicabut oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang, karena ? o ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang menetapkan melarangan r umah sakit menjalankan kegiatannya. ? o Ruman sakit tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi rumah sakit dalam jangka waktu 1 tahun. ? o Rumah sakit melakukan pelanggaran etik profesi yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ? 4. PERLUASAN / PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT DAN PEMBUKAAN CABANG RUMAH SAKIT.? a. Perluasan bangunan rumah sakit didalam lokasi rumah sakit yang telah mempunyai ijin menyelenggarakan dan tidak berkait dengan peningkatan kelas rumah sakit, tidak memerlukan ijin pendirian rumah sakit atau ijin menyelenggarakan baru, tetapi harus terlebih dahulu ada persetujuan dari kepala Dinas Kesehatan yang berwenang. ? b. Perluasan bangunan rumah sakit (cabang) di luar lokasi rumah sakit walaupun masih dalam kota yang sama harus mengajukan ijin mendirian dan menyelenggrakan yang baru. ? c. Penambahan cabang diluar rumah sakit harus mengajukan ijin mendirikan dan menyelenggrakan seperti rumah sakit yang baru sesuai ketentuan. ? d. Pembangunan rumah sakit khusus menjadi rumah sakit khus us lainnya (misalnya rumah sakit bersalin menjadi rumah sakit beranak dan bersalin / rumah sakit ibu dan anak) atau rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum harus mengajukan ijin penyelenggaraan yang baru kepada Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang yan g dilampiri berkas sebagai berikut :?
1) Rekomendasi dan berita acara pemeriksaan dari Dinas Kesehatan yang berwenang. ? 2) Fotocopy surat ijin menyelenggara - kan yang masih berlaku. ? 3) Hasil keputusan rapat pengurus badan hukum atau rapat umum pemegang saham yang menunjuk tentang pengembangan pelayanan rumah sakit yang dituangkan dalam akte notaris. ? 4) Ijin yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kesehatan yang berwenang untuk jangka waktu sisa masa berlakunya ijin yang ada. ? 5. PENGALIHAN KEPEMILIKAN RUMAH SAKIT / PERUBAHAN STATUS PEMILIK. ? Pengalihan kepemilikan rumah sakit atau perubahan status dari badan sosial ke badan hukum lainnya, atau dari suatu badan hukum ke badan hukum yang lain, harus memenuhi persyaratan / ketentuan sebagai berikut : ? a. Memenuhi ketentuan hukum tentang perubahan status badan hukum pemilik rumah sakit, atau bila terjadi pengalihan pemilikan yang terjadi. ? b. Pemilik baru rumah sakit, mengajukan permohonan ijin perubahan status kepada Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang. ? c. Berkas / data-data yang perlu dilampirkan adalah : ? 1) Rekomendasi pengalihan / perubahan status kepemilikan rumah sakit dari kepala dinas kesehatan yang berwenang. ? 2) Salinan yang sah akte notaris pemilik baru dan akte notaris pemilik lama.? 3) Salinan yang sah akte nota ris pengalihan kepemilikan dari pemilik lama kepemilik baru sesuai ketentuan yang berlaku. ? 4) Data yang berubah dengan adanya perubahan pemilik / perubahan status pemilik RS mengenai perubahan sarana, prasarana, peralatan. Dan kegiatan pelayanan rumah saki t.? 5) Hasil keputusan rapat pengurus badan hukum / rapat umum pemegang saham yang menunjuk tentang perubahan status kepemilikan. ? d. Dalam waktu 75 ( tujuh puluh lima ) hari kerja setelah berkas diterima kepala Dinas Kesehatan yang berwenang sudah harus menetapkan persetujuan atau penolakan perubahan pemilikan tersebut. ? e. Dengan peralihan kepemilikan maka ijin menyelenggarakan rumah sakit berpindah kepemilik baru untuk jangka waktu sisa masa berlakunya ijin tersebut.? 6. KETENTUAN LAIN. ? a. Fungsi sosial ? 1) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik diselenggara-kan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan. ?
2) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik harus memberikan pertolongan pertama kepada pe nderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu. ? 3) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang perumahsakitan pelaksa naan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku / permenkes nomer 678/93/tentang pelaksanaan fungsi rumah sakit swa sta.? b. Pencatatan dan pelaporan ? 1) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta rekam medik sesuai ketentuan yang berlaku. ? 2) Tatacara pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. ? c. Kewajiban membantu ? 1) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik wajib membantu program pemerintah dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan KB. ? 2) Upaya pelayanan kesehatan swasta dibidang medik spesialistik wajib bekerja sama dengan upaya pelayanan kesehatan pemerintah dibidang medik dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan canggih .? 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.? a. Pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan medik spesialistik menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat tanggung jawab wilayahnya. ? b. Setiap tahun pada akhir tahun kalender, Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang melaporkan kepada Direktur Jendral Pelayanan Medik mengenai jumlah upaya pelayanan kesehatan swasta dan tempat tidur di wilayahnya. Bangunan dan perlengkapan. Sesuai peruntukannya berdasar peraturan yan g berlaku. ? 8. WAKTU PEMROSESAN ? 6 hari kerja (apabila persyaratan sudah lengkap) ? 9. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA Izin berlaku untuk 5 tahun. ? ?
