penggelapan pajak

MAKALAH KELOMPOK  HUKUM PERPAJAKAN

PENGGELAPAN PAJAK (Tax (Tax Evasion) (  Makalah Ini Disusun Disusun Untuk Memenuhi Memenuhi Tugas Tugas Pada Mata Kuliah Hukum Perpajakan) Perpajakan)

Disusun Oleh : 1. . ". #.

PRIMA PRIMA JUAN JUANIT ITA A NURS NURSOFY OFYA AN AMALIA AMALIA SET SETIA IA! !ATI DIAN $AM$ $AM$AN ANG G !AHYUD HYUDII

PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU HUKUM UNI%ERSITAS PAMULANG TANGERANG SELATAN &1'

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah tentang Penggelapan Pajak. Makalah yang telah dibuat ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami masalah hukum Perpajakan. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna karena, masih  banyak kekurangan. Namun, Penulis berharap semoga makalah ini dapat  bermanaat bagi semua pihak. !alam proses pembuatan makalah ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. "ntuk itu penulis menu#apkan terima kasih kepada $ %.

&edua orang tua yang telah memeberi dukungan materi maupun spiritual.

'.

!osen pengasuh yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada  penulis dalam penyelesaian makalah ini.

(.

&epada semua pihak yang telah memeberikan bantuan sehingga  penulis mampu menyelesaikan makalah ini.

Tiada gading yang tak retak, begitupula dengan makalah ini. Semoga amal dan kebaikan yang telah membantu penyelesaian makalah ini diterima Allah SWT.Amin.

Pamulang, )% Mei ')%*

Penulis

1

DAFTAR ISI

&ata Pengantar....................................................................................................... i !atar +si................................................................................................................ ii A +

PN!A"/"AN................................................................................ %

%.%.

/atar elakang...................................................................................... %

%.'.

0umusan Masalah................................................................................. (

%.(.

Maksud dan Tujuan............................................................................... (

%.1.

Metode Pengumpulan !ata................................................................... (

%.*.

Sistematika Penulisan........................................................................... 1

A ++

PMAASAN........................................................................................... *

'.%.

  Pajak............................................................................................................. *

'.'.............. Pengertian Tindak pidana Penggelapan................................................ * '.(............... 2enis-jenis Tindak Pidana Penggelapan................................................3 '.1..............."nsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan..............................................4 '.*...............Pngertian Penggelapan Pajak...............................................................%) '.3...............+ndikator Penggelapan Pajak...............................................................%)

'.4..............Penyebab Penggelapan Pajak..............................................................%% A +++

PN"T"P...................................................................................................%( (.%.

&esimpulan........................................................................................ %(

!atar Pustaka

2

$A$ I PENDAHULUAN 1.1.

L)* $el+n,

Semakin maju perkembangan 5aman seiringan dengan itu juga kejahatan banyak   bermun#ulan di negeri pertiwi ini dengan berbagai metode. Salah satu diantaranya adalah tindak pidana penggelapan 67erduistering8 sebagaimana yang diatur dalam ab 99+: Pasal (4' sampai dengan pasal (44 &"P. Menurut /aminating, tindak pidana sebagaimana tersebut sebagai ;
terhadap

undang-undang

dengan

maksud

melepaskan

diri

dari

 pajak=mengurangi dasar penetapan pajak dengan #ara menyembunyikan sebagian dari  penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar 6berasal dari multinational #orporation yang terdiri dari perusahaan-perusahaan  penting nasional8 dan wajib pajak ke#il 6berasal dari proesional bebas yang terdiri dari dokter yang membuka praktek sendiri, penga#ara yang bekerja sendiri, dll8. Penggelapan pajak 6tax evasion8 adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek 6pelaku8 dan obyek 6transaksi8 pajak untuk memperoleh penghematan  pajak se#ara melawan hukum 6unlawfully8, dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan 7irus yang melekat 6inherent 8 pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi. % Penggelapan pajak mempunyai risiko terdekteksi yang inherent  pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi biasanya para pelaku

1 Susno Duaji, Selayang Pandang dan Kejahatan Asal, (Bandung: Books Trade Center, 2009), hal. 14

1

 penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul >hasil kejahatan> 6 proceeds of crime8 dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pen#u#ian uang, agar dapat memaksimalkan

utilitas

ekspektasi  pendapatan dari penggelapan pajak tersebut. ' ?leh sebab itulah tindak  kejahatan di bidang perpajakan termasuk salah satu tindak pidana asal 6 predicate crime8 dari tindak pidana pen#u#ian uang. !alam kaitannya bahwa tindak pidana perpajakan sebagai kejahatan asal dari  pen#u#ian uang tentunya sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian nasional, oleh karenanya penempatan tindak pidana perpajakan sebagai kejahatan asal dari pen#u#ian uang dengan modus pelaku menyembunyikan, mengalihkan harta kekayaan hasil kejahatan perpajakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di  bidang ekonomi 6economic crimes8. al ini tentunya memberikan gambaran bahwa terdapat

hubungan

langsung

antara

gejala

kriminalitas

dengan

kegiatan

dan

 pertumbuhan ekonomi. ( Selain itu mempertimbangkan pula adanya enomena bahwa kejahatan pen#u#ian uang bukan permasalahan nasional semata tetapi berdimensi regional

maupun

internasional

(transnasional), sehingga sangat penting untuk 

ditempatkan pada suatu sentral pengaturan. 1   ampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan moti7asi mendapatkan keuntungan, sehinga salah satu #ara untuk  membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana yaitu dengan memburu hasil kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmatinya dan akhirnya diharapkan moti7asi untuk melakukan kejahatan juga sirna$ “…this was ineffective and thus asset   forfeiture was viewed as the key to combating such crime. If the criminal is  prevented from enjoying the fruits of his

2 Ibid  Guiding principle for crime Prevention and criminal Justice Context of eveloment and a !e" economic order# !ang diado"si oleh Se#nt Cri$e Congres, $ilan, 19%&.

4 $nited !ations Convention Against %ransnational &rgani'ed Crime, ('aler$o, 2000) khususn!a "ada rtile .1.(a) dise*utkan *ah+a "enuian uang ter$asuk kejahatan !ang lintas *atas negara (selain "enuian uang kejahatan lain !ang ter$asuk kriteria ini adalah  participation in an organi'ed criminal group# corruption and obstruction of justice( dengan iri irin!a !ang dise*ut dala$ rtile .2

2

labor than these motivations for committing a crime that also disappears). 

!ampak negati tindak pidana perpajakan terhadap perekonomian nasional didasarkan pertimbangan bahwa pada dasarnya perpajakan merupakan satu metode

transer sumber daya ekonomis masyarakat 6 privat 8 kepada negara 6 public8. Pajak  dapat dipungut dari aliran arus sumber daya ekonomis 6 flow of resources), dalam  bentuk penerimaan penghasilan dan pengeluarannya8 dan persediaan sumber daya ekonomis 6 stock of resources, dalam bentuk kekayaan8 yang kesemuanya ada tiga  belas titik pengenaan, dipungut dari orang pribadi, badan hukum dan subyek lainnya, serta dipungut langsung kepada si pembayar pajak 6tax payer 8 dan tidak langsung melalui pihak lain 6with holding agent 8 sebagai pemungut pajak.

1..Ru-usn Mslh

erdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis mengajukan beberapa masalah sebagai berikut$ %.

Apa yang dimaksud dengan Penggelan Pajak@

'.

Apapenyebab terjadinya openggelapan pajak@

(.

apa saja unusr-unsur pasal tindak pidana penggelapan pajak@

1." M+su n Tu/un

Maksud dan tujuan dari penyusunan penulisan tugas ini adalah$ %. Mengembangkan kreati7itas dan wawasan penulis. '. Memberikan uraian tentang analisa penggelapan pajak. (. Menelaah lebih lanjut mengenai hukum penggelapan pajak.

1.#.

Me)0e Pen,u-uln D)

& ndre+ -a!nes, )oney *aundering and Changes in International +an,ing -egulations, ./ntl Banking a+, (199), hal 4&4



"ntuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tugas ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut $ a.

Metode Studi Pustaka Metode yang dilakukan dengan memba#a buku-buku serta reerensi-reerensi yang  berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tugas ini. Penulis memba#a beberapa buku yang berkaitan dengan penggelapan pajak.  b.

Metode  !rowsing   +nternet, yaitu metode yang dilakukan dengan men#ari reerensi-

reerensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tugas ini di internet. 1.'.

Sis)e-)i+ Penulisn

"ntuk memudahkan pemba#a dalam mempelajari dan mengetahui isi makalah ini,  berikut ini akan dijabarkan sistematika penulisan makalah ini, yaitu $ A + PN!A"/"AN !alam bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, ruang lingkup, maksud dan tujuan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan. A ++ PMAASAN ab ini merupakan bab utama makalah yang berisi tentang penggelapan pajak  A +++ PN"T"P !alam bab ini, penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

4

$A$ II PEM$AHASAN .1.

P/+  

Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan 6wajib pajak8 yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. &arena pajak  adalah iuran yang siatnya dipaksakan, maka negara juga tidak membutuhkan ;kerelaan wajib pajak<. ang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan. Suka tidak  suka, rela tidak rela, yang penting bagi negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. /ain halnya dengan sumbangan, inak maupun 5akat, kesadaran dan kerelaan pembayar diperlukan dalam hal ini. Mengingat pajak adalah beban Byang akan mengurangi laba bersih perusahaan- maka  perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak seke#il mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian penghindaran  pajak harus dilakukan dengan #ara-#ara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari.

..

Pen,e*)in )in+ Pin en,,eln

!alam &amus esar ahasa +ndonesia 6&+8 Penggelapan diartikan sebagai  proses, #ara dan perbuatan menggelapkan 6penyelewengan8 yang menggunakan  barang se#ara tidak sah. Menurut 0. Soesilo 6%C3D.'*D8, penggelapan adalah kejahatan yang hampir  sama dengan pen#urian dalam pasal (3'. edanya ialah pada pen#urian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pen#uri dan masih harus EdiambilnyaF sedangkan  pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak  dengan jalan kejahatan.

&

Menurut /amintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak  atau penyalahgunaan keper#ayaan oleh seorang yang mana keper#ayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.3 Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada ab 99+: 6buku ++8 &"P, terdiri dari * pasal 6(4' s=d (438. Salah satunya yakni Pasal (4' &"P, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi$ >arang siapa dengan sengaja menguasai se#ara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya  bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan  pidana penjara selama-lamanya 1 6empat8 tahun atau dengan pidana denda setinggitingginya C)) 6sembilan ratus8 rupiah.> 4 2adi, penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu  perbuatan yang menyimpang=menyeleweng,

menyalahgunakan keper#ayaan orang

lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan. .".

Jenis Jenis )in+ Pin Pen,,eln

erikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan arkan ab 99+: pasal (4' sampai dengan (44 &"P. %8 Penggelapan biasa ang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal (4' &"P$ Earangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri 6 "ich toeegenen8 barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dian#am karena penggelapan dengan  pidana penjara paling lama empat tahun.

 http$==blogspot.#om=')%'=)'=pengertian-dan-jenis-jenis-tindak.html. diakses pada tanggal )% mei ')%*

3 http$==blogspot.#om==pengertian-yuridis-tindak-pidana-pengelapan-dalam-bentuk-pokok.html. !iakses pada tanggal % mei ')%*



'8 Penggelapan ringan Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari 0p.'*. !iatur dalam Pasal (4( &"P. (8 Penggelapan dengan pemberatan Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau  jabatannya atau karena ia mendapat upah 6Pasal (41 &"P8. 18 Penggelapam dalam lingkungan keluarga Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. 6Pasal (4* &"P8.D

.#.

Unsu*2unsu* Tin+ Pin en,,eln

Penggelapan terdapat unsur-unsur #bjektif

meliputi perbuatan memiliki, sesuatu

 benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya

bukan karena kejahatan,

dan unsur-unsur

$ubjektif   meliputi

 penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum. Pasal-Pasal  penggelapan antara lain $ %8 pasal (4' &"P Penggelapan iasa a. !engan Sengaja memiliki.  b. Memiliki suatu barang. #. barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain. d. mengakui memiliki se#ara melawan hukum. e. barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. ukuman $ ukuman penjara selama-lamanya 1 tahun '8 pasal (4( &"P Penggelapan 0ingan % Pro. Moeljatno, S.., &itab "ndang-"ndang ukum Pidana, 62akarta$ PT. umi Aksara, ')%%8, Get. 'C, hal.%('

3

a. dengan sengaja memiliki.  b. memiliki suatu bukan ternak. #. barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain. d. mengakui memiliki se#ara melawan hokum. e. barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. . harganya tidak lebih dari 0p. '*,ukuman $ ukuman penjara selama-lamanya ( bulan (8 Pasal (41 dan &"P Penggelapan dengan Pemberatan a. dengan sengaja memiliki.  b. memiliki suatu barang. #. barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain. d. mengakui memiliki se#ara melawan hukum. e. barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. . berhubung dengan pekerjaan atau jabatan. ukuman $ ukuman penjara selama-lamanya * tahun. 18 Pasal (4* &"P Penggelapan oleh Wali dan /ain-lain a. dengan sengaja memiliki.  b. memiliki suatu barang. #. barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain. d. arang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. e. Terpaksa disuruh menyimpan barang . !ilakukan oleh wali, atau pengurus atau pelaksana surat wasiat, atau  pengurus lembaga sosial atau yayasan. ukuman : ukuman penjara selama-lamanya 3 tahun. Penggelapan yang ada pada pasal (4* ini adalah beradanya benda objek  Penggelapan di dalam kekuasaan pelaku disebabkan karena$ Terpaksa disuruh menyimpan barang itu, ini biasanya disebabkan karena terjadi kebakaran, banjir dan sebagainya. &edudukan sebagai seorang wali 67oogd8H Wali yang dimaksudkan di sini adalah wali bagi anak-anak yang belum dewasa. &edudukan sebagai pengampu %

6#urator8H Pengampu yang dimaksudkan adalah seseorang yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi wali bagi seseorang yang sudah dewasa, akan tetapi orang tersebut dianggap tidak dapat berbuat hukum dan tidak dapat menguasai atau mengatur harta  bendanya disebabkan karena ia sakit jiwa atau yang lainnya. &edudukan

sebagai

seorang

kuasa

6bewind7oerder8H

Seorang

kuasa

 berdasarkan W adalah orang yang ditunjuk oleh hakim dan diberi kuasa untuk  mengurus harta benda seseorang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa menunjuk seorang wakil pun untuk mengurus harta bendanya itu. &edudukan sebagai  pelaksana surat wasiatH ang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk oleh pewaris di dalam surat wasiatnya untuk melaksanakan apa yang di kehendaki oleh pewaris terhadap harta kekayaannya. &edudukan sebagai pengurus lembaga sosial atau yayasan. *8 pasal (43 &"P Penggelapan dalam &eluarga a. !engan sengaja memiliki.  b. Memiliki suatu barang. #. arang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain. d. Mengakui memiliki se#ara melawan hukum. e. arang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. .

Penggelapan dilakukan suami 6isteri8 yang tidak atau sudah di#eraikan atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin.

ukuman $ anya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu Tindak pidana penggelapan dalam keluarga disebut juga delik aduan relati  dimana adanya aduan merupakan syarat untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang oleh pengadu disebutkan namanya di dalam pengaduan. !asar hukum delik ini diatur dalam pasal (43 yang merupakan rumusan dari tindak pidana pen#urian dalam kelurga sebagaimana telah diatur dalam pembahasan tentang pidana pen#urian, yang  pada dasarnya pada ayat pertama bahwa keadaan tidak ber#erai meja dan tempat tidur  dan keadaan tidak ber#erai harta kekayaan merupakan dasar peniadaan penuntutan terhadap suami atau istri yang bertindak sebagai pelaku atau yang membantu melakukan tindak pidana penggelapan terhadap harta kekayaan istri dan suami 9

mereka. Pada ayat yang kedua, hal yang menjadikan penggelapan sebagai delik aduan adalah keadaan di mana suami dan istri telah pisah atau telah ber#erai harta kekayaan. Alasannya, sama halnya dengan pen#urian dalam keluarga yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta kekayaan suami mereka, yaitu bahwa kemungkinan harta tersebut adalah harta bersama yang didapat ketika hidup bersama atau yang lebih dikenal dengan harta gono-gini yang mengakibatkan sulitnya membedakan apakah itu harta suami atau harta istri. ?leh karena itu, per#eraian harta kekayaan adalah yang menjadikan tindak   pidana penggelapan dalam keluarga sebagai delik aduan. C Tindak pidana Penggelapan dalam lingkungan keluarga dapat diadili jika kejahatan tersebut diadukan oleh keluarga yang bersengketa. .'.

Pen,e*)in Pen,,eln P/+ 

Pengertian %ax &vasion menurut !eiandry Taslim 6'))48, yaitu $ “%ax evasion 6penggelapan pajak8 yaitu usaha-usaha untuk memperke#il  jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. %ax evasion merupakan  pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh di!lakukan, karena  pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi administrati maupun sanksi pidanaF. Pengertian %ax &vasion menurut /yons Susan M dalam rly Suandy 6'))D$48, yaitu$ %ax &vasion is the reduction of tax by ilegal means. %he distincion' however' is not always easy. $ome example of tax avoidance scheme include locatting  assets in offshore jurisdiction' delaying repatriation of profit earn in lowtax  foreign jurisdiction' ensuring that gains are capital rather than income so the  gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate)' spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives. Pengertian %ax &vasion menurut Siti &urnia 0ahayu 6')%)$%148, yaitu $ Penggelapan Pajak 6tax evasion8 merupakan usaha akti Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau

9 Abdoel. http$==blogspot.#om='))C=)%=kejahatan-terhadap-harta-kekayaan.html. diakses hari jumat tanggal )% mei ')%*.

10

meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. .3.

Ini+)0* Pen,,eln P/+ 

%8 Tidak menyampaikan SPT. '8 Menyampaikan SPT dengan tidak benar. (8 Tidak mendatarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan P&P. 18 Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong. .4.

Pen5e66 Pen,,eln P/+ 

Menurut Siti &urnia 0ahayu 6')%)$%1C8 yang menyebabkan terjadinya taI e7asion yaitu $ %8 &ondisi /ingkungan /ingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. ampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya  bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain,  begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar  yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. 2ika kondisi lingkungannya baik  6taat aturan8, masing-masing indi7idu akan termoti7asi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak  sesuai dengan ketentuan yang  berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar  kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak  mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

'8 Pelayanan Jiskus yang menge#ewakan. Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat #ukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar   pajak. al tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. 2ika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh iskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang

ramah

saja.

Tapi  jika 11

yang

dilakukan

tidak

menunjukkan

 penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk  membayar pajak kembali. (8 Tingginya tari pajak  Pemberlakuan tari pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal  pembayaran  pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari  pajak, terhadap

aturan

mereka tidak akan terlalu membangkang

perpajakan karena

harta

yang

berkurang

hanyalah

sebagian ke#ilnya. !engan  pembebanan tari yang tinggi, masyarakat semakin

serius

berusaha

untuk  terlepas dari jeratan pajak yang

menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan

hartanya

sebanyak 

mungkin dengan berbagai #ara karena mereka tengah berusaha untuk  men#ukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi. 18 Sistem administrasi perpajakan yang buruk. Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses  pemungutan pajak suatu negara. !engan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan  perpajakan akan berjalan lan#ar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang  berarti. Sistem yang baik akan men#iptakan manajemen pajak yang proesional, prosedur   berlangsung sistematis dan tidak semrawut. +ni membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, mayarakat menjadi berkeinginan untuk  menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja iskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar KlariK dari kewajiban membayar pajak 

12

$A$ III PENUTUP ".1.Kesi-uln

!alam &amus esar ahasa +ndonesia 6&+8 Penggelapan diartikan sebagai proses, #ara dan perbuatan menggelapkan 6penyelewengan8 yang menggunakan barang se#ara tidak  sah. 2enis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan ab 99+: Pasal (4' sampai dengan (44 &"P, diantaranya Penggelapan biasa, Penggelapan 0ingan, Penggelapan dengan Pemberatan, dan Penggelapan dalam /ingkungan &eluarga. !alam Pasal Penggelapan terdapat unsur-unsur #bjektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda , yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur $ubjektif  meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum. %ax evasion 6penggelapan pajak8 yaitu usaha-usaha untuk memperke#il  jumlah  pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar  ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. %ax evasion merupakan  pelanggaran dalam  bidang perpajakan sehingga tidak boleh di!lakukan, karena  pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi administrati maupun sanksi pidanaF.

1

DAFTAR PUSTAKA

Susno !uaji, $elayang andang dan *ejahatan +sal , 6andung$ ooks Trade Genter, '))C8, hal. %1 ,uiding principle for crime revention and criminal -ustice ontext of /eveloment and a  0ew economic order' yang diadopsi oleh Se7nt Grime Gongres, milan, %CD*. 1nited 0ations onvention +gainst %ransnational #rgani"ed rime, 6Palermo, ')))8 khususnya pada Arti#le (.%.6a8 disebutkan bahwa pen#u#ian uang termasuk kejahatan yang lintas batas negara 6selain pen#u#ian uang kejahatan lain yang termasuk kriteria ini adalah  participation in an organi"ed criminal group' corruption and obstruction of justice) dengan #iri-#irinya yang disebut dalam Arti#le (.' Andrew aynes,  2oney 3aundering and hanges in International !anking 4egulations, 2.+nt
!iakses pada tanggal % mei ')%* Pro. Moeljatno, S.., &itab "ndang-"ndang ukum Pidana, 62akarta$ PT. umi Aksara, ')%%8, Get. 'C, hal.%(' Abdoel. http$==blogspot.#om='))C=)%=kejahatan-terhadap-harta-kekayaan.html. diakses hari  jumat tanggal )% mei ')%*.

14