BAB I 1. LAT LATAR BELA BELAKAN KANG G MAS MASALA ALAH H Sebelum masuk pada pembahasan tentang Pendekatan pajak secara historis ada baiknya kita
mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi pajak dan pendekatan pajak secara historis. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani Adriani • pajak adalah iuran masyarakat kepada kepada negara negara (yang (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum ( undang-undang undang-undang)) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untu untuk k memb membiay iayai ai peng pengel elua uaran ran-p -pen enge gelu luar aran an umum umum berh berhub ubun ung g tuga tugass nega negara ra untu untuk k •
menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH pajak adalah iuran rakyat rakyat kepada kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. efinisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut! Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public untuk public sa"ing sa"ing yang yang merupakan sumber utama untuk membiayai public in"estment.. in"estment
Ketentuan #mum dan $ata %ara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan #ndang-undang& dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendek Pendekatan atan pajak pajak secara secara histor historis is adalah adalah pendek pendekata atan n pajak pajak ini diliha dilihatt dari dari segi segi sejarah sejarah perubahan perundang ' undangan& perubahan hukum pajak& dan tata cara ca ra pemungutan pajak. ilihat dari sejarahnya pajak di ndonesia ada dua periode yaitu pajak sebelum reformasi dan pajak sesudah reformasi. $uju $ujuan an utam utamaa pemb pembaru aruan an perp perpaja ajaka kan n nasio nasiona nall ini ini adala adalah h untu untuk k lebih lebih meneg menegak akka kan n kemandirian kemandirian kita dalam membiayai pembangunan pembangunan nasional nasional dengan dengan jalan lebih mengerahkan mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. 2. RUMU RUMUSA SAN N MASA MASALA LAH H agaimana sejarah perpajakan di ndonesia * agaimana reformasi perpajakan di ndonesia*
BAB II PEMBAHASAN
1
1. Bagaimana Bagaimana sejarah perpajakan perpajakan i In!nesia" In!nesia" alam al am mem membah bahas as ten tentan tang g per perpaj pajaka akan n nd ndone onesia& sia& hal terp terpenti enting ng yan yang g tid tidak ak bol boleh eh dilupakan adalah telah munculnya sistem perpajakan walaupun pada tingkat yang sederhana sejak masa kerajaan tertua di ndonesia. alam perkembangannya& sejarah perubahan sistem perpajakan selalu berkaitan dengan kondisi sosial& ekonomi& dan politik yang menyertainya. eriku er ikutt aka akan n dip dipapa aparka rkan n per perkem kemban bangan gan refo reforma rmasi si sist sistem em per perpaj pajaka akan n yan yang g ber berlak laku u di ndonesia. Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu& rakyat memberikan upetinya kepada kepada raja atau penguasa penguasa berbentuk natura berupa padi& ternak& atau hasil tanaman tanaman lainnya seperti pisang& kelapa& dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat. alam perkembangannya& sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja& tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. +rtinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat& memelihara jalan& pembangun saluran air& membangun sarana sosial lainnya& serta kepentingan umum lainnya. Perkembangan Perkem bangan dalam masya masyarakat rakat mengubah sifat upeti (pemberian) (pemberian) yang semula dilakukan dilaku kan cuma-cuma cuma-cuma dan sifatny sifatnyaa memak memaksa sa tersebut& yang kemudian dibuat dibuat suatu aturan aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada& namun unsur keadilan lebih diperha dip erhatik tikan. an. #nt #ntuk uk mem memenu enuhi hi uns unsur ur kea keadil dilan an ini inilah lah mak makaa raky rakyat at dii diikut kutsert sertaka akan n dal dalam am membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak& yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri. i ndonesia& sejak ,aman kolonial elanda ternyata telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak& yaitu sebagai berikut! .
rdo r don nan ansi si Pa Paja jak k /u /uma mah h $a $ang ngga ga00
2
.
+turan ea 1eterai0
2.
rdonansi ea alik Nama0
3.
rdonansi Pajak Kekayaan0
4.
rdonan ansi si Paja jak k Kendara raaan ermotor0
5.
rdonansi Pajak #pah0
6.
rdonansi Pajak Potong0
7.
rdonansi Pa Pajak Pe Pendapatan0
8.
#ndang-undang Pajak /adio0
9.
#ndang-undan ang g Paja jak k Pem emb bangunan 0
:.
#nda #n dan ngg-u und ndan ang g Pa Paja jak k Pe Pere red dar aran an..
Kemudian diundangkan lagi beberapa undang-undang& antara lain! .
## Pajak Pajak Penj Penjual ualan an $ah $ahun un 95 95 yan yang g diubah diubah deng dengan an ## No. 2 $ah ahun un 968 96800 .
## No. No. 2 2 $a $ahu hun n 959 959 ten tenta tang ng Paj Pajak ak i" i"id iden en yan yang g diub diubah ah den denga gan n #nda #ndang ng-undang No. : $ahun $ahun 967 tentang Pajak atas unga& i"iden& dan /oyalti0
2.
## No No.. 9 9 $a $ahu hun n 95 959 9 ten tenta tang ng Pe Pena nagi giha han n Paja Pajak k Neg Negara ara de deng ngan an Su Surat rat Pa Paks ksa0 a0
3.
## No. 74 $ahu hun n 9 958 te tent ntan ang g Paj Pajak ak a an ngs gsaa +si +sin ng0
4.
## No. No. 8 $a $ahu hun n 96 967 7 tent tentan ang g $a $ata %ar %araa Pemu Pemung ngut utan an PPd PPd&& PKK& PKK& dan dan PPs PPs atau $ata %ara 1PS-1P.
$erlalu banyaknya undang-undang yang dikeluarkan mengakibatkan masyrakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Selain itu& beberapa undang-undang di atas ternyata dalam perkembangannya tidak memenuhi rasa keadilan& dan masih memuat unsur-unsur kolonial. 1aka pada tahun 983& Pemerintah bersama-sama dengan ewan Perwakilan /akyat sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada dengan mencabut semua undang3
undang und ang yan yang g ada dan men mengun gundan dangka gkan n 5 (lim (lima) a) pak paket et und undang ang-un -undan dang g per perpaja pajakan kan yan yang g sifatnya lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hall pe ha pemu mung ngut utan an pa paja jak k da dan n un unsu surr ke kead adil ilan an me menj njad adii le lebi bih h di diut utama amaka kan& n& ba bahk hkan an si siste stem m perpajakan yang semula official assessment diubah diubah menjadi self menjadi self assessment . Kelima undangundang tersebut adalah! .
## No. No. 6 $ah $ahun un 983 983 tent tentang ang Kete Ketentu ntuan an #mum #mum dan dan $at $ataa %ara %ara Perpaja Perpajakan kan (K#P (K#P)0 )0
2.
## No. No. 7 $ahu hun n 983 983 ten tenta tang ng Paja Pajak k Peng Pengha hasil silan an (PP (PPh) h)00
3.
## No No.. 8 $ahu hun n 98 983 3 ten tenta tang ng PP PPN N dan dan PP PPn n10 10
4.
## No No.. 2 2 $ahu hun n98 985 5 te tent ntan ang g P P ( masih menggunakan official assessment )0 )0
5.
## No No.. 3 3 $a $ahu hun n 98 985 5 ten tentan tang g ea ea 1et 1eter erai ai (1 (1). ).
Pada tahun 994& empat dari kelima undang-undang di atas kemudian mengalami perubahan dengan mengubah beberapa pasal yang dipandang perlu dengan undang-undang& yaitu! .
## No. No.6 6 $ah $ahun un 98 983 3 diub diubah ah deng dengan an ## No. No. 9 $ah $ahun un 99 9940 40
2.
## No. 7 $ah $ahun un 98 983 3 diub diubah ah deng dengan an ## No. No. : $ah ahun un 9 9940 940
3.
## No. No. 8 $ah ahun un 983 983 diu diubah bah den dengan gan ## No. No. $ah $ahun un 99 9940 40
4.
## No. No. 2 2 $ah $ahun un 98 985 5 diub diubah ah deng dengan an ## ## No. No. 2 $ah ahun un 994 99400
Kemudian pada tahun 997 pemerintah membuat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan masalah perpajakan untuk mendukung undang-undang yang sudah ada& yaitu! .
## No. No. 7 7 $ah $ahun un 99 997 7 tentan tentang g adan adan Pen Penye yelesa lesaian ian dan Sen Sengke gketa ta Pajak Pajak00 .
## No No.. 8 8 $a $ahu hun n 99 997 7 ten tenta tang ng Pa Paja jak k ae aera rah h dan dan /et /etri ribu busi si ae aera rah0 h0
2.
## No No.. 9 9 $ahu hun n 99 997 7 ten tenta tang ng Pe Pena nagi giha han n Paja Pajak k den denga gan n Sur Surat at Pa Paks ksa0 a0
3.
## No No.. 2: 2: $a $ahu hun n 99 997 7 ten tenta tang ng Pe Pene neri rima maan an Neg Negar araa uka ukan n Paj Pajak ak00
4.
## No No.. 2 2 $a $ahu hun n 99 997 7 ten tenta tang ng e eaa Pero Perole leha han n ;ak ;ak atas atas $ana nah h dan dan an angu guna nan. n. 4
+danya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus menerus dan untuk memberikan rasa keadilan dan pelayanan kepada
## No No.. 6 6 $ahu hun n 2: 2::: :: te tent ntan ang g K# K#P0 P0
2.
## No No.. 7 7 $ahu hun n 2: 2::: :: te tent ntan ang g PP PPh0 h0
3.
## No No.. 8 8 $a $ahu hun n 2:: 2::: : ten tentan tang g PPN PPN da dan n PPn PPn1 100
4.
## No No.. 9 9 $ahu hun n 2:: 2::: : ten tenta tang ng PP PPSP SP00
5.
## No No.. 2 2 $a $ahu hun n 2:: 2::: : ten tenta tang ng P P;$ ;$0 0
6.
## No No.. 34 34 $a $ahu hun n 2:: 2::: : ten tenta tang ng P P/ /00 sert sertaa
7.
Peratu Per aturan ran Pemer Pemerint intah ah (PP) (PP) No. No. 24 $ah $ahun un 2::: 2::: tenta tentang ng Peruba Perubahan han $ar $arif if ea 1eter 1eterai. ai.
Kemudian pada tahun 2::2& dengan menimbang bahwa adan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di 1ahkamah +gung maka dibentuklah suatu Pengadilan Pajak dengan ## No. 4 $ahun 2::2 sebagai pengganti ## No. 7 $ahun 997. Perubahan terakhir undang-undang perpajakan baru-baru ini dilakukan pada tahun 2::7 dan 2::8 yang menghasilkan ## K#P No. 28 $ahun 2::7 yang berlaku mulai tahun 2::8 dan ## PPh No. 36 $ah ahun un 2: 2::8 :8 yan yang g ber berlaku laku mul mulai ai tahu tahun n 2:: 2::9. 9. Nam Namun& un& dil dilatar atarbela belakan kangi gi adanya sunset adanya sunset policy beberapa waktu lalu& maka ## K#P diperbaharui lagi dengan adanya ## No. 6 $ahun 2::9 sebagai penetapan Perpu No. 5 $ahun 2::8 yang hanya mengubah satu bunyi ketentuan Pasal 37+ ayat () ## K#P No. 28 $ahun $ahun 2::7.## PPN=PPN1 PPN=PPN1 No. 42 tahun 2::9 yg berlaku +pril 2::.
5
2. Bagaimana Re#!rmasi perpajakan i In!nesia" Sistem perpajakan di ndonesia telah mengalami beberapa kali perubahan atau yang kerap disebut Tax Reform. Reform. reformasi pajak (Tax (Tax Reform) Reform) adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Setidaknya terdapat lima tahap reformasi perpajakan di ndonesia& yaitu! .
$a> /ef efo orm yan ang g Pe Pert rtam amaa pad adaa tah tahun un 98 983' 3'9 985 8500
2.
$a> /e /eform ya yang Ke Kedua pa pada ta tahun 9 9970
3.
$a> /efo form rm yan ang g Ketiga pada tah ahu un 9970
4.
$a> /efo form rm yan ang g Keem emp pat pada ta tahun 2:::0
5.
$a> /e /efo form rm yan ang g Ke Kelim imaa pa pada tah tahu un 2: 2::2-2::9.
Sejalan dengan tuntutan perubahan ,aman dan kebutuhan yang melatarbelakangi& pemerintah ndone nd onesia sia tela telah h mel melaku akukan kan ber berbag bagai ai lan langka gkah h gun gunaa mer merefo eforma rmasi si sist sistem em per perpaj pajaka akan n di ndonesia.
/eformasi
sistem
perpajakan
meliputi
dua
aspek
yaitu
!
. /eformasi di bidang kebijakan perpajakan (Tax ( Tax Policy Reform)0 Reform)0 melalui Perubahan ## PPh& Perubahan ## PPN dan PPn m& Perubahan ## P& Perubahan ## ea 1aterai& sertaa ## Kep sert Kepabe abeanan anan dan ## cuk cukai. ai. Pad Padaa int intiny inyaa Pak Paket et +m +mand andemen emen #nd #ndang ang-#n -#ndan dang g Perpajakan ini lebih dititik-beratkan pada pemberian rasa keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan& yang bertujuan untuk untuk mendorong in"estasi& serta mengoptimalkan
6
Penerimaan perpajakan. 2. /eformasi sistem administrasi perpajakan (Ta (Taxx Administratie Reform)& Reform )& meliputi ! •
Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan0
•
Pembentukan dan perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus
•
Pemban Pem bangun gunan an KPP khusus khusus
•
Pengembangan basis data& pembayaran pajak dan penyampaian SP$ secara online0
•
Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak0 serta
•
Peningkatan efekti"itas penerapan kode etik di jajaran irektorat Aenderal Pajak dan Komisi mbudsman Nasional.
PA$AK%PA$AK &ANG BERLAKU SEBELUM RE'(RMASI
eberapa jenis pajak di ndinesia sebelum reformasi perpajakan dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah. Sejak ,aman penjajahan elanda diberlakukan ## yang mengatur pembayaran pajak& yaitu sbb !
.
Staatsblad No 3 $h 9:8 tentang rdonansi /umah $angga $angga
2.
Staatsblad No 498 $h 92 tentang +turan ea 1eterai
3.
Staatsblad No 29 $h 29 tentang rdonansi ea alik Nama
4.
Staatsblad No 4:5 $h 932 tentang rdonansi Pajak Kekayaan
5.
Staatsblad No 78 $h 934 tentang rdonansi Pajak Kendaraan ermotor
6.
an masih banyak ## lain..
B RE'(RMASI PA$AK 1)*+ /eformasi pajak %tax reform& atau pembaruan perpajakan& telah dilakukan sejak tanggal Aanuari 984. ersamaan dengan dikeluarkannya serangkaian undang-undang adalah sbb !
.
## No 6 $h 983 tentang Ketetentuan #mum # mum dan $ata $ata %ara Perpajakan
7
2.
## No 7 $h 983 tentang PPh& dan diubah menjadi ## No 7 $h 99
3.
## No 8 $h tentang PPN dan PPn1& direncanakan diberlakukan th 984 juga tetapi
kare karena na masih masih ada ada sesu sesuatu atu yang yang haru haruss dipe dipersi rsiap apka kan n lebi lebih h mata matang ng maka maka ## terse tersebu butt diperlakukan mulai +pril 985
4.
## No 2 tentang P mulai diberlakukan tahun 995
5.
## No 3 tentang ea 1eterai mulai diberlakukan tahun 995
B RE'(RMASI PA$AK 1)), /eformasi perpajakan terus dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian. Setelah satu dasawarsa peraturan pajak dilaksanakan diadakan diadakan lagi perubahan terhadap peraturan perpajakan. perpajakan. ## pajak yang dikeluarkan dikeluarkan adalah sbb !
.
## No 9 $h 994 tentang ## No 6 $h 983 tentang Ketentuan #mum dan $ata $ata %ara Perpajakan
2.
## No : $h 994 tentang Perubahan atas ## No 7 $h 983 tentang PPh
3.
## No $h 994 tentang ## No 8 $ahun 983 tentang PPN dan PPn1
4.
## No 2 $h 994 tentang Perubahan atas ## No 2 tentang P
B RE'(RMASI PA$AK 1))Pada tahun 997 dikeluarkan lagi serangkaian ## baru& untuk melengkapi ## yang telah ada& adalah sbb !
.
## No 7 $ahun $ahun 997 tentang adan Penyelesaian Sengketa Pajak
2.
## No 8 $ahun $ahun 997 tentang Pajak aerah dan /etribusi aerah
3.
## No 9 $ahun 997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
4.
## No 2: $ahun $ahun 997 tentang Penerimaan Negara ukan Pajak
5.
## No 2 $ahun 997 tentang ea Perolehan atas $anah dan angunan
B RE'(RMASI PA$AK 2 Pada tahun 2::: seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi& pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian ## untuk mengubah ## yang telah ada& adalah sbb ! 8
.
## No 6 $h 2::: tentang Perubahan Kedua atas ## No 6 $h 983 tentang Ketentuan #mum C $ata %ara Perpajakan
2.
## No 7 $hn 2::: ttg Perubahan Ketiga atas ## No atas ## No 7 tahun 983 tentang PPh
3.
## No 8 $hn 2::: ttg Perubahan Kedua atas ## No 8 $ahun $ahun 984 tentang PPN dan PPn1
4.
## No 9 $ahun 2::: tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
5.
## No 2: $ahun 2::: tentang ea Perolehan ;ak atas $anah $anah dan angunan
6.
## No 34 $hn 2::: ttg Perubahan atas ## No 8 $hn 997 tentang Pajak aerah C/etribusi aerah
B RE'(RMASI PA$AK 2 /0anjan3 Pada tahun 2::: untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum& pemerintah akhirnya mengeluarkan ## No 4 $ahun 2::2 tentang Pengadilan Pajak pengganti ## No 7 $ahun 997 tentang adan Penyelesaian Sengketa Pajak yang kurang berpihak pada
9
BAB III PENUTUP
1. Ke Kesi sim mp p0a 0an n ari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan pajak secara historis berkenaan dengan perubahan perundang-undangan& perundang-undangan& hukum pajak& dan tata cara pemungutan pajak. i ndonesia pajak telah dikenal sejak ,aman kolonial kolonial belanda& ada dua masa perpajakan di ndonesia yaitu perpajakan sebelum reformasi dan perpajakan reformasi. Perpajakan sebelum reformasi masih kental dengan tata cara pada masa kolonial& hal itulah yang menyebabkan pemerintah melakukan reformasi pajak agar sesuai dengan #ndang-#ndang asar 945.
10
4A'TAR PUSTAKA
. +kademia. ia. Reformasi Perpa'akan di (ndonesia. 29 1ei 2:5. http!==www.academia.edu=6765364=/DE/ http!==www. academia.edu=6765364=/DE/1+SFPD/P 1+SFPD/P+A+K+NF +A+K+NFNNDS+ NNDS+ 2. ?a,u ?a,uard ardi& i& +hmad hmadii ;. ;. Mengenal )ndang * )ndang )ndang Perpa'akan di (ndonesia (ndonesia dan peru+ahannya. 29 1ei 2:5. http!==pajakita.blogspot.com=2::9=:4=mengenal-undangundang-perpajakan.html 3. Sania. Se'arah Perpa'akan di (ndonesia . 29 1ei 2:5. https!==tsaniata>indonesia.wordpress.com=sejarah-pajak-di-indonesia= 4. $ama. Se'arah Perpa'akan di (ndonesia. 29 1ei 2:5. http!==ekonomikieta.blogspot.com=2::9=:5=sejarah-perpajakan-di-indonesia-secara.html
11
