2 " Page
BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Makalah
PGRI lahir tanggal 25 november 1945, hanya berselang tiga bulan setelah kemerdekanaan Indonesia diproklamasikan. Bertempat di sekolah Guru Putri (SGP) Surakarta diselenggarakan kongres 1 PGRI dari tanggal 24-25 november 1945. Pada kongres itu disepakati berdirinya PGRI sebagai wahana persatuan dan kesatuan segenap guru diseluruh Indonesia.
Pada kongres tersebut dirumuskan tujuan PGRI, yaitu:
Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia
Mempertinggi tingkat pendididkan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan
Membela hak dan nasib buruh pada umumnya, guru pada khususnya.
Rumusan Makalah
Kapankakah diselenggarakan kongres PGRI I-XVIII?
Dimanakan diselenggarakan kongres?
Bagaimanakah bentuk sususnan PB PGRI pada setiap kongres?
Apa saja yang diputuskan dalam setiap hasil kongres?
Tujuan Penulisan
Mendeskripsikan susunan pengurus besar PGRI pada setiap kongres PGRI.
Mendeskripsikan apa-apa saja yang terjadi pada setiap kongres PGRI.
Mendeskripsikan putusan pada setiap kongres PGRI.
BAB II
PEMBAHASAN
SUSUNAN PENGURUS BESAR PGRI
KONGRES PGRI I
Kongres I PGRI di laksanakan di Surakarta ( Solo ) , jawa Tengah pada Tanggal 23-25 November 1945.
Pada kongres hari pertama disampaikan protes kepada seluruh dunia terhadap tindakan-tindakan tentara penduduk di Indonesia, garis besar protes tersebut adalah sebagai berikut:
Alasan protes perbuatan-perbuatan tentara penduduk yang tidak sesuai dengan maksud penduduk.
Maksud protes agar tentara pendudduk ditarik kembali dan tidak usah diganti karena Negara republic Indonesia telah menyelanggarakan keamanan dan ketentraman dalam negeri
Protes ditujukan kepada Negara-negara serikat, Vietnam dan Negara arab juga akan diberi tahu.
Pada kongres hari kedua dibentuk juga susunan pengurus besar PGRI yaitu seperti berikut:
Ketua I ,II dan III:
Amin Singgih
Rh.Koesna
Soekitro
Penulis : Djajeng Soegianto dan Soemidi Adisasmita
Bendahara : Siswowidjojo dan Siswa Widjojo
Anggota:
Siti Wahjoena (Popy Sjahrif)
Martosoediggo
Reksosoebroto(Siswowadodjo)
Parmoedjo
Kongres pertama PGRI yang berlangsung 100 hari setelah kemerdekaan turut membantu membangkitkan semangat para guru. Hal itu sejalan dengan tujuan PGRI ketika didirikan, yaitu memperkuat berdirinya republik Indonesia.
Beberapa bulan kemudian ketua I amin singgih di angkat sebagai bupati mangkunegara Surakarta, sehingga terpaksa di adakan perombakan susunan susunan pengurus besar dengan formasi sebagai berikut:
Ketua I dan II : Rh. Koesman
Penulis I dan II:
Sastrosoemarto
Kadjat Martosoebroto
Bendahara:
Soemidi Adisasmito
Martosoedigdo
Anggota:
Djajeng Soegianto
Sadat Siswowidjojo
Siswowardojo
Soespandi Atmowirogo
KONGRES PGRI II
Kongres ke II PGRI di adakan di Surakarta ( solo ) Jawa Tengah pada Tanggal 21-23 Desember 1946.
Adapun susunan pengurus besar hasil kongres II adalah sebagai berikut:
Ketua I,II, dan III:
Rh. Koesnan
Soejono Kromodimoeldjo
Soejono
Penulis I dan II:
J. Soetemas
Mh. Hoesodo
Bendahara I dan II:
Soemadi Adisasmita
Dinneman
Ketua bagian pendidikan : D. Notohamidjojo
Ketua bagian perburuhan : Sosro
Ketua bagian penerangan : Slamet I
Melalui kongres ini PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah yaitu:
Sistim pendidikan selekasnya didasarkan pada kepentingan nasional.
Gaji guru supaya tidak di hentikan.
Di adakan Undang-Undang Pokok Perburuhan.
Tuntutan ini kelak dapat perhatian pemerintah dengan diangkatnya Rh. Koesnan menjadi anggota panitia gaji pemerintah. Pada kementrian keuangan Rh. Koesnan bersama Zachir diangkat menjadi anggota KNIP Plane. Terakhir Rh. Koesnan menjadi menteri ssosial dan perburuhan pada cabinet Hatta.
Kongres kedua ini menghasilkan keputusan yang merupakan wujud dari tanggung jawab nasional PGRI dalam upaya mempelopori peubahan system pendidikan kolonialmenjadi sistem pendidikan nasional.
Karena ketua I adalah Rh. Koesnan ditunjuk sebagai menteri social dan perburuhan dalam cabinet Hatta, maka susunan pengurus besar dirubah kmenjadi:
Ketua I dan II:
Soedjono Kromodimoeldjo
Soejono
Penulis I dan II:
J. Soetemas
Mh. Hoesodo
Bendahara I dan II :
Soemadi Adisasmita
Dinneman
Sedangkan untuk jabatan ketua III dihapus karena Rh. Koesnan diangkat jadi menteri.
KONGRES PGRI III
Kongres ke III PGRI di adakan di Madiun Jawa Timur pada Tanggal 27-29 Februari 1948.
Ditengah berkecamuknya perang kemerdekaan, PGRI menyelenggarakan kongres ke III. Kongres yang berlangsung dalam keadaan darurat menghasilkan keputusan-keputusan bahwa untuk menghasilkan efektifitas organisasi, dilakukan dengan memekarkan cabang-cabang yang tadinya setiap kepresidenan memilik satu cabang menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, tetapi dengan jumlah sedikitnya 100 orang, diharapkan bahwa yang lebih kecil itu dapat lebih efektif, dalam cakupan daerah yang cukup terbatas itu PGRI mempunyai 76 cabang yang masing-masing ternyata dapat memajukan aktifitas dan fasilitas yang tinggi.
Adapun susunan pengurus besar Kongres III adalah sebagai berikut:
Ketua I,II dan III:
Soedjono kromodimoeldjo
Soedjono
Soedarsono
Panitera umum I dan I:
Brahim Prawirosoemitro
Inda Karjoso
Ketua bagian pendidikan : Soepojo
Ketua bagian peruburuhan : Sostrowignjo
Bendahara : Dinneman
Pada akhir tahun 1948 sampai dengan awal tahun 1949 dengan kembalinya kekuasaan pemerintah RI ke Yogyakarta, maka kembali pula PGRI menggerakkan organisasinya dan memindahkan kedudukan dari Solo ke Yogyakarta. Dengan sususnan pengurus besar kongres III adalah sebagai berikut:
Ketua I,II dan III:
Soedjono kromodimoeldjo
Soedjono
Soedarsono
Sekertaris umum I dan II:
Soekkirno
Soebakti
Bendahara : Soewandi
Ketua bagian pendidikan : Ali Marsaban
Ketua bagian perburuhan : Sosro
Ketua bagian publisiteit : Hj. Soemato
KONGRES PGRI IV
Kongres ke IV yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 26-28 februari 1950. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada kongres IV ini adalah bergabungnya pengurus pusat Serikat Guru Indonesia (SGI) yang berkedudukan di bandungbersama dengan 38 cabang sejarah mencatat pada konres IV, anggota PGRI berjumlah 15.000 yang terbesar di 76 cabang. Adapun keputusan yang diambil pada kongres ke IV adalah sebagai berikut:
Mempersatukan guru-guru seluruh tanah air dalam satu organisasi, yaitu PGRI
Menyingkirkan rasa saling curigai dan semangat kedaerahan yang menjangkit para guru yang politik yang memecah belah wilayah republic Indonesia
Mengeluarkan "Maklumat Persatuan" yang berisi seruan masyarakat khusunya kepada para guru, untuk membantu menghasilkan suasana yang membahayakan anggotagolongan pro-republik dan golongan yang kontra republic, serta menggalakkan persatuan demi perjuangan untuk mengahsilkan kemerdekaan.
Adapun susunan besar pengurus besar pada saat kongres ke IV di Yogyakarta adalah sebagai berikut:
Ketua I,II dan III:
Rh. Koesman
Soedjono
Soejono Kromodimoeljo
Sekretaris jendral I dan II:
Soekimo
Moehammad Hidajat
Bendahara I dan II:
Soetinah
Soetedja
Ketua bagian pendidikan : Soedarsono
Wakilo ketua bagian pendidikan : f. Wachen droff
Ketua bagian perburuhan : M.E. Soebiadinata
Wakil ketua bagian perburuhan : Soeparmo
Rh. Koesnan, Soejono, Soekirno, Soetinah, Soeparno dan Soedarso berkedudukan di Yogyakarta. Mereka secara bersama-sama ememelihara hubungan dengan jawa tengah, jawa timur dan S.I Yogyakarta. Soejjono, Muhammad Hidayat, Soetojo, M.E. Subiadinata dan F. Wacendroff berkedudukan di Jakarta bertugas menyelemggarakan hubungan dengan jawa barat, Sumatra, Kalimantan, Indonesia timur dan sunda kecil.
Beberapa peristiwa penting yang terjaid setelah kongres IV adalah sebagai berikut:
Tiga puluh cabang serikat guru Indonesia menyatakan gabung dengan PGRI
Keluarnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1950 yang antara lain berisi tentang penyessuaian gaji guru yang tadinya digaji menurut Herdziende Bezal Dingding Sregeling der Burgelijke Landsdie Haren (HBBL)
Didirikannya sekolah yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar pejuang
KONGRES PGRI V
Kongres ke V diadakan di Bandung pada tanggal 19-24 Desember 1950 tepatnya di Hotel Savoy Homann, dan di buka oleh ketua Pengurus Besar PGRI Rh.Koesnan. Dalam kongres ini diputuskan hal-hal yang bersifat prinsipil dan fundamental bagi kehidupan perkembangan PGRI selanjutnya. Sebagai berikut:
Menegaskan kembali pancasila sebagai azaz organisasi.
Menugaskan pengurus besar PGRI agar dalam waktu singkat melakukan segala usaha untuk menghilangkan perbedaan gaji antara golongan yang pro dan kontra politik.
Melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk pengurus komisariat-komisariat daerah.
Pada kongres ke V ini juga terjadi sebuah peristiwa yang penting yaitu:
Memasukkan 47 cabang di Kalimantan dan Sulawesi ke dalam PGRI yang mengakibatkan 2.500 orang guru yang berbeda-bedamenurut ketentuan dapat digaji sesuai dengan standar dari pusat.
PGRI berhasil memperjuangkan nasib para guru di sekolah-sekolah lanjutan, jumlah honorarium meningkat dan maksimumjam dikurang.
Adapun susunan pengurus besar PGRI berdasarkan kongres V ini adalah sebagai berikut:
Ketua I dan II:
Soedjono
M.E.Subiadinata
Sekertaris jendral : Moehamad hidajat
Sekertaris urusan perburuhan : M.E. Soebiandinata
Sekertaris urusan pendidikan : Ibnu Tadji
Sekertaris urusan penerangan : J.M.S. Hutagalung
Sekertaris keuangan dan usaha : Moehamad Hidadjat
Komisaris umum DTU pendidikan : F. Wachen droff
Komisaris umum DTU perburuhan : Alam Sjahroeddin
Komisaris umum DTU keuangan : M. Sastra Atmadja
Komisaris umum DTU usaha : Soemahardja
Redaksi majalah sura guru : J.M.S. Hutagalung, Soedjono
KONGRES PGRI VI
Kongres PGRI Ke VI berlangsung di Malang Jawa Timur 24-30 November 1952. Dalam Kongres ini menyepakati beberapa keputusan penting,yaitu:
Dalam Bidang Organisasi, Kongres menetapkan bahawa asas PGRI ialah keadilan
social dan dasarnya adalah "Demokrasi", dan PGRI tetap berada di bawah GBSBI ( Gabungan Serikat Buruh Indonesia ). Dalam bidang perburuhan diputuskan untuk memperjuangkan kendaraan bermotor bagi penilik sekoleh, instruktur Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Masyarakat.
Dalam Bidang Pendidikan,di setujui agar
sistim pengajaran di selaraskan dengan kebutuhan Negara pada masa pembangunan
KPKB(Kursuss Persamaan Kewajiban Belajar) di ubah menjadi SR 6 tahun
KPKPKB di hapus pada ahir tahun 1952/1953
Kursus B-I/B-II untuk pengadaan guru SLTP dan SLTA di atur sebaik-baiknya
Di adakan Hari Pendidikan Nasional.
Dalam Bidang Umum, di sepakati supaya anggaran belanja Kementrian PP & K di tingkatkan menjadi 25% dari seluruh anggaran belanja Negara dan agar Jawatan PP & K di pusatkan sampai tingkat propinsi saja.Dalam Kongres ini di syahkan pula "Mars PGRI" ciptaan Basoeki Endropranoto.
Pada Kongres ke VI untuk pertama kalinya pengurus besar PGRI berusaha mengajukan konsep tentang isi dan pengertian "Pendidikan Nasional", Adapun susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:
Ketua I dan II:
Soedjono
M.E.Subiadinata
Panitera Umum : Moehammad Hidajat
Panitera Tata Usaha : Soebandri
Penitera perburuhan : Ahmad Sanoesi
Panitera Pendidikan : Ktut Nara
Panitera Keuangan dan usaha : Soetardjo
Komisaris umum DTU pendididkan : Slamet II
Komisaris umum DTU perburuhan : Alam Sjahroeddin
Komisaris umum DTU keuangan : Prawirosoedarsono
Komisaris umum DTU perburuhan dan pendidikan wanita : NJ.S. Soemardi
Redaksi majalah suara guru : Soepardo,Soedjono, Soebandri
KONGRES PGRI VII
Kongres ini di laksanakan di Semarang tepatnya di SMA-B Candi Semarang pada tanggal 24 November sampai dengan 1 Desembar 1954. Kongres ini di hadiri 639 0rang utusan dari 351 cabang yang menbawakan 1,414 suara dari 1.581 seluruh suara dalam organisasi ( 89%). Untuk pertama kalinya Kongres ini di hadiri oleh tamu-tamu dari luar negri yaitu Maria Marchant, wakil FISE yang berkedudukan di Paris , Marcelini Bausta dari PPTA Filipina mewakili WCTOP, Fan Ming, Chang Chao dan Shen Pei Yung dari Serikat Buruh Pendidikan RRC.
Pada kongres ke VII ini menghasilkan putusan sebagai berikut:
Dalam bidang hokum
Dalam bidang pendidikan
Dalam bidang perburuhan
Dalam bidang organisasi pernyataan PGRI keluar dari Gbsi dan menyatakan diri sebagai organisasi non vaksentral.
Dalam kongres ke VII ini juga terjaid sebuah peristiwa-peristiwa penting, yaitu sebagai berikut:
Bergabungnya kembali ikatan guru lulusan CVO dan ikatan guru SR ke dalam PGRI
Terselenggaranya konferda disejumlah wilayah seperti denpasar untuk wilayah nusa tenggara (22-25 juli 2955) dan di tanjung karang untuk wilayah sumatera selatan (11-13 juli 1955).
Meningkatnya anggota PKI mempengaruhi anggota-anggota PGRI dengan cara lain melumpuhkan kegiatan-kegiatan PGRI dan mengahalangi kegiatan iuran anggota PGRI didaerah-daerah.
Munculnya organisasi non PGRI yang didirikan oleh golongan yang anti PKI, seperti persatuan guru nahdlatul ulama' (PERGANU), iakatan guru muhammadiyah (IGM), persatuan guri Kristen Indonesia (PERGUKRI).
Adapun pengurus bresar PGRI yang terbentuk pada kongres ke VII ini adalah sebagai berikutt:
Ketua I,II dan III:
Soedjono
M.E.Subiadinata
Hermanoe Adi
Panitera umum : Moehamad Hidjat
Panitera perburuhan : Alamsjaroeddin
Panitera pendidikan : Idris M. Hutapea
Panitera penerangan : Soepardo
Panitera keuangan : Soetardjo
Komisaris umum DTU pendidikan : slamet II
Komisaris umum DTU perburuhan : N.J.S. Soenardi
KONGRES PGRI VIII
Kongres PGRI ke VII ini dilaksanakan di Bandung pada Oktober 1956. Kongres ini juga dihadiri oleh 109 cabang PGRI.
Peristiwa yang terjadi setelah kongres VIII adalah sebagai berikut:
Terbentuk komisariat Kalimantan timur pada bulan maret 1957 dengan ketua Sanoesi dan komisaris daerah aceh pada bulan maret 1958 dengan ketua Ibrahim Siagian.
Diadakannya kursus kader tingkat khusus pada waktu tanggal 23 desember 1957 samapai dengan januari 1958 dengan di Jakarta dan ketentuan setiap 15 cabang mengirim satu orang pesesrta.
Mengadakan dialog segi tiga antara pengurus besar PGRI, menteri PP dan K tentang tuntutan PGRI untuk menaikkan anggaran belajar kementrian PP dan K hingga 25%.
Sosialisasi tuntutan PGRI untuk menaikkan anggaran kementrian PP dan K hingga 25% kepada para anggota.
Mendesak pemerintah untuk segera memberantas penyelewengan dana dalam kementrian PP dan K.
Mendesak pemerintah untuk segera merubah sistem pendidikan yang mengandung unsure-unsur pendididkan kolonia menjadi sistem pendidikan yang lebih bersifat nasional.
Dikembangan usaha kessehatan sekolah (UKS) akibat dari usulan PGRI kepada pemerintah agara lebih memperhatikan kesehatan atau memfasilitasi pemeriksaan kesehatan mjurid dan guru oleh dokter sekolah dan menyediakan obat-obatan di sekolah.
Ditolka rencana kenaikan uang ujian sekolah tahun 1965/1957. Penolakan ini dilakukan PGRI organisasi pelajar.
Dikeluarkan bulletin khusus yang berjudul "marilah kita berantas bacaan cabul" dalam upaya PGRI memberantas bacaan dan film porno.
Menjadi permasalahan dalam simposium badan musyawarah nasional (BMN) di denpasar.
Menegerikan beberapa sekolah PGRI yaitu 6 KG A, 2 SMA , 2 SMP pada periode 1956-1959. PGRI memiliki 189 sekolah yang terdiri atas 3 SGA, 10 KG a, 6 SG B, 3 KG B, 1 SMPE dan masih banyak lainnya.
Mengusahakan agar ditetapkan hari pendidikan, PGRI mengusulkan tanggal 25 november sebagai hari pendidikan.
Mengusahakan kenaikan pangkat otomatis bagi setiap guru yang pada tanggal 30 september sudah memenuhi persyaratan kepangkatan meskipun mereka belum diusulkan naik pangkat.
Dibentuknya panitia amandemen PGPN dan M.E Soebidanata duduk dalam panitia sebagai wakil PGRI.
Diperhitungkan masa kerja guru SRdi sekolah-sekolah swasta.
Adapun haisl kongres VIII ini terbentuk susunan pengurus besar PGRI sebagai berikut:
Ketua Umum : M.E.Subiadinata
Ketua I dan II:
Soedjono
M.Hosein
Panitera umum : Soebandri, Widodo
Panitera organisasi : Soekandri
Panitera perburuhan : Alamsjahroeddin
Panitera pendidikan : Idris M. Hutapea
Panitera keuangan : A. Zachri
Panitera social/ekonomi : A. Harahap
Komisaris umum : Nj. S. Soenardi, P. J. Karamoy
KONGRES PGRI IX
Kongres ini Berlangsung di Surabaya, pada Tanggal 31 Oktober-4 November 1959. Pada bulan-bulan pertama sesudah kongres IX, PGRI mengahadapi kesulitan besar terutama karena kekurangan dana. Bukan karena jumlah iuran anggota yang kecil, melainkan pemasokan dana dai jawa tengah dan jawa timur sangat seret. Dari beberapa cabang yang setia pengurus besar, PGRI dikedua provinsi tersebut diserobot oleh pengururs daerah yang pro-PKI. Meskipun demikian kegiatan PGRI berjalan dalam uapayanya memperjuangkan nasib para guru.
Masalaah dukungan PGRI terhadap masuknya PSPN kedalam soksi yang diputuskan dengan 12 suara pro lawan 2 suara kantor pada hakekatnya tidak mengubahkekompakan di lingkungan pengurus besar PGRI. Hal ini disebabkan adanya kejelaan pada semua pihak pada saat itu. Bahwa dukungan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi jika dua syarat diajukan oleh pengurus besar PGRI. Yakni "soksi bukan merupakan vasentral dan nama soksi harus diganti", tidak terpenuhi.
Adapun susunan pengurus besar PGRI yang terbentuk pada kongres IX adalah sebagai berikut:
Ketua Umum : M.E Subiadinata
Ketua I dan II:
M. Hoesein
Soebandri
Panitera umum : Soekarno Prawira
Panitera umum dan keuangan : A. Zachri
Panitera perburuhan : Moejono
Panitera pendidikan : L. Manusama
Panitera keuangan : A. Zachri
Panitera organisasi : Moersid Irdris
Panitera social/ekonomi : Ismartojo
Komisaris umum urusan perburuhan : A. Sanoesi
Komisaris umum urusan pendidikan : A. H. Arahap
Komisaris umum urusan perburuhan : Alam Sjahroeddin
Komisaris umum urusan keuangan : N. J. Soenardi
KONGRES PGRI X
Kongres ke X Bertempat di Gelora Bung Karno Jakarta, Oktober 1962. Pada tahun 1962-1965 PGRI mengalami masa sulit karena terjadinya perpecahan di dalam tubuh PGRI. Berikut adalah Susunan pengurus besar PGRI masa perserikatan ke X:
Ketua Umum : M.E.Subiadinata
Ketua I dan II:
M.Hosein
Soebandri
Panitera umum : A.Zachri
Panitera keuangan : Idris M. Hutapea
Panitera pendidikan : AMD. Jusuf
Panitera perburuhan : Moejono
Panitera organisasi : Moersid Idris
Panitera kewanitaan : Nj. Soenardi
Panitera perguruan tinggi : Mr. Agoes Tayeb
Panitera olahraga : Ichwani
Panitera kebudayaan : H. Rachman
Panitera teknik : Soeprijo, S. T
Panitera keguruan : Noersalim Roendesara
Panitera hubungan luar negeri : Moehammad Hidjajat
Pada bulan Juni1964 Soebandri di pecat kerana terlibat dalam penghianatan atau sparatis dengan mendirikan PGRI Non Vak sentral/PKI. Pada bulan-bulan pertama kongres X mengalami kesulitan-kasulitan terutama keuangan, Setelah mengalami beberapa reshuffle, maka susunan pengurus besar PGRI berubah, sebagai berikut:
Ketua Umum : M.E,Subiadinata
Ketua I : M.Hosein
Panitera umum : H. M. Hidjajat
Panitera keuangan : A. Abdurachman
Panitera kesejahteraan : Obing H. Tambri
Panitera pendidikan : Drs. Soedijarto
Panitera organisasi : M. Hatta
Panitera urusan keuangan : Nj. Soenardi
Panitera urusan perguruan tinggi : Anwar Jasin
Panitera urusan olahraga : Drs. Tatworjo, M. SI
Panitera kemasyarakatan/ kebudayaan : AMD Jusuf
Panitera teknik kejuruan : Ir. GB Dharmasetia
Panitera keguruan : Drs. Estiko Soeparjo
Panitera penerangan/hubungan luar negeri : selamet I
KONGRES PGRI XI
Kongres PGRI ke Xi ini diilaksanakan di Bandung pada tanggal 15-20 Maret 1967. Kongres berlangsung dalam dalam situasi perjuangan orde baru dan terasa sekali susunan peralihan dari masa orde lama ke orde baru. Orde lama dimasukkan sebagai tatanan politik, ekonomi, social dan budayadalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pnacasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Adapun susunan pengurus besar PGRI yang terbentuk dari kongres XI pada masa perserikatan (1967-1970) adalah sebagai berikut:
Ketua Umum : M.E,Subiadinata
Ketua I dan II:
Dra.Mien S. Warnaen
Maderman B.A.
Sekertaris jendral : Drs. Estiko Soeparjo
Sekertaris keuangan : Ny. Dahniar Zeiner
Sekertaris pendidikan/keuangan : Drs. WDF Rindorindo
Sekertaris organisasi : Drs. Tarwotji, M. Sc
Sekertaris poleksos : Drs. M. Rusli Yunus
Sekertaris perguruan tinggi : Drs. A. latief zachri
Sekertaris kewanitaan : Ny. S. soenardi
Sekertaris olahraga : Moh. Djunardi
Sekertaris kemasyarakatan/kebudayaan : Slamet I
Sekertaris penerangan : T. simbolon
Sekertaris hubungan luar negeri : Soehoed Tjokriadmodjo
Pada tanggal 19 desmber 1969 ketua umum PN PGRI M.E Soebiadinata wafat dan dimakamkan di taman makan kalibata dengan inspektur upacara ketua MPRS jendral TNI Abdul Haris Nasution. Dan ketua I pengurus besar PGRI yang baru yaitu Slamet I.
KONGRES PGRI XII
Kongres ke XII PGRI di selenggarakan di Bandung 29 Juni-4 Juli 1970. Dengan susunan pengurus besar PGRI periode 1970-1973 adalah sebagai berikut:
Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja
Ketua I dan II;
Slamet I
Maderman B.A
Sekretaris Jendral : AMD jusuf
Sekertaris keuangan : Ny. S. soenardi
Sekertaris pendidikan : Drs. WDF Rindorindo
Sekertaris perburuhan : M. Hatta
Sekertaris organisasi : Bambang Siswojo
Sekertaris kewanitaan : Ny. Dahniar Zein
Berikut adalah susunan pengurus besar PGRI yang sudah disempurnakan pada kongres XII di periode ini adalah sebagai berikut:
Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja
Ketua I dan II;
Maderman
Drs. WDF Rindorindo
Sekretaris Jendaral : M. Hatta
Sekertaris keuangan : Drs. H. Ghazali Dunia
Sekertaris pendidikan : Prof. Dr. Winarno Surakhad
Sekertaris perburuhan : Soeharto Padmoatmojo
Sekertaris organisasi : Satyono, Ba.
Sekertaris kewanitaan : Ny. Dahniar Zein
Sejak kongres PGRI XII terjaid perubahan besar dalam kehidupan organisasi PGRI, Yaitu strutur pengurus besar PGRI menjadi sangat berbeda dari masa ke masa sebelumnya, 4 seekertaris membidangi 4 biro yang terdiri atas 19 urusan akibatnya jumlah personalia pengurus besar PGRI pertama kali dalam sejarah membengkak perburuan harus duganti sekertaris kesejahteraan.
KONGRES PGRI XIII
Kongres PGRI ke XIII ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21-25 novenber 1973. Adapun susunan pbesar PGRI pada periode XIII (1973-1979) adalah sebagai berikut:
Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja
Ketua I dan II:
Prof. Dr.Wnarno Surakmad
DRS. Madorman.
Sekretaris Jendral : Drs. WDF Rindorindo
Sekbid organisasi : Moh Hatta
Sekbid keuangan : Drs. H. Ghazali Dunia
Sekbid kewanitaan : Ny. Dahniar Zein
Sekbid kesejahteraan : Drs. M. Rusli Yunus
Sekbid perencanaan dan evaluasi : Dr. Har Tilar
Sekbid pendidikan guru : Drs. Mien, S. Warnean
Sekbid pendidikan sains : Drs. R. Wiradinata M. Sc.
Sekbid pendidikan tinggi : H. B. Layito
Sekbid pendidikan social budaya : Suryono
Sekbid agama : Dr. Nuhibuddin Wally.MA.
Sekbid pendidikan kemasyarakatan : Soeharto Padmodorjo
Sekbid pendidikan olahraga : Drs. M. YunusAkbar
Sekbid pengurus swasta : Ki suratman
Pada desmber 1975, sekbid Drs. Rusli Yunus diangkat menjadi kepala sekolah RI di TOKYO jepan, tugasnya digantikan atau dirangkap oleh sekbid keuangan Drs. Ghazali Dunia.
Dalam menjalankan tugasnya pengurus besar PGRI mendapat bimbingan dari dewan Pembina pusat untuk pertama kalinya dari menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri dalam negeri, menteri agama. Seakan-akan untuk menyelamatkan bahterai PGRI ke XIII meneriam adanya struktur dewan Pembina yang tiga orang anggotanya secara Ex-officio terdiri atas tiga orang menteri.
KONGRES XIV
Kongres PGRI ke XIV ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 – 30 Juni 1979. Adapun susunan pengurus besar PGRI pada periode XIV tahun 1979-1984 adalah sebagai berikut:
Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja
Ketua : Prof.Dn Amran Halim
Wakil Ketua I,II dan III:
Dra,Ny.M. Wahyudi
Drs.Sudarmaji
Drs.Aidil Fitrisyah
Sekretaris Jendral ; Drs. WDF Rindorindo
Wakil SekJen : Mohammad Hatta
Bendahara : F. A. Sastono, B. Sc.
Wakil bendahara : Suyono
Sekbid organisasi : AT. Sianipar, S.H.
Sekbid kesejahteraan : Dra. Sri Rochani H
Sekbid pendidikan : Drs. Mien, S. Warnean
Sekbid agama : Dr. Muhibuddin Wally
Sekbid kemasyarakatan : Drs. Buchyar Syam
Sekbid pendidikan teknik : H. B. Layito
Sekbid pendididkan olahraga : Drs. Yunus Akbar
Sekbid pendidikan prasekolah : Martha Dhamrah
Sekbid pendidikan dasar : Drs. Achmad Nuryani
Sekbid pendidikan menengah : J. Ch. Lesilolo
Sekbid pendidikan tinggi : Dr. Nyoman Dekker, S.H
Sekbid pendidikan swasta : Ki Suatman
Sekbid pendidikan dan budaya : Drs. I. Umae Suparno
Sekbid perencanaan/evaluasi : Drs. Sigit Poernomo
Sekbid pendidikan luar sekolah : Sulaeman Tjakrawiguna
Kongres ini menghasilkan salah satu keputusan penting yaitu menganai pendirian Wisma Guru yang di rencanakan berdirinya di Jl.Tanah Abang III No.24 Jakarta Pusat. Ini sekaligus akan menjadi kantor pengurus besar PGRI.Kongres PGRI ke XIV ini juga memutuskan dan menegaskan bahwa pembinaan lembaga pendidikan PGRI perlu di lakukan secara konsepsional, nasional, dan terkendali secara organisator. Untuk melaksanakan keputusan Kongres,pegurus besar PGRI membentuk YPLP – PGRI dengan Akta Notaris Moh.Ali No.21 tanggal 31 Mart 1980 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1980.Dengan SK PB PGRI No.951/SK/PB/XIV?1980 tanggal 10 Oktober 1980. Diangkat Pengurus Pusat YPLP-PGRI yang pertama sebagai berikut:
Ketua : Slamet I
Wakil Ketua : Drs. Soepojo Padmodipuro
Sekretaris : Surdilani
Wakil Sekertaris : D. Soemantri Wiradisata
Bendahara : Drs. Chasan Mintara
Anggota : Drs. Hustadit, Anwar Jasin. M. ed.
KONGRES PGRI XV
Kongres PGRI ke XV ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 16-21 Juli 1984. Kongres PGRI ke XV ini mengahsilkan 31 orang personil pengurus besar PGRI jajaran ketua yang lazimnya sebanyak 3 oarang menjadi 7 orang, 6 ketua adalah sekertaris jendral yang biasanya 1 sampai 2 orang menjadi 4 orang, bendahara menjadi 3 orang dan sekbid menjadi 17 orang, dewan pemdina dari 3 orang menteri menjadi 5 orang menteri ditambah satu orang lagi yaitu ketua umum satu organisasi politik. Berikut adalah susunan pengurus besar PGRI pada priode XV tahun 1984-1989 sebagai berikut:
Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja
Ketua:
1. Dr.Anwar Jasin, M.Ed
2. Prof. Dr. Amran Halim
3. Ny. M Wahyudi
4. Drs. Is Riwidikdo
5. Drs. I Gusti Agung Gde Oka
6. Drs. Adil Fitrisyah
Sekertaris jendral : Drs. WDF. Rindorindo
Wakil sekertaris jendral:
1. Drs. Rusli Yunus
2. Drs. HS. Sigit Poernomo
3. Drs. H. Samad Thaha
Bendahara : F. A. Santoso, B.Sc.
Wakil bendahara:
1. H. Udjat S. Suwarno
2. Ny. Martha Mijardi
Sekbid organisasi : At. Sianipar S.H
Sekbid kesejahteraan : Nawawi Jufri,BA
Sekbid penerangan media : Drs. Achmad Nuryani
Sekbid kewanitaan : Ny. H. Jajoek M. Assaat,BA.
Sekbid penelitian : Drs. Achmad Ali
Sekbid agama : Drs. H. Rahad Azis
Sekbid pendidikan guru : DRS. I. Umar Soemarno
Sekbid pendidikan sekolah : Ny. BEEF. Montolalu W.
Sekbid pendiidkan dasar : Toyib Prawira
Sekbid pendidikan men.umum : J.Ch. Lesilodo
Sekbid pendidikan teknologi : Ir. H. Barwawi
Sekbid pendidikan tinggi : Dr. Nyoman Dekker, S.H.
Sekbid pendidikan olahraga : Drs. Yunus Akbar
Sekbid pendidikan luar sekolah : Drs.BuchyarSyam
Sekbid seni budaya : Ki Suratman
Sekbid pendidikan swasta : Suyono
Sekbid hubungan luar negeri : Dra. Mien. S. Warnaen
KONGRES PGRI XVI
Kongres PGRI Ke XVI di adakan di Jakarta tanggal 3-8 Juli 1989. Berikut adalah susunan pengurus besar PGRI pada periode XVI tahun 1989-1994 adalah sebagai berikut:
Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja
Ketua:
Drs. I Gusti Agung Gde Oka
Dr. Anwar Jasin, M.Ed
Dra. Mien S.Warnaen
H.R taman sastrodikromo
Taruna S.H.
Drs. Sutrisno
Sekertaris jendral : Drs. WDF Rindorindo
Wakil sekertaris jendral:
Drs. H. Sigit Poernomo
Drs. H. Samad Thaha
Bendahara : Drs. HKA Mooyoto
Wakil bendahara:
Drs. Udjat S. Suwarno
Martha Mijardi
KONGRES PGRI XVII
Kongres ke XVII PGRI di selenggarakan di Jakarta pada tanggal 3-8 Juli 1994. Pertama kalinya kongres ke XVII menetapkan dewan Pembina menjadi dewan penasehat dan tidak ada lagi mentri yang menjadi anggota dewan penasehat.
Berikut adalah susunan pengurus besar PGRI periode XVII tahun 1994-1998 adalah sebagai berikut:
Ketua Umum : Basyumi Suriamiharja
Ketua:
Drs. I Gusti Agung Gde Oka
Dr. Anwar Jasin, M.Ed
Dra. Mien S. Warnaen
H.R. Taman Sastridokromo
Taruna, S.H
Prof. dr. Marsetio Danusaputro
Sekertaris jendral: Drs. WDF Rindorindo
Wakil sekertaris jendral:
Drs. M. Rusli Yunus
Drs. H. Sigit Poernomo
Drs. H. Sulaiman SB Ismaya
Bendahara: Drs. HKA Mooyoto
Wakil bendahara:
DRs. Udjat S. Suwarno
Ny. Martha Mijaidi
KONGRES PGRI XVIII
Kongres ini di selenggarakan di Lembang, Bandung tanggal 25-28 November 1998. Kehidupan guru pada masa sangat terpuruk berbagai upaya PGRI untuk mendesak pemerintah kian menggelorakan sanubari seluruh guru seiring seiring angin segar reformasi yang menguak kebebasan bersuara. Pada kongres ini kelihatan kuatnya pengaruh reformasi dalam pemeliharaan susunan pengurus besar PGRI. Kalau pada masa lampau katua umum selalau dipilih secara aklamasi kini mulai ada peraturan antara kedua calon ketua umum, sekertaris bidang diganti menjadi ketua departemen.
Adapun pengurus besar PGRI pada periode XVIII tahun 1998-2003 adalah sebagai berikut:
Ketua Uumum : Prof.Dr. H Mohammad Surya
Ketua:
Drs. H.Alwi Nurdin, MM
Drs. WDF Rindorindo
Drs. Soekarno
Prof.Dr. Amran Halim
Koesrin Wardojo, SIP, SH
Dr.M. Ali, SH.Dipl.Ed,M.Sc
Sekertaris jendral: Drs. Sulaiman SB Ismaya
Wakil sekertaris jendral:
Drs. Rusli Yunus
Drs. H. Hudaya
Bendahara: Drs. H. Sjafroedin, DA.
Wakil bendahara: Ny.Hj. Jajoe, M. Asat,BA
KONGRES PGRI XIX
Kongres PGRI ke XIX ini diselenggarakan pada tanggal 8-12 juli 2003 di hotel patra jasa semarang. Pada kongres ini memilih 20 orang untuk duduk dalam pengurus besar PGRI pada periode XIX tahun 2003-2008 adalah sebagai berikut:
Ketua umum: Prof.Dr.H.Mohammad Surya
Ketua:
WDF Rindorindo
Rusli Yunus
Ana Suhaina
Alwi Nurdin
Sekertaris jendral:
Drs. H. Soemardi Thaher
Kusrin Wardoyo
KONGRES PGRI XX
Kongres PGRI ke XX ini diselenggarakan pada tanggal 30 juni sampai dengan 4 juli 2008 di novotel hotel Palembang sumutra utara. Adapun susunan pengurus besar PGRI pada periode XX tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut:
Ketua umum: Dr. Sulistyo, M.Pd.
Ketua:
Prof. Dr. Anah Suhaenah Soeparno
Prof. Dr. H. Agustitin Setyobudi,MM
Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd
Drs. Sugito, M.Sc
Hambasi Abdullah
Drs. H. Dahri,MM
Sekertaris jendral: H. Sahiri Hermawan, SH, MH
Wakil sekertaris jendral:
Dra. Harfini Suhardi
Drs. H. Giat Suwarno
Drs. Wahyo Pradono,MM
Bendahara: Drs. H. Sugiharto,MM
Wakil bendahara: Drs. H. Muhir Subagia,MM
Dept. organisasi dan kaderisasi: Drs. M.H.Usman M.Pd
Dept. keterangan kerjaan dan kesra: Drs. H. Didi Suprijadi,MM
Dept. informasi & komunikasi: Dr. Mohammad Abduhzein, M.Hum
Dept. pendidikan dan pelatihan: Dra. Hj. Rachmawaty Ar, MM
Dept. hubungan kerjasama luar negeri: Prof. Dr. H. Djama'an Satori,MA
Dept. pembinaan karier & profesi: Dra. Opih Rofiah Zainal
Dept. kerohanian: Drs. H. Malik Raden,MM
Dept. pemberdayaan perempuan: dR. Hj. Tjut Afrid, M.Pd
Dept. pengembangan kesenian & kebudayaan: Dr. Hj. Euis Karwati,M.Pd
Dept. pengabdian masyarakat: Dra. Hj. Maysari Berty
Dept. Advokad & perlindungan hokum: Dra. Dian Mahsunah,M.Pd
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Pada kongres "pertama" membicarakan tentang protes kepada seluruh dunia terhadap tindakan-tindakan tentara penduduk di Indonesia dengan tujuan agar kongres pertama PGRI yang berlangsung 100 hari setelah kemerdekaan turut membantu membangkitkan semangat para guru, untuk memperkuat berdirinya Republik Indonesia.
Kongres "kedua" membicarakan tentang masa sulit yang turut menguji kebulatan tekad anak bangsa untuk mempertahankan kemerdekaannya termasuk para guru.
Kongres "ketiga" pada kongres ini diangkatnya efektivitas organisasi.
Kongres "keempat" kongres ini PGRI mendapat pujian dari Presiden RI Assa'at. Menurutnya PGRI merupakan pencerminan semangat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan bangsa.
Kongres "kelima" membicarakan tentang konsolidasi organisasi mulai nyata lebih-lebih dalam pelasksanaan ART, komisaris-komisaris daerah dibentuk serta susunan pengurusnya.
Kongres "keenam" disepakatinya beberapa keputusan penting dalam bidang organisasi.
Kongres "ketujuh" dalam kongres ini dibicarakannya masalah urusan agama.
Kongres "kedelapan" pada kongres ini disepakatinya beberapa keputusan penting dalam bidang organisasi.
Kongres "kesembilan" dalam kongres ini ditariknya kembali dukungan terhadap masalah PSPN ke dalam soksi akan keluar.
Kongres "kesepuluh" pada masa kongres ini terjadinya perpecahan dalam tubuh PGRI.
Kongres "kesebelas" dalam kongres ini ditegaskannya anggaran dasar sifat PGRI yang unitaristik, indevendent dan non partai politik.
Kongres "keduabelas" pada kongres ini terjadinya perubahan struktur PB-PGRI.
Kongres "ketigabelas" membicarakan tentang diangkatnya Drs. Rusli Yunus menjadi kepala sekolah RI di Tokyo.
Kongres "keempatbelas" ini PB-PGRI membentuk YPLP PGRI (Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI).
Kongres "kelimabelas" didirikannya proyek pelaksanaan Pembangunan GGI.
Kongres "keenambelas" disusunnya PB-PGRI masa bakti XVI (1989-1994).
Kongres "ketujuhbelas" disusunnya tim penulis buku sejarah PGRI dari masa ke masa.
Kongres "kedelapanbelas" dirubahnya susunan pengurus PB-PGRI kalau pada masa lampau pemimpin selalu dipilih secara aklamasi kini mulai ada peraturan antara kedua calon ketua umum.
Kongres "kesembilanbelas" PGRI mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan memberikan jaminan konstitusional bagi terselenggaranya pendidikan nasional.
Kongres "keduapuluh" ini memaparkan berbagai dinamika dan problematika guru di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
rendytama.blogspot.com/2012/08/makalah-tentang-pgri.html?m=1
https://id.scribd.com/doc/213698356/Susunan-Pengurus-Besar-Pgri-Kongres-i-Sampai-Dengan-Xviii
http://www.google.kesimpulan_kongres_pgri/com
http://tunas63.wordpress.com
http://www.pgri.or.id/so_pb.html
http://pgribojonegoro.wordpress.com/struktur_org/#comment-2
http://effendyalhajj.blogspot.com/search/label/ARTIKELPENDIDIKAN
http://mathikip.blogspot.com/2009/10/makalah-sejarah-kelahiran-dan.html