KATA PENGANTAR Puji Syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kasih sayangNya dan memberikan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan tugas makalah berjudul “Rule of Law” Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Makalah tentang ulasan mengenai Rule of Law. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi lebih jauh mengenai pengertian, konsep dasar Rule of Law serta mengenai hubungnanya dengan negara. Penulis sangat menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran baik secara tertulis ataupun secara lisan, khususnya memahami tentang Kewarganegaraan pada materi Rule of Law.
Semarang, 18 Mei 2014
Penulis
1
DAFTAR ISI Kata Pengantar.............................................................................................................1 Daftar Isi .....................................................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN I.1
Latar Belakang ...............................................................................................3
I.2
Rumusan Masalah...........................................................................................3
I.3
Tujuan.............................................................................................................3
BAB II PEMBAHASAN II.1
Pengertian Rule of Law...................................................................................4
II.2
Sejarah Berdirinya Rule of Law......................................................................5
II.3
Konsep dasar Rule of Law.............................................................................5
II.4
Prinsip-prinsip Rule of Law di Indonesia.......................................................7
II.5
Hubungan Rule of Law dengan negara..........................................................8
II.6
Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule Of Law.....................................8
II.7
Dinamika Pelaksanaan Rule Of Law di Indonesia..........................................9
BAB III PENUTUP III.1
Kesimpulan.................................................................................................... 12
III.2
Saran...............................................................................................................12
III.3
Daftar Fustaka............................................................................................... .13
2
BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hukum, mulai dari norma, nilai, tata krama, hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan. Sayangnya hukum di Negara Indonesia masih kurang dalam proses penegakkannya, terutama penegakkan hukum di kalangan pejabat-pejabat dibandingkan dengan penegakkan hukum dikalangan menengah ke bawah. Hal ini terjadi karena di Negara kita, hukum dapat dibeli dengan uang. Siapa yang memiliki kekuasaan, dia yang memenangkan peradilan. Dengan melihat kenyataan seperti itu, pembenahan peradilan di Negara kita dapat dimulai dari diri sendiri dengan mempelajari norma atau hukum sekaligus memahami dan menegakkannya sesuai dengan keadilan yang benar. Dalam bahasan ini dibahas supaya keadilan dapat ditegakkan, maka akan terkait semua aspek yang ada didalamnya yang mempengaruhi dan menjadi penentu apakah keadilan dapat ditegakan. I.2 RUMUSAN MASALAH Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah: 1.
Apa pengertian Rule of Law?
2.
Bagaimana sejarah dari Rule of Law ?
3.
Apa konsep dasar Rule of Law ?
4.
Apa prinsip dasar Rule of Law ?
5.
Bagaimana hubungan Rule of Law dengan Negara ?
6.
Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule Of Law ?
7.
Bagaimana dinamika pelaksanaan Rule Of Law di Indonesia ?
I.3 TUJUAN Setelah mempelajari makalah ini diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan : 1.
Pengertian Rule of Law
2.
Sejarah dari Rule of Law
3.
Konsep dasar Rule of Law
4.
Prinsip dasar Rule of Law
5.
Hubungan Rule of Law dengan Negara
6.
Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule Of Law
7.
Dinamika pelaksanaan Rule Of Law di Indonesia 3
BAB II PEMBAHASAN II.1 PENGERTIAN RULE OF LAW Gerakan
masyarakat
yang
menghendaki
bahwa
kekuasaan
raja
maupun
penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundangundangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundangundangan itulah yang sering diistilahkan dengan Rule of Law. Misalnya gerakan revolusi Perancis serta gerakan melawan absolutisme di Eropa lainnya, baik dalam melawan kekuasaan raja, bangsawan maupun golongan teologis. Oleh karena itu menurut Friedman, antara pengertian negara hukum atau rechtsstaat dan Rule of Law sebenarnya saling mengisi (Friedman, 1960: 546). Berdasarkan bentuknya sebenarnya Rule of Law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada Rule of Law. Dalam hubungan ini pengertian Rule of Law berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam suatu negara. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechsstaat atau Rule Of Law. Rechsstaat atau Rule Of Law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip “Rule of Law, and not of Man”, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau nomos. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat atau democratische rechstssaat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau machtsstaat. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut UndangUndang Dasar atau constitutional democracy yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische rechtsstaat) Asshid diqie, 2005: 69-70).
4
II.2 SEJARAH RULE OF LAW Latar belakang kelahiran rule of law: a. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan .....Negara. b. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional. c. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adalah: 1. Adanya perlindungan konstitusional. 2.
Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3.
Pemilihan umum yang bebas.
4.
Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5.
Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6.
Pendidikan kewarganegaraan.
II.3 KONSEP DASAR RULE OF LAW Idea mengenai negara dalam suatu tatanan hukum yang adil terus menerus berkembang di Eropa dari abad ke-16 hingga permulaan abad ke-20. Dalam dekade waktu itu dapat diuraikan perkembangan pemikiran mengenai konsep negara; dari negara hukum klasik (pengertian negara dalam arti sempit) sampai dengan negara hukum formal. Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Continental yang biasa dikenal dengan Rechtstaat dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan Rule Of Law. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Rechtstaat tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan Civil Law atau yang biasa kita sebut dengan Modern Roman Law. Konsep rechtstaat ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan Rule Of Law yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum Common Law. Konsep Rechtstaat banyak mempengaruhi sistem hukum di beberapa negara termasuk sistem hukum Indonesia. Secara jelas konstitusi negara Indonesia memuat apa yang dinamakan dengan Rechtstaat ini dalam rangkaian kata “Indonesia ialah negara berdasar atas hukum(rechtstaat)... dan selanjutnya, hal ini tertuang dalam UUD 1945. Kedudukan argumentasi diatas dapatlah dianalisis sebagai wahana memperdalam kajian telaah terhadap apa yang dinamakan dengan konsep negara hukum menurut Rule Of 5
Law, pada pembahasan penulis menguraikan senarai-senarai yang relevan dengan apa yang ingin dikemukakan. Konsep Rule Of Law merupakan bagian terpenting dalam negara hukum Munculnya demokrasi konstitusional sebagai suatu program dan sistem politik yang konkrit pada akhir abad ke-19, dengan gagasan, dimana pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganegaranya. Konstitusi tertulis secara tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara, adanya pembagian kekuasaan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah Rechtsstaat dan Rule of Law. Walaupun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkrit, akan tetapi pemikiran tentang negara hukum atau Rechtsstaat sebenarnya sudah sangat tua. Konsep negara hukum pertama sekali dikemukakan oleh Plato dalam bukunya Politea (the Republica), Politicos (the Stateman), dan Nomoi (the Law) yang kemudian dipertegas oleh Aristoteles dalam karyanya Politica yang merupakan kelanjutan dari pemikiran Plato dalam bukunyaNamoi. Pemikiran Plato tentang cita negara hukum ini lama dilupakan orang, dan baru pada awal abad ke-17 timbul kembali di Barat yang merupakan reaksi terhadap pemikiran kekuasaan absolut, terutama sekali pada kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Sedangkan istilah negara hukum itu sendiri baru muncul pada abad ke-19. Gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan pemerintah serta adanya jaminan atas hak-hak asas dari warga negara mendapat perumusan yang yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedang ahli-ahli hukum Anglo Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah Rule of Law. Menurut Friedrich Julius Stahl negara hukum secara formal memiliki: 1. Hak asasi manusia; 2. Pembagian kekuasaan; 3. Wetmatigheid van bestuur, atau pemerintahan berdasarkan peraturanperaturan; 4. Peradilan tata usaha dalam perselisihan. Dari keempat unsur utama negara hukum formal yang dikemukakan Stahl ini dapatlah disimpulkan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak azasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang. Sedangkan A V. Dicey mengemukakan unsur-unsur Rule of Law dalam Introduction to Study of the Law of the Constitution, mencakup: 6
1. Supremasi aturan-aturan hukum (Supremacy of Law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. 2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (Equality before the Law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat. 3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undangundang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan. Rumusan tentang unsur-unsur rechtsstaat yang dikemukakan oleh Stahl maupun rumusan tentang unsur-unsurThe Rule of Law yang di kemukakan oleh
A. V. Dicey tersebut
diatas, adalah merupakan pandangan klasik, sebab dalam perkembangan selanjutnya, khususnya dalam memenuhi tuntutan perkembangan abad ke-20, perkembangan negaranegara hukum, penyelenggaraan negara oleh pemerintah yang berubah, kegiatan negara telah menyebar untuk mengatur berbagai pokok persoalan kehidupan bernegara, negara hukum klasik berubah menjadi negara ke sejahteraan modern (wefare state). Dari rumusan konsep Rule Of Law baik yang klasik maupun yang dinamis hasil Konres ICJ tahun 1965 di Bangkok, di katakan bahwa konsep Rule Of Law dalam kaitannya dengan negara hukum memang sangat identik dan tak dapat dipisahkan karena maksud dasar dari Rule Of Law itu sendiri adalah penyelenggaraan negara berdasarkan demokrasi konstitusi,yang dengan tegas adanya keharusan untuk menjamin hak-hak asasi warga negaranya, persamaan di depan hukum, dan pengawasan atas jalannya pemerintahan. II.4 PRINSIP DASAR RULE OF LAW ·
Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tertera dalam UUD
1945 dan pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Inti dari Rule Of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial.Prinsip-prinsip Rule of Law Secara Formal (UUD 1945) 1.
Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3)
2.
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1)
3.
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1)
4.
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2)
Prinsip-prinsip Rule of Law secara Materiil/ Hakiki : a.
Berkaitan erat dengan the enforcement of the Rule of Law 7
b.
Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian
nasional
masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982) c.
Rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa (Satdjipto Rahardjo, 2003)
d. Rule of law juga merupakan suatu legalisme, aliran pemikiran hukum, mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat dan negara. e.
Rule of law merupakan suatu legalisme liberal (Satdjipto Rahardjo, 2003).
II.5 HUBUNGAN RULE OF LAW DENGAN NEGARA Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia seharusnya mempertimbangkan hal-hal 1. Keberhasilan the enforcement of the rue of law tergantung pada sejarah dan corak masyarakat hukum dan pada kepribadian masing-masing bangsa. 2. Rule of Law adalah suatu institusi sosial, memiliki struktur sosiologis dan akar budaya sendiri. II.6 STRATEGI PELAKSANAAN(PENGEMBANGAN) RULE OF LAW Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule of Law Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka: a.
Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.
b.
Rule of law yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.
c.
Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang
hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga memihak pada keadilan. Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004), yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hukum progresif bahwa ”hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat kandungan moral yang kuat. Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau “back to law and order”, kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.
II.7 DINAMIKA PELAKSANAAN RULE OF LAW DI INDONESIA 8
Dalam Proses Penegakan hokum di Indonesia di lakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari: Kepolisian fungsinya memelihara keamanan dalam negeri. Yang memiliki tugas pokok yaitu: 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakan Hukum. 3. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat wewenang kepolisian adalah sebagai berikut: 1. Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 3. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. 4. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 5. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. 6. Memberikan izin melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Kejaksaan wewenang dan tugas kejaksaan 1. Melakukan penuntutan 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusa pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana pengawasan, dan keputusa lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. KPK( komisi Pemberantasn Korupsi) KPK di tetapkan dengan UU no 20 tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas KPK 1. Berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 9
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara. wewenang KPK 6. Melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan, terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang dengan pemberantasan tindak korupsi. 7. Mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. 8. Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi. 9. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. 10.Hanya menangani perkara korupsi yang terjadi setelah 27 Desember 2002. 11.Peradilan tindak pidana korupsi tidak bisa berjalan dengan landasan hukum UU KPK. Badan peradilan Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA mempunyai kewenangan: 1. Mengadili pada tingkat kasai terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan. 2. Menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap Undangundang 3. Kewnangan lain yang ditentukan undang-undang. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan pada tignkat pertama dan terakhir: 1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 3. Memutuskan pembubaran parpol 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Peradilan Tinggi dan Negeri merupakan peradilan umum di tingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilan tersebut adalah menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata di tingkat kabupaten, dan tingkat banding di peradilan tinggi. Pasal 57 UU No. 8 tahun 2004 menetapkan agar peradilan memberikan prioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkotika atau psikotropika pencucian uang, dan selanjutnya, tindak pidana.
10
BAB III PENUTUP III.1 KESIMPULAN Rule of law sangat diperlukan untuk Negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan keadilan. Tetapi harus mengacu pada orang yang ada di dalamnya yaitu oranr-orang yang jujur tidak memihak dan hanya memikirkan keadilan tidak terkotori hal yang buruk. Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat
11
menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil, baik sesame warga Negara maupun pemerintah. Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka : a. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakan hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. b. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. c. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakan dan negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan. Prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal-pasal UUD 1945. Agar kita dapat menikmati keadilan maka seluruh aspek Negara harus bersih, jujur, mentaati undang-undang, juga bertanggung jawab, dan menjalankan UU 1945 dengan baik. III.2 SARAN Sebagai seorang warga Negara yang baik haruslah menjunjung menjadi seseorang yang menjunjung tinggi hukum serta kaidah-kadiah agar tercipta keamanan, ketentraman, dan kenyamanan. Mempelajari Undang-Undang 1945 berserta butir-butir nilainya dan menjalankan apa yang menjadi tuntutannya agar terjadi kehidupan yang stabil dan taat hukum. Dalam suatu penegakkan hukum di suatu Negara seperti Indonesia, maka seluruh aspek kehidupan harus dapat merasakan dan diharapkan aspek-aspek tersebut dapat mentaati hukum, maka akan terciptalah pemerintahan dan kehidupan Negara yang harmonis, selaras dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang diharapakan yaitu suatu bangsa yang makmur, damai, serta taat hukum.
DAFTAR PUSTAKA http://www.gurupendidikan.com/pengertian-dan-prinsip-rule-of-law-menurut-para-ahli/ http://www.academia.edu/8260688/RULE_OF_LAW https://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-5/pendidikan-kewarganegaraan/konsepnegara-hukum/ http://www.djahu.depkumham.go.id/detail_artikel.php?artid=7 http://yanuariaeksa.blogspot.com/2014/10/makalah-pendidikan-kewarganergaraan.html https://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/25/rule-of-law-2/ 12
13
