MAKALAH MATA KULIAH PEMBELAJARAN PKn di SD MODUL 6 PDGK 4201
BIMBINGAN : JAJANG, M.Pd
DISUSUN OLEH: Rena Mayetti Siburian (834902294) Riftia Andriyani (834901214) Rizky ETT Dewi (836248139) Santi (834893149) Selvita Andriyani (834893124)
PROGRAM STUDI : 119/PGSD S1 (BI.E) POKJAR : BEKASI MASA REGISTRASI 2018.1 UNIVERSITAS TERBUKA UPBJJ JAKARTA 2018
i
MODUL 6 Konsep Penegakkan Hukum di Indonesia
KB.1 Pengertian Hukum A. Pengertian Hukum menurut Para Ahli
B. Konsep Negara Hukum menurut Para Ahli
KB. 2 Penegakkan Hukum di Indonesia
A. Kepolisian
C. Kehakiman
B. Kejaksaan D. Hukum Normatif-Hukum Ideal-Hukum Wajar
C. Ciri-Ciri dan Macam-Macam Pembagian Hukum
KB. 3 Kasus-Kasus yang berkaitan dengan Hukum
A. Kasus Pencurian Uang melalui ATM
B. Kasus Permapo kkan
i
i
KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Pembelajaran PKn di SD dengan Materi Konsep Penegak Hukum di Indonesia.
Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Jajang, M.Pd selaku Tutor mata kuliah Pembelajaran PKn di SD serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah ilmiah tentang limbah dan manfaatnya untuk masyarakan ini dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.
Jakarta,
April
2018
Penyusun
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................................................. ii DAFTAR ISI ................................................................................................................................. iii BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1
A. Latar Belakang .......................................................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ..................................................................................................................... 1 C. Tujuan Penulisan ....................................................................................................................... 1
BAB 2 PEMBAHASAN ............................................................................................................... 2 KEGIATAN BELAJAR 1 :
PENGERTIAN HUKUM
A. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli ………………………..……………………………. 2 B. Konsep Negara Hukum ............................................................................................................. 3 C. Ciri-ciri dan Macam-macam Pembagian Hukum ...................................................................... 3 D. Hukum Normatif-Hukum Ideal-Hukum Wajar .......................................................................... 4
KEGIATAN BELAJAR 2 :
A. Tata Hukum di Indonesia
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
………………………..………………………………….. 6
B. Konsep Penting Berkenaan dengan peraturan Hukum ............................................................... 6 C. Lembaga Penegak Hukum ......................................................................................................... 8
KEGIATAN BELAJAR 3 :
KASUS-KASUS YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM…….. 10
BAB 3 PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................................................... 11 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 15
iii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Kemampuan memahami materi hukum dan penegakan hukum sangat penting bagi guru PKn sebab pendidikan hukum merupakan salah satu komponen dari Pendidikan Kewarganegaraan. Mengenali norma-norma hukum, aparat penegak hukum, dan serta penegakan hukum di Indonesia merupakan bagian penting yang di jalani oleh setiap individu dalam proses sosialisasi. Warga negara yang baik adalah warga negara yang mampu menjunjung tinggi dan menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi. Untuk itu sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita wajib untuk mengerti silsilah penegakan hukum sebagai mana mestinya. Agar kita dapat menegakkan hukum di negara kita dengan benar. B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apa pengertian hukum ? 2. Bagaimana Ciri-ciri Dan Macam-macam Pembagian Hukum di Indonesia ? 3. Apa saja Konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum? 4. Bagaimana tata hukum di Indonesia ? 5. Siapa saja lembaga penegak hukum di Indonesia ?
C.
Tujuan
Dari rumusan masalah di atas, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan: 1. Apa pengertian hukum ? 2. Bagaimana Ciri-ciri Dan Macam-macam Pembagian Hukum di Indonesia ? 3. Apa saja Konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum? 4. Bagaimana tata hukum di Indonesia ? 5. Siapa saja lembaga penegak hukum di Indonesia ?
1
BAB II PEMBAHASAN
KEGIATAN BELAJAR 1 PENGERTIAN HUKUM
B. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Menurut Kelsen (1995), hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa. Suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Disebut demikian karena peraturan itu mengancam perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat dengan tindakan-tindakan paksaan, yaitu menetapkan tindakan paksaan tersebut didalam undang-undang. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarat yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap yang tidak menaatinya. Secara formal dapat difenisikan sebagai sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat. Serta terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan cara negara dalam menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah peraturan-peraturan hidup=peraturan-peraturan yang mengadakan tata tertib dalam per gaulan hidup manusia dalam masyarakat. Dari beberapa batasan tentang hukum yang diberikan oleh para Ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa hokum memiliki 4 unsur : 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan – badan resmi yang berwajib 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Saksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut dan tegas.
2
C.
Konsep Negara Hukum
Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Jika ditinjau dari sejarang perkembangannya, konsep negara hokum menurut yang dikemukakan oleh Immanuel Kant , yaitu dikenal sebagai negara hokum liberal atau negara hokum dalam arti sempit yang diistilahkan dengan “nachtwakerstaat”. Disebut negara hukum liberal karena berdasarkan paham liberal yang menitik beratkan kepada individu para wa ganya. Dalam hal ini, kepentingan individu yang ditonjolkan. Sedangkan kemampuan individu tidaklah sama. Akibatnya orang yang mempunyai kemampuan tinggi akan selalu menang dalam persaingan dengan orang yang tidak mampu, yang akan berkaibat timbulnya perbedaan yang sangat menonjol yang akhirnya dapat menimbulkan gejolak sosial, sebagai akibat adanya kebebasan bersaing. Untuk mengatasi hal tersebut timbullah paham baru yang dikenal dengan istilah “Negara Kesejahteraan” atau Welvaarstaat yang dikemukakan oleh F.J. Stahl. Dalam Welvaarstaat tugas pemerintah sangat luas, yaitu mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Dalam mencapuri urusan rakyatnya (kemakmuran) pemerintah dibatasi oleh undang-undang agar tidak berbuat sewenang-wenang. Baik Kant maupun Stahl mempergunakan istilah negara Hukum. Lain pula dengan konsep negara hukum menurut Anglo Saxon yang dikenal “The Rule Of Law” yang dikemukakan oleh A.V. Dicey. Menurut ahli hukum Anglo Saxon kalangan dari Av Dicey memberikan ciri-ciri Rule of Law ialah sebagai berikut :
1. Supremasi hukum, tidak boleh terdapat kesewenang-wenangan, artinya ialah seseorang tersebut hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum. 2. Kedudukan sama apabila didepan hukum. 3. Terjaminnya Hak Asasi Manusia didalam undang-undang atau juga keputusan pengadilan.
D. Ciri-ciri Dan Macam-macam Pembagian Hukum
Ciri-ciri hukum a. Adanya perintah dan/atau larangan b. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati semua orang
Golongan hukum menurut asas pembagian 1. Hukum menurut sumbernya a. Hukum undang-undang 3
b. Hukum kebiasaan c. Hukum traktat d. Hukum yurisprodensi 2.
Hukum menurut bentuknya a. Hukum tertulis b. Hukum tak tertulis
3. Hukum menurut tempat berlakunya a. Hukum nasional b. Hukum internasional c. Hukum asing d. Hukum gereja 4.
Hukum menurut berlakunya a. Ius constitum (hukum positif) b. Ius constituendum(hukum berlaku pada waktu yang datang) c. Hukum asasi(hukum alam)
5. Hukum cara mempertahankannya, menurut fungsinya a. Hukum materiil (Hukum Perdata, Pidana, Hukum Tata Usaha) b. Hukum formil (aturan hukum yang mengatur cara aturan hukum materiil) 6. Hukum menurut sifat atau daya kerjanya atau sanksinya a. Hukum yang memaksa b. Hukum mengatur=hukum pelengkap=hukum penambah 7. Hukum menurut isinya a. Hukum publik(publik law) b. Hukum privat(private law)
E. Hukum Normatif-hukum Ideal-hukum Wajar
Hukum normatif adalah hukum yang nampak dalam peraturan perundangan serta juga hukum yang tidak tertulis dalam perundangan, tetapi ditaati oleh masyarakat
Hukum ideal adalah hukum yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia
Hukum wajar adalah hukum seperti yang terjadi dan nampak sehari-har i.
4
Menurut Prof. Dr. Sudargo Gautama, SH . Unsur-unsur negara hukum yakni : a. Terdapat pembatasan kekuatan terhadap perorangan b. Asas legalitas c. Pemisahan kekuasaan Negara hukum menurut F.J Stahl adalah “negara Kesejahteraan” Elemen negara hukum menurut F.J Stahl: a. Adanya elemen dan hak dasar manusia b. Adanya pembagian kekuasaan c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum d. Adanya peradilan administrasi negara
Menurut A.V Dicey yang menganut sistem Anglo Saxon, yaitu “ Rule of law”, konsep negara hukum mengandug 3 unsur, yaitu: a. Supermacy of law b. Equality before the law c. Human right
5
KEGIATAN BELAJAR 2 PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
A. Tata Hukum di Indonesia Tata hukum Indonesia berdasarkan kepada UUD 1945. Operasionalisasi dari konsep Negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitutsi Negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara yang menempati posisi sebagai hukum Negara tertinggi dalam tertib hukum (legal order) Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan hukum atau perundang-undangan yang bersumber berdasarkan pada UUD 1945. Legal order merupakan satu kesatuan sistem hukum yan tersusun secara tertib di Indonesia dituangkan dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud sumber hukum adalah sumber yang di jadikan bahan untuk penyusunan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradil dan beradab, Persatuan Indonesia,
dan
Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut. 1.
Undang-Undang Dasar 19452
2.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3.
Undang-Undang
4.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5.
Peraturan Pemerintah a. Keputusan Presiden b. Peraturan Daerah
B. Konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum
1. Norma
Norma agama : agar mencapai kehidupan yang beriman
Norma kesusilaan : agar manusia hidup berakhlah
Norma kesopanan : agar pergaulan hidup berlangung dengan menyenangkan
Norma adat : peraturan yang tumbuh disuatu masyarakat daln dilaksanakan sebagai suatu kewajiban. 6
Norma hukum : mencapai kedamaian dalma pergaulan hidup dan bersifat memaksa. Sumber hukum kita dapat digolongkan kedalam klasifikasi berikut : 1. Hukum undang-undang 2. Hukum Persetujuan 3. Hukum Traktat (perjanjian antar negara) 4. Hukum kebiasaan dan hukum adat 5. Hukum Yurisprudensi
2. Sanksi Merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat. Sanksi diberikan oleh tata hukum dengan maksud untuk menimbilkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dua jenis hukuman 1. Hukuman pokok a.
Hukuman mati
b. Hukuman penjara c.
Hukuman kurungan
d. Hukuman denda
2. hukuman-hukuman tambahan a. Pencabutan dari hak-hak tertentu b. Pensitaan dari benda-benda tertentu c. Pengumuman dari putusan hakim 3. Delik (tindak pidana) Yaitu suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilanggar undang-undang, seperti dalam hal pencurian, penipuan, a. Delik Formal b. Delik Mterial c. Delik Omisi d. Delik Kesengajaan e. Delik Kelalaian f. Delik Biasa g. Delik Hukum
7
h. Delik Umum i.
Delik Khusus
4. Kewajiban dan hak hukum 5. Tanggung jawab
C. Lembaga Penegak Hukum
Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya maka dibentuk lembaga penegakan hukum , antara lain kepolisian, yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik; kejaksaan yang berfungsi utama sebagai lembaga penuntut; kehakiman, yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan, dan lembaga penasihat atau bantuan hukum.
1.
Kepolisian Kepolisian negara adalah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang: 1)
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2)
Mencari keterangan dan barang bukti
3)
Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4)
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:
1)
Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2)
Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3)
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4)
Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik Selain penyelidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik. Menurut pasal 6 UU No. 8/
1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu: 1)
Pejabat polisi negara Republik Indonesia
2)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang. 8
2.
Kejaksaan Setelah
kepolisian
melakukan
penyidikan
terhadap
tindak
pelanggaran
hukum,maka kepolisian memberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan.Lembaga kejaksaan pada hakikatnya merupakan lembaga formal yang bertugas sebagai penuntut umum, yaitu pihak yang melakukan penuntutan terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan tertib hukum yang berlaku. Pekerjaan lembaga kejaksaan merupakan tindak lanjut dari lembaga kepolisian yang menangkap dan men yidi k pel aku- pela ku pela ngga ran untu k dit untut di pengadilan berupa bentuk pelanggarannya yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Berdasarkan pasal 3 UU No. 5 Tahun 1991 tentang “Kejaksaan Republik Indonesia” pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh: a.
Kejaksaan negeri yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau di kotamadya atau di kota administratif dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten atau kotamadya atau kota administratif.
b.
Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
c.
Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara RI dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
3.
Kehakiman Kehakiman merupak suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu: a.
Peradilan umum
b.
Peradilan agama
c.
Peradilan Militer
d.
Peradilan Tata Usaha Negara 9
KEGIATAN BELAJAR 3 KASUS-KASUS YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM
1. Kasus Pencurian Uang melalui ATM , Pasal yang mengatur tentang pencurian uang adalah pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, denda pidana penjara atau denda 2.
kasus perampokan yang disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan serta pembakaran rumah korban yang bernama nyonya sylvia, tujuan dari pada pelaku dalam pembakaran rumah korban adalah untuk menghilangkan jejak, terhadap pelaku dalam kejahatan di rumah Nyonya Sylvia tersebut dijatuhi ancaman pidana perampokan disertai penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Pelaku dapat dikenai ancaman pidana atas dasar ketentuan pasal 339, 354, 368 Jo.365 KUHP
10
BAB III PENUTUP
Kesimpulan
Menurut Kelsen (1995), hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa. Secara formal dapat difenisikan sebagai sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfu ngsinya
norma-
norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubunganhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tata hukum Indonesia berdasarkan kepada UUD 1945. Operasionalisasi dari konsep Negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitutsi Negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara yang menempati posisi sebagai hukum Negara tertinggi dalam tertib hukum (legal order) Indonesia. Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut. 1.
Undang-Undang Dasar 19452
2.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3.
Undang-Undang
4.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5.
Peraturan Pemerintah
6.
Keputusan Presiden
7.
Peraturan Daerah
Adapun penggolongan hukum didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut : 1.
Hukum menurut wujud dan bentuk
2.
Hukum menurut wilayah berlakunya
3.
Hukum menurut waktu
4.
Hukum menurut isi
5.
Hukum menurut fungsi
6.
Hukum menurut sifat
11
Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya maka dibentuk lembaga penegakan hukum , antara lain kepolisian, yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik; kejaksaan yang berfungsi utama sebagai lembaga penuntut; kehakiman, yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan, dan lembaga penasihat atau bantuan hukum.
12
DAFTAR PUSTAKA
Udin S. Winata Putra, dkk (2017). Pembelajaran PKn di SD. Jakarta : Universitas Terbuka
13
