Makalah pendidikan KEWARGANEGARAAN Naturalisasi
“
”
i
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini yang berjudul “ Naturalisasi” tepat pada waktunya. Naturalisasi adalah sebuah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi Warga Negara suatu negara. Sesuai yang dijelaskan pada UUD 1945 dan memiliki beberepa persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam makalah ini, penulis membahas bagaimana prosedur dan syarat naturalisasi di Indonesia. Tentu saja makalah ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi sebagaimana setiap usaha rintisan, makalah ini diharapakan akan merangsang karya-karya lain yang lebih sempurna. Kritik dan saran dari pembaca selalu penulis nantikan demi perbaikan makalah berikutnya.
Jakarta, 22 Mei 2016
Penulis
ii
DAFTAR ISI Halaman Sampul
i
Kata Pengantar
ii
Daftar isi
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
1
B. Rumusan Masalah
2
C. Metode Penelitian
2
D. Tujuan Penulisan
2
E. Manfaat Penulisan
2
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Naturalisasi
3
B. Dasar Naturalisasi
3
C. Syarat dan Prosedur Naturalisasi
4
D. Dampak Baik dan Buruk Naturalisasi
9
E. Contoh Kasus Naturalisasi
10
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
12
B. Saran
12
Daftar Pustaka
13
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan adalah dengan cara Naturalisasi. Naturalisasi adalah perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal menjadikan warga negara; pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi secara mendasar, Naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Untuk menjaga ketertiban dan keteraturan, Negara memiliki hak juga untuk membuat regulasi agar kemudahan perpindahan orang atau warga negara asing tidak mengganggu stabilitas negara. Hukum dalam hal ini adalah “…merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat”, sebagaimana
dikemukakan
oleh
Mochtar
Kusumaatmadja.
Terkait
dengan
perpindahan kewarganegaraan, setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan tujuan negara yang bersangkutan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari perpindahan warga negara yang pada puncak-nya justru akan mengganggu stabilitas negara baik di bidang politik, ekonomi, social maupun pertahanan dan keamanan nasional. Naskah asli UUD 1945, masalah kewarganegaraan diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undangundang.”Selanjutnya ayat (2) menyatakan“syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.” Ketentuan ini memberik an penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warganegara, sedangkan bagi orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan undang-undang. Jadi, Konstitusi Negara RI memberi peluang seseorang berwarga Negara asing untuk berpindah menjadi Warga Negara Indonesia dengan melalui proses. Hukum naturalisasi di setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006. Sehingga tidak semua warga negara dapat melakukan perpindahan status kewarganegaraan sebelum mereka mengajukan permohonan yang resmi dalam suatu negara tersebut. 1
Dengan adanya permasalahan- permasalahan dan beberapa persyaratan dalam naturalisasi ini, pemakalah akan mencoba membahas lebih detail beberapa hal yang terkait dengan naturalisasi serta beberapa undang-undang yang mengaturnya. B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan beberapa masalah yaitu : 1.
Pengertian Naturalisasi
2.
Dasar Naturalisasi
3.
Syarat dan Prosedur Naturalisasi
4.
Dampak baik dan buruk Naturalisasi
C. Metode Penelitian
Dalam penyusunan makalah ini, saya menggunakan metode perangkuman yaitu
dengan
mengkaji
buku
maupun
artikel-artikel
mengenai
Pendidikan
kewarganegaraan sebagai acuan yang sesuai dengan pembahasan dan browsing data di internet atau searching di google . D. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulisan dalam makalah ini yaitu: 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. 2. Untuk mengetahui pengertian naturalisasi 3. Untuk mengetahui dasar naturalisasi 4. Untuk mengetahui syarat dan Prosedur naturalisasi 5. Untuk mengetahui dampak baik dan buruk naturalisasi E. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat penulisan dalam makalah ini yaitu : 1. Manfaat teoretis Dapat menambah khasana keilmuan tentang kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia 2. Manfaat praktis a. Memberikan pengetahuan pada masyarakat (pembaca) terhadap kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia b. Dapat dijadikan referensi dalam pembuatan makalah selanjutnya dengan judul yang serupa.
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Naturalisasi
Naturalisasi Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Naturalisasi adalah pemerolehan kewarganegaraan
bagi
penduduk
asing,
hal
menjadikan
warga
negara,
pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang di tetapkan dalam peraturan perundang undangan. B. Dasar Naturalisasi
Pewadahan dalam hukum naskah asli UUD 1945, masalah kewarganegaraan diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang.” Selanjutnya ayat (2) menyatakan: “syarat -syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang”. Ketentuan semacam ini memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warga negara, sedangkan bagi orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan undang-undang. Dalam sejarah perjalanannya, Pasal 26 UUD 1945 telah menimbulkan dua persoalan sosilogis di bidang hukum kewarganegaraan yaitu: (a) pemahaman “orang orang bangsa Indonesia asli”, yang dalam dataran hukum sulit untuk dilacak atau dibuktikan, karena yang disebut “bangsa asli” sering hanya dikaitkan dengan aspek fisiologis manusia seperti warna kulit dan bentuk wajah; dan (b) konsep tersebut mengindikasikan adanya 2 (dua) kelompok warganegara, yaitu warga negara kelompok pribumi dan non pribumi yang pada akhirnya berakibat pula pada pembedaan perlakuaan pada warga negara (Samuel Nitisapoetra, 2002: 40). Kedua persoalan tersebut dalam tingkat pelaksanaan lebih melanjut melalui peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya telah menimbulkan penegakan hukum kewarganegaraan yang diskriminatif. Bagi golongan pertama (pribumi) secara otomatis sudah menjadi warga negara Indonesia tanpa melalui upaya hukum apapun. Sementara bagi golongan kedua (nonpribumi) untuk disebut sebagai 3
warga negara Indonesia harus melakukan upaya-upaya hukum yang tertentu yang memakan waktu, biaya, dan tenaga yang relatif besar sebagai akibat birokrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, Pasal 26 UUD 1945 tersebut harus diamandemen. Menurut Samuel Nitisapotera amandemen itu merupakan salah satu langkah untuk meluruskan makna dalam pikiran yang tertuang pada Pasal 26 UUD 1945 tentang kata “orang Indonesia asli”. Pelurusan saat ini menjadi penting karena penafsiran pasal ini telah bergeser ke arah diskriminasi rasial dengan menempatkan yang disebut “orang orang bangsa lain” sebagai bangsa asing yang layak ditempatkan di kelas dua. Amandemen ini lebih diarahkan untuk menyempurnakan bahasa yang dipakai dalam penulisan pemikiran tentang warga negara. Kalau dalam UUD 1945 memakai kata “orang Indonesia asli”,maka diusulkan dalam amandemen untuk dipakai kalimat dengan perspektif hukum, yaitu Original Born Citizen, keaslian berdasarkan tempat kelahiran (Samuel Nitisapoetra, 2000: 41). C. Syarat dan Prosedur Naturalisasi
Syarat Naturalisasi Dalam praktik, Naturalisasi dapat terjadi karena dua hal, yakni Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Istimewa. I. Naturalisasi Biasa Yaitu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan. Permohonan pewarganegaraan itu dilakukan sebagai berikut : a. Permohonan diajukan
secara tertulis dan bermaterai kepada Menteri
Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI di tempat tinggal pemohon. b. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia, serta bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti yakni :
Sudah berumur 21 tahun;
Lahir dalam wilayah RI atau bertempat tinggal yang paling akhir sedikitdikitnya 5 tahun berturut-turut atau selama 10 tahun tidak berturut-turut di wilayah RI;
Apabila ia seorang laki-laki yang sudah kawin, ia perlu mendapat persetujuan dari istrinya;
4
Dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia;
Dalam keadaan sehat rohaniah dan jasmaniah;
Bersedia membayar kepada Kas Negeri uang sejumlah antara Rp.500,sampai Rp.10.00,- bergantung pada penghasilan setiap bulan;
Mempunyai mata pencaharian tetap
Tidak
mempunyai
kewarganegaraan
lain
apabila
ia
memperoleh
kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI Naturalisasi
Umun :
Menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Usia 18 tahun / sudah kawin b. Telah berdomisili 5 tahun berturut-turut c. Sehat jasmani & rohani d. tidak pernah dijatuhi pidana e. Mempunyai pekerjaan tetap f. Membayar uang Naturalisasi g. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan UUD 1945. h. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. i.
Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
II. Naturalisasi Istimewa adalah pewarganegaraan yang dapat diberikan kepada mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada Negara RI dengan pernyataan sendiri (pemohon) untuk menjadi warga Negara RI atau dapat diminta menjadi warga Negara RI. Pewarganegaraan Istimewa dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia (diwakili oleh presiden) dengan persetujuan DPR dengan alas an dan kepentingan Negara atau jika yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Kepada mereka itu dibebaskan syarat-syarat sebagaimana terjadi pada pewarganegaraan biasa. Akan tetapi, ia tetap diharuskan mengucapkan sumpah dan janji setia kepada Negara RI.
5
Prosedur Administrasi Naturalisasi
Orang Asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: a. nama lengkap; b. tempat dan tanggal lahir; c. jenis kelamin; d. status perkawinan; e. alamat tempat tinggal; f. pekerjaan; dan g. kewarganegaraan asal. Permohonan tersebut harus dilampiri dengan: a. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat; b. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan Akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat; c. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat; e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sa kit; f. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia; g. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; h. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon; i.
Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
j.
Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
k. Bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan, l.
Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) senti meter sebanyak 6 (enam) lembar. 6
Permohonan beserta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya. Dalam hal persyaratan administratif permohonan diterima secara lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Dalam hal permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Instansi terkait dimaksud memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu 14 hari, instansi terkait dianggap tidak berkeberatan. Presiden mengabulkan atau menolak dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri.
Permohonan Naturalisasi yang Dikabulkan
Dalam hal permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan.
Petikan keputusan disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.
7
Pengucapan Sumpah atau Janji
Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon.
Dalam hal pemohon memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan, pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
Dalam hal pemohon tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan di hadapan Pejabat dalam batas waktu tiga bulan sejak pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon.
Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dibuat berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap: a. Rangkap pertama untuk pemohon; b. Rangkap kedua disampaikan kepada Menteri; c. Rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan d. Rangkap keempat disimpan oleh Pejabat.
Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas ) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
Dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan, Keputusan Presiden batal demi hukum. Pejabat melaporkan Keputusan Presiden yang batal demi hukum kepada Menteri dengan melampirkan petikan Keputusan Presiden yang bersangkutan.
Apabila pemohon dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian Pejabat menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia pemohon. Pejabat lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 8
Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
Dalam hal anak-anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon, dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak-anak pemohon wajib dikembalikan kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
Permohonan Naturalisasi Ditolak
Dalam hal permohonan ditolak, Presiden memberitahukan kepada Menteri. Penolakan disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.
Pengumuman
Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.
D. Dampak baik dan buruk Naturalisasi
1. Dampak B aik a.
Khususnya dalam bidang olahraga, para pemain naturalisasi bisa berbagi pengalaman yang mereka dapatkan dari club mereka di negara asing
b. Bisa menjadi acuan untuk warga negara dalam negeri contohnya dalam hal kedisiplinan, semangat, dan kerja keras. Namun
bangsa
kita
ini
terkesan
prakmatis,
maunya
cepat-cepat
menyelesaikan masalah tanpa memandang dampak dari tindakan yang di lakukan terhadap moral dan kelanjutan dari masalah tersebut.
9
2. Dampak Buruk a. Khususnya dalam bidang olahraga, Semakin maraknya naturalisasi, diyakini akan mematikan para pemain lokal. Hal ini terjadi karena memang pada dasarnya pemain lokal kita ini kemampuannya memang segitu adanya. Hal ini membuat para pemain asing dengan mudah menggusur mereka. b. Menurunnya sifat patriotisme yang harusnya dimiliki oleh setiap atlet demi mengharumkan nama bangsa. c. Rasa percaya diri yang dimana sangat jelas sekali bahwa negara kita belum yakin sepenuhnya seperti negara Korea yang percaya kepada kekuatan sendiri. d. Dengan campuran pemain yang sudah dan akan dinaturalisasi, akan dapat membuat suatu tim nasional ala pemain asing.
E. Contoh Kasus Naturalisasi
1. Ebrahim Lopez (Atlet Basket) Pemain basket kelahiran Alabang Muntinl, 31 Januari 1988 ini adalah pemuda berdarah campuran Philippine (Filipina) dan Indonesia. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Ayah dari Ebrahim merupakan Warga Negara asli Indonesia yang berasal dari Bali, sedangkan Ibunya adalah keturunan asli Philippine. Ebrahim sudah memiliki ketertarikan terhadap basket sejak ia kecil, karena sering menyaksikan pertandingan basket di tv yang pada dasarnya basket adalah olahraga nomor satu di negara asalnya (Philippine). Berawal dari situlah Ebrahim terinspirasi dan memiliki mimpi untuk menjadi pemain basket profesional. Ebrahim yang hobi menonton film horor dan hang out di sela-s ela waktu luang ini memulai debutnya di liga basket profesional sejak berumur 18 tahun, ketika itu bermain untuk tim UE Red Warriors, kemudian bermain untuk tim Cobra Energy Drink yang berlaga di PBA DLEAGUE, dan tim Boracay Rhum Waves yang merupakan tim terakhir dimana ia bermain sebelum akhirnya memutuskan untuk berkarir di Indonesia untuk tim Aspac Jakarta. Ebrahim Lopez yang sebelumnya berkewarganegaraan Philippine yang sejak lahir tinggal di Philippine melewati proses yang cukup panjang sebelum akhirnya dapat berkarir sebagai Pemain Basket di Indonesia, salah satunya dengan ia harus berpindah kewarganegaraan 10
menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Dengan demikian, Ebrahim merupakan Pemain Basket Naturalisasi Pertama di Indonesia. 2. Rianti Cartwright Artis berdarah campuran JawaInggris ini melakukan proses naturalisasi biasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pasalnya, Rianti betah berkarir di Indonesia serta ia ingin mengikuti kewarganegaraan ibunya yakni warga Negara Indonesia.
11
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Bahwa Proses Naturalisasi adalah sebuah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi Warga Negara suatu negara. Sesuai yang dijelaskan pada UUD 1945 dan memiliki beberepa persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warga negara, sedangkan bagi orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan undang-undang agar tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan bebas dari berbagai macam kecurangan serta memiliki jiwa persatuan dan semangat yang tinggi.
B. Saran
Pemerintah diharapkan lebih bisa mengkaji ulang, sebelum memutuskan untuk mengaugerahkan naturalisasi kepada seorang warga negara asing. Meskipun rekomendasi itu ada, tetapi pemerntah seharusnya tidak serta merta mengucurkan kata ‘ya’. Tidak semua rekomendasi yang bahkan berasal dari lembaga tinggi negara bisa dipertanggung jawabkan keuntungannya dan kontribusinya nanti kepada ne gara.
12
DAFTAR PUSTAKA
Hakim, S.A dkk. 2012. Pendidikan Kewarganegraan dalam Konteks Indonesia. Malang: UM Press.
Harian
haluan.
2012.
Orang
Asing
Dilarang
Memiliki,
( http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id =17960:orang-asing-dilarang-memiliki&catid=6:riau-a-kepri&Itemid=73), diakses 22 Mei 2016
http://kewarganegaraan-rosi.blogspot.com/2009/01/warga-negara-dan pewarganegaraan.html, diakses 22 Mei 2016
Hridito, Ivo, dkk. 2010. “Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”. Surabaya: Unesa University Press.
Kaelani dan Achmad Zubaidi. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Penerbit Paradigma: Yogyakarta 2007.
13
PERTANYAAN
1. Apakah Indonesia harus melakukan Naturalisasi? (Rita Kamaruddin) Melihat kondisi dan situasi,, (kontribusi) 2. Kapan pertama kali Naturalisasi di Indonesia? Kenapa harus terjadi naturalisasi? Siapa yang pertama kali di naturalisasi (Masyumi Darwis). Uu no 62 tahun 1958 Uu no 13 tahun 1980 Uu no 57 tahun 1995 Uu No 12 tahun 2006 3. Status-status Kewarganegaraan Negatif
= tidak boleh ikut campur kepada warga negaranya. (warga asing dibolehkan tinggal, asset Negara/ urusan negara di informasikan
ke Negara Australia) Positif
= warga Negara dapat menuntu haknya kepada Negara atas perlindungan jiwa,
raga, dan harta Aktif
= memberikan hak kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam
pemerintahan. Pasi
= memiliki kewajiban untuk mentaati dan tunduk kepaa perintah Negara.
4. - Hukum Naturalisasi dan penghargaan terhadap WNI sendiri? 5. Bagaimana cara mengatasi dampak negative dari naturalisasi tersebut? Langkah pemerintah. (masyita sara talaohu) 6. Keuntungan kerugian naturalisasi (edy Koesdharyanto as.) 7. Apa bedanya Naturalisasi Biasa dan Istimewa? (Paulus Nali) 8. Prosedur SBKRI
Orde Baru untuk mengajukan naturalisasi susah/lambat
Indonesia anti komunis. Bulutangkis Liem Swiking -
Indonesia tidak pernah mengizinkan cina masuk ke Indonesia
-
Ketika cina masuk ke Indonesia mendahului / menguasai perekonomian Indonesia
-
Cina tidak boleh jadi pemimpin
-
Pada orde baru terjadi diskriminasi terhadap Negara cina.
14
Dulu ada namanya hak biasa dan hak pembelaan. (perang) Hak istimewa( lebih luas )
15
