BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Latar Belaka Belakang ng
Semu Semuaa nega negara ra meng mengak akui ui bahw bahwaa Demo Demokr krasi asi sebag sebagai ai alat alat ukur ukur dari dari keab keabsa saha han n
poli politi tik. k.
Kehe Kehend ndak ak
raky rakyat at
adal adalah ah
dasa dasarr
utam utamaa
kewe kewena nang ngan an
pemerintahan menjadi basis tegaknya system politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai negara demokr demokrasi. asi. Ini menun menunjuk jukkan kan bahwa bahwa demokr demokrasi asi itu pentin penting g dalam dalam kehidu kehidupan pan bernegara dan pemerintahan. Dalam realitanya perkembangan sistim ketatanegaraan mulai berkembang dari teori-teori para filsuf kuno yang banyak di adopsi oleh bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Setiap Negara menganut system ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu sistem pemerintahan klasik yang sudah ada sejak dulu kala. Sejak aman !unani kuno yang kemudian dikembangkan oleh para penganut aliran-aliran yang sependapat dengan pembuat sistem pemerintahan tersebut. Demokrasi Demokrasi sebagai dasar hidup hidup bernegara bernegara pada umumnya umumnya memberikan memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara demo demokra krasi si adala adalah h bent bentuk uk atau atau meka mekani nism smee sistem pemeri pemerintahan ntahan suatu negara sebagai sebagai upaya upaya mewuju mewujudka dkan n kedaul kedaulatan atan rakyat rakyat "kekua "kekuasaan saan warg wargaa negara negara## atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah oleh pemerintah negara negara tersebut.
1.2 Rumusan Rumusan permas permasalah alahan an
$pa yang dimaksud dengan demokrasi % $pa saja prinsip dan indikator demokrasi %
~&~
'agaimana perjalanan demokrasi di Indonesia %
1.3 Tujuan
(ntuk mengetahui yang dimaksud dengan demokrasi (ntuk mengetahui apa saja prinsip dan indikator demokrasi (ntuk mengetahui perjalanan demokrasi di Indonesia
BAB II PEBAHA!AN A. PEN"ERTIAN DE#$RA!I
Kata ini berasal dari bahasa yunani )*+/01/ "dēmokratía# 2kekuasaan rakyat2, yang terbentuk dari ) ῆ+3 " dêmos# 2rakyat2 dan 403 "kratos# 2kekuatan2 atau 2kekuasaan2 pada abad ke-5 S6 untuk menyebut sistem politik negara-kota yunani, salah satunya $thena7 kata ini merupakan antonim dari ἀ890/01/ "aristocratie# 2kekuasaan elit2. Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik $thena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Kata demokrasi "democracy# sendiri sudah ada sejak abad ke&: dan berasal dari bahasa perancis pertengahan dan latin pertengahan lama. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. $papun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi !unani ini. sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl pooper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan Kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan re;olusi. $da beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya.
~<~
Dem%kras& adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya
memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengiinkan warga negara berpartisipasi=baik secara langsung atau melalui perwakilan=dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. 1.1 Perkem'angan Dem%kras& (& In(%nes&a
Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. >al tersebut dapat dibuktikan dengan dibebaskan menyelenggarakan kebebasan pers,
kebebasan
masyarakat
dalam
berkeyakinan,
berbicara,
berkumpul,
mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. ?api bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna. 6asih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Seperti meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya kemacetan di jalan, semakin parahnya banjir, dan masalah korupsi. Dalam kehidupan berpolitik di setiap negara yang kerap selalu menikmati kebebasan berpolitik namun tidak semua kebebasan berpolitik berjalan sesuai dengan yang di inginkan, karena pada hakikatnya semua sistem politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masingmasing. Demokrasi adalah sebuah proses yang terus menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. @ika suatu negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dengan sempurna, maka negara tersebut adalah negara yang sukses menjalankan sistem demokrasi. Sebaliknya, jika suatu negara itu gagal menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, maka negara itu tidak layak disebut sebagai negara demokrasi. Aleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga, memperbaiki, dan melengkapi kualitaskualitas demokrasi yang sudah ada. Demi tercapainya suatu kesejahteraan, tujuan dari
~B~
citacita demokrasi yang sesungguhnya akan mengangkat Indonesia kedalam suatu perubahan.
1.2 Lan(asan Dem%kras& Pan)as&la a. Sila keempat 2kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan2 Pem'ukaan UUD 1*+, -sebagai landasan hukum) $linea pertama yang berbunyi Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. $linea kedua yang berbunyi 6engantarkan rakyat Indonesia kepintu
a b
gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. $linea ketiga yang berbunyi $tas berkat rahmat $llah !ang 6aha Kuasa
c
dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan d a. b. c. d. e. f.
1.1
yang bebas. $linea keempat yang berbunyi 6elindungi segenap bangsa. Batang Tu'uh UUD 1*+, Casal & ayat < yaitu tentang Kedaulatan adalah ditangan rakyatE. Casal < yaitu tentang 6ajelis Cermusyawaratan Fakyat. Casal : yaitu tentang Cemilihan Cresiden dan Gakil Cresiden. Casal
Crinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Crinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh
negara
penganut
pemerintahan
demokratis. $dapun
demokrasi tersebut sebagai berikut
1 Negara Berdasarkan Konstitusi
~H~
prinsip-prinsip
Cengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Sebagai prinsip demokrasi, keberadaan konstitusi sangat penting sebab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi berfungsi untuk membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat. Dengan demikian, penguasa atau pemerintah tidak akan bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya dan rakyat tidak akan bertindak
anarki dalam menggunakan
hak dan pemenuhan
kewajibannya.
2
/am&nan Perl&n(ungan Hak Asas& anus&a
>ak asasi manusia ">$6# adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah ?uhan !ang 6aha Lsa. >ak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang. Cerlindungan terhadap >$6 merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap >$6 pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis.
3 Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat Salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan setiap orang untuk berserikat atau membentuk organisasi. Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang ia dirikan. 6elalui organisasi tersebut setiap orang dapat memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya. Sejarah demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Caham demokrasi tidak membatasi seseorang untuk berpendapat, tetapi mengatur penyampaian pendapat dengan cara bijak.
~5~
+
Pergant&an $ekuasaan !e)ara Berkala
Magasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi dicetuskan oleh ord $cton "seorang ahli sejarah Inggris#. ord $cton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan. Cendapatnya yang cukup terkenal adalah ower tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutelyE. 6anusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan, tetapi manusia yang memiliki kekuasaan
tidak
Cergantian
terbatas
kekuasaan
pasti
secara
berkala
akan
menyalahgunakannya.
bertujuan
untuk
membatasi
kekuasaan atau kewenangan penguasa. Cergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Cergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil.
,
A(an0a Pera(&lan Be'as (an T&(ak em&hak
Ceradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk tangan penguasa. Cengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Cara hakim memiliki kesempatan dan kebebasan untuk menemukan kebenaran dan memberlakukan hukum tanpa pandang bulu. $pabila peradilan tidak lagi bebas untuk menegakkan hukum dapat dipastikan hukum tidak akan tegak akibat inter;ensi atau campur tangan pihak di luar hukum oleh karena itu, peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain menjadi salah satu prinsip demokrasi. Ceradilan tidak memihak artinya peradilan yang tidak condong kepada salah satu pihak yang bersengketa di muka persidangan. Cosisi netral sangat dibutuhkan untuk melihat masalah secara jernih dan tepat Kejernihan pemahaman tersebut akan membantu hakim menemukan kebenaran yang sebenar benarnya Selanjutnya, hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang ada dan menerapkan hukum dengan adil bagi pihak beperkara.
~:~
Penegakan Hukum (an Persamaan $e(u(ukan !et&ap arga Negara (& Depan Hukum
>ukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Aleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas. Cersamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Saat hukum memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara.
/am&nan $e'e'asan Pers
Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip prinsip demokrasi. Cers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, pers juga menjadi sarana sosialisasi program-program yang dibuat pemerintah. 6elalui pers diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah masyarakat.
1.2 In(&katat%r (em%kras&
$dapula Indikator-indiktor yang dirumuskan oleh $ffan Maffar dalam bukunya yang berjudul politik Indonesia7 Transisi Menuju Demokrasi (2004!"#$ berikut ini a. %kunbilitas& Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
~~
b. 'otasi kekuasaan& Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. @adi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. c. 'ekuitmen politik yan terbuka& (ntuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekuitmen politik yang terbuka. $rtinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. d. )emili*an umum& Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Cemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekuitmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan hakny tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. e. )emenu*an *ak"hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat serta hak untuk menikmati pers yang bebas.
4. !E/ARAH DE#$RA!I DI IND#NE!IA 1.1 Perkem'angan Dem%kras&
Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal & $gustus &OH5, para Cendiri Negara Indonesia "the Pounding Pathers# melalui ((D &OH5 "yang disahkan pada tanggal &J $gustus &OH5# telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Fepublik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan "kekuasaan tertinggi# berada ditangan Fakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh 6ajelis Cermusyawaratan Fakyat
~J~
"6CF#. Dengan demikian berarti juga NKFI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Cerwakilan "Fepresentati;e Democracy#. Cenetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh Cara Cendiri Negara Indonesia yang duduk di 'C(CKI tersebut, kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa
sebagian
terbesarnya
pernah
mengecap
pendidikan
'arat,
baik
mengikutinya secara langsung di negara ‐negara Lropa 'arat "khususnya 'elanda#, maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial 'elanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara ‐negara Lropa 'arat dan $merika Serikat. ?ambahan lagi suasana pada saat itu "$gustus &OH5# negara‐negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Cerang Dunia ‐II. Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya.
1.2 Pelaksanaan (em%kras& (& In(%nes&a
Cenerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratanQperwakilan yang dijiwai oleh sila &. <. B. H.
ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan beradap persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat
permusyawaratan perwakilan 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
~O~
kebijaksanaan
dalam
a. Pelaksanaan Dem%kras& (& In(%nes&a pa(a per&%(e 1*+,1*+* Cada masa pemerintahan re;olusi kemerdekaan ini "&OH5-&OHO#,
pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung re;olusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. >al ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. '. Pelaksanaan Dem%kras& (& In(%nes&a pa(a per&%(e 1*+*1*,* Ceriode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam
rentang waktu antara tahun &OHO sampai &O5O. Cada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. )ertama, pergantian ((D &OH5 dengan Konstitsi FIS pada rentang waktu < Desember &OHO sampai dengan & $gustus &O5R. Dalam rentang waktu itu, rentang waktu negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat, system pemerintahan juga berubah dari presendil menjadi uasi parlementer. +edua, pergantian Konstitusi FIS dengan (ndang-undang Dasar Sementara &O5R pada rentang waktu & $gustus &O5R sampai dengan 5 juli &O5O. Ceriode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi nagara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode &OHO sampai dengan &O5O, negara kita menganut demokrasi parlementer. ). Pelaksanaan Dem%kras& (& In(%nes&a pa(a per&%(e 1*,*1*, Kinerja dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke
dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara di lingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi itu juga situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Cresiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Aleh karena itu untuk mengelurkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Cresiden Soekarno mengeluarkan suatu
~ &R ~
dektrit pada 5 juli &O5O yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekrit )residen juli -## . Dalam dektrit tersebut, presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada (ndang-(ndang Dasar &OH5. Dektrit tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer, yang kemudian membawa dampak yang sengat besar dalam kehidupan politik nasional. Lra baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki suatu konsep demokrasi yang oleh presiden Soekarno disebut sebagai Demokrasi Terpimpin& 6aksud konsep terpimpin ini, dalam pandangan presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. (. Pelaksanaan Dem%kras& (& In(%nes&a pa(a per&%(e 1*,1**5 Lra baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang
singkat yaitu antara &O::-&O:J, ketika @endral Soeharto dipilih menjadi Cresiden Fepulik Indonesia. Lra yang kemudian dikenal sebagai orde baru dengan konsep Demokrasi )ancasila& Tisi utama pemerintahan Arde 'aru ini adalah untuk melaksanakan Cancasila dan ((D &OH5 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan ;isi tersebut, Arde 'aru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin dibawah presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. e. Pelaksanaan Dem%kras& (& In(%nes&a pa(a per&%(e 1**5 !ekarang Cenyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan orde
baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis 6ultidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, dimana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. ?idak hanya itu, kerusuhan-kerusahan terjadi hampir di semua belahan bumi nusantara ini. $kibatnya bisa ditebak, pemerintah orde baru dibawah pimpinan Cresiden Soeharto "6eskipun kembali terpilih dalam sidang (mum 6CF bulan 6aret tahun &OOJ# terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dari dalam negeri.
~ && ~
$khirnya pada hari kamis tanggal <& mei &OOJ, presiden Soeharto bertempat di Istana 6erdeka @akarta menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal J ((D &OH5, presiden Soeharto segera mengatur agar wakil presiden >abibie disumpah sebagai penggantinya dihadapan 6ahkamah $gung. Dalam masa pemerintahan Cresiden >abibie inilah muncul beberapa pelaksanaan demokrasi di Indonesia. )ertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. +edua,diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun &OOO.
>abibie
dalam hal ini sebagai presiden Fepublik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Dua hal yang dilakukan Cresiden >abibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Cancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun &O5R-&O5O. Pertama, Cemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang
sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu, bahkan puncaknya pada tahun
sampai pada tingkat desa. Ketiga , pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka dimana setiap warga Negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskrimisi. Keempat , sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya. Kondisi demokrasi
Indonesia
saat ini
bisa
diibaratkan
~ &< ~
sedang menuju sebuah
kesempurnaan, akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. ?ugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan.
~ &B ~
BAB III PENUTUP
1.1 $es&mpulan
Secara etimologis, demokrasi merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa !unani, yaitu demos yang berarti rakyat dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan. @adi, demokrasi berarti kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedulatan rakyat mengandung pengetian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah Negara dibawah kendali rakyat. $dapun unsur penegak yang mendukung berdirinya sebuah demokrasi, yaitu Negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik, dan pers yang bebas dan bertanggung jawab. $spek ‐aspek pengukur sebagai parameter, yaitu Pertama , masalah pembentukan Negara. Kedua, dasar kekuasaan Negara.6asalah
ini menyangkut konsep legimitasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Dimana dalam perkembangannya, di Indonesia telah mengalami berbagai macam pergantian sistem demokrasi, yang pada akhirnya Indonesia Negara Indonesia saat ini menggunakan sistem demokrasi pancasila
1.2 !aran
Dewasa ini tidak sedikit para anggota parlemen yang melupakanE rakyatnya ketika mereka telah duduk enak di kursi empukE. 6ereka sibuk dengan urusan pribadi mereka masingmasing, mengutamakan kepentingan golongan, dan berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal mereka ketika kampanye. Penomena ini sudah tidak aneh lagi bagi bangsa Indonesia. Cara elite politik saat ini, sudah tidak lagi pada bingkai kesatuan, akan tetapi berada pada bingkai kekuasaan yang melingkarinya. Seperti misalnya, adanya sengketa hasil pemilu, black campaign ketika kampanye dan sebagainya, yang penting bisa mendapatkan kekuasaan. Semboyan 'hinneka ?unggal Ika pun telah luntur dalam dirinya. (ntuk itu, diharapkan agar kita ikut mengontrol jalannya pemerintahan agar menuju Indonesia yang lebih baik.
~ &H ~
DAFTAR PUSTAKA :
https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi https://rakyatdemokrasi.wordpress.com/2013/01/01/sejarah-dan perkembangan-demokrasi-di-indonesia/ http://evastickt.blogspot.com/2015/11/-prinsip-prinsip-demokrasi-dan.html https://5emmy.wordpress.com/2012/05/01/demokrasi/
~ &5 ~
