17 " Wawasan Nusantara- Persatuan dan Kesatuan
Kata Pengantar
Puji dan syukur penulis haturkan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan tugas makalah Kewarganegaraan tentang Wawasan Nusantara dengan topik persatuan dan kesatuan. Tugas ini merupakan salah satu pemenuhan nilai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan MPK terdaftar di kurikulum.
Pada saat ini penghayatan nilai kewarganegaraan masih kurang untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran akan nasionalisme menjadi melemah. Maka sesuai tujuan pendidikan tinggi pada mulanya, diadakanlah pendidikan kewarganegaraan. Materi wawasan nusantara yang menjadi objek kajian penulis juga dipelajari dengan baik agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan orang tua dan Bapak Syafiq Effendi selaku dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi dan makalah ini selesai pada waktunya.
Makalah ini disusun dengan tujuan agar memperluas pengetahuan para pembaca tentang wawasan nusantara terutama persatuan dan kesatuan serta implementasinya dalam kehidupan. Harapannya, makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca. Penulis sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari dari para pembaca.
Yogyakarta, 27 Maret 2016
Penyusun
Daftar Isi
Kata Pengantar 1
Daftar Isi 2
BAB I. PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang Masalah 3
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penulisan Makalah 4
1.4 Manfaat Penulisan Makalah 4
BAB II. PEMBAHASAN 5
2.1 Pengertian Wawasan Nasional, Wawasan Nusantara, dan Geopolitik 5
2.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Wawasan Nusantara 5
2.3 Pembentukan Wawasan Nusantara dan Unsur Pembentuknya 8
2.4 Penerapan Wawasan Nusantara 10
2.5 Indonesia Mencapai Tujuan Nasional 11
2.6 Pengertian Persatuan dan Kesatuan 11
2.7 Hubungan Wawasan Nusantara dengan Persatuan dan Kesatuan 11
2.8 Contoh Kasus di Indonesia dalam Kaitannya dengan Wawasan Nusantara terutama Persatuan/Kesatuan 12
BAB IV. PENUTUP 16
4.1 Kesimpulan. 16
4.2 Saran. 16
DAFTAR PUSTAKA 17
BAB I. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbhinneka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan dan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin dalam momentum Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian dilanjutkan dengan perjuangan kemerdakaan yang puncaknya terjadi pada saat merdeka.
Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksidan interelasi dengan lingkungan sekitarnya (regional atau internasional). Dalam hal ini bangsa Indonesia memerlukan prinsip – prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang – ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita – cita serta tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut wawasan nusantara.
Dewasa ini, semakin banyak kasus-kasus yang terjadi terutama kasus penyimpangan terhadap hukum dalam keseharian bernegara. Kasus ini merupakan suatu cerminan bagi warga negara terhadap implementasi wawasan nusantara. Selain itu kasus ini juga menjadi tolok ukur apakah suatu kesatuan dan persatuan bangsa sudah diperjuangkan dengan baik atau belum. Tercapainya tujuan nasional dengan melibatkan ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional negara juga dapat dilihat. Dari permasalahan ini penulis mengangkat topik persatuan dan kesatuan untuk mengkaji setiap permasalahan di Indonesia yang berhubungan dengan wawasan nusantara, memaparkan setiap teori yang ada dan mencari hubungan serta menganalisa antara teori dengan kenyataan yang terjadi.
1.2 Rumusan Masalah
Apa pengertian wawasan nasional, wawasan nusantara, dan geopolitik?
Faktor-faktor apa yang memengaruhi wawasan nusantara?
Bagaimana wawasan nusantara dibentuk dan unsur pembentuknya?
Bagaimana implementasi/penerapan dari wawasan nusantara?
Bagaimana indonesia mencapai tujuan nasional?
Apa pengertian persatuan dan kesatuan?
Apa hubungan wawasan nusantara dengan persatuan dan kesatuan?
Bagaimana contoh kasus di Indonesia dalam kaitannya dengan wawasan nusantara terutama persatuan/kesatuan?
1.3 Tujuan Penulisan Makalah
Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Memberikan penjelasan mengenai wawasan nusantara, hubungannya dengan persatuan dan kesatuan, dan penerapan dari wawasan nusantara, serta kaitannya dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan bernegara,
1.4 Manfaat Penulisan Makalah
Menambah pengetahuan pembaca baik mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai wawasan nusantara terutama persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
BAB II. PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Wawasan Nasional, Wawasan Nusantara, dan Geopolitik
Istilah wawasan berasal dari kata 'wawas' yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan inderawi. Akar kata ini membentuk kata 'mawas' yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Sedangkan 'wawasan' berarti cara pandang dan cara tinjau, atau cara melihat. Istilah nusantara berasal dari kata 'nusa' yang artinya pulau-pulau, dan 'antara' yang berarti diapit di antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di antara samudera Pasifik dan samudera Indonesia serta di antara benua Asia dan Australia.
Wawasan nasional diartikan sebagai cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sementara wawasan nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Wawasan nusantara kini menjadi bimbingan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupannya untuk mengisi kemerdekaan serta mencapai tujuan nasionalnya. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan.
Geopolitik semula diartikan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu bumi politik (Political Geography). Istilah ini lalu dikembangkan oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi Geographical Politic dan disingkat Geopolitik. Perbedaan Geopolitik dan Bumi Politik memusatkan pada titik perhatiannya apakah pada bidang geografi atau politik. Ilmu bumi politik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi.
2.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Wawasan Nusantara
Wilayah (geografi)
Wawasan nusantara mencakup faktor geografi terutama dari wilahyahnya sendiri yakni Indonesia. Indonesia sendiri diartikan sebagai "Indo" yang berarti India dan "nesos" yang berarti pulau. Indonesia berarti kepulauan India secara harafiah. Masyarakat Indonesia ini menyukai panggilan ini meskipun orang asing yang telah menemukannya. Istilah indonesia sendiri diciptakana oleh Ilmuwan J.R. Logan pada 1850 dalam Journal of the Indian Archipelago and East Asia.
Berdasarkan konvensi hukum laut internasional, Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki pembagian laut sebagai berikut:
Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
Laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal sementara garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik titik terluar dari dua pulau dengan batas-batas tertentu sesuai konvensi ini.
Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal
Zona Ekonomi Ekskulsif (ZEE) tidak boleh lebih dari 200 mil laut dan garis pangkal.
Landas Kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya.
Wilayah Indonesia terdiri atas 17.508 pulau dari berbagai ukuran dengan 6.044 pulau sudah bernama. Luas wilayah indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km2 yang terdiri dari daratan seluas 2.028.087 km2 dan perairan 3.166.163 km2.
Geopolitik dan Geostrategi
Telah dijelaskan diatas bahwa geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Menurut Rudolf Kjellen negara merupakan sistem politik yang mencakup geopolitik, ekonomi politik, kratopolitik, dan sosiopolitik. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia sendiri didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat, sebagaimana yang dikemukakan Kjellen dalam rangka mempertahankan negara dan mengembangkannya. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal.
Strategi adalah politik dalam pelaksanaan yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetepkan sesuai dengan keinginan politik. Karena strategi merupakan upaya pelaksanaan, maka strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari intuisi, perasaan, dan hasil pengalaman. Strategi pada hakikatnya adalah ilmu dimana prosedurnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Seni dan ilmu digunakan sekaligus untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan.
Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya
Wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie" tahun 1939 tentang batas wilayah laut territorial Indonsia. Pada masa tersebut wilayah negara Republi Indonesia bertumpu pada wilkayah daratan pulau-pulau yang saling terpisah oleh perairan atau selat di antara pulau-pulau itu. Wilayah laut territorial masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil di sekelilingnya. Pada 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut.
Perwujudan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat
Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan.
Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin kesalamatan dan keamanan NKRI
Asas kepulauan itu mengikuti ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Internasional pada 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan antara Inggris dan Norwegia. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan UU No 4/Prp/1960 tanggal 18 Februari 1960, tentang perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan cara perhitungannya. Laut territorial diukur sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling dihubungkan.
Deklarasi tentang landas kontinen negara RI merupakan konsepsi politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini diopandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan Wawasan Nusantara. Asas –asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas kontnen adalah sebagai berikut:
Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara RI
Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis bataas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan
Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga
Klaim tersebut tidak memengaruhi sifat serta status dari perairan diatas landas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya.
Pengumuman pemerintah negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan dibuat ZEE adalah:
Persediaan ikan yang semakin terbatas
Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia
ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional
Konvensi hukum laut internasional II di New York pada 1982 mengakui asas Negara Kepulauan serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. Pemerintah dan DPR negara RI kemudian menetapkan UU nNo 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU No 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986 Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasi UNCLOS.
2.3 Pembentukan Wawasan Nusantara dan Unsur Pembentuknya
Adapun unsur pembentuk wawasan nusantara yakni sebagai berikut
Wadah
Wujud Wilayah
Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan didalamnya. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara dua benua, yaitu banua Asia dan benua Australia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.
Tata Inti Organisasi
Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sistem pemerintahan, menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan bersadarkan UUD 1945.
Tata Kelengkapan Organisasi
Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara.
Isi Wawasan Nusantara
Isi menyangkut dua hal yang essensial, yaitu:
Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
Isi wawasan nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi :
Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan :
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.
Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh meliputi :
Satu kesatuan wilayah nusantara.
Satu kesatuan politik.
Satu kesatuan sosial-budaya.
Satu kesatuan ekonomi.
Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem yang terpadu.
Satu kesatuan kebijakan nasional.
Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah
Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata laku tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa indonesia, sedang tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan , perbuatan, dan perilaku dari bangsa idonesia.
Kedua segi tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangga dan tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional.
2.4 Penerapan Wawasan Nusantara
Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut :
Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila
Wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.
Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan, serta menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan,serta golongan berdasarkan status sosialnya.
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia.
Implementasi wawasan nusantara dalam bidang wilayah. Adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional. Sehingga terjaminlah integritas wilayah territorial Indonesia. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional terutama negara tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai.
2.5 Indonesia Mencapai Tujuan Nasional
Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional. Wawasan nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Upaya pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada wawasan nasional.
Dalam proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional selalu akan menghadapi berbagai kendala dan ancaman. Untuk mengatasi perlu dibangun suatu kondisi kehidupan nasional yang disebut ketahanan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan kondisi dinamik kehidupan nasional dalam wujud ketahanan nasional yang tangguh, sebaliknya ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional semakin baik.
Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara agar tujuan nasional negara tercapai.
2.6 Pengertian Persatuan dan Kesatuan
Persatuan dan kesatuan memiliki satu arti (sering ditulis persatuan/kesatuan) dan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan/kesatuan mengandung arti "bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi." Sedangkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.
2.7 Hubungan Wawasan Nusantara dengan Persatuan dan Kesatuan
Peranan Pancasila
Pancasila mempunyai sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia juga merupakan dasar bagi berdirinya Wawasan Nusantara. Sehingga persatuan kesatuan bangsa Indonesia mendasari berdirinya Wawasan Nusantara demi tercapainya tujuan nasional. Persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga sebagai bentuk implementasi dari wawasan nusantara yang berarti pengamalan pancasila yang benar. Contoh dari sikap ini adalah rasa bela negara yang ditumbuhkan dari masing-masing individu.
Peranan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bertujuan bagi terlaksananya tujuan nasional, sekaligus menjadi unsur-unsur pembentuk wawasan nusantara maupun menjadi faktor penentu wawasan nusantara. Contohnya saja dalam diberlakukannya batas teritorial laut di Indonesia. Peraturan perundang-undangan membuat faktor wilayah dari pembentuk wawasan nusantara. Selain itu, dengan adanya konsep kepulauan, lautan di Indonesia membuat pulau-pulau menjadi satu kesatuan dan bukan sebaliknya yaitu memisahkan pulau-pulau. Agar kesatuan dan persatuan dapat dibentuk, diberlakukanlah peraturan perundang-undangan.
Peranan Pemerintah
Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik dan pemerintahan akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan jika wujud dari pemerintah baik dan terpercaya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Sehingga pemerintah di sini merupakan wujud kedaulatan rakyat paling utama dimana mereka adalah sosok yang mampu mengemban negara menuju tujuan nasionalnya. Dalam hal ini termasuk juga kekuatan bagi negara (pemerintah) dalam menciptakan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga kesatuan negara republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan sebagai landasan konsepsional NKRI tertuang dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang baik akan mendukung pembangunan nasional sehingga tujuan negara tercapai.
Wawasan Nusantara sebagai Prinsip yang Mendasari Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Dengan Wawasan Nusantara, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia juga merasa berada dalam satu kesatuan, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.
2.8 Contoh Kasus di Indonesia dalam Kaitannya dengan Wawasan Nusantara terutama Persatuan/Kesatuan
Dua orang terduga teroris tewas dalam peristiwa penembakan di Poso
Tim gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam operasi Tinombala terlibat baku tembak dengan terduga teroris di Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (22/3/2016) pagi. Dua orang terduga teroris tewas dalam peristiwa tersebut. Jam 10.00 WITA tadi, terjadi kontak tembak dan dua orang tidak dikenal itu tewas di sana. Baku tembak terjadi di Sektor IV, dekat Napu.
Peran pemerintah terutama satuan pertahanan dan keamanan berupa TNI dan Polri sangat besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terutama untuk mewujudkan ketahanan nasional yang menjadi landasan konsepsional negara Republik Indonesia. Dalam kasus di atas TNI-Polri melakukan tugasnya dengan baik, untuk mengamankan negara dari Terorisme. Hal ini berarti sejalan dengan tujuan nasional yang utama yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kelemahan yang terjadi adalah jika sebenarnya orang yang ditembak bukan teroris dan proses pencarian terhambat. Ini karena ternyata Santoso diyakini berada di pedalaman hutan untuk bersembunyi. Tewasnya kedua orang bukan berarti mendekatkan tim untuk menangkap Santoso. Ini berarti jika para petugas pertahanan dan keamanan lalai atau lengah dalam menjalankan tugasnya, keadaan menjadi kacau dan kesatuan negara pun rawan patah. Dari sini juga dapat terlihat bahwa teroris yang hadir adalah salah satu perwujudan dari penolakan akan kesatuan dan persatuan karena merupakan suatu pemberontakan yang memecah belah NKRI.
Evaluasi Kinerja Densus 88 Diusulkan Dibahas dalam Revisi UU Terorisme
Hasil investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan beberapa indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri saat melakukan penindakan. Kontras mengusulkan agar evaluasi kinerja Densus 88 dibahas dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik Kontras Putri Kanesia dalam konferensi pers di Sekretariat Kontras, Jakarta, Sabtu (26/3/2016) mengatakan bahwa pihak kontras mendesak agar pemerintah dan DPR yang membahas RUU Terorisme, juga membahas soal evaluasi kinerja Densus 88.
Undang-undang sebagai alat tata hukum negara hendaknya diatur dengan baik. Maka perihal revisi UU Terorisme yang mengevaluasi kinerja Densus 88 agar sesuai prosedur hukum yang berlaku seharusnya mendapat sambutan baik. Pada masalah ini densus 88 bertindak sebagai alat pemerintahan untuk mengamankan negara dari terorisme. Pengawasan terhadap alat pertahanan negara yang kurang serta undang-undang yang tidak mengatur kinerja mereka justru berdampak akan retaknya persatuan di negara Indonesia sehingga apa yang diperjuangkan menuju tujuan nasional tidak tercapai. Setiap manusia dalam hal ini warga sipil sudah sepantasnya mendapat perlindungan HAM, bukan mendapat ancaman yang menyebabkan ketakutan berkepanjangan. Pihak Detasemen 88 juga hendaknya melindungi rakyat dan bukan sebaliknya menjadi terror dan ancaman bagi rakyat itu sendiri. Dari sini dapat terlihat bahwa setiap peraturan perundang-undangan merupakan alat tata negara yang hendaknya disusun dengan baik agar semua komponen berjalan dengan baik.
Kontras: Densus 88 Langgar Hukum dalam Kasus Siyono
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menemukan adanya indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri, dalam kasus penangkapan Siyono. Densus 88 melanggar hukum acara pidana, Tidak ada surat dari Densus kalau penangkapan itu sah, tidak ada surat penangkapan, apalagi surat penggeledahan. Siyono adalah seorang terduga teroris di Klaten, Jawa Tengah. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan, Siyono sempat menyerang polisi di mobil. Pergulatan itu yang menyebabkan Siyono meninggal dunia. Menurut Wira, saat Siyono ditangkap pada 8 Maret 2016, anggota Densus tidak menunjukkan surat penangkapan dan penahanan. Kemudian, saat melakukan penggeledahan di kediaman Siyono, anggota Densus juga tidak menunjukkan surat penggeledahan. Wira mengatakan, penangkapan yang tidak jelas tersebut menyulitkan keluarga untuk meminta bantuan hukum. Selain itu, orangtua Siyono juga diintimidasi untuk menandatangani surat yang berisi pernyataan bahwa keluarga tidak akan menuntut dan melakukan upaya hukum.
Ketaatan terhadap hukum Indonesia masih sulit dicapai baik dari warga sipil maupun aparat pemerintahan. Hal ini bisa disebabkan dua faktor: lemahnya hukum dan pengawasannya akibat tidak ada pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur, ataupun kesadaran pribadi yang rendah dalam menaati hukum tersebut. Dalam kasus ini lagi-lagi Densus 88 juga tidak melakukan tugasnya secara benar. Terjadi penangkapan, penggeledahan dan penahanan secara tidak benar/di luar prosedur. Penangkapan teroris bukan hanya bertujuan untuk menghapus ancaman-ancaman yang terdapat di negara kita, tetapi juga menjamin keadilan dalam persatuan. Makna keadilan di sini yaitu penghargaan terhadap HAM dan kesamaan warga negara di dalam hukum. Artinya setiap warga negara berhak atas hukuman yang sesuai dengan tindakan pidananya. Hukuman tersebut bukan menjadi penghalang bagi HAM tersebut untuk ditegakkan tetapi justru menguatkan HAM. Hukuman mati dalam hal ini tidak diizinkan karena prosedur yang diberikan tidak tepat dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Kendati memegang kendali atas keamanan, para petugas pemerintahan hendaknya mengikuti prosedur yang sesuai yaitu misalkan dengan memberikan surat tersangka. Selain itu, terlepas dari kesadaran pribadi beberapa aturan yang menyangkut pertahanan dan keamanan perlu dievaluasi dan direvisi kembali agar keadilan dan persatuan sesama warga negara terjamin.
BAB IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan.
Kesimpulan dari makalah ini adalah:
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.
Persatuan/kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.
Persatuan dan kesatuan harus dijaga sebagai upaya bela negara sebagai bentuk implementasi wawasan Nusantara. Sebaliknya, wawasan Nusantara juga perlu dihayati dan diterapkan sehingga tercapai tujuan nasional, serta pemahaman nilai Pancasila yang salah-satunya adalah persatuan dan kesatuan dapat terwujud.
Pada praktiknya di Indonesia, penerapan wanus sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang dibarengi dengan ketahanan nasional masih belum sepenuhnya berhasil. Terdapat beberapa kesalahan dari segi undang-undangnya, pemerintahannya, maupun kesadaran masing-masing individu. Solusi yang baik mulai dari membenahi kesadaran akan hukum di Indonesia, kemudian membenahi pemerintahan dan undang-undang yang berlaku dengan terus mengadakan pengawasan, evaluasi dan revisi secara berkala.
4.2 Saran.
Saran bagi kemajuan makalah ini adalah:
Perlu ditambah beberapa literatur agar memperkaya isi makalah.
Multi-sumber yakni mencantumkan pendapat dari orang yang berbeda.
Sebaiknya pemahaman akan kasus yang terjadi di Indonesia perlu ditingkatkan agar dalam analisa dapat memberikan hasil yang tuntas dan dalam.
DAFTAR PUSTAKA
Kaelan, H. dan Zubaidi, H. A. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.
http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2524/1/teroris.di.poso?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=ktopird (terakhir diakses pada 27 Maret 2016, Pukul 09.48)
https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/tampilajar.php?ver=12&idmateri=67&lvl1=10&lvl2=1&lvl3=0&kl=8 (terakhir diakses pada 27 Maret 2016, Pukul 09.35)