TUGAS KELOMPOK MAKALAH TEORI AKUNTANSI UNREGULATED CORPORATE REPORTING DECISION : CONSIDERATIONS OF
“
SYSTEM ORIENTED THEORIES
”
Disusun Oleh: MIRA GUSTI RAMAILIS THERESIA RATTE ALLOLINGGI NURFADLYAH SEPTIA DWI ANGGRAINI SEPTI KUSUMA NINGTYAS
JOINT PROGRAM REGULER 2B ANGKATAN 29
JOINT PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2017
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.wb, Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Swt yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul diruangan kelas ini. Shalawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Saw yang mana membawa umatnya dari alam kebodohan kealam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dengan ucapan Allahumma shallialasaydina Muhammad waalialasaydina Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan syafat diyaumil masyar nanti amin yarabbal allamin. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Prof.Dr.Bambang Subroto.,Ak yang telah membimbing dan memberikan pengarahan saran, semangat, moril dalam penyelesaian makalah kelompok kami ini. Makalah ini disusun agar pembaca dan penulis dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang Unregulated Corporate Reporting Decisions: Considerations Of System Oriented Theories. Dan makalah ini alhamdullilah bisa kami selesaikan tepat pada waktunya, meskipun mendekati kesempurnaan. Kepada teman-teman nantinya kami harapkan kritik dan saran yang dapat membangun sehingga makalah ini mendekati kesempurnaan. Sekian yang dapat kami sampaikan lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum,Wr.wb.
Kelompok 1,
Malang, / / 2017
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG
“Systems-oriented theories” adalah teori legitimasi dan teori stakeholder. Dalam systems-based perspective, suatu entitas diasumsikan dipengaruhi oleh dan juga mempengaruhi masyarakat. Gray, Owen dan Adams (1996) menyatakan bahwa suatu organisasi dan masyarakat yang berorientasi ke sistem akanmemungkinkan kita melihat peran informasi pada hubungan yang terjadi antara organisasi, negara, individu, dan grup. Berdasarkan teori legitimasi dan stakeholder, kebijakan pengungkapan akuntansi dipandang sebagai strategi untuk mempengaruhi hubungan organisasi dengan pihak pihak lain. Teori legitimasi dan stakeholder diaplikasikan untuk menjelaskan mengapa perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya. Teori ini juga dapat untuk menjelaskan mengapa perusahaan memilih mengadopsi teknik akuntansi tertentu.
1.2.
IDENTIFIKASI MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan Teori Ekonomi Politik 2. Apa Yang dimaksud dengan Teori Legitimasi 3. Bagaimana Legitimasi, harapan publik dan kontrak sosial. 4. Bagaimana Legitimasi dan Perubahan harapan social 5. Bagaimana Menggunakan pelaporan Akuntansi dalam Strategi Legitimasi 6. Bagaimana Pandangan Perusahaan Terhadap Pentingnya Kontrak Sosial. 7. Bagaimana Legitimasi Dan Reputasi Manajemen Risiko. 8. Bagaimana Uji Empirik Terhadap Teori Legitimasi 9. Apa yang dimaksud dengan Teori Stakeholder 10. Bagaimana Pengujian Empiris Teori Stakeholder 11. Apa yang dimaksud dengan Teori Institusioanal (Instutional Theory)
1.3.
TUJUAN PENULISAN
1. Untuk mengetahui dengan Teori Ekonomi Politik 2. Untuk mengetahui dengan Teori Legitimasi 3. Untuk mengetahui Legitimasi, harapan publik dan kontrak sosial. 4. Untuk mengetahui Legitimasi dan Perubahan harapan social 5. Untuk mengetahui Menggunakan pelaporan Akuntansi dalam Strategi Legitimasi 6. Untuk mengetahui Pandangan Perusahaan Terhadap Pentingnya Kontrak Sosial. 7. Untuk mengetahui Legitimasi Dan Reputasi Manajemen Risiko. 8. Untuk mengetahui Uji Empirik Terhadap Teori Legitimasi 9. Untuk mengetahui dengan Teori Stakeholder 10. Untuk mengetahui Pengujian Empiris Teori Stakeholder 11. Untuk mengetahui Teori Institusioanal (Instutional Theory)
BAB II PEMBAHASAN
2.1 TEORI EKONOMI POLITIK
Teori legitimasi dan stakeholder adalah teori yang diderivasi dari teori ekonomi politik (Gray, Owen dan Adams,1996). Gray mendefinisikan ekonomi politik sebagai kerangkapikir yang mengkaitkanmasalah sosial, politik dan ekonomi. Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan tanpa memperhatikan masalah sosial. Dengan menggunakan ekonomi politik seorang peneliti dapat memperhatikan isu-isu (sosial) yang lebih luas yang berdampak pada perusahaan, dan informasi apa yang harus diungkapkan.Guthrie dan Parker (1990) menyatakan bahwa perspektif ekonomi politik memandang pelaporan akuntansi sebagai dokumen sosial, politik, dan ekonomi. Pelaporan akuntansi digunakan sebagai alat untuk pembangunan, penjagaan, dan legitimasi institusi-institusi ekonomi dan politik. Pengungkapan mempunyai kapasitas untuk menyalurkan makna-makna sosial, politik, dan ekonomi bagi pembaca laporan yang plural. Dalam teori ini, dikenal dua pandangan yaitu: a. Pandangan Klasik Pandangan ini dikenalkan oleh Karl Max dan lebih terpusat pada konflik karena adanya ketidakseimbangan akibat adanya kelas-kelas. Dalam pandangan ini laporan keuangan dan pengungkapan digunakan untuk menjaga posisi yang menguntungkan bagi pengontrol sumberdaya dan merusak pihak-pihak yang tidak mengontrol sumberdaya. b. Pandangan Burgeois Pandangan ini diusun oleh Gray, Houchy ,dan Flavers, lebih terpusat pada interaksi kelompok dalam kemajemukan. Dalam pluralistic ini, menurut Lowe dan Tinker (1977), terdapat kekuatan yang menyebar karena banyaknya individu yang ingin menonjol dan tidak ada individu yang secara konsisten dapat mempengaruhi masyarakat. Namun, definisi ini diungkapkan berbeda oleh Cooper dan Sherer. Mereka berpendapat masyarakat dikendalikan oleh well-defined elite (kelompok yang ingin menjaga dominasinya).
2.2 TEORI LEGITIMASI
Berdasarkan teori legitimasi menyatakan organisasi secara kontinyu mencari cara agar beroperasi dalam batas norma-norma masyarakat, artinya bahwa operasi perusahaan dipandang oleh orang lain sebagai hal yang legitimate. Norma yang ada selalu berubah, sehingga perusahaan harus menyesuaikan. Teori legitimasi didasarkan padaide bahwa ada kontrak
sosial
antara
perusahaan
dengan
masyarakat.
Masyarakat
sekarang
mengharapkan perusahaan untuk....melakukan pencegahan kerusakan lingkungan, menjamin adanya keamanan bagi konsumen, karyawan. Karenaitu, perusahaan dengan lingkungan sosial yang jelek akan sulit meneruskan operasinya. Teori legitimasi menekankan perusahaan untuk mempertimbangkan hak-hak publik. Kegagalan untuk memenuhi harapan sosial (kontrak sosial) ini akan menimbulkan sangsi dari masyarakat. Ide kontrak sosial ini bukanlah barang baru, tapi sudah lama didiskusikan oleh para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseou.
2.2.1 Legitimasi, harapan publik dan kontrak sosial.
Teori Legitimasi bergantung pada anggapan bahwa ada "kontrak sosial" antara organisasi yang bersangkutan dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Kontrak sosial tidak mudah didefinisikan namun konsep tersebut digunakan untuk mewakili banyak harapan implisit dan eksplisit bahwa Masyarakat memiliki hak tentang bagaimana organisasi harus menjalankan operasinya, dapat dikatakan bahwa secara tradisional, memaksimalkan keuntungan dianggap sebagai ukuran optimal dari kinerja perusahaan (Abbott dan Monsen, 1979; Heard and Bolce, 1981; Patten, 1991, 1992 Ramanathan, 1976) Berdasarkan pengertian ini, keuntungan perusahaan dipandang sebagai ukuran legitimasi organisasi yang menyeluruh (Ramanathan, 1976). Namun, harapan masyarakat telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Heard dan Bolce (1981) mencatat perluasan advokasi Gerakan di Amerika Serikat selama tahun 1960an dan 1970an, dan peningkatan signifikan dalam undang-undang yang terkait dengan masalah sosial, termasuk lingkungan dan kesehatan karyawan dan keamanan, yang
diterapkan di Amerika Serikat dalam periode yang sama. Dengan harapan sosial yang tinggi, diantisipasi bahwa perusahaan bisnis yang sukses akan bereaksi dan memperhatikan konsekuensi sosial, lingkungan dan sosial lainnya dari aktivitas mereka (Heard and Bolce, 1981). Telah diperdebatkan bahwa masyarakat semakin mengharapkan bisnis untuk membuat pengeluaran untuk memperbaiki atau mencegah kerusakan pada lingkungan , untuk menjamin kesehatan dan keselamatan konsumen, karyawan, dan mereka yang tinggal di masyarakat di mana produk diproduksi dan limbah dibuang (Tinker Dan tandai, 84). Akibatnya, perusahaan dengan catatan kinerja sosial dan lingkungan yang buruk mungkin semakin sulit mendapatkan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk melanjutkan operasi di dalam komunitas yang menghargai lingkungan yang bersih. Mungkin ini tidak terjadi beberapa dekade yang lalu. Diasumsikan bahwa masyarakat memungkinkan organisasi untuk melanjutkan operasinya sejauh ia memenuhi harapan mereka. Teori Legitimasi menekankan bahwa organisasi harus tampak mempertimbangkan hak-hak masyarakat secara luas, bukan hanya milik para investornya. Kegagalan untuk mematuhi harapan masyarakat (yaitu, sesuai dengan ketentuan kontrak sosial) dapat menyebabkan sanksi diberlakukan oleh masyarakat, misalnya dalam bentuk pembatasan hukum yang dikenakan pada operasi organisasi, sumber daya terbatas (misalnya, permodalan dan tenaga kerja) yang disediakan, dan / atau mengurangi permintaan akan produknya (terkadang melalui boikot konsumen secara terorganisir). Konsisten dengan teori legitimasi, organisasi tidak dianggap memiliki hak yang melekat pada sumber daya. Legitimasi dari sudut pandang masyarakat) dan hak untuk beroperasi berjalan beriringan. Mathews (1993, hal 26) menyatakan: Kontrak sosial akan ada diantara perusahaan (biasanya perusahaan terbatas) dan anggota masyarakat secara individu. Masyarakat (sebagai kumpulan individu) memberi perusahaan kedudukan dan atribut legal mereka dan wewenang untuk memiliki dan menggunakan sumber daya alam dan untuk mempekerjakan karyawan. Organisasi memanfaatkan sumber daya masyarakat dan mengeluarkan barang dan jasa dan produk limbah ke lingkungan umum. Organisasi tidak memiliki hak yang melekat pada manfaat
ini, dan untuk memungkinkan keberadaan mereka, masyarakat akan mengharapkan keuntungan melebihi biaya bagi masyarakat. Gagasan tentang "kontrak sosial bukanlah hal baru, yang telah dibahas oleh para filsuf seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Shocker dan Sethi (1974, Hal 67) memberikan gambaran bagus tentang konsep kontrak sosial: Setiap lembaga sosial dan bisnis tidak terkecuali beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, tersurat ataupun tersirat, dimana kelangsungan dan pertumbuhannya didasarkan pada: 1. penyampaian beberapa tujuan yang diinginkan secara sosial kepada masyarakat pada umumnya, dan 2. distribusi manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok-kelompok yang darinya memperoleh kekuasaannya. Dalam masyarakat yang dinamis, baik sumber kekuatan institusional maupun kebutuhan akan layanannya bersifat permanen. Oleh karena itu, sebuah institusi harus senantiasa memenuhi tes legitimasi secara berulang dan relevansi dengan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan jasanya dan bahwa para pihak yang mendapat keuntungan dari penghargaan yang telah setujui oleh masyarakat. Seperti yang ditunjukkan di atas, dan di Deegan dan Rankin (1996, hal 54) dan Deegan (2002, hal 293), sesuai dengan teori legitimasi jika sebuah organisasi tidak dapat membenarkan operasi lanjutannya, maka dalam artian masyarakat dapat mencabut " Kontrak 'untuk melanjutkan operasinya. Hukum untuk mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Mengingat biaya cukup potensial terkait dengan operasi yang dianggap berada di luar persyaratan 'kontrak sosial', Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa organisasi akan melakukan berbagai tindakan untuk memastikan bahwa operasi mereka dianggap sah. Artinya, mereka akan berusaha untuk membangun kesesuaian antara 'nilai sosial yang terkait dengan atau secara tersirat dari aktivitas yang mereka jalankan dan normanorma untuk menerima perilaku yang dapat diberlakukan dalam sistem sosial yang lebih besar dimana mereka terlibat' (Dowling and Pfeffer, 1975, hal 122 ).
2.2.2 Legitimasi dan Perubahan harapan sosial
Harapan masyarakat tentang perubahan kinerja, maka boleh dibilang sebuah organisasi perlu menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya juga berubah (atau mungkin perlu secara eksplisit mengkomunikasikan dan membenarkan mengapa operasinya tidak berubah). Sehubungan dengan dinamika yang terkait dengan perubahan ekspektasi di nyatakan Lindblom (1994, hal 3) : Legitimasi yang lebih dinamis karena publik yang relevan terus mengevaluasi keluaran, metode, dan tujuan perusahaan melawan ekspektasi yang terus berkembang. Kesenjangan legitimasi akan berfluktuasi tanpa ada perubahan tindakan dari pihak korporasi. Memang, karena ekspektasi publik yang relevan mengubah korporasi harus membuat perubahan atau kesenjangan legitimasi akan tumbuh seiring tingkat konflikyan mengalami peningkaningkatan dan tingkat dukungan positif dan pasif yang menurun Proses mempertahankan kesesuaian antara harapan masyarakat dan persepsi tentang bagaimana kinerja organisasi mengarah pada apa yang dikenal sebagai legitimasi organisasi (Dowling and Pfeffer, 1975). Diasumsikan bahwa manajer yang efektif bereaksi dengan cepat terhadap perubahan dalam masalah dan prioritas masyarakat. Dowling dan Pfeffer menguraikan cara-cara dimana sebuah organisasi dapat melegitimasi kegiatannya (halaman 127):. 1. Organisasi dapat menyesuaikan output, tujuan dan metode operasinya agar sesuai dengan definisi legitimasi yang berlaku. 2. Organisasi dapat mencoba, melalui komunikasi, untuk mengubah definisi legitimasi sosial sehingga sesuai dengan praktik, keluaran dan nilai organisasi saat ini. 3. Organisasi dapat mencoba, melalui komunikasi, untuk diidentifikasi dengan simbol, nilai atau institusi yang memiliki basis legitimasi yang kuat. Sesuai
dengan
strategi
"komunikasi"
Dowling
dan
Pfeffer,
Lindblom
(1994)
mengusulkan bahwa sebuah organisasi dapat menerapkan sejumlah strategi yang menganggap bahwa legitimasinya dipertanyakan karena tindakan atau operasinya berbeda dengan harapan dan nilai masyarakat, Lindblom (1994) mengidentifikasi empat tindakan (ada beberapa tumpang tindih dengan Dowling dan Pfeffer) yang dapat diambil
oleh organisasi untuk memperoleh, atau mempertahankan, legitimasi dalam keadaan ini. Organisasi tersebut dapat: a. Menginformasikan tentang ‘relevansi publik’, perubahan aktua pada kinerja dan aktivitas perusahaan yang dapat menunjukkan dimana kinerja dan aktivitas itu sejalan dengan nilai dan ekspektasi masyarakat. b. Berusaha merubah persepsi ‘relevansi publik’ kinerja dan aktivitas agar sesuai dengan nilai dan ekspektasi namun tidak merubah perilaku perusahaan c. Berusaha untuk memanipulasi persepsi dengan mengalihkan perhatian dari masalah yang menjadi perhatian terhadap isu-isu terkait lainnya d. Berusahalah untuk mengubah ekspektasi eksternal terhadap kinerja perusahaan.
2.2.3 Menggunakan pelaporan Akuntansi dalam Strategi Legitimasi
Menurut Lindblom, dan Dowling dan Pfeffer, pengungkapan informasi publik di tempat-tempat seperti laporan tahunan dapat digunakan oleh sebuah organisasi untuk menerapkan masing-masing strategi di atas. Tentunya ini adalah perspektif yang bagi banyak peneliti merupakan laporan pertanggung jawaban sosial telah diadopsi, seperti yang akan kita tunjukkan segera. Misalnya, Sebuah perusahaan dapat memberikan informasi untuk melawan atau mengimbangi berita negatif yang mungkin tersedia untuk umum, atau mungkin hanya memberikan informasi untuk memberi tahu pihak yang berkepentingan mengenai atribut organisasi yang sebelumnya tidak diketahui. Selain itu, organisasi dapat menarik perhatian pada kekuatan, misalnya penghargaan lingkungan yang dimenangkan, atau inisiatif keselamatan yang telah diterapkan sementara terkadang mengabaikan atau mengurangi informasi mengenai implikasi negatif dari kegiatan mereka, seperti polusi atau kecelakaan di tempat kerja. Konsisten dengan posisi yang diambil oleh Dowling dan Pfeffer dan oleh Lindblom Hurst (1970) mengemukakan bahwa salah satu fungsi akuntansi, dan kemudian laporan akuntansi, adalah untuk melegitimasi keberadaan perusahaan. Pandangan semacam itu menyoroti sifat strategis dari laporan keuangan dan pengungkapan terkait pada hal lainnya.
2.2.4 Pandangan Perusahaan Terhadap Pentingnya Kontrak Sosial.
Pandangan dalam teori legitimasi bahwa organisasi akan dikenakan sanksi jika tidak beroperasi dengan cara yang sesuai dengan harapan masyarakat (yaitu, sesuai dengan kontrak sosial) adalah pandangan yang dianut secara bebas oleh hampir seluruh manajer perusahaan di banyak negara Eropa dan negara-negara lain. Hal ini tercermin, misalnya, dalam beberapa pernyataan yang dibuat oleh Total SA (perusahaan minyak multinasional berbasis Perancis yang besar) dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaannya yang berdiri sendiri pada tahun 2003. Dalam laporan tersebut, ketua dan chief executive Total, Desmarest, menyatakan (Halaman 2) Thierry Desmarest. Masyarakat sipil mengharapkan perusahaan, terutama yang terbesar, untuk mengelola dampak lingkungan dari operasi dan risiko industri mereka, untuk merencanakan dan mengelola dampak sosial dan dampak sosial langsung dan tidak langsung mereka, di manapun mereka berada. Jelas, perusahaan Belum memenangkan perebutan legitimasi di mata masyarakat umum, terutama di benua Eropa. ... wajar jika kita diminta untuk melaporkan tindakan kita dan menganggap dampak langsung dan tidak langsung dari operasi kita. Laporan pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan tahun 2000 dari perusahaan farmasi multinasional AstraZeneca PLC milik Anglo-swedia menunjukkan pernyataan berikut (halaman4): Tujuan keberlanjutan sosial adalah untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua anggota masyarakat. Untuk membuat kontribusi kami terhadap tujuan ini, kita perlu memahami harapan masyarakat yang terus berubah. Sasaran sosial kami dapat diidentifikasi dengan lebih jelas dengan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan kami - karyawan, pelanggan, pemegang saham dan masyarakat serta dampaknya, baik positif maupun negatif, yang dapat dilakukan oleh operasi kami terhadap mereka. Konsisten dengan teori legitimasi, pernyataan di atas mencerminkan pandangan bahwa organisasi harus menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat jika mereka ingin sukses. Pandangan ini juga tercermin dalam perusahaan multinasional Nokia yang berbasis di Finlandia Nokia 2003 Corporate Responsibility Report, di mana pernyataan eksekutif di halaman 5 menyatakan:
Memahami apa yang diharapkan oleh pemangku kepentingan yang berbeda dari kita sebagai perusahaan, sama pentingnya dengan memahami kebutuhan pelanggan akan produk
kami.
Keterlibatan
pemangku
kepentingan
adalah
kesempatan
untuk
mendengarkan, dan menerjemahkan harapan ke dalam nilai bisnis. Ini adalah kesempatan untuk mendiskusikan tanggung jawab apa adanya dengan berbagai anggota masyarakat .... Oleh pemangku kepentingan, kami berarti individu dan kelompok orang yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan kami. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, konsumen dan operator jaringan, rekan bisnis dan pemasok, karyawan, pemegang saham dan investor, akademisi, media, organisasi non-pemerintah (LSM), asosiasi konsumen, pemerintah dan pihak berwenang. Tujuan kami adalah menjadikan dialog stakeholder sebagai bagian dari bisnis sehari-hari, agar mendapat pertukaran informasi terbaik dan mendapatkan informasi yang tepat dengan cepat kepada orangorang yang dapat menilainya dan menggunakannya dengan baik. Sepanjang laporan ini, kami mengidentifikasi beberapa dari berbagai pemangku kepentingan yang kami konsultasikan dalam operasi sehari-hari bisnis kami tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan kami namun juga bagaimana kami melaporkan kegiatan kami. Pernyataan di atas menggambarkan bahwa pengertian yang terkandung dalam teori legitimasi mencerminkan posisi publik yang diambil oleh eksekutif perusahaan Eropa.
Manajemen
tampaknya
mempertimbangkan
bahwa
memenuhi
harapan
masyarakat di mana perusahaan beroperasi dapat melindungi atau meningkatkan keuntungan sementara kegagalan untuk melakukannya dapat merugikan operasi dan kelangsungan hidup yang sedang berlangsung.
2.2.5 Legitimasi Dan Reputasi Manajemen Risiko.
Para manajer baru mulai menggunakan konsep manajemen risiko reputasi untuk mengartikulasikan kebutuhan perusahaan agar dilihat memenuhi harapan masyarakat. Hal ini mengurangi masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masalah keuangan, di mana reputasi perusahaan dianggap sebagai nilai yang cukup besar (jika biasanya tidak pasti) dalam menghasilkan keuntungan di masa depan, dan kerusakan pada reputasi ini karenanya akan mempengaruhi profitabilitas masa depan. Perspektif
manajemen risiko reputasi mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan sukarela dalam laporan tahunan mengasumsikan bahwa ancaman terhadap legitimasi perusahaan dapat mengakibatkan kerusakan pada nilai reputasi perusahaan, dan risiko reputasi semacam itu perlu diminimalkan melalui manajemen yang bersifat aktif.
2.2.6 Uji Empirik Terhadap Teori Legitimasi
Pada penelitian yang dilakukan oleh Hogner (1982) meneliti corporate social reporting dalam laporan tahunan pada US Steel Corporation selama 8 tahun menunjukkan bahwa luasnya social disclosure dari tahun ke tahun bervariasi, dan variasi tsb mungkin karena harapan masyarakat yang juga berubah. Bagaimana cara perusahaan menentukan harapan-harapan masyarakat? Caranya dengan meneliti melalui koran/media. Media biasanya bisamembentuk opini harapan masyarakat. Patten (1992) memusatkan perhatian pada perubahan tingkat pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan minyak Amerika Utara, selain hanya Exxon Oil Company, sebelum dan sesudah tumpahan minyak utama Exxon Valdez di Alaska pada tahun 1989. Dia berpendapat bahwa jika minyak Alaska tumpahan mengakibatkan ancaman terhadap legitimasi seluruh industri perminyakan, dan tidak hanya untuk Exxon, maka teori legitimasi akan menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi di dalam industri itu akan merespons dengan meningkatkan jumlah pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan mereka. Hasil Patten menunjukkan bahwa ada peningkatan pengungkapan lingkungan oleh perusahaan minyak untuk periode pasca 1989. konsisten dengan perspektif legitimasi. Reaksi pengungkapan ini terjadi pada acroos industri, meski kejadian itu sendiri berhubungan langsung dengan satu perusahaan minyak. Deegan dan Rankin (1996) menggunakan teori legitimasi untuk mencoba menjelaskan perubahan sistematis dalam laporan tahunan kebijakan pengungkapan lingkungan perusahaan sekitar saat terbukti otoritas perlindungan lingkungan (EPA) untuk pelanggaran berbagai undang-undang perlindungan lingkungan selama periode 1990 sampai 1993 (setiap penuntutan oleh lembaga ini dilaporkan dalam laporan tahunan EPA yang tersedia untuk umum). Dari laporan tahunan sampel terakhir dari 20 perusahaan, yang diadili sebanyak 78 kali, ditinjau disesuaikan dengan industri dan
ukuran terhadap laporan tahunan kelompok kontrol dari 20 perusahaan yang belum dituntut. Dari 20 perusahaan yang dituntut, 18 memberikan informasi lingkungan dalam laporan tahunan mereka, namun pengungkapannya sebagian besar positif dan kualitatif. Hanya dua organisasi yang menyebutkan penyiksaan tersebut. Deegan dan Rankin menemukan bahwa perusahaan yang dituntut mengungkapkan secara signifikan lebih banyak informasi lingkungan (sifat yang menguntungkan) pada tahun penuntutan daripada tahun-tahun lainnya dalam periode sampel. Konsisten dengan pandangan bahwa perusahaan meningkatkan pengungkapan untuk mengimbangi dampak penuntutan EPA, perusahaan yang dituntut EPA juga mengungkapkan lebih banyak informasi lingkungan, dibandingkan dengan perusahaan yang tidak diadili. Penulis menyimpulkan bahwa pengungkapan publik terhadap prakarsa lingkungan yang terbukti berdampak pada kebijakan pengungkapan perusahaan yang terlibat. Dengan hasil Patten (1992) dan Deegan dan Rankin (1996), kita dapat mempertimbangkan Exhibit 8.2, yang mendokumentasikan kekhawatiran tentang sikap perusahaan farmasi terhadap keamanan produk. Baca pameran dan kemudian pertimbangkan bagaimana teori legitimasi dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana perusahaan di industri tersebut dapat bereaksi terhadap publisitas semacam itu. Menurut Anda, apakah perusahaan di industri farmasi dianggap telah melanggar "kontrak sosial" mereka, dan jika demikian, apakah menurut Anda itu mungkin menggunakan laporan tahunan mereka untuk memulihkan legitimasi mereka? Dalam penelitian lain, Deegan dan Gordon (1996) meninjau laporan tahunan pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh sampel perusahaan dari tahun 1980 sampai 1991. Mereka menyelidiki objektivitas praktik pengungkapan lingkungan perusahaan dan kecenderungan pengungkapan lingkungan terkait dengan kekhawatiran yang dipegang oleh kelompok lingkungan hidup mengenai hal-hal tertentu. industri kinerja lingkungan. Hasil yang diperoleh oleh studi Deegan dan Gordon (1996) menunjukkan, di antara temuan lainnya, bahwa selama periode yang dicakup oleh penelitian ini:
Peningkatan pengungkapan lingkungan perusahaan dari waktu ke waktu berhubungan positif dengan peningkatan tingkat keanggotaan hroup lingkungan
Pengungkapan lingkungan perusahaan sangat menyanjung diri sendiri dan
Ada korelasi positif antara sensitivitas lingkungan industri dimana perusahaan milik dan tingkat lingkungan perusahaan. Teori legitimasi sangat mirip dengan political cost hypothesis yang ada dalam
positive accounting theory. Selain ada kemiripan, ada juga perbedaanya yaitu teori legitimasi tidak berdasarkan pada asumsi ekonomi bahwa semua tindakan didorong oleh kepentingan pribadi (maksimisasi kesejahteraan). Juga tidak menggunakan asumsi efisiensi pasar. Pengungkapan publik di tempat-tempat seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan dan situs Web yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan setiap strategi sebelumnya. Perspektif diadopsi oleh banyak peneliti tanggung jawab sosial pelaporan. Ikhtisar sifat strategis laporan keuangan dan pengungkapan terkait lainnya
2.2.7 Contoh Pengujian Empiris dari Teori Legitimasi
1. Deegan, Rankin dan Voght (2000) menggunakan teori legitimasi untuk menjelaskan bagaimana pengungkapan social ada dalam annual report di sekitar waktu peristiwa utama atau bencana terjadi. Hasil penelitian konsisten dengan teori legitimasi dan menunjukkan bahwa perusahaan Nampak untuk mengubah kebijakan pengungkapan mereka disekitar waktu utama dihubungkan dengan kejadian sosial. Peneliti berpendapat bahwa hasil tersebut menunjukkan: -
sifat strategic dari pengungkapan social suka relavan
-
manajer mempertimbangkan pengungkapan social dalam laporan tahunan sebagai alat yang berguna untuk mengurangi pengaruh atas perusahaan pada kejadian yang dirasa tidak menyenangkan untuk image perusahaan.
2. Pilihan dari sebuah kerangka akuntansi dianggap berhubungan dengan keinginan untuk meningkatkan legitimasi dari sebuah organisasi. Carpenter dan Feroz (1992) menyatakan bahwa keputusan pemerintah Amerika untuk mengadopsi GAAP (sebagai penentang metoda dari akuntansi berdasarkan pada aliran kas dari pada accrual) adalah mencoba untuk mendapatkan kembali legitimasi dari praktik manajemen keuangan Amerika.
3.
Legitimasi teori mengemukakan hubungan antara pengungkapan perusahaan (dan strategi perusahaan lainnya) dengan harapan komunitas. Pengukuran harapan komunitas? → media Pendapat Brown dan Deegan (1999) dapat diringkas sebagai berikut:
-
Manajemen menggunakan laporan keuangan tahunan sebagai alat untuk melegitimasi operasi yang terus berlanjut dari organisasi (dari teori legitimasi)
-
Perhatian komunitas pada kinerja lingkungan dari sebuah perusahaan spesifik di dalam sebuah industry akan juga mempengaruhi pada strategi pengungkapan dari perusahaan pada industrinya (konsisten dengan Patten, 1992 yang mengadopsi teori legitimasi).
-
Media dapat untuk mempengaruhi persepsi komunitas tentang isu seperti lingkungan (dari agenda media teori setting) Kesimpulan hasil penelitian Semakin tinggi perhatian media, maka signifikan
semakin tinggi pengungkapan lingkungan dalam laporan keuangan tahunan. -
Preposisi legitimasi teori hamper mirip dengan Political Cost Hypothesis dalam Positive Accounting Theory.
-
Persamaan: Legitimasi teori mendasarkan pada isu sentral dari
“kontraksosial”
sebuah perusahaan dengan masyarakat dan memprediksi bahwa manajemen akan mengadopsi strategi tertentu (termasuk strategi pelaporan) dalam tawaran untuk menyakinkan masyarakat bahwa organisasi mengikuti dengan nilai masyarakat dan norma yang ada. -
Perbedaan: Legitimasi teori tidak mendasarkan pada asumsi economic – based bahwa semua tindakan dari kepentingan individu (dikaitkan dengan memaksimalkan kesejahteraan sendiri) dan lebih menekankan bagaimana perusahaan adalah bagian dari system sosial di mana perusahaan beroperasi.
-
Legitimasi teori tidak membuat asumsi berkaitan dengan efisiensi pasar, seperti pasar modal dan pasar untuk manajer.
2.3 TEORI STAKEHOLDER
Teori Stakeholder mempunyai 2 cabang yaitu cabang yang ethical (moral/noramtif) dan cabang positif (managerial) :
1. Teori Stakeholder Ethical Teori ini menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk diperlakukan secara fair oleh perusahaan. Siapa pun stakeholder harus diperlakukan dengan baik. Stakeholder mempunyai hak instrisik yang tidak boleh dilanggar (seperti gaji yang wajar). Definisi stakeholder (Freeman & Reed): grup atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Clarkson membagi stakeholder menjadi 2 yaitu stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer adalah pihak yang mempunyai kontribusi nyata terhadap perusahaan, tanpa pihak ini perusahaan tidak akan bisa hidup. Sedang stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan secara langsung. Menurut Clarkson stakeholder primer harus diperhatikan oleh manajemen agar perusahaan bisa hidup. Namun pernyataan ini ditentang oleh teori stakeholder cabang etika yang beragumentasi bahwa semua stakeholder mempunyai hak yang sama untuk diperhatikan oleh manajemen Semua stakeholder mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana dampak perusahaan bagi mereka. Berkaitan dengan hak informasi, Gray menyarankan menggunakan perspektif model akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyediakan laporan atas tindakan mereka sebagai wujud tanggungjawabnya. Akuntabilitas meliputi 2 kewajiban: 1) kewajiban/tanggungjawab melakukan tindakan tertentu, 2) tanggungjawab menyediakan laporan akibat tindakan tersebut. Dengan model akuntabilitas tersebut, maka pelaporan dianggap dipicu oleh tanggungjawab, bukan dipicu karena permintaan.
2. Teori Stakeholder Managerial Teori ini lebih terpusat pada organisasi (organization-centered). Perusahaan harus mengidentifikasi perhatian para stakeholder. Semakin penting stakeholder bagi perusahaan, semakin banyak usaha yang harus dikeluarkan untuk mengelola hubungannya dengan stakeholder ini. Informasi adalah elemen penting yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk mengelola (memanipulasi) stakeholder agar supaya terus mendapatkan dukungan. Perusahaan tidak akan memperhatikan semua kepentingan stakeholder secara sama, tapi hanya kepada yang sangat powerfull saja.
Power stakeholder (kreditor, pemilik, dll) dipandang sebagai fungsi tingkat kontrol stakeholder terhadap sumber daya perusahaan. Semakin tinggi tingkat kontrol stakeholder terhadap sumber daya perusahaan, maka semakin tinggi perhatian perusahaan terhadap stakeholder ini. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang dapat memuaskan permintaan berbagai stakeholder. Ullman (1985) menyatakan bahwa “... posisi kita adalah bahwa perusahaan bertahan pada tingkat bahwa mereka efektif. Keefektifan mereka berasal dari permintaan manajemen, secara khusus permintaan dari kepentingan kelompok yang mana organisasi itu bergantung. Freeman (1984) mendiskusikan dinamika atas pengaruh stakeholder pada keputusan perusahaan. Peran utama manajemen perusahaan adalah untuk menilai kepentingan yang mempertemukan permintaan stakeholder untuk mencapai tujuan strategis dari perusahaan. Lebih jauh, sebagaimana Friedman dan Miles (2002) juga menekankan, ekspektasi dan kekuatan relativitas dari bermacam – macam kelompok stakeholder
dapat
berubah
sepanjang
waktu.
Organisasi
karena
itu
harus
mengadaptasi secara kontinyu terhadap operasi dan pengungkapan strategis mereka. Roberts (1992) menyatakan bahwa peran utama dari manajemen perusahaan adalah untuk menilai kepentingan yang mempertemukan permintaan stakeholder untuk mencapai tujuan strategis dari perusahaan. Jika level kekuatan stakeholder meningkat, kepentingan yang mempertemukan permintaan stakeholder juga meningkat. Beberapa permintaan ini mungkin berhubungan pada provisi informasi tentang aktivitas organisasi. Berdasarkan sejumlah penulis, sebagai contoh Ullman (1985) dan Friedman dan Miles (2002), lebih besar kepentingan organisasi dari dukungan stakeholder masing-masing, lebih besar probabilitas bahwa ekspektasi stakeholder tertentu akan digabungkan dalam operasi organisasi. Dari perspektif ini, berbagai aktivitas akan diambil alih oleh organisasi, termasuk pelaporan publik, akan secara langsung berhubungan pada ekspektasi kelompok stakeholder tertentu. Lebih jauh, organisasi akan mempunyai insentif untuk mengungkapkan informasi tentang berbagai program mereka dan inisiatif untuk kelompok stakeholder masing-masing untuk mengindikasikan dengan jelas bahwa mereka menyesuaikan diri dengan ekspektasi stakeholder itu. Unerman dan Bennett (2004) adalah diantara yang lain yang berpendapat bahwa sebagaimana ekspektasi dan relativitas kekuatan dapat
berubah sepanjang waktu, organisasi harus secara kontinyu mengadaptasikan operasi dan perilaku pelaporan . Dalam perspektif manajerial dari teori stakeholder, informasi (termasuk informasi akuntansi keuangan dan informasi tentang kinerja sosial organisasi) adalah elemen utama yang dapat digunakan organisasi untuk mengatur (atau memanipulasi) stakeholder untuk memberikan keuntungan pada persetujuan dan dukungan mereka,atau untuk mengalihkan oposisi dan ketidaksetujuan mereka (Gray et al,1996). Hal ini konsisten dengan strategi legitimasi yang disarankan oleh Lindblom (1994), sebagaimana didiskusikan di bagian awal bab ini. Dalam hubungan pengungkapan sosial perusahaan, Roberts (1992) menyatakan bahwa aktivitas tanggung jawab sosial berguna dalam hubungan kepuasan pengembangan dan pengelolaan
dengan
pemegang
saham,
kreditor,
dan
badan-badan
politik.
Mengembangkan reputasi perusahaan menjadi tanggung jawab sosial melalui kinerja dan pengungkapan aktivitas tanggungjawab sosial sebagai bagian strategi untuk mengatur hubungan stakeholder. Pengujian Empiris Teori Stakeholder
Memanfaatkan teori stekholder untuk menguji kemampuan dari stakeholder berdampak pada pengunkapan CSR. Roberts (1992) menemukan bahwa pegukuran pengaruh stakeholder
dan informasi yang berhubungan membutuhkan beberapa
penjelasan mengenai tingkat dan tipe pengungkapan sosial perusahaan. Neu, Warsene dan Pedwll (1998) juga menemukan
dukungan untuk pandangan
bahwa fakta-fakta stakeholder group dapat menjadi lebih efektif daripada yang lainnya pada tuntuuan pengungkapan tanggungjawab sosial. Mereka meninjau laporan tahunan dari jumlah publisitas Perusahaan Kanada yang beroperasi dalam lingkungan industri yang sensitive dari tahun 1982 hingga 1991. Pengukuran korelasi telah terlihat antara meningkatnya
dan
meurunnya
pengungkpan
lingkungan
dan
keprihatinan
dari
keterangan-keterangan stakeholder group. Hasilnya terindikasi bahwa perusahaan akan lebih responsive pada permintaan dan perhatian dari keuangan stakeholder dan regualator pemerintah kemudian pada perhatian lingkungan. Mereka mempertimbangkan bahwa hasil mendukung prespektif bahwa dimana perusahaan menghadapi situasi dimana
stakeholder memiliki konflik kepetingan atau ekspektasi, perusahaan akan memilih pada informasi yang tersedia dari sifat legitimasi dan menjadi penting untuk bertahan pada organisasi . Teori stakeholder dari jenis- jenis “managerial” tidak secara langsung menyediakan persepsi mengenai informasi apa
yang harus diungkapkan daripada mengindikasi
ketentuan informasi, termasuk informasi dalam sebuah laporan keuangan, dapat, jika dipertimbangkan dengan penuh pertimbangan, menjadi berguan unruk keberlanjutan operasi dari bisnis entitas. Tentunya jika kita menerima pandangan dari dunia, kita akan masih tertingaal dengan kesulitan masalah menetukan siapakah yang paling penting (pengaruhnya) dari stakeholder, dan apa prespektif mereka dari permintann informasi tersebut . Seperti yang telah dicatat organisasi secara khas memiliki banyak stakeholder dengan berbagai ekspektasi tentang bagaimana organisasi harus beroperasi. Bagaimana pandangan ini menjadi berbeda jika mengadopsi moral / prespektif etika dari teori stakeholder ? Exhibit 8.4 berhubungan pada perdagangan penyatuan skeptic dari
tanggung
jawab sosial dan lingkungan tuntutan dari beberapa perusahaan Inggris. Setelah membaca exhibit kita dapat mempertimbangkan kembali apakah Perusahaan UK atau perusahaan eropa akan menguraikan penyatuan perdagangan menjadi kekuatan stakeholder, dan jika mereka mempertimbangkan, kita juga dapat mempertimbangkan bagaimana atau apakah perusahaan UK ataueropa akan membuat
pengungkapan yang khusus dari informasi
untuk menghilangkan perhatian penyatuan. Sebagai isu-isu penutup hal tersebut harus direalisasi daripada diskusi di atas kita memiliki pertimbangan secara terpisah moral normative / prespektif etika dari stakeholder
teori
sebaik managerial prespective dari teori stakeholder. Dengan berdiskusi
secara terpisah ini mungkin dapat menerangkan bahwa manajeman mungkin menjadi secara etis atau secara moral sadar atau semata- mata berfokus pada kelangsungan hidup organisasi, dimana prakteknya seperti menjadi
rangkian kesatuan dari kemungkinan
posisi antara dua point absolute. Secara terpisah pertimbangan mempertimbangkan dua prespektif kita memiliki pandangan parsial, tidak seperti bahwa manager dari beberpa
perusahaan akan pada satu atau lainnya dari kesatuan rangkaian yang ekstrim. Sebagai gantinya, manager dari perusahaan akan dapat dibantah diarahkan dengan pertimbangan etis dan performa berdasarkan pada keputusan tidak satu ataupun lainnya. Sekali lagi kita mendapat pandangan bahwa teori particular (dari akuntasni) dapat menyedikan kita dengan hanya pandangan partial, dan
sebab itu terkadang berguna
unutk mempertimbangkan wawasan yang disediakan oleh prespktif teritis yang berbeda. Satu system tambahan diorientasikan prespektif teroitis, dimana hanya memiliki awal baru-baru ini dimulai untuk diaplikasikan pada sebuah analisi dari keputusan suka rela pelaporan perusahaan, yaitu Teori institusional
2.4 TEORI INSTITUSIOANAL (INSTUTIONAL THEORY)
Teori Institusioanal telah dikembangkan dalam literatur akademik manajemen lebih spesifik, pada teori organisasi sejak akhir 1970an, oleh peneliti seperti Mayer dan Rowan (1997); DiMagio dan Powell (1983); Powel dan DiMagio (1991); dan Zucker (1997,1987). Semenatra hal tersebut menjadi pengaruh yang utama dan prespektif teoritis yang kuat dalam analisis organisasi, hal ini juga diadopsi oleh beberapa peneliti akuntansi,
seperti Covaleski dan
Dirsmith (1998); Broadbent, Jacobs, dan Laughlin (2000); dan Brignall dan Modell (2000) menggunakan teori institusional. Hal ini juga digunakan beberpa peneliti yang memeriksa aspek audit. Secara langsung berhubungan dangan teori akuntansi keuangan, Forgatry (1992) mengaplikasikan teroi institusional untuk menganalisis proses pengaturan satandar akuntansi. Dillard, Rigny, Goodness
(2004. Hlm 504) menyatakan bahwa teori institusional telah
diaplikasikan pada penelitian akuntansi untun mempelajari praktik akuntansi dalam organisasi. Alasan kunci mengapa teori institusional relevant pada peneliti yang menginvestigasi prektek pelaporan akuntansi secara sukarela bahwa teori institusional menyediakan prespektif yang melengkapi diantara teori stakeholder dan teori legitimasi, dalan memahami bagaimana organisasi mengerti dan merespon perubahan sosial dan tekanan dan ekspektasi institusional. Faktor lainnya, teori ini menghubungkan praktik organisasi dalam nilai masyarakat dimana organisasi beroperasi, dan kebutuhan mempertahankan legitimasi organisaii sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dillard, Rigsby, Goodman (2004,hlm 507) bahwa berdasarkan penelitian akuntansi menyarankan pentingnya dari budaya sosial dan lingkungan dalam praktek akuntansi.
Kegunaan praktek akuntansi sebagai rasionalisasi dalam perintah untuk mengurus appereance dari legitimasi dan kemungkinan decoupling praktek rasionalisais akuntansi dari teknis akrual dan proses administrasi. Teori Institusional menyedikan penjelasan bagaimana mekanisme melalui organisasi yang mana mungkin mencari untuk menyamakan presepsi dari praktek dan karakteristik dengan nilai sosial dan budaya menjadi terinstitutionlay dalam organisasi yang khusus, Seperti mekanisme dapat termasuk mengemukakan dari keduanya; teori satakeholder dan atau teroi legitimasi, tetapi dapat secara masuk akal juga meliputi tingkat yang lebih luas dari mekanisme legitimasi. Hal ini mengapa ketiga prespektif teoritis harus dilihat seperti saling melengkapi dari pada dibandingkan satu dengan lainnya. Terdapat dua dimensi utama dari teori institusional. Pertama adalah isomorphism dan yang kedua decoupling. Keduanya dapat menjadi pokok hubungan untuk menjelaskan praktik pelaporan perusahaan secara suka rela. Dillard, Rigsby, dan Goodman (2004) Isomorphism direferensikan pada adatasi praktik institusional oleh sebuah organisasi. Sebagai perusahaan sukarela melporkan oleh praktek institusional
bahwa pelaporan organisasi,proses dimana suka
rela pelaporan perusahaan mengadaptasi dan merubah bahwa organisasi melaksankan proses isomorphic. Proses isomorphic pertma dimana organisasi hanya akan merubah praktek institusional mereka dikarenakan tekanan dari stakeholder pada siapa organisai bergantung. Proses ini berkaitan dengan cabang managerial dari teori stakeholder. Perusahaan akan suka rela melaksankan pelaporan berdasarkan pada pengaruh stakeholder dalam prektik pelaporannya dimana didalamnya terdapat ekspektasi dan permintaan dari stakeholder yang memiliki pengaruh pada perusahaan. Proses kedua dalam isomorphic, melibatkan organisasi mencari untuk berusaha menyamai atau mengembangkan praktek intitusioanal dari organisasi lain, seringkali untuk alasan keunggulan kompetitifndalam ketentuan dari legitimasi. Seperti Unnerman dan Bennett (2004 hlm 692) menyatakan beberapa penelitian teori institusional mengandposi kebijakan baru dan prosedur yang sama dimana diadopsi oleh perusahaan yang memimpin dalam sector tersebut. Proses isomorphis terakhir dijelaskan oleh DiMaggio dan Powell (1983) yaitu normative isomorphism. Hal ini menghubungjan tekanan yang muncul dari kumpulan norma untuk mengadosi praktek institusional yang khusus.. Dalam kasus pelaporan perusahaan, ekspetasi dari professional bahwa akuntan akan patuh terhadap satandar akuntansi. Dalam
ketentuan pengungkapan perusahaan secara sukarela tekanan normative isomorphism dapat menimbulkan kuranganya pengaruh formal group dari rentang both formal dan informal group , dimana dimilki manager.(pengaruh budaya dan praktik kerja dikembangkan dalam tempat kerja mereka). Selanjutnya pada decoupling mengindikasikan bahwa sementara manager mungkin merasa kebutuhan untuk organisasi mereka untuk terlihat mengadosi praktek instituisonal yang pasti dan mungkin proses formal intitusi bertujuan mengimplemenatsaikan praktek tersebut, praktek actual organizational dapat menjadi sangat berbeda pada perstujuan secara formal dan secara publik melafalkan proses dan praktek. Ini dapat dihubungkan dengan pandangan dari teori legitimasi dimana pengungkapan sosial dan lingkungan dapat digunakan membangun image organisasi sangat berbeda dengan apa yang sebenarnya dari sisi performa sosial dan lingkungan.
KESIMPULAN
Pada bab ini menyediakan jumlah prespektif mengapa manajemen memelih untuk membuat pengungkapan terpisah. Secara spesifik ini meninjau teori legitimasi, teori stakeholder, dan dengan singkat muncul teori institusional – ketiga teori diklasifikasikan sebagai system yang berorientasi teori, dilihat sebagai bagian dari system sosial yang lebih luas. Teori legitimasi, teori stakeholder dan teori instituisonal semuanya berhubungan pada teori politik-ekonomi dimana ilmu ekonomi politik merupakan kerangka sosial, politik, dan ekonomi didalamnya dimana kehidupan manusia mengambil tempat dan sosial, politik dan ekonomi isu dipertimbangkan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Teori ekonomi politik dapat diklasifikasin sebagai sesuatu yang klasik. Teori Legitimasi dan Teroi stakeholder mengadopsi prespektif Bourgeois. Teori Institusional mengadopsi Prespektif klasik ataupun Bourgeois. Teori legitimasi bergantung pada gagasan kontrak sosial, dimana kontrak menyiratkan penggambaran norma dan ekspektasi dati komunitas dimana organisasi beroperasi.
Sebuah
organisasi
mempertimbangkan
untuk
menjadi
sah
untuk
menyampaikan bahwa hal tersbut memnuhi syrat dari kontrak sosial. Legitimacy dan hak untuk beroperasi. Pengungkapan akuntansi mematuhi perwkilan dimana menggambarkan satu cara dimana organisasi dapat mengesahkan dan keberlanjutan operasi. Dimana legitimasi terancam, pengungkapan adalah salah satu cara mengembalikkan legitimasi, dalam prakteknya. Kebijakan untuk memlihara atau mengembaliakn legitimasi perusahaan kadang diucapkan pada syarat dari resiko reputasi manajemen. Dua kategori teori stakeholder telah direview. Hal ini menjadi ethical branch (atau normative) dan managerial branch. Etichal branch dari toeri stakeholder mendiskusikan isu-isu yang terkumpul dengan hak pada informasi, hak dimana harus dipertemukan tanpa memperhatikan pengaruh keterlibatan stakeholder. Mangerial branch dari teori stakeholder memprediksikan bahwa organisasi akan cenderung umtuk memuaskan permintaan informasi dari stakeholder yang memiliki pengaruh dalam kelangsungan hidup perusahaan. Menambah keterangan-keterangan, stakeholder menerima informasi akan bergantung terhadap bagaimana pengaruh mereka, dengan pengaruh seringkali
mempertimbangkan syarat dari kekurangan sunberdaya yang dikontrol oleh masingmasing stakeholder. Pengungkapan informasi dipertimbangkan untuk menggambarkan strategi penting dalam mengelola para stakeholder. Teori Institusional menyediakan pelengkap dan secara khusus melengkapi, prespektif teori legitimasi dan teori stakeholder. Teori ini menjelaskan bahwa manajer akan menjadi subjek untuk menekankan perubahan atau mengadosi, beberapa praktik praktik pelaporan suka rela perusahaan. Tekanan ini dapat menjadi memaksa, meniruniru, atau berdasarkan norma dan hasil gambaran institusional terkadang menjadi terlihat lebih nyata daripada aslinya.
