Makalah BLU

MAKALAH AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Salah

satu

agenda

reformasi

keuangan

negara

adalah

adanya

pergeseran

sistem penganggaran sistem penganggaran dari pengganggaran tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja. Dengan kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari sekedar membiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini penting mengingat kebutuhan dana yang makin tinggi tetapi sumber daya pemerintah terbatas. Penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktik yang dianut oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Mewirausahakan pemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi sektor keuangan publik untuk mendorong peningkatan pelayanan. Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2003 tentang Keuangan tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004 tentangPerbendaharaan tentangPerbendaharaan

Negaramembuka Negaramembuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, efisie nsi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 1.2

Rumusan Masalah

1. Apa yang kamu ketahui tentang Ruang Lingkup Akuntansi BLU? 2. Apa yang kamu ketahui tentang Pengertian Akuntansi, BLU dan Contoh BLU? 3. Apa yang kamu ketahui tentang Pentingnya Akuntansi BLU? 4. Apa yang kamu ketahui tentang Proses Akuntansi BLU?

1


1.3

Tujuan Penulisan

1. Mengetahui dan mampu tentang Ruang Lingkup Akuntansi BLU 2. Mengetahui dan mampu tentang Pengertian Akuntansi, BLU dan Contoh BLU 3. Mengetahui dan mampu tentang Pentingnya Akuntansi BLU 4. Mengetahui dan mampu tentang Proses Akuntansi BLU

2


BAB II PEMBAHASAN 2.1

Ruang Lingkup Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU)

A. Tujuan BLU

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. B. Asas

Asas BLU adalah sebagai berikut: 1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan; 2. BLU

merupakan

bagian

perangkat

pencapaian

tujuan kementerian

negara/lembaga/ pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah sebagai instansi induk. 3. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. 4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. 5. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. 6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja dan BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana kerja dan anggaran serta laporan

keuangan

negara/lembaga/SKPD/ pemerintah daerah.

dan

kinerja kementerian

3


7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. C. Dasar Hukum Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 68 dan 69; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan

1. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

7/PMK.02/2006 tentang

Persyaratan

Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007); 2. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor


Kewenangan

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007); 4. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor


Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, dan Pegawai Badan

Layanan

Umum

sebagaimana

Dewan telah

Pedoman Pengawas,

diubah

terakhir

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007; 5. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor


Tata

Cara

Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran

4


serta

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

Badan

Layanan

Umum

(dicabut

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU; 10. Peraturan

Menteri

Pengelolaan

Dana

Keuangan Bergulir

Nomor Pada


Kementrian

Negara/Lembaga

Pedoman (diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Revisi DIPA untuk Satuan Kerja BLU Tahun Anggaran 2008; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran

serta Pelaksanaan

AnggaranBadan

Layanan

Umum

(dicabut

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada BLU; 14. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor


Pedoman

Pemberian Bonus Atas Prestasi bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementrian Negara/Lembaga;

5


16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang BLU; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; Peraturan Dirjen Perbendaharaan

1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum; 2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

D. Karakteristik

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara

yang

dipisahkan); 2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik; 3. Tidak bertujuan mencari keuntungan; 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisien dan produktivitas ala korporasi; 5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk; 6. Pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung; 7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan non-PNS; 8. Bukan sebagai subjek pajak.

6


E. Persyaratan Persyaratan Substantif

1. Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan: a. Penyediaan barang atau jasa layanan umum, seperti pelayanan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan (litbang); b. Pengelolaan

wilayah/kawasan

tertentu

untuk

tujuan

meningkatkan

perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet); atau c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah. 2. Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods) 3. Dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan. Persyaratan Teknis

1. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan 2. Kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Persyaratan Administratif

1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 dan bermaterai, ditandatangani oleh pimpinan satker Instansi Pemerintah yang mengajukan usulan

untuk

lembaga terkait.

menerapkan

PPK-BLU

dan

disetujui

oleh menteri/pimpinan

7


2. Pola tata kelola. Merupakan peraturan internal satuan kerjaInstansi Pemerintah yang menetapkan: 1. Organisasi dan tata laksana, yang memuat antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia; 2. Akuntabilitas, yaitu

mempertanggungjawabkan

pengelolaan sumber

daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada satuan kerja Instansi Pemerintah bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, meliputi akuntabilitas program, kegiatan, dan keuangan; 3. Transparansi, yaitu adanya kejelasan tugas dan kewenangan, dan ketersediaan informasi kepada publik. 

Rencana strategis bisnis, mencakup: 1. visi, yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan; 2. misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik; 3. program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul; dan 4. kesesuaian visi, misi, program, kegiatan, dan pengukuran pencapaian kinerja; 5. indikator

kinerja

lima

tahunan

berupa

indikator pelayanan, keuangan, administrasi, dan Sumber Daya Manusia; 6. pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

8




Laporan keuangan pokok, terdiri atas: 1. Kelengkapan laporan: a. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional Keuangan, yaitu laporan

yang

menyajikan

ikhtisar

sumber,

alokasi,

dan

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja; b. Neraca/Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu; c. Laporan Arus Kas, yaitu dokumen yang menyajikan informasi kas sehubungan

dengan aktivitas

operasional, investasi,

nonanggaran yang

dan transaksi

menggambarkan saldo

awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; d. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca/Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan. 2. Kesesuaian dengan standar akuntansi; 3. Hubungan antarlaporan keuangan. 4. Kesesuaian

antara keuangan dan indikator

kinerja yang

ada

di rencana

strategis; 5. Analisis laporan keuangan. 

Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satuan

kerja instansi

pemerintah

untuk

menerapkan

PK

BLU.

SPM ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan biaya serta kemudahan memperoleh

9


layanan. SPM sekurang-kurangnya mengandung unsur: 1. Jenis kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh satker. Jenis kegiatan merupakan pelayanan yang diberikan oleh satker baik pelayanan ke dalam (satker itu sendiri) maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jenis kegiatan ini merupakan tugas dan fungsi dari satker yang bersangkutan. 2. Rencana Pencapaian SPM. Satuan kerja menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan yang ada. 3. Indikator pelayanan. SPM menetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM. 4. Adanya

tanda

tangan

pimpinan satuan

kerja yang

bersangkutan

dan menteri/pimpinan lembaga. 

Laporan audit terakhir, merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum satuan kerja instansi pemerintah yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PK BLU. Dalam hal satuan kerja instansi pemerintah tersebut belum pernah diaudit, satuan kerja instansi

pemerintah

dimaksud

harus

membuat

pernyataan

bersedia

untuk diaudit secara independenyang disusun dengan mengacu pada formulir yang telah ditetapkan. 2.2

Pengertian Akuntansi, Badan Layanan Umum (BLU) dan Contoh Badan

Layanan Umum (BLU) A. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Akuntansi sebagai seni : Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta

10


menafsirkan hasil-hasilnya, dikatakan sebagai seni maka yang dimaksud adalah cara menerapkannya.

Akuntansi sebagai sains : Akuntansi sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai.

Akuntansi sebagai teknologi : Penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu wilayah negara untuk menyediakan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomik. Perekayasaan pelaporan keuangan dalam suatu masyarakat (negara) dalam rangka pencapaian tujuan Negara. B. Pengertian BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas BLU terdapat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BLU di daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (disingkat BLUD). karakteristik khusus yang membedakan antara Badan Layanan Umum dengan unit organisasi atau institusi pemerintah lainnya [2], yakni: 1. BLU merupakan instansi pemerintah yang menyediakan barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena BLU menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat maka ada pendapatan yang diperoleh oleh BLU dari biaya yang dibebankan kepada konsumennya. Pendapatan BLU ini merupakan Penerimaan Bukan Pajak/PNBP sedangkan pendapatan BLUD merupakan lain-lain Pendapatan Asli Daerah/PAD yang sah bagi suatu daerah. Dalam birokrasi pemerintah ada begitu banyak organisasi yang bertindak bukan sebagai penyedia barang dan jasa misalnya organisasi pemerintah yang membuat regulasi, penegakan hukum/peradilan, pertahanan dan sebagainya, sehingga

11


organisasi ini tidak akan menerima pendapatan langsung dari masyarakat atas layanan yang diberikan. 2. BLU harus menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Ini karakteristik yang sangat spesial sekali karena instansi pemerintah diperkenankan untuk menerapkan praktik bisnis seperti dalam yang umum dilakukan oleh dunia bisnis/swasta. Akan tetapi walaupun diselenggarakan sebagaimana institusi bisnis, BLU tidak diperkenankan mencari keuntungan (not-for-profit ). 3. BLU dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Karakteristik ini jauh berbeda dari instansi pemerintah biasa yang dalam penyelenggaraan layanannya mengedepankan kepada penyerapan anggaran yang sangat tinggi, terlepas kegiatan tersebut mencapai sasaran dengan tepat atau tidak. Pada BLU penyerapan anggaran bukanlah target karena surplus/kelebihan anggaran dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya untuk peningkatan kualitas layanannya. 4. Adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLU, yakni: fleksibilitas dalam hal pengelolaan keuangan, fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia dan fleksibilitas dalam hal pengelolaan dan pengadaan aset/barang. 5. BLU dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Ketentuan ini merupakan semangat otonomi yang diberikan kepada BLU untuk "bisa melanggar" ketentuan dalam keuangan negara. Contohnya adalah BLU diperkenankan untuk menggunakan secara langsung penerimaannya (PNBP bagi BLU Pusat atau lain-lain PAD yang sah bagi BLUD). C. Contoh Badan Layanan Umum

Seperti yang telah diuraikan, BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Contoh instansi pemerintah yang menjadi BLU pada umumnya adalah rumah sakit dan perguruan tinggi negeri selaku penyelenggara pendidikan. Daftar perguruan tinggi negeri yang berstatus BLU dapat Anda lihat pada Badan Layanan Umum yang kami akses dari laman Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan . Antara lain: Universitas

Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret Surakarta,

12


Universitas Negeri Surabaya, Universitas Andalas, Universitas Udayana, Universitas Negeri Padang, Universitas Terbuka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 65 ayat (1) UU 12/2012 disebutkan sebagai berikut: “Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada Perguruan Tinggi Negeri dengan

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk Perguruan Tinggi Negeri badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. Jadi, tidak semua perguruan tinggi itu berstatus BLU, ada juga yang berstatus Badan Hukum.

2.3

Pentingnya Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU)

Adapun alasan mengapa BLU diperlukan adalah: 

Dapat dilakukan peningkatan pelayananinstansi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;



Instansi pemerintah dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat;



2.4

Dapat dilakukan pengamanan atas asetnegara yang dikelola oleh instansi terkait.

Proses Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU)

A. PERSYARATAN, PENETAPAN, DAN PENCABUTAN

Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPKBLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:

13


a.

Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

b.

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian

masyarakat atau layanan umum; dan/atau c.

Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan

kepada masyarakat. Persyaratan teknis terpenuhi apabila:

a.

kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan

ditingkatkan

pencapaiannya

melalui

BLU

sebagaimana

direkomendasikan

oleh

menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan b.

kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana

ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut: a.

pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan

manfaat bagi masyarakat; b.

pola tata kelola;

c.

rencana strategis bisnis;

d.

laporan keuangan pokok;

e.

standar pelayanan minimum; dan

f.

laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Dokumen tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD untuk mendapatkan

persetujuan

sebelum

disampaikan

kepada

Menteri

Keuangan/

gubernur/bupati /walikota, sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai

persyaratan

administratif

diatur

dengan

Peraturan

Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menteri

14


Proses penetapan PPK-BLU adalah sebagai berikut:

1.

Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD mengusulkan instansi pemerintah yang

memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya. 2.

Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota menetapkan instansi pemerintah yang

telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan PPK-BLU. 3.

Penetapan tersebut dapat berupa pemberian status BLU secara penuh atau status BLU

bertahap. 4.

Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan

memuaskan. 5.

Status BLU-Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah

terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan. 6. 7.

Status BLU-Bertahap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun. Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya,

memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU paling lambat 3 bulan sejak diterima dari menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD. Adapun penerapan PPK-BLU berakhir bila:

a.

dicabut

oleh

Menteri

Keuangan/gubernur/bupati/walikota

sesuai

dengan

kewenangannya; b.

dicabut oleh Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota berdasarkan usul dari

menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya; atau c.

berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan.

15


Pencabutan penerapan PPK-BLU dilakukan apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif. Pencabutan

status

dilakukan

berdasarkan

penetapan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan, yaitu:

1. Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, membuat penetapan pencabutan penerapan PPK-BLU atau penolakannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usul diterima. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, usul pencabutan dianggap ditolak. 2. Instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PPK-BLU dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLU sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 3. Dalam

rangka

menilai

usulan

penetapan

dan

pencabutan,

Menteri

Keuangan/gubernur/ bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, menunjuk suatu tim penilai B. Pola Pengelolaan Keuangan BLU

Pola pengelolaan keuangan pada BLU merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Yang dimaksud dengan praktik bisnis yang sehat adalah proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Instansi pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan BLU adalah Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Ditjen Perbendaharaan. C. Pejabat Pengelola

BLU dikelola oleh Pejabat Pengelola BLU yang terdiri atas:

16


1. Pemimpin BLU Pemimpin berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU yang berkewajiban: 1. menyiapkan rencana strategis bisnis BLU; 2. menyiapkan RBA tahunan; 3. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 4. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.



Pejabat Keuangan BLU Pejabat keuangan BLU berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban :

1. mengkoordinasikan penyusunan RBA; 2. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU; 3. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; 4. menyelenggarakan pengelolaan kas; 5. melakukan pengelolaan utang-piutang; 6. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU; 7. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan 8. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

17


BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas BLU terdapat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BLU di daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (disingkat BLUD). Adapun alasan mengapa BLU diperlukan adalah:



Dapat dilakukan peningkatan pelayananinstansi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;



Instansi pemerintah dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat;



Dapat dilakukan pengamanan atas aset negara yang dikelola oleh instansi terkait

3.2 Daftar Pustaka

https://www.google.co.id/amp/s/dcmaria.wordpress.com/2012/09/18/akuntansi badan-layanan-umum-blu/amp/ https://www.google.co.id/amp/s/drummerfan.wordpress.com/2010/01/16/blu-badanlayanan-umum/amp/ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Layanan_Umum http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt581196805bd82/badan-layanan-umum(blu)-dan-ruang-lingkupnya

18

Makalah BLU

Recommend Documents