MAKALAH ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
Disusun Oleh Lilis Apriliani Apriliani Jayadi Saputra Baladea Hahahahaha
KATA KATA !ENGANTAR !ENG ANTAR
Puji Puji dan syuku syukurr senant senantiasa iasa terpanj terpanjatk atkan an ke Hadirat Hadirat-Ny -Nya, a, atas berkat berkat,, rahmat, dan bimbingan-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan Tugas ini. Penuli Penuliss menya menyadari dari bahwa bahwa selama selama dalam dalam penyu penyusun sunan an tugas tugas ini penuli penuliss banyak mendapatkan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, semoga Tuhan Tuhan melipat gandakan kebaikannya. Pada kesempatan ini ini penu penuli liss meng menguc ucap apka kan n terim terimaa kasih kasih sedal sedalam am-da -dalam lamny nyaa dan dan sekali sekaligu guss penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tugas ini. Penu Penuli liss meny menyad adari ari bahw bahwaa dala dalam m peny penyus usun unan an tuga tugass masi masih h bany banyak ak kekurangan baik dari segi cara penulisan maupun materi kajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik ataupun masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan tugas kedepan. khir khir kata, semoga semoga tugas ini dapat dapat bermanfaat bermanfaat bagi para para pembaca dan semua pihak dan semoga llah !"T senantiasa memberikan petunjuk, ilmu yang bermanfaat, serta ridha-Nya kepada kita. min min #a #a $abbal $abbal %aalamin.
&akarta, '( pril )*'+ Penyusun
&N #!$ #!$ mail / jhonyconstantine0gmail.com joniyasir0outlook.com 12 / &oni #asir HP / *34 +)5 536 43' HHHHH
1
DA"TAR ISI
KATA !ENGANTAR
i
DA"TAR ISI
ii
BAB I !ENDAHULUAN
'.' 7atar 2elakang '.) $umusan 8asalah '.5 Tujuan
' ) )
BAB II !EMBAHASAN
).' 9efinisi dministrasi ).) 9efinisi :euangan Negara ).5 :euangan 9aerah ).; $uang 7ingkup dministrasi :euangan ).( 9asar dministrasi :euangan Negara dan 9aerah ).+ rientasi dministrasi :euangan Publik ).6 !istem :euangan dministrasi Publik
5 ; + ') '( '( '+
BAB III !ENUTU!
5.' :esimpulan 5.) !aran
'4 )*
DA"TAR !USTAKA
2
BAB I !ENDAHULUAN #$# Latar Bela%an& !elama masa rde 2aru, harapan yang 2esar dari Pemerintah 9aerah
untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. #ang terjadi adalah ketergantungan fiscal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan sli 9aerah
ketidakmerataan
pembangunan,
rendahnya
kualitas
hidup
masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. :edua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa ndonesia untuk
1
menyongsong
era
globalisasi
ekonomi
dengan
memperkuat
basis
perekonomian daerah.
#$' Ru(usan Masalah '. pakah dministrasi :euangan Negara dan 9aerah > ). pakah yang 2ukan dministrasi :euangan > 5. lemen-elemen :unci dari dministrasi :euangan Publik dan 9aerah > ;. 9asar dari dministrasi :euangan Publik dan 9aerah > (. rientasi di dalam dministrasi :euangan Publik > +. !istem di dalam dministrasi :euangan Publik >
#$) Tu*uan
!esuai dengan Uraian singkat di atas adapun makalah ini di buat dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada pembaca maupun penulis agar dapat memahami tentang administrasi keuangan Negara dan daerah. Pembuatan makalah ini juga untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah dministrasi :euangan Negara dan 9aerah yang kami ikuti selama semester lima tahun ajaran )*';?)*'(.
2
BAB II !EMBAHASAN '$# De+inisi Ad(inistrasi 8enurut 7eonard 9. "hite dalam buku introduction to the study of
public administration, berpendapat bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara. 9alam sistem administrasi negara dirumuskan sebagai keseluruhan perundang-undangan, hubungan-hubungan, kode-kode, dan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku pada setiap waktu dalam setiap daerah wewenangnya, untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara.@'A dministrasi negara mencakup kegiatan badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan administrasi pemerintahan adalah kegiatan yang tidak termasuk kegiatan badan legislatif dan badan yudikatif. 9imock dan koening berpendapat, baha administrasi
negara
mempunyai pengertian yang luas, didefenisikan sebagai kegiatan dari negara dalam melasanakan kekuasaan politiknya. !edangkan dalam pengertian sempit, administrasi negara didefinisikan kegiatan dari badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah. Tugas administrasi adalah merumuskan kebijakan pelaksanaan dari kebijakan politik yang telah ditetapkan sebelumnya. dapun aparatur pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan politik dalam pelaksanaan ini adalah pejabat pemerintah profesional, yang disebut administrasi profesi dan pada umumnya adalah pejabat-pejabat pemerintah yang bekerja pada suatu department teknis yang secara fungsional mempunyai keahlian pada substansi teknisnya masing-masing
3
'$' De+inisi Keuan&an Ne&ara Pasal ) UU :euangan Negara bahkan menentukan lebih luas dan
rinci tentang apa saja yang tercakup dalam keuangan negara seperti dikutip sebagai berikut / kekayaan Negara ? kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak • lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak - hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
•
perusahaan Negara ? perusahaan daerah. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
•
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan?atau kepentingan umum. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. !eiring dengan diterapkannya Undang-undang No. 5) Tahun )**;
tentang tonomi 9aerah dan Undang-undang No. 55 Tahun )**; tentang Perimbangan :euangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 9aerah, terjadi pergeseran dan pengelolaan keuangan publik di ndonesia. Pergeseran terjadi berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih desentralistik. Pengelolaan sumber-sumber keuangan juga mengalami pergeseran, banyak sumber-sumber keuangan publik yang disentralisasikan kepada daerah kabupaten dan kota, demi terselenggaranya rumah tangga daerah otonomi. ptimalisasi pengelolaan keuangan di daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah sebagai penyelenggara otonomi tidak mengalami defisit fiskal. leh karena itu, dilaksanakan reformasi segala bidang meliputi reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik demi untuk mendukung
4
terciptanya good goBernance. $eformasi lanjutan dilaksanakan terutama dikaitkan dengan hal-hal berikut ini. $eformasi sistem pembiayaan
• • •
keuangan. Perubahan prinsip pengelolaan anggaran. Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan defisit spending. Perubahan strategi pembiayaan.
'$) Keuan&an Daerah Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah,
didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. 9ibidang penyelenggaraan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daaerah. 9alam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah
5
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan
dan
pertanggungjawaban,
serta
pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan ini, didasarkan atas prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. !umber pendapatan daerah terdiri atas/ a$ !endapatan Asli Daerah ,!AD-. ya%ni Hasil pajak daerah • hasil retribusi daerah • Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 7ain lain P9 •
• •
yang sah. 9ana Perimbangan 7ain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-
undang yang pelaksanaanya untuk didaerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan atau dengan sebutan diluar yang telah ditetapkan undang-undang. 9ana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil,d ana lokasi umum <9U=, dan dana alokasi khusus <9:=. 9ana bagi hasil tersebut bersumber dari pajak, meliputi sebagai berikut/@)A Pajak bumi dan bangunan
•
perkebunan, pertambangan serta kehutanan. 2ea erolehan atas hak tanah dan bangunan <2PHT2= sektor pedesaan,
•
perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan. Pajak penghasilan
6
•
Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan <HPH=, proBisi sumber daya hutan
•
dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap
•
•
pungutan hasil perikanan. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah
•
yang bersangkutan. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. Penerimaan pertambangan
panas
bumi
yang
berasal
dari
penerimaan setoran bagian pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 9aerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh menteri dalam negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait, dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh menteri teknis terkait, setelah memperoleh pertimbangan menteri dalam negeri. da Tiga 8isi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut, yaitu/ 8enciptakan efisiensi dan efektiBitas pengelolaan sumber daya daerah • 8eningkatkan kualiatas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat • 8emberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut • serta
7
8anajemen :euangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaraan daerah. Prinsip-Prinsip Pokok dalam Penganggaran dan 8anajemen :euangan 9aerah •
Prinsip-prinsip Pokok Untuk pemerintahan
daerah,
prinsip-prinsip
pokok
dalam
penganggaran dan manajemen keuangan daerah antara lain sebagai berikut :omprehensif dan disiplin. nggaran 9aerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan.
:arenanya,
anggaran
daerah
harus
disusun
secara
komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistic dalam
diagnose permasalah yang dihadapi. 1leksibilitas. Pemerintah daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang releBan yang
dimilikinya. Terprediksi.
dalah
factor
penting
dalam
peningkatan
kualitas
implementasi nggaran 9aerah. !ebaliknya, bila kebijakan sering berubahubah, seperti metode pengalokasian dana alokasi umum <9U= yang tidak
jelas. :ejujuran. Tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi
juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaraan. nformasi. dalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang
baik. Transportasi
dan
kuntabilitas.
Transportasi
mensyaratkan
bahwa
perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang releBan sebelum kebijakan dijalankan. !elanjutnya,
8
kuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berprilaku sesuai dengan mandate yang diterimanya. Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah dan P29 dilator belakangi oleh hal-hal berikut/ 8eningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan public
secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas public 8emberlakukan UU No. )) tahun '444 dan UU No.)( tahun '444 yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya/ - PP No. '*; tahun )*** tentang 9ana Perimbangan - PP No. '*( tahun )*** tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
-
:euangan 9aerah PP No. '*+ tahun )*** tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban
-
keuangan dalam pelaksanaan 9ekonsentrasi dan Tugas Pembantu PP No. '*6 tahun )*** tentang Pinjaman 9aerah PP No. '*3 tahun )*** tentang Tata Dara Pertanggungjawaban :epala
-
9aerah PP No. '*4 tahun )*** tentang :edudukan :euangan :epala 9aerh
-
dan "akil :epala 9aerah PP No. ''* tahun )*** tentang :edudukan :euangan 9ewan
Perwakilan $akyat 9aerah !istem, prosedur, format, dan struktur P29 yang berlaku selama ini kurang mampu mendukung tuntutan perubahan sehingga perlu perencanaan P29 yang sistematis, terstruktur dan komprehensif.
Perencanaan P2N dengan Paradigma baru tersebut adalah/
P2N yang berorientasi pada kepentingan public P2N disusun dengan pendekatan kinerja Terdapat keterkaitan yang erat antara pengambilan kebijakan di 9P$9 dengan perencanaan operasional oleh pemerintah daerah dan penganggaran oleh unit kerja 9
Terdapat upaya untuk mensinergikan hubungan antara P29, sistem dan prosedur Pengelolaan :euangan 9aerah, 7embaga Pengelola :euangan 9aerah dan Unit-unit Pengelola 7ayanan Publik dalam Pengambilan :ebijakan. Perbandingan
nggaran
Tradisional
dengan
nggaran
dengan
Pendekatan New Public 8anagement
'. ).
NE/ !UBLI0 MANAGEMENT '. 9esentralisasi E deBolBed management ). 2erorientasi pada input, output, dan outcome
!entralistik
2erorientasi pada input
5.
Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang ;. 7ine-item dan bersifat incremental (. 2atasan departemen yang kaku (. 7intas departemen
10
•
9ampak pengeluaran atau belanja negara dan penerimaan negara terhadap kehidupan masyarakat atau dampak P2N atau P29 terhadap kehidupan
•
masyarakat. :esamaan antara keuangan priBat dengan keuangan negara. :euangan priBat atau keuangan negara berkaitan dengan kegiatan-kegiatan
•
yang menyangkut pembelian, penjualan dan transaksi-transaksi yang lain. Untuk membiayai kegiatan-kegiatannya maka baik sektor keuangan priBat ataupun sektor keuangan negara bisa menaikkan pinjamannya, melakukan
•
pembayaran dan lain-lain. !ektor keuangan priBat ataupun sektor keuangan negara sama-sama
•
bertujuan ingin memuaskan keinginan masyarakat. 2aik sektor keuangan priBat ataupun sektor keuangan negara mempunyai
•
sumber yang terbatas. Perbedaan antara :euangan PriBat dan :euangan Negara :euangan priBat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. !ektor ini harus hidup dengan sarana yang dimiliki sendiri sehingga mungkin bisa terjadi defisit apabila pengeluaran lebih besar dari pada
pendapatan. Tanpa pembayaran kembali pinjaman-pinjaman sebelumnya maka sektor keuangan priBat ini akan kehilangan kepercayaan kredit di dalam
•
pasar. Pinjaman hanya dapat dilakukan terhadap pihak luar. 2unga pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak mempunyai kemampuan untuk mencipta?mencetak uang. 8engikuti market principles. 8erencanakan kegiatannya dengan mempertimbangkan penerimaannya
lebih dahulu, kemudian pengeluarannya. :euangan negara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Hidup dengan sarana yang lebih kompleks apabila terjadi defisit maka
negara bisa menetapkan budget defisit untuk mengatasinya. Pinjaman dapat dilakukan baik ke dalam maupun ke luar negeri.
11
2unga pinjaman bisa lebih rendah dibanding dengan pinjaman yang dilakukan oleh sektor swasta?sektor keuangan priBat. 8empunyai kemampuan untuk mencipta?mencetak uang. 8engikuti prinsip anggaran
•
keuangan negara meliputi/ Pengelolaan moneter Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. :ebijakan moneter adalah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan
•
barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Pengelolaan fiskal Pengelolaan fiskal meliputi fungsi - fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabean, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. :ebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan
•
penerimaan < pendapatan = dan pengeluaran < belanja = pemerintah. Pengelolaan :ekayaan negara :husus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara, yang termasuk pengeluaran Negara telah diatur secara khusus dalam :eputusan Presiden + Nomor 3* Tahun )**5 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 2arang ? &asa nstansi Pemerintah. 9i samping itu terdapat pula kekayaan negara yang dipisahkan < pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modalnya ? sahamnya dimiliki oleh negara =. Perusahaan semacam ini biasa disebut 2adan Usaha 8ilik Negara dan 7embaga - lembaga :euangan Negara < 2U8N ? 2U89 =.
12
'$2 Dasar Ad(inistrasi Keuan&an Ne&ara dan Daerah 9asar hukum merupakan landasan dasar
yang
dipergunakan
sebagai pedoman atau sebagai petunjuk bagaimana keuangan negara tersebut harus
dijalankan dengan sebaik-baiknya. 9asar
hukum
adalah untuk
menjamin bahwa dalam realisasi pengurusan keuangan negara tercermin kesatuan
•
publik. Pengaturan rganisasi / dengan konstitusi, hukum, dan kebijakankebijakan pemerintah lainnya.
'$3 Orientasi Ad(inistrasi Keuan&an !u4li% rganisasi Publik memiliki tiga orientasi / • Pengendalian
di
suatu
konsentrasi usaha pada memastikan bahwa organisasi melengkapi, menyudahi tugas spesifik dan anggota organisasi itu tidak menyimpang dari kebijakan pejabat. rientasi kendali memerlukan informasi seperti
dalam mengambil tindakan tertentu atau tidak diambil. 8anajemen <8anagement= !uatu orientasi manajemen dicerminkan di dalam suatu konsentrasi usaha untuk mencapai daya guna dan tepat guna di dalam operasi sehari-hari dan, karenanya, perhatian yang diungkap kedalam
13
detail operasional. rientasi manajemen memerlukan ukuran dari hubungan input-output dan pemenuhan. Perencanaan
dicerminkan
dalam
suatu
konsentrasi usaha atas penentuan tujuan organisasi dan pilihan alat-alat untuk mencapai tujuan. rientasi perencanaan memerlukan proyeksi peristiwa masa depan, Bisi tentang kemungkinan masa depan, dan alatalat dalam menuju kemungkinan keberhasilan masa depan. '$5 Siste( Keuan&an Ad(inistrasi !u4li% !istem dministrasi :euangan Negara - Untuk menjalankan roda
pemerintahan dan memenuhi tujuan bernegara, pemerintah ndonesia perlu mengatur
dan
mengelola
keuangan
negara.
9alam
teorinya !toner dan "inkel <'436= menyebutkan bahwa manajemen adalah proses
perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan,
dan
pengendalian
kegiatan-kegiatan anggota-anggota organisasi dan penggunaan se luruh sumber organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. !ementara itu, tujuan negara ndonesia
telah
disebutkan
dalam Pembukaan Undang-Undang 9asar '4;( alinea ke-; yaitu / 8elindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ndonesia. • 8emajukan kesejahteraan umum. • 8encerdaskan kehidupan bangsa. • kut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, • perdamaian abadi, dan keadilan sosial. !istem administrasi keuangan
negara diatur
dengan
berbagai
ketentuan, diantaranya UU No. '6 Tahun )**5 tentang :euangan Negara, UU No. ' Tahun )**; tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor '( Tahun )**; tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung &awab :euangan Negara. 8odul ini menguraikan pengelolaan keuangan negara sub 14
bidang pengelolaan fiskal, yaitu terkait dengan kebijakan dan kegiatan pengelolaan nggaran Pendapatan dan 2elanja Negara <P2N=. :ebijakan dan kegiatan P2N yang diuraikan adalah sejak dari perencanaan anggaran, penyusunan
dan
pertanggungjawaban
penetapan
anggaran,
pelaksanaan
pelaksanaan
anggaran,
dan
anggaran, pemeriksaan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. !ebagaimana diatur dalam UU No. '6 tahun )**5 tentang :euangan Negara pasal ' bahwa pengertian keuangan negara adalah/ semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Pengertian keuangan negara yang begitu luas memerlukan pengadministrasian yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. 1ungsi perencanaan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor )( Tahun )**; tentang !istem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak dibahas secara rinci. kan tetapi, pembahasan mengenai keuangan negara lebih difokuskan pada fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang keuangan negara. !edangkan fungsi perencanaan keuangan negara dibahas pada materi penyusunan dan penetapan P2N.
15
BAB III !ENUTU!
)$# Kesi(pulan 2erdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lmu tentang
keuangan publik berkembang menurut perkembangan peran atau aktiBitas pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik dan menyejahterakan masyarakat public.Pada dasarnya ilmu tentang keuangan publik mempelajari tentang penerimaan dan pengeluaran negara beserta pengaruh-pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat suatu negara. !eiring dengan diterapkannya Undang-undang No. 5) Tahun )**; tentang tonomi 9aerah dan Undang-undang No. 55 Tahun )**; tentang Perimbangan :euangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 9aerah, terjadi pergeseran dan pengelolaan keuangan publik di ndonesia. Pergeseran terjadi berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih desentralistik. Pengelolaan sumber-sumber keuangan juga mengalami pergeseran, banyak sumber-sumber keuangan publik yang disentralisasikan kepada daerah kabupaten dan kota, demi terselenggaranya rumah tangga daerah otonomi. ptimalisasi pengelolaan keuangan di daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah sebagai penyelenggara otonomi tidak mengalami defisit fiskal. leh karena itu, dilaksanakan reformasi segala bidang meliputi reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik demi untuk mendukung terciptanya good goBernance.
16
)$' Saran
Penulisan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca memperkaya khasanah perpustakaan serta bermanfaat bagi semua pihak. :ami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna kesempurnaan penulisan makalah selanjutnya.
17
DA"TAR !USTAKA
8ardiasmo, )**;. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. ndi / #ogyakarta !uparmono, '44). :euangan Negara. 2P1 / #ogyakarta !uparmoko. )**(. :eungan Negara. 2P1 / #ogyakarta !unarno, !iswanto. )**+. IHukum pemerintah daerah di indonesiaJ. &akarta/ !inar Krafika ffset. "idjaja, Haw. )**;. Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. $aja grafindo persada / &akarta http/??nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id?)*')?*(?administrasi-keuangan-daerah-)?
18
