Lembaga Pemerintahan Pemerintahan Kementrian dan Non Kementrian (Lengkap Penjelasan) Admin I Jun 10, 01! Kebangsaan
Lembaga Pemerintahan Kementrian dan Non Kementrian " #erdapat dua ma$am Lembaga pemerintahan negara negara di ba%ah pimpinan Presiden, &aitu lembaga Kementerian Kementerian &ang dipimpin oleh seorang 'enteri dan Non Kementerian Kementerian &ang dipimpin oleh ketua atau kepala
Lembaga Pemerintahan Kementrian Kementrian merupakan lembaga Pemerintah Pemerintah Indonesia &ang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan Kementerian Kementerian berkedudukan di Jakarta (ibukota negara) dan bertanggung ja%ab langsung kepada presiden serta berada diba%ah presiden
Landasan hukum Kementerian di indonesia adalah ab * Pasal 1+ - 1./ &ang men&ebutkan bah%a
Presiden dibantu oleh menteri"menteri menteri"menteri negara
'enteri"menteri 'enteri"menteri negara diangkat dan diperhen2kan oleh Presiden
3e2ap menteri membidangi urusan tertentu tertentu pada pemerintahan pemerintahan
Pembentukan, Pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian negara diatur dalam undang" undang
3elain itu Lembaga Pemerintahan Pemerintahan kementerian juga diatur oleh Peraturan Peraturan Presiden Nomor + #ahun 01 tentang 4rganisasi Kementerian Negara serta ndang"ndang Nomor 5. #ahun 006 tentang Kementerian Negara
Lembaga Pemerintahan Kementrian dan Non Kementrian
erikut Nama Lembaga Kementerian di Indonesia ('asa pemerintahan Joko 7idodo " 'uhammad Jusu8 Kalla) beserta tugasn&a
Kementerian koordinator yang memiliki tugas sinkronisasi dan koordinasi urusan kementeriankementerian yang berada dalam kewenangannya, adalah sebagai berikut
Kementerian Koordinator idang Kesejahteraan 9ak&at (Kemenko Kesra)
Kementerian Koordinator idang Perekonomian ('enko Perekonomian)
Kementerian Koordinator idang Poli2k, :ukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
a$a Juga 'ateri #es 7a%asan Kebangsaan (#7K) ;PN3 Lengkap
Kementerian yang memiliki tugas menangani urusan pemerintahan dengan nomenklatur kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1!" #UUD 1!"$ , adalah sebagai berikut
Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Kementerian -alam Negeri (Kemendagri)
Kementerian yang mempunyai tanggung %awab urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1!" #UUD 1!"$, adalah sebagai berikut
Kementerian #enaga Kerja dan #ransmigrasi (Kemenakertrans)
Kementerian
Kementerian Agama (Kemenag)
Kementerian Komunikasi dan In8orma2ka (Kemenkomin8o)
Kementerian :ukum dan :ak Asasi 'anusia (Kemenkumham)
Kementerian Pari%isata dan
Kementerian Kehutanan (Kemenhut)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Kementerian Perdagangan (Kemendag)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
Kementerian Pekerjaan mum (Kemenpu)
Kementerian Pendidikan dan Kebuda&aan (Kemdiknas)
Kementerian 3osial (Kemensos)
Kementerian Pertanian (Kementan)
Kementerian yang bertugas mengurusi urusan pemerintahan sebagai bentuk pena%aman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, adalah sebagai berikut
Kementerian 3ekretariat Negara (Kemensetneg)
Kementerian Pembangunan -aerah #er2nggal (Kemenegpdt)
Kementerian Pemuda dan 4lah 9aga (Kemenpora)
Kementerian Pemberda&aan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP = PA)
Kementerian Penda&agunaan Aparatur Negara dan 9e8ormasi irokrasi (Kemenpan 9)
Kementerian Peren$anaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)
Kementerian Perumahan 9ak&at (Kemenpera)
Kementerian Koperasi dan saha Ke$il dan 'enengah (Kemenkop K')
Kementerian Lingkungan :idup ('enlh)
Kementerian 9iset dan #eknologi (Kemenristek)
Kementerian adan saha 'ilik Negara (Kemen 'N)
Kementerian yang dibubarkan, adalah sebagai berikut
Kementerian Penerangan, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang Kementerian 3osial, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial), sempat dibubarkan pada Kabinet Persatuan Nasional, dan dibentuk kembali pada Kabinet >otong 9o&ong hingga sekarang Kementerian Kemakmuran, dibentuk saat proklamasi kemerdekaan (Kabinet Presidensial) dan dibubarkan pada Kabinet Natsir hingga sekarang
Kementerian yang dipisahkan&digabungkan, adalah sebagai berikut
Kementerian Perumahan 9ak&at dan Kementerian Pekerjaan mum pada Kabinet Kerja (01/) digabung menjadi Kementerian Pekerjaan mum dan Perumahan 9ak&at Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perindustrian saat ini, sempat digabungkan menjadi ?-epartemen Perindustrian dan Perdagangan? pada pertengahan perjalanan Kabinet Pembangunan *I, &ang kemudian dipisahkan kembali pada Kabinet Indonesia ersatu hingga sekarang
Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lembaga Pemerintah Nonkementerian disingkat #LPNK$, dulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPN-), LPNK merupakan lembaga negara &ang dibentuk guna menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden Kepala LPNK berada di ba%ah serta bertanggung ja%ab se$ara langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat se2ngkat menteri &ang mengoordinasikan n&a
LPNK sendiri merupakan lembaga negara di Indonesia &ang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu &ang 2dak dilaksanakan oleh kementerian @ instansi, bersi8at strategis, nasional, lintas instansi @ kementerian, lintas sektor dan lintas %ila&ah 3elain itu, LPNK juga menunjang tugas &ang dilakukan oleh 'enteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang" undangan &ang berlaku
a$a Juga :eboh, >ambar :ujan ang -itangkap 4leh Kamera dari atas Pesa%at
3usunan 4rganisasi dan #ata Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terdiri sebagai berikut Kepala
3ekretariat tama -epu2 Inspektorat tama
erikut Nama-Nama Lembaga Non Kementerian di Indonesia
Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Lembaga Kebijakan Pengadaan arang@Jasa Pemerintah
Lembaga Ketahanan Nasional
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Lembaga 3andi Negara
adan Intelijen Negara
adan Kepaga%aian Negara
adan Penga%as #enaga Nuklir
adan Kependudukan dan Keluarga eren$ana Nasional
adan Koordinasi Pananaman 'odal
adan Koordinasi 3urBe& dan Pemetaan Nasional
adan Penga%as Keuangan dan Pembangunan
adan Pertanahan Nasional
adan Penga%asan 4bat dan 'akanan
adan Peren$anaan Pembangunan Nasional
adan Nasional Penanggulangan #erorisme
adan 'eteorologi, Klimatologi, dan >eoCsika
adan Nasional Penanggulangan en$ana
adan Nasional Penempatan dan Perlindungan #enaga Kerja Indonesia
adan Pusat 3ta2s2k
adan 3A9 Nasional
adan Narko2ka Nasional
adan 3tandardisasi Nasional
adan #enaga Nuklir Nasional
adan Pengkajian dan Penerapan #eknologi
Arsip Nasional 9epublik Indonesia
Perpustakaan Nasional 9epublik Indonesia
