Kisi-Kisi UAS Sejarah Indonesia Kelas XII
SMKN 5 Malang
Latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta
Pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.
Upaya pemerintah dalam meredam pemberontakan PKI tahun 1948
Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Muso, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Muso. Namun kondisi politik sudah terlampau panas, sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI dan kelompok pendukungnya kemudian memusatkan diri di Madiun. Muso pun kemudian pada tanggal 18 September 1948 memproklamirkan Republik Soviet Indonesia.
Upaya pemerintah dalam menghadapi DI/TII di Jawa Barat
Meski upaya menanggulangi DI/TII Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah, namun sejak tahun 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer.
Operasi terpadu "Pagar Betis" digelar, dimana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI/TII berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DI/TII. Melalui operasi ini pula Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo.
Tujuan gerakan DI/TII kartoswiryo
untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam.
Latar belakang PRRI dan Permesta
Pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.
Latarbelakang terjadinya pemberontakan andi aziz
Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL (pasukan Belanda di Indonesia) terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di Negara Indonesia Timur (NIT).
Negara bentukan Soumakil
Republik Maluku Selatan (RMS)
Sikap yang menyebabkan integrasi bangsa
Pahlawan nasional dari papua
Frans Kaisiepo, Silas Papare dan Marthen Indey
Usaha yang dilakukan oleh Frans Kaisepo dalam proses integrase
- Mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua
- Turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Mei 1946
- Anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan
- Menentang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT)
- Berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda
- Mendirikan partai politik Irian Sebagian Indonesia (ISI) yang menuntut penyatuan Nederlans Nieuw Guinea ke negara Republik Indonesia
- Berupaya agar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia.
Usaha silas papare dalam melakukan integrase
- Membentuk Komite Indonesia Merdeka (KIM) (September 1945) yang bertujuan untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945.
- Mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia (PKI)
- Membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta
- Mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam Perundingan New York antara Indonesia-Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Berdasarkan "New York Agreement" ini, Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia.
Lagu-lagu Ismail Mazuki yang menumbuhkan rasa cinta tanah air
- 17 Tahun (Lagu pertama yang dikarang) O Sarinah
- Rayuan Pulau Kelapa (1944)
- Halo-Halo Bandung (1946) yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api
- Selendang Sutera (1946) yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu
- Sepasang Mata Bola (1946) yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka.
Sikap yang dilakukan oleh Sultan Syarif Kasim II dalam proses integrase
- Menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI (setara Rp. 1,47 Trilyun pada tahun 2014)
- Membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Barisan Pemuda Republik.
- Mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera Merah-Putih, dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak republik
- Aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar
- Menyerahkan kembali 30 % harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan
Alasan pemerintahan perdana menteri Sutan Syahrir tidak dimasukkan dalam masa demokrasi Parlementer
Dasar hokum dilaksanakan demokrasi parlementer
Undang – Undang Dasar Sementara 1950
Urutan kabinet masa demokrasi parlementer
Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951;
Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952;
Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953;
Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955;
Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956;
Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957;
Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.
Prestasi kabinet Ali Sastroamojoyo I
menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada April 1955
Program pasca Karya
1. Membentuk Dewan
2. Normalisasi keadaan Republik
3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4. Perjuangan Irian
5. Mempergiat pembangunan
Cabinet yang berhasil melaksananakan pemilihan umum
Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada tanggal 27 September 1955 pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen berhasil dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilakukan pada 15 Desember 1955.
Runtuhnya kabinet Natsir
Latar belakang masalah dalam pembentukan kabinet sering kali menjadi faktor yang menyebabkan goyah dan jatuhnya kabinet. Hal ini terlihat ketika Kabient Natsir menjalankan pemerintahannya, kelompok oposisi segera melancarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Natsir. Kabinet Natsir dihadapkan pada mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis karena dalam PP no 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen. Hal ini menyebabkan menteri dalam negeri mengundurkan diri. Kondisi ini menyebabkan hubungan kabinet dengan parlemen tidak lancar yang akhirnya menyebabkan Natsir menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada 21 Maret 1951.
Empat partai besar pemenang pemilu 1955
PNI 57 kursi 199 kursi
Masyumi 57 kursi 112 kursi
Nahdatul Ulama 45 kursi 91 kursi
PKI 39 kursi 80 kursi
Yang mengeluarkan gerakan benteng
Gagasan Soemitro Djojohadikusumo kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang sering disebut juga dengan Plan Soemitro.
Gagalnya system Ali-Baba
pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan
Kredit yang digunakan ternyata tidak digunakan secara benar oleh para pengusaha pribumi (indonesia) dalam rangka mencari keuntungan tetapi malah dipindahkan kepada pengusaha tionghoa secara sepihak
Kabinet pancang FINEK
Kabinet Burhanuddin
Penyebab gagalnya demokrasi parlementer
Dominannya politik aliran
Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah.
Tidak mempunyai para anggota konstituante bersidang dalam menetapkan dasar negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut.
Instabilitas Negara karena terlalu sering terjadi pergantian kabinet.
Timbul berbagai masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia,seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS akibat ketidak stabilan pemerintahan.
Sering terjadi konflik dengan pihak militer seperti pada peristwa 17 Oktober 1952.
Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akibat lemahnya sistem pemerintahan.
Sering terjadi konflik antar partai politik dalam pemerintahan untuk mendapatkan kekuasaan.
Praktik korupsi meluas.
Kesejahteraan rakyat terbengkalai karena pemerintah hanya terfokus pada pengembangan bidang politik bukan pada ekonomi
Isi dekrit presiden 5 Juli 1955
Pembubaran Konstituante.
Berlakunya Kembali UUD 1945.
Tidak berlakunya UUDS 1950.
Pembentukan MPRS dan DPAS.
Anggota federasi Malaysia Brunei, Sabah dan Sarawak
Alasan Indoesia keluar dari PBB pada masa demokrasi terpimpin
Agar para anggota PBB tidak mendukung masuknya malaysia kedalam PBB;
Agar anggota-anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB daripada mendukung masuknya malaysia kedalam Dewan keamanan PBB;
Memperingatkan PBB bahwa Indonesia bersungguh-sungguh akan melaksanakan Niatnya.
Era Demokrasi Raba-raba
Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 hingga 1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno menaruh harapan besar terhadap Pemilu 1955, karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Hal ini seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno bahwa "era 'demokrasi raba-raba' telah ditutup".
Pembentukan DPRGR
DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden
Isi TRIKORA
1. Gagalkan pembentukan "Negara Papua" bikinan Belanda kolonial
2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa
Alasan Indonesia tidak menyetujui Federasi Malaysia
keinginan Federasi Malaya lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu menginjak-injak lambang negara Indonesia
Latarbelakang muncul TRITURA
Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
Perombakan kabinet Dwikora
Turunkan harga sembako
Sanering mata uang kertas
Syafrudin Prawiranegara menggunting uang kertas bernilai Rp 5,00 ke atas, sehingga nilainya berkurang separuh. Tindakan ini dikenal sebagai "Gunting Syafruddin
Pola pembangunan Semesta Berencana (Depernas)
Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahap 1 (1961 - 1969) yang telah disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan telah diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961, dalam pelaksanaannya kurang berhasil. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :
Rencana pembangunan kurang matang
Biaya pembangunan balk yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri kurang memadai
Proyek-proyek yang sudah direncanakan sering diterlantarkan
Pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat Mercusuar, misalnya Monas
Tugas Bappenas
Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Usaha pemerintah melakukan pungutan kepada yang memperoleh fasilitas Negara
Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.
Alasan pemerintah mengganti mata uang dari Rp 1000 menjadi Rp1
Imbas dari tindakan embargo yang dilancarkan oleh sekutu Kapitalis dan Imperialis terhadap Indonesia karena berani menentang pembentukan negara boneka di kawasan Asia Tenggara oleh Inggris dan AS, Waperdam III Chairul Saleh terjeblos dalam tindakan ekstrem, mengganti uang lama dengan uang baru dengan kurs Rp. 1000 akan diganti Rp. 1 baru. Akibatnya inflasi tak terkendali dan segera melonjak 650% dan Bung Karno dipaksa untuk mengeluarkan Supersemar 11 Maret 1966 yang semakin mengukuhkan pemberontakan Soeharto sejak menolak dipanggil ke Halim oleh Panglima Tertinggi pada 1 Oktober 1965.
Tindakan KSAD A.H. Nasution
Mengirim pasukan untuk mengakhiri pemberontakan komunis di sana
Penyebab berakhirnya masa demokrasi terpimpin
Keluarnya Supersemar
Gerakan 30 September 1965
