Jurnal Indonesia (IPTEK)

IPTEK UNTUK INDONESIA SEJAHTERA, BERDAULAT & BERMARTABAT Bunga Rampai Pemikiran Anggota Dewan Riset Nasional 2014

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.













KATA PENGANTAR KETUA DEWAN RISET NASIONAL Pertama-tama Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku “IPTEK UNTUK INDONESIA SEJAHTERA, BERDAULAT & BERMARTABAT : Bunga Rampai Pemikiran Anggota Dewan Riset Nasional 2014”. Buku ini merupakan salah satu wadah bagi Anggota Dewan Riset Nasional (DRN) untuk menuangkan ide dan pemikiran tentang te ntang pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk untuk pembangunan pembangunan nasional, yang diterbitkan setiap akhir tahun. DRN merupakan Lembaga Non Struktural yang membantu pemerintah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kebijakan strategis pembangunan nasional IPTEK. Dalam melaksanakan tugas tersebut, anggota DRN 2012-2014 yang terdiri dari 56 anggota dari unsur akademisi, bisnis dan pemerintah melaksanakan berbagai diskusi, FGD, Seminar dan pengamatan lapangan. Kegiatan lintas disiplin ilmu dan lintas unsur kelembagaan IPTEK dalam wadah DRN telah melahirkan ide-ide terobosan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dalam buku ini. Sesuai dengan Komisi Teknis (Komtek) yang ada di DRN yaitu bidang Pangan, Energi, Transportasi, TIK, Hankam, Kesehatan dan Obat, Material Maju, dan Sosial Humaniora, artikel yang dituangkan dalam buku ini diwarnai oleh latar belakang tersebut. Meskipu demikian, sejalan dengan perkembangan situasi situasi di tingkat nasional nasional yang baru saja mengalami mengalami pergantian pemerintahan baru, baru, maka beberapa tulisan tulisan mengulas pemikiran pemikiran tentang kebijakan kebijakan pembangunan IPTEK, IPTEK, revolusi karakter bangsa, dan pengembangan pengembangan IPTEK untuk daya saig dan kesejahteraan bangsa. Penerbitan buku ini dapat terwujud atas partisipasi aktif para para anggota DRN dan dan kerja keras Sekretariat Sekretariat DRN yang yang terus memfasilitasi kegiatan DRN. Atas jerih payah yang telah dilakukan, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat sebagai referensi sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DRN pada periode 2014, khususnya dalam memberikan masukan bagi pembangunan IPTEK khususnya penguatan kegiatan riset untuk Indonesia yang lebih sejahtera, berdaulat dan bermartabat.















IPTEK UNTUK PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI: ENAM CATATAN PINGGIR...... 1 Oleh Prof. Carunia Mulia Firdausy, MA,Ph.D

TINJAUAN KEBIJAKAN IPTEK INDONESIA...... 9 Oleh Dr. Ir. Utama Padmadinata.

MEWUJUDKAN INDONESIA YANG SEJAHTERA DAN BERDAULAT DENGAN DUKUNGAN IPTEK ...... ...... 19 Oleh Dr. Ir. Iding Chaidir.M.Sc

MEMASARKAN PRODUK-PRODUK HASIL RISET...... 27 Oleh Ir.Said Firman.

SEKTOR INDUSTRI DITUNTUT UNTUK PRO-AKTIF DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN IPTEK UNTUK KEDAULATAN DAN KESEJAHTERAAN BANGSA...... 37 Oleh Drs. Iskandar, Apt.,MM

ERA BARU PENDIDIKAN TINGGI DAN RISET INDONESIA I NDONESIA DENGAN MENGUATNYA UNIVERSITAS-UNIVERSITAS RISET INDONESIA BERKELAS DUNIA...... 45 Oleh Prof. Dr. Leonardus Broto Sugeng Kardono, Apt















PENGEMBANGAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI : ENAM CATATAN PINGGIR Prof. Carunia Mulya Firdausy, MA, Ph.D1 Ketua Komisi Teknis Teknologi Transportasi DRN 2012-2014.

ABSTRAK Penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Pendidikan Tinggi diharapkan dapat membawa kepastian dalam upaya menjadikan luaran pendidikan tinggi dan hasil penelitian Iptek nasional bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia khususnya dan umat manusia umumnya. Pentingnya kepastian tersebut bukan saja karena kinerja luaran pendidikan tinggi dan hasil penelitian Iptek nasional masih berada dalam titik nadir,melainkan juga karena penggabungan kedua institusi ini tidak bebas biaya. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan beberapa catatan pinggir yang diyakini berguna untuk Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam mengisi dan memaknai penggabungan tersebut bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi di satu pihak, dan hasil penelitian Iptek nasional di lain pihak. Sumber informasi dan data dalam mendukung catatan pinggir ini diambil dari literatur dan pengalaman bergelut dalam dunia pendidikan tinggi dan penelitian. Beberapa catatan pinggir dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, dengan menyatukan perbedaan pilar atau payung antara pendidikan tinggi dengan pilar penelitian. Kedua, membangun kualitas dan kebersamaan SDM (dosen, peneliti dan staf pendukung). Ketiga,meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan pendukung pendidikan tinggi dan riset. Keempat, mengembangkan sistem insentif atau disinsentif bagi perguruan tinggi dan lembaga riset. Kelima, membentuk lembaga keuangan atau Bank pendidikan tinggi dan riset. Keenam, sistem remunerasi dosen, peneliti dan staf pendukung berbasis produktivitas individu yang terukur dalam periode satu tahun. Singkatnya, strategi, kebijakan dan program supply push dalam mengembangkan pendidikan tinggi dan riset dan teknologi di atas memang perlu (necessary), namun harus (must) disesuaikan dengan kebutuhan dinamis industri dan masyarakat. Hal ini karena hukum supply creates its own demand dalam pengembangan riset, teknologi dan pendidikan tinggi terbukti sudah tidak dapat diterapkan lagi di Indonesia.

1. PENDAHULUAN Kementerian Riset dan Teknologi kini telah digabung dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhamad Jusuf Kalla atau lebih dikenal Jokowi-JK. Penggabungan tersebut diberi nama Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Tentu penggabungan kedua institusi tersebut sudah















yang menunjukkan apa yang dilakukan institusi pendidikan tinggi banyak yang kurang “nyambung“ dengan apa yang dilakukan Kementerian Ristek beserta Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) maupun Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), dan sebaliknya. Bahkan lebih parah lagi, koordinasi sesama LPNK maupun dengan Kementerian Ristek dan LPK masih berjalan sendiri-sendiri tanpa arah. Hal ini, misalnya, terlihat dari rumusan pa yung Agenda Riset Nasional (ARN), Kebijakan Strategis nasional (Jakstranas) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan buku putih p utih Iptek yang dibuat Dewan Riset Nasional (DRN) untuk Kementerian Ristek yang selama ini nyaris tidak pernah “di gubris” oleh LPNK dan apalagi apala gi oleh lembaga penelitian dan pengembangan di dalam tiap kementerian (LPK) maupun institusi pendidikan tinggi. Masalah lemahnya koordinasi tersebut, diyakini juga terjadi di lingkungan institusi pendidikan tinggi. Belum lagi menyangkut kinerja Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma maupun kinerja hasil penelitian dan pengembangan Iptek oleh Kementerian Ristek beserta LPNKdan LPKnya yang masih berstabilo “merah”. Belum lagi bicara bagaimana keterkaitan hasil riset dan teknologi maupun perguruan tinggi yang tidak dimanfaatkan oleh dunia industri dan masyarakat. Tentu, salah satu tugas Kementerian baru ini nantinya mendobrak “arogansi” di lingkungan institusi pendidikan tinggi dan riset dan teknologi di satu pihak dan memperbaiki kinerja kine rja kedua institusi ini di lain pihak, disamping juga mencari menc ari solusi agar hasil riset, teknologi dan lulusan perguruan tinggi dapat diserap secara optimal oleh industri dan masyarakat. Persoalannya, bagaimana cara yang harus ditempuh untuk memperbaiki semua hal tersebut? Tulisan singkat ini bertujuan utama untuk memberikan beberapa catatan pinggir menyangkut upaya yang harus dilakukan Kementerian K ementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam mengembangkan Iptek dan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Namun sebelum focus tujuan tersebut dibahas, berikut ini diungkapkan terlebih dahulu apa keterkaitan Riset dengan pendidikan tinggi di bagian kedua. Kemudian, di bagian ke tiga diungkapkan faktor penyebab mengapa hasil riset belum dimanfaatkan industri dan masyarakat. Akhirnya, beberapa catatan pinggir dalam mengembangkan riset, teknologi dan pendidikan tinggi diberikan pada bagian ke empat dari tulisan ini.

2. APA KETERKAITAN RISET DENGAN PENDIDIKAN TINGGI ? Seperti diketahui, fungsi riset dalam pendidikan tinggi paling tidak dapat dikategorikan dalam tiga hal. Pertama, sebagai pengajaran dan pelatihan metode ilmiah untuk mencari dan mengungkap pengetahuan baru. Kedua, riset dapat digunakan staf pengajar untuk mengembangkan bidang ilmu dan senantiasa mengasah daya pemikiran dan pengetahuannya. Ketiga, riset dapat ditujukan untuk mencari jawaban bagi permasalahan yang terdapat di masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas riset, maka kualitas pendidikan tinggi mutlak perlu ditingkatkan. Hubungan antara riset dan pendidikan tinggi telah diatur dalam UU No. 18 Tahun. 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan (SisNas LitBangRap) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa kelembagaan riset terdiri atas perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga















dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek. Khusus untuk Perguruan Tinggi, misi yang ditekankan di dalam Sistem Nasional Iptek yakni membentuk sumberdaya manusia sesuai dengan keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang iptek. Adapun yang dimaksud dengan Perguruan Tinggi menurut Pasal 20 Undang Undang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yaitu meliputi akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Lembaga ini berkewajiban menyelenggarakan p endidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat atau lebih dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi juga merupakan unsur kelembagaan dalam sistem pendidikan, sehingga dapat dikatakan perguruan tinggi merupakan simpul yang mengaitkan Sistem Nasional Iptek dengan Sistem Pendidikan1 . Keterkaitan ini tampak jelas dari tanggung jawab perguruan tinggi yang menurut UU No. 18 Tahun 2002 mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. Tanggung Tanggun g jawab dalam pengajaran dan pengembangan yang tidak tercakup dalam UU Sisdiknas ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi bagi sumberdaya yang dihasilkan. Dengan Den gan demikian, Sistem Nasional Iptek merupakan upaya terintegrasi untuk mendifusikan hasil h asil penelitian yang dicapai, sekaligus menghasilkan lulusan universitas yang lebih siap di pasar. Sebagai upaya peningkatan kemampuan IPTEK di perguruan tinggi dikembangkan keterkaitan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek di universitas, industri dan pemerintah. Hal ini, misalnya, dapat dilakukan melalui peningkatan alih teknologi, kemitraan riset dengan pihak industri dan peneliti asing. Selain itu, kebijakan insentif dalam kegiatan penelitian di berbagai universitas maupun lembaga litbang juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemitraan dan alih teknologi dengan pengguna di industri maupun masyarakat. Sebagai contohnya contohn ya yakni sistim insentif Riset Unggulan Strategis Nasional dan Program Insentif Riset di Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang pernah dilakukan pada periode 2005-2014. 1 Lihat Penjelasan Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, & Penerapan IPTEK. Kebijakan tersebut didukung peraturan perundang-undangan, yaitu PP No 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, PP No 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha dan Orang Asing, dan PP No 35 Tahun 2007 Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (lihat Kadiman, 2009). Dari uraian singkat diatas jelas bahwa pendidikan tinggi dan riset merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau tidak memiliki hierarki satu sama lain. Riset merupakan bagian p enting dari pendidikan tinggi. Demikian pula Pendidikan tanpa riset akan terasa kering. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk memberikan perhatian tinggi pada sektor pendidikan tinggi hanya akan berarti jika dan hanya jika kegiatan riset juga mendapat perhatian yang sama, vice versa.

















penelitian dan pengembangan teknologi. Pikiran Romer tersebut juga didukung fakta yang dapat dilihat di berbagai negara baik di lingungan Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan Ohmae (2005) mencatat kemajuan beberapa negara-negara di Asia terjadi karena adanya kemajuan riset, teknologi dan pendidikan tinggi. Bahkan beberapa negara di Asia dimaksud mampu memenangkan persaingan global vis a vis kemajuan negara Barat. Kisah keberhasilan Negaranegara yang memadukan riset dan pendidikan tinggi rasanya tidak sulit untuk diperoleh. Negara seperti Finlandia, Jepang dan Korea Selatan, merupakan tiga contoh Negara yang berhasil membangun perekonomiannnya melalui Iptek dan pendidikan tinggi (Zuhal, 2008, Stiglitz, 1999). Namun dalam konteks Indonesia, sangat disayangkan pengembangan riset, teknologi dan pendidikan tinggi yang dilakukan pemerintah dan akademisi dikaitkan dengan kebutuhan industri dan masyarakat (quadhelix) relative masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terjadi antara lain karena adanya ketidakpaduan (mismatch) antara pilihan substansi riset yang dilakukan pada lembaga-lembaga riset dan teknologi maupun pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Pilihan substansi riset yang dilakukan di perguruan tinggi maupun lembaga riset pemerintah selama ini masih terlalu diwarnai oleh ‘selera’ individual para periset dan hanya menggunakan ukuran akademik sebagai alat seleksi dalam penentuan kelayakan pembiayaannya. Bahkan, walaupun belakangan ini sudah mulai dilakukan upaya untuk menggiring agar riset tersebut terkait dengan kebutuhan kebutuha n industri dan masyarakat, tetapi realitanya substansi riset masih belum bergeser jauh dari kenikmatan para akademisi dan para peneliti (Kompas, 2012). Selain itu, walaupun ekspektasi pemerintah telah mengarah pada peningkatan kontribusi teknologi terhadap pembangunan perekonomian nasional, namun kegiatan riset yang dibiaya pemerintah tidak dikawal agar a gar secara konsisten menuju ke arah tersebut. Kegiatan riset di perguruan tinggi masih dibiarkan sepenuhn ya bebas tanpa harus menyentuh permasalah nyata. Riset lebih diposisikan sebagai media untuk pembelajaran dan peningkatan ketrampilan tenaga akademis dan mahasiswa. Dengan kata lain, penelitian di perguruan tinggi tidak secara sungguh-sungguh dituntut untuk menghasilkan produk teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, apalagi bagi kebutuhan paten maupun pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan riset masih diorientasikan pada upaya menggeser me nggeser kurva suplai (jumlah penenlitian) ke kanan, tanpa disesuaikan dengan kebutuhan permintaan. Demikian pula, riset yang dilakukan di lembaga riset pemerintah, termasuk badanbadan penelitian dan pengembangan pada berbagai

















dan pemanfaatan hasilhasil riset yang terjadi selama ini suka atau tidak suka juga berkorelasi dengan rendahnya biaya yang dianggarkan pemerintah. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh negaranegara maju dan industri yang umumnya di atas 1 persen dari besarnya Produk Domestik Bruto negara tersebut. Oleh karena itu, pembenahan benang kusut dari hulu sampai hilir yang masih terjadi dalam upaya mengembangkan riset, teknologi dan pendidikan tinggi tidak saja wajib diuraikan sedemikian rupa, melainkan juga harus dicarikan solusi yang tepat dan efektif. 4. BEBERAPA CATATAN PINGGIR

Tentu banyak hal yang perlu dan harus mendapat perhatian tinggi dengan hadirnya Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Paling tidak enam pikiran dari hasil bacaan literature dan pengalaman berikut ini perlu dijadikan catatan pinggir dalam memastikan kinerja kehadiran kementerian ini. Pertama, yakni dengan menyatukan perbedaan pilar atau payung antara pendidikan tinggi dengan pilar penelitian. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan melakukan penyesuaian dan atau perubahan bab, pasal dan ayat terkait yang tersurat dalam UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 dan Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) No. 18/2002. Dengan adanya penyatuan pilar ini tidak saja kebijakan pendidikan tinggi dan riset dan teknologi menjadi lebih fokus dan tajam, tetapi juga sekaligus menggiring koordinasi antar lembaga terkait pada satu pilar. Kedua, membangun kualitas dan kebersamaan SDM (dosen, peneliti dan staf pendukung). Kualitas SDM dibangun, misalnya, melalui program 1000 Doktor per tahun khususnya di luar negeri dalam bidang ilmu dasar dan tekhnik. Sedangkan dalam hal membangun kebersamaan SDM dapat dilakukan, misalnya, melalui penyatuan pusat penelitian di lembaga pendidikan tinggi dan lembaga riset berbasis inovasi, pengembangan pusat penelitian berkaliber dunia, pelaksanan program riset multi dan interdisiplin i nterdisiplin ilmu/bidang dan penggunaan prasarana dan sarana bersama yang dimiliki oleh Pendidikan Tinggi dan institusi riset.

















Kelima, membentuk lembaga keuangan atau Bank pendidikan tinggi dan riset. Tujuan dari pembentukan bank tersebut untuk mengurangi ketergantungan pendidikan tinggi dan lembaga riset terhadap sumber dana yang berasal dari APBN dan APBD serta sekaligus mendorong kerjasama dengan pihak swasta dalam dan luar negeri. Keenam, sistem remunerasi dosen, peneliti dan staf pendukung berbasis produktivitas individu yang terukur dalam periode satu tahun. Pemberian tunjangan kinerja (tukin) yang berbasis ”absen” setiap hari yang kini diperlakukan bagi dosen dan peneliti harus dievaluasi efektivitasnya. Pasalnya, sistem ini dirasakan ”memasung” produktivitas dan kreativitas dosen dan peneliti yang memiliki mobilitas tinggi. Untuk kategori ini diperlukan sistem absen tersendiri. Tentu catatan pinggir dari enam pikiran di atas dalam pelaksanaannya tidak dapat lepas dari penyesuaian terhadap dinamika yang terus terjadi dalam dunia pendidikan tinggi, riset, teknologi dan kebutuhan pasar. Jika hal ini tidak dilakukan, maka apapun upaya yang dilakukan dalam mengembangkan riset, teknologi dan pendidikan tinggi akan selalu berjalan di tempat seperti layaknya roller coaster yang terus berjalan, namun berjalan di lintasan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA Firdausy, C.M. 2012. Agenda Riset Nasional, Kompas 5 April 2012. _____________, 2012. Pembangunan Iptek tidak Bergaira, Kompas 16 Mei 2012. Kadiman, K., 2009. Memposisikan Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta. Lakitan, B., 2009. Sistim Inovasi Nasional, Jurnal Dinamika Masyarakat, Kedeputian Dina- mika Masyarakat, Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta. Ohmae, Kenichi, 2005. The Next Global Stage, Mc Millan, USA. Resosudarmo, B. P. and Arief A. Yusuf. “ Survey of Recent Development”, Bulletin of Indo- nesian Economic Studies, vol. 45. no. 3 (2009): 287-315.

















TINJAUAN KEBIJAKAN IPTEK INDONESIA Dr. Ir. Utama H. Padmadinata1,2 Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, tahun 2005-2010 Ketua Komisi Teknis Teknologi Material Maju DRN 2012-2014. Email : [email protected]

ABSTRAK Kebijkan iptek nasional dikaji dari berbagai contoh kasus yang terjadi untuk diidentifikasi kelemahannya, dan dicarikan solusi dengan mengambil contoh yang baik dari luar negeri seperti Vietnam dan Jerman. Kelemahan yang nyata terletak pada Kebijakan dinyatakan sebagai pernyataan umum yang tidak merefleksikan rencana aksi dan penganggaran. Pentingya sistem inovasi yang melibatkan berbagai institusi dalam jejaring masih perlu diperkuat, hal ini sejalan dengan permintaan Presiden untuk tidak ego sektoral dan mengembangkan tradisi bekerja lintas Kementerian. Selain itu juga ditemukan kebijakan yang sudah baik namun tidak dijalankan secara konsisten. 1. PENDAHULUAN Dalam era persaingan global yang sangat ketat dewasa ini, maka semua negara berupaya untuk meningkatkan daya saing nasionalnya, sementara Indonesia masih didominasi oleh produk-produk dengan kandungan teknologi rendah atau menjual bahan mentah. Neraca perdagangan Indonesia dalam kurun waktu tahun 1990 s ampai dengan tahun 2011, untuk produk industri dengan teknologi rendah mengalami peningkatan, sementara untuk produk industri dengan teknologi menengah dan tinggi cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kenyataan bahwa hasil Litbang

















memenuhi perkembangan kebutuhan industri yang harus terus bersaing. Industri sebagai pengguna teknologi perlu terus distimulasi untuk meningkatkan inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Diantara keduanya perlu ada intermediator yang bisa memahami kebutuhan Litbang dan Industri agar perbedaan sudut pandang bisa dipertemukan. Kemampuan Lembaga Litbang sangat dipengaruhi oleh besarnya anggaran Iptek, kualitas SDM, kemampuan inovasi dan manejemen iptek. Dalam industri manufaktur masih terlihat tingginya impor bahan baku penolong yang hampir mencapai 80% dan barang modal mendekati 17%. Besarnya impor dan kurangnya ekspor tentu akan menekan rupiah. Peran iptek selain untuk menunjang industri manufaktur juga untuk mengolah dan meningkatkan nilai tambah potensi sumberdaya mineral dan hayati potensi daerah yang sangat beragam dari produk pertanian, maritim, kerajinan dan manufaktur untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dan untuk dijual keluar. Indonesia belum dapat memperoleh manfaat yang maksimal dalam pengolahan sumber daya alam melalui pemanfaatan Iptek untuk mendapatkan nilai tambah, seperti contoh dalam pengolahan bijih besi. Disinilah pentingnya iptek untuk peningkatan daya saing industri untuk menuju kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Melalui pengolahan bahan baku mineral dan hayati nasional, maka bahan baku penolong dan pembuatan barang modal nasional sebagai subsitusi impor dapat diproduksi dalam negeri. Permasalahan iptek tentu tidak hanya dalam masalah teknis belaka, namun harus juga ditunjang dengan unsur kebijakan, atau bahkan kebijakan lebih penting dibanding persoalan teknisnya untuk meningkatkan daya saing nasional. Persoalan kebijakan telah disinggung diatas menyangkut seperti antara lain rendahnya kualitas SDM, rendahnya kemampuan inovasi, anggaran iptek yang tidak memadai, manejemen iptek dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini akan disampaikan beberapa contoh kasus implementasi kebijakan iptek yang tidak mencerminkan fokus dan target yang terarah. Solusinya diberikan bagaimana negara lain menangani perencanaan dan implementasi kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. Kasus serupa juga dialami oleh Vietnam, yang kemudian bekerjasama dengan Korea Selatan Sel atan untuk melakukan perbaikan perencanaan dan penerapan ipteknya.



















ARN, yang berisi Tema, Subtema dan Topik riset, maka isinya hanya berupa daftar kegiatan riset dari bidang prioritas. Apakah agenda riset seperti ini, bisa menjamin Indonesia bisa maju di tahun 2019, karena tidak jelas siapa yang akan menjalankan ARN, bagaimana kemampuan Litbangnya, bagaimana membagi kegiatan risetnya dan bagaimana sumber anggarannya. Kasus kedua terkait dengan penyusunan program/kegiatan di lembaga Litbang. Program di Lembaga Litbang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dalam menyusun program tersebut akan sangat dipengaruhi oleh visi lembaga dan kebijakan pimpinan lembaga Litbang tersebut. Dalam penyusunan program / Kegiatan pun sangat beragam ada yang lebih cenderung top-down atau buttom-up, atau perimbangan tertentu antara top-down dan buttom-up. Makin besar buttom-up, maka arah kegiatan Litbang dalam suatu institusi akan semakin tidak fokus karena terlalu mengakomodir keinginan banyak pegawainya. Apakah dengan cara seperti ini dapat dijamin Lembaga-lembaga Litbang sudah dapat meningkatkan daya saing industri. Kalau di Indonesia mempunyai banyak lembaga Litbang yang menyusun programnya seperti itu, apakah bisa diharap ada kesamaan visi dalam membangun iptek Indonesia yang mengkerucut mengarah pada sasaran yang sama. Menurut hemat penulis hal tersebut akan sulit dicapai, karena faktor selera dan kebebasannya sangat besar. Belum lagi kalau diperhatikan persoalan sinergi dan koordinasi antar lembaga dan antar kementerian termasuk barang langka di tanah air. Hal ini dapat dirasakan bahwa



















yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek. Dari penjelasan tersebut tersurat bahwa pada periode 2010-2014 meningkatkan kualias SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian dan pada periode RPJM ke 3 telah tersedia SDM yang berkualitas dan mempunyai kemampuan iptek untuk membangun keunggulan kompetitif ekonomi berbasis SDA. Dilihat realitasnya tidak terlihat dukungan kebijakan yang sistematis dan hasil yang terukur terkait dengan peningkatan kualitas SDM, pembangunan kemapuan iptek dan memperkuat daya saing ekonomi. Disini terlihat Kebijakan dinyatakan sebagai pernyataan umum yang tidak merefleksikan rencana aksi dan penganggaran. Empat contoh kasus diatas menunjukkan bahwa Pelaksanaan ARN, Penyusunan program di Lembaga Litbang, Kegiatan riset dalam program insentif menunjukkan kebebasan yang cukup besar, sehingga tidak terlihat arahan yang konkrit baik substansi riset maupun kebijakan implementasinya untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya dari Skala Prioritas RPJM 2 dan RPJM 3, tidak terlihat kebijakan yang sistematis yang direfleksikan dengan rencana aksi, penganggaran dan pengukuran performance yang jelas, padahal setiap tahapan RPJM diharapkan sebagai pijakan untuk kemajuan pada tahap berikutnya untuk peningkatan kemampuan yang berkesinambungan.

3. KONSEP JAKSTRANAS Dalam rancangan (draft) Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek tahun 20152019 [2]. Penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek ditujukan untuk menggali



















Revitalisasi sarana dan prasarana Iptek ; k) Sistem manajemen data dan informasi Iptek ; l) Sistem pengaturan resource sharing ; m) Sistem pengaturan mobilitas SDM ; n) Sistem pengaturan mobilitas SDM antara lembaga Iptek nasional dan internasional ; o) Sistem penyelenggaraan kerjasama internasional : p) Sistem insentif bagi industri yang melakukan kegiatan litbang ; q) Infrastruktur mutu untuk fasilitasi komersialisasi hasil invensi. Yang menjadi pertanyaan apakah 5 (lima) Kelemahan dalam Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek diatas dapat dijawab dengan 17 (tujuh belas) strategi diatas. Terlihat 17 strategi diatas hanya untuk kelembagaan iptek saja tanpa melibatkan aktor lain seperti Akademisi, Bisnis dan Government (ABG) sebagai suatu sistem. Kalau kita simak isi Inpres 4/2003 tentang Pengkoordinasian, Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek, maka Inpres 4/2003 isinya sudah lengkap dan bagus, namun tidak sepenuhnya dilaksanakan. Jadi kebijakan yang sudah bagus, namun implementasinya masih jauh dari memadai. Dengan contohcontoh kasus diatas, Indonesia masih kurang baik dalam mengelola penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. Oleh karenanya perlu juga melihat cara negara lain mengelola persoalan serupa.

4. CONTOH NEGARA LAIN Vietnam[3] Vietnam mengakui kelemahan dalam penyusunan rencana kebijakan iptek 5 tahunan sebagai berikut : a) Kebijakan dinyatakan sebagai pernyataan umum yang tidak merefleksikan rencana aksi dan penganggaran, b) Tidak dilakukan diagnosis terhadap



















Jerman menekankan pentingnya “bridging” atau konektivitas antara Pengguna dan

Penghasil iptek. Dalam sistem inovasinya terdapat 4 pilar subsistem yang terdiri dari Pengguna dan Penghasil iptek yang berasal dari Pemerintah dan Swasta. Pengguna Iptek Pihak Pemerintah : Modal SDM dan Sosial oleh Institusi Pendidikan, Akademi, Pendidikan teknik dan training Pihak Swasta : Kemampuan menyerap iptek oleh perusahaan, kastemer, pasar produk dan jasa Penghasil Iptek Pihak Pemerintah : Kemampuan Riset oleh Universitas, Lembaga Litbang, think tanks Pihak Swasta : Kemampuan teknologi dan inovasi berupa kegiatan litbang di industri, aplikasi proses dan pengembangan produk. Kelemahan dalam 4 pilar tersebut terletak pada kemapuan penyerapan iptek dan kemapuan pengembangan teknologi; lemahnya konektivitas antara litbang dan industri dan kelemahan pada framework conditions berupa le mahnya inovasi, budaya wirausaha dan regulasi. Bangunan Sistem Inovasi Nasional Jerman dibagi dalam level Makro, Meso dan Mikro [5], membagi habis kegiatan sistem inovasi baik kebijakan, implementasi dan pelakunya. www.drn.go.id Bunga Rampai Pemikiran Anggota Dewan Riset Nasional 2014 15 Contoh serupa juga terjadi di Malaysia untuk mewujudkan sistem inovasinya dibentuk lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi konektivitas sesuai fungsi yang diperlukan.

5. DISKUSI Penjelasan dalam bab diatas menunjukkan berbagai kelemahan dalam kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung industri dan



















peningkatan kemampuan yang berkesinambungan berkesinambungan c) Dari contoh negara lain, penting sekali kebijakan dilengkapi dengan rencana aksi dan penganggaran. Pentingnya mentrigger transformasi ekonomi, pengembangan SDM dan peningkatan teknologi yang lebih canggih, bagi pengembangan industri dan ekonomi. Contoh dari Vietnam, Korea dan Jerman perlu dikaji lebih lanjut d) Membangun sistem inovasi yang handal dengan melibatkan semua aktor dari akademisi, bisnis dan pemerintah dalam suatu jejaring dan mengintegrasikan kapasitas iptek domestik dan pemanfaatan teknologi yang berasal dari luar. Menyusun kebijakan sistem inovasi dalam level makro, meso dan mikro.

6. PENUTUP Telah disampaikan berbagai kelemahan kebijakan yang terjadi dan telah disampaikan berbagai usulan perbaikan bagi pembuatan kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek di Indonesia untuk mendukung pengembangan industri dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pengalaman negara lain membuat kebijakan ipteknya dapat dijadikan acuan sebagai pertimbangan. Penting untuk membuat kebijakan yang komprehensif dengan konsep sistem inovasi, dengan pengawasan dalam perencanaan dan monitoring dan evaluasi pada saat pelaksanaan. Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa Visi dan Misi Menteri harus sama dengan Vi si dan Misi Presiden. Sesuai semangat presiden Jokowi untuk menghilangkan ego sektoral dan mengembangkan tradisi bekerja lintas Kementerian. Dengan demikian akan mudah dibangun jejaring kerja untuk peningkatan sinergi dan koordinasi semua institusi dan





















MEWUJUDKAN INDONESIA YANG SEJAHTERA DAN BERDAULAT DENGAN DUKUNGAN IPTEK Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc1,2 Sekretaris DRN 2012-2014 Anggota Komisi Teknis Pangan dan Pertanian DRN 2012-2014

ABSTRACT Science and technology is the key to a successful modern economy. There is a positive correlation between competitiveness and the ability to produce science and technology which are represented by the size of the budget allocated to R&D. The budget allocation for R&D in Indonesia Indonesia is only 0.08% of GDP GDP which indicates indicates a lack of attention attention to the importance of science and technology as a determinant of the competitiveness of





















pengembangan (R&D) baik oleh sektor industri, pemerintah maupun perguruan tingginya. Ada korelasi yang sangat positif antara peringkat daya saing negara-negara dunia dengan kemampuan menghasilkan iptek yang direpresentasikan dengan besarnya alokasi anggaran untuk R&D. Negara-negara yang berada pada peringkat tertinggi daya saing global umumnya mengalokasikan lebih dari 2% PDBnya untuk R&D. Sementara itu, Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 0,08% dari PDBnya untuk R&D. Alokasi anggaran R&D yang masih rendah mengindikasikan minimnya perhatian terhadap pentingnya iptek sebagai penentu daya saing bangsa. Indonesia sebagai negara yang memiliki modal kekayaan sumber daya alam (SDA) dan potensi sumber daya manusia (SDM) yang besar sangat mungkin menjadi negara maju yang sejahtera apabila mengedepankan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan SDA yang selama ini dimanfaatkan dengan kandungan iptek rendah hanya memberikan kontribusi





















Dewan Riset Nasional 2014 21 han dan langkah-langkah pemecahan yang dituangkan dalam program pembangunan dan pendayagunaan iptek disampaikan di bawah ini. 2.1 PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KEUNGGULAN IPTEK Pembangunan kemampuan dan keunggulan iptek ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, sumberdaya fasilitas, kelembagaan, dan jaringan iptek. Sasaran yang ingin dicapai selain meningkatkan kemampuan menghasilkan iptek bagipembangunan, juga untuk meningkatkan prestasi bangsa di mata dunia.Kemampuan menghasilkan iptek dapat dilihat terutama dari jumlah publikasi ilmiah internasional,jumlah aplikasi paten dan terwujudnya Indonesia sebagai referensi (acuan) dunia untuk iptek di bidang tertentu. Ditinjau dari kemampuan menghasilkan iptek, Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negaratetangga. Jumlah publikasi internasional para peneliti Indonesia selama kurun 2001-2010





















SEJAHTERA, BERDAULAT DAN BERMARTABAT Kegiatan R&D yang dilakukan oleh perguruan tinggi pelaksanaannya tidak terintegrasi dengan R&D sektor pemerintah. Terdapatsekitar 83 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 2.928 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia danmasing-masingmelakukan kegiatan litbang. Jumlah peneliti di sektor perguruan tinggi ada sebanyak 22.102, jauh melebihi peneliti di sektor pemerintah. Berbeda dengan lembaga litbang sektor pemerintah, tema dan topik R&D di perguruan tinggi lebih berorientasi akademis. Meskipun banyak diantara dosen yang mengerjakan proyek litbang dari kementerian, namun belum ada sinkronisasi antara arah R&D sektor pemerintah dengan arah R&D di perguruan tinggi, karena perguruan tinggi berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diperlukan koordinasi dan integrasiantara litbang perguruan tinggi dan litbang pemerintah baik dari segi perencanaan maupun pembiayaannya.





















sumberdaya dan sistempengelolaanipteknasionalsebagaimana sistempengelolaanipteknasionalsebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, merupakan faktor penyebabrendahnyakontribusiiptekdalampemba penyebabrendahnyakontribusiiptekdalampembangunansektoral. ngunansektoral. Di sektor industri, Indonesia masih didominasi oleh industri yang memproduksi barang dengan kandungan teknologi rendah (79%), skala usaha menengah dengan tenaga kerja 10 – 99 orang (74%), & memiliki rata-rata penjualan per tahun kurang dari 50 M (92%). Industri tersebut rata-rata tidak melakukan aktivitas R&D untuk menghasilkan inovasi produk dalam rangka peningkatan daya saing. Kalaupun ada kegiatan R&D maka kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka inovasi pemasaran (pengenalan produk atau purna jual). Diperlukan skema insentif (fiskal atau pajak) dari pemerintah untuk mendorong pihak industri swasta melakukan R&D untuk meningkatkan daya saing produk. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan























sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan primer masyarakat seperti pangan, air bersih, listrik, fasilitas umum yang terjangkau baik dari segi lokasi maupun harga. Kemajuaniptekjugabelumdapatmengatasi Kemajuaniptekjugabelum dapatmengatasipermasalahankebenc permasalahankebencanaan anaan (banjir, kekeringan, longsor, tsunami dll) dan dampak pemanasan global dan degradasi























sumberdaya fasilitas, kelembagaan, dan jaringan iptek. Sasaran yang ingin dicapai selain meningkatkan kemampuan menghasilkan iptek bagipembangunan, bagipembangunan, juga untukmemperbaiki prestasi bangsa di mata dunia. Pendayagunaan iptek untuk pembangunan meliputi pemanfaatan iptek dan inovasi hasil karya anak bangsa, ke























MEMASARKAN PRODUK – PRODUK PRODUK HASIL RISET Ir. Said Firman1 1 Anggota Komisi Teknis Teknologi Informasi & Komunikasi DRN 2012-2014. ABSTRAK Memasarkan produk-























ini dipilih karena prosesnya lebih komplek , lebih ideal dan lebih banyak diterapkan . Tentu ada juga kemungkinan yang lain yaitu Technology Push , namun hal ini sangat jarang























Pelanggan adalah dokumen kebutuhan pelanggan ( Customer Requirement Document) 2.2. Menjembatani antara Pelanggan dengan Tim Periset ,









































































































































































































































































































































































Jurnal Indonesia (IPTEK)

Recommend Documents