BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku nasional di negara
Republ Republik ik Indon Indonesia esia.. sistem sistem hukum hukum Indone Indonesia sia tersebu tersebutt bersifa bersifatt majemu majemuk, k, karena karena sistem hukum yang berlaku nasional nasional terdiri dari lebih satu sistem. Sistem – sistem tersebut adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Sebagai negara yang penduduknya terdiri dari berbagai macam ras dan suku bangsa, Indonesia menghormati kebebasan penduduknya penduduknya memeluk agama masing – masing, sehingga tidaklah mungkin menerapkan hukum Islam secara penuh kepada setiap warga negara, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Akan tetapi, agama Islam bersifat uniersal. !ukum Islam adalah bagian dari agama Islam, sehingga juga bersifat uniersal. pada hakikatnya hukum Islam merupakan keyakinan yang yang melek melekat at pada pada setia setiap p oran orang g yang yang bera beraga gama ma Islam Islam,, tida tidak k pedu peduli li kapa kapan n dan dan dimanapun. Indo Indone nesi siaa adal adalah ah nega negara ra huku hukum m "rech "rechts tstaa taat# t#,, buka bukan n nega negara ra keku kekuasa asaan an "machstaats# sebagaimana tertuang dalam bunyi $$% &'() pasal & ayat "*# bahwa negara Indonesia Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, hukum, maka menjadi suatu kewa kewajib jiban an bahw bahwaa setia setiap p peny penyele eleng ngga garaa raan n nega negara ra dan dan peme pemeri rint ntah ahan anny nyaa selal selalu u berdasarkan pada peraturan perundang+undangan. aka negara hukum yang dimaksud di sini bukan hanya merupakan pengertian umum yang dapat dikaitkan dengan berbagai konotasi. aupun hanya rechstaat dan rule of law sebagaimana dipraktikkan di barat. -api juga juga nomo nomokr kras asii Islam Islam dan dan nega negara ra huku hukum m anc ancasi asila la yang ang dipr diprak akti tikk kkan an di Indone Indonesia. sia./am /amun, un, Indone Indonesia sia juga juga bukan bukan negara negara yang yang mengan menganut ut paham paham teokra teokrasi si berdasarkan penyelenggaraan negaranya pada agama tertentu saja. %i mana, menurut paham teokrasi, negara dan agama dipahami sebagai dua hal yang tidak dapat dipisah dipisahkan kan.. 0akni dijalan dijalankan kan berdas berdasark arkan an firman+f firman+firm irman an -uhan -uhan.. Sehing Sehingga ga tata tata kehidu kehidupan pan masyarak masyarakat, at, bangsa bangsa,, dan negara negara dilaku dilakukan kan dengan dengan titah titah -uhan -uhan dalam dalam kehidupan umat manusia.
1leh karena itu, paham ini melahirkan konsep negara agama atau agama resmi, dan dijadikannya agama resmi tersebut sebagai hukum positif. 2onsep negara teokrasi teokrasi ini sama dengan dengan paradigma paradigma integralisti integralistik. k. 0aitu aitu paham yang beranggapan beranggapan bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
ada tataran lain, negara Indonesia juga tidak menganut negara sekuler yang mendisparitas agama atas negara dan memisahkan secara diametral antara agama dengan negara. aham ini melahirkan konsep agama dan negara yang merupakan dua entitas berbeda, dan satu sama lain memiliki wilayah garapan masing+masing. Sehingga, keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan interensi. /amun, relasi antara agama dan negara di Indonesia dikemas secara sinergis, bukan dikotomis yang memisahkan antara keduanya. Agama dan negara merupakan entitas yang berbeda. /amun, keduanya dipahami saling membutuhkan secara timbal balik. 0akni agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Sebaliknya negara juga membutuhkan agama. Sebab, agama pun membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualiatas. emahaman seperti ini disebut dengan paradigma simbiotik. aka dalam konteks ke+Indonesia+an paradigma simbiotik ini, kedudukan hukum Islam menempati posisi strategis sebagai sumber legitimasi untuk menegakkannya dalam porsi yang proporsional. Bukan dengan formalisasi+legalistik melalui institusi negara sebagaimana disampaikan oleh !abib Ri3i4 Shihab, ketua 5ront embela Islam. /amun sebagaimana dikemukakan oleh Bismar Siregar, yang menyatakan bahwa kewajiban menjalankan syariat tidak perlu diperintahkan secara formal berdasarkan undang+undang. 2arena sekali orang menyatakan dirinya umat uhammad, dengan ikrar dua kalimat syahadat, maka berlakulah menjalankan syariat atas dirinya. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang bukan berdasar pada agama tertentu. -etapi memberi tempat kepada agama+agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan hukum terhadap produk hukum nasional. !ukum agama sebagai sumber hukum di sini diartikan sebagai sumber hukum materiil "sumber bahan hukum# dan bukan harus menjadi sumber hukum formal "dalam bentuk tertentu# menurut peraturan perundang+undangan. %alam konteks inilah, Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia memiliki prospek dalam pembangunan hukum nasional. 2arena secara kultural, yuridis, filosofis maupun sosiologis, memiliki argumentasi yang sangat kuat. enerapan atau positiisme hukum Islam dalam sistem hukum nasional setidaknya melalui dua langkah. 0aitu proses demokrasi dan prolegnas "akademisi#, bukan indoktrinasi. %alam proses demokrasi ada musyawarah mufakat yang
kemudian dituangkan dalam prolegnas "progam legislasi nasional#. 0ang selanjutnya untuk menjadi hukum positif diperlukan kajian lebih mendalam melalui naskah akademik karena menyangkut tinjauan dari berbagai macam aspek. Baik sosiologis, politis, ekonomis, maupun filosofis. !al ini sebagaimana diatur dalam $$ /o. &67866( sebagaimana sudah diubah menjadi $$ /o. &8786&& tentang embentukan eraturan erundang+undangan. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa norma+norma hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. Adalah, apabila berkaitan dengan akuntabilitas publik atau tanggung jawab public. /ah, berdasarkan uraian diatas, perlu kiranya membahas mengenai bagaimana 2edudukan !ukum Islam dalam !ukum ositif di Indonesia. B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas, muncul beberapa pertanyaan, antara lain
adalah 9 &.
Bagaimana sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia:
8.
Bagaimana kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional:
*.
Apakah peran hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional:
(.
Apa sajakah kontribusi hukum Islam terhadap perkembangan hukum nasional:
C. TUJUAN
embuatan
makalah
ini
diharapkan dapat
memberikan
tujuan yang
bermanfaat. &.
-ujuan $mum -ujuan umum dibuatnya makalah ini adalah agar para pembaca pada umumnya dan penulis khususnya dapat mengetahui bagaimana sejarah perkembangan dan kedudukan hukum Islam di Indonesia, apakah peran hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional serta apa sajakah kontribusi hukum Islam terhadap perkembangan hukum nasional.
8.
-ujuan 2husus -ujuan khusus dibuatnya makalah ini adalah untuk memenuhi tuntutan perkuliahan mata kuliah !ukum Islam yang sedang penulis jalani dalam semester 8 ini.
D.
MANFAAT Adapun manfaat dari penyusunan makalah ini adalah 9 a. Bagi enulis %apat mengetahui bagaimana sejarah perkembangan dan kedudukan hukum Islam
dalam sistem hukum positif Indonesia serta berharap agar makalah ini dapat memenuhi tuntutan perkuliahan yang sedang dijalani. b. Bagi embaca %apat memberikan informasi dan penjelasan mengenai
bagaimana
sejarah
perkembangan dan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum positif Indonesia. c. Bagi asyarakat %apat memberikan informasi dan penjelasan mengenai bagaimana sejarah perkembangan dan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum positif Indonesia serta dapat membantu menyelesaikan masalah+masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.
BAB II PEMBAHASAN
A. Sejarah Perkembangan Hkm I!lam "# In"$ne!#a
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat para ahli mengenai kapan pertama kali Islam measuk ke /usantara. enurut pendapat yang disimpulkan oleh Seminar asuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di edan &';*, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama !ijriah atau pada abad ketujuh7kedelapan masehi. endapat lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke /usantara ini pada abad ke+&* asehi. %aerah yang pertama didatanginya adalah pesisir utara pulau Sumatera dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di ereulak Aceh -imur dan kerajaan Islam pertama di Samudra asai, Aceh $tara.
2etika singgah di Samudera asai pada tahun &*() asehi, Ibnu Batutah, seorang pengembara, mengagumi perkembangan Islam di negeri tersebut. ia mengagumi kemampuan Sultan Al+alik Al+
. menurut !amka, kitab !ukum Islam yang ditulis oleh Ar+Raniri ini merupakan kitab hukum Islam pertama yang disebarkan ke seluruh Indonesia. oleh Syaikh uhammad Arsyad Al+Banjari, yang menjadi mufti di Banjarmasin, kitab hukum Siratal usta4im itu diperluas dan diperpanjang uraiannya dan dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah kesultanan Banjar. 2itab yang sudah diuraikan ini kemudian diberi nama Sabilal uhtadin. %i daerah kesultanan alembang dan Banten, terbit pula beberapa kitab !ukum Islam yang dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan mereka ditulis oleh Syaikh Abdu Samad dan Syaikh /awawi Al+ Bantani. %ari uraian singkat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sebelum Belanda mengukuhkan kekuasannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan /usantara ini. Islam berakar
dalam kesadaran penduduk kepulauan /usantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia. ada akhir abad keenam belas, ?1@ merapatkan kapalnya di elabuhan Banten, awa Barat. semula maksudnya adalah berdagang, tapi kemudian haluannya berubah menjadi menguasai kepulauan Indonesia. ?1@ memiliki dua fungsi, pertama sebagai pedagang, kedua sebagai badan pemerintahan. %alam kata lain, Sebagai badan pemerintahan ?1@ menggunakan hukum Belanda yang dibawanya. Akan tetapi hukum Belanda tidak pernah bisa diterapkan seluruhnya, sehingga ?1@ kemudian membiarkan lembaga – lembaga asli yang ada di dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. emerintah ?1@ terpaksa harus memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh rakyat dalam kehidupan mereka sehari – hari. %alam statuta akarta "Bataia# tahun &;(8 disebutkan bahwa mengenai soal kewarisan bagi orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari – hari. Berdasarkan pola pemikiran tersebut, pemerintah ?1@ meminta kepada %.. 5reijer untuk menyusun suatu compendium "intisari atau ringkasan# yang memuat hukum
perkawinan
dan
hukum
kewarisan
Islam.
Setelah
diperbaiki
dan
disempurnakan oleh para penghulu dan ulama Islam, ringkasan kitab hukum tersebut diterima oleh pemerintah ?1@ "&C;6# dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah – daerah yang dikuasai ?1@. Selain @ompendium 5reijer, banyak lagi kitab hukum yang dibuat di 3aman ?1@, di antaranya ialah kitab hukum mogharraer untuk engadilan /egeri Semarang. 2itab hukum ini adalah kitab perihal hukum – hukum awa yang dialirkan dengan teliti dari kitab hukum Islam uharrar karangan Ar+Rafi=i. ogharraer memuat sebagian besar hukum pidana Islam. osisi hukum Islam di 3aman ?1@ ini berlangsung demikian, selama lebih kurang dua abad. aktu pemerintahan ?1@ berakhir dan pemerintahan kolonial Belanda menguasai sungguh – sungguh kepulauan Indonesia, sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah. erubahan ini khususnya tampak pada abad ke &', dimana ketika itu banyak orang Belanda sangat berharap dapat segera menghilangkan pengaruh agama Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai cara, salah satunya adalah kristenisasi. ereka berpendapat bahwa pertukaran agama penduduk menjadi kristen akan menguntungkan negeri Belanda. Selain itu, pemerintah Belanda memiliki keinginan yang kuat untuk menata dan mengubah hukum di Indonesia menjadi hukum
Belanda, karena adanya anggapan bahwa hukum Dropa jauh lebih baik daripada hukum yang telah ada di Indonesia. untuk melaksanakan maksud tersebut pemerintah Belanda kemudian mengangkat suatu komisi yang diketuai oleh r. Scholten an 1ud !aarlem yang bertugas untuk melakukan penyesuaian undang – undang Belanda itu dengan Indonesia. engenai kedudukan hukum Islam dalam usaha pembaharuan tata hukum di !india Belanda, Scholten berpendapat bahwa hukum Islam sebaiknya tetap dibiarkan ada dalam masyarakat agar tidak terjadi hal – hal yang tidak menyenangan. endapat inilah yang mungkin menyebabkan pasal C) RR menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan undang – undang agama dan lembaga – lembaga kebiasaan mereka bila golongan bumi putera bersengketa, sejauh undang – undang dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Belanda. emerintah !india Belanda kemudian mendirikan engadilan Agama di awa dan adura untuk menyelesaikan perkara perdata antara sesama orang bumi putera. Inti wewenang engadilan Agama ini adalah kelanjutan praktik pengadilan dalam masyarakat bumiputera yang beragama Islam yang telah berlangsung sejak 3aman pemerintahan ?1@ dan kerajaan – kerajaan Islam sebelumnya. Seorang ahli hukum Belanda bernama an den Berg mengatakan bahwa orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan9 receptio in compleEu. endapat ini kemudian ditentang oleh @hristian Snouck !urgronje, ia berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukanlah hukum Islam, tetapi hukum Adat. endapat ini kemudian terkenal dengan nama receptie theorie. 2arena teori inilah pada tahun &'88, pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi untuk meninjau kembali wewenang riesterraad atau Raad Agama di awa dan adura yang tahun &>>8 secara resmi berwenang mengadili perkara kewarisan orang – orang Islam menurut ketentuan hukum Islam. %engan alasan bahwa hukum kewarisan Islam belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat, maka melalui pasal 8a ayat "&# S. &'*C 9 &&; dicabutlah wewenang Raad atau engadilan Agama di awa dan adura untuk mengadili perkara warisan. $saha giat raja – raja Islam di awa menyebarkan hukum Islam di kalangan rakyatnya distop oleh pemerintah kolonial sejak & April &'*C. wewenang untuk mengadili perkara kewarisan pun dialihkan ke Fandraad. Akan tetapi, Fandraad ketika memutuskan perkara warisan dianggap sangat bertentangan dengan hukum Islam, sehingga menimbulkan reaksi dari berbagai
organisasi Islam. ajelis Islam A=la Indonesia "IAI# pun memprotes kehadiran S. &'*C 9 &&;, karena staatsblad tersebut dianggap telah menggoyahkan kedudukan hukum Islam dalam masyarakat uslim Indonesia. eski begitu pemerintah Belanda tetap tidak menghiraukan protes tersebut. $saha untuk mengendalikan dan menempatkan hukum Islam dalam kedudukannya semula "sebelum dikendalikan oleh emerintah Belanda# terus dilakukan oleh para pemimpin Islam dalam berbagai kesempatan yang terbuka. Salah satu contohnya adalah ketika sidang B$2I berhasil menghasilkan iagam akarta "88 juni &'()# yang selanjutnya menjadi embukaan $ndang – $ndang %asar &'(). di dalam piagam ini, dinyatakan antara lain bahwa negara Gberdasarkan pada 2etuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syariat
Islam bagi pemeluk
–
pemeluknya=. -ujuh kata terakhir ini oleh 2I diganti dengan kata G0ang aha Dsa= dan ditambahkan pada G2etuhanan= sehingga berbunyi G2etuhanan 0ang aha Dsa=. Setelah kemerdekaan Indonesia, adanya $$% &'() sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, maka IS yang menjadi landasan legal teori resepsi sudah tidak berlaku lagi. Bagaimana posisi hukum Islam: %apat dilihat pada asal 8 ayat "&# $ndang – $ndang erkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama, maka jelas hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum. engadilan bagi orang yang beragama Islam adalah engadilan Agama. engadilan Agama kembali mempergunakan !ukum Islam, sekurang – kurangnya satu asas dalam menyelesaikan satu sengketa. engadilan Agama juga diperbolehkan menggunakan hukum adat asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
B. %e""kan Hkm I!lam "alam S#!tem Hkm Na!#$nal
2ini, di Indonesia, hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang – undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum Adat. Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. 2edudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum Adat dan hukum Barat, karena itu hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat dan hukum barat yang juga tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.
Berlakunya
hukum Islam
di
Indonesia dan telah
mendapat tempat
konstitusional menurut Abdul Hhani Abdullah berdasar pada tiga alasan, yaitu9 Pertama, alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara ancasila Kedua, alasan Sosiologis. erkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan dan Ketiga, alasan 0uridis yang tertuang dalam pasal 8(, 8) dan 8' $$% &'() memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal. enurut mantan enteri 2ehakiman Ali Said pada pidatonya di upacara pembukaan Simposium embaruan !ukum erdata /asional di 0ogyakarta tanggal 8& %esember &'>& hukum Islam terdiri dari dua bidang, bidang ibadah dan bidang muamalah. engaturan hukum yang bertalian dengan ibadah bersifat rinci, sedang pengaturan mengenai muamalah tidak terlalu rinci. 0ang ditentukan dalam bidang muamalah hanyalah prinsip – prinsipnya saja. engembangan dan aplikasi prinsip – prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan.
1leh karena hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh ialah mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi norma – norma hukum Islam ke dalam hukum nasional, sepanjang norma tersebut sesuai dengan ancasila dan $ndang – $ndang %asar &'() serta relean dengan kebutuhan hukum khusus umat Islam. enurut Ali Said, banyak asas yang bersifat uniersal terkandung dalam hukum Islam yang dapat digunakan dalam menyusun hukum nasional. 2utipan ini semakin menegaskan bahwa hukum Islam berkedudukan sebagai sumber bahan baku penyusunan hukum nasional. C. Hkm I!lam Dalam Pemb#naan Hkm Na!#$nal
ada tahap perkembangan pembinaan hukum nasional sekarang, menurut %aud Ali, yang diperlukan oleh Badan embinaan !ukum /asional adalah badan yang berwenang merancang dan menyusun hukum nasional yang akan datang adalah asas – asas dan kaidah – kaidah hukum Islam dalam segala bidang, baik yang bersifat umum maupun khusus. $mum adalah ketentuan – ketentuan umum mengenai peraturan perundang – undangan yang akan berlaku di tanah air kita, sedangkan khusus contohnya adalah asas – asas hukum perdata Islam terutama mengenai hukum kewarisan, asas – asas hukum ekonomi terutama mengenai hak milik, perjanjian dan utang – piutang, asas – asas hukum pidana Islam, asas – asas hukum tata negara dan administrasi pemerintahan, asas – asas hukum acara dalam Islam dan lain – lain. asalah utama yang dihadapi oleh lembaga pembinaan hukum nasional adalah merumuskan asas – asas dalam hukum Islam tersebut ke dalam kata – kata jelas yang dapat diterima oleh semua golongan di pelosok tanah air, bukan hanya orang Islam saja. -im pengkajian !ukum Islam Babinkumnas telah berusaha menemukan asas – asas tersebut dan merumuskannya ke dalam kaidah – kaidah untuk dijadikan untuk dijadikan bahan pembinaan hukum nasional. Berbagai asas dapat dikembangkan melalui jurisprudensi peradilan agama, karena asas – asas ini dirumuskan dari keadaan konkret di tanah air kita, sehingga dapat lebih mudah diterima. 2onsep pengembangan hukum Islam, secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan sosial+budaya serta politik dan hukum dalam masyarakat. 2emudian, konsep tersebut lalu diubah arahnya yaitu secara kualitatif diakomodasikan dalam berbagai perundang – undangan yang dilegaslasikan oleh lembaga pemerintah dan negara. 2onkretisasi dari pandangan ini selanjutnya disebut sebagai usaha transformasi hukum Islam ke dalam bentuk perundang – undangan.
-ransformasi hukum agama menjadi hukum nasional terjadi juga di beberapa negara muslim seperti esir, Syria, Irak, ordania dan Fibya. 0ang berbeda adalah kadar unsur – unsur hukum Islam dalam hukum nasional negara – negara yang bersangkutan. %i negara – negara tersebut, hukum nasional mereka merupakan percampuran antara hukum barat dan hukum Islam, sementara di Indonesia, hukum nasional di masa yang akan datang akan merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum eks+Barat.
D. %$ntr#b!# Hkm I!lam Terha"a& Perkembangan Hkm Na!#$nal
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa sistem hukum yang mewarnai hukum nasional kita di Indonesia selama ini pada dasarnya
terbentuk atau
dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum yaitu sistem hukum barat, hukum adat dan sistem hukum Islam, yang masing+masing menjadi sub+sistem hukum dalam sistem hukum Indonesia. Sistem Hukum Barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang selama *)6 tahun menjajah Indonesia. enjajahan tersebut sangat berpengaruh pada sistem hukum nasional kita. Sementara Sistem Hukum Adat bersendikan atas dasar+ dasar alam pikiran bangsa Indonesia, dan untuk dapat sadar akan sistem hukum adat orang harus menyelami dasar+dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. 2emudian sistem Hukum Islam, yang merupakan sistem hukum yang bersumber pada kitab suci AI4uran dan yang dijelaskan oleh /abi uhammad dengan hadis7sunnah+/ya serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya. Bustanul Arifin menyebutnya dengan gejala sosial hukum itu sebagai perbenturan antara tiga sistem hukum, yang direkayasa oleh politik hukum kolonial Belanda dulu yang hingga kini masih belum bisa diatasi, &J&KJ(>K seperti terlihat dalam sebagian kecil pasal pada $$ /o. 8& -ahun 866> tentang erbankan Syariah. %ari ketiga sistem hukum di atas secara objektif dapat kita nilai bahwa hukum Islamlah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga karena sistem hukum barat7kolonial sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia, sementara hukum adat juga tidak memperlihatkan sumbangsih yang besar bagi pembangunan hukum nasional, sehingga harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsih hukurn Islam. !ukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu9 a.
$ndang+undang yang sudah ada dan berlaku saat ini seperti, $$ erkawinan, $$ eradilan Agama, $$ enyelenggaraan Ibadah !aji, $$ engelolaan
-ahun &''> tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank SyariLah dengan prinsip syariLahnya., atau $$ /1. * -ahun 866; tentang eradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan $$ /omor 8& -ahun 866> tentang b.
erbankan Syariah. umlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang '6 persen beragama Islam akan
c.
memberikan
pertimbangan
yang
signifikan
dalam
mengakomodasi
kepentingannya. 2esadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari+hari. Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran
d.
mereka menjalankan SyariLat atau hukum Islam, seperti pembagian 3akat dan waris. olitik pemerintah atau political will dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. -anpa adanya kemauan politik dari pemerintah maka cukup berat bagi !ukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia. $ntuk lebih mempertegas keberadaan hukum Islam dalam konstalasi hukum nasional dapat dilihat dari -eori eksistensi tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya.
Bila dilihat dari realitas politik dan perundang+undangan di Indonesia nampaknya eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkokoh !ukum Islam9 a.
$ndang+$ndang erkawinan $ndang+$ndang /o. & -ahun &'C( tentang erkawinan disahkan dan diundangkan di akarta ada tanggal 8 anuari &'C( "Fembaran /egara -ahun L&'C( /o. -ambahan
Fembaran /egara /omer *6&'#. b. $ndang+$ndang eradilan Agama $ndang+$ndang /o. C -ahun &'>' tentang eradilan Agama disahkan dan diundangkan di akarta pada tanggal 8' %esember &'>' "Fembaran /egara Republik Indonesia -ahun &'>' /o. (', -ambahan Fembaran /egara Republik Indonesia /o. *(66#. 2emudian pada tanggal 86 aret 866; disahkan $$ /omor * tahun 866;. tentang erubahan atas $$ /o. C -ahun &'>' tentang eradilan Agarna. 0ang melegakanL dari $$ ini adalah semakin luasnya kewenangan engadilan Agama khususnya kewenangan dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariLah. $ntuk menjelaskan berbagai persoalan syariLah di atas Dewan Syari'ah asional !DS" telah mengeluarkan sejumlah #atwa yang berkaitan dengan ekonomi syariLah
yang sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai )* fatwa. 5atwa tersebut dapat menjadi bahan utama dalam penyusunan kompilasi tersebut. Sehubungan dengan tambahan kewenangan yang cukup banyak kepada pengadilan agama sebagaimana pada $$ /o. * tahun 866; yaitu mengenai ekonomi syariLah, sementara hukum Islam mengenai ekonomi syariLah masih tersebar di dalam kitab+kitab fi4h dan fatwa %ewan SyariLah /asional, kehadiran 2ompilasi !ukum Dkonomi SyariLah "2!DS# yang didasarkan pada P$%&A omor (ahun ))*, tanggal &6 September 866> tentang Kompilasi Hukum $konomi Syari'ah , menjadi pedoman dan pegangan kuat bagi para !akim engadilan Agama khususnya, agar tidak terjadi disparitas putusan !akim, dengan tidak mengabaikan penggalian hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana maksud asal 8> ayat "&# $ndang+ $ndang /omor ( -ahun 866( tentang 2ekuasaan 2ehakiman. 2ompilasi !ukum Dkonomi SyariLah terdiri dari ( Buku, (* Bab, C'; asal. c. $ndang+$ndang enyelenggaraan Ibadah !aji $ndang+$ndang /o. &C -ahun &''' tentang enyelenggaraan Ibadah !aji disahkan dan diundangkan di akarta pada tanggal * ei &''' "Fembaran /egara Republik Indonesia -ahun &''' /o. )*, -ambahan Fembaran /egara Republik Indonesia /o. *>*8#, yang digantikan oleh $$ /omor &* -ahun 866>. $$ pengganti ini memiliki ;' pasal dari sebelumnya *6 pasal. $$ ini mentikberatkan pada adanya pengawasarn dengan dibentuknya Komisi Pengawasan Ha+i Indonesia KPHI-. %emikian juga dalam $$ ini diiatur secara terperinci tentang Biaya enyelenggaraan Ibadah !aji JBI!K. Aturan baru tersebut diharapkan dapat menjadikan pelaksanaan ibadah haji lebih tertib dan lebih baik. d. $ndang+$ndang engelolaan -ahun &''' tentang engelolaan >)#. e. $ndang+$ndang enyelenggaraan 2eistimewaan %aerah Istimewa Aceh. $ndang+$ndang /o. (( -ahun &''' tentang enyelenggaraan 2eistimewaan %aerah Istimewa Aceh disahkan dan diundangkan di akarta pada tanggal ( 1ktober &''' "Fembaran /egara Republik Indonesia -ahun&''' /o.&C8, -ambahan Fembaran /egara Republik Indonesia /o.*>'*#. f. $ndang+$ndang 1tonomi 2husus Aceh $ndang+$ndang /o. &> -ahun 866& tentang 1tonomi 2husus roinsi %aerah Istimewa Aceh Sebagai roinsi /anggroe Aceh %arussalam disahkan dan
diundangkan di akarta pada tanggal ' Agustus 866&. "Fembaran /egara Republik Indonesia -ahun 866& /o. &&(, -ambahan Fembaran /egara Republik Indonesia /o. (&*(#. g. 2ompilasi !ukum Islam erwujudan hukum bagi umat Islam di Indonesia terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Akibatnya, hukum yang dijatuhkan sering terjadi perdebatan di kalangan para ulama. 2arena itu diperlukan upaya penyeragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam. 2einginan itu akhirnya memunculkan Kompilasi Hukum Islam !KHI", yang saat ini telah menjadi salah satu pegangan utama para hakim di lingkungan eradilan Agama. Sebab selama ini eradilan Agama tidak mempunyai buku standar yang bisa dijadikan pegangan sebagaimana halnya 2$! erdata. %an pada tanggal &6 uni &''& residen menandatangani Inpress /o.& -ahun &''& yang merupakan instruksi untuk memasyarakatkan KHI. h. $ndang+undang tentang akaf $ndang+$ndang /o. (& -ahun 866( tentang akaf disahkan dan diundangkan di akarta pada tanggal 8C 1ktober 866( "Fembaran /egara Republik Indonesia -ahun 866( /o. &)', -ambahan Fembaran /egara Republik Indonesia /o. (()'#. 2emudian pada tanggal &) %esember 866; ditetapkanlah peraturan pemerintah Republik. Indonesia /omor (8 -ahun 866; tentang elaksanaan $ndang+$ndang /omor (& -ahun 866( tentang wakaf. aksud penyusunan peraturan pelaksanaan ini adalah untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, B/I, dan 0KS , sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap i.
ketentuan yang berlaku. $ndang+$ndang -entang emerintahan Aceh $ndang+undang /omor && -ahun 866; tentang emerintahan Aceh, semakin menegaskan legalitas penerapan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam yang dimaksud dalam undang+undang ini meliputi ibadah, al +ahwal alsyakhshiyah "hukum keluarga#, muamalah "hukum perdata#, +inayah "hukum pidana#, 1adha "peradilan#, tarbiyah "pendidikan#, dakwah, syiLar, dan pembelaan Islam. %i samping itu keberadaan &ahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan yang sangat luas semakin memperkuat penerapan hukum Islam di Aceh. ahkamah SyarLiyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. ahkamah ini berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi
bidang al2ahwal al2syakhshiyah "hukum keluarga#, muamalah "hukum perdata# j.
tertentu, +inayah "hukum pidana# tertentu, yang didasarkan atas syariLat Islam. $ndang+undang -entang erbankan SyariLah $ndang+$ndang /omor &6 -ahun &''> tentang erubahan atas $ndang+ $ndang /omor C -ahun &''8 tentang erbankan, yang diundangkan pada tanggal &6 /oember &''>, menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda duel sistem banking di Indonesia, yaitu sistem perbankan konensional dengan piranti bunga, dan sistem perbankan dengan peranti akad+akad
yang sesuai dengan prinsip+prinsip syariah. Sejarah perbankan secara
faktual telah mencatat bahwa dalam kurun waktu antara tahun &''8 hingga ei 866( telah berkembang pesat perbankan asal & angka & $ndang+$ndang /omor 8& -ahun 866> "selanjutnya disebut $$ /o. 8& -ahun 866># tentang erbankan Syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan $nit $saha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Akad+akad
dimaksud antara lain adalah 9 wadiLah, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bit+tamlik, murabahah, salam, istishnaLI, 4ardh, wakalah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
BAB III PENUTUP A. %e!#m&lan 2esimpulan yang dapat ditarik adalah hukum Islam bersifat uniersal, berlaku
kepada setiap orang yang beragama Islam, dimanapun dan kapanpun ia berada. 1leh karena itu, hukum Islam juga berlaku terhadap umat Islam di Indonesia. hanya saja, tidak semua peraturan dalam hukum Islam menjadi hukum nasional, dikarenakan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan karakter bangsa dan $ndang – $ndang %asar &'(). !ukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan kebijakan
yang
diterapkan oleh pemerintah.
asang surut
tersebut adalah
perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum /asional. Sejarah produk hukum Islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang menjadi bukti bahwa sejak dahulu kala hukum Islam telah menjadi hukum yang sangat berpengaruh di Indonesia. !ukum Islam berkedudukan sebagai salah satu hukum yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum nasional. Beberapa hukum Islam yang telah melekat pada masyarakat kemudian dijadikan peraturan perundang – undangan. %engan adanya peraturan – peraturan perundang – undang yang memiliki muatan hukum Islam maka umat muslim Indonesia pun memiliki landasan yuridis dalam menyelesaikan masalah – masalah perdata. Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prospek penerapan hukum Islam di Indonesia cukup cerah. 2esimpulan tersebut didasarkan pada berbagai kenyataan positif, antara lain9 &.
Berbagai kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah selaku penyelenggara /egara yang memberi peluang bagi berperannya hukum Islam.
8.
-elah terwujudnya berbagai peraturan dan perundang+undangan yang membuat hukum Islam menjadi lebih eksis sebagai sub sistem dalam sistem hukum nasional.
*.
Adanya upaya yang cukup maksimal dari kalangan umat Islam dan pakar hukum Islam melalui dakwah dan pendidikan, sehingga selain dapat lebih meningkatkan kualitas iman juga kesadaran untuk melaksanakan secara hukum secara maksimal.
B. Saran
Sebagai saran, diharapkan untuk perkembangan hukum Islam selanjutnya dapat dikeluarkan lagi peraturan perundang – undangan mengenai apa yang belum ada sebelumnya. Sebagai contoh, anak adopsi. Islam tidak mengenal adanya anak adopsi, yang ada hanyalah anak asuh. 0ang mengenal soal pengangkatan anak hanyalah hukum barat dan hukum adat. Bila peraturan mengenai adopsi 7 asuh dikeluarkan menurut hukum Islam maka akan menimbulkan kepastian hukum bagi anak – anak asuh 7 adopsi maupun orangtuanya. Selanjutnya adalah mengenai perkawinan antar agama yang belum diatur dengan gamblang di $ndang – $ndang erkawinan. Seharusnya, dimuat aturan yang jelas mengenai laki – laki muslim yang diperbolehkan menikah dengan perempuan non muslim, atau perempuan muslim yang diharamkan menikah dengan laki – laki non muslim. Selama ini karena peraturannya tidak ada maka banyak orang memilih untuk menikah di luar negeri. Bila peraturannya ada, maka batas antara larangan dan bukan akan terlihat jelas.
DAFTAR PUSTA%A Ali, uhammad %aud, Penerapan Hukum Islam dalam egara %epublik Indonesia, akalah disampaikan pada Pendidikan Kader 3lama di 4akarta, tanggal &C ei &'').
MMMMMMMMMMMMMMMMM, Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia , "akarta9 Risalah, &'>(#. MMMMMMMMMMMMMMMMM, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan (ata Hukum Islam di Indonesia. Ddisi Reisi "akarta9 Rajawali ress, &''>#. MMMMMMMMMMMMMMMMM, Hukum Islam dan Peradilan Agama. "akarta9 Rajawali ress, &''C#. %idi 2usnadi. Hukum Islam di Indonesia !(radisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum". 2uningan9 Dbook, 86&6. Rafi4, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia "@et I akarta9 -. Raja Hrafindo ersada, &'')# Rasdiyanah, Andi, Kontribusi Hukum Islam dalam &ewu+udkan Hukum Pidana asional, akalah %isampaikan pada upacara embukaan Seminar /asional tentang Kontribusi Hukum Islam (erhadap (erwu+udnya Hukum Pidana asional yang Ber+iwa Kebangsaan, $II+0ogyakarta, 8 %esember &''). Speyoeti,
