GENERAL JOB DESCRIPTION URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT AMANAH MAHMUDAH By .Gatot Manggala
Merupakan uraian tugas dan tanggung jawab harian, tanggung jawab khusus dan tugas-tugas pokok strategi serta wewenang yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas seluruh karyawan pada semua ini. I. DIREKTUR RUMAH SAKIT A. Tugas dan Tanggung Jawab Khusus Bertanggung jawab langsung pada pemilik Rumah Sakit ( Direktur PT) Diangkat dan dipekerjakan langsung oleh Rumah Sakit ( Direktur PT) Bersama pemilik Rumah Sakit Direktur mengangkat kepala bagian Direktur merupakan penanggung jawab penuh terhadap kemajuan atau kemunduran manajemen Rumah Sakit Membuat RPK ( Rencana Pelaksanaan Kegiatan) Pelayanan, administrasi, keuangan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pelaksanaan visi, misi, dan strategi kepada seluruh jajaran manajemen. Membawahi langsung dan memiliki wewenang penuh untuk memerintah dan mengarahkan wakil direktur dan Bagian-bagian yang ada di Rumah Sakit Bertanggung jawab terhadap pembuatan rencana kegiatan semesteran dan tahunan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Menetapkan bersama wakil direktur dalam usulan strategis untuk pengembangan Rumah Sakit sesuai dengan ilmu pengetahuan, merancang sumber pendapatan dan belanja Rumah Sakit dibantu jajaran manajemen. Bertanggung jawab terhadap kinerja, laporan-laporan pertanggung jawaban kerja terhadap bagian-bagian pelayanan di Rumah sakit. Bertanggung jawab terhadap kemajuan, kelangsungan, keuangan, dan operasional Rumah Sakit secara menyeluruh. Bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan-keputusan strategis dalam Rumah Sakit (Decission Maker) Siap dan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah besar yang timbul dalam manajemen Rumah Sakit (Problem Solving) Mampu memimpin, memerintah, member wewenang, teguran dengan tugas dan procedural serta mendelegasikan dan membagi tugas-tugas pokok dan penting pada wakil-wakilnya. Bertanggung jawab terhadap evaluasi kerja wakil-wakilnya, mampu membuat inovasi dan perubahan-perubahan serta ide-ide baru yang mampu membawa Rumah Sakit ke arah yang lebih baik. Mampu menjalankan, menterjemahkan keinginan dan perintah dari pemilik Rumah Sakit serta mampu memadukan ide-ide pribadi yang akan menjadi operasional Rumah Sakit ke depan.
Membuat laporan-laporan rutin pada pemilik dan membuat laporan pertanggung jawaban setiap periode, yang periodenya ditentukan oleh Rumah Sakit.
B. Tugas dan Tanggung Jawab Umum dan Harian Menjalin komunikasi dan informasi dengan wakil Direktur dan komite, tentang perkembangan operasional Rumah Sakit setiap hari/minggu/bulan Memantau kondisi operasional Rumah Sakit setiap hari berdasarkan laporan-laporan harian semua Wakil Direktur Bertanggung Jawab sebagai pengambil keputusan strategis harian atau mendelegasikan wewenang tersebut pada wakilnya saat direktur tidak ada di tempat. Memimpin briefing, meeting dan rapat-rapat penting rutin jajaran direksi Direktur juga bertugas sebagai dokter, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai dokter. II. WAKIL DIREKTUR RUMAH SAKIT A. Tugas dan Tanggung Jawab Khusus Bertanggung jawab langsung bersama Direktur pada pemilik Rumah Sakit (Direktur PT) Diangkat dan dipekerjakan langsung oleh Rumah Sakit ( Direktur PT) Bersama Direktur mengangkat kepala bagian Wakil Direktur merupakan penanggung jawab penuh operasional manajemen Rumah Sakit Membantu Direktur Membuat RPK ( Rencana Pelaksanaan Kegiatan) Bertanggung Jawab bersama direktur atas Pelayanan, administrasi, keuangan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pelaksanaan visi, misi, dan strategi kepada seluruh jajaran manajemen. Memiliki wewenang penuh untuk memerintah dan mengarahkan Bagian-bagian yang ada di Rumah Sakit Bertanggung jawab bersama Direktur terhadap pembuatan rencana kegiatan semesteran dan tahunan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Menetapkan bersama wakil direktur dalam usulan strategis untuk pengembangan Rumah Sakit sesuai dengan ilmu pengetahuan, merancang sumber pendapatan dan belanja Rumah Sakit dibantu jajaran manajemen. Bertanggung jawab bersama Direktur terhadap kinerja, laporan-laporan pertanggung jawaban kerja terhadap bagian-bagian pelayanan di Rumah sakit. Bertanggung jawab bersama terhadap kemajuan, kelangsungan, keuangan, dan operasional Rumah Sakit secara menyeluruh. Bertanggung jawab bersama direktur sebagai pengambil keputusan-keputusan strategis dalam Rumah Sakit (Decission Maker) Mampu menjalankan bersama direktur, menterjemahkan keinginan dan perintah dari pemilik Rumah Sakit serta mampu memadukan ide-ide pribadi yang akan menjadi operasional Rumah Sakit ke depan. Membuat laporan-laporan bersama direktur rutin pada pemilik dan membuat laporan pertanggung jawaban setiap periode, yang periodenya ditentukan oleh Rumah Sakit.
B. Tugas dan Tanggung Jawab Umum dan Harian Menjalin komunikasi dan informasi dengan Direktur dan komite, tentang perkembangan operasional Rumah Sakit setiap hari/minggu/bulan Memantau kondisi operasional Rumah Sakit setiap hari berdasarkan laporan-laporan harian semua Bagian Bertanggung Jawab sebagai pengambil keputusan strategis harian atau mendelegasikan wewenang tersebut pada wakilnya saat direktur tidak ada di tempat. Memimpin briefing, meeting dan rapat-rapat penting rutin jajaran direksi Direktur juga bertugas sebagai dokter, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai dokter. III. KA.BAG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN A. Tugas dan Tanggung Jawab Secara Umum : a. Bagian Medik Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Medik. Menyelenggarakan jasa medic sesuai dengan ketentuan dan prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di bidang medik Mengoperasionalkan investasi secara efisien dan efektif di dalam penyelenggaraan pelayanan medik. Memberikan penilaian dan saran alternative yang tepat mengenai kelayakan suatu investasi di bagian pelayanan medik. Menghitung kalkulasi harga pelayanan medik di rumah sakit AMANAH MAHMUDAH Memberikan laporan setiap bulannya tentang urusan pelayanan medic disertai hasil analisisnya, (dihubungkan dengan laporan keuangan dan pencatatan medik) kepada Kepala Bagian Medik Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan di urusan medic sebagai usulan kepada Kepala Bagian Medis.
b. Urusan Penunjang Medik Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Medis Menyelenggarakan jasa pelayanan penunjang medic sesuai dengan ketentuan dan prosedur (SOP) di bidang penunjang medic. Menetapkan standar penyimpanan obat-obatan dan bahan medic di instalasi Farmasi, Laboratorium, Rontgen dan penunjang lainnya. Memberikan penilaiandan saran alternative yang tepat mengenai kelayakan suatu investasi di bagian sarana penunjang medic Memberikan laporan kegiatan setiap bulannnya di bagian sarana penunjang medic disertai hasil analisisnya (dihubungkan dengan laporan keuangan dan pencatatan medic) kepada Kepala Bagian Medik Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan di urusan sarana penunjang medic sebagai usulan kepada Kepala Bagian Medik c. Urusan Rekam Medik
Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Medis Menyelenggarakan pencatatan data medic sesuai dengan ketentuan dan prosedur (SOP) di bidang Rekam Medik Melakukan penerbitan laporan rumah sakit, dokumen dan informasi untuk kepentingan pasien, keluarga maupun pihak berwajib Melaksanakan ketentuan penerimaan dan pelepasan pasien rawat inap dan rawat jalan Melakukan pencatatan dan penyimpanan data medic secara tertib administrasi. Menyusun sisdur permintaan dan penggunaan data dari urusan pencatatan medic Memberikan laporan medic per bagian (Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Sarana Penunjang Umum) secara berkala (setiap minggunya), dengan akurat dan tepat waktu kepada Kepala Bagian Medik Memberikan bantuan jasa informasi medic Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH Menyusun sisdur klaim (Jasa Raharja dan Asuransi) untuk pasien Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH Menyiapkan semua kebutuhan dan perangkat yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kerja urusan pencatatan medic Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan di urusan pencatatan data medic sebagai usulan kepada Kepala Bagian Medik. Menyelenggarakan serta melaksanakan kebijakan dan ketentuan perusahaan dan peraturan pemerintah serta system dan prosedur di bidang keperawatan (Pelayanan dan Etika Keperawatan), Medik (medic, penunjang dan rekam medic) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM di bidang keperawatan, medic. Meningkatkan pendapatan dan pengendalian biaya di Rumah Sakit, dengan melaksanakan program-program Rumah Sakit. Bertanggung jawab dalam pembuatan SOP dan system yang akan menggerakan semua bagian medis di Rumah Sakit dibantu oleh Ka.Bag administrasi dan pengembangan. Memiliki wewenang penuh dalam mengendalikan dan memerintah coordinator divisidivisi yang menjadi bawahannya, agar bekerja sesuai aturan dan SOP yang ada Bertanggung jawab terhadap kualitas produk dan pelayanan baik terhadap Ka.Bag pelayanan maupun terhadap konsumen langsung. Bertanggung jawab terhadap kinerja, hasil kerja dan kualitas kerja yang menjadi bawahannya. Melakukan fungsi pengawasan (supervise) terhadap system, kebijakan dan SOP yang ada pada wilayah kerjanya sehingga dapat tetap berjalan dengan baik atau melakukan perombakan dan perubahan (fungsi inovasi) jika kebijakan, SOP system yang ada sudah tidak berfungsi maksimal melalui rapat direksi. Membuat laporan periodic. d. Tugas dan Tanggung Jawab Lain Memimpin briefing coordinator yang diadakan rutin dan melaporkan hasil briefing pada direktur. Melakukan pengawasan dan pemantauan harian langsung ke lapangan dibantu oleh Koordinator-koordinator yang menjadi bawahannya.
Melakukan evaluasi dan membuat keputusan-keputusan harian dalam dalam wilayah kerjanya. Bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan mampu menyelesaikan masalah yang timbul tiap hari dalam wilayah kerjanya. Bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kelayakan inventaris perusahaan yang ada dalam wilayah kerjanya dengan melakukan perintah stock opname secara periodic pada coordinator-koordinator yang menjadi bawahannya. Bertanggung jawab memantau kebersihan, kenyamanan dan kerapihan seluruh area Rumah Sakit dengan menggerakkan semua staff bawahannya agar bekerja dengan maksimal. Membuat catatan dan laporan harian. Diangkat dan diberi wewenang sebagai Kepala bagian oleh Direktur dan Pemilik Perusahaan Bertanggung jawab langsung terhadap Wakil Direktur atau Direktur RS Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mendelegasikan system pada koordinator pelaksana yang ada dibawahnya . Bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan pada skala sedang yang berkaitan pada wilayah kerjanya masing-masing. Bertanggung jawab terhadap kinerja bawahannya masing-masing serta bertanggung jawab terhadap total quality control pada hasil kinerja bawahannya Mampu memerintah, memiliki jiwa kepemimpinan, berani menegur dan mengarahkan bawahannya. Bertanggung jawab membuat SOP dan peraturan-peraturan standar pada Koordinatorkoordinator yang menjadi bawahannya, mensosialisasikannya dengan baik dengan persetujuan direktur. Membuat program –program baru setiap periode dan diajukan dalam rapat direksi. Membuat catatan dan laporan personal staff, kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib semua staff yang menjadi bawahannya, untuk kemudian dilaporkan pada divisi HRD (personalia) Membuat laporan-laporan rutin tentang perkembangan operasional Rumah Sakit sesuai dengan yang diminta oleh Direktur Membuat laporan pertanggungjawaban kerja pada Direktur setiap periode, yang periodenya ditetapkan oleh Direktur e. Bagian Keperawatan Bertanggung jawab kepada Ka.Bag pely Medik dan Keperawatan. Menyelenggarakan ketentuan jasa keperawatan sesuai dengan etik keperawatan di Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH. Melaksanakan prosedur keuangan yang telah ditetapkan Direktur dan Ka.Bag Administrasi dan Keuangan di bagian Keperawatan. Mengoperasionalkan investasi secara efisien dan efektif didalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan. Memberikan kontribusi pendapatan bagi rumah sakit. Menyusun system dan prosedur penerimaan dan pemulangan pasien, sisdur, penampungan keluhan pasien yang dirawat di Rumah Sakit.
Memimpin penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan di keperawatan sebagai usulan kepada Wakil Direktur Medik dan Keperawatan. Memberikan penilaian dan saran alternative yang tepat mengenai kelayakan suatu investasi di bagian perawatan. Memberikan laporan setiap bulannya tentang urusan keperawatan disertai hasil analisisnya, yang kemudian dihubungkan dengan laporan keuangan dan pencatatan medic, kepada Ka.Bag Medik dan Keperawatan. Membantu dan membimbing bawahannya memecahkan kesulitan dalam menjalankan tugas. Mengembangkan kerjasama antar bawahannya. Memberikan penilaian atas karya bawahannya. Mengusulkan promosi, demosi, mutasi, penerimaan, peringatan dan pemutusan hubungan kerja karyawan di bagian keperawatan. Memberikan izin pasien perawatan yang meninggal atau pulang paksa untuk meninggalkan rumah sakit setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Menetapkan, mencabut dan merubah system dan prosedur yang hanya berlaku di keperawatan setelah mendapat persetujuan dari Ka.Bag Medik dan Keperawatan. f. Urusan Pelayanan Keperawatan Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian Menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dan standar SOP di bidang pelayanan keperawatan yang berlaku. Memberikan penilaian dan saran alternative yang tepat mengenai kelayakan suatu investasi di bagian keperawatan Memberikan laporan setiap bulannya tentang urusan keperawatan disertai hasil analisisnya, yang kemudian dihubungkan dengan laporan keuangan dan pencatatan medic Menyusun rencan kerja tahunan dan anggaran tahunan di Rawat Inap sebagai usulan kepada Kepala Bagian Kepegawaian g. Urusan Etika Keperawatan Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keperawatan. Menyelenggarakan jasa keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur (SOP) di bidang etika keperawatan. Menetapkan standar etik keperawatan bersama Komite Keperawatan Memberikan saran kepada urusan keperawatan dalam penyelenggaraan keperawatan agar sesuai dengan kode etik kepeawatan. Memberikan penilaian dan saran alternative yang tept mengenai kelayakan suatu investasi di bagian perawatan Memberikan laporan setiap bulannya tentang urusan etika keperawatan disertai hasil analisisnya. Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan di urusan etika keperawatan sebagai usulan kepada Kepala Bagian Keperawatan.
IV. KA. BAG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
A. Tugas dan Tanggung jawab Umum Diangkat dan diberi wewenang sebagai Kepala bagian oleh Direktur dan Pemilik Perusahaan Bertanggung jawab langsung terhadap Direktur. Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mendelegasikan system pada koordinatorkoordinator yang ada di bawahnya. Bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan pada skala sedang yang berkaitan pada wilayah kerjanya masing-masing. Bertanggung jawab terhadap kinerja bawahannya masing-masing serta bertanggung jawab terhadap total quality control pada hasil kinerja bawahannya. Mampu memerintah, memiliki jiwa pemimpin, berani menegur dan mengarahkan bawahannya. Bertanggung jawab membuat SOP dan peraturan-peraturan standar pada divisi-divisi yang menjadi bawahannya, mensosialisasikannya dengan baik dengan persetujuan direktur. Membuat program-program baru setiap periode dan diajukan dalam rapat direksi. Membuat catatan dan laporan personal staff, kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib semua staff yang menjadi bawahannya, untuk kemudian dilaporkan pada divisi HRD (personalia). Membuat laporan-laporan rutin tentang perkembangan operasional Rumah Sakit sesuai dengan yang diminta oleh Direktur. Membuat laporan pertanggungjawaban kerja pada Direktur setiap periode, yang periodenya ditetapkan oleh Direktur. Bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit. Membawahi langsung : a. Bidang Keuangan, membawahi : - Bertanggung jawab langsung kepada Ka.Bag Administrasi dan Keuangan. - Membawahi : i. Urusan Mobilisasi Dana Bertanggung jawab terhadap Ka.Bag Administrasi dan Keuangan. Menyusun laporan keuangan beserta analisa yang sifatnya menyeluruh, akurat dan tepat waktu di Rumah Sakit. Menelaah, hasil pelaksanaan dan mengendalikan system keuangan, system anggaran, dan system akunting Mengatur pembayaran/pengeluaran kas dan bank atas tagihan yang telah disetujui oleh Ka.Bag Administrasi dan Keuangan Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan urusan akuntansi dan keuangan sebagai usulan kepada Ka.Bag Administrasi dan Keuangan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ka.Bag Administrasi dan Keuangan. Menyelenggarakan dan mengatur pembayaran-pembayaran atas pembelian yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur.
ii. Urusan Anggaran Bertanggung jawab terhadap Ka.Bag Administrasi dan Keuangan
Menyusun laporan keuangan beserta hasil analisisnya tentang realisasi anggaran di Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH. Menelaah, hasil pelaksanaan dan mengendalikan system anggaran di Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH Membuat anggaran pembayaran atas penggantian/pembelian peralatan medis dan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH. Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan urusan akuntansi dan keuangan sebagai usulan kepada Ka.Bag administrasi dan keuangan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ka.Bag Adminidtrasi dan Keuangan.
iii. Urusan Akuntansi Bertanggung jawab terhadap Ka.Bag Administrasi dan Keuangan. Menyusun laporan keuangan beserta hasil analisisnya tentang posisi keuangan di Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH. Menelaah, hasil pelaksanaan dan mengendalikan system akunting di Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH. Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan urusan akuntansi dan keuangan bersama urusan Anggaran sebagai usulan kepada Ka.Bag Administrasi dan Keuangan. Membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan keuangan, termasuk diantaranya laporan piutang, laporan rujukan, laporan penyisihan tindakan dokter dan operasi, laporan APS, serta laporan bank dan laporan pajak, untuk dilaporkan kepada Ka.Bag Administrasi dan Keuangan. b. Bidang Administrasi - Bertanggung jawab langsung kepada Ka.Bag Administrasi dan Keuangan - Membawahi : iv. Urusan Tata Usaha Mengkoordinir urusan surat-surat dari rumah sakit dan mengirimnya termasuk dalam surat keluar, baik melalui pos maupun ekspedisi atau kurir. Melaksanakn usulan penyusunan anggaran operasional belanja dan investasi di lingkungan rumah sakit. Mempersiapkan dan mengajukan keperluan-keperluan atau kebutuhan barang inventaris di rumah sakit. Membeli Menyimpan dengan tertib dan mengamankan arsip surat-surat keluar dan masuk serta dokumen-dokumen milik surat rumah sakit dan dapat merahasiakan surat-surat yang perlu dirahasiakan. Membantu administrasi, surat menyurat dan kesekretariatan Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH Menerima surat – surat masuk rumah sakit diagendakan dan diserahkan kepada Direksi dan selanjutnya diteruskan sesuai Disposisi Direktur.
v. Urusan kepegawaian Bertanggung jawab langsung terhadap Ka.Bag Administrasi dan Keuangan
Bertanggung jawab membuat system di kepegawaian, mencakup : Sistem kontrak yang akan diberlakukan Pembuatan dan penyusunan tata tertib dan peraturan umum Sistem penggajian Sistem absensi dan pengawasan peraturan, pencatatan pelanggaran, penerapan sangsi-sangsi, dll. Bertanggung jawab terhadap proses rekruitmen pegawai, mengusulkan promosi, demosi, mutasi karyawan dengan persetujuan Ka.Bag administrasi dan keuangan beserta direktur. Memiliki kemampuan dalam menjalankan manajemen SDM, menempatkan SDM pada posisi dan komposisi tepat disesuaikan dengan beban kerja yang ada. Memiliki power dalam penerapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib dan peraturan yang berlaku dalam Rumah Sakit. Menyusun data kepegawaian, melaporkannya pada disnaker serta mengurus segala administrasi dan persyaratan agar terdaftar di disnaker. Mengenali dan mengerti Ketentuan Pemerintah tentang aturan – aturan kepegawaian, standar upah dan kebijakan-kebijakan dalam kepegawaian dan tenaga kerja. Membina hubungan baik dengan Pemerintah dalam hal ini Depnakertrans dan asosiasi perburuhan di Kabupaten Brebes. Membuat planning kepegawaian, mencakup : Agenda pelatihan dan studi banding Refreshing karyawan Agenda-agenda kepegawaian (penetapan aturan libur hari besar keagamaan dan libur nasional, pembagian shift kerja, aturan tukar shift, cuti bersama, dll) Bertanggung jawab terhadap keberadaan organisasi-organisasi kepegawaian yang ada di dalam perusahaan. Memiliki kewenangan dalam memberikan sangsi, teguran, surat peringatan bahkan surat pemecatan, dengan acuan ketentuan yang berlaku dan dengan persetujuan Ka.Bag administrasi dan keuangan beserta direktur. Memberikan penilaian atau evaluasi terhadap seluruh Karyawan di seluruh Bagian dibantu oleh Kepala Bagian masing-massing. Membuat laporan rutin tentang hasil evaluasi kepegawaian untuk dilaporkan kepada atasan langsung. Bertanggung jawab terhadap kondisi kepegawaian tiap hari, mencakup : Kontrol terhadap absensi dan disiplin karyawan harian. Membuat data harian kepegawaian Melakukan fungsi supervise harian secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi dilapangan, sehingga kelancaran pelayanan Rumah Sakit tetap tertaga. Mampu bertindak sebagai mediator dan penyelesaian masalah jika terjadi masalah internak baik antar individu karyawan maupun karyawan dengan manajemen, dalam lingkup dan kapasitas kepegawaian dan pekerjaan. Membuat catatan dan laporan harian. vi. Urusan Umum
Memberikan pedoman dalam menyusun laporan kinerja personal dan inventaris sarana dan prasarana, termasuk dalam mengatur bentuk dan tempat penyimpanan (gudang) barang-barang yang habis pakai maupun yang tidak habis pakai. Memenuhi pembelian peralatan dan bahan kebutuhan medic maupun kebutuhan perawatandan kebutuhan lainnya yang termasuk dalam bagian umum juga Memimpin pelaksanaan Tata Usaha, HRD dan Umum di Rumah Sakit serta terlaksananya ketentuan dan system serta prosedur di bidang administrasi. Membantu Ka.Bag Administrasi dan Keuangan dalam mengelola dan mengadministrasikan hal-hal yang berhubungan dengan Tata Usaha, HRD, dan Umum agar berjalan cepat, tepat, dan benar, keamanann surat-surat, arsip-arsip, dan dokumen terjamin. Mengetahui hal-hal yang menyangkut bagian Tata Usaha, HRD dan Umum diantaranya tentang : Posisi tenaga kerja dan kinerjanya seluruh karyawan di Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH. Realisasi anggaran untuk bagian administrasi, dalam hal ini Tata Usaha dan Umum Menyampaikan laporan bulanan untuk bagian administrasi yang meliputi bagian Tata Usaha, HRD, dan Umum disertai hasil analisisnya dan juga melaporkan tentang kegiatan masing-masing bagian tersebut yang bersifat kinerja tenaga maupun kondisi sarana dan prasarananya. Memantau secara langsung pekerjaan yang termasuk di bagian umum yang mendukung operasional rumah sakit, diantaranya di bagian cleaning service (bagian kebersihan), security (bagian keamanan), driver (supir), gardener (tukang taman), dan di bagian kurir.
B. Tugas dan Tanggung Jawab Lain Bertanggung jawab dalam penataan manajemen dan penempatan SDM yang tepat, dibantu oleh coordinator-koordinator yang menjadi bawahannya. Bertanggung jawab dalam pembuatan SOP di bagian keuangan termasuk system akuntansi yang akan dipakai. Memiliki wewenang penuh dalam mengendalikan dan memerintah coordinator divisidivisi yang menjadi bawahannya,agar bekerja sesuai SOP yang ada. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pengadaan / belanja (RAB) Menyusun RPK pengelolaan pelayanan keuangan dengan cara mempelajari rencana program kerja masing-masing bidang. Melaksanakan kebijakan dan ketentuan perusahaan serta peraturan pemerintah dalam menyelenggarakan program-program dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dan pengendalian biaya di Rumah Sakit AMANAH MAHMUDAH. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data barang kekayaan perusahaan. Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, cash flow Rumah Sakit dan kelancaran system akuntansi yang diterapkan dalam Rumah Sakit. Bertanggung jawab terhadap stabilitas kondisi keuangan Rumah Sakit secara menyeluruh.
Bertindak sebagai pengambil keputusan strategis dalam hal keuangan melalui koordinasi dengan Direktur. Bertanggung jawab terhadap pengawasan, system akuntansi dan SOP yang ada pada wilayah kerjanya sehingga dapat tetap berjalan dengan baik atau melakukan perombakan jika system yang ada sudah tidak berfungsi maksimal melalui koordinasi dalam rapat direksi. Bertanggung jawab mengendalikan sumber-sumber kebocoran, inefektif dalam pengelolaan keuangan rumah sakit. Memberikan penilaian terhadap kinerja, hassil kerja dan kualitas kerja bawahannya. Memimpin briefing coordinator yang diadakan rutin dan melaporkan hasil briefing pada Direktur. Memantau dan mengawasi kinerja bawahannya sesuai wilayah kerjanya. (fungsi controling). Bertanggung jawab terhadap masalah-masalah harian yang timbul pada wilayah kerjanya dan mapu menyelesaikannya dengan baik. Melakukan evaluasi kerja yang dilakukan rutin berdasarkan laporan – laporan masingmasing coordinator bawahannya. (fungsi evaluating). Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional harian pada Wilayah Kerjanya.
balaikota makassarku index berita fasilitas kota pemerintahan APBD kota layanan web
follow us
profil kepala daerah
pesona wisata bahari
video streaming kota
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR Rabu, 29 Juni 2011 00:00
WALIKOTA MAKASSAR PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR WALIKOTA MAKASSAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar, dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka perlu ditetapkan Tugas dan Fungsi jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009); 11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : (1) Kota adalah Kota Makassar; (2) Walikota adalah Walikota Makassar; (3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar; (4) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar; (5) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar; (6) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar; (7) Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar; (8) Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar; (9) Seksi adalah seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar; (10) Subbagian adalah Subbagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar; (11) Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar;
BAB II URAIAN TUGAS Pasal 2 Direktur (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) peraturan ini, Direktur menyelenggarakan fungsi : a. Menetapkan kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pengembangan rumah sakit. b. Pengawalan tugas-tugas seluruh pejabat struktural dan fungsional; c. Pengkoordinasian pelaksanan program dan kegiatan rumah sakit; d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dan profesi e. Penetapan program pengendalian standar mutu pelayanan;
f. Perumusan bersama visi, misi dan strategi rumah sakit; g. Penetapan pengelolaan pendidikan dan penelitian rumah sakit. Pasal 3 Wakil Direktur Pelayanan (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medik, Penunjang Pelayanan Medik, serta Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) peraturan ini, Wakil Direktur Pelayanan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pelayanan medik; b. Pelaksanaan perencanaan terhadap pengembangan pelayanan keperawatan; c. Pelaksanaan perencanaan monitoring dan evaluasi pelayanan medik; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan keperwatan. Bagian Pertama Bidang Pelayanan Medik Pasal 4 (1) Bidang pelayanan medik mempunyai tugas merencanakan membina, menyusun standar dan mengkoordinasi memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan dibibang pelayanan medik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) bidang pelayanan medik menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksannan kebutuhan bidang pelayanan medik. b. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian penggunaan fasilatas pelayanan medik. c. Pelaksanaan kegiatan penerimaan serta pemulangan pasien. d. Penyiapan bahan perumusan standar pelayanan minimal ( SPM ) di bidang pelayanan medik. e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan medik. f. Penyiapan bahan laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi dalam pembinaan pelayanan medik. g. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. Pasal 5 Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Pelayanan Medik (1) Seksi perencanaan dan pengembangan pelayanan keperawatan mempunyai tugas merencanakan, menyusun rencana, menyiapkan bahan, melakukan koordinasi serta melaksanakan penerimaan dan pemulangan pasien. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) peraturan ini, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi : a. menyusun rencana kerja pada seksi perencanaan dan pengembangan pelayanan medik. b. Menyusun rencana pengadaan obat medik dari instalasi rawat inap, rawat darurat. c. Menyusun dan menyusun standar pelayanan pengembangan mutu pelayanan medik.
d. Menyiapkan dan melaksanakan penerimaan serta pemulangan pasien. Pasal 6 Seksi Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Medik (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, mengecek data, melakukan koordinasi serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) peraturan ini, Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi : a. Menyiapkan bahan / data dalam rangka penyusunan laporan monitoring dan evaluasipelayanan medik; b. Memeriksa dan mengecek keakuratan bahan dan data untuk di jadikan acuan/pedoman melaksanakan penyusunan kebijaksanaan laporan dan evaluasi; c. Melaksanakan koordinasi kegiatan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi dan monitoring; d. Menyusun rancangan awal perumusan laporan akuntabilitas kinerja pada bidang pelayanan medik; e. Menelaah peraturan perundang-undangan; f. Menginventarisasi dan mengevaluasi seluruh permasalahan pada seksi monitoringdan evaluasi; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian kedua Bidang Penunjang Pelayanan Medik Dan Keperawatan Pasal 7 (1) Bidang penunjang pelayanan medik dan keperawatan mempunyai merencanakan, menyiapkan perumusan teknis menyusun standar dan melakukan koordinasi dalam bidang instalasi serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) peraturan ini, Bidang Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja pada bidang penunjang pelayanan medik dan keperawatan; b. Penyiapan rencana pengadaan alat medik dari instalasi penunjang medik; c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan pada bidang penunjang pelayanan medik dan keperawatan; d. Pengkoordinasian instalasi radiologi, instalasi, laboratorium, instalasi farmasi, instalasi gizi, instalasi alternative, intensif pemulangan jenaza dan bank darah; e. Pelaksanaan kegiatan bidang penunjang pelayanan berdasarkan standar perawatan medik dan keperawatan; f. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengendalian medik; g. Pelaksanaan dan pengembangan standar pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan medik;
h. Penyiapan laporan hasil pelaksanaan tugas pemantauan serta evaluasi kegiatan dalam bidang penunjang pelayanan medik dan keperawatan. Pasal 8 Seksi Perencanaan, Pengembangan Penunjang Pelayanan Medik Dan Keperawatan (1) Seksi Perencanaan, Pengembangan Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan rancangan SPM, rancangan pengadaan alat, rencana penyiapan SPM serta menyiapkan bahan bimbingan asuhan keperawatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) peraturan ini, Seksi Perencanaan, Pengembangan Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kerja pada seksi perencanaan, pengembangan penunjang pelayanan medik dan keperawatan. b. Menyusun rencana pengadaan obat dari instalasi penunjang pelayanan medik dan keperawatan. c. Menyiapkan bahan rancangan awal pelaksanaan penerapan standar asuhan keperawatan. d. Menyiapkan bahan bimbingan asuhan keperawatan. e. Membuat rencana pengadaan obat medik dari instalasi penunjang medik dan keperawatan. f. Membuat standar pelayanan dalam rangak mengembangkan mutu penunjang pelayanan mmedik dan keperawatan. g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Pasal 9 Seksi Monitoring Dan Evaluasi Penunjang Pelayanan Medik Dan Keperawatan (1) Seksi monitoring dan evaluasi penunjang pelayanan medik dan keperawatan, menyusun rencana, menelaah peraturan perundang-undangan menyiapkan dan memeriksa keakuratan, menyusun recana serta membuat laporan pelaksanaan tugas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman adimaksud pada pasal 9 ayat (1) peraturan ini, Seksi monitoring dan Evaluasi Penunjang Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kerja pada deksi monitoring dan evaluasi pelayanan medik dan keperawatan. b. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelayanan medikdan keperawatan. c. Memeriksa dan mengecek keakuratan bahan / data sebagai pedoman dalam menyusun laporan. d. Menyusun rancangan awal perumusan laporan akuntabilitasi kinerja pada bidang pelayanan medik dan keperawatan. e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan bulanan dan berkala. f. Menelaah peraturan perundang-undangan. g. Melaksanakan koordinasi kegiatan dalam rangka menyusun laporan evaluasi dan monitoring. h. Mengevaluasi seluruh permasalahan pada seksi monitoring dan evaluasi pelayanan medik
dan keperawatan. i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. Bagian Ketiga Bidang Pelayanan Keperawatan Pasal 10 (1) Bidang pelayanan keperawatan mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkoordinasi penyusunan standar. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) peraturan ini, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebiksanaan teknis pelaksanaan kebutuhan bidang pelayanan keperawatan; b. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian dan penggunaan fasilitas pelayanan keperawatan; c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan suhan keperawatan; d. Penyiapan bahan perumusan standar peleyanan minimal ( SPM ) di bidang pelayanan keperawatan; e. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dalam melayani dan menyalurkan tenaga paramedik, pelaksanaan pengelolaan keperawatan; f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan keperawatan; g. Pelaksanaan kegiatan keperawan berdasarkan standar keperawatan; h. Penyiapan bahan laporan hasil kegiatan pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi dalam rangka pemberian pelayanan keperawatan; i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Pasal 11 Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan (1) Seksi Perencanaan dan pengembangan pelayanan keperawatan mempunyai tugas merencanakan pendidikan, menyelenggarakan bimbingan, menyusun dan mengembangkan standar pelayanan keperawatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) peraturan ini, Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kerja pada seksi perencanaan dan pengembangan pelayanan keperawatan. b. Mengusulkan dan menyelenggarakan rencana pendidikan dan pengembangan tenaga keperawatan. c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan penyuluhan kesehatan. d. Melakukan bimbingan pendidikan dan pengembangan di bidang keperawatan. e. Menyusun dan mengembangkan standar pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. f. Memberikan bimbingan asuhan dan pelayanan keperawatan kepada perawat. g. Melaksnakan koordinasi pengembangan pelayanan keperawatan. h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Pasal 12 Seksi Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan (1) Seksi monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan, mempunyai tugas menyusun rencana, menelah peraturan, memeriksa dan mengawasi keakuratan data laporan serta membuat laporan pelaksanaan tugas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) peraturan ini, Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana kerja pada seksi monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan. b. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan. c. Memeriksa dan mengecek keakuratan dan bahan / data sebagai pedoman dalam menyusun laporan. d. Menyusun rancangan awal perumusan laporan akuntabilitas kinerja pada bidang pelayanan keperawan. e. Menelah peraturan perundang-undangan pada seksi pelayanan keperawatan. f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan bulanan dan berkala. g. Melaksanakan pengawasan terhadap mutu dan etika perawatan kepada para pegawai. h. Menginventarisir dan mengevaluasi seluruh permasalahan. i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Pasal 13 Wakil Direktur Umum dan Keuangan (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi, melaksanakan pengelolaan keuangan, pelayanan umum dan pengelolaan pelayanan masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) Peraturan ini, Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan akuntansi; b. Pengawasan terhadap tata usaha dan rumah tangga; c. Pengawasan terhadap pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; d. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemasaran; e. Pelaksanaan rekam medik serta sistem informasi; f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Bagian Kelima Bagian Keuangan Pasal 14 (1) Bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan membina mengkoordinasikan, melaksanakan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi sistem instansi Pensiunan keuangan, melakukan mobilitas dana serta menyiapkan pelaporan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) peraturan ini, Bagian kekurangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program gaji pada bagian keuangan dan pelaporan. b. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyusunan perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan belanja, rumah sakit. c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolan admistrasi keuangan daerah. d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan SPMU dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan e. Penyiapan bahan bimbingan pengumpulan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan. f. Penyiapan sistim control dalam melakukan kegiatan keuangan g. Penyusunan akuntansi dan analisa biaya pelaksanaan pengoperasian dan pengembangan System informasi RS. h. Pelaksanaan pemeriksaan pada pemegang kas. Pasal 15 Subbagian Keuangan dan Akuntansi (1) Sub bagian keuangan dan akuntasi mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melakukan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, sistem informasi keuangan serta melakukan mobilitas dana. (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 15 ayat (1) peraturan ini, sub bagian keuangan dan akuntansi menyelenggarakan fungsi. a. Menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian keuangan dan akuntansi. b. Menyelenggarakan akuntansi dan analisa biaya. c. Menyelenggarakan pengoperasian dan pengembangan sistem informasi layanan Rumah Sakit. d. Mengadakan pengecekan/pemeriksaan terhadap pemegang kas. e. Menyiapkan system control dalam pelaksanaan kegiatan keuangan. Pasal 16 Subbagian Evaluasi dan Pelaporan (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana, menyiapkan bahan dan data, menelaahperundang-undangan serta membuat hasil laporan sebagai bahan evaluasi. (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 16 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi. a. Menyusun rencana pada subbagian evaluasi dan pelaporan; b. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan; c. Memeriksa dan mengecek keakuratan data yang dijadikan bahan laporan; d. Menyusun rancangan awal perumusan laporan; e. Menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan evaluasi dan pelaporan; f. Membuat dan menetapkan hasil laporan untuk disampaikan kepada pimpinan serta instansi terkait sebagai bahan evaluasi yang akan datang;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 17 Bagian Umum (1) Bagian umum mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkoordinasikan melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dam petunjuk teknis pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan rumah tangga, serta melaksanakan tugas teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) peraturan ini, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. b. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan urusan dan rumah tangga, rumah sakit. c. Penyiapan bahan bimbingan pengatur acara dan tamu pimpinan. d. Penyiapan bahan bimbingan pengaturan perjalanan dinas. e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. Pasal 18 Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (1) Subbag tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, akomodasi, serta memelihara kebersihan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Tata usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja pada subbagian tata usaha dan rumah tangga. b. Melakukan urusan kerumah tanggaan, rumah sakit yang meliputi kendaraan dinas, akomodasi, serta memelihara kebersihan kantor. c. Melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan rumah tangga dalam lingkungan rumah sakit. d. Memelihara dan mengawasi penggunaan telepon, listrik, air, gas serta kebersihan ruangan WC/kamar mandi. Pasal 19 Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM (1) Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan tugas teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. (2) Dalam melaksanakan tugas bagaiman dimaksud pada pasal 19 ayat (1) peraturan ini, Subbagian kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja pada sub bagian kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; b. Menyiapkan bahan kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; c. Menyiapkan bahan dan menyusun usul kenaikan gaji berkala,usul tugas belajar; d. Melakukan pemeliharaan, disiplin dan kesejahteraan pegawai; e. Penyiapan data pelaporan, penyiapan bahan evalusai terhadap pelaksanaan tugas;
f. Menghimpun mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian dalam rumah sakit; g. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri; h. Melakukan koordinasi pada secretariat Korpri Kota Makassar; i. Menyusun hasil pelaporan tugas. Pasal 20 Bagian Pelayanan Masyarakat (1) Bagian Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkoodinasikan pelaksanaan kehumasan dan pemasaran serta rekam medik dan sistem dan sistem informasi rumah sakit. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) peraturan ini, Bagian Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja pada Bagian Pelayanan Masyarakat. b. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan urusan dan rumah tangga, rumah sakit. c. Penyiapan bahan bimbingan pengatur acara dan tamu pimpinan. d. Penyiapan bahan bimbingan pengaturan perjalanan dinas. e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. Pasal 21 Subbagian Humas dan Pemasaran (1) Subbagian Humas dan Pemasaran mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kehumasan dan pemasaran rumah sakit. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Humas dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja pada Subbagian Humas dan Pemasaran; b. Menyusun rencana pengadaan bahan promosi dan publikasi; c. Menyelenggarakan pemasaran / promosi kepada masyarakat melalui media cetak elektronik maupun media lainnya; d. Menyusun bahan pembahasan teknis, pengembangan rumah sakit, memberikan layanan dan bimbingan serta analisa usaha; e. Menyusun dan mengembangkan konsep pelayanan non medis; f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 22 Subbagian Rekam Medik dan Sistem Informasi (1) Subbagian Rekam Medik dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian rekam medic dan sistem informasi rumah sakit. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Rekam Medik dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja pada Subbagian Rekam Medik dan Sistem Informasi; b. Mengumpulkan bahan dan data-data dalam rangka pengembangan sistem informasi;
c. Menyusun, mengumpulkan bahan dan data dalam rangka pengembangan standar pelayanan medik; d. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen; e. Mengumpulkan dan mencatat pengarsipan rekam medik; f. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan sistem informasi; g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. Pasal 23 Subbagian Pendidikan dan Pelatihan (1) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyusun rencana, menata, menyiapkan administrasi, menginventarisir kebutuhan pendidikan dan pelatihan, melakukan kerjasama serta mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) peraturan ini, Subbagian Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja pada Subbagian Pendidikan dan Pelatihan; b. Menyusun pelaksanaan kegiatan program pendidikan dan pelatihan; c. Mengindentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam lingkungan rumah sakit; d. Menyusun jadwal pendidikan dan pelatihan; e. Melakukan kerjasama dengan instansi lain / non pemrintah dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; f. Mempersiapkan administrasi kegiatan pendidikan dan pelatihan; g. Mengatur dan menata pengadaan bahan dan sarana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
BAB III TATA KERJA Pasal 24 (1) Bidang dan Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur; (2) Seksi dan Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian. Pasal 25 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi; (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam
pelaksanaan tugas; (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut. Pasal 26 Dalam hal Direktur berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Direktur dapat menunjuk Wakil Direktur atau salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Bagian untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri. Pasal 28 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal 13 Juli 2009 WALIKOTA MAKASSAR,
H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Juli 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
H. M. ANIS ZAKARIA KAMA BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 54 TAHUN 2009
< Sebelumnya
Selanjutnya >
(05/20/13) Konferensi CAPDI di Makassar Juga Bahas Masalah Rohingya Makassar,- Kekerasan yang dialami warga Rohingya di Myanmar menarik perhatian serius dunia. Masalah tersebut juga menjadi salah satu persoalan yang akan dibahas dalam konferensi Centrist Asia Pacific ... Read more...
(05/18/13) Makassar Segera Miliki Underpass
(05/17/13) Festival Seni Budaya Prancis Hadir di Makassar
(05/14/13) MAKASSAR MALL: Terbesar di KTI, Bangunan Bakal Diluncurkan Agustus 2013
(05/13/13) Cari Solusi Macet, Pemkot Makassar Undang Para Ahli
(05/08/13) 14 Mei, Tarif Tol Makassar Naik Sampai 14%
(05/07/13) Disdik Makassar Harap Tahun Depan Soal UN dicetak Provinsi
(04/24/13) Dana Korban Banjir Rp1,5 M Dikembalikan
(04/17/13) Rumah Kos Makassar Dikenakan Pajak
(04/09/13) Pemkot Hentikan Bantuan Usaha Kecil
Makassar, Liburan Sempurna di Timur Indonesia
Makassar,- Inilah destinasi liburan yang luar biasa di timur Indonesia. Pantai, pulau, gunung, kota, kuliner dan belanja, semua ada dan penuh pesona di Ibukota Sulawesi Selatan ini. Ayo liburan ke Makassar, Karaeng! Di kawasan Indonesia Timur, Makassar menjadi kota yang paling besar sekaligus penting, termasuk untuk berwisata. Jika Anda ingin menjelajah jauh di Indonesia, Makassar adalah titik yang sempurna untuk memulai hal tersebut. Makassar bisa dijangkau dari Jakarta dengan pesawat menuju Bandara Sultan Hasanuddin yang keren atau... Baca selengkapnya ... Lampu Jalan Anda Padam (Mati), Telepon Nomor Ini
Makassar,- Jika lampu jalan dekat rumah Anda padam, tak perlu lagi khawatir. Cukup telepon call center UPTD Penerangan Jalan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Nomor telepon dapat dihubungi, 0411449340. Petugas call center membuka layanan selama 24 jam. "Kalau mau cepat, bilang, saya anggota dewan. Cepat itu dilayani," sebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, M Ansar menjawab pertanyaan anggota dewan soal keluhan warga karena lampu jalan di dekat rumahnya padam. Petugas dikeluhkan karena telat memperbaikinya. Baca selengkapnya ...
Imlek Tahun 2564, Makna Simbolik di Balik Perayaan Imlek Makna dan Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW Memahami Makna Idul Adha Akhir Pekan di Makassar, dari Kuliner Hingga Pulau Cantik Keutamaan Bulan Suci Ramadhan Senja di Fort Rotterdam Makassar Pesona Spermonde, Surga Bagi Penyelam Lezatnya Otak-otak Makassar Empat Berkuah dari Makassar Festival Bahari, Puncak Visit Makassar 2011 Samalona, Pulau kecil dengan sejuta pesona keindahan Desa Wisata Lakkang Kini Menjangkau Dunia Menyelam di Cakar Macan, Taman Nasional Taka Bonerate
Tentang Makassar
Berita Makassar
Fasilitas & Utilitas
Sejarah Kota Makassar
Ekonomi & Bisnis
Pelayanan Umum
Sejarah Pemerintah Kota Hukum & Kriminalitas
Pelayanan Pajak
Arti Lambang Kota
Sosial Budaya
Pelayanan Retribusi
Visi & Misi
Dinamika Perkotaan
Pelayanan di Kecamatan
Geografis
Pertahanan Keamanan Jenis & Prosedur Perizinan
Kependudukan
Politik
Download Formulir Perizinan
Infrastruktur Kota
Pemerintahan
Hotel & Akomodasi
Investasi & Modal
Pembangunan
Keberangkatan Pesawat
Peta Kota Makassar
Pendidikan
Kedatangan Pesawat
Wisata Bahari
Pemuda & Olahraga
Jadwal Pelayaran
Wisata Kota (City Tour)
Lingkungan Hidup
Trayek Angkutan Umum
Wisata Seni Budaya
Religi
Pusat Niaga & Bisnis
Video Sreaming Kota
Teknologi Informasi
Layanan Kesehatan
Kuliner Khas Makassar
Transportasi & Jasa
Layana Air Bersih (PDAM)
Resep Kuliner Makassar
Bencana & Wabah
Sarana Peribadatan
Senggang (Hiburan)
Daftar Telepon Penting (Darurat)
Berita Lainnya
Pemer Layana intah n Kota Websit Makas e sar Profil Isi WalikoBuku ta Tamu Profil Kirimka Wakil n WalikoPesan ta Anda Profil Webm DPRD ail Makas Galeri sar Foto Produ Kegiata k n Huku Pengu m muma Keuan n gan Lelang Daera Downl h oad Alama Dokum t SKPD en Kota Makas Calend er sar Event Uraian Tugas English SKPD Version Kota Korean Makas Version sar
Daftar Websit Alama e Link t Email Site Map Dinas Pekerj aan Umum Dinas Tata Ruang & Bangu nan Dinas Kebud ayaan & Pariwi sata Kantor Pelaya nan Adm. Perizin an Kormo nev Kota Makas sar LPSE Kota Makas sar Dekra nasda
Kota Makas sar PKK Kota Makas sar Sistim Transp aransi APBD UPTD Pener angan Jalan
Design & perawatan oleh Indomedia Digital untuk Pemerintah Kota Makassar | sebagian hak dilindungi oleh Undang-Undang | Versi 5.1 © 2013
EMAHAMI MAKNA STRUKTUR ORGANISASI
MEMAHAMI MAKNA STRUKTUR ORGANISASI Dalam suatu organisasi baik organisasi publik/pemerintah maupun organisasi Non Pemerintah (NGO) kita tak asing lagi dengan struktur organisasi atau bagan struktur organisasi. Secara visual Bagan struktur organisasi hanya berupa gambar kotak yang dihubungkan dengan garis-garis. Bagan struktur organisasi menggambarkan alur komando/perintah, alur koordinasi dan kerjasamaa, alur tanggung jawab, dan pembagian tugas dan wewenang dari tiap unit kerja atau sub unit yang ada dalam suatu organisasi. 1. Komando/perintah, koordinasi, dan kerjasama. Dalam bagan struktur organisasi terdapat dua garis yang mengubungkan antar unti kerja atau sub unit kerja yang ada di dalam organisasi. Yang pertama adalah garis komando/perintah yang menunjukkan alur komando/perintah yang
mengalir dari pimpinan organisasi kepada unit di bawahnya sampai ke unit terendah dalam organisasi. Dalam hal ini komando/perintah “mengalir ke bawah”, artinya bahwa setiap pimpinan organisasi hanya dapat memerintah unit organisasi di bawahnya, tidak kesamping. Inilah yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah “kesatuan komando (Unity of Command)”. Garis yang kedua adalah “garis koordinasi”, yang menunjukkan hubungan kerja atau koordinasi antar unit atau sub unit organisasi yang ada. Koordinasi dimaksudkan agar terjadi harmonisasi kegiatan antar unit kerja. Hal ini menjadi penting karena tiap unit kerja melaksanakan spesialisasi tugas masing-masing. Kerjasama harus dilakukan kerena tiap unit kerja tidak dapat bekerja sendiri. Kerjasama tidak harus dipahami sebagai bentuk bantuan untuk “bekerja bersamasama” misalnya hari ini bersama-sama bekerja di unit A, besok bersama-sama di unit B dan seterusnya. Kerjasama dapat dialakukan dengan memberi kesempatan unit kerja yang lain untuk memanfaatkan apa yang telah dihasilkan oleh suatu unit kerja. Suatu unit kerja melakukan tugasnya dengan baik dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh unit kerja yang lain juga merupakan bentuk kerjasama dalam organisasi. 2. Tanggung jawab. Bila kita melihat bagan struktur organisasi kita akan melihat kotak kotak yang bertuliskan jabatan/unit kerja. Kotak yang paling atas menggambarkan kedudukan yang tertinggi dalam suatu organisasi, dialah orang yang paling bertanggungjawab terhadap organisasi atau seluruh unit kerja yang ada dalam organisasi. Demikian juga jabatan di bawahnya bertanggung jawab pula terhadap unit organisasi yang ada di bawahnya. Yang perlu dipahami dalam hal “tanggung jawab” adalah apa yang dilakukan oleh sub unit organisasi merupakan tanggung jawab unit organisai di atasnya. Jadi ketika terjadi permasalahan misalmya kesalahan kerja, yang paling bertangung jawab adalah pimpinan unit organisasi di atasnya dan mengalir ke atas sampai dengan pimpinan puncak (Top Manager) di organisasi tersebut. 3. Pembagian tugas. Prinsip dasar suatu organisasi dibentuk adalah untuk melaksanakan tugas atau urusan tertentu. Suatu tugas atau urusan dapat bersifat kompleks dapat pula bersifat sederhana, inilah yang menentukan besar kecilnya suatu organisasi. Semakin kompeks tugas atau urusan yang ditangani, biasana semakin besar struktur organisasi tersebut, sebaliknya bila urusan atau tugas yang dilakukan seserhana biasanya struktur organisasinya kecil.
Struktur organisasi juga menggamabarkan pembagian tugas/urusan. Pembagian tugas/urusan dapat dikatakan juga sebagai spesialisasi tugas/urusan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dari tiap unit organisasi (spesialisasi kerja) sehingga tujuan utama dari organisasi dapat tercapai. Pembagain kerja bukan berarti masing masing unit kerja berdiri sendiri-sendiri namun harus dipahami sebagai bagian yang menyatu dalam suatu organisasi. Ada beberapa dasar yang digunakan organisasi dalam melakukan pembagian kerja atau sepsialisasi. pembagian kerja dalam organisasi. 1. Berdasarkan alur kerja. Dalam hal ini pembagaian tugas dilakuakan mendasarkan proses alur kerja atau proses kerja dari hulu sampai hilir atau dari input sampai output. Sebagai contoh: Sebuah Bagian dalam suatu perusahaan membawahkan 3 Sub Bagian, yaitu: Sub Bagian Bahan Baku, Sub Bagian Produksi; Sub Bagian Penjualan Bagian produksi dari industri garmen, yang membawahkan: Sub Bagian Bahan Sub Bagian Pemotongan; Sub Bagian Penjahitan; Sub Bagian Pengepakan. 2. Berdasarkan pembagian wilayah. Dalam hal ini tugas dibagi berdasarkan wilayah kerja. Pembagian tugas seperti ini sering dilakukan dalam organisasi yang tugasanya spesifik dan tidak bisa dipisah berdasarkan proses atau alur kerja seperti auditor atau pemeriksa. Setiap orang melakukan kegiatan dari proses awal sampai akhir, dan mereka menguasai secara mendalam semua proses yang harus dikerjkan. Contoh: Dalam Organisasi BPK, yang membawahkan BPK Wilayah I, BPK Wilayah II, BPK Wilayah III, dan seterusnya. Dalam Organisasi Inspektorat, yang membawahkan Ispektor Pembantu Wilayah I, Ispektor Pembantu Wilayah II, dan Ispektor Pembantu Wilayah III. 3. Campuran. Dalam hal ini tugas dibagai secara kombinasi antara mendasarkan alur kerja atau proses kerja berdasarkan wilayah kerja. Pembagain kerja seperti ini sering dijumpai dalam organisasi yang besar dan komplek seperti departemen/kementerian.
Makna dari pembagian kerja adalah untuk optimalisasi kinerja organisasi, namun dalam praktiknya terjadi sikap acuh tak acuh atau tak mau tahu dengan mata rantai atau unit kerja yang lain, semua sibuk dengan tugasnya sendiri dengan rencananya sendiri tak ambil pusing dampaknya terhadap unit kerja yang lain, bahkan mungkin bisa terjadi persaingan antar unit terutama dalam alokasi sumber daya, dan merasa yang satu lebih penting dari yang lain.
ANALISA STRUKTUR ORGANISASI PT. HM SAMPOERNA
Bentuk struktur organisasi yang digunakan oleh PT. HM Sampoerna Tbk termasuk pada bentuk struktur organisasi garis (Line Organization Structure). Struktur Organisasi Garis yaitu organisasi yang wewenang atasan langsung ditujukan kepada bawahan, karena bawahan bertanggung jawab langsung kepada atasannya dan adanya suatu perintah. Berikut ini adalah masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi PT. HM sampoerna Tbk sebagai berikut :
RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat umum pemegang saham berada paling atas struktur organisasi perusahaan, yang biasanya diadakan setiap setahun sekali pada akhir juni. Didalam rapat tersebut Direksi berkewajiban memberikan laporan perihal jalannya perusahaan dari tata usaha keuangan dari tahun buku yang lalu yang harus ditentukan dan disetujui, dan juga dalam RUPS ini dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar.
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris terdiri dari seorang Presiden Komisaris dan dua orang anggota komisaris. Tugas utama dari Dewan Komisaris yaitu mempunyai wewenang untuk memberhentikan Direksi Apabila terdapat suatu tibdakan dari direksi yang bertentangan dengan anggaran dasar dan tujuan dari perusahaan.
Direksi
Direksi terdiri dari Presiden Direktur dan 2 orang direktur yang secara bersama-sama mempunyai hak dan wewenang mewakili dan bertindak atas nama Direksi.
Direktur Pelaksana (CEO)
Tugas Direktur Pelaksana yaitu : 1. Mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan termasuk sumber daya manusia (SDM), Administrasi, pemasaran, manufacturing, litbang dan keuangan. 2. Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada para pelaksana dan mengawasi keseimbangan antara wewnang dan tanggung jawab serta memastikan bahwa prosedur kerja di dalam perusahaan berjalan lancar.
Divisi Sumber Daya Manusia
Divisi ini terdiri dari bagian Personalia, Rencana Pengembangan dan Kesejahteraan. 1. Personalia Bagian ini bertugas melaksanakan system pengolaan dan pemeliharaan administrasi kepegawaian serta melaksanakan dan memenuhi perijinan dan peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan maupun hukum yang mengatur mengenai pengelolaan perusahaan. 2. Rencana Pengembangan
Bagian ini bertugas menyediakan system rekrutmen dan seleksi tenaga kerja bagi perusahaan, menyediakan system pelatihan dan pengembangan SDM dan menyediakan system evaluasi terhadap SDM. 3. Kesejahteraan Bagian ini bertugas menyediakan system pemberian tunjangan yang sesuai dengan karyawan.
Divisi Administrasi
Divisi ini terdiri dari Bagian Umum, Hukum, dan Hubungan Masyarakat.Bagian umum bertugas menyelesaikan pendokumentasian atas dokumen-dokumen penting perusahaan serta penyusunan daftar hadir. Bagian Hukum bertugas membuat serta mengontrol terhadap pelaksanaan hukum yan berlaku di perusahaan. Dan bagian Hubungan Masyarakat bertugas memberikan keterangan mengenai perusahaan pada masyarakat.
Divisi Pemasaran
Bagian pemasaran bertugas menganalisa pemasaran, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian hasil produksi sampai ketangan konsumen. Divisi ini terdiri dari penelitian pasar, pengendalian merk, pemasaran lapangan, koordinasi penjualan.
Divisi Manufacturing
Divisi ini terdiri dari bagian Bahan Baku, Produksi, Engineering. Bertugas menyediakan dan mengontrol bahan baku yang akan diproses sehingga menghasilkan produk yang diinginkan, mengontrol atas produk yang bsedang diracik sampai produk tersebut selesai serta mengecek jalannya proses perakitan.
Divisi Litbang
Divisi ini terdiri dari bagian Laboratorium, Pengembangan Produk, Pengontrolan mutu dan penelitian dasar.
Divisi Keuangan
Divisi ini terdiri dari bagian Bendahara, Akuntansi dan EDP. Bagian bendahara bertugas menangani masalah dana. Bagian akuntansi bertugas menangani pemuatan laporan keuangan dan aktualisasi. Bagian EDP bertugas memproses data-data yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, mulai dari menginput data baru, mengolah dan meyeleksi data yang sudah ada.
FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB Wakil Direktur I dan II Fungsi: Membantu direktur dalam menjalankan amanah tertinggi roda organisasi dan peningkatan anggota dan kader ikhwan/akhwat. Tugas: • Mengkoordinasi Manajer-manajer bidang dalam menjalankan fungsinya. • Mengkoordinasi Manajer pengkaderan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas anggota. • Membantu Direktur dalam menjalankan tugas-tugasnya. • Menjadi teladan yang baik bagi pengurus. • Memotivasi pengurus yang lain. Wewenang: • Mengontrol menajer pengkaderan dalam pe-ningkatan SDM • Memberikan masukan bersifat konstruktif ke-pada Direktur dan pengurus Tanggungjawab: Peningkatan SDM anggota khusunya ikhwan/ akhwat. Hubungan lini: • Keatas : Direktur. • Kebawah : Manajer. • Kesamping : Wakil Direktur II/I.
