Form Penangguhan UMK Tahun 2015

FORMAT PENANGGUHAN PELAKSANAAN UMK 2015

Dasar : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

PENJELASAN UMUM Dalam rangka penertiban administrasi persyaratan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015, berikut kami sampaikan penjelasan serta format penangguhan yang dapat dijadikan panduan dalam mengajukan permohonan pelaksanaan penangguhan UMK di Jawa Barat Tahun 2015.

A.

Berkas yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah sebagai berikut ;

1.

Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat. Laporan Keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Rugi/Laba beserta penjelasanpenjelasannya untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Yang dimaksud dengan point ini adalah; a. Laporan Keuangan Tahun 2011 yang telah diaudit akuntan public b. Laporan Keuangan Tahun 2012 yang telah diaudit oleh akuntan publik c. Laporan Keuangan Tahun 2013 yang telah diaudit oleh akuntan publik d. Laporan Keuangan Sementara Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh perusahaan Salinan Akte Pendirian Perusahaan Data Upah Menurut Jabatan pekerja/buruh Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang. Yang dimaksud dengan point ini adalah; a. Laporan Produksi dan Pemasaran Tahun 2012, 2013 dan 2014 (khusus laporan tahun 2014 hanya sampai bulan november). Semua dibuat dalam bentuk perbulan, sehingga akan terlihat perkembangannya dan dibuatkan penjelasan secara tertulis dari laporan tersebut. Laporan ini pada bagian akhir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (direktur) dan dicap perusahaan b. Rencana (Prediksi) Produksi dan Pemasaran Tahun 2015 dan 2016. Semua dibuat dalam bentuk perbulan, sehingga akan terlihat perkembangannya dan dibuatkan penjelasan secara tertulis dari laporan tersebut. Laporan ini pada bagian akhir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (direktur) dan dicap perusahaan. Surat Pernyataan kesediaan melaksanakan Keputusan Gubernur tentang Permohonan Pelaksanaan Penangguhan UMK Tahun 2015. Surat Pernyataan kesediaan untuk menyampaikan hasil Laporan Audit Akuntan Publik tetang Keuangan Tahun 2014.

2.

3. 4. 5. 6.

7. 8.

B.

Kami mohon agar setiap perusahaan yang mengajukan penangguhan;

1. Kesepakatan beserta lampirannya, surat pernyataan sebagaimana huruf A angka 7 dan 8 dibuat 2 kali dan seluruhnya asli. (1 berkas untuk dikirim ke provinsi, 1 berkas untuk para pihak yang bersepakat) 2. Agar persyaratan sebagaimana point A (1-8) disampaikan ke provinsi sebanyak 1 berkas asli dan 3 berkas foto copy (salinan). 3. Berkas yang akan disampaikan ke provinsi (1 asli dan 3 copy/salinan), masing-masing di masukkan ke dalam outner warna hitam ukuran folio. 4. Setiap perusahaan pemohon wajib melampirkan 7 (tujuh) buah materai 6000.

C.

Penerimaan berkas penangguhan di provinsi (Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Bidang Perlindungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 532) paling lambat tanggal 19 Desember 2014.

Format I Contoh Surat Permohonan Pelaksanaan Penangguhan UMK

KOP SURAT PERUSAHAAN

No Perihal Lampiran

: ……….. : Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota…………… Tahun 2015 : 1 (satu) berkas

Kepada Yth, Gubernur Jawa Barat Melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No. 532 Di Bandung

Dengan hormat, Memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 560/Kep.1581-Bangsos/2014 tertanggal 21 November 2014 perihal Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015, berdasarkan Keputusan tersebut untuk Kabupaten/Kota…………… diberlakukan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar Rp. ………………,- dan Upah Minimum Sektoral/Kelompok/Jenis Usaha sebesar Rp. ……………… terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015. Sehubungan dengan kondisi perusahaan kami belum dapat melaksanakan pembayaran upah sebesar Rp. ……………………………….dikarenakan ; 1. …………………………………………………….. 2. …………………………………………………….. 3. …………………………………………………….. 4. Dst 5. maka kami mengajukan permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Bersama ini pula kami sampaikan profil perusahaan sebagai berikut ; 1.

Nama Perusahaan

:

………………………………………………………………

2.

Alamat Perusahaan No. telp dan fax perusahaan

: :

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

3.

Nama Pimpinan Perusahaan

:

………………………………………………………………

4.

Akte Pendirian Perusahaan Nomor/Tanggal

:

………………………………………………………………

5.

Jenis Usaha

:

………………………………………………………………

6.

Sektor Usaha

:

………………………………………………………………

7.

Status Perusahaan

:

PMA/PMDN/Perseorangan/Swasta Murni

8.

Jumlah Pekerja a. Karyawan Tetap b. Karyawan Kontrak

: : :

……….orang ……….orang ……….orang

9.

Serikat Pekerja

:

10.

Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama

11.

Upah Pokok yang sekarang ada a. Terendah b. Menengah c. Tertinggi

Ada / Tidak Ada No Nama SP/SP 1.

…………………………………

………..orang

2.

…………………………………

………..orang

3.

…………………………………

……..…orang

4.

…………………………………

…………orang

:

Ada / Tidak Ada

: : :

Rp. ………………. per bulan Rp. ………………. per bulan Rp. ………………. per bulan

12.

Jumlah pekerja yang dimohonkan untuk ditangguhkan

:

……….orang

13.

Lama Penangguhan Upah yang dibayarkan penangguhan

: :

……….Bulan Rp. ………………………….per bulan

selama

Jumlah Anggota

Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami sampaikan ; a. b. c. d. e. f. g. h.

Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat. Laporan Keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Rugi/Laba beserta penjelasanpenjelasannya untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Salinan Akte Pendirian Perusahaan Data Upah Menurut Jabatan pekerja/buruh Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang. Surat Pernyataan kesediaan melaksanakan Keputusan Gubernur tentang Permohonan Pelaksanaan Penangguhan UMK Tahun 2015. Surat Pernyataan kesediaan untuk menyampaikan hasil Laporan Audit Akuntan Publik tetang Keuangan Tahun 2014.

Demikian Permohonan ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak Gubernur dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015.

………(nama daerah)…….., …(tanggal).. Desember 2014 …………(nama perusahaan) ……………… ttd dan cap prsh ………………( pimpinan perusahaan) ………….. jabatan

Catatan: Yang dimaksud dengan pimpinan perusahaan adalah seseorang yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan didalam dan diluar peradilan sebagaimana tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan (Direktur Utama atau Direktur)

Format 2 Contoh Kesepakatan Bersama (Bila sudah terbentuk SP/SB di perusahaan)

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PIMPINAN PERUSAHAAN PT. ………..DENGAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PT. ………………. tentang PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA …………… TAHUN 2015

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : I.

Nama : Jabatan : Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. ………………………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. II.

1.

Nama Jabatan

: :

Ketua PUK

2.

Nama : Jabatan : Sekretaris PUK Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. ……………… yang akan menerima Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota ……….. Tahun 2015yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Pada hari ini…..…tanggal……..bulan………tahun………, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan

perundingan

atas

rencana

penangguhan

pelaksanaan

Upah

Minimum

Kabupaten/Kota………..Tahun 2015, atas dasar pertimbangan ; 1. ………………………….. 2. ………………………….. 3. ………………………….. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat sebagai berikut ; 1. Bahwa selama penangguhan pelaksanaan UMK Tahun 2015, PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ………………………………….per bulan 2. Bahwa jangka waktu penangguhan pelaksanaan UMK Tahun 2015 selama ………(…………..) bulan, terhitung dari bulan………….. 2015sampai dengan bulan……………….2015 3. Jumlah karyawan/karyawati yang ditangguhkan sebanyak …….(…………….) orang. Demikian Kesepakatan ini kami buat dengan didasari kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan/tekanan dari siapapun/manapun untuk dapat diproses lebih lanjut.

1.

PIHAK KEDUA Nama : Jabatan : Ketua SP/SB

PIHAK KESATU Materai 6000

2.

Nama Jabatan

: :

Sekretaris SP/SB

……………..(pimpinan perusahaan) ……….. ………… jabatan……….

Catatan:

1. 2. 3.

Yang dimaksud dengan PIHAK PERTAMA adalah seseorang yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan didalam dan diluar peradilan sebagaimana tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan (Direktur Utama atau Direktur) Tanda tangan agar mengenai materai yang telah dicantumkan Agar perusahaan yang membuat Kesepakatan Bersama antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar melengkapi format 3 (sebagai lampiran format 2)

Format 3 Lampiran format 2

PERNYATAAN PERSETUJUAN KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini karyawan/karyawati PT…………………. menyatakan menyetujui Kesepakatan Bersama Antara Pimpinan Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT……..……… pada tanggal……bulan……..tahun………tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota…………Tahun 2015, dengan isi Kesepakatan : -

Bahwa selama penangguhan pelaksanaan UMK Tahun 2015, PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ………………………………….per bulan

-

Bahwa jangka waktu penangguhan pelaksanaan UMK Tahun 2015 selama ………(…………..) bulan, terhitung dari bulan………….. 2015sampai dengan bulan……………….2015

-

Jumlah karyawan/karyawati yang ditangguhkan sebanyak …….(…………….) orang.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan didasari kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan/tekanan dari siapapun/manapun.

NO

NAMA

JABATAN

BAGIAN

TANDA TANGAN

1.

2.

3.

4.

.

.

.

.

dst

Catatan:

1.

Yang membuat Pernyataan Persetujuan Kesepakatan ini adalah seluruh pekerja/karyawan yang upahnya ditangguhkan.

Format 4 Contoh Kesepakatan Bersama (Bila belum terbentuk SP/SB di perusahaan)

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PIMPINAN PERUSAHAAN PT. ……………..DENGAN PERWAKILAN KARYAWAN/KARYAWATI PT. ……………… tentang PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA …………… TAHUN 2015 Kami yang bertanda tangan dibawah ini : I.

Nama : Jabatan : Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. ………………………… yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. II. 1. Nama : Jabatan : Bagian : 2.

Nama Jabatan Bagian

: : :

3.

Nama Jabatan Bagian

: : :

4.

Nama Jabatan Bagian selaku penerima Kuasa dari

: : : Karyawan/Karyawati PT……………….. untuk mewakili/melaksanakan perundingan dengan

PIHAK PERTAMA yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Pada hari ini…..…tanggal……..bulan………tahun………, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan perundingan atas rencana penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota………..Tahun……….., atas dasar pertimbangan ; 1.

…………………………..

2.

…………………………..

3.

…………………………..

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat sebagai berikut ; 1. Bahwa selama penangguhan pelaksanaan UMK Tahun……………, PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ………………………………….per bulan 2. Bahwa jangka waktu penangguhan pelaksanaan UMK Tahun …………… selama ………(…………..) bulan, terhitung dari bulan…………..sampai dengan bulan………………. 3. Jumlah karyawan/karyawati yang ditangguhkan sebanyak …….(…………….) oran g. Demikian Kesepakatan ini kami buat dengan didasari kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan/tekanan dari siapapun/manapun untuk dapat diproses lebih lanjut.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

1.

Nama Jabatan Bagian

2.

Nama Jabatan

3.

Bagian Nama

4.

Jabatan Bagian Nama Jabatan Bagian

: : : : : : : : : : : :

……………..(pimpinan perusahaan) ……….. …..(jabatan) …… Materai 6000

Catatan: Yang dimaksud dengan pimpinan perusahaan adalah seseorang yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan didalam dan diluar peradilan sebagaimana tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan (Direktur Utama atau Direktur)

Format 5 Contoh Surat Kuasa Karyawan/Karyawati

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini ; Nama : (terlampir ), Jabatan : (terlampir ), Bagian : (terlampir ), sebagai karyawan/karyawati PT. ……………………., dalam rangka penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota……….Tahun 2015 sebagaimana tercantum didalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor560/Kep.1581-Bangsos/2014 tertanggal 21 November 2014tentang Upah Minimum kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015, memberikan KUASA kepada ; 1.

Nama Jabatan Bagian Alamat

: : : :

2.


: : : :

3.


: : : :

4.


: : : :

5.

Nama : Jabatan : Bagian : untuk mewakili/melaksanakan perundingan dengan pimpinan perusahaan PT. ………………..berkaitan dengan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota……….Tahun 2015dan menyetujui hasil dari kesepakatan termaksud. Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan didasari kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan/tekanan dari siapapun/manapun untuk dapat diproses lebih lanjut.

1.

2.

Penerima Kuasa Nama : Jabatan : Bagian : Nama Jabatan Bagian

: : :

3.

Nama Jabatan Bagian

5.

Nama Jabatan Bagian

1.

Pemberi Kuasa Nama : Jabatan : Bagian :

2.

Nama Jabatan Bagian

: : :

: : :

3.

Nama Jabatan Bagian

: : :

: : :

5.

Nama Jabatan Bagian

: : :

Materai 6000

Lampiran : DAFTAR NAMA KARYAWAN/KARYAWATI PT. ……..YANG MEMBERIKAN KUASA KEPADA PERWAKILAN KARYAWAN UNTUK MELAKUKAN PERUNDINGAN DENGAN PIMPINAN PERUSAHAAN DALAM RANGKA PERUNDINGAN PENANGGUHAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN…………………

NO 1

2

3

.

.

.

.

.

dst

NAMA

JABATAN

BAGIAN

TANDA TANGAN

Format 6

DATA UPAH MENURUT JABATAN

NO

NAMA JABATAN

UPAH/GAJI PER BULAN

1.

………………………………………..

Rp. …………………..

2.

………………………………………..

Rp. …………………..

3.

………………………………………..

Rp. …………………..

4.

………………………………………..

Rp. …………………..

5.

………………………………………..

Rp. …………………..

Dst.

………………………………………..

Rp. …………………..

JUMLAH TENAGA KERJA ………….orang ………….orang ………….orang ………….orang ………….orang ………….orang

………(nama daerah)…….., …(tanggal).. Desember 2014 …………(nama perusahaan) ……………… ttd dan cap prsh ………………(pimpinan perusahaan) ………….. jabatan

Catatan:

1. 2.

Jumlah nama jabatan disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing Yang dimaksud dengan pimpinan perusahaan adalah seseorang yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan didalam dan diluar peradilan sebagaimana tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan (Direktur Utama atau Direktur)

Format 7

JUMLAH TENAGA KERJA SELURUHNYA DAN JUMLAH TENAGA KERJA YANG DIMOHONKAN PENANGGUHAN

NO

NAMA JABATAN

JUMLAH TENAGA KERJA SELURUHNYA

JUMLAH TENAGA KERJA YANG AKAN DITANGGUHKAN

1

2

3

4

…………… …………… …………… …………… ……………

…………… …………… …………… …………… ……………

……………

……………

1. 2. 3. 4. 5.

……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………..

dst

JUMLAH

………(nama daerah)…….., …(tanggal).. Desember 2014 …………(nama perusahaan) ……………… ttd dan cap prsh ………………(pimpinan perusahaan) ………….. jabatan

Catatan:

1.

2.

Yang dimaksud Jumlah Tenaga Kerja Seluruhnya (kolom 3) adalah jumlah tenaga kerja/karyawan pada jabatan tertentu, sedangkan yang dimaksud Jumlah Tenaga Kerja Yang Akan Ditangguhkan (kolom 4) adalah jumlah tenaga kerja/karyawan pada jabatan tertentu yang akan ditangguhkan. Yang dimaksud dengan pimpinan perusahaan adalah seseorang yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan didalam dan diluar peradilan sebagaimana tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan (Direktur Utama atau Direktur)

Format 8 Contoh Surat Pernyataan kesediaan melaksanakan Keputusan Gubernur tentang Permohonan Pelaksanaan Penangguhan UMK Tahun 2014


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan Alamat

: : :

Menyatakan akan melaksanakan hasil Keputusan Gubernur Jawa Barat berkaitan dengan adanya permohonan saya tentang penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota ………………… Tahun 2015sebagaimana suratpermohonan saya nomor …………………..tanggal…….Desember 2014. Demikian pernyataan ini saya buat dengan didasari kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan/tekanan dari siapapun/manapun.

………(nama daerah)…….., …(tanggal).. Desember 2014 …………(nama perusahaan) ……………… ttd dan cap prsh

Materai 6000

………………(pimpinan perusahaan) ………….. jabatan

Catatan:

Yang dimaksud dengan pimpinan perusahaan adalah seseorang yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan didalam dan diluar peradilan sebagaimana tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan (Direktur Utama atau Direktur)

Format 9 Contoh Surat Pernyataan Pernyataan kesediaan untuk menyampaikan hasil Laporan Audit Akuntan Publik tetang Keuangan Tahun 2013.


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan Alamat

: : :

Menyatakan akan menyampaikan hasil Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2014 yang telah selesai di Audit oleh Akuntan Publik, setelah selesainya proses audit keuangan untuk melengkapi persyaratan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan didasari kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan/tekanan dari siapapun/manapun.


Materai 6000


Catatan:



PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan Alamat

: : :

Menyatakan bahwa dalam rangka pengajuan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten/Kota Tahun 2014, perusahaan kami belum dapat menyampaikan; 1. 2. 3. 4.

Laporan Keuangan Tahun 2012 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Laporan Keuangan Tahun 2013 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Laporan Produksi dan Pemasaran Tahun 2012 Laporan Produksi dan Pemasaran Tahun 2013

Dikarenakan perusahaan kami baru berdiri pada Bulan…………….Tahun…………… berdasarkan akte Notaris Nomor……tanggal….bulan….tahun……dan baru mulai berproduksi pada BulanAgustusTahun 2014.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan didasari kesadaran dan tanggung jawab.


Materai 6000


Catatan:


PT………. Laporan Produksi Periode 2012-2014 Tahun

Produksi Jan

Feb Mrt April Mei

Jun

Jul

Total agts Sept Okt

Nov Des

2012 2013 2014

PT………. Laporan Penjualan Periode 2012-2014 Tahun

Produksi Jan

Feb Mrt April Mei

Jun

Jul

Total agts Sept Okt

Nov Des

2012 2013 2014

PT………. Rencana Produksi Periode 2015-2016 Tahun

Produksi Jan

Feb Mrt April Mei

Jun

Jul

Total agts Sept Okt

Nov Des

2015 2016

PT………. Rencana Penjualan Periode 2015-2016 Tahun

Produksi Jan

Feb Mrt April Mei

2015 2016


Materai 6000


Jun

Jul

Total agts Sept Okt

Nov Des

KOP SURAT AKUNTAN PUBLIK

PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan Alamat

: : :

Menyatakan bahwa

:

Kami Selaku Akuntan Publik telah melakukan Audit di Perusahaan PT. …………………………………………. Dan Data hasil Audit tersebut benar adanya.

Apabila dikemudian hari diperlukan untuk member keterangan atas hasil Audit tersebut, kami Bersedia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan didasari kesadaran dan tanggung jawab.

………(nama daerah)…….., …(tanggal).. Desember 2014 …………(nama akuntan publik) ……………… ttd dan cap ………………(na)………….. jabatan

Materai 6000

Form Penangguhan UMK Tahun 2015

Recommend Documents