Situs : http://www.idtesis.blogspot.com Mobile : 08179448173 08179448173 (XL) / 08564216699 (IM3) YM :
[email protected]
IDTESIS IDTESIS SOFT – 01 NO
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TESIS HUKUM [KODE SO.4]
ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN:STUDI TENTAGN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA ENERGI ALTERNATIF DI PANTAI BARONG GUNUNG KIDUL FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL UNDANGUNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EKSPORTIR PERUSAHAAN COLD STORAGE DI KOTA TARAKAN ASPEK YURIDIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BLORA IMPLIKASI PELAKSANAAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA KONSEKWENSI LOGIS YURIDIS BERLAKUNYA UNDANG UNDANG TENTANG PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS PENGAJUAN GUGATAN SECARA CLASS ACTION DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN : PROBLEMATIKA DAN PEMECAHANNYA PERANAN SEJARAH PERADILAN ADAT DALAM PERADILAN NEGARA DI INDONESIA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA TARAKAN TERHADAP IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (Kajian Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah) PENGARUH MEDIA KOMUNIKASI DALAM MEMBENTUK KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KELUARGA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAMANAN HUTAN JATI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN PENDUDUK EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN MELALUI PERIZINAN PADA PERUSAHAAN KUNINGAN DI JUWANA, KABUPATEN PATI FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL UNDANGUNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM KONSTITUSI INDONESIA (Analisis Yuridis Terhadap Pasal 10 UUD 1945) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA TELEPON RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN PRODUK SARUNG SAMARINDA DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA SAMARINDA
1
Ket. File
Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word
Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
NO
1
2 3 4 5 6 7
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAIRCUT KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG MAKASAR TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Kasus di Kabupaten Blora) PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 (Studi di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora) PROBLE PROBLEM M HUKUM HUKUM TENDER TENDER (STUDI (STUDI KASUS KASUS DI KABUPA KABUPATEN TEN BLORA) BLORA) PENGATURAN HUKUM KREDITOR PREFEREN DALAM UNDANGUNDANG KEPAILITAN TINJAUAN YURIDIS SISTEM PARLEMEN INDONESIA BERDASAR AMANDEMEN KETIGA UNDANG UNDANG DASAR 1945 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASDA PERMA NO 2 TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAH YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME,03 PERANAN PPAT DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHPB DI KABUPATEN PATI, 06 TRANSAKSI EFEK DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BURSA EFEK JAKARTA, 04 ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS, 04 UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET, 04
TESIS HUKUM [KODE SO.25-PDF]
ASPEK YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI UNIVERSITAS INDONESIA PASCA DITETAPKANNYA UI SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA, 04 KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA (STUDI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA), 04 PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF GENDER, 99 PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA HAYATI DI ZEEINDOESIA: IMPLEMENTASI KONVENSI HUKUM LAUT 1982, 98 ZAKAT DAN USAHAWAN KECIL STUDI KASUS PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF USAHAWAN KECIL DI KOTAMADYA BOGOR, 98 HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM, 98 UPAYA UPAYA PENING PENINGKAT KATAN AN EKSPOR EKSPOR NONMIG NONMIGAS AS MELALU MELALUII FASILI FASILITAS TAS
2
Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word
Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word Ms. Word
Ket. File
PDF
PDF PDF PDF PDF PDF PDF
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23
24 25 26 27 28
PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK MEMERLUKAN PRANATA HUKUM YANG BERKUALITAS, 97 PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA,05 PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,05 HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM PIDANA DAN BEBERAPA MASALAH DALAM PENERAPANNYA DI LOMBOK ,85 GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN PERKOSAAN,06 EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA,05 PENAHANAN DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,06 PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA/TERDAKWA,06 IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH (STUDI KASUS DI PROPINSI BANTEN),06 BIOPROSPEKSI SEBAGAI SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KUALITAS KUALITAS HIDUP POTENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI,03 PERDAGANGAN MANUSIA TERSELUBUNG DALAM PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KELUAR NEGERI,06 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SUMBER DAYA HAYATI,04 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI INDONESIA (STUDI KASUS: PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI BATAM),06 PEMANFAATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KASUS PERSIDANGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR-TIMUR),05 PERANAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH,05 ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN PENDAPAFTARAN MEREK BERDASARKAN KRITETIA "PERSAMAAN PADA POKOKNYA",06 PENERAPAN DEBITOR PAKSA BADAN ATAS KREDIT MACET TERHADAP DEBITOR YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK DALAM KAITAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,01 BEBERAPA PERMASALAHAN PRANATA JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT SERTA PELAKSANAANNYA DALAM HUKUM MARITIM INDONESIA,88 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,06 PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT (ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RETOAKTIF DALAM UU NO.26 TAHUN 2000),06 KENDALA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL STUDI KASUS PT.INCO,06 PERTAN PERTANGGU GGUNGJ NGJAWA AWABAN BAN KORPOR KORPORASI ASI DALAM DALAM TINDAK TINDAK PIDANA PIDANA
3
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
PDF
PDF PDF PDF
PDF PDF PDF PDF PDF
29 30 31 32 33 34
35 36 37
38 39 40
PELANGGARAN HAM BERAT,07 KAJIAN TEORETIS KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM BIDANG KEHUTANAN,07 DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM (M.H.),07 EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO.88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK,05 PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA ATAS RAKYAT PADA LINGKUNGAN ABRI,99 ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI DALAM KUHAP,85 KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA (STUDI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA), 04 ZAKAT DAN USAHAWAN KECIL STUDI KASUS PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF USAHAWAN KECIL DI KOTAMADYA BOGOR,98 kosong PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KHUSUS TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PENDAHULUAN), 96 HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA PANCASILA: SUATU TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG SEJARAH HAK ASASI MANUSIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945,97 PEMERIKSAAN TERHADAP TUBUH MANUSIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, 98 BANTUAN HUKUM: SUATU HAK ASASI MANUSIA BUKAN BELAS KASIHAN, 98
4
PDF PDF PDF PDF PDF PDF
PDF PDF PDF
PDF PDF PDF
IDTE IDTESI SIS S SOF SOFT T – 02 NO
1
2
3
T. HUKUM [KODE SO.10]
SINKRONISASI HORIZONTAL UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA KAITANNYA DENGAN KEBEBASAN PRIBADI DAN PENGEMBANGAN DIRI, 09 SINKRONISASI HORIZONTAL UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA KAITANNYA DENGAN KEBEBASAN PRIBADI DAN PENGEMBANGAN DIRI,09 IMPLEMENTASI PASAL 50 AYAT 3 HURUF E, F DAN H Jo PASAL 78 AYAT (5) DAN (7) UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI PENGADILAN NEGERI NGAWI, 09
Ket. File
(PDF)
(PDF)
(PDF)
IDTE IDTESI SIS S SOF SOFT T – 03 NO
1
[KODE T.5] HUKUM
EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMKORATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME, 03
5
Ket. File
(Ms. Word)
