Executive Summary Survei Calon Petani-Calon Lokasi (CPCL) Prov. Kaltara 7
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Salah satu program prioritas dalam RPJMN 2016-2019 adalah perluasan sawah. Selama periode 2016-2019 direncanakan akan dilaksanakan perluasan sawah seluas 1 juta hektar.
Untuk itu, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan terintegrasi dalam rangka pencapaian surplus beras 10 juta ton yaitu melalui: (1) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan; (2) Peningkatan Produktifitas; (3) Penurunan Konsumsi Beras dan (4) Penyempurnaan Manajemen. Semua pilar tersebut harus disukseskan secara bersama-sama dalam mendukung pencapaian surplus beras 10 Juta Ton, termasuk di dalamnya kegiatan perluasan areal tanaman pangan (perluasan sawah), sebagai salah satu kegiatan untuk menjawab tantangan alih fungsi lahan yang semakin masif.
Peningkatan produksi padi melalui perluasan sawah masih dimungkinkan, karena potensi lahan yang sesuai untuk perluasan sawah cukup luas. Sebelum melaksanakan kegiatan perluasan sawah, terlebih dahulu diperlukan upaya mengetahui kelayakan potensi lahan hasil identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) untuk dijadikan sawah baru dengan melakukan survei dan investigasi calon lokasi serta pembuatan desain terhadap lokasi yang layak untuk dijadikan sawah baru.
Provinsi Kalimantan Utara sebagai provisi yang ke 34 dan termuda di Indonesia dibentuk dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 terdiri dari 5 kabupaten/kota yaitu Malinau, Bulungan, Nunukan, Tana Tidung dan Tarakan, dengan ibu kota Provinsi di Bulungan. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya geografi dan demografi serta ekonomi yang cukup besar untuk menunjang program pengembangan padi.
Untuk mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan di Provinsi Kaltara sebagai bagian dari rencana nasional, maka pemerintah daerah akan melaksanakan program untuk mewujudkan swasembada pangan di seluruh kabupaten dan kota melalui peningkatan produksi secara ekstensifikasi (perluasan lahan sawah).
Swasembada pangan akan bisa terwujud jika ditunjang dengan ketersediaan luas lahan yang cocok dan memadai infrastrukturnya serta adanya petani yang handal dalam mengelolanya. Oleh sebab itu sebelum kegiatan teknis dilakukan (perluasan sawah dan pemilihan petani), maka terlebih dahulu akan dilakukan survei atau investigasi tentang lokasi yang tepat, di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Kaltara untuk menjadi tempat perluasan lahan sekaligus dengan petani penggarapnya.
Potensi lahan dan petani sebagai aspek penting dalam perencanaan ini, sangat memungkinkan untuk mendukung program peningkatan produksi padi. Luas total (daratan dan laut) wilayah Kaltara lebih lebih dari 10 juta Km, sebagian besar masih berupa hutan. Penggunaan terluas kedua adalah untuk kegiatan pertanian dan sebagian kecil untuk pemukiman penduduk dan pertambangan. Pemanfaatan lahan di Kaltara disajikan pada Tabel 1.1.
Tabe 1.1. Luas Pemanfaatan Lahan di Provinsi Kaltara (Ha)
No
Kabupaten
Pemuki
man
Hutan
Pertanian
Tambang
Lainnya
1
Malinau
2.687
3.927.395
2.301
1.550
42.808
2
Bulungan
4.925
1.086.969
12.040
-
237.497
3
Tana Tidung
1.867
250.506
3.786
1.415
77.563
4
Nunukan
6.609
1.167.764
87.254
-
166.952
5
Tarakan
3.002
7.620
5.370
5.914
47.363
Jumlah
19.090
6.440.254
110.751
8.879
572.183
Sumber : Kalimantan Utara Dalam Angka 2014
Produksi padi yang dihasilkan di Kaltara masih tergolong relatif rendah khususnya di wilayah Tana Tidung dan Tarakan, sehingga perlu ditingkatkan seiring dengan pertambahan penduduk, jika tidak, maka akan menjadi potensi timbulnya gangguan pada pemenuhan bahan kebutuhan pokok dan stabilitas harga. Produksi padi di Katara disajikan pada Tabel; 1.2.
Tabel 1.2. Luas Panen, dan Produksi Padi (Sawah+Ladang) Menurut Kabupaten/Kota, di Kaltara Tahun 2013
No
Kabupaten
Kota
Luas Panen (Ha)
Produk si
(Ton)
Padi (sawah, ladang)
1
Malinau
8.608
23.251
2
Bulungan
19.793
69.676
3
Tana Tidung
741
2.577
4
Nunukan
6.715
28.888
5
Tarakan
69
331
Kaltara
35.926
124.723
Sumber : Kaltara Dalam Angka 2014
Pertanian merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat Kaltara, karena tidak hanya memiliki dimensi ekonomi tetapi juga dimensi sosial dan budaya. Pemanfatan lahan dengan segala potensinya (ekonomi dan demografi) untuk pengembangan sektor pertanian merupakan langkah yang tepat, guna meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta menjaga keutuhan wilayah NKRI. Oleh sebab itu hasil survei yang dilakukan ini, diharapkan akan menjadi dokumen yang dipergunakan sebagai dasar perencanaan lokasi perluasan sawah dan petani penggarapnya, di seluruh kabupaten dan kota provinsi Kalimantan Utara.
Rumusan Masalah
Dengan ketersediaan lahan yang cukup luas dan posisi yang strategis, perkembangan ekonomi yang dinamis, serta penduduk dengan mayoritas berbudaya petani, maka pengembangan produksi padi di Kaltara menghadapi beberapa permasalahan yaitu :
Belum adanya informasi yang akurat tentang lokasi perluasan lahan sawah yang cocok di kabupaten/kota Kaltara untuk pengembangan produksi padi
Belum adanya informasi tentang ketersediaan petani penggarap di kabupaten/kota Kaltara untuk pengembangan produksi padi
Belum adanya panduan teknis tentang perluasan dan penentuan petani penggarap program pengembangan padi di Kaltara.
Landasan Yuridis
Untuk menjamin keabsahan dan legalitas dari kegiatan perluasan sawah beserta calon petaninya, maka beberapa Undang-undang dan peraturan yang terkait disajikan sebagai berikut :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang otonomi daerah.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri Pertanian Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementrian Pertanian TA.2016.
Peraturan Menteri Pertanian Pertanian Republik Indonesia Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2015 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Kementrian Pertanian Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Menteri Pertanian Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2016.
Peraturan Menteri Pertanian Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Penugasan kepada Bupati dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
Maksud dan Tujuan
Maksud dilakukan survei calon petani dan calon lokasi sawah (CPCL) adalah untuk mengetahui dan menganalisis kondisi riil beberapa aspek yang terkait dengan perluasan lahan sawah dan petani penggarapnya pada setiap kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Utara. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan perluasan sawah baru berupa data hasil survey dan investigasi pada calon lokasi perluasan sawah yang menyatakan layak tidaknya suatu lokasi untuk sawah di Provinsi Kalimantan Utara.
Sasaran
Sasaran dari kegiatan Survei Investigasi-Calon Petani Calon Lokasi (SI-CPCL) adalah lokasi yang mempunyai potensi lahan untuk dikembangkan menjadi sawah baru dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Output Kegiatan
Keluaran hasil survey dan investigasi berupa laporan yang berisi peta dan laporan lokasi yang layak dan tidak layak di desain untuk kegiatan perluasan sawah. Lokasi yang layak di desain untuk kegiatan perluasan sawah dengan indikasi:
Lahan clear dan clean yaitu tidak masuk kawasan hutan, sawah eksisting, kawasan HGU, Kawasan PIPPIB, kawasan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan kawasan yang sudah mendapat izin dan hak pengelolaan lainnya.
Layak secara ekonomi dan tidak terdapat permasalahan sosial yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dan pemanfaatan sawah baru nantinya.
Lahan sesuai untuk padi sawah.
Tersedia sumber air yang cukup.
Manfaat Kegiatan
Tersusunnya dokumen ini akan memberikan manfaat:
Tersedianya data dan informasi lokasi-lokasi yang layak untuk di desain sebagai perluasan sawah.
Bahan panduan bagi dinas/SKPD teknis terkait yang akan melakukan kegiatan penetapan calon petani dan calon perluasan sawah padi di setiap kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Utara
Terbentuknya senergitas dokumen perencanaan pertanian khususnya perluasan sawah dan petani serta komoditinya di Provinsi Kalimantan Utara
TINJAUAN PUSTAKA
GPS (Global Positioning System)
GPS atau Global Positioning System, merupakan sebuah alat atau sistem yang dapat digunakan untuk menginformasikan penggunanya berada (secara global) di permukaan bumi yang berbasiskan satelit. Data dikirim dari satelit berupa sinyal radio dengan data digital. Dimanapun posisi saat ini, maka GPS bisa membantu menunjukan arah, selama masih terlihat langit. Layanan GPS ini tersedia gratis, bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun kecuali membeli GPS recierver-rya.
Sistem yang serupa dengan GPS antara lain GLONASS Rusia, Galileo Uni Eropa, IRNSS India. Sistem GPS, yang nama aslinya adalah NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System), mempunyai tiga segmen yaitu: satelit, pengontrol, dan penerima / pengguna. Satelit GPS yang mengorbit bumi, dengan orbit dan kedudukan yang tetap (koordinatnya pasti), seluruhnya berjumlah 24 buah dimana 21 buah aktip bekerja dan 3 buah sisanya adalah cadangan.
Survei dan Investigasi Calon Petani Calon Lokasi (SI-CPCL)
Calon lokasi yang akan di tetapkan sedapat mungkin berasal dari usulan petani. Identifikasi dilakukan berdasarkan data, informasi dan pengamatan lapangan yang bertujuan untuk menentukan lokasi perluasan sawah yang secara umum peruntukannya sesuai dengan RTRW atau dokumen tata ruang yang berlaku, standar teknis dan kriteria yang telah ditetapkan. Pemilihan lokasi diutamakan pada lahan dengan tingkat kesulitan terkecil. Identifikasi di lakukan oleh petugas Dinas Pertanian Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dengan dibantu oleh masyarakat/aparat setempat. Sedangkan penetapan calon petani dilakukan oleh aparat setempat (Kepala Desa/Camat) bersama dengan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi perluasan sawah. (Kementrian Pertanian. 2013).
Evaluasi Kesesuaian Lahan
Evaluasi kesesuaian lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tataguna tanah. Inti dari evaluasi kesesuaian lahan adalah membandingkan persyaratan yang diminta oleh tipe penggunaan lahan yang akan diterapkan dengan sifat-sifat atau kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan. Dengan cara ini, maka akan diketahui potensi lahan atau kelas kesesuaian lahan/kemampuan lahan untuk jenis penggunaan lahan tertentu. Sedangkan klasifikasi kesesuaian lahan atau kemampuan lahan adalah pengelompokkan lahan berdasarkan kesesuaiannya atau kemampuannya untuk tujuan penggunaan tertentu (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001).
Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pertanian
Kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman pertanian secara umum dibedakan menjadi kesesuaian lahan aktual (actual land suitability) atau kesesuaian lahan pada saat ini (current suitability) atau kelas kesesuaian lahan dalam keadaan alami. Kelas kesesuaian lahan ini belum mempertimbangkan usaha perbaikan dan tingkat pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala atau faktor-faktor pembatas yang ada di setiap satuan peta. Faktor pembatas dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu 1) faktor pembatas yang sifatnya permanen dan tidak mungkin atau tidak ekonomis untuk memperbaiki, dan 2) faktor pembatas yang dapat diperbaiki dan secara ekonomis masih menguntungkan dengan memasukkan teknologi yang tepat.
Kesesuaian lahan potensial adalah kesesuaian lahan yang dicapai setelah dilakukan usaha-usaha perbaikan lahan. Kesesuaian lahan potensial merupakan kondisi yang diharapkan sesudah diberikan masukan sesuai dengan tingkat pengelolaan yang akan diterapkan sehingga dapat diduga tingkat produktivitas dari suatu lahan serta hasil produksi per satuan luasnya.
Aspek Sosial Ekonomi
Sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas yang merupakan unsur kebersamaan. Aspek-aspek sosial dapat dibahas dalam dua dimensi. Pertama, aspek yang dikaitkan dengan lapisan-lapisan kebudayaan yang terdiri dari aspek material, aspek norma-norma (norms) dan aspek nilai-nilai (values).
METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Penelitian ini dirancang guna menjelaskan kondisi aktual (eksplorasi) yang terkait dengan lahan sawah dan calon petani yang akan digunakan dalam program pengembangan tanaman pangan di Kabupaten/kota provinsi Kaltara dengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif.
Sumber dan Jenis Data
Sumber data yang akan digunakan dalam menyusun naskah akademik perencanaan perluasan lahan sawah dan petani padi bersumber dari :
Bappeda Provinsi Kaltara
Bagian Perencanaan Pembangunan Pemprov Kaltara
Dinas Pekerjaan Umum provinsi Kaltara
Bappeda Kalimantan Timur
Bappeda Kabupaten /Kota provinsi Kaltara
Meteorologi dan Geofisika provinsi Kaltara
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kalimantan Timur
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kalimantan Utara
SKPD pertanian Kabupaten /Kota provinsi Kaltara
Kecamatan /Kelurahan Kabupaten /Kota provinsi Kaltara
PPL Kabupaten /Kota provinsi Kaltara
Calon petani penggarap
Dokumen riset lembaga sosial ekonomi pertanian yang kredibel
Adapun jenis data yang akan digunakan dalam analisis dan penyusunan naskah akademik ini adalah :
Data Sekunder yang meliputi :
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kondisi sosial ekonomi dan demografi
Kondisi geografis dan Klimatologi
Produktivitas Tanaman pangan
Jenis dan kesuburan tanah
Sumberdaya pengairan
Jenis tanaman pangan
Data Primer yang meliputi :
Persepsi pemangku kepentingan (Camat dan Lurah)
Persepsi PPL tanaman pangan
Persepsi calon petani penggarap
Geografi dan topografi
Jenis dan kesuburan tanah
Sumberdaya air
Teknik Analisis
Analisis yang digunakan dalam menyusun rencana perluasan lahan sawah dan petani penggarapnya meliputi : Kondisi sosial ekonomi, Lahan sawah dan infrastruktur, Persepsi Perangkat daerah (Camat/Lurah), PPL pertanian tanaman pangan dan Petani penggarap serta analisis lingkungan.
Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif yang terkait dengan struktur ekonomi dan pertumbuhannya, lapangan pekerjaan dan pendapatan perkapita dan nilai tambah petani.
Kesiapan Lahan sawah yang akan digunakan akan dianalisis secara Deskriptif Eksploratif
Infrastruktur pendukung akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif
Persepsi perangkat daerah dan calon petani akan dianalisis secara deskriptif.
Analisis lingkungan akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif
Analisis spasial lahan sawah akan dianalisis secara korelasi
