Makasar,Oktober 2008 HAL : GUGATAN PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Di Tempat. Dengan hormat, Yang bertandatangan bertandatangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama: Nama : Agung TTL : Ujung Pandang, 28 Oktober 1986 Pekerjaan : PNS UNHAS Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan IV No. 34 Makassar Dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. Dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili dan kedudukan hukum di alamat kantor kuasanya yaitu: Sakt Saktii Ab Abri rian ansy syah ah,, S.H. S.H.,A ,Adv dvok okat at Pu Publ blik ik dari dari Lemb Lembag aga a Bant Bantua uan n Huku Hukum m Maka Makass ssar ar,, bert bertem empa patt ting tingga gall di Jl. Jl. Peri Perint ntis is Keme Kemerd rdek ekaa aan n VIII VIII No. No. 17 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap: Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia cq. Rektor Rektor Univer Universit sitas as Hasanu Hasanuddi ddin n Provin Provinsi si Sula Sulawe wesi si Sela Selata tan n bera berala lama matt di Jl. Jl. Peri Perint ntis is Keme Kemerd rdek ekaa aan n Maka Makass ssar ar,, selanjutnya disebiut sebagai TERGUGAT. Adapun Adapun hal-hal hal-hal yang menjadi menjadi dasar-das dasar-dasar ar dan alasan-al alasan-alasan asan diajukann diajukannya ya gugatan ini adalah sebagai berikut: PENDAHULUAN Sebelum sampai pada alasan-alasan yang faktual diajukannya gugatan ini, terleb terlebih ih dahulu dahulu PENGGU PENGGUGAT GAT henda hendak k mengaj mengajuka ukan n dasar dasar kedudu kedudukan kan dan kepentingan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan, yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa hwa PENG PENGGU GUG GAT ad adala alah war warga neg negar ara a Rep Republik blik Ind Indon ones esiia, berhak berhak atas atas pemenu pemenuhan han Hak As Asas asii Manus Manusia ia yang dijamin dijamin dalam dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. 2. Bahwa hwa seb sebagai agai wa warga rga neg negara ara Repu Repub blik lik Ind Indones onesia ia,, PEN PENGGU GGUGAT GAT memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Dasar Dasar 1945 :
“setia “setiap p orang orang berhak berhak atas atas pengak pengakuan uan,, jamina jaminan, n, perli perlindu ndunga ngan, n, dan kepas kepastia tian n hukum hukum yang yang adil adil serta serta perlak perlakuan uan yang yang sama sama di hadapa hadapan n hukum.” 3. Bahwa hwa seb sebagai agai wa warga rga neg negara ara Repu Repub blik lik Ind Indones onesia ia,, PEN PENGGU GGUGAT GAT juga juga dij dijam amin in perlin perlindun dungan gan dan pemenu pemenuhan han hak hak asas asasii manusi manusiany anya a seperti tercantum dalam pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manus manusia ia dan kebeba kebebasa san n dasar dasar manusi manusia a sebaga sebagaii hak yang yang secara secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilin dilindun dungi, gi, dihor dihorma mati, ti, dan ditega ditegakka kkan n demi demi pening peningkat katan an martab martabat at kemanu kemanusia siaan, an, keseja kesejahte hteraa raan, n, kebaha kebahagia giaan an,, dan kecerd kecerdasa asan n serta serta keadilan.” 4. Bahwa selanjutnya diketahui TERGUGAT sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara Republik Indonesia, termasuk PARA PENGGUGAT. Hal ini adalah sesuai dengan : 1. Pasa Pasall 28 I ayat ayat (4) (4) Peru Peruba baha han n Kedu Kedua a UUD UUD 19 1945 45,, “Per “Perli lind ndun unga gan, n, pemajuan, pemajuan, penegakan, penegakan, dan pemenuha pemenuhan n hak asasi asasi manusia manusia adalah adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Hal ini yang yang menja menjadi di dasar dasar bagi bagi adanya adanya hubung hubungan an hukum hukum antar antara a PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia yang disebut oleh Jean Jacques Rousseau sebagai Kontrak Sosial yang menetapkan kewajiban TERGUGAT sebagai penyel penyeleng enggar gara a Negara Negara Republ Republik ik Indone Indonesia sia terha terhadap dap PENGGU PENGGUGAT GAT sebagai warga negara Republik Indonesia. 2. Bahwa Bahwa atas dasar dasar tersebut tersebut di atas, maka maka PENGGUGAT PENGGUGAT sebagai sebagai warga warga negara Republik Indonesia, mengajukan gugatan perbuatan melawan huku hukum m atas atas terj terjad adin inya ya pela pelang ngga gara ran n hak hak asas asasii manu manusi sia a yakn yaknii pember pemberhen hentia tian n secar secara a tidak tidak hormat hormat terhad terhadap ap PENGGU PENGGUGAT GAT tanpa tanpa disertai alasan yang jelas. 3. Bahwa Bahwa pasal pasal 14 ayat (1) UU No. 35 tahun tahun 1999 tentan tentang g Perubah Perubahan an atas atas UU No. 14 tahun tahun 1970 1970 tentan tentang g Ketent Ketentua uan-k n-kete etentu ntuan an Pokok Pokok Keku Kekuas asaa aan n Keha Kehaki kima man n “Pen “Penga gadi dila lan n tida tidak k bole boleh h meno menola lak k untu untuk k memeri memeriksa ksa dan dan menga mengadil dilii sesuat sesuatu u perkar perkara a yang yang diajuk diajukan an dengan dengan dali dalih h bahw bahwa a tida tidak k atau atau kura kurang ng jela jelas, s, mela melain inka kan n waji wajib b untu untuk k memeriksa dan mengadilinya.” mengadilinya.” 4. Sela elanjut njutny nya a pas pasal 27 ayat yat (1) (1) UU No. 35 tahu tahun n 199 999 9 ten tentang tang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai yang hidup di dalam masyarakat.” Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa PENGGUGAT mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Pemberhentian secara tidak hormat tanpa disert dis ertai ai alasa alasan n yang yang jelas jelas yang yang dil dilaku akukan kan oleh oleh Rektor Rektor UNHAS UNHAS Makas Makassar sar,, dengan dengan ini mengajuka mengajukan n gugatan gugatan warga warga Negara Negara terhadap terhadap penyeleng penyelenggara gara nega negara ra dala dalam m kasu kasus s atas atas terj terjad adin inya ya pela pelang ngga gara ran n hak hak asas asasii manu manusi sia a tersebut. FAKTA HUKUM 1. Bahwa Bahwa TERGUGAT TERGUGAT telah melakukan melakukan pemecatan pemecatan secara tidak hormat hormat kepa kepada da PE PENG NGGU GUGA GAT T tanp tanpa a dise disert rtai ai alas alasan an yang yang jela jelas s dan dan dini dinila laii melakukan perbuatab sewenang-wenang. sewenang-wenang. 2. Bahwa PENGGUGAT PENGGUGAT telah bekerja bekerja selama 5 tahun sebagai sebagai PNS UNHAS tanp tanpa a caca cacatt nama nama dan dan tela telah h beke bekerrja seba sebaga gaii PNS PNS UNHA UNHAS S sesu sesuai ai perosedur yang berlaku. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PARA TERGUGAT Bahw Bahwa a menu menuru rutt PE PENG NGGU GUGA GAT, T, KTUN KTUN ters terseb ebut ut dike dikelu luar arka kan n oleh oleh TERGUGA TERGUGAT T atas dasar dasar perbuatan perbuatan sewenang sewenang-wena -wenang ng sehingga sehingga merugikan merugikan pihak PENGGUGAT. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum atas posisi dan kedudukannya. PENGGUGAT sebagai pihak yang paling dirugikan atas atas KTUN KTUN yang yang dikel dikeluar uarkan kan TERGUG TERGUGAT AT yakni yakni Peneca Penecatan tan secara secara tidak tidak hormat tanpa disertai alasan yang jelas. Bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana berikut ini : Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. - KTUN KTUN yang yang digu diguga gatt bert berten enta tang ngan an deng dengan an pera peratu tura ran n peru perund ndan anggundangan yang berlaku. - Bada Badan n atau atau Pejaba Pejabatt TUN TUN tela telah h meng menggu guna naka kan n wewe wewena nang ngny nya a untu untuk k tujuan lain daripada yang dimaksudkannya. - Bada Badan n atau atau Peja Pejaba batt TUN TUN pada pada wakt waktu u meng mengel elua uark rkan an KTUN KTUN sete setela lah h memper mempertim timban bangka gkan n semua semua kepent kepenting ingan an yang yang tersa tersangk ngkut, ut, tidak tidak sampai sampai pada suatu keputusan keputusan atau tidak tidak seharusn seharusnya ya sampai sampai pada keputusan tersebut. KERUG KERUGIAN IAN YANG YANG DIALA DIALAMI MI PARA PARA PENGGU PENGGUGA GAT T AKIBAT AKIBAT PERBUA PERBUATAN TAN PARA PARA TERGUGAT.
Bahw Bahwa a akib akibat at perb perbua uata tan n mela melawa wan n huku hukum m yang yang dila dilaku kuka kan n oleh oleh TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian kerugian bagi bagi PENGGUGAT PENGGUGAT yang dapat dapat diperhit diperhitungka ungkan n secara secara immateri immateriil il (moril) maupun materiil; Bahwa Bahwa kerug kerugian ian immate immateri riil il PENGGU PENGGUGAT GAT beras berasal al dari dari pender penderita itaan an PENGGU PENGGUGAT GAT dan anak anak PENGGU PENGGUGAT GAT yang yang mengal mengalam amii trauma trauma,, rasa rasa malu malu akibat perendahan martabat kemanusiaan PENGGUGAT yang terlanggar; Bahw Bahwa a damp dampak ak peme pemeca cata tan n seca secara ra tida tidak k horm hormat at,, PE PENG NGGU GUGA GAT T kehila kehilanga ngan n pekerj pekerjaan aan sehin sehingga gga kebutu kebutuhan han kehidu kehidupan pan sehari sehari-ha -hari ri dan keluarga tidak mencukupi. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT, secara materiil PENGGUGAT PENGGUGAT juga sudah sudah dan akan terus terus mengalam mengalamii kerugian kerugian,, Karena Karena itu dengan dengan mendas mendasark arkan an pada pada ketent ketentuan uan Pasal Pasal 1365 1365 KUHPer KUHPerdat data a dimana dimana inti intiny nya a mene meneta tapk pkan an kewa kewaji jiba ban n huku hukum m bagi bagi pemb pembua uatt kerug kerugia ian n untu untuk k mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya; Bahwa selain itu menurut hemat PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hokum Peradilan Tata Usaha Negara Makassar memutuskan bagi TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukan oleh PENGGUGAT, jelas jelas dalil-da dalil-dalil lil di dalam dalam gugatan gugatan ini sudah didasark didasarkan an pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena Karena itu sudah sudah sepatu sepatutny tnya a pula pula Pengad Pengadila ilan n TUN Makass Makassar ar yang yang memeri memeriksa ksa dan menga mengadil dilii perkar perkara a ini serta serta memutu memutuska skan n berdas berdasark arkan an keadilan. Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT telah melanggar pasal 1365 KUH Perdata yang isinya, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membaw membawa a kerugi kerugian an kepada kepada pihak pihak lain, lain, mewaji mewajibka bkan n orang orang yang yang karena karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut.” Bahwa Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Berdasar Berdasarkan kan hal-hal hal-hal tersebut tersebut di atas, atas, maka PENGGUGA PENGGUGAT T memohon memohon kepada kepada Majeli Majelis s Hakim Hakim yang yang memeri memeriksa ksa perkar perkara a ini untuk untuk menja menjatuh tuhkan kan putusan sebagai berikut: Primair 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT PENGGUGAT untuk untuk seluruhnya ; - Meny Menyat atak akan an TERG TERGUG UGAT AT bers bersal alah ah tela telah h lala lalaii dala dalam m menj menjal alan anka kan n kewajiban kewajibannya nya untuk untuk menghorm menghormati, ati, melindun melindungi gi dan memenuhi memenuhi (To
respect, to protect, and to fullfil) hak-hak azasi manusia dan hak-hak warga warga negar negarany anya a yang yang menja menjadi di korban korban pemeca pemecatan tan secar secara a tidak tidak hormat secara sewenang-wenang. sewenang-wenang. - Meny Menyat atak akan an TERG TERGUG UGAT AT bers bersal alah ah tela telah h menga engaki kiba batk tkan an keru kerugi gian an mate materi riil il dan dan imm immater ateria iall warg warga a nega negara ra yang yang menj menjad adii korb korban an peme pemeca cata tan n seca secara ra tida tidak k horm hormat at yang yang dila dilaku kuka kan n Rekt Rektor or UNHA UNHAS S Makassar; - Memeri Memerinta ntahka hkan n TERGUG TERGUGAT AT memin meminta ta maaf maaf kepada kepada PENG PENGGUG GUGAT AT untuk untuk merehabilitasi merehabilitasi nama baik PENGGUGAT; - Menghukum TERGUGAT untuk : Segera membatalkan atau meni meniad adak akan an KTUN KTUN ters terseb ebut ut.. Sege Segera ra mela melaku kuka kan n inve invest stig igas asii dan dan inventarisasi atas kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT akibat dilakukannya Pemectn secara tidak hormat yang sewenang-wenang. - Menghu Menghukum kum PARA PARA TERG TERGUGA UGAT T untuk untuk membaya membayarr segala segala biaya biaya perk perkar ara a yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng; - Meny Menyat atak akan an bahw bahwa a putu putusa san n ini ini dapa dapatt dila dilaks ksan anak akan an terl terleb ebih ih dahu dahulu lu,, meskipun meskipun ada upaya verzet, verzet, banding, banding, kasasi; kasasi; perlawan perlawanan an dan/atau dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad). Subsidair Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Makassar, Oktober 2008 Hormat kami Kuasa Hukum Penggugat
SAKTI ABRIANSYAH, ABRIANSYAH, S.H.
Lampiran : - su sura ratt kuas kuasa a Khus Khusus us PE PENG NGGU GUGA GAT T - sali alinan Kepu eputus usa an Tata Tata Usaha aha Neg Negara ara yang yang dike ikelua luarkan kan Rekt ektor UNHAS Makassar. - foto foto kop kopi KT KTP PE PENGGU GGUGAT GAT
