Pamong Praja Sebagai Agent Of Change BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Karakteristik sosok kepemimpinan transformasional ini menjadi begitu penting karena kemajuan teknologi informasi plus peningkatan daya pikir prilaku masyarakat menyebabkan seorang pamong praja tidak boleh ketinggalan jaman dalam bekerja. Pemimpin
atau pamong
menghadapi
globalisasi
praja yang dan
transformasional
kompleksitas
sudah menjadi jawaban
permasalahan
dalam
pembangunan
masyarakat, oleh karena itu sosok pamong praja juga harus meningkatkan profesionalisme kerja agar lebih meningkatkan kerakteristik utama berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat yang paripurna. Juga menjadikan koordinasi sebagai alat utama guna meningkatkan efisiensi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pamong praja juga harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang bersifat umum (generalis) sekaligus juga memiliki keahlian khusus (spesialisasi) yang bisa diandalkan, memiliki semangat dan jiwa kewiraswastaan guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti ulasan lugas David Osborn dalam bukunya Reinventing of Government (mewirausahakan birokrasi), memiliki kemampuan bernegosiasi dalam
arti positif seperti mampu membuat perencanaan dan penjelasan lengkap untuk di sajikan kepada pemerintah atas agar program kerja yang di susun mendapatkan dukungan
dana
tambahan,
mampu
menjalankan
kepemimpinan
yang
bersifat
mengayomi, adil dan jujur serta berakhlak yang baik tanpa cacat, mengutamakan kualitas kerja dan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat yang nyata dan bukan hanya di atas kertas, mempunyai strategic vision dalam mengantisipasi perubahan pemerintahan maupun masyarakat yang semakin cepat dan mengalami pasang surut artinya memiliki konsep bekerja yang jelas. Pamong praja harus mampu melahirkan
gagasan-gagasan inovatif plus kreatifitas yang imaginatif dalam pelaksanaan tugastugas pemerintahan yang diembannya.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan, banyak permasalahan yang penulis dapatkan. Permasalahan tersebut antara lain: 1. Bagaimana solusi krisis kepemimpinan di Indonesia? 2. Apakah pamong praja praja mampu menjadi Agent Agent Of Change? 1.3 Tujuan 1.3.1 Tujuan Umum Untuk lebih mengerti sebenarnya. 1.2.2 Tujuan Khusus :
dan
memahami
bagaimana
pamong
praja
itu
1. Meningkatkan pengetahuan tentang pamong praja, 2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa permasalahan yang terjadi, dan 3. Memenuhi tugas dari dosen.
BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Kapabalitas
Kapabilitas adalah gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (track record) pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya selama ini. Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tibatiba, tetapi melalui proses perjalanan yang panjang.
Ada pula pendapat lain menurut Akhmat Sudrajat menghubungkan menghubungkan kapabalitas dengan
kata
kecakapan.
Setiap individu
beda
m emiliki memiliki
ke cakapan kecakapan
yang
dalam
berbedamelakukan
suatu tindakan. Kecakapan ini mempengaruhi potensi yang ada dalam diri individ u
tersebut.
Proses
pembelajaran
mengharuskan
seseorang mengoptimalkan segala kecakapan yang dimiliki.
2.2 Pengertian Pamong Praja
Pamong berasal dari bahasa Jawa yang kata dasarnya adalah among . Kata ini serupa dengan momong yang artinya mengasuh, misalnya mi salnya seperti kata mengemong mengemo ng anak berarti mengasuh anak kecil. Kata momong , ngemong dan dan mengasuh merupakan kata yang multidimensional. Sedangkan praja adalah Pegawai Negeri, Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja berarti Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Kepamongprajaan dengan demikian adalah suatu proses penyelenggaraan pemerintahan
yang
dilandasi
oleh
kepemimpinan
atas
dasar
pengemongan,
pengayoman, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan oleh sekelompok orang/pegawai/pejabat yang disebut “Pamong Praja”. Pamong praja adalah mereka yang menyelenggarakan pelayanan pemerintahan pada organisasi peerintahan lini kewilayahan yang dididik secara khusus yang meiliki kualifikasi kepemimpinan dan kemampuan manajerial untuk melayani masyarakat serta konsisten menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan bidang keahliannya sebagai generalis yang mengkoordinasikan cabang-cabang pemerintahan lainnya. Menurut Gaspersz (1997 : 197) figur yang cocok untuk memenuhi tuntutan masyarakat seperti itu maka Pamong Praja harus mampu menjadi sosok pemimpin/ kepemimpinan transformasional, yang memiliki karakteristik : memiliki visi yang kuat; memiliki peta tindakan (map for action), memiliki kerangka untuk visi (frame for the vision), memiliki kepercayaan diri (self confidence), b erani mengambil resiko, memiliki
gaya pribadi inspirasional, memiliki kemampuan merangsang usaha-usaha individual, kemudian memiliki kemampuan mengidetifikasi manfaat-manfaat. Pamong praja atau pangreh praja sebagaimana pengertian secara etimoligis tersebut di atas mungkin masih relevan pada saat jaman kolonial dan awal kemerdekaan di mana peran pemerintah masih sangat dominan, sistem pemerintahan yang
sangats
entralistik,
serta
paradigma
pemerintahan
yang
menempatkan
pemerintah sebagai pusat kekuasasaan. Tapi ketika sistem pemerintahan berubah dan terjadi
pergeseran
paradigma
pemerintahan
dari
sentralistik
ke
desentralistik,
kewenangan untuk mengurus juga ada pada rakyat, rakyat lebih mandiri, maka dengan kondisi ini tentunya pengertian pamong praja sebagaimana awal berkembangnya sudah berbeda dengan kondisi saat ini, definsi pamong praja sesuai dengan konteks dan jamannya perlu ditinjau ditinjau ulang. ulang. Jadi menurut penulis pamong praja adalah orang yang memiliki kemampuan lebih dalam memberikan pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa dan mampu menjadi lebih baik dan sejahtera sesuai dengan amanat UUD 1945.
2.3 Esensi Kepamongprajaan Taliziduhu
Ndraha
(2010),
mencoba
mengelaborasi
dan
merumuskan
kepamongprajaan, bicara tentang kepamongprajaan, maka esensinya antara lain : 1. Entitas (nama suatu entitas), 2. Kualitas (perilaku yang terlihat dalam ruang pemerintahan), 3. Nilai atau norma (kekatan yang mengikat), Fungsi kbhinekaan dan ketunggalikaan), 4. Lembaga atau unit kerja, 5. Struktur kepamongprajaan, 6. Profesi pemerintahan, 7. Pendidikan kepamongprajaan.
esensi
Sejalan dengan pandangan Taliziduhu Ndaha di atas dan memperhatikan sejarah dan perkembangan pamong praja atau kepamongprajaan di Indonesia, maka setidaknya kepamongprajaan yang akan datang dapat di pandang sebagai : 1. Profesi , yakni merupakan pekerjaan yang memerlukan kompetensi tertentu, yakni qualified leadership dan managerial administratif , sehingga diperlukan pendidikan khusus pamong praja. 2. Struktur dalam pemerintahan daerah, yakni level pemerintahan pada lini kewilayahan, seperti lurah/kades, camat, bupati/walikota dan gubernur (termasuk satuan kerja perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat) yang melaksanakan fungsi pemerintahan umum dalam hal pembinaan wilayah, koordinasi pemerintahan, pengawasan pemerintahan dan residual pemerintahan; 3. Institusi Pendidikan, yakni pendidikan yang khusus menyelenggarakan proses belajar mengajar yang outputnya dipersiapkan untuk menjadi pamong praja 4. Perangkat nilai, yakni suatu rangkaian unit nilai-nilai yang menjadi enersi yang menguatkan semangat pengabdian aparat sebagai abdi Negara dan masyarakat sebagaimana dalam “Hasta Budhi Bhakti” sebagai pedoman atau guidance penyelenggara pemerintahan yang bersumber dari leluhur karena tumbuh dari tradisi pemerintahan yang pernah eksis; 5. Instrumen keutuhan berbangsa, yakni keberadaan pamong praja tidak saja menjadi mesin birokrasi dalam pelayanan pemerintahan, tapi menjadi perekat Negara kesatuan Republik Indonesia;
2.4 Kapabalitas Pamong Praja Kapabalitas yang harus dimiliki pamong praja :
a. memiliki daya inovasi yang tinggi, karena ciri utama seorang pemimpin adalah inovasinya; b. memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dan menanggung resiko dari keputusan yang diambilnya; c. memiliki sifat konsisten antara ucapan dan perbuatannya; d. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi;
e. memiliki rasa dan daya untuk melindungi bawahannya ataupun pengikutnya; f. memiliki rasa dan daya untuk mengembangkan bawahannya. Dalam korps k orps pamong praja dikenal juga adanya HASTA BUDI BHAKTI (KODE KEHORMATAN KORPS PAMONG PRAJA) sebagai landasan dan mencerminkan kapabalitas seorang praja dalam mengabdi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi dari HASTA BUDI BHAKTI (KODE KEHORMATAN KORPS PAMONG PRAJA) adalah sebagai berikut :
1) Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama. 2) Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum. 3) Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin. 4) Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, korektif. 5) Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju kearah kesejahteraan masyarakat. 6) Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana. 7) Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa. 8) Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu, sebaliknya harus menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan.
BAB 3 PEMBAHASAN 3.1 Krisis Kepemimpinan di Indonesia
Hingga saat ini, belum terlihat kepemimpinan di Indonesia yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Dari beragam krisis yang ada, seperti krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis budaya hingga krisis agama. Selain itu, Kepemimpinan di Indonesia juga belum ada yang bisa untuk melepaskan persoalan kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidak adilan, kekerasan, hingga penyalah gunaan kekuasaan yang seakan-akan tidak mau beranjak dari negri ini. Praktek KKN makin merajalela di negeri ini. Saat ini negara membutuhkan Kepemimpinan dari seorang pemimpin yang berani, tegas, dan pandai untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh “Rakyat”. Bukan dari seorang pemimpin yang loyo dan hanya bisa turut bersedih atas
permasalahan yang di alami rakyat tetapi tidak bisa untuk memberikan solusi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ahli filsafat dan tokoh agama, Romo Franz magnis Suseno. Didalam banyak kesempatan, sering kita dengar bahwa Negeri ini sudah kehilangan figur kepemimpinan, generasi yang ada sekarang tidak memiliki panutan yang bisa dijadikan sebagai sebuah gambaran citra diri yang di inginkannya. Walaupun dalam pelajaran sejarah atau pendidikan kewarganegaraa yang diberikan disekolahsekolah, para siswa diberikan gambaran sejarah para pejuang bangsa, mulai dari zaman penjajahan, sampai perjuangan kemerdekaan, proklamasi dan seterusnya.
tetapi usaha yang dilakukan oleh para pengajar itu tidak dapat mengisi figur pemimpinan bangsa didalam otak para generasi muda tersebut. Jika kita mencoba merefleksikan kembali kepada perjalanan bangsa ini, dimana diawal berdirinya negara ini dipimpin oleh seorang tokoh yang sangat dicintai oleh rakyat dimasa pemerintahannya, yaitu Bung Karno. Bung Karno sangat berjasa dalam memperjuangkan berdirinya negara ini, mulai dari zaman perjuangan, proklamasi, dan turut serta merancang bentuk sistem pemerintahan. Memang ada pasang surut dalam perjuangannya, tetapi tidak dapat dinisbikan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Bung Karno sangat bermanfaat bagi bangsa ini. Kemudian citra Bung Karno luluh lantak karena adanya petaka Nasional yang ditandai oleh adanya gerakan G30S. setelah itu citra Bung Karno merosot, hancur lebur dengan berjalannya waktu, sebagai efek sampingan tindakan-tindakan reflesif pemerintahan orde baru. Kemudian Bangsa ini memuja-muja Pak Harto sebagai sebuah figur yang membanggakan, sebagai seorang tokoh yang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini dalam bentuk pembangunan. seluruh aspek kehidupan di negeri ini mengalami kemajuan pesat selama pemerintahan Pak Harto, pembanguan fisik terlihat dimana-mana. Tingkat pendidikan masyarakat juga semakin meningkat. tentu saja hal ini merupakan hasil perjuangan yang dilakukan dengan format tertentu dengan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk stabilitas nasional. Dengan adanya stabilitas, maka pembangunan dapat dilakukan dengan baik. Tentu saja ada efek-efek negatif dari
format pembangunan yang dilakukan Pak harto
ini. Dengan gerakan mahasiswa yang didorong oleh beberapa tokoh tokoh nasional, akhirnya Pak Harto mengundurkan diri. Setelah pemilu 1999, Sidang Umum MPR mengangkat Gus Dur sebagai Presiden ke 4. tetapi tidak lama setelah itu, MPR yang sama menjatuhkan Gus Dur dengan alasan-alasan tertentu. Habibie dan Megawati tidak dapat disebut sebagai pemimpin nomor satu di negeri ini, karena keduanya hanya melanjutkan kepemimpinan presiden yang berhenti dan diberhentikan.
Pemilu 2004 dan pemilu 2009 yang merupakan pemilu dengan format pemilihan langsung terhadap kepala negara tersebut, telah menghasilkan SBY- JK ( pemilu 2004) dan SBY- Boediono (2009) sebagai pemimpin negeri ini. pelaksanaan pemiliu dilaksanakan dengan lancar, walaupun ada hambatan disana-sini, tetapi secara umum pemilu dilaksanakan dengan baik. SBY merupakan pemimpin yang masih dapat dibanggakan oleh bangsa Indonesiasaat ini. i ni. sebagai presiden pres iden yang dihasilkan dihasi lkan dari sebuah pemilihan langsung oleh rakyat, jadi sudah sepantasnyalah rakyat Indonesia memiliki rasa kecintaan kepada pemimpinanya.
3.2 Pamong Praja Sebagai Agent Of Change Strategi pengembangan karakter kepemimpinan melalui basis rekrutmen pamong praja hari ini haruslah di evaluasi kembali. Pengembangan karakter kepemimpinan melalui aspek intelektualitas, emosional dan spiritual menjadi strategi yang tak terhindarkan. Mendidik pamong praja melalui penanaman kekuasaan yang bersifat de jure semata (law ( law centris) centris) tak menjawab dinamika perkembangan politik pemerintahan dewasa ini. Faktanya, kaderisasi elit dalam masyarakat melalui instrument partai politik maupun lembaga kemasyarakatan lainnya tampaknya mengalami kemacetan/kebuntuan ( stagnan stagnan), ), bahkan berjalan tanpa proses yang memadai. Tingkat
legitimasi
terhadap
kepemimpinan
politik
pemerintahan
mengalami degradasi baik dari aspek legitimasi religi, elit maupun demokrasi. Hal ini ditandai oleh susutnya kader partai dengan cara merekrut artis dan birokrat dalam sejumlah kasus pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah. Akibatnya, banyak lulusan APDN, IIP, STPDN dan IPDN yang sekalipun muda namun di nilai masyarakat mampu mengemban misi pemerintahan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ini menunjukkan bahwa akseptabilitas moral masyarakat ( legitimasi ) terhadap alumni mengalami perluasan tidak saja dalam konteks penegasan kekuasaan secara de jure, jure, tetapi juga de fakto. fakto. Asumsi ini di dukun dukung g oleh banyakny banyaknya a penda pendaftaran ftaran kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam 5 tahun terakhir yang berasal dari kalangan alumni pendidikan Pamong
Praja. Tabel dibawah ini menunjukkan kontribusi kader Pamong Praja aktif dan non aktif dalam jabatan publik publik pada 5 tahun tahun terakhir ; Kontribusi Pamong Praja Aktif dan Non Aktif Dalam Jabatan Politik 2005-2010 :
Provinsi
Kepala
Wakil
Anggota
Daerah
Kepala
DPRD
Jumlah
Daerah
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Gorontalo Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumatera Selatan Papua
3 3
1 2
5
4 10
1 1
1 -
3 2
5 3
1
-
2
3
1
4
2 3 4
2 3 9
1
1
2
4
1
1
1
3
-
1
2
3
2
1
5
8
3
1
-
4
1
-
-
1
2
-
-
-
Sumber: Di olah terbatas dari wawancara alumni di daerah, 2010
Apabila kita memperhat memperhatikan ikan tabel di atas maka bisa dikatakan bahwa pamong praja bisa sebagai solusi ke depan untuk memperbaiki tantanan pemerintahan di Indonesia di tengah-tengah krisis kepemimpinan di negeri ini. Itulah hakikat kenapa IPDN hingga saat ini tetap dipertahankan eksistensinya. Gelontoran uang milyaran,
hasil sumbangan pajak dari seluruh rakyat dari berbagai lapisan, dititipkan dan diamanahkan kepada kita. Dengan harapan, diesok hari nanti, pemuda-pemudi pilihan ini mampu melaksanakan dharma bhaktinya untuk bumi pertiwi, mampu menjadi the real agent of change . Jika kita ingin Indonesia bebas dari korupsi. Maka, teriakanlah perlawanan terhadap korupsi, jadilah garda terdepan untuk memeranginya, matikan segala sistem buruk yang memungkinkan hal busuk itu terjadi. Kita ingin Indonesia sejahtera? Maka praja IPDN memiliki prinsip bersama kita bekerja keras, bekerja cerdas, kita internalisasikan semangat ambeg paramartha yang tiap hari kita teriakan di lapangan upacara. “berjanji untuk mengedepankan k epentingan Negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan”.
BAB 4 PENUTUP 4.1 Kesimpulan Pemahaman
terhadap
Pamong
Praja
yang
mensyaratkan
kualifikasi kepemimpinan dan kemampuan managerial seperti managerial seperti dikemukakan Ndraha dalam Ismail
(2010:8)
cukup
relevan
dalam
pemaknaan
kekuasaan de
fakto dan de
jure. jure.
Kekuasaan de fakto (kharismatik, politis) dapat dikembangkan melalui pengembangan karakter kepemimpinan, sedangkan kekuasaan de jure (legal-rasional,authority legal-rasional,authority )) dapat di desain melalui pengembangan karakter managerial. Oleh karena kita percaya bahwa penumbuhan karakter kepemimpinan ( leadership leadership)) seyogyanya berhadapan dengan basis masyarakat terkecil hingga yang paling luas guna mendorong tumbuhnya kekuasaan de fakto di atas kekuasaan de jure. jure. Itulah mengapa kita cenderung melarang alumni STPDN/IPDN setelah lulus menjadi ajudan kepala daerah,
sekalipun penting untuk menumbuhkan karakter managerial pada waktunya. Tetapi dengan menempatkan alumni di level Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagai entitas pemerintahan paling bawah, mereka relatif berhadapan langsung dengan basis sosial yang dengan sendirinya dapat mengembangkan karakter kepemimpinan secara de fakto, fakto, sekaligus mengasah karakter managerial atas kekuasaan de jure. jure. Tingkat legitimasi terhadap kepemimpinan politik pemerintahan mengalami degradasi baik dari aspek legitimasi religi, elit maupun demokrasi. Hal ini ditandai oleh susutnya kader partai dengan cara merekrut artis dan birokrat dalam sejumlah kasus pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah. Akibatnya, banyak lulusan APDN, IIP, STPDN dan IPDN yang sekalipun muda namun di nilai masyarakat mampu mengemban misi pemerintahan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ini menunjukkan bahwa akseptabilitas moral masyarakat ( legitimasi ) terhadap alumni mengalami perluasan tidak saja dalam konteks penegasan kekuasaan secara de jure, jure, tetapi juga de fakto. fakto.
4.2 Saran
Pendidikan kepamongprajaan yang kita kenal bernama IPDN harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, karena IPDN bisa dan mampu menjadi solusi dalam krisis kepemimpinan yang melanda Indonesia. Sistem pendidikan IPDN yang mengenal sistem JARLATSUH akan membentuk karakter seorang anak bangsa untuk menjadi pemimpin yang mampu menjawab permasalahan yang multidimensi. Masyarakat juga harus bisa melupakan kekerasan yang pernah terjadi di IPDN. http://dedetzelth.blogspot.co.id/2013/01/pamong-praja-sebagai-agent-of-change.html
Pengertian Pamong Praja
Asal kata “pamong” berasal daribahasa Jawa “among” atau “emong” yang artinya adalah mengasuh atau membimbing atau mendidik. Dari kata among atau emong kemudian menjadi pengamong atau pengemong artinya orang yang mengasuh atau orang yang membimbing atau orang yang mendidik. Adapun istilah “praja” berasal dari bahasa Jawa kuno yang diartikan kerajaan atau negara, misalnya Praja Ngamarto artinya Kerajaan Ngamarto atau pendovvo pendovvo.. Jadi secara asal kata pamong praja praja diartikan sebagai :
1. Pembimbing kerajaan, 2. Pengasuh negara, 3. Pendidik negara. Dalam sejarah tercatat bahwa kata among merupaka merupakan n metode terkenal sebagai Pendidikan Nasional Taman Siswo yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro di Yogyakarta tanggal 3 Juli 1892. Menurut KBBI, Pamong Praja berarti pegawai – Negeri yang mengurus
pemerintahan Negara. Dalam Kamus Indonesia-Inggris diterjemahkan Pamong Praja sebagai Civil Service. Jadi Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengasuh pemerintahan, atau abdi
masyarakat. Menurut Wajong (1972 : 13), bahwa dinas pemerintahan umum dengan Pamong
Prajanya merupakan organisasi tua, dimulai dari kedatangan Belanda pada tahun 1596. adapun sejarah penggunaan istilah Pamong, antara lain : Dalam sejarah tercatat bahwa kata among merupaka merupakan n metode terkenal sebagai Pendidikan Nasional Taman Siswo yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro di Yogyakarta tanggal 3 Juli 1892. Dari peristilahan dan makna Pamong Praja di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Pamong Praja meliputi :
a. Pembimbingan kerajaan artinya pembimbing masyarakat kerajaan; b. Pengasuh negara artinya pengasuh masyarakat negara; c. Pendidik negara artinya pendidik masyarakat negara.
Definisi Pamong Praja
Pada masa kini Pamong Praja menurut Sadu Wasistiono dalam makalahnya yang disampaikan pada Temu Akbar Alumni Pendidikan Pamong Praja Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Maret 1999 dengan judul Redefinisi, Reposisi dan
Refungsianalisasi Korps Pamong Praja (Wasistiono, 1999). Ditawarkannya definisi Pamong Praja dengan pradigma baru, yaitu sebagai berikut : Pamong Praja adalah aparatur (Pusat maupun Daerah) yang dididik secara khusus untuk menjalankan menjalanka n tugas-tugas pemerintahan dengan kompetensi dasar Koordinasi, Kolaborasi dan Konsensus (3K) dalam rangka memberikan pelayanan umum serta menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Menurut Wasistiono definisi ini masih terbuka untuk diperdebatkan, terutama mengenai tiga kompetensi
dasar yang perlu dimiliki oleh anggota Korps Pamong Praja. Selain melakukan melakukan redifinisi, bagi Sadu Wasistiono, Korps Pamong Praja juga harus melakukan reposisi, dalam arti menata ulang kedudukan dan hubungannya dengan pemerintah serta partai yang berkuasa, sejalan dengan kebijakan pemerintah nasional sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 yang diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, Korps Pamong Praja refungsionalisasi, yaitu menata lagi fungsi-fungsi yang selama ini dijalankan oleh Pamong Praja. Perlu diakui secara jujur bahwa selama ini fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Korps Pamong Praja belum tampak secara jelas, bercampur aduk karena adanya pengembangan karier secara lintas keahlian. Pada akhirnya pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki Korps Pamong Praja menjadi tidak jelas juga, sehingga sulit untuk dikategorikan sebagai sebuah profesi yang utuh dan mandiri. Syarat untuk menjadi sebuah profesi yang utuh dan mandiri (Sadu Wasistiono, 1999) :
1. Disiapkan melalui pendidikan khusus; 2. Mengembangkan pekerjaan dan kariernya melalui kegiatankegiatan yang bersifat khusus berkaitan dengan pendidikannya;
3. Tergabung dalam sebuah organisasi profesi; 4. Terikat pada kode etik. Perdebatan mengenai profesi Pamong Praja sudah berjalan sejak lama. Pada akhirnya telah diperoleh sebuah pengertian bahwa Pamong Praja merupakan sebuah profesi umum (general profession). Konsekuensi logisnya profesi umum tersebut dapat masuk ke mana-mana (tidak spesifik) dan dapat dimasuki oleh siapapun yang berminat dan memenuhi syarat yang bersifat sangat longgar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kurikulum di IPDN mengikuti acuan outputnya sebagai generalist http://haw291094.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pamong-praja.html
“Pamong Praja”. Masyarakat pada umumnya hanya mengenal istilah pamong praja sebagai wujud dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). tetapi pada dasarnya, Satpol pp lah yang merupakan sebagian kecil wujud dari sosok dari Pamong praja. Tupoksi Satpol PP memang cenderung sangat identik dengan “pamong “pamong praja”, namun apakah esensi “pamong praja” hanya berlaku pada lingkup Satpol PP saja?. Dalam artikel ini penulis akan coba menjelaskan, memberikan opini, dan sekaligus meluruskan hakikat sebenarnya dari pengertian Pamong Praja itu sendiri. Apabila di pandang dalam penetapan peringatan hari jadi nasional antara Pamong Praja dengan Satpol PP, terdapat distingsi yang secara de facto sangat jelas. Peringatan HUT s atpol pp setiap tahunnya di peringati setiap tanggal 3 maret, dan pada tahun 2016 ini s atpol pp telah genap berusia 66 tahun (Wikipedia). Sedangkan untuk Pamong praja, tidak diketahui tahun berapa pertama kali hari Pamong Praja diperingati, yang jelas wikipedia menyebutkan menyebutkan 8 september merupakan hari besar nasional dalam memperingati memperingati hari Pamong Praja , banyak refrensi yang yang dicari juga sulit untuk untuk mendapatkan tahun tahun ditetapkannya, ditetapkannya, namun yang jelas bahwa setiap setiap tanggal 8 September, pemerintah telah menetapkan sebagai Hari Pamong Praja. Pengertian Fundamental
Keberadaan korps pamong praja sudah ada sejak jaman Hindia Belanda sebagai korps binnen landsbestuur, yakni korps pejabat bumiputera yang bertugas menjaga kepentingan kerajaan Belanda di tanah Nusantara. Pada masa awal kemerdekaan, korps ini berubah namanya menjadi Korps Pangreh P raja, yang kemudian diganti namanya menjadi Korps Pamong Praja, karena istilah pangreh mengandung makna memerintah memerintah dengan paksaan. Sekarang pertanyaan yang muncul adalah apakah yang dimaksud dengan Pamong P raja dan siapakah yang termasuk kedalam Korps Pamong Praja itu?. Pamong berasal dari bahasa Jawa yang kata dasarnya adalah among. Kata ini serupa dengan momong yang artinya mengasuh. Kata momong, ngemong dan mengasuh merupakan kata yang multidimensional. multidimensional. Sedangkan praja adalah Pegawai Negeri Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Pamong Praja berarti Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sosok Pamong Praja
Dilihat secara etimologis, Pamong Praja adalah mereka yang bertugas “mengemo “mengemong” ng” negara atau bangsa. Tugas mengemong artinya mencakup aktivitas melayani, mengayomi, mendampingi, memberdayakan. Apabila cakupan itu yang akan digunakan, maka yang masuk ke dalam Korps Pamong Praja menjadi sangat luas, karena dapat mencakup pejabat pusat yang ada di pusat, pejabat pusat yang ada di daerah maupun pejabat daerah yang ada di daerah. Yang masuk kategori Korps Pamong Praja adalah mereka yang dididik secara khusus untuk melayani masyarakat serta konsisten menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan bidang keahliannya sebagai generalis yang mengkoordinasikan cabang-cabang pemerintahan pemerintahan lainnya. Tentu yang masuk dalam kategori ini adalah para Lurah, Camat, Polisi Pamong Praja, Asisten Sekda, serta Sekretaris Daerah, ditambah dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 19 Tahun 2010. Pamong Praja telah memiliki kode etik (code of conduct) yang dinamakan Hasta Budi Bhakti, yang artinya Delapan Nilai Pegangan Untuk Berbakti. Kode Etik ini sebenarnya merupakan pegangan moral bagi siapapun yang masuk kategori Korps Pamong Praja. Kode etik ini juga merupakan sebuah komitmen komitmen moral. Sosok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Sebelumnya kita lihat dulu pengertian Polisi. Polisi berasal dari bahasa Belanda politie yang diambil dari bahasa Yunani politeia politeia yang berarti badan badan pemerintahan pemerintahan yang bertugas memelihara memelihara keamanan keamanan dan ketertiban umum. Jadi dapat disimpulkan Polisi P among Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. Satuan Polisi Pamong P raja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja S atuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol P P dapat berkedudukan di Daerah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kot Kabupaten/Kota. a.
Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja hanyalah bagian kecil dari (Korps) Pamong P raja, Dapat dikatakan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam birokrasi yang bertugas melayani, mengayomi,, mendampingi, memberdayakan masyarakat disebut dengan Pamong Praja. Namun saat ini, sosok mengayomi Pamong Praja hanya terwakili oleh Satpol PP yang saat ini citranya cenderung terpuruk, seakan tidak mencerminkan mencerminka n sebagai p terhadap masyarakat. Namun secara pe ela laya yan n masyarakat, namun sebagai eksekutor terhadap fundamental satpol pp tetap merupakan pelayan masyarakat karena mereka merupakan bagian dari Pamong Praja. Untuk itu, dengan adanya peringatan hari Pamong Praja yang di peringati setiap tanggal 8 september ini memiliki makna dan cakupan yang sangat luas. Masyarakat serta khususnya aparat birokrasi perlu lebih mengetahui dan memaknai hakikat sebenarnya sosok “Pamong Praja”, sehingga diharapkan berimbas terhadap terciptanya perbaikan kinerja setiap Pamong Praja.
https://www.kompasiana.com/muhnandap/esensi-fundamental-sosok-pamongpraja_5821d267707a6153286a783f KEPAMONGPRAJAAN Hakikat Pemerintahan adl memberikan pelayanan kepada masyarakat (Wasistiono, 1997; Rasyid, 1998; Widodo, 2001; Dwijowijoto, 2001) Artinya pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998:139). Definisi konsep Pamong Praja menurut Sadu Wasistiono (1999) adl : Aparatur Pemerintah (Pusat maupun Daerah) yang dididik secara khusus untuk menjlankan tugas-tugas pemerintahan dengan kompetensi dasar Koordinasi, Kolaborasi dan Konsensus (3K) dalam rangka memberikan pelayanan umum serta menjaga keutuhan NKRI
1. 2. 3. 4. 5.
Misi atau tugas pokok Pamong Praja adl : Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Pembinaan Politik Dalam Negeri Koordinasi Pengawasan Tugas-tugas Residual
Kepamongprajaan adalah sebagian dari tugas-tugas pemerintahan, yang memerlukan pengetahuan luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, ketangguhan ideologis, seni kepemimpinan yang tepat dan kemampuan menggerakkan masyarakat. Profesi kepamongprajaan bukan hanya sekedar ketrampilan teknis belaka, tetapi harus menguasai juga aspek-aspek lain yang dibutuhkan sbb; 1.
memiliki kearifan dalam menghadapi setiap permasalahan dan mampu memahami kondisi-kondisi yang melatarbelakanginya, 2. peka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, mempunyai visi dan persepsi politik yang berdimensi luas serta berwawasan nasional, 3. memiliki persepsi sosial ekonomis yang berwawasan kemajuan dan diupayakan mampu menggerakkan dan menstrukturkan sikap dan pilihan-pilihan masyarakat sesuai dengan wawasan mereka.
Aspek-aspek tersebut di atas diharapkan dapat membentuk mental pamong praja yang profesionalisme dengan indikator-indikator sbb :
Expertisme
Disiplin
Etos kerja
Kemampuan
Kecermatan
Ketelitian
Stamina
Tidak melakukan kesalahan
Bertanggung jawab
Prinsip kepemimpinan Pamong Praja gaya baru menurut Arlfin Abdulrahman (1980) yaitu “ OJO DUMEH “. Untuk mengemban tanggung jawab sebagai Pamong Praja, diperlukan sosok kepemimpinan transformasional (Gaspersz (1997:197) yang mempunyai :
Memiliki visi yang kuat
Memiliki peta tindakan (map for action)
Memiliki kerangka untuk visi (frame for the vision)
Memiliki kepercayaan diri (self confidence)
Berani mengambil resiko
Memiliki gaya pribadi inspirasional
Memiliki kemampuan merangsang usaha-usaha individual
Memiliki kemampuan mengidentifikasi manfaat-manfaat
Kepemimpinan Visioner yakni mampu melihat jauh kedepan yang berskala nasional maupun global (bervisi global action lokal) Thoha, 1997:112. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban masyarakat supaya bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Oleh karena itu tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tuj uh bidang pelayanan. Tugas-tugas Pokok Pemerintahan : 1. 2. 3. 4.
5.
Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah Memelilhara ketertiban dengan mencegah gontokan-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarkat tanpa membedakan status apapun. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yg tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah spt: pembanguna jalan, jembatan, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social masyarakat.
