PANDUAN PENETAPAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN
RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT II Jl. Wates KMYogyakarta 5,5 Gamping, Yogyakarta RS PKU Muhammadiyah unit IISleman, Yogyakarta—55294 Telp. 0274 6499706, Fax. 0274 6499727
i
RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT II Jl.Wates Km 5,5 Gamping, Sleman, Yogyakarta – 55294 Telp. (0274) 6499706, IGD (0274) 6499118 Fax. (0274) 6499727,e-mail:
[email protected]
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT II Nomor : 0413/PS.1.2/IV/2015 Tentang PANDUAN PELAKSANAAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT II Menimbang
:
a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan pasien, maka diperlukan adanya Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II. b. Bahwa sesuai butir a diatas perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II tentang Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
Mengingat
:
1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1165.A/MenKes/SK/X/2004 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 5. Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta nomer 015/B-II/BPHII/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 M, tentang Susunan Direksi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II.
RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II
i
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERTAMA
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT II TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA UNIT II.
KEDUA
:
Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan dimaksudkan sebagaimana tercantum dalam Panduan di Keputusan ini.
KETIGA
:
Pelaksanaan Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan pasien sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu
KEEMPAT
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Sleman Pada Tanggal : 4 April 2015 Direktur,
dr. H. Ahmad Faesol, Sp. Rad. M. Kes. NBM: 797.692
RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II
ii
KATA PENGANTAR
Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahuwata’ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan Ridlo dan Petunjuk – Nya, sehingga Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan ini dapat selesaikan dan dapat diterbitkan. Panduan ini dibuat untuk menjadi panduan kerja bagi semua staf dalam menetukan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
di Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Yogyakarta unit II. Untuk peningkatan mutu pelayanan diperlukan pengembangan kebijakan, pedoman, panduan dan prosedur. Untuk tujuan tersebut panduan ini akan kami evaluasi setidaknya setiap 2 tahun sekali. Masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk pengembangan panduan ini sangat kami harapkan dari para pembaca.
Sleman, 1 April 2015
Direktur
RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II
i
DAFTAR ISI DAFTAR ISI Halaman: Hal: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR KATA PENGANTAR PENGANTAR KATA DAFTAR ISI DAFTAR ISI A. DEFINISI A. B. Pengertian TUJUAN C. Ruang RUANG LINGKUP B. lingkup D. TATA LAKSANA C. Tata Laksana DPJP
iii iii 1ii 1 12
D.
4
Dokumetasi.
RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II
2
ii
LAMPIRAN Keputusan Direktur Nomor : 0413/PS.1.2/IV/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan PANDUAN PELAKSANAAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)
A. Pengertian 1. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) : adalah seorang dokter,
sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi / penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Asuhan medis lengkap artinya melakukan asesmen medis sampai dengan implementasi rencana serta tindak lanjutnya sesuai kebutuhan pasien. 2. DPJP Utama : bila pasien dikelola oleh lebih dari satu DPJP, maka asuhan
medis tsb dilakukan secara terintegrasi atau secara tim diketuai oleh seorang DPJP Utama. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan medis bagi pasien ybs (“Kapten Tim“), dengan tugas menjaga terlaksananya asuhan medis komprehensif – terpadu – efektif, keselamatan pasien, komunikasi efektif, membangun sinergisme, mencegah duplikasi. 3. Manajer Pelayanan Pasien : adalah professional di rumah sakit yang
melaksanakan manajemen pelayanan pasien, yaitu proses kolaboratif mengenai asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi dan advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarganya yang komprehensif, melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga memberi hasil (outcome) yang bermutu dengan biayaefektif.
RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II
1
B.
Ruang lingkup Pedoman ini berlaku pada semua lini pelayanan rumah sakit yang meliputi : UNIT emergensi, rawat jalan, rawat inap, ruang tindakan, ruang perawatan khusus (ICU, Hemodialisis).
C.
Tata Laksana DPJP 1.
Setiap pasien yang mendapat asuhan medis di rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap harus memiliki DPJP
2.
Di unit / instalasi gawat darurat dokter jaga menjadi DPJP pada pemberian asuhan medis awal / penanganan kegawat-daruratan. Kemudian selanjutnya saat dikonsul / rujuk ditempat (on side) atau lisan ke dokter spesialis, dan dokter spesialis tsb memberikan asuhan medis (termasuk instruksi secara lisan) maka dokter spesialis tsb telah menjadi DPJP pasien ybs, sehingga DPJP berganti.
3.
Apabila pasien mendapat asuhan medis lebih dari satu DPJP, maka harus ditunjuk DPJP Utama yang berasal dari para DPJP pasien terkait. Kesemua DPJP tsb bekerja secara tim dalam tugas mandiri maupun kolaboratif. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan medis bagi pasien ybs (sebagai “Kapten Tim“), dengan tugas menjaga terlaksananya asuhan medis komprehensif – terpadu – efektif, keselamatan pasien, komunikasi efektif, membangun sinergisme, mencegah duplikasi
4.
Kriteria penunjukan DPJP Utama untuk seorang pasien dapat digunakan butir-butir sbb : a. DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang pertama kali mengelola
pasien pada awal perawatan b. DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang mengelola pasien dengan
penyakit dalam kondisi (relatif) terparah c. DPJP Utama dapat ditentukan melalui kesepakatan antar para DPJP
terkait d. DPJP Utama dapat merupakan pilihan dari pasien RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II
2
5.
Setiap penunjukan DPJP harus diberitahu kepada pasien dan atau keluarga
6.
Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dilakukan secara lisan dan tertulis sesuai kebutuhan. Bila ada pergantian DPJP pencatatan di rekam medis harus jelas tentang alih tanggung jawabnya.
7.
Di unit pelayanan intensif DPJP Utama adalah dokter intensifis. Koordinasi dan tingkatan keikut-sertaan para DPJP terkait, tergantung kepada sistem yang ditetapkan misalnya sistem terbuka / tertutup / semi terbuka.
8.
Di kamar operasi DPJP Bedah adalah ketua dalam seluruh kegiatan pada saat di kamar operasi tsb.
8.
Pada keadaan khusus misalnya seperti konsul saat diatas meja operasi / sedang dioperasi, dokter yang dirujuk tsb melakukan tindakan / memberikan instruksi, maka otomatis menjadi DPJP juga bagi pasien tsb.
9.
Dalam pelaksanaan pelayanan dan asuhan pasien, bila DPJP dibantu oleh dokter lain (a.l. dokter ruangan, residen), maka DPJP yang bersangkutan harus memberikan supervisi, dan melakukan validasi berupa pemberian paraf / tandatangan pada setiap catatan kegiatan tsb di rekam medis
10. Asuhan pasien dilaksanakan oleh para professional pemberi asuhan yang bekerja secara tim interdisiplin sesuai konsep Pelayanan Fokus pada Pasien (Patient Centered Care), DPJP sebagai ketua tim (Team Leader) harus proaktif melakukan koordinasi dan mengintegrasikan asuhan pasien, serta berkomunikasi intensif dan efektif dalam tim 11. DPJP harus aktif dan intensif dalam pemberian edukasi/informasi kepada
pasien karena merupakan elemen yang penting dalam konteks Pelayanan Fokus pada Pasien (Patient Centered Care), selain juga merupakan kompetensi dokter dalam area kompetensi ke 3 (Standar Kompetensi Dokter Indonesia, KKI 2012; Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia, KKI 2006)) 12. Pendokumentasian yang dilakukan oleh DPJP di rekam medis harus
mencantumkan nama dan paraf / tandatangan. Pendokumentasian tsb dilakukan a.l. di form asesmen awal medis, catatan perkembangan pasien RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II
3
terintegrasi / CPPT (Integrated note), form asesmen pra anestesi/sedasi, instruksi pasca bedah, form edukasi/informasi ke pasien dsb. Termasuk juga pendokumentasian keputusan
hasil pembahasan tim medis, hasil
ronde bersama multi kelompok staf medis / departemen, dsb. 13. Pada kasus tertentu DPJP sebagai ketua tim dari para professional pemberi
asuhan bekerjasama erat dengan Manajer Pelayanan Pasien (Hospital Case Manager), sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Manajer Pelayanan Pasien (dari KARS, edisi I 2013), agar terjaga kontinuitas pelayanan. 14. Pada setiap rekam medis harus ada pencatatan tentang DPJP, dalam satu
formulir yang diisi secara periodik sesuai kebutuhan, yaitu nama dan gelar setiap DPJP, tanggal mulai dan akhir penanganan pasien, DPJP Utama nama dan gelar, tanggal mulai dan akhir sebagai DPJP Utama. Daftar ini bukan berfungsi sebagai daftar hadir
D.
Dokumetasi. Nama DPJP harus terdokumentasi dalam setiap catatan asuhan pasien yang dibuat oleh DPJP.
RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II
4
