MAKALAH MANAJEMEN BENCANA DAN KLB “
”
B E N CA CA N A N U K L I R
Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Manajemen Bencana dan Kejadian Luar Biasa Semester Lima Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 2014
Disusun oleh : Kelompok 07 IKM-B 2012
DEWI MEI C. M.
101211131023
LINTA MEYLA PUTRI
101211131047
DYTA MUSTIKA RETNO
101211133010
AFTON ILMAN HUDA
101211133028 101211133028
MARIATUL MARIATUL FITHRIASARI
101211133060 101211133060
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2014
1
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL....................................... SAMPUL............................................................. ............................................ ............................ ...... 1 DAFTAR ISI .......................................... ................................................................. ............................................ ....................................... .................. 2 BAB 1. PENDAHULUAN ............................................ .................................................................. ....................................... ................. 3 BAB 2. PEMBAHASAN ..................................................... ........................................................................... ................................ .......... 6 2.1 PRA BENCANA ................................. ....................................................... ............................................ ............................ ...... 6 2.1.1 Pencegahan Bencana Kecelakaan Nuklir ..................................... ..................................... 6 2.1.2 Mitigasi Bencana Nuklir ........................................... ............................................................... .................... 8 2.1.3 Kesiapsiagaan ...................................................... ............................................................................. ......................... .. 9 2.2 SAAT BENCANA ....................................................... .............................................................................. ......................... .. 18 2.3 PASCA BENCANA ............................... ..................................................... ............................................. ......................... .. 21 2.3.1 Recovery 2.3.1 Recovery (Pemulihan) .......................................... ................................................................ ........................ .. 21 2.3.2 Rekonstruksi ................................................. ....................................................................... ................................ .......... 22 BAB 3. KESIMPULAN ........................................ .............................................................. ............................................. ......................... .. 24 DAFTAR PUSTAKA ..................................... ........................................................... ............................................ ................................ .......... 25
2
BAB I PENDAHULUAN
Bahaya yang berasal dari kondisi teknologi atau industri, termasuk kecelakaan, prosedur berbahaya, kegagalan infrastruktur atau aktivitas manusia yang spesifik, yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, penyakit atau dampak kesehatan lain, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan. lingkungan. Beberapa contoh bahaya teknologi termasuk polusi industri, radiasi nuklir, limbah beracun, kegagalan bendungan, kecelakaan transportasi, t ransportasi, ledakan pabrik, kebakaran, ke bakaran, dan tumpahan bahan kimia. Bahaya teknologi juga mungkin timbul secara langsung sebagai akibat dari dampak peristiwa bencana alam. Kecelakaan Nukir atau Kebocoran nuklir adalah dampak yang paling ditakutkan dibalik manfaaat energi nuklir bagi manusia. Dalam catatan sejarah manusia terdapat kejadian kecelakan nuklir tersbesar di dunia di antaranya adalah kecelakaan Chernobyl, Three Mile Island Amerika dan mungkin di Fukushima Jepang. Kebocoran nuklir terjadi ketika sistem pembangkit tenaga nuklir atau kegagalan komponen menyebabkan inti reaktor tidak dapat dikontrol dan didinginkan sehingga bahan bakar nuklir yang dilindungi dili ndungi – yang yang berisi uranium atau plutonium dan produk fisi radioaktif – mulai memanas dan bocor. Sebuah kebocoran dianggap sangat serius karena kemungkinan bahwa kontainmen reaktor mulai gagal, melepaskan elemen radioaktif dan beracun ke atmosfir dan lingkungan. Dari sudut pandang pembangunan, sebuah kebocoran dapat menyebabkan kerusakan parah terhadap reaktor, dan kemungkinan kehancuran total. Beberapa kebocoran nuklir telah terjadi, dari kerusakan inti hingga kehancuran total terhadap inti reaktor. Dalam beberapa kasus hal ini membutuhkan perbaikan besar atau penutupan reaktor nuklir.Sebuah ledakan nuklir bukanlah hasil dari kebocoran nuklir karena, menurut desain, geometri dan komposisi inti reaktor tidak membolehkan kondisi
khusus
memungkinkan
untuk
ledakan
nuklir.
Tetapi,
kondisi
yang
menyebabkan kebocoran dapat menyebabkan ledakan non-nuklir. Contohnya, beberapa kecelakaan tenaga listrik dapat menyebabkan pendinginan bertekanan tinggi,
3
menyebabkan ledakan uap. Kecelakaan Nukir atau Kebocoran nuklir adalah dampak yang paling ditakutkan dibalik manfaaat energi nuklir bagi manusia.
Ledakan terjadi pada salah satu unit 1 PLTN Fukushima Dai-ni (Sumber : Reuters) Dalam catatan sejarah manusia terdapat kejadian kecelakan nuklir tersbesar di dunia di antaranya adalah kecelakaan Chernobyl, Three Mile Island Amerika dan mungkin di Fukushima Jepang.Kebocoran nuklir terjadi ketika sistem pembangkit tenaga nuklir atau kegagalan komponen menyebabkan inti reaktor tidak dapat dikontrol dan didinginkan sehingga bahan bakar nuklir yang dilindungi – yang berisi uranium atau plutonium dan produk fisi radioaktif – mulai memanas dan bocor. Sebuah kebocoran dianggap sangat serius karena kemungkinan bahwa kontainmen reaktor mulai gagal, melepaskan elemen radioaktif dan beracun ke atmosfir dan lingkungan. Dari sudut pandang pembangunan, sebuah kebocoran dapat menyebabkan kerusakan parah terhadap reaktor, dan kemungkinan kemungkinan kehancuran total. Beberapa kebocoran nuklir telah terjadi, dari kerusakan inti hingga kehancuran total terhadap inti reaktor. Dalam beberapa kasus hal ini membutuhkan perbaikan besar atau penutupan reaktor nuklir.Sebuah ledakan nuklir bukanlah hasil dari kebocoran nuklir karena, menurut desain, geometri dan komposisi inti reaktor tidak membolehkan kondisi
khusus
memungkinkan
untuk
ledakan
nuklir.
Tetapi,
kondisi
yang
menyebabkan kebocoran dapat menyebabkan ledakan non-nuklir. Contohnya, beberapa
4
kecelakaan tenaga listrik dapat menyebabkan pendinginan bertekanan tinggi, menyebabkan ledakan uap.
5
BAB II PEMBAHASAN
2.1 PRA BENCANA 2.1.1 PENCEGAHAN BENCANA KECELAKAAN NUKLIR
Penyeleggaraan penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana meliputi : a. Dalam situasi tidak terjadi bencana b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana Penyelenggaraan penanggulangn bencana dalam situasi tidak tejadi bencana meliputi: a. Perencanaan penanggulangan bencana b. Pengurangan resiko bencana c. Pencegahan d. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan e. Persyaratan analisis reisiko benacana f. Penegakan rencana tata ruang g. Pendidikan dan pelatihan h. Persyaratan standar teknis penangguangan bencana Pencegahan dalam menghadapi bahaya kebocoran nuklir seperti yang terjadi di Fukushima Jepang antara lain : a. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman. Hal ini meliputi inventarisasi dan pemetaan lokasi bahan-bahan berbahaya
serta
karakteristiknya, pemetaan
rute
transportasi
bahan
berbahaya, peta zonasi daerah rawan bahaya pencemaran jika terjadi kecelakaan industri, serta pemetaan jalur transportasi yang rawan kecelakaan berdasarkan catatan kejadian pada masa lalu. b. Kontrol terhadap kejadian alam yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan pemicu sumber bahaya bencana. Sebagaimana kita tahu bahwa meledakanya reaktor nuklir di Fukushima Jepang dipicu oleh adanya gempa dahsyat yang mengguncang diikuti
6
dengan adanya bencana tsunami yang juga turut memperparah kerusakan pembangkit nuklir yang ada. Sehingga keadaan kejadian alam haruslah menjadi pertimbangan serius karena berpotensi menimbulkan gangguan mendadak pada sistem teknologi. c. Pemantauan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi sumber bahaya atau ancaman. Pemanatauan nukir yang ada dilakukan oleh IAEA ( International ( International Atomic Energy Agency) Agency) sebuah organisasi independen yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1957. IAEA memiliki kewenangan untuk melakukan safeguards dan safeguards dan verifikasi nuklir, melakukan kerjasama internasional dalam mempromosikan oemanfaatan
energi
nuklir
dengan
meningkatkan
keselamatan
dan
penggunaan nuklir dari risiko dan bahaya bahaya yang mungkin mungkin timbul. d. Gejala dan peringatan dini merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui terkait dengan kemungkinan kebocoran radiasi nuklir yang sangat berbahaya karena kejadian kadang kala terjadi dalam waktu yang sangat cepat atau tiba-tiba. e. Desain pabrik atau industri harus dilengkapi dengan sistem monitoring dan sistem peringatan akan adanya a danya bahaya kebakaran, kerusakan komponen atau terjadinya kondisi bahaya yang lain.
7
2.1.2 MITIGASI BENCANA NUKLIR
Sebaran Radiasi ke lingkungan didaerah sekitar PLTN Fukushima Daiiichi, Jepang
(Sumber Japan Atomic Industrial Forum (JAIF)
1.
Bila sebuah reaktor nuklir sudah dinyatakan terjadi kebocoran harus dilakukan penanganan sesuai dengan skala kecelakaan yang terjadi sesuai standar Internasional.
2.
Semua masyarakat dalam jangkauan tertentu harus segera dievakuasi dari resiko terkena paparan tersebut. Bagi semua orang yang telah berada dalam erea daerah paparan harus segera dilakukan skrening tes adanya kontaminasi radiasi dalam tubuhnya. Bila terdapat masyarakat yang terkontaminasi harus segera diisolasi dan dilakkan perawatan dan pemantauan kesehatannya.
3.
Semua masyarakat dalam paparan bencana kebocoran reaktor nukklir sementara belum diungsikan harus tinggal di dalam rumah dan tidak boleh menyalakan AC untuk mencegah kontaminasi dengan udara luar. Masyarakat juga dilarang mengkonsumsi air kran, sayuran, buah-buan ataubahan makanan yang telah terkontaminasi dengan udara luar.
4.
Pemberian garam Yodium diyakini dapat mencegah resiko terjadinya kanker saat terjadi paparan radiasi. Menurut WHO pil potasium iodida
8
hanya akan diberikan jika dampak radiasi sudah dirasa membahayakan. Karena, pil tersebut tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan. Pil Iodium meningkatkan kadar jenuh kelenjar tiroid dalam tubuh sehingga bisa mencegah pembentukan iodin radioaktif. Pembentukan iodin radioaktif karena paparan radiasi nuklir inilah yang bisa memicu kanker. Iodium bukan antidot radiasi, apalagi antikanker. Tetapi hanya salah satu faktor yang bisa meredam dampak buruk radiasi dalam tubuh. 5.
Perencanaan kesiapsiagaan dalam meningkatkan kemampuan pemadam kebakaran dan penanggulangan asap, tangga darurat dan evakuasi bagi penduduk sekitar agar tidak terpapar te rpapar radiasi yang terjadi terja di dari meledaknya nuklir.
6.
Sosialisasi rancana-rencana penyelamatan kepada pegawai serta penduduk sekitar haruslah dilakuakan agar memudahkan upaya mitigasi dan mengurangi resiko korban jiwa kibat terjadinya kerusakan nuklir.
7.
Meningkatkan kemampuan pertahanan sipil dan otoritas kedaruratan sehingga kita harus melakukan kerjasama lintas sektoral untuk upaya mitigasi kedaruratn nuklir.
8.
Meningkatkan standar keselamatan di dalam lingkungan pabrik dan standar desain peralatan.
9.
Secara proaktif kita hrus melakuakn monitoring tingkat pencemaran baik di udara, air, tanah maupun sumber bahan pangan agar tidak terlampaui batas amannya.
10. Harus mempunyai rencana evakuasi dan peraturan yang jelas terkait mitigasi untuk penduduk sekitar.
2.1.3 KESIAPSIAGAAN
Salah satu kewajiban pengusaha instalasi nuklir adalah memiliki program kesiapsiagan
nuklir
yang
menghasilkan
beberapa
kajian
terintegrasi
diantaranya: Potensi kecelakaan mengakibatkan lepasan radioaktif berada didalam fasilitas (on site) dan lepasan radioaktif ke luar fasilitas (off site), jenis sumber radiasi, potensi bahaya radiasi, kategori daerah penanggulangan dampak kecelakaan, pelaporan serta unsur infrastruktur, sarana pendukung
9
serta pelatihan dan uji coba. Pelaksanaan penanggulangan kesiapsiagaan nuklir dapat terlaksana dengan melibatkan berbagai elemen terkait salah satunya adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar instalasi nuklir. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengenalan dan pembelajaran program kesiapsiagaan nuklir kepada masyarakat (Simanjutak, 2008). Kesiapsiagaan Nuklir adalah serangkaian kegiatan sistematis dan terencana yang dilakukan untuk mengantisipasi kedaruratan nuklir melalui penyediaan unsur infrastruktur dan kemampuan fungsi penanggulangan untuk melaksanakan penanggulangan kedaruratan nuklir dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang
Keselamatan
Dan
Keamanan
Instalasi
Nuklir),
antara
lain
memperkecil resiko atau mengurangi konsekuensi kecelakaan pada sumber radiasi (lokasi kecelakaan), mencegah dampak radioaktif terhadap kesehatan deterministik (kematian), mengurangi dampak kesehatan stokastik sekecil mungkin (efek samping) (Simanjutak, 2008). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir, kesiapsiagaan nuklir terdiri dari : a. Kesiapsiagaan nuklir tingkat instalasi Program kesiapsiagaan nuklir dilaksanakan oleh pemegang izin. Pemegang izin wajib menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan nuklir paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. b. Kesiapsiagaan nuklir tingkat provinsi Program kesiapsiagaan nuklir dilaksanakan oleh kepala BPBD provinsi. Kepala BPBD provinsi berkoordinasi dengan pemegang izin, BAPETEN, dan instansi terkait lainnya. c. Kesiapsiagaan nuklir tingkat nasional Program kesiapsiagaan nuklir dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan dilaksanakan bersama dengan pemegang izin dan kementerian dan/atau lembaga nonkementerian terkait sesuai dengan program kesiapsiagaan nuklir tingkat nasional.
10
Untuk mencapai pelaksanaan kesiapsiagaan nuklir secara optimal Penguasa Instalasi Nuklir membuat elemen infrasturktur dan fungsional yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan penanggulangan, antara lain : a. Elemen infrastruktur Kesiapsiagaan nuklir memerlukan suatu insfrastruktur yang lengkap untuk menunjang pelaksanaan tugas baik dalam kesiapsiagaan maupun bila terjadi sesuatu bencana nuklir, baik yang skala rendah maupun skala berat, insfrastruktru tersebut terdiri dari : 1. Organisasi Lingkup kajian organisasi penanggulangan keadaan darurat adalah merinci dan menjelaskan tentang struktur dan diagram organisasi, wewenang dan tanggung jawab tiap unsur organisasi, tugas dan tanggung jawab personil, hubungan dan kerjasama dengan organisasi terkait, konsep operasi dan koordinasi dengan program kedaruratan organisasi lain (Perka Bapeten N0. 05-P/Ka-Bapeten/I-03 petunjuk pelaksanaan program penanggulangan penanggulangan kecelakaan di fasilitas nuklir).
(Sumber dari Sunardi, 2011)
11
Gambar. Struktur Organisasi Penanggulangan Kedaruratan Nuklir Kawasan Nuklir Serpong a. Pengendali operasi adalah petugas proteksi radiasi/ petugas lain yang ditunjuk oleh pemegang izin dan bertanggung jawab mengendalikan operasi penanggulangan kedaruratan nuklir dg tugas : i. mengumpulkan Informasi awal perihal awal perihal Kecelakaan yang terjadi; ii. melaporkan
informasi
awal
kepada
ketua
penanggulangan
kedaruratan nuklir; iii.melakukan iii. melakukan koordinasi satuan pelaksana di lapangan dalam pelaksanaan pemulihan awal, operasi pembersihan, perlindungan terhadap
petugas
penanggulangan
dan
langkah
langkah
perlindungan lainnya; iv. memberikan masukan dan rekomendasi dalam penanggulangan kedaruratan kepada ketua penanggulangan penanggulangan kedaruratan nuklir; dan v. mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksana operasi dalam melakukan tugasnya.
12
b. Pelaksana operasi adalah pekerja radiasi yang ditunjuk oleh pemegang izin untuk datang pertama kali di lokasi kecelakaan dan bertanggung jawab melakukan penanggulangan penanggulangan kedaruratan nuklir yg meliputi : i. TP melakukan tindakan pemantauan dan survei radiologi terhadap tempat kejadian perkara, masyarakat, dan lingkungan. ii. Tim Medis, melaksanakan tindakan penanggulangan awal dan tanggap-darurat
medis
pada
korban,
memisahkan
korban
terkontaminasi dari yang tidak terkontaminasi, menetapkan daerah triage, triage, serta membawa korban ke rumah sakit; iii.Tim iii. Tim Pemadam Kebakaran, melaksanakan tindakan pemadaman kebakaran, dan membantu pelaksanaan pertolongan pertama; Satuan Pengaman, melakukan tindakan penanggulangan awal, menetapkan dan mengamankan daerah kecelakaan, dan membantu pelaksanaan tindakan evakuasi. c. Pengkaji radiologi yang diemban oleh BATAN memimpin tim radiologi yang berada di lokasi kecelakaan dan bertanggung jawab mengkaji bahaya radiologi, memberikan dukungan proteksi radiasi bagi pelaksana operasi dan memberikan rekomendasi tindakan perlindungan kepada pengendali operasi. Tugas pengkaji radiologi, antara lain : i. survei lapangan di lokasi kecelakaan, ii. mengendalikan kontaminasi; iii.merumuskan iii. merumuskan rekomendasi langkah-langkah perlindungan; iv. melaksanakan koordinasi penanganan penemuan kembali sumber, dekontaminasi dan penanganan limbah radioaktif; dan v. melakukan estimasi dan mencatat dosis yang diterima oleh masyarakat dan/atau petugas penanggulangan.
Selain itu, ada humas bagian biro kerjasama, hukum, dan humas bidang PKNS-PKTN yang mengkoordinasikan pemberian informasi tentang kedaruratan nuklir yang terjadi, upaya penanggulangan, dan paska
penanggulangan. penanggulangan.
Kemudian bantuan luar
13
yaitu organisasi
pengendalian penanggulangan penanggulangan kedaruratan nuklir yang berkoordinasi dengan KPK, antara lain PUSPIPTEK, Tentara Nasional Indonesia seperti angkatan darat (TNI-AD), Kepolisian, BPBD, dan Rumah Sakit (Peraturan
Kepala
Badan
Tenaga
Nuklir
Nasional
Nomor:
184/KA/IX/2012 Tentang Program Kesiapsiagaan Nuklir Kawasan Nuklir Serpong Badan Tenaga Tenaga Nuklir Nasional).
2. Koordinasi Koordinasi meliputi sistem hubungan kerja antar organisasi yang terkait dalam fungsi penanggulangan kedaruratan nuklir, prosedur koordinasi dengan organisasi terkait lain (contohnya pemberitahuan dan permintaan bantuan), dan perjanjian atau dokumen tertulis dengan organisasi atau pihak terkait lain untuk melaksanakan tindakan penanggulangan kedaruratan nuklir (Sunardi, (Sunardi, 2011). Salah satu contoh sistem koordinasi penanggulangan kedaruratan nuklir di kawasan nuklir Serpong dilakukan secara terintegrasi berdasarkan struktur organisasi agar dapat berjalan sesuai rencana. Koordinasi pelaksanaan penanggulangan kedaruratan nuklir di KNS terdiri atas penanggulangan kedaruratan dalam jam kerja dan di luar jam kerja (Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor: 184/KA/IX/2012 Tentang Program Kesiapsiagaan Nuklir Kawasan Nuklir Serpong Badan Tenaga Tenaga Nuklir Nasional). 3. Prosedur Penanggulangan Prosedur penanggulangan terhadap kecelakaan harus disusun berdasarkan uraian potensi bahaya radiasi seperti di uraikan di atas, dengan dilengkapi prosedur/juklak/ juknis, deteksi awal, pelaporan, tindakan penanggulangan, survei radiasi dan monitoring, pertolongasn pertama dan penyelamatan korban, proteksi dan evakuasi masyarakat, dekontaminasi korban dan peralatan, penetapan dalam keadaan darurat dan penetapan keadaan darurat telah berakhir, evaluasi dan analisis penyebab kecelakaan (Simanjutak, 2008).
14
4. Fasilitas dan Peralatan Fasilitas dan peralatan terdiri dari sarana pendukung fasilitas dan peralatan, peralatan penanggulangan, penanggulangan, fasilitas penanggulangan, penanggulangan, pusat kendali tanggap darurat, penyediaan fasilitas dan peralatan, pelatihan dan gladi kedaruratan nuklir, perencanaan pelatihan (Sunardi, 2011), termasuk peralatan peringatan dini dan alarm, peralatan monitoring dan survey, peralatan dekontaminasi, peralatan komunikasi, peralatan proteksi untuk anggota masyarakat, persediaan tablet KI (thiyroid agent blocking), prasarana evakuasi, dan pos koordinasi (Simanjutak, 2008), unit pemadam kebakaran, Rambu Jalur Evakuasi diletakkan sepanjang jalan menuju gerbang keluar, tempat pengungsian pengungsian kedaruratan, tempat berkumpul kedaruratan nuklir (Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor: 184/KA/IX/2012 Tentang Program Kesiapsiagaan Nuklir Kawasan Nuklir Serpong Badan Badan Tenaga Nuklir Nasional). 5. Training dan atau gladi kedaruratan nuklir Pelatihan dan atau gladi penanggulangan kedaruratan nuklir dalam kawasan yang dilaksanakan oleh PKTN paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun bertujuan untuk menerapkan program, mengembangkan kemampuan personil/ tim dilapangan dan menguji peralatan maupun fasilitas penanggulangan yang ada. Pelatihan dilaksanakan dengan melibatkan infrastruktur dan fungsi penanggulangan yang dimiliki (Peraturan
Kepala
Badan
Tenaga
Nuklir
Nasional
Nomor:
184/KA/IX/2012 Tentang Program Kesiapsiagaan Nuklir Kawasan Nuklir Serpong Badan Tenaga Tenaga Nuklir Nasional).
15
Tabel Pelatihan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir b. Elemen fungsional Fungsi penanggulangan meliputi (Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor: 184/KA/IX/2012 Tentang Program Kesiapsiagaan Nuklir Kawasan Nuklir Serpong Badan Badan Tenaga Nuklir Nasional) : i. Identifikasi kecelakaan pada fasilitas nuklir ii. Pelaporan perkembangan kondisi darurat dan penanggulangannya serta membuat laporan secara tertulis tentang hasil upaya penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan form terlampir dan tidak lebih dari 48 jam setelah kedaruratan berakhir iii.Pengaktifan iii. Pengaktifan sistem penanggulangan keadaan darurat setelah mendapat pemberitahuan dari PI tentang peningkatan status kedaruratan waspada menjadi darurat tapak iv. Tindakan mitigasi
16
v. Tindakan perlindungan segera, dapat dilakukan dengan evakuasi, pemberian tablet kalium iodida, sheltering. vi. Tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan kedaruratan nuklir, pekerja, masyarakat, kelompok rentan, da n lingkungan lingkungan hidup Hal-hal yang dilakukan dalam tindakan perlindungan terhadap Petugas Penanggulangan Kedaruratan Nuklir adalah: a. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD); b. Pemantauan penerimaan dosis; c. Pembatasan penerimaan dosis dalam hal penyelamatan jiwa; d. Tindakan terhadap penerimaan dosis berlebih; dan e. Dekontaminasi personil. Tindakan perlindungan terhadap kelompok rentan (pegawai BATAN, kontraktor, pengunjung/tamu, mahasiswa/pelajar magang, pekerja Out Sourcing ) mengikuti program kesiapsiagaan nuklir fasilitas. vii. pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat. masyarakat. Upaya kesiapsiagaan berbasis masyarakat yang dapat dilakukan apabila terjadi bencana nuklir, antara lain : 1. Desa siaga Pencanangan desa siaga merupakan program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa yang sehat serta peduli dan tanggap terhadap masalah kesehatan di wilayahnya, dengan demikian masyarakat dilibatkan dalam proses pembelajaran untuk mampu mengatasi dan menanggulangi bahaya. Melalui konsep desa siaga yang telah dicanangkan oleh menteri kesehatan, pelaksanaan dan program kesiapsiagaan nuklir dapat terlaksana dengan optimal dan dengan demikian secara tidak langsung konsep
desa
siaga
dapat
terlaksana
dengan
baik.
Upaya
untuk
memperkenalkan potensi bahaya kecelakaan fasilitas nuklir dan cara-cara penanggulangannya penanggulangannya dapat dilaksanakan dengan memperkenalkan program kesiapsiagaan nuklir (Simanjutak, 2008). Konsep desa siaga nuklir adalah suatu pembinaan kepada masyarakat agar tercipta masyarakat desa yang mandiri, dan mampu mengendalikan berbagai penyakit dan bahaya kesehatan kesehata n masyarakat m asyarakat yang ditimbulkan oleh
17
keberadaan fasilitas industri maupun instalasi nuklir di sekitar desa (Simanjutak, 2008). Selain itu, masyarakat juga diberikan pembelajaran maupun pengetahuan yang berhubungan dengan bencana nuklir, mulai dari bahaya apabila terjadi kecelakaan nuklir, pencegahan dan kesiapsiagaan, saat bencana, dan pasca bencana. Dengan adanya desa siaga nuklir, diharapkan masyarakat mampu secara mandiri melakukan penanggulangan kecelakaan nuklir serta dapat mengendalikan berbagai macam penyakit yang timbul akibat kecelakaan nuklir.
2.2 SAAT BENCANA
Upaya tanggap darurat adalah sebuah upaya dalam manajemen bencana yang dilakukan pada saat bencana tersebut datang. Upaya tanggap darurat tersebut dilakukan oleh Bupati / Walikota apabila bencana terjadi di tingkat kota, Gubernur apabila bencana terjadi di tingkat provinsi dan presiden apabila terjadi di tingkat nasional. Setiap kejadian bencana selalu direspon oleh jajaran kesehatan dan elemen terkait, baik di tingkat desa hingga nasional. Tanggap darurat dilakukan untuk mencegah munculnya permasalahan kesehatan yang timbul pada saat bencana itu terjadi maupun setelahnya. Selain itu, tanggap darurat juga dilakukan agar dampak akibat bencana tersebut tidak semakin parah ataupun meluas. Kejadian bencana direspon berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh wilayah setempat, baik itu dari segi sarana prasarana hingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Segala mekanisme permintaan dan pemberian bantuan di daerah bencana dilakukan secara berjenjang. Oleh karena itu, pendataan mengenai jumlah korban, lokasi, waktu, tenaga kesehatan, dan tenaga non-kesehatan penting untuk dilakukan untuk menjamin kelancaran proses pemberian logistic atau bantuan di daerah tersebut. Adapun upaya tanggap darurat yang dilakukan pada saat bencana Nuklir PLTN Fukushima Daiichi, Jepang adalah sebagai berikut : a. Dalam undang-undang Jepang, ada beberapa langkah yang harus diambil pemerintah mengenai bencana energi nuklir. Seperti yang terjadi di PLTN Fukushima Daiichi, dimana kecelakaan itu melibatkan nuklir, maka didirikan
18
sebuah pusat cepat tanggap untuk bencana tenaga atom tersebut. Perdana Menteri Jepang akan bertindak selaku kepala tim tersebut. b. Pemerintah Jepang bekerja sama dengan IAEA, yakni organisasi yang mengawasi penggunaan Nuklir damai, membentuk Internasional Fact Finding Expert Mission of The Fukushima (22 Mei – 1 1 Juni 2011) dalam merespon kecelakaan yang terjadi pada beberapa PLTN di Jepang, khususnya PLTN Fukushima Daiichi. Tim tersebut terdiri dari 18 ahli nuklir dari 10 negara (Muhari, 2011). c. Internasional Fact Finding Expert Mission of The Fukushima melakukan persiapan sarana dan prasarana dalam melaksanakan misinya untuk melakukan investigasi awal di daerah bencana. Persiapan sarana dan prasarana tersebut terse but berguna untuk melakukan pengecekan terhadap kebutuhan selama melakukan investigasi bencana (23 Mei 2011). d. Internasional Fact Finding Expert Mission of The Fukushima melakukan investigasi awal terhadap kondisi dan situasi PLTN Fukushima (24 Mei 2011). Investigasi tersebut dilakukan untuk memastikan mema stikan kondisi PLTN bahwa lokasi tersebut masih layak untuk ditelusuri dengan memperhatikan standar prosedur yang telah disepakati. e. Tim tersebut melakukan pertemuan dengan Menteri-menteri Jepang yang terkait, yakni Kementrian Luar Negeri, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga, serta Kementrian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (25 mei 2011). Pertemuan tersebut merupakan respon tanggap yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi menanggulangi permasalahan yang timbul saat bencana tersebut terjadi (Muhari, 2011). f. Melakukan review terhadap kerusakan PLTN Fukushima dan PLTN Tokai (26
Mei
2011).
Seluruh
anggota
tim
melakukan
review
terhadap
operasinalisasi PLTN untuk memastikan bahwa PLTN tersebut masih bisa dikendalikan setelah terjadi kebocoran. g. Penelitian ke lokasi PLTN (27 Mei 2011). Tim melakukan inspeksinya dimulai pada 27 Mei 2011 dan berakhir pada 29 Mei 2011. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai hasil inspeksi dan investigasi yang akan dijadikan sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Jepang dan pihak Tepco.
19
Inspeksi ini meliputi tentang penilaian keselamatan, sistem dan kontrol, dampak kerusakan gempa dan tsunami, manajemen bencana, serta aspek radiologi. h. Penyusunan Laporan Akhir (30 Mei 2011). Melakukan penyusunan Laporan akhir yang berisi rekomendasi, pelajaran yang bisa diambil serta beberapa aspek teknis dalam temuan-temuan mereka (IAEA, 2011). i. Tim membuat suatu mekanisme bantuan kebutuhan logistic di daerah bencana. Hal ini dikarenakan kebutuhan logistik yang terbatas sehingga harus menunggu distribusi dari luar jepang terutama yang belum terkena radiasi untuk setiap harinya. Akibat bencana tersebut, sebagian besar sumber mineral, sayur-sayuran, dan bahan makanan terindikasi radiasi. Dengan terbentuknya Tim Internasional Fact Finding ini, diharapkan mampu bisa meminimalisir dampak kecelakaan nuklir fukushima serta memberikan rekomendasi terkait penggunaan energi nuklir bagi seluruh Negara yang mengembangkan nuklir baik sebagai energi atau kepentingan lainnya. Tim tersebut memulai investigasinya pada 27 Mei 2011 hingga 2 Juni 2011. j. Pemerintahan
Jepang
bersama
Tim
tersebut
sangat
tanggap
dalam
menyediakan beberapa perangkat yang mendukung Sistem Informasi dan Komunikasi di daerah bencana. Sehingga sangat mendukung kerja tim dalam melakukan investigasi. k. Pemerintah Jepang telah melakukan mela kukan pendataan bagi penduduk yang yang tinggal di daerah bencana, dan melakukan evakuasi bagi penduduk yang menjadi korban. l. Pemerintah Jepang bekerja sama dengan Kementrian kesehatan telah mendata dan menerjunkan beberapa tenaga kesehatan terlatih di posko kesehatan dan pusat cepat tanggap di daerah bencana. m. Perdana Menteri Jepang memberikan arahan secara langsung kepada berbagai badan pemerintah yang relevan dan perusahaan-perusahaan swasta yang berhubungan dengan bencana itu untuk turut membantu dalam upaya tanggap darurat. Dalam melaksanakan wewenangnya tersebut, PM Jepang dibantu oleh Badan Keselamatan Nuklir dan Industri (NISA), bagian dari Kementerian Ekonomi, Industri dan Perdagangan (Meti), serta Komisi
20
Keselamatan Nuklir, yakni panel penasihat yang terdiri dari para ahli non pemerintah. Jepang telah memiliki sistem kesiapan darurat yang terorganisir dengan baik, dan sistem respon seperti yang ditunjukkan oleh penanganan kecelakaan Fukushima.
2.3 PASCA BENCANA 2.3.1 Recovery (Pemulihan)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemulihan atau recovery adalah recovery adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Berbagai upaya pemulihan (UU RI No. 24 Tahun 2007 Pasal 58), dilakukan melalui kegiatan: a. Pemulihan sosial psikologis; contohnya 5 bulan setelah kejadian bencana pembangkit tenaga nuklir Fukushima Daiichi ,Japan Atomic Energy Agency (JAEA) atau Badan Energi Atom Jepang membuat kebijakan “Dahulukan Anak-Anak ”. ”.
JAEA
bekerja
berdampingan
dengan
Kementerian
Pendidikan, Kebudayaa, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi untuk melaksanakan upaya dekontaminasi di sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas lain yang digunakan oleh anak-anak, dan untuk memberikan informasi penting kepada para guru, orang tua, dan anak-anak. b. Pemulihan sosial ekonomi budaya;contohnya Japan’s Self Defense Force (JSDF) atau Pasukan Bela Diri Jepang mendirikan markas penanggapan bencana pada Kementerian Pertahanan negara ini, dan dalam waktu beberapa hari, JSDF telah mengerahkan sekitar 107.000 personel, 540 pesawat terbang, dan 59 kapal, menurut laporan Kementerian Pertahanan. Selain membantu evakuasi, membersihkan jalur-jalur utama perhubungan, dan menyediakan bahan pangan, produk kesehatan, dan pelayanan medis, JSDF
memainkan
peranan
penting
dalam
upaya
pembatasan
dan
pembersihan pada pembangkit tenaga nuklir dan di daerah-daerah yang
21
terkena, seperti yang dicatat oleh National Institute for Defense Studies Jepang pada awal a wal tahun 2012. c. Pemulihan
keamanan
dan
ketertiban;contohnya
Nuclear
Security
Administration dari Departemen Energi A.S, mengirimkan 33 personel dan lebih dari 7.711 kilo (17.000 pon) dalam bentuk peralatan “untuk membantu mengevaluasi, menyurvei, memonitor, dan mengambil contoh daerahdaerah terkena radiasi” radiasi” akibat bencana pembangkit tenaga nuklir Fukushima Daiichi. d. Pemulihan fungsi pemerintahan; contohnya dalm menanggapi kejadian bencana pembangkit tenaga nuklir Fukushima Daiichi, otoritas nuklir Pemerintah Jepang membuat kriteria keamanan baru untuk menghadapi gempa bumi dan tsunami, termasuk memperketat peraturan-peraturan dalam penempatan pembangkit di dekat garis-garis patahan geologis. Setelah ditetapkan, peraturan-peraturan Jepang akan mengikuti standar di Amerika Serikat, yang memperketat peraturan-peraturan nuklirnya setelah seranganserangan teror 11 September 2001. e. Pemulihan fungsi pelayanan publik; contohnya Japan Atomic Energy Agency
(JAEA)
melakukan
dekontaminasi
kolam
renang
yang
terkontaminasi pada Pusat Penitipan Anak Kotamadya Okeuri di Ikawa City, sekitar 60 kilometer dari situs kerusakan reaktor Unit 1. Tim JAEA menggunakan pipa semprot air bertekanan tinggi dan peralatan penghisap bersama dengan peralatan dekontaminasi untuk melenyapkan unsur-unsur radioaktif dari air dan permukaan kolam pada pusat penitipan anak tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa sementara kontaminasi radioaktif permukaan sebelum dekontaminasi antara 444 dan 1.049 kali per menit [cpm], berkurang hingga antara 45 dan 116 cpm setelah dekontaminasi.
2.3.2 Rekontruksi (Pengembangan)
Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban,
22
dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Adapun kegiatan rekonstruksi yang dilakukan pasca bencana antara lain: a. Mengurangi perekonomiannya agar secara cepat mengganti sumber energi listriknya. b. Mengimpor LNG secara besar-besaran karena membutuhkan alternatif pengganti energi membutuhan kerja sama dengan Kementerian Kementeria n Koordinasi Perekonomian c. Sektor industri, perbankan, dan keuangan, memfokuskan operasi pada rekonstruksi pascabencana dikarenakan, hal ini akan meningkatkan permintaan bahan-bahan listrik, l istrik, alat-alat alat-ala t konstruksi, dan kebutuhan material lainnya. d. Bekerja sama dengan Industri Internasional untuk mengoptimalkan industrinya di luar negeri.
23
BAB III KESIMPULAN
Beberapa contoh bahaya teknologi termasuk polusi industri, radiasi nuklir, limbah beracun, kegagalan bendungan, kecelakaan transportasi, ledakan pabrik, kebakaran, dan tumpahan bahan kimia. Kecelakaan Nukir atau Kebocoran nuklir adalah dampak yang paling ditakutkan dibalik manfaaat energi nuklir bagi manusia. Dalam catatan sejarah manusia terdapat kejadian kecelakan nuklir tersbesar di dunia di antaranya adalah kecelakaan Chernobyl, Three Mile Island Amerika dan mungkin di Fukushima Jepang. Pelaksanaan penanganan bencana nuklir meliputi tiga siklus utama. Yang pertama adalah kegiatan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kegiatan Pra Bencana meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul akibat dari bencana nuklir tersebut. Selanjutnya adalah respon saat bencana yang membutuhkan gerak cepat dan efektif dai berbagai pihak. Kejadian bencana direspon berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh wilayah setempat, baik itu dari segi sarana prasarana hingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Segala mekanisme permintaan dan pemberian bantuan di daerah bencana dilakukan secara berjenjang. Oleh karena itu, pendataan mengenai jumlah korban, lokasi, waktu, tenaga kesehatan, dan tenaga non-kesehatan penting untuk dilakukan untuk menjamin kelancaran proses pemberian logistic atau bantuan di daerah tersebut Siiklus yang terakhir adalah tahap atau kegiatn pasca bencana yang merupakan tahapan paling penting. Meliputi dua kegiatan besar antara lain recovey recovey dan rekonstruksi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemulihan atau recovery adalah recovery adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
24
DAFTAR PUSTAKA
http://www.bpbd.jabarprov.go.id/index.php/en/component/k2/item/32-menatakehidupan-baru-melalui-jitu-kajian-kebutuhan-pasca-bencana
[diakses
pada
01/10/2014 01/10/2014 20.50 WIB]. http://internasional.kompas.com/read/2011/03/22/13340838/Meneropong.Ekonomi.Jepa ng.Pascatsunami [diakses pada 04/10/2014 17.00 WIB]. IAEA.
2011.
Japan
Mission.
Didapat
dari
:
(http://www.iaea.org/
newscenter/news/2011/japanmission.html). [Diakses pada 2/10/2014 23.42 WIB]. Muhari, Abdul, dkk. 2011. Belajar dari Bencana Jepang 11.03.2011 Gempa Bumi, Tsunami, Radiasi Nuklir . Edisi Perdana dalam acara AMSTEC. Institute for Science and Technology Studies (ISTECS). Pelaksana Harian Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana. 2007. Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya di Indonesia .
Jakarta:
Direktorat Mitigasi. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Protokol
Tambahan
Pada
Sistem
Pertanggungjawaban
dan
Pengendalian Bahan Nuklir. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor: 184/KA/IX/2012 Tentang Program Kesiapsiagaan Nuklir Kawasan Nuklir Serpong Badan Tenaga Nuklir Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir. Perka
Bapeten
N0.
05-P/Ka-Bapeten/I-03
penanggulangan kecelakaan di fasilitas nuklir.
25
petunjuk
pelaksanaan
program
Sidik Permana dkk., .2011. Belajar dari Bencana Jepang . Institute for Science and Technology Studies (ISTECS). Simanjutak, A (2008) Upaya Pengenalan Program Kesiapsiagaan Pada Desa Siaga. SEMINAR NASIONAL IV SDM TEKNOLOGI NUKLIR YOGYAKARTA, YOGYAKARTA, 25-26 AGUSTUS 2008. 2008. Sekolah Tinggi Teknologi Teknologi Nuklir – BATAN. BATAN. Sunardi dan Sudi Ariyanto (2011) KONSEP DOKUMEN KESIAPSIAGAAN DAN KEDARURTAN
NUKLIR
PLTN
MURIA. MURIA .
Prosiding
Seminar
Nasional
Pengembangan Energi Nuklir IV, Pusat Pengembangan Energi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
26
