01 - Materi A

KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA Nomor : 005/KPTS/MUBES-VIII/PP/II/2009 TENTANG PENGESAHAN MATERI - A (ORGANISASI)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila, setelah : Menimbang

:

1. Bahwa Musyawarah Bes Besar VIII Pem Pemuda Pancasila sebagai  pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Pemuda Pancasila di tingkat Nasional, yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun. 2. Bahw Bahwaa Sida Sidang ng Plen Pleno o III III Musy Musyaw awar arah ah Besa Besarr VIII VIII Pemu Pemuda da Pancas Pancasila ila adalah adalah alat alat keleng kelengkap kapan an untuk untuk membah membahas as segala segala rancangan materi bahasan tentang keorganisasian. 3. Bahwa ahwa untu ntuk itu itu perl perlu u dite diteta tapk pkan an kepu eputusa tusan n tent tentan ang g Pengesahan Hasil Materi - A (Organisasi) Musyawarah Besar  VIII Pemuda Pancasila.

Mengingat

:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancas Pancasila ila hasil hasil keputu keputusan san Musyaw Musyawara arah h Besar Besar VII Pemuda Pemuda Pancasila tahun 2001. 2. Surat Surat Keputus Keputusan an MPN Pemuda Pemuda Pancasi Pancasila la No. 644.A2/ 644.A2/MPN MPN-PP/III/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengarah (Steering Committee) Committee) dan Panitia Panitia Pelaksana Pelaksana (Organizing (Organizing Committee) MUBES VIII Pemuda Pancasila.

Memp Memper erha hati tika kan n

:

1. Kepu Keputu tusa san n Mus Musya yawa wara rah h Bes Besar ar VII VIIII Pem Pemud udaa Panc Pancas asil ilaa No. No. 01/KPT 01/KPTS/M S/MUBE UBES-V S-VIII III/PP /PP/II/ /II/200 2009 9 tentan tentang g Jadwal Jadwal Acara Acara Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila. 2. Keputusan MUBES VIII Pemuda Pancasila No. 02/K 02/KPT PTS/ S/MU MUBE BESS-VI VIII II/P /PP/ P/II/ II/20 2009 09 tent tentan ang g Tata Tata Terti Tertib b Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila. 3. Keputusan MUBES VIII Pemuda Pancasila No. 03/KPTS/MUB 03/KPTS/MUBES-VII ES-VIII/PP/ I/PP/II/200 II/2009 9 tentang tentang Pimpinan Pimpinan Sidang Sidang Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila. 4. Sara Saran-s n-sar aran an sert sertaa pend pendap apat at yang yang tumb tumbuh uh dan dan berk berkem emba bang ng dalam dalam permus permusyaw yawarat aratan an Sidang Sidang Pleno Pleno III pada pada tangga tanggall 21 Pebruari 2009.

1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPU KEPUTU TUSA SAN N MU MUSY SYAW AWAR ARAH AH BESA BESAR R VIII VIII PEMU PEMUDA DA PANC PANCAS ASIL ILA A TENT TENTAN ANG G PENG PENGES ESAH AHAN AN MA MATE TERI RI - A (ORGAN (ORGANISA ISASI) SI) MUSYAW MUSYAWARA ARAH H BESAR BESAR VIII VIII PEMUDA PEMUDA PANCASILA.

Pertama

:

Materi A (Organisasi) hasil Sidang Pleno III Musyawarah Besar  VIII Pemuda Pancasila terdiri dari : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyaratan, Kriteria dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Rekonstruksi Ag Agenda Ko Konsolidasi Na Nasional Pemuda Pancasila Sebaga Sebagaima imana na tercan tercantum tum dalam dalam lampir lampiran, an, dan merupa merupakan kan satu satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua

:

Materi A (Organisasi) sebagaimana dimaksud pada diktum  pertama, adalah merupakan pedoman yang mengikat bagi seluruh anggota Pemuda Pancasila di dalam menjalankan roda organisasi.

Ketiga

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Pada tang tangga gall : 22 Pebr Pebrua uari ri 2009

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA

ttd.

ttd.

( Naswan Gunawan) Ketua/Anggota

ttd.

(Drs. H. Zainal Arifin, MM.) Anggota

( Amran Bakir Nai ) Sekretaris/Anggota

ttd.

( Khalid, S. Pdi.) Anggota

ttd.

(Frits Aronggear, S. Sos.) Anggota

2

Lampiran : Keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila No. : 005/KPTS/MUBES-VIII/PP/II/2009, tanggal 22 Pebruari 2009 Tentang Pengesahan Materi – A (Organisasi).

ANGGARAN DASAR PEMUDA PANCASILA MUKADIMAH Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahw Bahwa a sesu sesung nggu guhn hnya ya Keme Kemerd rdek ekaa aan n itu itu ialah ialah hak hak sega segala la bang bangsa sa,, maka maka penj penjaj ajah ahan an dala dalam m sega segala la bent bentuk uk dan dan mani manife fest stas asin inya ya di atas atas duni dunia a haru harus s dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Bahwa Bahwa Kemerdeka Kemerdekaan an Indonesia Indonesia yang diproklam diproklamirkan irkan

pada

tanggal tanggal

17

Agustus 1945 adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia sejak berabadabad dicapai dengan korban jiwa, raga, air mata dan harta benda yang tak ternilai.

Bahw Bahwa a cita cita-c -cit ita a Prok Prokla lama masi si 17 Agus Agustu tus s 1945 1945 adal adalah ah untu untuk k mewu mewuju judk dkan an masyaraka masyarakatt adil dan makmur berdasark berdasarkan an PANCASILA PANCASILA

sebagaim sebagaimana ana yang

termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, dengan sadar sepenuhnya terhadap panggilan sejarah dan tanggung jawab sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa, kami warg warga a Nega Negara ra Indo Indone nesi sia a yang yang seti setia a kepa kepada da Nega Negara ra Kesa Kesatu tuan an Repu Republ blik ik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mempersatukan diri dalam organisasi bernama PEMUDA PANCASILA yang diatur dalam Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

3

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama bernama PEMUDA PEMUDA PANCASILA. PANCASILA. Pasal 2 Organisasi Pemuda Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1959 untuk  jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Organisas Organisasii Pemuda Pancasil Pancasila a berkeduduka berkedudukan n di Wilayah Negara Negara Republik Indonesia.

Kesatuan Kesatuan

BAB II AZAS, DASAR DAN TUJUAN Pasal 4 Organisasi Pemuda Pancasila berazaskan Pancasila. Pasal 5 Organisasi Pemuda Pancasila berdasarkan UUD 1945. Pasal 6 Organisas Organisasii Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila bertujuan bertujuan untuk melestarik melestarikan an Negara Negara Kesatuan Kesatuan Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a dan dan mewu mewuju judk dkan an masy masyar arak akat at yang yang adil adil,, makm makmur ur dan dan sejaht sejahtera era mater materiil iil dan dan spirit spirituil uil beraza berazaska skan n Panca Pancasil sila a dan berdas berdasark arkan an UUD 1945.

BAB III STATUS DAN SIFAT Pasal 7 Status Organisasi Kemasyarakatan.

Pemuda

Pancasila

adalah

Organisasi

Sosial

Pasal 8 Organisasi Pemuda Pancasila bersifat independen, patriotik, militan, inovatif, mand mandiri iri,, pers persau auda dara raan an,, krea kreatif tif dan dan terb terbuk uka a tanp tanpa a memp memper erma masa sala lahk hkan an perbedaan ras, suku, agama, agama, golongan, profesi dan status sosial. sosial.

4

BAB IV POKOK-POKOK PERJUANGAN Pasal 9 Pokok-pokok perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila : 1) Menga Mengamal malkan kan dan mengam mengamank ankan an Pancas Pancasila ila sebaga sebagaii Falsa Falsafah fah hidup hidup Bangsa dan Ideologi Negara. 2) Melaks Melaksana anaka kan n UUD UUD 1945 1945 sebaga sebagaii konsti konstitus tusii nega negara. ra. 3) Memper Mempertah tahank ankan an Keut Keutuha uhan n Negar Negara a Kesat Kesatuan uan Republ Republik ik Indon Indones esia. ia. 4) Menjag Menjaga a dan dan menju menjunju njung ng tingg tinggii sema semanga ngatt Bhinn Bhinneka eka Tungga Tunggall Ika. Ika. 5) Melahi Melahirka rkan n kader kader Pemud Pemuda a Panca Pancasil sila a sebaga sebagaii Kader Kader Bangs Bangsa a dengan dengan semangat gotong royong.

BAB V IKRAR, TEKAD, SEMBOYAN SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN Pasal 10 Orga Organi nisa sasi si Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ila a memi memili liki ki Ikra Ikrar, r, Teka Tekad, d, Semb Semboy oyan an,, Salam Salam Perjuangan dan Lagu Perjuangan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI LAMBANG, ATRIBUT DAN KARTU TANDA ANGGOTA Pasal 11 Orga Organi nisa sasi si Pem Pemuda uda Panc Pancas asil ila a mem mempuny punyai ai Lam Lambang bang yang yang diat diatur ur dala dalam m Anggaran Rumah Tangga. Pasal 12 Orga Organi nisa sasi si Pemu Pemuda da Panc Pancas asila ila memi memilik likii Atrib Atribut ut yang yang meru merupa paka kan n iden identi tita tas s organisasi berupa : pataka, panji-panji, pakaian seragam, papan nama, kop surat, stempel, dan kelengkapan lainnya yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 13 Anggot Anggota a Organi Organisa sasi si Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila memilik memilikii legali legalitas tas diri diri berupa berupa Kartu Kartu Tanda Anggota (KTA), yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

5

BAB VII KEANGGOTAAN Pasal 14 Keanggotaan Organisasi Pemuda Pancasila terdiri dari : a) Anggota Anggota Biasa b) Anggota Anggota Kader  c) Anggota Anggota Kehormatan Kehormatan d) Anggota Anggota Luar Biasa 2) Ketentuan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 1)

BAB VIII KEDAULATAN Pasal 15 Kedaulatan tertinggi Organisasi Pemuda Pancasila berada di tangan anggota yang yang dilaks dilaksana anakan kan sepenu sepenuhny hnya a melal melalui ui perwak perwakila ilan n di dalam dalam Musyaw Musyawara arahhMusyawarah pada tingkatannya. BAB IX SUSUNAN DAN KEDUDUKAN Pasal 16 Susunan Susunan dan Kedudukan Kedudukan Organisasi Organisasi Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila di setiap setiap jenjang jenjang dan tingkatan sebagai berikut : 1) Tingkat Tingkat Nasional Nasional

berkeduduk berkedudukan an di Ibukota Ibukota Negara Republik Republik Indonesia Indonesia dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional. 2) Tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi dipimpin oleh Majelis Pimpinan Wilayah. 3) Tingka Tingkatt Kabup Kabupate aten n / Kota Kota berke berkedud duduka ukan n di Ibukot Ibukota a Kabupa Kabupaten ten/Ko /Kota ta dipimpin oleh Majelis Pimpinan Cabang. 4) Tingk ingkat at Kecam ecamat atan an atau tau nama lain lain yang ang setin eting gkat kat deng engan itu itu, berkedudukan di daerah Kecamatan atau nama lain yang setingkat dengan itu dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang. 5) Ting Tingka katt Kelu Kelura raha han/ n/De Desa sa atau atau nam nama lain lain yang yang seti seting ngka katt deng dengan an itu itu berke berkedud duduk ukan an di daerah daerah Kelura Kelurahan han/De /Desa sa atau atau nama nama lain lain yang yang seting setingka katt dengan itu dipimpin oleh Pimpinan Ranting. 6) Ting ingkat kat Rukun ukun Warg arga ata atau nama ama lain lain yan yang setin etingk gka at deng engan itu itu berkedudukan di daerah Rukun Warga atau nama lain yang setingkat dengan itu dipimpin oleh Pimpinan Anak Ranting. Pasal 17 1) 2) 3)

Organisasi Pemuda Pancasila di tingkat Nasional, di tingkat Provinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota mempunyai Majelis Pertimbangan Organisasi. Di tingka tingkatt Kecam Kecamata atan, n, Kelura Kelurahan han/De /Desa sa dan Rukun Rukun Warga Warga mempun mempunyai yai Penasehat. Susunan dan Komposisi Pengurus, tugas dan wewenang Majelis Pimpinan, Pimpinan Pimpinan Anak Cabang, Cabang, Pimpinan Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting, Ranting, Majelis Majelis Pertimbangan dan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

6

BAB X LEMBAGA, BADAN, YAYASAN DAN KOPERASI Pasal 18 1) Lemb embaga, aga, Bada Badan n, Yay Yayasan asan dan dan Kop Koperas erasii adal adala ah kele kelen ngkap gkapa an / pelaksana program Majelis Pimpinan sesuai dengan tingkatannya. 2) Hubung Hubungan an Lembaga Lembaga dan Badan Badan dengan dengan Majeli Majelis s Pimpin Pimpinan an diatur diatur dalam dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI PERWAKILAN PEMUDA PANCASILA DI LUAR NEGERI Pasal 19 Kedu Kedudu duka kan n Pemu Pemuda da Panc Pancas asila ila di Luar Luar Nege Negeri ri diwa diwada dahi hi dala dalam m Perw Perwak akila ilan n Khusus.

BAB XII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 20 Musy Musyaw awara arah h dan dan Rapa Rapatt-ra rapa patt Orga Organi nisa sasi si Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ila a di Ting Tingka katt Nasional terdiri dari : 1) Musyaw Musyawara arah h Besa Besarr (MUBE (MUBES) S) 2) Musyawarah Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) (MUBESLUB) 3) Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) 4) Rapat Rapat Kerja Kerja Nasion Nasional al (RAKER (RAKERNAS NAS)) 5) Rapa Rapatt Ple Plen no 6) Rapa Rapatt Koor Koordi dina nasi si Pasal 21 Musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Wilayah terdiri dari : 1) Musyaw Musyawara arah h Wilaya Wilayah h (MUSW (MUSWIL) IL) 2) Musyawarah Musyawarah Wilayah Wilayah Luar Luar Biasa Biasa (MUSWI (MUSWILLUB) LLUB) 3) Rapat Rapat Kerja Kerja Wilay Wilayah ah (RAKER (RAKERWI WIL) L) 4) Rapa Rapatt Ple Pleno no 5) Rapa Rapatt Koor Koordin dinas asii Pasal 22 Musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila Pancasila di Tingkat Cabang terdiri dari : 1) Musya Musyawar warah ah Caban Cabang g (MUSCA (MUSCAB) B) 2) Musyawara Musyawarah h Cabang Cabang Luar Biasa (MUSCABLU (MUSCABLUB) B) 3) Rapat Rapat Kerja Kerja Caba Cabang ng (RAKE (RAKERCA RCAB) B) 4) Rap Rapat Plen Pleno o 5) Rapa Rapatt Koor Koordi dina nasi si

7

Pasal 23 Rapat-rapat Organisasi Organisasi Pemuda Pancasila Pancasila di Tingkat Tingkat Pimpinan Pimpinan Anak Cabang terdiri dari : 1) Rapat Rapat Pemilihan Pemilihan Pengurus Pengurus Pimpin Pimpinan an Anak Anak Cabang Cabang 2) Rap Rapat Plen Pleno o 3) Rapa Rapatt Koor Koordi dina nasi si Pasal 24 Rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Pimpinan Ranting terdiri dari : 1) Rapat Rapat Pemilihan Pemilihan Pengurus Pengurus Pimpinan Pimpinan Ranting Ranting 2) Rapa Rapatt Ang Anggo gota ta Pasal 25 Rapat-rapat Organisasi Pemuda Pancasila di Tingkat Anak Ranting terdiri dari : 1) Rapat Rapat Pemilihan Pemilihan Pengurus Pengurus Pimpin Pimpinan an Anak Anak Ranting Ranting 2) Rapa Rapatt Ang Anggo gota ta Pasal 26 1) Kek Kekuas uasaan aan tert tertin ing ggi dal dalam Orga Organ nisas isasii Pemu emuda Panc Pancas asil ila a adalah alah Musyawarah Besar (MUBES). 2) Kekuasaan Kekuasaan,, wewenang wewenang musyawara musyawarah-mu h-musyawa syawarah rah dan Rapat-rapa Rapat-rapatt diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 27 Quorum Quorum musyawara musyawarah h dan rapat-rapa rapat-rapatt dinyataka dinyatakan n sah apabila apabila dihadiri dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah unsur utusan. 2) Peng Pengam ambi bila lan n kepu keputu tusa san n dala dalam m musy musyaw awar arah ah dan dan rapa rapatt-ra rapa patt pada pada azasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 3) Apabila pengambilan keputusan dalam musyawarah atau dalam rapatrapa rapatt tida tidak k dapa dapatt terc tercap apai ai mufa mufaka katt maka maka kepu keputu tusa san n diam diambi bill melal melalui ui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. 4) Pengambilan Pengambilan keputusan keputusan dalam dalam musyawar musyawarah ah dan rapat-rapat rapat-rapat diambil dengan 1)

persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah unsur utusan yang hadir. 5) Sist Sistem em

dan dan

mekan ekanis ism me

pen pengam gambila bilan n

keput eputus usan an

diat diatur ur

dala dalam m

Peraturan Organisasi. 6)

Khusus Khusus Quorum Quorum tentang tentang perubah perubahan an Anggara Anggaran n Dasar/A Dasar/Angga nggaran ran Rumah Rumah

Tangga dan pembubaran pembubaran organisasi harus dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari   jumlah jumlah unsur unsur utusan utusan yakni yakni Majelis Majelis Pimpin Pimpinan an Wilayah Wilayah dan Majelis Majelis Pimpina Pimpinan n Cabang yang definitif. Dan pengambilan keputusan untuk hal ini diambil dengan

8

persetujuan sekurang-kurangya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah unsur utusan atau anggota musyawarah yang hadir.

BAB XIV KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI Pasal 28 1)

Keuan Keuangan gan Organi Organisas sasii Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila dipero diperoleh leh dari dari : a) Uang Pangkal Anggota b) Sumbangan Sukarela Pengurus dan Anggota Anggota c) Sumban Sumbangan gan yang yang tidak tidak mengik mengikat at d) Usaha-usaha yang sah.

2)

Keuangan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29 1)

2)

Kekaya Kekayaan an Organi Organisas sasii Pemud Pemuda a Panca Pancasil sila a adalah adalah semua semua baran barang g yang yang bergerak dan barang tidak bergerak, yang tercatat dan terdaftar sebagai asset dan inventaris. Apab Apabila ila terj terjad adii pemb pembub ubar aran an atau atau pemb pembub ubar aran an diri diri pada pada Orga Organi nisa sasi si Pemud Pemuda a Pancas Pancasila ila,, maka maka kekaya kekayan n organi organisas sasii akan akan ditent ditentuka ukan n dalam dalam Musyaw Musyawara arah h Besar Besar Luar Luar Biasa Biasa yang yang menga mengatur tur hal terseb tersebut ut (Angg (Anggara aran n Dasar, BAB XIII, Pasal 27 ayat 6).

BAB XV KETENTUAN KHUSUS Pasal 30 1)

2)

Khus Khusus us tent tentan ang g peru peruba baha han n Angg Anggar aran an Dasa Dasarr dan dan Angg Anggar aran an Ruma Rumah h Tang Tangga ga,, hany hanya a dapa dapatt dila dilaku kuka kan n mela melalu luii Musy Musyaw awar arah ah Bes Besar atau atau Musyawarah Besar Luar Biasa. Pembub Pembubara aran n organi organisa sasi si hanya hanya dapat dapat dilaku dilakuka kan n melal melalui ui Musyaw Musyawara arah h Besar Luar Biasa yang khusus khusus diadakan diadakan untuk itu, dan atas permintaan permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah MPW dan/atau 2/3 (dua per tiga) dari jumlah MPC.

BAB XVI PERATURAN PERALIHAN Pasal 31 1)

Hal-ha Hal-hall yang yang belum belum diatu diaturr dalam dalam Angg Anggara aran n Dasar Dasar ini ini akan akan diatur diatur lebi lebih h lanjut lanjut dalam dalam Angga Anggaran ran Rumah Rumah Tangg Tangga a dan dan Peratu Peraturan ran Organ Organisa isasi si yang yang tidak tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. 9

2)

Apabil Apabila a timbul timbul perbed perbedaan aan penafs penafsira iran n dalam dalam Angga Anggaran ran Dasar Dasar ini, ini, dapat dapat diev dieval alua uasi si dala dalam m Musy Musyaw awar arah ah Pimp Pimpin inan an Parip aripur urna na untu untuk k dija dijadi dika kan n rekomendasi ke Musyawarah Besar.

BAB XVII PENUTUP Pasal 32 1)

2)

Deng Dengan an dite diteta tapk pkan anny nya a Angg Anggar aran an Dasa Dasarr ini, ini, maka maka Angg Anggar aran an Dasa Dasar  r  sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Angg Anggar aran an Dasa Dasarr ini ini mulai mulai berl berlak aku u seja sejak k tan tangg ggal al dite diteta tapk pkan an.. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 22 Pebruari 2009 PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA

ttd. (Naswan Gunawan) Ketua / Anggota

ttd. (Drs. H. Zainal Arifin, MM.) Anggota

ttd. (Amran Bakir Nai) Sekretaris / Anggota

ttd. (Khalid, S. Pdi.) Anggota

ttd. (Frits Aronggear, S. Sos.) Anggota

10

ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA PANCASILA

BAB I IKRAR, TEKAD, SEMBOYAN, SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN Pasal 1 Ikrar  Pemuda Pancasila sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa yang berseman bersemangatka gatkan n Kebangkitan Kebangkitan Bangsa Bangsa / Nasional Nasional 1908, 1908, Sumpah Pemuda Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, mempunyai Ikrar : - Bertanah Air Satu, Tanah Air Indonesia. - Berbangsa Satu, Bangsa Indonesia. - Berbahasa Satu, Bahasa Indonesia. - Ber-Ideologi Satu, Ideologi Pancasila. Pasal 2 Tekad Organisas Organisasii Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila bertekad bertekad mempertah mempertahanka ankan n Pancasila Pancasila sebagai sebagai ideologi bangsa, sebagai harga mati (Abadi). Pasal 3 Semboyan Semboyan Organisasi Pemuda Pancasila “Sekali Layar Terkembang Terkembang Surut Kita Berpantang”, yang menegaskan Pemuda Pancasila pantang menyerah dalam memperjuangkan memperjuangkan cita-cita bangsa. Pasal 4 Salam Perjuangan Pekik perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila terdiri dari ; Salam Nasional dan Salam Organisasi : 1) Pada pembukaan acara, dimulai dengan : “Merdeka” Merdeka” 1 x dijawab “Merdeka “Merdeka”” 1 x, dilanjutkan dengan “Pancasila “Pancasila”” 3 x, dijawab ”Abadi ”Abadi”” 3 x. 2) Pada penutupan acara, dimulai dengan : “Pancasila” Pancasila” 3 x, dijawab “Abadi “Abadi”” 3 x, dilanjutkan dengan “Merdeka “ Merdeka”” 1 x dijawab “Merdeka “Merdeka”” 1x. Pasal 5 Lagu Perjuangan Lagu Lagu perju perjuan anga gan n Orga Organi nisa sasi si Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ila a adal adalah ah "Mars Mars Pemu Pemuda da Pancasila” Pancasila” dan Hymne ”Putra Putri Indonesia” yang sudah dibakukan Notasi dan Liriknya. 11

BAB II LAMBANG, ATRIBUT DAN KARTU TANDA ANGGOTA Pasal 6 Lambang 1)

2) 3)

4)

Lamb Lamban ang g Orga Organi nisa sasi si Pem Pemuda uda Panc Pancas asil ila, a, iala ialah h lambang Pancasila di dalam Perisai dan di bagian atas bertuliskan Pemuda Pancasila. Warna Dasar lambang adalah merah darah yang mengandung arti gagah perkasa dan ksatria. Perisai Perisai Pancasila Pancasila sesuai sesuai dengan dengan makna makna Pertahana Pertahanan n dan Perlindungan terhadap Ideologi dan Dasar Negara. Warna lambang Pancasila sesuai dengan aslinya : a) Bintang berwarna kuning dengan dasar warna hitam melambangkan melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. b) Rantai berwarna kuning dengan dasar warna merah, melambangkan melambangkan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. c) Poho Pohon n beri bering ngin in berw berwar arna na hija hijau u deng dengan an dasa dasarr warn warna a puti putih h melambangkan melambangkan Persatuan Indonesia. d) Kepa Kepala la Bant Banten eng g berwa berwarn rna a hita hitam m deng dengan an dasa dasarr warn warna a mera merah h melambangkan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Padi berwarna kuning, kapas berwarna hijau / putih dengan dasar  e) warna warna putih putih melam melamban bangka gkan n Keadil Keadilan an Sosia Sosiall Bagi Bagi Seluru Seluruh h Rakya Rakyatt Indonesia. Pasal 7 Atribut

1)

2)

3)

4)

Stempel a) Bentuk Bentuk bulat, bulat, didalamny didalamnya a terdapat terdapat lambang lambang Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila dengan diameter 4,5 cm. b) Tint Tinta a stem stempe pell berw berwar arna na mera merah. h. Panji-panji Kebesaran dan Pataka Panji-panji kebesaran dan pataka dengan ukuran perbandingan panjang dan lebar 3 (tiga) : 2 (dua), dengan : a)warna dasar merah. b)di tengah-tengah perisai Pancasila. c) di samping kanan kiri bertuliskan Pemuda Pancasila. Papa Papan n nama nama deng dengan an ukur ukuran an perb perban andi ding ngan an panj panjan ang g dan dan leba lebarr 3 (tig (tiga) a) : 2 (dua), dengan : a) warna dasar merah di tengah-tengah Perisai Pancasila  b) c) tulisan putih. Seragam organisasi, terdiri dari : a) Seragam Up U pacara dan/atau acara resmi dalam ru r uang tertutup terdiri atas : Safari atau jas setelan warna biru gelap. Jas atau safari loreng loreng yang dikombinasika dikombinasikan n dengan dengan celana celana panjang atau rok warna hitam. b) Seragam Lapangan, terdiri atas : 12

c)

5)

Baju Baju leng lengan an pend pendek ek dan dan leng lengan an panj panjan ang g / kaos kaos lore loreng ng Pemu Pemuda da Pancasila dan celana hitam. Seragam Penugasan Khusus, terdiri atas : Seragam lengkap loreng Pemuda Pancasila dengan Baret Merah untuk anggota KOTI. Seraga Seragam m lengka lengkap p hitam hitam Pemuda Pemuda Panca Pancasil sila a dengan dengan pet hitam dan atau topi lapangan l apangan untuk anggota KOTI Terlatih Khusus. Khusus.

d)

Penutup Kepala, terdiri atas : Baret berwarna merah darah lis putih, topi lapangan hitam, topi pet hitam dan topi pet loreng Pemuda Pancasila.

e)

Kwalifikasi, terdiri dari : Tingkat kekaderan, kekaderan, Pratama, Madya, Madya, Utama, Utama, Kecabangan, Kecabangan, dan Pengembangan Bakat dan Minat. Kemahiran sesuai latihan yang ditempuh.

f)

Pene Penemp mpat atan an iden identit titas as pada pada sera seraga gam m terd terdiri iri dari dari : - Len Lengan gan kan kanan : Badg Badge e Gar Garud uda a Pan Panca cas sila ila di di dal dalam am bulata latan n hitam, dengan dasar warna putih. - Lengan kiri : Ciri da dan Na Nama wi wilayah ma masing-masing de dengan dua bender bendera a Merah Merah Putih Putih bersil bersilang angan, an, yang yang harus terdaftar di Majelis Pimpinan Nasional. - Dada kanan : Na N ama anggota - Dada kiri : La Lambang Pemuda Pancasila.

Pengaturan, penggunaan serta penyesuaian tentang Atribut diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 8 Kartu Tanda Anggota

1) 2)

3) 4)

Kart Kartu u Tanda Tanda Anggot Anggota a berw berwar arna na dasar dasar loren loreng g Pemud Pemuda a Panc Pancas asila ila deng dengan an mencantumkan Lambang Pemuda Pancasila. Dicetak dan diterbitkan oleh Majelis Pimpinan Wilayah. Ditan Ditanda data tang ngan anii oleh Ketu Ketua a dan Sekre Sekreta taris ris MPW, MPW, bersa bersama ma Ketu Ketua a Umum Umum dan Sekretaris Jenderal MPN. Diter Diterbi bitk tkan an sete setela lah h meme memenu nuhi hi pers persya yara rata tan n admi admini nist stra rasi si sesu sesuai ai Pera Peratu tura ran n Organisasi.

BAB III KEANGGOTAAN Pasal 9 Keanggotaan Pemuda Pancasila Pancasila terdiri dari : 1) 2) 3) 4)

Anggota Anggota Anggota Anggota

Biasa Kader   Luar Biasa Kehormatan 13

Pasal 10 Anggota Biasa ialah : 1) Setiap warga negara Indonesia. 2) Menyatakan persetujuannya dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Rumah Tangga Tangga,, misi misi perjua perjuanga ngan n dan semua semua peratu peraturan ran-pe -peratu raturan ran dan ketentuan organisasi Pemuda Pancasila. 3) Mengajuka Mengajukan n dan mengisi formulir formulir permohonan permohonan untuk untuk menjadi menjadi anggota biasa. biasa. 4) Telah melunasi uang pangkal anggota. 5) Setiap Setiap calon calon anggot anggota a dinyat dinyataka akan n sah sebag sebagai ai anggot anggota a apabil apabila a memili memiliki ki Kart Kartu u Tand Tanda a Angg Anggot ota a yang yang dite diterb rbitk itkan an,, dita ditand nda a tang tangan anii oleh oleh Ketu Ketua, a, Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Pasal 11 Anggota Anggota Kader  adalah anggota biasa yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kaderisasi serta mendapatkan Sertifikat Kader.

Pasal 12 Anggota Anggota Luar Biasa adalah setiap orang yang telah berbuat sesuatu yang luar biasa di bidang kemanusiaan, telah menemukan tekn teknol olog ogii yang yang memb member erik ikan an nila nilaii kepa kepada da pera perada daba ban n serta serta yang yang ingi ingin n memberi pengabdian yang tinggi melalui Pemuda Pancasila dimanapun. 1)

Anggot Anggota a Luar Luar Biasa Biasa diajuk diajukan an / diusu diusulka lkan n oleh oleh jenjan jenjang g instit institusi usi organi organisas sasii kepada kepada  / oleh oleh Majeli Majelis s Pimpin Pimpinan an Nasion Nasional al Pemuda Pemuda Panc Pancas asil ila a untu untuk k menda endapa patk tkan an stat status us kean keangg ggot otaa aann nnya ya sert serta a Tand Tanda a Penghargaan Luar Biasa. 2)

Tanda Penghargaan Anggota Luar Biasa ditetapkan ditetapkan/dibe /diberikan rikan oleh Majelis Majelis Pimpinan Pimpinan Nasional Nasional Pemuda Pemuda Pancasila, Pancasila, sete setela lah h memp memper ertim timba bang ngka kan, n, memp memper erha hati tika kan, n, mene menela laah ah dan dan meni menila laii perbuatan dan penemuannya. 3)

Pasal 13 Anggot Anggota a Kehorm Kehormata atan n adal adalah ah seti setiap ap oran orang g yang yang kare karena na jaba jabata tann nnya ya,, dedikasinya, kontribusinya kontribusinya atau ketokohannya ketokohannya yang dinilai dinilai layak mendapatkan mendapatkan Kehormatan dari Organisasi.

Pasal 14 1)

Setiap Pengurus Pengurus Lembaga Lembaga dan Pengurus Badan harus Anggota Pemuda Pancasila.

14

2)

Keanggotaan Lembaga dan Badan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 15 Hak Anggota 1)

Setiap Anggota Biasa mempunyai hak : a) Memp Memper erol oleh eh per perla laku kuan an yan yang g sama sama dar darii organ organis isas asi. i. b) Memp Memper erol oleh eh perl perlin indu dung ngan an,, pemb pembel elaa aan, n, pend pendid idik ikan an dan pela pelati tiha han n kader, bimbingan dan pembinaan dari organisasi. c) Meng Mengel elua uark rkan an pend pendap apat at,, saran saran,, usul usul yang yang bers bersifa ifatt konstr konstruk uktif tif dan dan positif baik secara lisan maupun tertulis. d) Memi Memili lih h peng pengur urus us,, tida tidak k berh berhak ak dipi dipili lih h untu untuk k menja enjadi di peng pengur urus us organisasi, kecuali untuk Pengurus Lembaga dan Pengurus Badan. e) Membela diri.

2)

Setiap Anggota Kader mempunyai Kader mempunyai hak : a) Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi. b) Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan kader, bimbingan dan pembinaan dari organisasi. c) Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif baik secara lisan maupun tertulis. d) Memilih dan dipilih menjadi pengurus. e) Membela diri.

3)

Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak : a) Memperoleh pe p erlakuan yang sa s ama dari organisasi. b) Memperoleh perlindungan, pembelaan, pend pendid idik ikan an dan dan pela pelati tiha han n kade kader, r, bimb bimbin inga gan n dan dan pemb pembin inaa aan n dari dari organisasi. c) Mengeluarkan pe pendapat, sa saran, us usul ya yang bersifat konstruktif dan positif baik secara lisan maupun tertulis. d) Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi, kecuali untuk Pengurus Lembaga dan Pengurus Badan. e) Membela diri.

4)

Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak : a) Meng Mengel elua uark rkan an penda pendapa pat, t, saran saran,, usul usul yang yang bers bersifa ifatt kons konstr truk uktif tif dan dan positif baik secara lisan maupun tertulis. b) Meng Mengha hadi diri ri acara acara-a -aca cara ra organ organis isas asii baik baik diund diundan ang g maup maupun un tidak tidak diundang. c) Mendapatkan pembelaan dan perlindungan apabila yang bersangkutan membutuhkan. Pasal 16 Kewajiban Anggota 15

1) a)

b) c) d) e) f) g) h) i)

Setiap Anggota Biasa berkewajiban : Meng Mengha haya yati ti,, menta entaat atii dan dan meng mengam amal alka kan n Angg Anggar aran an Das Dasar dan dan Angg Anggar aran an Ruma Rumah h Tang Tangga ga dan dan semu semua a kete ketent ntua uan n serta serta Pera Peratu tura ran n Organisasi. Mematuhi Mematuhi dan melaksanak melaksanakan an ketetapan-ke ketetapan-ketetap tetapan an Musyawarah Musyawarah Besar. Besar. Meng Mengam aman anka kan n dan dan memp memper erju juan angk gkan an terw terwuj ujud udny nya a visi visi dan dan misi isi organisasi. Berdedikas Berdedikasi, i, loyal dan penuh penuh tanggung tanggung jawab jawab terhadap terhadap organisasi. organisasi. Mene Menent ntan ang g seti setiap ap usah usaha a dan dan tind tindak akan an yang yang akan akan merus erusak ak citra itra organisasi. Melaks Melaksana anakan kan tugastugas-tug tugas as organi organisas sasi. i. Menghadir Menghadirii acara-acara acara-acara yang diselen diselenggara ggarakan kan oleh organis organisasi. asi. Membayar uang pangkal. Menjunjung tinggi Kode Etik organisasi.

2)

Setiap Anggota Kader berkewajiban Kader berkewajiban : a) Menghayati, me mentaati da dan me mengamalkan An Anggaran Da Dasar   dan Anggaran Rumah Tangga dan semua ketentuan serta peraturan organisasi. b) Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Besar. c) Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi da dan misi organisasi. d) Berdedikasi, lo loyal da dan pe penuh ta tanggung ja jawab te terhadap organisasi. e) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi. f) Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi. g) Membayar uang pangkal. h) Menjunjung tinggi kode etik organisasi. i) Melaksanakan tugas-tugas dalam acara dan kegiatan organisasi setiap saat.

3)

Setiap Anggota Luar Biasa berkewajiban : a) Mentaati seluruh ketentuan-ketentuan serta peraturanperaturan organisasi b) Berdedikasi, lo loyal da dan pe penuh ta tanggung ja jawab te terhadap organisasi. c) Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi. d) Menjunjung tinggi kode etik organisasi.

4)

Setiap Anggota Kehormatan berkewajiban : Ment Mentaa aati ti selur seluruh uh kete ketent ntua uann-ke kete tent ntua uan n sert serta a pera peratu tura rann-pe pera ratu tura ran n organisasi. Berdedikas Berdedikasi, i, loyal dan penuh penuh tanggung tanggung jawab jawab terhadap terhadap organisasi. organisasi. Mene Menent ntan ang g setia setiap p usah usaha a dan dan tind tindak akan an yang yang akan akan meru merusa sak k citra citra organisasi. Menjunjung tinggi kode etik organisasi. organisasi.

a) b) c) d)

BAB V BERHENTINYA KEANGGOTAAN 16

Pasal 17 Anggota dinyatakan berhenti apabila : 1) Meninggal dunia 2) Berh Berhen enti ti atas atas per permi mint ntaa aan n send sendir irii seca secara ra ter tertu tulis lis 3) Dipecat oleh Majelis Pimpinan Nasional atas usul jenjang j enjang organisasi karena yang yang bersa bersangk ngkuta utan n melan melangga ggarr keten ketentua tuan-k n-kete etentu ntuan an Anggar Anggaran an Dasar Dasar / Angg Anggar aran an Ruma Rumah h Tang Tangga ga,, Pera Peratu tura rann-pe pera ratu tura ran n orga organis nisas asii dan/ dan/at atau au beberapa kali membuat kesalahan yang merugikan nama baik organisasi. 4) Berk Berkhi hian anat at kep kepad ada a Bang Bangsa sa,, Negar Negara a dan dan organ organis isas asi. i. 5) Menjadi anggota organisasi lain yang sejenis, kecuali organisasi historis dan keagamaan yang diakui negara. BAB VI SANKSI-SANKSI DAN REHABILITASI Pasal 18 Sanksi Terhadap Anggota

a)

 b)

c)

1) Bentuk Sa Sanksi-S i-Sanksi Pemberhentian sementara (skorsing). Penarikan KTA dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan organisasi selama skorsing. Tidak diperkenankan mengenakan atribut organisasi selama skorsing. Pemecatan. Pencabutan KTA. Hilang seluruh hak keanggotaannya sampai hak pembelaan dirinya diterima dan diputuskan oleh MPN Pemuda Pancasila. Pencabutan Keanggotaan Luar Biasa dan Kehormatan. Apabila dinilai dan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan yang meru merugi gika kan n orga organi nisa sasi si Pemu Pemuda da Panc Pancas asila ila,, Bang Bangsa sa dan dan Nega Negara ra Republik Indonesia. 2)

Das Dasar Pembe emberi ria an Sanks nksi Sanksi terhadap terhadap anggota didasarkan pada : a) Pela Pelang ngg garan aran Angg Angga aran ran Das Dasar/A r/Angga nggara ran n Ruma umah Tang angga. ga. b) Melakukan tindakan yang merugikan organisasi, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

3)

Wewe ewenang nang Pemb emberia erian n Sa Sanks nksi Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Majelis Pimpinan a) Wilayah atas usul jenjang-jenjang organisasi di bawahnya. b) Pemecatan dila dilak kukan oleh Maj Majelis Pim Pimpina inan Nas Nasion ional atas usu usul  jenjang-jenjang organisasi dibawahnya.

4)

Rehabilitasi Rehabilitas Rehabilitasii terhadap terhadap anggota anggota yang dipecat dipecat sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud BAB VI Pasal 18 diatas, dilakukan melalui prosedur prosedur : a) Angg Anggot ota a yan yang g dipe dipeca catt dapa dapatt meng mengaj ajuk ukan an kebe kebera rata tan/ n/pe pemb mbel elaa aan n diri diri untuk memperoleh rehabilitasi kepada MPN.

17

 b)

5)

Jika Jika reha rehabi bilit litas asii oleh oleh yang yang bers bersan angk gkut utan an tida tidak k mend mendap apat atka kan n pers perset etuj ujua uan n MPN MPN mak maka angg anggot ota a yang yang dipe dipeca catt ters terseb ebut ut dibe diberi ri kesempatan membela diri dalam forum Musyawarah Besar.

Prosed Prosedur ur dan meka mekanis nisme me pemb pemberi erian an sanks sanksii dan rehab rehabilit ilitasi asi kean keanggo ggotaa taan n diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 19 Sanksi Terhadap Kepengurusan Kolektif  1)

Bentuk Sanksi-Sanksi : Sanksi terhadap kepengurusan kolektif terdiri dari : a) Teguran tertulis b) Pembekuan

2) a)

b) c)

3) a)  b)

c)

4)

Dasar Pemberian Sanksi : Tida Tidak k mela melaks ksan anak akan an kepu keputu tusa san n Musy Musyaw awar arah ah-m -mus usya yawa wara rah, h, Rapa Rapattrapat, Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh MPN, dan Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Majelis Pimpinan. Membuat kebija ijakan dan melakukan aktifita itas yang merugikan organisasi. Tida idak memen emenu uhi persy ersyar arat atan an organ rganis isas asii dal dalam melak laksan sanakan akan Musyawarah-musyawarah Musyawarah-musyawarah dan Rapat-rapat. Wewenang Pemberian Sanksi Pembek Pembekuan uan kepe kepengu ngurus rusan an kolek kolektif tif terha terhadap dap suat suatu u jenjan jenjang g organis organisasi asi dilakukan oleh jenjang organisasi setingkat di atasnya. Agar Agar tida tidak k terj terjad adii kese kesewe wena nang ng-w -wen enan anga gan n dala dalam m pem pembeku bekuan an kepe kepeng ngur urus usan an kole kolekt ktif, if, maka maka jika jika tidak tidak meme memenu nuhi hi dasa dasarr-da dasa sar  r  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ayat 2, butir a), butir b) dan butir butir c) yang yang dapat dapat dibukt dibuktika ikan n oleh oleh jenjan jenjang g seting setingkat kat di atasny atasnya, a, pembekuan itu dinyatakan batal. Agar Agar tidak tidak terjad terjadii kesewe kesewenan nang-w g-wena enanga ngan n dalam dalam Pembek Pembekuan uan oleh oleh MPN MPN terh terhad adap ap MPW MPW, maka aka jika jika tida tidak k meme memenu nuhi hi dasa dasarr-da dasa sar  r  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ayat 2, butir a), butir b) dan butir c) yang dapat dibuktikan, maka batal setelah dinilai oleh MPO Pusat atas usul MPO Wilayah.

Prosedur dan mekanisme pemberian Sank Sanksi si Terh Terhad adap ap Kepe Kepeng ngur urus usan an Kole Kolekt ktif if diat diatur ur dala dalam m Pera Peratu tura ran n Organisasi.

Pasal 20 Sanksi Terhadap Individu Pengurus 18

1)

Bentuk Sanksi-Sanksi Sanksi terhadap individu pengurus terdiri dari : a) Teguran Tertulis b) Diberhentikan se sementara se sebagai pe pengurus c) Diberhentikan te tetap se sebagai pe pengurus d) Dipecat da dari keanggotaan.

2)

Dasar Pemberian Sanksi Sanksi terhadap individu pengurus didasarkan pada pada : a) Pela Pelang ngg garan aran Angg Angga aran ran Das Dasar/A r/Angga nggara ran n Ruma umah Tang angga b) Tidak melaksanakan tugas dan kewajiba ibannya sesuai tanggung jawab jabatannya. c) Melakukan tindakan yang me merug rugika ikan organisa isasi.

3)

Wewenang Pemberian Sanksi a) Teguran terhadap Ketua Umum dapat dilakukan oleh MPO Nasional atas masukan dari jenjang-jenjang organisasi melalui MPW. b) Teguran tertulis khusus terhadap Ketua dijenjang organisasi, dilakukan oleh jenjang organisasi setingkat diatasnya. c) Pemberhentian sementara seb sebagai individ ividu u pengurus dila ilakukan melalui keputusan Rapat Pleno / Rapat-rapat sesuai jenjangnya. d) Pemberhentian tetap sebagai individu pengurus dilak lakukan oleh Ketua masing-masing jenjang organisasi melalui Rapat Pleno / Rapatrapat. e) Jika individu pengurus melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2), keanggotaannya keanggotaannya dapat dicabut. f) Agar tidak terjadi kesewena kesewenang-we ng-wenang nangan an dalam pemberian pemberian sanksi sanksi terhadap terhadap Ketua setingkat setingkat dibawah dibawah jenjangnya jenjangnya,, maka jika dianggap dianggap tidak memenuhi dasar-dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2), dapat dibatalkan oleh jenjang j enjang organisasi setingkat di atasnya.

4)

Prosedur, mekanisme tentang pemberian sanksi dan rehabilitas terhadap individu pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII K A D E R Pasal 21 1)

2)

3)

Pemuda Pancasila adalah sumber kader bangsa yang melahirkan pejuang-pejuang penerus cita-cita Pendiri Bangsa untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945. Kader adalah kekuatan inti organisasi, selaku penggerak, pemikir, pengga penggagas gas dan pelaks pelaksana ana tugas tugas organi organisas sasii yang yang siap siap menjad menjadii kader  kader  bangsa dan pemimpin dalam kehidupan organisasi, masyarakat, bangsa dan negara. Kader Organisasi Pemuda Pancasila ialah anggota Pemuda Pancasila yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kaderisasi formal Pemuda Pancasila. 19

4)

5)

6) 7)

Kader organisasi Pemuda Pancasila terdiri dari : a) Kader Pratama b) Kader ader Mady Madya a c) Kader Utama d) Kader Kecabangan Kade Kaderi risa sas si adala dalah h pros roses teru terus s mener nerus dalam lam ran rangka gka mende mendewas wasaka akan, n, memand memandiri irikan kan dan menga mengakar karka kan n Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Penye Penyelen lengga ggara ra dan dan Pelaks Pelaksana ana Kaderi Kaderisas sasii Pemud Pemuda a Pancas Pancasila ila adalah Majelis Pimpinan bersama Badan Pelaksana Kaderisasi. Ketent Ketentuan uan menge mengenai nai Kaderi Kaderisas sasii akan akan diatur diatur lebih lebih lanjut lanjut dalam dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII PERSYARATAN DASAR ORGANISASI Pasal 22 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Tingkat Tingkat Nasional Nasional sekurangsekurang-kuran kurangnya gnya telah mempunyai mempunyai 3/4 dari jumlah jumlah tingkat Provinsi se-Indonesia. Tingkat Tingkat Wilayah Wilayah sekurangsekurang-kuran kurangnya gnya telah mempunya mempunyaii 3/4 dari jumlah jumlah tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi. Tingka Tingkatt Cabang Cabang sekura sekurangng-kur kurang angnya nya telah telah memp mempuny unyai ai 3/4 dari dari jumlah jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota. Tingka Tingkatt Anak Anak Cabang Cabang sekura sekurangng-ku kuran rangny gnya a telah telah memp mempuny unyai ai 3/4 dari dari  jumlah Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu. Tingkat Ranting sekurang-kurangnya telah mempunyai 100 orang anggota. Tingkat Anak Ranting (Rukun Warga/Dusun atau nama lain yang setingkat dengan itu) harus ada minimal 10 (sepuluh) orang anggota, apabila tidak memen memenuhi uhi syara syaratt minima minimal, l, maka maka dapat dapat mengg menggabu abungk ngkan an 2 (dua) (dua) Anak Anak Ranting dengan anggota minimal 15 orang. BAB IX MASA BAKTI Pasal 23

Masa Masa bakti bakti kepeng kepenguru urusan san secara secara berjen berjenjan jang g sesuai sesuai dengan dengan tingka tingkatan tannya nya sebagai berikut : 1) Majelis Pimpinan Pimpinan Nasional : 5 (lima) tahun tahun 2) Majelis Pimpinan Wilayah : 5 (lima) tahun 3) Majelis Pimpinan Cabang : 4 (empat) tahun 4) Pimpinan Anak Cabang : 3 (tiga) tahun 5) Pimpinan Ranting : 2 (dua) tahun. 6) Pimpinan Anak Ranting : 2 (dua) tahun. BAB X BIDANG-BIDANG Pasal 24 1)

Bida Bidang ng-B -Bid idan ang, g, terd terdir irii dari dari :

a)

Organisasi dan Keanggotaan. 20

b) c) d) e) f) g) h) i)  j) k) l) m) n)

Litbang dan Kaderisasi. Hukum dan HAM. Ideologi dan Politik. Agama, Sosial dan Budaya. Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga. Peranan Wanita. Informasi dan Komunikasi. Komunikasi. Ketahanan Nasional. Alam dan Lingkungan Hidup. Ekonomi dan Pengembangan Usaha. Hubungan Internasional dan Antar Lembaga Negara. Dana Sarana dan Prasarana

dan bidang-bidang lainnya sesuai kebutuhan. 2) 3)

4)

Bidang Hubungan Internasional dan Antar Lembaga Negara hanya berada di tingkat Majelis Pimpinan Nasional. Bidang Bidang-bi -bidan dang g di tingka tingkatt Pimpin Pimpinan an Anak Anak Cabang Cabang terdir terdirii dari dari : Bidang Bidang Organi Organisa sasi si dan dan Keang Keanggo gotaa taan, n, Bidang Bidang Agama, Agama, Buday Budaya a dan Olahrag Olahraga, a, Bidang Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar, Bidang Alam dan Lingkungan Hidup, serta bidang lainnya sesuai kebutuhan. Di tingkat Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting tidak ada bidang, kecuali penugasan.

BAB XI SUSUNAN DAN KOMPOSISI PENGURUS Pasal 25 Susunan dan Komposisi Pengurus Majelis Pimpinan, adalah sebagai berikut : Majelis Pimpinan Nasional : a) 1 (sat (satu u) oran orang g Ketu Ketua a Umum b) 4 (em (empa pat) t) oran orang g Wak Wakil il Ketu Ketua a Umu Umum m c) 14 (emp (empat at bela belas) s) oran orang g Ket Ketua ua Bida Bidang ng d) 1 (sa (satu tu)) oran orang g Sek Sekre reta tari ris s Jen Jende dera rall e) 14 (em (empa patt bela belas) s) ora orang ng Wak Wakil il Sek Sekre reta taris ris Jend Jender eral al f) 1 (s (satu) or orang Be Bendahara Um Umum g) 4 (emp (empat at)) oran orang g Wak Wakil il Ben Benda daha hara ra Um Umum h) 3 (tiga) (tiga) orang orang anggo anggota ta masin masing-m g-masi asing ng bidan bidang g dan/ata dan/atau u dapat dapat dises disesuai uaikan kan dengan kebutuhan. Pasal 26 Majelis Pimpinan Wilayah : a) 1 (satu) orang Ketua b) 2 (dua) orang Wakil Ke Ketua c) 13 (tiga iga belas las) orang Ketua Bida idang d) 1 (satu) orang Sekretaris e) 13 (tig (tiga a bela belas) s) oran orang g Wakil akil Sekre ekreta tari ris s 21

f) g) h)

1 (satu) orang Bendahara 2 (dua) orang Wakil Bendahara 3 (tig (tiga) a) ora orang ng ang anggo gota ta mas masin ingg-ma masi sing ng bid bidan ang g dan/ dan/at atau au dap dapat at dis dises esua uaik ikan an dengan kebutuhan. Pasal 27

Majelis Pimpinan Cabang : a) 1 (satu) orang Ketua b) 2 (dua) orang Wakil Ke Ketua c) 13 (tiga iga belas las) orang Ketua Bida idang d) 1 (satu) orang Sekretaris e) 13 (tig (tiga a bela elas) orang rang Waki akil Sekre ekreta tari ris s f) 1 (satu) orang Bendahara g) 2 (dua) orang Wakil Bendahara h) 3 (tig (tiga) a) ora orang ng ang anggo gota ta mas masin ingg-ma masi sing ng bid bidan ang g dan/ dan/at atau au dap dapat at dis dises esua uaik ikan an dengan kebutuhan. Pasal 28 Pimpinan Anak Cabang : a) 1 (satu) orang Ketua b) 1 (satu) orang Wakil Ketua c) 4 (empat) or orang Ke Ketua Bi Bidang d) 1 (satu) orang Sekretaris e) 2 (dua) orang Wakil Se Sekretaris f) 1 (satu) orang Bendahara g) 2 (dua) orang Wakil Bendahara h) 3 (tig (tiga) a) ora orang ng ang anggo gota ta mas masin ingg-ma masi sing ng bid bidan ang g dan/a dan/ata tau u dapa dapatt dise disesu suaik aikan an dengan kebutuhan. Pasal 29 Pimpinan Ranting : a) 1 (satu) b) 1 (satu) c) 1 (satu) d) 1 (satu) e) 1 (satu)

orang Ketua orang Wakil Ketua orang Sekretaris orang Wakil Sekretaris orang Bendahara Pasal 30

Pimpinan Anak Ranting : a) 1 (satu) orang Ketua b) 1 (satu) orang Wakil Ketua c) 1 (satu) orang Sekretaris d) 1 (satu) or orang Wakil Se Sekretaris e) 1 (satu) orang Bendahara Pasal 31 Pembentukan MPW, MPC, PAC, Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting di suatu daerah pemekaran akan diatur melalui Peraturan Organisasi. 22

Pasal 32 Jabata Jabatan n Lowong Lowong,, Rangk Rangkap ap Kepeng Kepenguru urusan san dan Pergan Pergantia tian n Pengur Pengurus us Antar  Antar  Waktu di semua tingkatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII SUSUNAN DAN KOMPOSISI MAJELIS PERTIMBANGAN DAN PENASEHAT ORGANISASI Pasal 33 1) Majelis Pertimbangan Organisasi berada di tingkat Majelis Pimpinan. 2) Penasehat Organisasi be berada di di titingkat Pi Pimpinan An Anak Ca Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Ranting.

Pasal 34 Majelis Pertimbangan dan Penasehat Organisasi terdiri dari : 1) Tokoh-tokoh Pemuda Pancasila yang mempunyai wibawa, pengaruh, dan berjasa. 2) Tokoh-tokoh ma masyarakat la l ainnya ya yang te telah be berjasa da dan da dapat memberi manfaat bagi eksistensi dan perkembangan Pemuda Pancasila. 3) Unsur pejabat Pemerintah, baik secara individu atau ex-officio.

Pasal 35 1) a) b) c) d) e) 2) a) b) c) d)

Komposisi Majelis Pertimbangan Organisasi terdiri dari : 1 (s (satu) or orang Ke Ketua 3 (tig (tiga) a) ora orang Wakil akil Ketu Ketua a 1 (sa (satu) tu) orang rang Sekr ekretar etaris is 3 (tig (tiga) a) oran orang g Wak Wakil il Sekr Sekret etar aris is Anggota-anggota Komposisi Penasehat Organisasi terdiri dari : 1 (satu) orang Ketua 1 (satu) orang Wakil Ketua 1 (satu) orang Sekretaris Anggota-anggota

Pasal 36 Penentuan dan pengangkatan anggota Majelis Pertimbangan dan Penasehat Organisasi Pemuda Pancasila dilakukan oleh dan merupakan wewenang Ketua MPO atau Penasehat organisasi yang terpilih dalam Musyawarah atau Rapat Pemilihan Pengurus di tingkatannya. 23

BAB XIII LEMBAGA, BADAN, YAYASAN DAN KOPERASI Pasal 37 1)

Lembaga-lembaga Pemuda Pancasila terdiri dari : a) b) c) d) e) f) g) h)

Lemb Lembag aga a Kom Koman ando do Inti Inti (KOT (KOTI) I) Maha Mahati tida dana na Lemb Lembag aga a Satu Satuan an Pel Pelaj ajar ar dan dan Mah Mahas asis iswa wa (SA (SAPM PMA) A) Lembaga Sr Srikandi Lemb Lembag aga a Peny Penyul uluh uhan an dan dan Pem Pembe bela laan an Huk Hukum um (LP (LPPH PH)) Lembaga Pe Pengusaha Lembaga Buruh ruh dan Pekerja Lem Lembaga aga Tani ani dan Nelay elaya an Lembaga Politik

2)

Lemb Lembag agaa-le lemb mbag aga a yang yang wajib wajib dibe dibent ntuk uk pada pada seti setiap ap tingkat Majelis Pimpinan : a) Lembaga Komando Inti (KOTI) Mahatidana  b) Lembaga Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) c) Lembaga Srikandi d) Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) e) Lembaga Pengusaha f) Lembaga Buruh dan Pekerja g) Lembaga Tani dan Nelayan h) Lembaga Politik

3)

Lemb Lembag aga a Tani Tani dan dan Nela Nelaya yan n wajib wajib dibe dibent ntuk uk di tingk tingkat at Maje Majelis lis Pimpi Pimpina nan n Nasi Nasion onal, al, seda sedang ngka kan n di Ting Tingka katt Wilay Wilayah ah dan/ dan/at atau au Cabang sesuai kebutuhan. Lemb Lembag aga a SAPM SAPMA A Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ila a dan dan Lemb Lembag aga a Srikandi Pemuda Pancasila adalah Lembaga yang dibentuk oleh organisasi Pemuda Pancasila dan merupakan sayap organisasi Pemuda Pancasila dalam lingkup wadah berhimpun kepemudaan baik di pusat maupun di daerah daerah,, yang yang selanj selanjutn utnya ya akan akan diatur diatur kebera keberadaa daanny nnya a sesuai sesuai denga dengan n ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Badan-badan terdiri dari : a) Badan Pelaksana Kaderisasi b) Badan Penelitian dan Pengembangan c) Badan Cendekiawan d) Badan Olahraga e) Badan Informasi dan Komunikasi f) Badan Kerohanian g) Badan Penanggulangan Bencana Badan ya yang wa wajib di dibentuk di di se setiap titingkatan Ma Majelis Pimpinan : a) Badan Pelaksana Kaderisasi b) Badan Penanggulangan Bencana

4)

5)

6)

24

7)

Bada Badann-ba bada dan n lain lain selai selain n yang yang diseb disebut utka kan n dala dalam m ayat ayat 5) di atas, atas, dapat dapat dibentuk sesuai kebutuhan Majelis Pimpinan. 8) Yayasa Yayasan n dapa dapatt dibe dibentu ntuk k sesuai sesuai kebutu kebutuhan han Majeli Majelis s Pimp Pimpina inan. n. 9) Kopera Koperasi si wajib wajib dibent dibentuk uk di seti setiap ap ting tingkat katan an Majeli Majelis s Pimp Pimpina inan. n. 10) Ruang Ruang lingkup, lingkup, keduduk kedudukan, an, fungsi fungsi dan tugas, tugas, komposi komposisi si kepengu kepengurus rusan, an, keanggota keanggotaan an dan mekanism mekanisme e pembentuk pembentukan an Lembaga Lembaga dan Badan Badan diatur  diatur  dalam Peraturan Organisasi. 11) Pembentukan Yayasan, Koperasi, Lembaga Politik, dan lain-lain mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur  tentang itu.

BAB XIV PERWAKILAN PEMUDA PANCASILA DI LUAR NEGERI Pasal 38 1)

2)

Pemuda Pancasila Perwakilan Luar Negeri berkedudukan setingkat Majelis Pimpinan Wilayah. Pemb Pemben entu tuka kan, n, Susun Susunan an dan Kompo Komposi sisi si Pengu Penguru rus, s, serta serta wewena wewenang ng dan tugas pokok pokok Perwakilan Perwakilan Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila di luar negeri negeri diatur dalam dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV TUGAS DAN WEWENANG Pasal 39 Tugas dan Wewenang Majelis Pimpinan Nasional ialah : 1) Pimpinan dan Pelaksana Organisasi tertinggi dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi. 2) Melaksanakan Musyawarah Pimpinan Paripurna dan Rakernas minimal 1 (satu) kali dalam satu periode, serta Rapat Pleno MPN. 3) Menyus Menyusun un dan memper mempersia siapka pkan n Lapora Laporan n pertan pertanggu ggungj ngjawa awaban ban Ketua Ketua Umum dalam forum MUBES. 4) Menyusun dan menetapkan Peraturan Organisasi dan Petunjuk Pelaksanaan. 5) Menyusun dan mempersiapkan kurikulum, silabus, metodologi kaderisasi dan Instruktur tingkat Nasional. 6) Mengkoordi Mengkoordinir nir hubungan hubungan organisasi organisasi dengan dengan Lembaga-le Lembaga-lemba mbaga ga Internal Internal dan Eksternal. 7) Memp Memper erha hati tika kan n deng dengan an sung sunggu guhh-su sung nggu guh h pert pertim imba bang ngan an atau atau nase naseha hatt Majelis Pertimbangan Organisasi tingkat Nasional. 8) Menghadiri Muswil-Muswil dan melantik Pimpinan Kolektif Majelis Pimpinan Wilayah, serta menghadiri Rakerwil-Rakerwil. 9) Meneta Menetapka pkan n dan mela melanti ntik k Pengur Pengurus us Perwa Perwakil kilan an Pemu Pemuda da Panca Pancasil sila a di Luar  Luar  Negeri. 10) Memutuskan dan menetapkan Anggota Luar Bias iasa dan Anggota Kehormatan. 11) Menan Menandat datang angani ani Kartu Kartu Tanda Tanda Angg Anggota ota (KTA) (KTA).. 12) Menerbitka Menerbitkan n Tanda Tanda Pengha Penghargaan rgaan dan Sertifikasi Sertifikasi Kader. Kader. 13) Menetapka Menetapkan n pemecatan pemecatan dan merehab merehabilitas ilitasii anggota anggota maupun maupun pengurus pengurus.. 14) Mengupayakan pendanaan organisasi. 25

15) Mengambil Mengambil langkah-l langkah-langk angkah ah yang diperluk diperlukan an untuk menan menangani gani situasi situasi yang yang mengancam kelangsungan hidup hidup organisasi Pemuda Pancasila. Pancasila. Pasal 40 Tugas dan Wewenang Majelis Pimpinan Wilayah ialah : 1) Pim Pimpina pinan n dan dan Pela Pelaks ksan ana a Orga Organi nisa sasi si tert tertin ingg ggii di ting tingka katt wila wilaya yah h dala dalam m mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi. 2) Mela Melaks ksan anak akan an Raker Rakerwil wil mini minima mall 1 (sat (satu) u) kali kali dala dalam m satu satu period periode, e, serta serta Rapat Pleno Majelis Pimpinan Wilayah. 3) Menyus Menyusun un dan dan memp mempers ersiap iapkan kan Lap Lapora oran n pertan pertanggu ggungj ngjawa awaban ban Ketu Ketua a MPW dalam Forum Musyawarah Wilayah. 4) Menyusun dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi. 5) Mempersiapkan Instruktur tingkat Wilayah dan calon-calon kader. 6) Meng Mengko koor ordi dinir nir hubu hubung ngan an orga organi nisa sasi si deng dengan an Lemb Lembag agaa-le lemb mbag aga a Inte Intern rnal al dan Eksternal. 7) Memper Memperhat hatika ikan n dengan dengan sungg sungguhuh-sun sunggu gguh h pertim pertimban bangan gan atau atau naseh nasehat at Majelis Pertimbangan Organisasi tingkat Wilayah. 8) Mengh Menghadi adiri ri MUBES, MUBES, Mubesl Mubeslub, ub, MPP, MPP, Rakern Rakernas, as, Muscab Muscab-Mu -Musca scab b dan melantik melantik Pimpinan Pimpinan Kolektif Kolektif Majelis Majelis Pimpinan Pimpinan Cabang, Cabang, serta menghadir menghadirii Rakercab-Rakercab. Mengusulkan Calon Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan kepada 9) Majelis Pimpinan Nasional. 10) Menan Menandat datang angani ani Kartu Kartu Tanda Tanda Angg Anggota ota (KTA) (KTA).. 11) Mengu Mengupay payaka akan n pendan pendanaan aan orga organis nisasi asi.. 12) Membu Membuat at dan melapor melaporkan kan realisa realisasi si pelaks pelaksana anaan an tugas tugas pokokn pokoknya ya kepada kepada MPN Pemuda Pancasila setiap enam bulan sekali.

Pasal 41 Tugas dan Wewenang Majelis Pimpinan Cabang adalah : 1) Pimpin Pimpinan an dan Pelaksan Pelaksana a Organisa Organisasi si tertinggi tertinggi di tingkat tingkat Cabang Cabang dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi. 2) Melaksanak Melaksanakan an Rakercab Rakercab minim minimal al 1 (satu) (satu) kali kali dalam satu period periode, e, serta serta Rapat Pleno Majelis Pimpinan Cabang. 3) Menyus Menyusun un dan dan mem memper persia siapka pkan n Lapor Laporan an perta pertangg nggun ungja gjawab waban an Ketua Ketua MPC MPC dalam Forum Musyawarah Cabang. 4) Meny Menyus usu un dan dan meneta netapk pka an Petun etunjjuk Pela Pelak ksana sanaan an yan yang tida tidak k bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi. 5) Memper Mempersia siapka pkan n Instruk Instruktur tur ting tingkat kat Cabang Cabang dan calon calon-ca -calon lon kade kader. r. 6) Mengkoordi Mengkoordinir nir hubungan hubungan organisas organisasii dengan dengan Lembaga-le Lembaga-lembag mbaga a Internal Internal dan Eksternal. 7) Memperhat Memperhatikan ikan dengan dengan sungguh-su sungguh-sunggu ngguh h pertimbanga pertimbangan n atau nasehat nasehat Majelis Pertimbangan Organisasi tingkat Cabang. 8) Mengh Menghadi adiri ri MUBES MUBES,, Mubes Mubeslub lub,, Muswi Muswil, l, Raker Rakerwil wil,, Rapat Rapat Pemi Pemilih lihan an Pengurus PAC dan melantik Pengurus Pimpinan Anak Cabang. 9) Mengusulkan Calon Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan kepada Majelis Pimpinan Nasional. 10) Mengupayakan pendanaan organisasi. 26

11) Membuat Membuat dan melaporkan melaporkan realisasi realisasi pelaksanaa pelaksanaan n tugas pokoknya pokoknya kepada MPW Pemuda Pancasila setiap enam bulan sekali. Pasal 42 Tugas dan Wewenang Pimpinan Anak Cabang : 1) Pimpi Pimpina nan n dan dan Pelak Pelaksa sana na Organ Organis isas asii tert terting inggi gi di ting tingka katt Pimp Pimpin inan an Anak Anak Caba Cabang ng dala dalam m menca encapa paii tuju tujuan an dan dan mela melaks ksan anak akan an pok pokok-p ok-pok okok ok perjuangan organisasi. 2) Mela Melaks ksan anak akan an Rap Rapat at Ple Pleno no dan dan Rap Rapat at Koo Koord rdin inas asi. i. 3) Memper Mempersia siapka pkan n anggot anggota a untuk untuk mengi mengiku kuti ti kaderi kaderisas sasi. i. 4) Mem Memperha erhati tik kan denga engan n sungg ngguh-s uh-sun ungg gguh uh pert pertim imba bang nga an Pen Penaseh asehat at Pimpinan Anak Cabang. 5) Meng Mengha hadi diri ri Musc Muscab ab,, Rake Rakerc rcab ab,, Rapa Rapatt Pemi Pemili liha han n Peng Pengur urus us Pimp Pimpin inan an Ranting dan melantik Pengurus Pimpinan Ranting. 6) Mengu Mengusul sulkan kan Calo Calon n Anggo Anggota ta Luar Luar Biasa Biasa dan dan Angg Anggota ota Keho Kehorma rmatan tan kepa kepada da Majelis Pimpinan Nasional. 7) Meng Mengup upay ayak akan an pend pendan anaa aan n orga organi nisa sasi si.. 8) Memb Membua uatt dan dan mela melapo pork rkan an real realis isas asii pela pelaks ksan anaa aan n tuga tugas s poko pokokn knya ya kepad kepada a MPC Pemuda Pancasila setiap tiga bulan sekali. Pasal 43 Tugas dan dan Wewenang Wewenang Pimpinan Pimpinan Ranting : 1) Pimp Pimpin inan an dan dan Pela Pelaks ksan ana a Orga Organi nisa sasi si terti terting nggi gi di ting tingka katt Pimp Pimpin inan an Rant Rantin ing g dala dalam m menca encapa paii tuju tujuan an dan dan mela melaks ksan anak akan an poko pokokk-po poko kok k perjuangan organisasi. 2) Melaksana Melaksanakan kan Rapat Rapat Pleno Pleno dan dan Rapat Rapat Koordinasi. Koordinasi. 3) Mempersia Mempersiapkan pkan anggota anggota untuk untuk mengikut mengikutii kaderisa kaderisasi. si. 4) Memper Memperhat hatika ikan n dengan dengan sunggu sungguh-s h-sung ungguh guh pertim pertimban bangan gan Penase Penasehat hat Pimpinan Ranting. 5) Menghadiri Menghadiri Rapat Rapat Pemilih Pemilihan an Pengurus Pengurus Pimpin Pimpinan an Anak Caban Cabang, g, Rapat Rapat Pemili Pemilihan han Pengur Pengurus us Pimpin Pimpinan an Anak Anak Rantin Ranting g dan melan melantik tik Pengur Pengurus us Pimpinan Anak Ranting. 6) Meng Mengus usul ulka kan n Calo Calon n Angg Anggot ota a Luar Luar Bias Biasa a dan dan Angg Anggot ota a Keho Kehorm rmat atan an kepada Majelis Pimpinan Nasional. 7) Mengup Mengupaya ayaka kan n pendana pendanaan an organi organisas sasi. i. 8) Mem Membuat buat dan dan melap elapor orka kan n real realis isas asii pela pelaks ksan anaa aan n tuga tugas s poko pokokn knya ya kepada PAC Pemuda Pancasila setiap dua bulan sekali.

Pasal 44 Tugas dan Wewenang Pimpinan Anak Ranting : 1) Pimp Pimpin inan an dan dan Pelak Pelaks sana ana Organ Organis isas asii terti terting nggi gi di ting tingka katt Pimpi Pimpina nan n Anak Anak Rant Rantin ing g dala dalam m menca encapa paii tuju tujuan an dan dan mela melaks ksan anak akan an poko pokokk-po poko kok k perjuangan organisasi. 2) Melaksanakan Rapat Anggota. 3) Memp Memper ers siapk iapkan an angg anggot ota a unt untuk uk mengi engiku kuti ti kad kader eris isas asi. i. 4) Mempe emperh rha atik tikan denga engan n sungg ngguh-s uh-sun ungg gguh uh perti ertim mbangan ngan Pen Penaseh asehat at Pimpinan Anak Ranting. 5) Meng Mengha hadi diri ri Rap Rapat at Pem Pemil ilih ihan an Pen Pengu guru rus s Pimp Pimpin inan an Ran Ranti ting ng.. 27

6) 7) 8)

Mengusulkan Calon Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehorma rmatan kepada Majelis Pimpinan Nasional. Meng engupay upaya akan penda endan naan aan orga organi nisa sasi si.. Memb Membua uatt dan dan mel melap apor orka kan n real realis isas asii pelak pelaksa sana naan an tug tugas as pok pokok okny nya a kepa kepada da Pimpinan Ranting Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila setiap dua bulan sekali.

Pasal 45 Tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan dan Penasehat Organisasi adalah : 1)

2)

3) 4)

Member Memberii pertim pertimban bangan gan,, saran saran dan nase nasehat hat seka sekaligu ligus s mengi menginga ngatka tkan n yang yang bersifat konstruktif, positif, baik diminta maupun tidak diminta di jenjang tingkatannya. Memint Meminta a penjel penjelasa asan n terhad terhadap ap setiap setiap perma permasal salaha ahan n organi organisas sasii dalam dalam mengemban tugas-tugasnya. Menda Mendampi mpingi ngi jenjan jenjang g orga organis nisasi asi sesuai sesuai tingka tingkatan tannya nya.. Menga Mengadak dakan an rapa rapatt sesua sesuaii denga dengan n ruang ruang lingku lingkup p kebut kebutuha uhann nnya. ya.

BAB XVI KEKUASAAN, WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 46 Musyawarah Besar  1)

Musyawarah Besar Pemuda Pancasila adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam waktu 5 (lima) tahun dan berwenang : a)

Men Meneta etapkan pkan Lapo aporan ran Perta ertan nggu ggung Jaw Jawaban aban Maje Majeli lis s Pimpi impin nan Nasional. b) Men Meneta etapkan pkan dan/a an/ata tau u merub eruba ah Ang Anggaran aran Dasar asar dan Angga nggara ran n Rumah Tangga. c) Menetapkan Program Umum masa bakti lima tahun ke depan. Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi. d) e) Memilih Memilih dan menetapka menetapkan n Ketua Umum Majelis Majelis Pimpinan Pimpinan Nasional Nasional masa bakti lima tahun ke depan. f) Menyusun Menyusun dan menetapk menetapkan an Pengurus Pengurus Majelis Majelis Pimpinan Pimpinan Nasional Nasional dan Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Nasional masa bakti lima tahun ke depan. g) Menetapkan Badan Verifikasi Keuangan dan Kekayaan Organisasi. h) Mene Meneta tapk pkan an kebi kebija jaka kann-ke kebi bija jaka kan n lain lainny nya a dala dalam m mengh enghad adap apii persoalan nasional maupun internasional. 2)

Musyawarah Besar dihadiri oleh unsur -unsur : a) Maje Majeli lis s Pim Pimpina pinan n Nasi Nasion onal al b) Majelis Majelis Pert Pertimb imbang angan an Organ Organisa isasi si Tingk Tingkat at Nasion Nasional al 28

c) d) e) f) g)

Maje Majeli lis s Pim Pimpi pina nan n Wil Wilay ayah ah Maje Majeli lis s Pim Pimpi pina nan n Cab Caban ang g Lemb Lembag aga/ a/Ba Bada dan n ting tingka katt Nasi Nasion onal al Perw Perwak akila ilan n Pemu Pemuda da Pan Panca casi sila la di di Luar Luar Neg Neger erii Undang Undanganan-und undang angan an lainnya lainnya yang ditentu ditentukan kan oleh oleh Majelis Majelis Pimpin Pimpinan an Nasional.

3)

Peserta Musyawarah Besar adalah Majelis Pimpinan yang definitif, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII Pasal Pasal 22, dan telah telah di-veri di-verifik fikasi asi oleh oleh Tim Verifik Verifikasi asi yang yang dibent dibentuk uk oleh oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.

4)

Majelis Pimpinan Nasional memberikan pertanggung   jawab jawabann annya ya kepada kepada Musya Musyawar warah ah Besar Besar dan disam disampai paikan kan oleh oleh Ketua Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional. Musyawarah Besar dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional. Musyawarah Besar dipimpin oleh Majelis Pimpinan Nasional. Tempat Musyawarah Besar ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional.

5) 6) 7)

Pasal 47 Musyawarah Besar Luar Biasa 1) 2)

3) 4) 5)

Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Besar. Musy Musyaw awar arah ah Besa Besarr Luar Luar Bias Biasa a dise disele leng ngga gara raka kan n atas atas dasa dasar  r  rekomendasi Musyawarah Musyawarah Pimpinan Paripurna, Paripurna, dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut : a) Atas Atas keput keputus usan an MPN karen karena a Ketu Ketua a Umum Umum berh berhal alan anga gan n teta tetap, p, meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis atau kelangsung hidup hidup organi organisas sasii dalam dalam keadaa keadaan n teranc terancam am dan / atau atau ada hal-ha hal-hall situasional yang memaksa. b) Atas permintaan minimal 3/4 dari jumlah MPW bersama 2/3 dari   jumla jumlah h MPC Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila se-Ind se-Indon onesi esia, a, untuk untuk diputu diputuska skan n / ditetapkan melalui Musyawarah Pimpinan Paripurna. c) Musyaw Musyawara arah h Besar Besar Luar Luar Biasa Biasa dihadi dihadiri ri oleh oleh unsurunsur-uns unsur ur yang yang sama dengan unsur-unsur Musyawarah Besar. Musyawarah Besar Luar Biasa dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional. Musyawarah Be Besar Lu Luar Bi Biasa di dipimpin ol oleh Ma Majelis Pi Pimpinan Nasional. Tempat Mu Musyawarah Be Besar Lu Luar Bi Biasa di ditentukan ol oleh Ma Majelis Pimpinan Nasional. Pasal 48 Musyawarah Wilayah 29

1)

Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam waktu 5 (lima) tahun dan berwenang : a) Men Meneta etapkan pkan Lapo aporan ran Perta ertan nggu ggung Jaw Jawaban aban Maje Majeli lis s Pimpi impin nan Wilayah. Menetapkan Program Kerja Wilayah untuk masa bakti 5 (lima) tahun  b) ke depan. c) Mene Meneta tapk pkan an Poko Pokokk-Po Poko kok k Pikira Pikiran n dan Rek Rekom omen enda dasi si.. d) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan. e) Meny Menyus usun un dan dan mene meneta tapk pkan an Peng Pengur urus us MPW MPW dan dan MPO MPO Ting Tingka katt Wilayah untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan. f) Mene Meneta tapk pkan an kebi kebija jaka kann-ke kebi bija jaka kan n lain lainny nya a dala dalam m mengh enghad adap apii persoalan-persoalan wilayah.

2)

Musyawarah Wilayah dihadiri oleh unsur-unsur : a) Maj Majelis elis Pim Pimpina inan Nas Nasio iona nall b) Maj Majelis elis Pim Pimpina inan Wilay ilayah ah c) Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah d) Maj Majelis elis Pim Pimpina inan Caba abang e) Lembaga/Badan tingkat Wilayah f) Undangan-undangan lainnya yang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah. Peserta Musyawarah Wilayah adalah Majelis Pimpinan yang definitif, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII Pasal Pasal 22, dan telah telah di-veri di-verifik fikasi asi oleh oleh Tim Verifik Verifikasi asi yang yang dibent dibentuk uk oleh oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Maje Majeli lis s Pimpi impina nan n Wilay layah memb emberik erika an pertan rtangg ggun ung g   jawabanny jawabannya a kepada kepada Musyawara Musyawarah h Wilayah Wilayah dan disampaika disampaikan n oleh Ketua Ketua Majelis Pimpinan Wilayah. Musyawarah Wi Wilayah di dilaksanakan ol oleh Ma Majelis Pi Pimpinan Wilayah. Musy Musyaw awar arah ah Wilay ilayah ah dipi dipimp mpin in oleh oleh Maje Majeli lis s Pimp Pimpin inan an Wilayah. Temp Tempat at Musy Musyaw awar arah ah Wila Wilaya yah h dite ditent ntuk ukan an oleh oleh Maje Majeli lis s Pimpinan Wilayah.

3)

4)

5) 6) 7)

Pasal 49 Musyawarah Wilayah Luar Biasa 1) 2)

Musy Musyaw awar arah ah Wilay Wilayah ah Luar Luar Bias Biasa a memp mempun unya yaii keku kekuas asaa aan n dan dan wewe wewena nang ng sama dengan Musyawarah Wilayah. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diselenggarakan atas Keputusan / Instruksi Majelis Pimpinan Nasional, apabila : a)Ketua Ketua Majelis Majelis Pimpin Pimpinan an Wilay Wilayah ah menin meningg ggal al dunia, dunia, berhal berhalan angan gan tetap tetap karen karena a cacat cacat yang yang akut/p akut/perm ermane anen n atau atau berhen berhentu tu atas atas permi perminta ntaan an sendiri secara tertulis atau pindah ke wilayah / provinsi lain atau keluar  negeri dan menetap secara permanen, atau tidak dapat melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah dan atas permintaan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Majelis Pimpinan Cabang se-Provinsi. 30

b)

3) 4) 5) 6)

Kare Karena na ada hal hal situa ituasi sion onal al yang yang memak emaksa sa dan dapat dapat menga menganc ncam am eksistensi dan kelangsungan organisasi Pemuda Pancasila di tingkat wilayah. c) Ketua etua Maje Majeli lis s Pimp impina inan Wilay layah terk terke ena hukum ukuma an yang ang tela telah h berkekuatan hukum tetap minimal 2 (dua) tahun dari Pengadilan. Musyaw Musyawara arah h Wilaya Wilayah h Luar Luar Biasa Biasa dihadi dihadiri ri oleh oleh unsur-u unsur-unsu nsurr yang yang sama sama dengan unsur-unsur Musyawarah Wilayah. Musyaw Musyawara arah h Wilaya Wilayah h Luar Luar Biasa Biasa dilaks dilaksana anakan kan oleh oleh Majeli Majelis s Pimpin Pimpinan an Wilayah. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dipimpin oleh Majelis Pimpinan Wilayah. Tempat Musyawarah Wilayah Luar Biasa ditentukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah. Pasal 50 Musyawarah Cabang

1)

Musyawarah Cabang Pemuda Pancasila ila adalah pemegang pemegang kekuasaan kekuasaan tertinggi tertinggi di tingkat tingkat Cabang Cabang yang diadakan sekali dalam waktu 4 (empat) tahun dan berwenang : a) Menetapkan laporan pertanggungjawaban Majelis Pimpinan Cabang.  b) Menetapkan Program Kerja Cabang untuk empat tahun ke depan. c) Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi. d) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pimpinan Cabang untuk masa bakti 4 (empat) tahun ke depan. e) Menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi. f) Menyusun dan menetapkan Pengurus MPC dan MPO Tingkat Cabang untuk masa bakti 4 (empat) tahun ke depan. g) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi persoalan Cabang.

2)

Musyawarah Cabang dihadiri dihadiri oleh unsur-unsur : a) Maje Majeli lis s Pim Pimpina inan Wil Wilay aya ah b) Maje Majeli lis s Pim Pimpina inan Caba abang c) Maje Majelis lis Per Perti timb mban anga gan n Orga Organi nisa sasi si Tin Tingk gkat at Cab Caban ang g d) Pimp impina inan Anak Cabang e) Lemb Lembag aga/ a/Ba Bada dan n ting tingka katt Caba Cabang ng f) Undang Undanganan-und undang angan an lainny lainnya a yang yang ditent ditentuka ukan n oleh oleh Majelis Majelis Pimpinan Cabang.

3)

Peserta Mu M usyawarah Ca C abang ad a dalah Pi P impinan An A nak Cabang Cabang yang definitif, definitif, sebagaim sebagaimana ana dimaksud dimaksud dalam Anggaran Anggaran Rumah Rumah Tangga, BAB VIII Pasal 22, dan telah di-verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila. Majelis Pimpinan Cabang memberikan pertanggung   jawabanny jawabannya a kepada kepada Musyawarah Musyawarah Cabang Cabang dan disampai disampaikan kan oleh Ketua Majelis Pimpinan Cabang. Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Cabang. Musyawarah Ca C abang dipimpin ol o leh Ma M ajelis Pi P impinan Cabang.

4)

5) 6)

31

7)

Tempat Mu M usyawarah Ca C abang ditentukan ol o leh Majelis Pimpinan Cabang.

Pasal 51 Musyawarah Cabang Luar Biasa 1) 2)

3) 4)

5) 6)

Musy Musyaw awar arah ah Caba Cabang ng Luar Luar Bias Biasa a mem mempuny punyai ai keku kekuas asaa aan n dan dan wewe wewena nang ng sama dengan Musyawarah Cabang. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggara-kan atas keputusan/instruksi Majelis Pimpinan Wilayah, apabila : a) Ketua MPC meninggal dunia atau berhalangan tetap, atau dipecat, atau terkena hukuman minimal 2 (dua) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan, atau Ketua berhenti/mengundurkan berhenti/mengundurk an diri secara tertulis. b) Atas permintaan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PAC seKabu Kabupa pate ten/ n/Ko Kota ta,, kare karena na ada ada situ situas asii yang yang mema memaks ksa a dan dan dapa dapatt menga menganca ncam m eksisten eksistensi si kelang kelangsun sungan gan hidup hidup organi organisas sasii Pemuda Pemuda Pancasila di Tingkat Cabang. Musyaw Musyawara arah h Cabang Cabang Luar Luar Biasa Biasa dihadi dihadiri ri oleh oleh unsurunsur-uns unsur ur yang yang sama sama dengan unsur-unsur Musyawarah Cabang. Musy Musyaw awar arah ah Caba Cabang ng Luar Luar Bias Biasa a dila dilaks ksan anak akan an oleh oleh Maje Majelis lis Pimp Pimpin inan an Cabang. Musyawarah Musyawarah Cabang Cabang Luar Luar Biasa Biasa dipimpin dipimpin oleh oleh Majelis Majelis Pimpinan Pimpinan Cabang. Cabang. Tempat Tempat Musyaw Musyawara arah h Cabang Cabang Luar Luar Biasa diten ditentuk tukan an oleh oleh Majelis Majelis Pimpin Pimpinan an Cabang. Pasal 52 Rapat Pemilihan Pengurus PAC

1)

Rapat Pe Pemilihan Pe Pengurus Pi Pimpinan An Anak Ca Cabang ad adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam waktu 3 (tiga) tahun dan berwenang : a) Memberikan penilaian atas Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan Anak Cabang. b) Menetapkan Program Kerja masa bakti 3 (tiga) tahun ke depan. c) Memi Memilih lih dan dan menet menetap apka kan n Ketua Ketua Pimp Pimpin inan an Anak Anak Caba Cabang ng masa masa bakt baktii tiga tahun ke depan. d) Meny Menyus usun un dan dan menet menetap apka kan n Pengu Penguru rus s PAC dan dan Penas Penaseh ehat at Tingk Tingkat at Pimpinan Anak Cabang untuk masa bakti 3 (tiga) tahun ke depan.

2)

Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh unsur-unsur : a) Pimpinan Anak Cabang b) Majelis Pimpinan Cabang. c) Pimpinan Ranting d) Penasehat Pimpinan Anak Cabang e) Unda Undang nga an-u n-undang danga an lain lainny nya a yan yang dite diten ntuka tukan n ole oleh Pim Pimpinan inan An Anak Cabang.

3)

Peserta Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah adalah Pimpin Pimpinan an Rantin Ranting g yang yang defini definitif tif,, sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud dalam dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII Pasal 22, dan telah di-verifikasi oleh 32

4)

5) 6) 7)

Tim Verifik Verifikasi asi yang yang dibent dibentuk uk oleh oleh Majelis Majelis Pimpin Pimpinan an Cabang Cabang Pemuda Pemuda Pancasila. Pimpinan Anak Cabang memberikan pertanggung   jawabannya kepada Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pi mpinan Anak Cabang. Rapat Pemilih lihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Cabang. Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang. Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Cabang ditentukan oleh Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 53 Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting 1)

Rapa Rapatt Pem Pemilih iliha an Pen Penguru gurus s Pimpi impin nan Ranti antin ng ada adalah lah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Kelurahan yang diadakan sekali dalam waktu 2 (dua) tahun dan berwenang : a) Member Memberika ikan n penil penilaia aian n atas atas Lapor Laporan an Perta Pertangg nggung ung Jawa Jawaban ban Pimp Pimpina inan n Ranting. b) Meneta Menetapka pkan n Progr Program am Kerja Kerja masa masa bakti bakti dua dua tahu tahun n ke depan. depan. c) Mem Memilih ilih dan mene meneta tapk pkan an Ketua Ketua Pimpi Pimpina nan n Rant Rantin ing g masa masa bakti bakti dua tahun ke depan.

2)

Rapat Pemilihan Pemilihan Pengurus Pengurus Pimpinan Ranting dihadiri dihadiri oleh unsur-unsur : a) Pimpinan Ranting. b) Pimpinan Anak Cabang c) Pimpinan Anak Anak Ranting / Anggota Ranting d) Penasehat Pimpinan Ranting e) Undang Undanganan-und undang angan an lainn lainnya ya yang yang dite ditentu ntukan kan oleh oleh Pimp Pimpina inan n Ranting Ranting..

3)

4)

5) 6) 7)

Peserta Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting adalah Pimpin Pimpinan an Anak Anak Rantin Ranting g yang yang defini definitif tif,, sebaga sebagaim imana ana dimaks dimaksud ud dalam dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII Pasal 22, dan telah di-verifikasi oleh Tim Tim Veri Verifik fikas asii yang yang dibe dibent ntuk uk oleh oleh Pimp Pimpin inan an Anak Anak Caba Cabang ng Pemu Pemuda da Pancasila. Pimpinan Ranting memberikan pertanggung jawabannya kepada kepada Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Ranting Ranting dan disampaika disampaikan n oleh Ketua Pimpinan Ranting. Rapat Pemilihan Pemilihan Pengurus Pengurus Pimpinan Pimpinan Ranting Ranting dilaksanak dilaksanakan an oleh Pimpinan Ranting. Rapat Pemilihan Pemilihan Pengurus Pengurus Pimpinan Pimpinan Ranting Ranting dipimpin dipimpin oleh Pimpinan Ranting. Temp Tempat at Rapa Rapatt Pem Pemilih ilihan an Peng Pengur urus us Pimp Pimpin inan an Rant Rantin ing g ditentukan oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 54 Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting

33

1)

Rapa Rapatt Pem Pemilih ilihan an Peng Pengur urus us Pimp Pimpin inan an Anak Anak Rant Rantin ing g adal adalah ah peme pemega gang ng kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Anak Ranting / Rukun Warga / Dusun atau yang sederajat dengan itu, yang diadakan sekali dalam waktu 2 (dua) tahun dan berwenang untuk : a) Mem Memilih ilih Ketu Ketua a dan dan menyu enyusu sun n Pers Person onal alia ia kepe kepeng ngur urus usan an Pimp Pimpin inan an Anak Ranting untuk periode masa bakti 2 (dua) tahun ke depan. b) Menetapkan personalia Penasehat Pimpinan Anak Ranting.

2)

Rapat Rapat Pemilih Pemilihan an Pengur Pengurus us Pimpin Pimpinan an Anak Anak Rantin Ranting g dihad dihadiri iri oleh oleh unsurunsurunsur : a) Pimpinan Ra Ranting b) Pimpinan Anak Cabang c) Pimpinan Anak Ranting ing d) Penasehat Pimpinan Anak Ranting e) Anggota-anggota Pes Peserta erta Rapa Rapatt Pem Pemilih iliha an Pen Penguru gurus s Pim Pimpinan inan Anak Ranti antin ng adalah alah Pimpin Pimpinan an Anak Anak Rantin Ranting g yang yang defini definitif tif,, sebaga sebagaim imana ana dimaks dimaksud ud dalam dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB VIII Pasal 22, dan telah di-verifikasi oleh Tim Tim Veri Verifik fikas asii yang yang dibe dibent ntuk uk oleh oleh Pimp Pimpin inan an Anak Anak Caba Cabang ng Pemu Pemuda da Pancasila. Rapat Rapat Pemilih Pemilihan an Pengur Pengurus us Pimpin Pimpinan an Anak Anak Ranting Ranting dilaks dilaksana anakan kan oleh oleh Pimpinan Anak Ranting. Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting dipimpin oleh Pimpinan Anak Ranting. Tempat Rapat Pemilihan Pengurus Pimpinan Anak Ranting ditentukan oleh Pimpinan Anak Ranting.

3)

4) 5) 6)

Pasal 55 Musyawarah Pimpinan Paripurna Musy Musyaw awar arah ah Pimp Pimpin inan an Pari Paripu purn rna a Pem Pemuda uda Panc Pancas asil ila a adalah adalah instan instansi si musya musyawar warah ah setin setingka gkatt dibawa dibawah h MUBES MUBES dan Mubesl Mubeslub ub yang yang dapat dapat diadak diadakan an sewakt sewaktu-w u-wakt aktu u oleh oleh Majeli Majelis s Pimpin Pimpinan an Nasion Nasional al apabila diperlukan dan/atau organisasi mengalami keadaan genting yang memaksa. 2) Musy Musyaw awar arah ah Pimp Pimpin inan an Pari Paripu purn rna a hany hanya a mempu empuny nyai ai wewenang mengevaluasi dan menetapkan rekomendasi serta keputusankep keputus utusa an lain lainny nya a yang ang tida tidak k berte ertent nta angan gan denga engan n wewe wewen nang ang Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa. 1)

3)

Musy Musyaw awar arah ah Pimp Pimpin inan an Pari Paripu purn rna a diha dihadi diri ri oleh oleh unsu unsurr-

unsur : a) Maj Majelis elis Pim Pimpina inan Nas Nasio iona nall b) Majelis Majelis Pertim Pertimban bangan gan Organi Organisas sasii Tingka Tingkatt Nasion Nasional al c) Maj Majelis elis Pim Pimpina inan Wilay ilayah ah d) Lem Lembaga baga / Bad Badan an ting tingka katt Nas Nasio iona nal. l. e) Perw Perwak akila ilan n Pem Pemud uda a Pan Panca casi sila la di Luar Luar Nege Negeri ri f) Majelis Pimpinan Cabang Cabang (bila dianggap dianggap perlu) g) Undangan Undangan-unda -undangan ngan lainnya lainnya yang ditentukan ditentukan oleh Majelis Majelis Pimpinan Pimpinan Nasional. 4) Musyawarah Pimpinan Paripurna dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Nasional. 34

Musyaw Musyawara arah h Pimpin Pimpinan an Paripu Paripurna rna dipimp dipimpin in oleh oleh Majelis Majelis Pimpinan Nasional. 6) Tempat Musyawarah Pimpinan Paripurna ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional. 5)

Pasal 56 Rapat Kerja Nasional 1)

2)

3) 4) 5)

Rapa Rapatt Kerja Kerja Nasi Nasion onal al Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ila a adal adalah ah instan instansi si Rapat Rapat Kerja Kerja di tingka tingkatt Nasion Nasional al yang yang diadak diadakan an minim minimal al sekali sekali dalam satu periode masa bakti dan berwenang untuk mengevaluasi dan membuat prioritas program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh : a) Majelis Majelis Pimpin Pimpinan an Nasi Nasiona onall b) Majelis Majelis Pertimba Pertimbangan ngan Organ Organisasi isasi Tingka Tingkatt Nasional Nasional c) Majelis Majelis Pimpin Pimpinan an Wilay Wilayah ah d) Lembaga Lembaga / Badan Badan di Tingk Tingkat at Nasion Nasional. al. e) Perwakilan Perwakilan Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila di Luar Negeri Negeri f) Unda Undang ngan an-u -und ndan anga gan n lain lainny nya a yang yang dite ditent ntuk ukan an oleh oleh Maje Majelis lis Pimpi Pimpina nan n Nasional. Rapa Rapatt Kerj Kerja a Nas Nasiona ionall dila dilak ksan sanaka akan oleh leh Maje Majeli lis s Pimpinan Nasional. Rapat Rapat Kerja Kerja Nasion Nasional al dipimp dipimpin in oleh oleh Majeli Majelis s Pimpin Pimpinan an Nasional. Tempat Rapat Kerja Nasional ditentukan oleh Majelis Pimpinan Nasional. Pasal 57 Rapat Kerja Wilayah

1)

2)

3) 4) 5)

Rapat Kerja Wilayah adalah instansi Rapat Kerja di tingkat Wilayah yang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode masa bakti Maje Majelis lis Pimp Pimpin inan an Wila Wilaya yah, h, dan dan berw berwen enan ang g untu untuk k meng mengev eval alua uasi si dan dan membuat prioritas program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh : a) Maj Majelis elis Pim Pimpina inan Wilay ilayah ah b) Maje Majelis lis Per Pertim timba bang ngan an Orga Organi nisa sasi si Ting Tingka katt Wilay Wilayah ah c) Maj Majelis elis Pim Pimpina inan Nasio asiona nall d) Maj Majelis elis Pim Pimpina inan Caba abang e) Lem Lembaga baga / Bad Badan an di Tin Tingk gkat at Wila Wilaya yah. h. f) Undang Undanganan-un undan danga gan n lainny lainnya a yang yang ditent ditentuka ukan n oleh oleh Majelis Majelis Pimpin Pimpinan an Wilayah. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Wilayah. Rapa Rapatt Kerja Kerja Wila Wilaya yah h dipi dipimp mpin in oleh oleh Maje Majelis lis Pimp Pimpin inan an Wilayah. Temp Tempat at Rapa Rapatt Kerj Kerja a Wila Wilaya yah h dite ditent ntuk ukan an oleh oleh Maje Majelis lis Pimpinan Wilayah.

Pasal 58 35

Rapat Kerja Cabang Rapat Kerja Cabang adalah instansi Rapat Kerja di tingkat Cabang yang diadak diadakan an minima minimall 1 (satu) (satu) kali kali dalam dalam satu satu period periode e masa masa bakti bakti Majeli Majelis s Pimpin Pimpinan an Cabang Cabang,, dan berwe berwenan nang g untuk untuk menge mengeval valuas uasii dan membua membuatt prioritas program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 2) Rapa Rapatt Kerj Kerja a Caba Cabang ng Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ila a dise disele leng ngga gara raka kan n oleh oleh Maje Majeli lis s Pimpinan Cabang. 3) Rapa Rapatt Kerj Kerja a Caba Cabang ng dih dihad adiri iri ole oleh h: a) Maj Majelis elis Pim Pimpina inan Caba abang b) Maj Majelis elis Pim Pimpina inan Wilay ilayah ah c) Maje Majelis lis Pert Pertim imba bang ngan an Org Organ anis isas asii Ting Tingka katt Caba Cabang ng d) Lem Lembaga baga / Bad Badan an di Ting Tingka katt Cab Caban ang. g. e) Pimpinan Anak Cabang f) Undang Undanganan-un undan danga gan n lainny lainnya a yang yang ditent ditentuka ukan n oleh oleh Majelis Majelis Pimpin Pimpinan an Cabang. 4) Rapat Kerja Cabang dilaksanakan oleh Majelis Pimpinan Cabang. 5) Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Majelis Pimpinan Cabang. 6) Tempat Rapat Kerja Cabang ditentukan oleh Majelis Pimpinan Cabang. 1)

Pasal 59 Rapat Pleno Rapat Pleno Majelis Pimpinan terdiri dari : 1)

Majelis Pimpinan Nasional : a) Rapa Rapatt Plen Pleno o Pimp Pimpin inan an Hari Harian an,, diha dihadi diri ri oleh oleh ; Ketu Ketua a Umum Umum,, Waki Wakillwakil wakil Ketua Ketua Umum, Umum, KetuaKetua-Ket Ketua ua Bidang Bidang,, Sekret Sekretari aris s Jende Jenderal ral dan Bendahara Umum. b) Rapa Rapatt Plen Pleno o Peng Pengur urus us Lengk Lengkap ap dihad dihadir irii oleh oleh selur seluruh uh Fungs Fungsio iona nari ris s Majelis Pimpinan.

2)

MPW dan MPC a) Rapat Rapat Pleno Pleno Pimpin Pimpinan an Hari Harian, an, diha dihadir dirii oleh oleh ; Ketua, Ketua, Wakil-w Wakil-waki akill Ketua, Ketua, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris dan Bendahara. b) Rapa Rapatt Plen Pleno o Peng Pengur urus us Lengk Lengkap ap dihad dihadir irii oleh oleh selur seluruh uh Fungs Fungsio iona nari ris s Majelis Pimpinan. Pasal 60

Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang ialah rapat pengurus lengkap yang dihadiri oleh oleh Peng Pengur urus us Kolek Kolektif tif Pimpi Pimpina nan n Anak Anak Caba Cabang ng dan dan dapa dapatt meng mengun unda dang ng Penasehat Organisasi. Pasal 61 Rapat Pleno Pimpinan Ranting ialah Rapat pengurus lengkap yang dihadiri oleh Peng Pengur urus us Kole Kolekt ktif if Pimp Pimpin inan an Rant Rantin ing, g, dan dan dapa dapatt meng mengun unda dang ng Pena Penase seha hatt Organisasi. Pasal 62 36

Rapat Pleno Pimpinan Anak Ranting ialah Rapat pengurus lengkap yang dihadiri oleh oleh Peng Pengur urus us Kole Kolekt ktif if Pimp Pimpin inan an Anak Anak Rant Rantin ing, g, dan dan dapa dapatt meng mengun unda dang ng Penasehat Organisasi dan Anggota. Pasal 63 Kekuasaan dan dan wewenang Rapat Pleno Pleno di masing-masing masing-masing tingkatan organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 64 Jumlah Jumlah Peserta Musyawa Musyawarah-Mu rah-Musyaw syawarah arah dan Rapat Rapat Kerja Penyelenggara.

ditentukan ditentukan oleh

Pasal 65 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Musyawarah-Musyawarah Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga, BAB XVI Pasal 46 s/d Pasal 64 di atas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. BAB XVII HUBUNGAN LEMBAGA DAN BADAN DENGAN MAJELIS PIMPINAN PEMUDA PANCASILA Pasal 66 1) 2)

3)

4)

Hubung Hubungan an Lemba Lembaga ga dan Badan Badan denga dengan n Majel Majelis is Pimpin Pimpinan an Organi Organisa sasi si Pemuda Pancasila diatur dalam Peraturan Organisasi. Pelaks Pelaksana anaan an progra program m intern internal al Lembag Lembaga a dan dan Badan Badan dilak dilakuka ukan n melal melalui ui koor koordi dina nasi si dan dan kemi kemitr traa aan n deng dengan an Lemb Lembag aga a dan dan Bada Badan n seti seting ngka katt di bawahnya. Pene Peneta tapa pan n Kebi Kebija jaka kan n stra strate tegi gis s yang yang meny menyan angk gkut ut kond kondis isii ekst ekster erna nall organi organisas sasi, i, menjad menjadii wewena wewenang ng Majel Majelis is Pimpin Pimpinan an yang yang dikoor dikoordin dinas asika ikan n kepada Lembaga dan Badan sesuai tingkatannya. Majeli Majelis s Pimpin Pimpinan an berwe berwenan nang g mengam mengambil bil langk langkahah-lan langka gkah h yang yang diperluk diperlukan an apabil apabila a kegiata kegiatan n yang yang dilaks dilaksana anakan kan oleh oleh Lembag Lembaga a dan Badan Badan dapat dapat mengancam atau merugikan Organisasi Organisasi Pemuda Pancasila. Pancasila. BAB XVIII PERATURAN PERALIHAN Pasal 67

1)

2)

Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur  kemudian didalam peraturan organisasi, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Rumah Tangga Organisasi Pemuda Pancasila, Pancasila, dan dapat dievaluasi dalam Musyawarah Pimpinan Paripurna. Semua Peraturan Organisasi yang diterbitkan sebelumnya dan tidak sesuai dengan dengan Anggaran Anggaran Dasar/Angg Dasar/Anggaran aran Rumah Rumah Tangga Tangga ini, dinyataka dinyatakan n tidak berlaku lagi. BAB XIX 37

PENUTUP Pasal 68 1)

Deng Dengan an dite diteta tapk pkan anny nya a Angg Anggar aran an Ruma Rumah h Tang Tangga ga ini, ini, maka maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

2)

Angg Angga aran ran Rum Rumah Tang Tangg ga ini ini ditetapkan.

mulai lai

berlak rlaku u sejak ejak tang tangga gall

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 22 Pebruari 2009 PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA

ttd. (Naswan Gunawan) Ketua / Anggota

ttd. (Drs. H. Zainal Arifin, MM.) Anggota

ttd. (Amran Bakir Nai) Sekretaris / Anggota

ttd. (Khalid, S. Pdi.) Anggota

ttd. (Frits Aronggear, S. Sos.) Anggota

38