Pengusahaan an Minyak Bumi Pada Sumur Tua

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)

PEDOMAN TATA KERJA NO. : 023/PTK/III/2009

TENTANG

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

JAKARTA

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.














SURAT KEPUTUSAN Nomor : KEP-0025/BP00000/2009/S1 Tentang PEDOMAN TATA KERJA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KEPALA BPMIGAS

Menimba Men imbang ng : a. Bahwa Bahwa sesua sesuaii denga dengan n Undan Undang-u g-unda ndang ng Nomor Nomor 22 Tahu ahun n 2001 2001 junc juncto to Pera Peratura turan n Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, BPMIGAS mempunyai fungsi sebagai pengendali manajemen operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; b. Bahwa dalam rangka mengop mengoptimalka timalkan n produksi produksi Minyak Minyak Bumi Bumi dalam dalam suatu suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat Sumur Tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi Sumur Tua, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Bum i pada Sumur Tua; c. Bahwa, denga dengan n memperhatika memperhatikan n butir a, dan b di atas, atas, dipandang dipandang perlu untuk untuk menetapkan Pedoman Tata Kerja Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Meng Me ngin inga gatt :

1. Un Unda dang ng-un -unda dang ng Nomo Nomorr 22 Tah ahun un 200 2001 1 tent tentan ang g Miny Minyak ak dan dan Gas Gas Bum Bumi; i; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 2002 tentang tentang Badan Badan Pelaksana Pelaksana Kegiatan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 35 Tahun Tahun 2004 2004 tentang tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 4. Keputusan Keputusan Presiden Presiden RI Nomor 20/P 20/P Tahun Tahun 2008 2008 tanggal tanggal 16 April April 2008 tentang tentang Pengangkatan Kepala BPMIGAS;
















-2Surat Keputusan Nomor : KEP-0025/BP00000/2009/S1

MEMUTUSKAN : Menetap Mene tapkan kan : PER PE RTAM AMA A

: Memberla Memberlakuka kukan n Pedoman Pedoman Tata Tata Kerja Kerja Pengusah Pengusahaan aan Pertamb Pertambang angan an Minyak Minyak Bumi pada Sumur Tua.

KEDU KE DUA A

: Pedo Pedoma man n Tat Tata a Ker Kerja ja Pe Peng ngus usah ahaa aan n Pert Pertam amba bang ngan an Mi Miny nyak ak Bu Bumi mi p pad ada a Sum Sumur ur Tua ini berlaku untuk seluruh KKKS di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KETIG KET IGA A

: Kete Ketentu ntuan an-ke -kete tentu ntuan an lai lain n yang yang bel belum um dia diatur tur da dala lam m Pedo Pedoma man n Tat Tata a Kerja Kerja in inii akan akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kerja ini. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Maret 2009 Kepala BPMIGAS

Ir. R. Priyono















PEDOMAN TATA KERJA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

Halaman 1 dari 42 Revisi ke : 0

Tgl. Revisi :

I.

P ENDA HULUAN

1.

LATAR BELAKANG Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan produksi Minyak Bumi dalam suatu Wilayah Kerja Kontrak Kerja Sama (“ KKS KKS”) ”) yang didalamnya terdapat Sumur Tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi sumur tua, perlu adanya Pedoman Tata Tata Kerja(“ PTK PTK”) ”) bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“ KKKS KKKS”) ”) untuk melaksanakan kerjasama dengan Koperasi Unit Desa/Badan Usaha Milik Daerah (” KUD/BUMD KUD/BUMD”). ”).

2.

TUJUAN PTK ini disusun untuk mejadi pedoman bagi BPMIGAS dan KKKS dalam menangani permohonan KUD/BUMD untuk mengusahakan dan memproduksikan memproduksi kan minyak bumi pada sumur tua.

3. DA SAR HUKUM 3.1 Undan Undang-Und g-Undang ang No. 22 22 / 2001 tenta t entang ng Minyak Min yak dan Gas G as Bumi. Bumi . (“UU (“ UU No.22/2001”) No.22/2001”) 3.2 3. 2 Peraturan Peraturan Pemerinta Pemerintah h No. 42/200 42/2002 2 tentang tentang Badan Pelaksa Pelaksana na Kegiatan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.(“PP Bumi.(“PP No. 42/2002”) 42/2002”) 3.3 3. 3 PP No. 35/200 35/2004 4 tentang tentang Kegiat Kegiatan an Usaha Usaha Hulu Hulu Minyak Minyak dan Gas Bumi. Bumi. (“PP (“ PP No. 35/2004”) 35/2004”) 3.4 Peratura Peraturan n Menteri Menteri ESDM No. 1 tahun tahun 2008 2008 Tenta Tentang ng Pedoman Pedoman Pengusahaa Pengusahaan n Pertambangan Minyak Bumi Pada P ada Sumur Tua.(“Permen Tua.(“Permen ESDM 01/2008”) 01/2008”) 4 . D E FI N IS I Semua istilah yang digunakan dalam PTK ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksudkan dalam Permen ESDM 01/2008, kecuali ditentukan lain dalam PTK ini.

















Tgl. Revisi :

II.

PRINSIP-P PRINSI P-PRIN RINSIP SIP MENG MENGUSA USAHAKA HAKAN N DAN DAN MEMPR MEMPRODUK ODUKSI SI MIN MINY YAK BUMI BUMI DARI SUMUR TUA

1.

Mengusaha Mengus ahakan kan dan mem mempro produk duksi si Miny Minyak ak Bumi Bumi dar darii Sumur Sumur Tua han hanya ya dilaksanakan oleh KUD/BUMD dengan mengajukan permohonan kepada KKKS dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (”Menteri (” Menteri ESDM”) ESDM”) cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (” Dirjen Migas”) Migas ”) dan Kepala BPMIGAS.

2.

Mengusah Mengu sahaka akan n dan memp memprod roduks uksika ikan n Minyak Minyak Bumi Bumi dari dari Sumu Sumurr Tua Tua dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua Tua antara KKKS dan KUD/BUMD (“Perjanjian (“ Perjanjian Sumur Tua”) Tua ”)

3.

Perjanjian Perjanj ian Sumu Sumurr Tua Tua buka bukan n merup merupakan akan peng pengalih alihan an hak, kewa kewajiba jiban n dan dan tanggung jawab KKKS dalam KKS.

4.

Dalam mengu Dalam mengusah sahaka akan n Sumur Sumur Tua Tua,, KUD/BUM KUD/BUMD D melaksa melaksana nakan kan reakt reaktiva ivasi si dan memproduksikan Sumur Tua atas biaya sendiri.

5.

KKKS waj KKKS wajib ib me membe mberik rikan an imb imbala alan n jasa jasa kep kepad ada a KUD/ KUD/BUM BUMD D ata atas s pro produk duksi si Minyak Bumi yang diserahkan oleh KUD/BUMD dan imbalan jasa tersebut merupakan bagian biaya operasi KKKS.

6.

Besaran imb Besaran imbala alan n jasa jasa adal adalah ah biaya biaya memp memprod roduksi uksikan kan Miny Minyak ak Bumi Bumi dan bia biaya ya transportasi sampai dengan titik penyerahan yang disepakati bersama dalam Perjanjian Sumur Tua, berupa uang dan tidak dalam bentuk Inkind Inkind (Minyak (Minyak Bumi).

7.

Semua produ Semua produksi ksi Miny Minyak ak Bumi Bumi dar darii Sumur Sumur Tua waji wajib b disera diserahka hkan n oleh oleh KUD/BUMD kepada KKKS dan dibukukan sebagai bagian produksi KKKS.

8.

KKKS akan KKKS akan mempro memproses ses set setia iap p permo permoho hona nan n KUD/BU KUD/BUMD, MD, han hanya ya atas atas permohonan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya dan disetujui oleh Pemerintah Propinsi dimana Sumur Tua berada.

9.

Minyak Bum Minyak Bumii yang yang dise diserah rahkan kan ole oleh h KUD/ KUD/BUMD BUMD har harus us sesu sesuai ai den dengan gan mut mutu u dan spesifikasi yang ditetapkan pada titik penyerahan yang disepakati oleh KKKS dan KUD/BUMD sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Sumur Tua (selanjutnya mutu dan spesifikasi serta tata cara penyerahan Minyak

















Tgl. Revisi :

10. KUD/BUMD KUD/BUMD wajib menunj menunjuk uk penanggu penanggung ng jawab jawab pelaksana pelaksana teknis teknis pengusahaan Sumur Tua (Kepala atau Wakil Kepala Teknik Teknik Tambang) Tambang) yang harus mendapat persetujuan pengangkatan dari Direktorat Jenderal M inyak dan Gas Bumi dan bertanggung jawab terhadap keselamatan, kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup. 11. KUD/BUMD KUD/BUMD wajib wajib menyampai menyampaikan kan laporan laporan tertul tertulis is secara secara berkala berkala setiap setiap 4 (empat) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan kepada KKKS terkait pelaksanaan Perjanjian Sumur Tua. 12. Dalam Dalam hal dite ditemuka mukan n Gas Bumi Bumi atau atau produ produk k ikutan ikutan selain selain Miny Minyak ak Bumi Bumi di Sumur Tua, maka KUD/BUMD wajib melaporkan kepada KKKS dan KKKS dapat mengakhiri Perjanjian Sumur Tua dan meminta KUD/BUMD menyerahkan kembali Sumur Tua tersebut untuk diusahakan dan diproduksi oleh KKKS. 13. KUD/BUMD KUD/BUMD hanya dipe diperbol rbolehkan ehkan meng mengusaha usahakan kan dan mempr memproduks oduksii Minya Minyak k Bumi dari Sumur Tua pada lapisan sumur yang sudah ada, tidak diperkenankan melakukan Kerja Ulang Pindah Lapisan (KUPL), deepening/pendalaman sumur dan pemboran sumur tambahan. 14. KUD/BUMD diperbol diperbolehkan ehkan untuk melakukan perawata perawatan n Sumur Sumur Tua dalam rangka optimasi produksi pada lapisan dari Sumur Tua yang ada. 15. Mengusah Mengusahakan akan dan dan memprodu memproduksi ksi Minyak Minyak Bumi pada pada Sumur Sumur Tua Tua hanya dapat dilakukan dalam KKS yang mempunyai Wilayah Kerja aktif (status produksi).



















Tgl. Revisi :

III. II I.

PROSES PERM PROSES PERMOHO OHONAN NAN PENG PENGUSAH USAHAAN AAN PERT PERTAMB AMBANGA ANGAN N MIN MINY YAK BUMI PADA SUMUR TUA OLEH KUD/BUMD KEPADA KKKS

1.

Untuk mela Untuk melaksa ksanak nakan an meng mengusa usahak hakan an Miny Minyak ak Bumi Bumi pada pada Sumu Sumurr Tua, Tua, KUD/ BUMD perlu memperoleh persetujuan Menteri ESDM cq. Dirjen Migas.

2.

Untuk mempe Untuk memperol roleh eh perse persetuj tujuan uan ter terseb sebut, ut, KUD/ KUD/BUMD BUMD perl perlu u mengaj mengajuka ukan n permohonan kepada KKKS, dengan tembusan kepada Menteri ESDM cq. Dirjen Migas dan Kepala BPMIGAS.

3.

Dalam perm Dalam permoho ohonan nan ter terseb sebut, ut, KUD/ KUD/BUMD BUMD mel melamp ampir irkan kan dan mel meleng engkap kapii persyaratan dokumen-dokumen dokumen-dokumen administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, yang digabung dalam satu jilid buku dengan cover bertuliskan ”Dokumen Permohonan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua” (dengan (dengan menyebutkan nama lokasi dan nama KUD/BUMD).

4.

Doku Do kume menn-do doku kume men n adm admin inis istr tras asii mel melip iput uti: i:

4.1 Rekomendasi Rekomendasi tertul tertulis is dari dari Pemerint Pemerintah ah Kabupaten/ Kabupaten/Kotamad Kotamadya ya dan disetu disetujui jui oleh Pemerintah Propinsi setempat. 4.2 Akte Pendir Pendirian ian dan dan anggaran anggaran dasar KUD/BU KUD/BUMD MD beserta beserta peruba perubahann hannya ya yang yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat/ instansi yang berwenang. 4.3 Fotokopi Fotokopi Surat Surat Tanda Tanda Daftar Daftar Perusahaa Perusahaan n (TDP) yang diketah diketahui ui oleh pimpinan pimpinan KUD/ BUMD dengan ditandatangani ditandatangani oleh pimpinan dan cap KUD/BUMD. 4.4 Fotokopi Fotokopi Nomor Nomor Pokok Pokok Wajib Wajib Pajak Pajak (NPWP) (NPWP) yang diketa diketahui hui oleh oleh pimpinan pimpinan KUD/BUMD dengan ditandatangani oleh pimpinan dan cap KUD/BUMD.


















5.


Tgl. Revisi :

Doku Do kume menn-do doku kume men n te tekn knis is me melilipu puti ti::

5.1 Peta dan dan koordina koordinatt lokasi lokasi Sumur Sumur Tua Tua yang dimoh dimohonka onkan n oleh KUD/BUMD KUD/BUMD termasuk peta wilayah administrasi terkait. 5.2 Jumlah Jumla h Sumur Tu Tua a yang dimohon di mohonkan kan dengan den gan menyebu men yebutkan tkan nama na ma lapangannya. 5.3 Renca Rencana na memprodu memproduksik ksikan an Minyak Minyak Bumi Bumi termasu termasukk usulan usulan imbalan imbalan jasa. jasa. 5.4 Rencana Program Keselam Keselamatan atan dan Kesehatan Kesehatan Kerja serta Pengelo Pengelolaan laan Lingkungan Hidup (RP-K3PL) termasuk usulan penanggungjawab pelaksanaan yang mengetahui dan memahami bidang perminyakan serta melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III. 5.5 Tekno eknologi logi/met /metoda oda yang akan digu digunaka nakan. n. 5.6 Kemampuan Kemampuan keuang keuangan an (fotoko (fotokopi pi bukti bukti pembayara pembayaran n pajak tahun tahunan an dan pajak pajak bulanan pada 3 bulan terakhir, fotokopi rekening bank atas nama KUD / BUMD, dan laporan keuangan satu tahun terakhir yang sudah diaudit; untuk KUD/BUMD baru cukup fotokopi rekening bank atas nama KUD/BUMD dan neraca awal); 5.7 Renca Rencana na tena tenaga ga kerj kerja a yang yang akan dipe dipekerj kerjakan. akan.

IV.. IV

EVAL EV ALUA UASI SI PER PERMO MOHO HONA NAN N KUD/ KUD/ BU BUMD MD

IV.A IV .A EV EVALUASI ALUASI PERMOHONAN KUD/ BUMD OLEH OLEH KKKS



















Tgl. Revisi :

1. B. Evaluasi Teknis Teknis (i)

KKKS perl perlu u memast memastika ikan n bahwa bahwa Sumur Sumur Tua Tua yang yang dimoh dimohonk onkan an adala adalah h sumur sumur yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksikan.

(ii)) (ii

KKKS per perlu lu mema memasti stikan kan Sum Sumur ur Tu Tua a dimak dimaksud sud tid tidak ak dius diusaha ahakan kan lag lagii ole oleh h KKKS.

(iii)) KKKS perlu (iii perlu memastik memastikan an Sumur Sumur Tua Tua dimaksud dimaksud terle terletak tak pada pada lapangan lapangan yang yang tidak diusahakan oleh KKKS. (iv) KKKS perlu memast memastikan ikan bahwa bahwa Sumur Sumur Tua Tua dimaksud dimaksud secara secara teknis teknis opera operasiona sionall layak dan aman untuk diusahakan dengan teknologi/metoda yang diajukan oleh KUD/BUMD termasuk aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Lampiran III. 2.

Apabila ber Apabila berdas dasark arkan an has hasilil eval evaluasi uasi admi adminis nistra trasi si dan tek teknis nis dar darii KKKS permohonan KUD/BUMD memenuhi persyaratan, maka KKKS dapat meneruskan perrmohonan dimaksud kepada BPMIGAS dengan melampirkan hasil evaluasi dan rekomendasi KKKS atas pengelolaan Sumur Tua Tua tersebut tersebut dan pokok-pokok usulan perjanjian, perjanjian, termasuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a.

Jumlah Jum lah dan lo lokas kasii Sumu Sumurr Tua yan yang g akan akan dip diprod roduks uksi; i;

b.

U s ul an im ba la n j as a;

c.

J an gk a w a kt u;

d.

Alatt bant Ala bantu u meka mekanik nik ata atau u tekn teknolo ologi gi yan yang g digu digunak nakan. an.;;



















Tgl. Revisi :

3.

Apabila Apabil a berda berdasark sarkan an evalu evaluasi asi adm admini inistra strasi si dan dan tekni teknis s dari dari KKKS KKKS tid tidak ak memenuhi persyaratan, maka KKKS dapat mengembalikan permohonan tersebut kepada KUD/BUMD disertai alasan penolakan dan melaporkan kepada BPMIGAS.

4.

KKKS dapat KKKS dapat memin meminta ta KUD/B KUD/BUMD UMD untu untuk k melen melengka gkapi pi dokum dokumenen-dok dokum umen en tambahan yang menurut pertimbangan KKKS diperlukan untuk kepentingan evaluasi administrasi dan teknis, termasuk meminta penjelasan kepada KUD/BUMD.

5.

Proses eval Proses evaluasi uasi seba sebagai gaimana mana ter tersebu sebutt dalam dalam ang angka ka IV IV.A.1 .A.1.B .B diata diatas, s, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah dokumen-dokumen tersebut seluruhnya dilengkapi oleh KUD/BUMD.

IV.B EVALUASI PERMOHONAN OLEH BPMIGAS 1.

Permohonan Permoho nan KUD/ KUD/BUMD BUMD yang tela telah h memen memenuhi uhi pers persyara yaratan tan dite diterusk ruskan an oleh KKKS kepada BPMIGAS dengan disertai hasil evaluasi Administrasi dan teknis serta rekomendasi terkait pengelolaan Sumur Tua tersebut.

2.

Selanjutn Selanj utnya ya per permoh mohona onan n KUD/B KUD/BUMD UMD ters tersebu ebutt oleh oleh BPMI BPMIGAS GAS akan diteruskan kepada Menteri ESDM cq Dirjen Migas, disertai pertimbangan teknis dan ekonomis dengan melampirkan pokok-pokok usulan perjanjian.

3.

BPMIGAS BPMIGA S dapat dapat memin meminta ta KKKS KKKS dan/a dan/ata tau u KUD/BU KUD/BUMD MD untuk untuk memb member erika ikan n dokumen-dokumen tambahan atau penjelasan lebih lanjut terkait



















Tgl. Revisi :

V.

PEMBERIT PEMBER ITAHUA AHUAN N PERSE PERSETUJ TUJUAN UAN ATAU PENOL PENOLAKAN AKAN MEN MENTER TERII ESDM ESDM cq.DIRJEN MIGAS OLEH BPMIGAS

1.

Setelah Ment Setelah Menteri eri ESDM cq. Dirj Dirjen en Miga Migas s meny menyampa ampaikan ikan pers persetu etujuan juan atau penolakan kepada BPMIGAS, selanjutnya BPMIGAS meneruskan persetujuan atau penolakan tersebut kepada KKKS untuk disampaikan kepada KUD/BUMD.

2.

Pemberitahuan Pemberita huan pers persetuj etujuan uan atau peno penolakan lakan perm permohon ohonan an ters tersebut ebut dite diteruska ruskan n oleh BPMIGAS kepada KKKS dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalendar sejak tanggal tanggal pemberitahuan diterima dan sampaikan oleh KKKS kepada KUD/BUMD paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan diterima.

VI. KETEN KETENTU TUANAN-KET KETENT ENTUAN UAN PER PERJA JANJI NJIAN AN MENGUSAHAKAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA 1.

Berdasar Berdas arkan kan perse persetuj tujua uan n Menteri Menteri ESDM ESDM atas atas permoh permohon onan an KUD/B KUD/BUMD UMD,, selanjutnya KKKS dan KUD/BUMD wajib menyelesaikan Perjanjian Sumur Tua.

2.

Perjan Per janjia jian n Su Sumur mur Tua min minimu imum m memua memuatt kete ketentu ntuan an seb sebaga agaii berik berikut: ut: a.

Jumla Jum lah h dan dan lo lokas kasii Sumur Sumur Tua yan yang g akan akan dip diprod roduks uksii

b.

Imbalan Jasa

c.

Jangka Jan gka wak waktu tu Per Perjan janjia jian n Sumu Sumurr Tua Tua pali paling ng lam lama a 5 (lima (lima)) tahun tahun da dan n





















Tgl. Revisi :

pengangkatan dari Ditjen Migas dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan lingkungan hidup.

3.

f.

Mutu dan Mutu dan spe spesif sifika ikasi si Min Minyak yak Bum Bumii sesua sesuaii deng dengan an kes kesepa epakat katan an ant antara ara KKKS dan KUD/BUMD.

g.

Titi itik k penyer penyerah ahan an Minya Minyak k Bumi Bumi yang yang ditet ditetap apkan kan sesu sesuai ai denga dengan n kesepakatan antara KKKS dan KUD/BUMD

h.

Aspek kesel Aspek keselama amatan tan dan dan keseh kesehata atan n kerja kerja serta serta peng pengelo elolaa laan n lingku lingkunga ngan n hidup

i.

Aspe As pek k tek tekni nik k pen penge gelo lola laan an ma maup upun un pe perm rmod odal alan an..

j.

Penyelesa Penyel esaia ian n perse perselis lisiha ihan n mela melalui lui mus musyaw yawara arah h mufak mufakat at,, dan dan apab apabila ila tidak tercapai kesepakatan dapat diteruskan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

k.

Hak Ha k dan dan Kew Kewaj ajib iban an KU KUD/ D/BU BUMD MD da dan n KKK KKKS. S.

Dengan mem Dengan memper perhat hatika ikan n ang angka ka 2.3 dia diatas tas,, KUD KUD/BU /BUMD MD ber bertan tanggu ggung ng jaw jawab ab kepada KKKS atas setiap kerugian yang timbul kepada KKKS ataupun





















Tgl. Revisi :

VII.. BAGAN ALIR PERMOHO VII PERMOHONAN NAN PENGUSA PENGUSAHAAN HAAN PERT PERTAMBAN AMBANGAN GAN MINY MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA BERDASARKAN PERMEN 01/2008



















PEDOMAN TATA KERJA

Halaman 11 dari 42


Revisi ke : 0

Tgl. Revisi :

LAMPIRAN I CHECKLIST PERMOHONAN PENGUSAHAAN PERT PER TAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

N o.

Je nis D o k um en

1

Surat Pe Permohonan

2

Dokumen Ad Ad mi nis tra si Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Pemerintah Propinsi setempat; Akte Pendirian KUD atau BUMD dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang Surat Tanda Daftar Perusahaan

Ada

Tidak Tidak Memenuhi Ada Memenuhi



















PEDOMAN TATA KERJA

Halaman 12 dari 42


No. 3

J en is D o ku m en Dokumen Teknis Peta dan koordinat lokasi sumur tua yang dimohonkan termasuk peta wilayah administrasi terkait Jumlah sumur yang dimohonkan dengan menyebutkan nama lapangannya Rencana Memproduksikan Minyak Bumi usulan imbalan jasa Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk usulan penanggungjawab pelaksanaan setelah

A da

Revisi ke : 0

Tgl. Revisi :

Tidak Tidak Memenuhi Ada Memenuhi





















Tgl. Revisi :

LAMPIRAN II CONTOH SURAT PENYATAAN DAN KESANGGUPAN Yang bert bertanda anda tang tangan an diba dibawah wah ini : Nama : __ __ _ J ab a tan : __ __ _ A lam a t : __ __ _ Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KUD/BUMD__ ____________ , terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: A.

Bahwa KUD/ Bahwa KUD/BUMD_ BUMD____ _____ __ ber bermaks maksud ud unt untuk uk men mengaj gajuka ukan n per permoh mohona onan n Memproduksi Minyak Bumi di …………... (nama lapangan) yang terletak dalam Wilayah Kerja yang dikelola oleh ………..…….. selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”), untuk mendapatkan persetujuan Menteri ESDM cq Dirjen Migas, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008;

B.

Bahwa untuk Bahwa untuk kepenti kepentinga ngan n terseb tersebut, ut, disyar disyaratk atkan an membua membuatt pernya pernyataa taan n tertul tertulis is bahwa bahwa KUD/BUMD sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada seluruh ketentuan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.























Tgl. Revisi :

LAMPIRAN III PENJELASAN PENGUSAHAAN PERT PERTAMBANGAN AMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA BIDANG KESELAMATAN KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN 01.

MANAJEMEN A.

Harus Haru s ditunjuk ditunjuk seora seorang ng pengaw pengawas as Lapanga Lapangan n untuk untuk melakuk melakukan an pengawa pengawasan san operasi dan koordinasi dengan pihak terkait termasuk aspek keselamatan kerja dan lindungan lingkungan.

Penjelasan : 1.

Pengawas Peng awas Lapa Lapangan ngan yang sud sudah ah ditetap ditetapkan kan bert bertangg anggung ung jawab jawab atas atas kegia kegiatan tan




















02.


Tgl. Revisi :

PEKERJA A.

Harus Ha rus patu patuh h & taat taat terhad terhadap ap keten ketentua tuan n yang yang berlak berlaku u

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” adalah Petunjuk Kerja, SOP atau Aturan-aturan yang dibuat oleh KKKS dimana memuat Petunjuk Kerja Operasi maupun Aturan-aturan K3LL B.

03.

Mema Me maka kaii al alat at pe peli lind ndun ung g di diri ri..

ALAT PELINDUNG DIRI




















04.


Tgl. Revisi :

PERALATAN A.

Mesin Mesi n penarik penarik timba agar dilet diletakk akkan an minimal minimal 50 meter meter dari dari sumur sumur

Penjelasan : Mengingat mesin penarik dapat menimbulkan panas dan api, maka untuk keselamatan, mesin harus berjarak minimal 50 meter dari sumur. B.

Exhaust Exha ust mes mesin in agar agar dibun dibungkus gkus deng dengan an baha bahan n pelindu pelindung ng panas panas

Penjelasan : Pembungkusan ini dimaksudkan untuk mencegah interaksi panas yang berlebihan yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran bila ada minyak atau gas disekitarnya.




















05.


Tgl. Revisi :

LOKASI KERJA A.

Agar dibua dibuatt pusat pusat kumpul kumpul pekerj pekerja a untuk untuk memudah memudahkan kan evakua evakuasi si bila terja terjadi di keadaan darurat

Penjelasan : Apabila terjadi kondisi emergency /darurat, /darurat, maka semua pekerja harus segera dapat berkumpul di tempat yang aman untuk memastikan keselamatan dan mempermudah apabila dilakukan evakuasi. B.

Agarr dija Aga dijaga ga tid tidak ak ada tum tumpah pahan an min minyak yak

Penjelasan :




















F.


Tgl. Revisi :

Jam kerj kerja a operasi operasi di lapanga lapangan n dibatasi dibatasi dari jam 07.00 samp sampai ai dengan dengan jam 16.00 kecuali ditentukan lain dengan pertimbangan tertentu.

Penjelasan : Pekerjaan penambangan dibatasi waktunya untuk menjaga agar kondisi dan situasi lapangan dapat dimonitor dengan baik. G.

Dipas Dip asang ang tand tandaa-tan tanda da anjur anjuran an dan dan pering peringata atan n

Penjelasan : Tanda-tanda anjuran dan peringatan ini ditujukan agar para pekerja mengetahui apa saja yang harus digunakan pada daerah-daerah yang berbahaya.






















4.


Tgl. Revisi :

Bak pengo pengolah lah limbah limbah terbu terbuat at dari dari beton/pl beton/pleste esteran ran semen semen bers berseka ekatt sedemik sedemikian ian rupa sehingga bagian minyak dapat tertampung di atas dan air dapat mengalir lewat bagian bawah (system oil catcher).





















Tgl. Revisi :





















Tgl. Revisi :

Penjelasan : 1.

Limbah Limb ah yang yang terma termasuk suk B3 B3 disera diserahka hkan n ke KKKS KKKS untuk untuk dike dikelola lola sesu sesuai ai ketent ketentuan uan yang berlaku.





















Tgl. Revisi :

LAMPIRAN IV PERJANJIAN MEMPRODUKSI MINY MINYAK AK BUMI PADA SUMUR TUA



















PEDOMAN TATA KERJA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA e.


Tgl. Revisi :

Bahwa PIHAK Bahwa PIHAK KEDU KEDUA A telah telah men mengaj gajuka ukan n permo permohon honan an kepad kepada a PIHAK PIHAK PERTAMA melalui surat No. ________ tanggal ________











































































































































































































































































Pengusahaan an Minyak Bumi Pada Sumur Tua

Recommend Documents