TOPIKAL PAPER
Domestic Political Environment ”Pengaruh Perubahan dalam Lingkungan Politik Indonesia kepada Aktivitas Bisnis PT San Miguel Pure Foods Indonesia” Pengajar: Hempry Suyatna, Ph.D
Anak Agung Adhy Wardhana 13/360572/PEK/19072
Kelas Reguler 35 Jakarta
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA JAKARTA 2014
1. Pendahuluan Perkembangan bisnis di suatu negara akan dipengaruhi oleh bagaimana sistem politik di negara tersebut. Sistem politik di suatu negara akan mempengaruhi sistem ekonomi di negara tersebut yang kemudian juga akan mempengaruhi bagaimana kebijakan ekonomi di negara tersebut. Kebijakan ekonomi inilah yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana aktivitas bisnis di negara tersebut membuat strategi bisnisnya. Salah satu contoh yang bagus adalah bagaimana Rusia yang mulai merubah sistem politik mereka ketika mereka kalah secara ekonomi dengan Amerika Serikat pada periode perang dingin. Perubahan ekonomi ini kemudian membuat ekonomi mereka tumbuh lebih pesat dibanding sebelumnya. Fenomena ini juga terjadi ketika China mulai membuka pasar mereka. perekonomian mereka tumbuh sangat pesat bahkan mereka digadang-gadang akan menggantikan peran Amerika Serikat di bidang ekonomi. Beberapa contoh di atas menunjukkan bagaimana sistem politik akan mempengaruhi aktivitas bisnis. Hal ini juga berlaku di Indonesia. Salah satu contohnya adalah bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di masa periode orde lama. Sistem politik Indonesia di masa itu yang lebih dekat dengan blok timur membuat perekonomian Indonesia cukup terpuruk. Indonesia mengalami inflasi yang cukup besar pada saat itu. Barulah setelah masuk ke rezim pemerintahan orde baru, perekonomian kita mulai tumbuh dengan baik. Kondisi perpolitikan juga akan mempengaruhi perekonomian. Kita mengetahui bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil harus melalui perumusan yang dilakukan di DPR, yang terdiri dari wakil-wakil partai politik yang terpilih. Hal ini membuat bagaimana kondisi politik yang ada akan mempengaruhi kebijakan yang diambil. Perubahan faktor politik juga akan menimbulkan ketidakstabilan di bidang ekonomi. Kasus ini nampak di Indonesia ketika terjadi perubahan kondisi politik pasca reformasi di tahun 1998. Kondisi perekonomian yang memang sudah muncul akibat dampak krisis di Thailand diperparah lagi oleh ketidakstabilan kondisi politik membuat kondisi perekonomian kita begitu terpuruk. Namun perlahan, kondisi perekonomian kita mulai membaik ketika kondisi faktor politik juga menjadi relatif stabil. Artikel yang dimuat di situs Business Knowledge Source mengatakan bahwa ada beberapa cara faktor politik dapat mempengaruhi kondisi perekonomian, antara lain perubahan faktor politik akan merubah sistem perpajakan dan faktor finansial lainnya, perubahan sistem politik dapat
menimbulkan risiko terjadinya perang ataupun gangguan stabilitas keamanan lainnya, serta perubahan faktor politik dapat mengubah ide dalam mengelola kebijakan ekonomi yang kemudian dapat mempengaruhi pasar saham di suatu negara Namun, lebih lanjut, artikel tersebut juga mengatakan bahwa perubahan politik yang terjadi di suatu negara tidak selalu berdampak buruk bagi bisnis di negara tersebut. Perubahan politik bisa jadi menimbulkan peluang-peluang baru yang justru dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis di negara tersebut. Karya tulis ini dibuat dengan tujuan untuk mencari tahu bagaimana pengaruh yang diberikan oleh lingkungan politik di Indonesia kepada aktivitas bisnis yang dilakukan oleh PT San Miguel Pure Foods Indonesia, peluang dan ancaman apa saja yang muncul akibat lingkungan politik di Indonesia, serta bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh SMPFI untuk menindaklanjuti peluang dan ancaman tersebut. 2. Profil Perusahaan PT San Miguel Pure Foods Indonesia (SMPFI) adalah anak perusahaan dari San Miguel Pure Foods yang berpusat di Filipina. Pada tahun 1995, SMPFI didirikan sebagai perusahaan kerja sama antara San Miguel Pure Foods Co. (SMPFC) dan Grup Hero dengan kepemilikan 49% - 51%. Namun pada tahun 2004, struktur kepemilikan SMPFC bertambah menjadi 75%, dan Hero grup mendivestasikan kepemilikannya di SMPFI. Sisa saham SMPFI kemudian dimiliki oleh Penderyn of Singapore. SMPFI bergerak di bidang manufaktur dan distribusi daging olahan di Indonesia. Beberapa produknya antara lain adalah Farmhouse (kelas premium), Vida (kelas yang lebih terjangkau). Selain itu, SMPFI juga memiliki produk untuk kategori sosis, kornet, ham, dan daging burger. SMPFI mendistribusikan produknya terutama melalui supermarket. namun perusahaan juga melakukan pendistribusian secara online. Perusahaan ini memiliki pabrik di selatan Jakarta yaitu di Bogor, dengan rata-rata produksi 7.000 metrik ton makanan jadi dan jumlah tenaga kerja mencapai 500 orang. SMPFI mempunyai keunggulan antara lain produk yang cukup terkenal di kalangan produk daging olahan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa produk Farmhouse dan Vida sudah cukup terkenal di industri daging olahan. Melalui kedua produk itu juga, SMPFI telah mengambil pasar premium dan pasar menengah ke bawah. SMPFI juga mempunyai keunggulan akibat induk perusahaannya merupakan perusahaan yang cukup mapan di bidang dunia pangan ASEAN. Hal ini menyebabkan SMPFI dapat mendapat keunggulan dan juga jaringan dari perusahaan induknya
apabila hendak masuk ke pasar dunia.Namun bukan berarti SMPFI tidak mempunyai kekurangan. Jenis produk yang dikeluarkan oleh SMPFI masih terlalu sedikit. Produk SMPFI juga kurang terdistribusi secara luas. Distribusi produk SMPFI sampai saat ini masih terlalu mengandalkan supermarket sebagai jalur pendistribusian mereka. Perusahaan induk SMPFI, yaitu SMPFC yang berpusat di Filipina juga memiliki beberapa anak perusahaan lainnya di ASEAN selain Indonesia. Salah satunya adalah San Miguel Hormel Co (SMHC) yang berada di Vietnam. SMHC ini bergerak di bidang peternakan dan pengolahan daging tradisional. Selain itu mereka juga masih mempunyai beberapa anak perusahaan lain yang bukan bergerak di bidang daging, seperti San Miguel Super Coffemix Company (kopi), Magnolia Ice Cream, Magnolia (produk olahan susu), dan lain-lain. 3. Kondisi Politik di Indonesia Sistem politik di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan besar. Dimulai dari demokrasi pada awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin oleh Soekarno, rezim militer di jaman Soeharto dan era reformasi saat ini. Pada jaman Soeharto, pemilihan umum yang dilakukan hanya seperti formalitas saja untuk memilih Soeharto kembali menjadi presiden. Pemilu hanya diikuti oleh tiga partai dan selalu dimenangi oleh partai Golkar. Namun hal ini berubah setelah terjadinya reformasi. Partai peserta pemilu menjadi berkali lipat, dan partai yang memenangkan pemilu tidak lagi didominasi oleh satu partai. Dari sisi demokrasi memang hal ini menjadi lebih baik, namun di sisi lain hal ini menimbulkan ketidak stabilan politik. Ketidak stabilan ini muncul dari adanya perbedaan sudut pandang baik dari presiden terpilih maupun pembuat peraturan di badan legislatif antar periode, sehingga kebijakan periode yang satu tidak konsisten dengan kebijakan di periode yang lain. Hal ini mungkin tidak terjadi pada saat presiden Susilo memerintah di pada dua periode berturut-turut, namun bisa terjadi pada periode reformasi sebelumnya. Hal ini akan memberikan dampak bagi kebijakan yang dibuat bagi para pelaku bisnis. Pada tahun 2014 ini, Indonesia baru saja menyelenggarakan “pesta demokrasi” baru-baru ini, yaitu pemilihan umum anggota badan legislatif dan pemilihan umum kepala negara dan pemerintahan di Indonesia. Data yang didapat dari PDIP muncul sebagai partai pemenang pemilu, namun jarak suaranya tidak terlalu jauh dengan partai Golkar yang memiliki perolehan suara kedua terbanyak. Distribusi perolehan suara antar partai pun tidak jauh berbeda. Sedangkan untuk hasil pemilihan presiden, pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) keluar sebagai pemenang, mengungguli pasangan Prabowo dan Hatta. Hal ini membuat penting bagi para pelaku
bisnis untuk mengamati kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Jokowi dalam periode kepemerintahannya kelak. Namun, pemilu 2014 kali ini banyak dihiasi dengan gejolak politik. Hal ini dimulai dari gugatan dari pasangan Prabowo-Hatta ke MK atas kekalahannya di pilpres. Gugatan ini menimbulkan banyak keresahan dari masyarakat, yang berdampak juga pada aktivitas bisnis. Pada akhirnya gugatan pasangan Prabowo-Hatta tidak dikabulkan, dan pasangan Jokowi-JK diresmikan menjadi pasangan terpilih. Namun gejolak politik yang muncul tidak selesai sampai di situ. Partaipartai politik yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta membentuk koalisi yang disebut dengan Koalisi Merah Putih (KMP), yang diperkirakan mempunyai jumlah kursi yang lebih banyak di badan legislatif apabila dibandingkan dengan koalisi yang mendukung Jokowi. Perhitungan di atas kertas menunjukkan bahwa KMP menguasai 63% dari total jumlah kursi di DPR (Artikel Tribunnews, 23 Agustus 2014). Hal ini jelas akan memberikan hambatan bagi Jokowi dalam membuat kebijakan ke depannya. Hal ini mulai ditunjukkan ketika rapat paripurna membahas RUU Pilkada, yang pada akhirnya dimenangkan oleh partai-partai anggota KMP. Beberapa penjelasan ini menunjukkan gambaran bagaimana kondisi perpolitikan di Indonesia di masa pemerintahan Jokowi yang kemungkinan besar akan terganjal dengan dominasi KMP di badan legislatif. 4. Peluang dan Ancaman dari Lingkungan Politik, serta Rekomendasi Strategi SMPFI Ada beberapa faktor yang perlu di analisis pengaruhnya terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di suatu negara. Artikel yang dimuat pada situs kereatif menunjukkan beberapa faktor politik yang bisa dijadikan pertimbangan oleh pelaku bisnis antara lain adalah stabilitas pemerintahan, hubungan internasional, dan birokrasi pemerintahan. Penjelasan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya perubahan dari pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi, yang menimbulkan gangguan pada stabilitas politik di Indonesia. Hal ini ditambah lagi dengan kemungkinan tidak didukungnya kebijakan Jokowi di badan legislatif. Hal ini menambah lagi risiko munculnya ketidakstabilan politik. Mungkin hal ini akan diperhalus sedikit dengan aksi Jokowi yang membentuk tim transisi nasional, sehingga kebijakan yang dibuat pada periode sebelumnya akan bergerak lebih halus menuju kebijakan pada periode pemerintahan Jokowi. Namun perusahaan harus lebih bersiap-siap untuk menghadapi ketidakstabilan politik di masa yang akan datang, termasuk SMPFI. SMPFI harus mempersiapkan rencana yang memasukkan faktor ketidakstabilan politik di Indonesia ini, misalnya membuat analisis sensitivitas dalam perencanaan keuangan di masa yang akan datang dengan memasukkan
perhitungan apabila terjadi gejolak politik di dalam negeri. Dengan begitu, SMPFI dapat menghadapi ketidakstabilan politik yang terjadi dengan lebih baik. Ancaman lain yang bisa muncul dari perubahan peta politik ini adalah upah pegawai yang naik. Jokowi dan partai utama pendukungnya, PDI Perjuangan, terkenal dengan rekam jejaknya yang sangat memperhatikan rakyat kecil. Seringkali mereka menjanjikan kenaikan dari upah minimum. Hal ini bisa menjadi ancaman bila kebijakan ini benar-benar dijalankan pada periode pemerintahannya, sebab SMPFI akan mengalami kenaikan biaya untuk upah tenaga kerja mereka. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh SMPFI dalam perencanaan keuangannya di masa yang akan datang. Namun, kenaikan upah minimum ini juga memberikan peluang bagi SMPFI, sebab kesejahteraan masyarakat akan meningkat, dan seiring dengan hal tersebut mereka akan mengkonsumsi makanan yang lebih berkualitas, seperti produk yang dijual oleh SMPFI. Dari sisi birokrasi pemerintahan, kita bisa melihat rekam jejak pemerintahan Jokowi sebelumnya di Jakarta dan Solo. Jokowi selalu melakukan kebijakan yang mempermudah proses pelayanan yang ada, atau dengan kata lain meringkas birokrasi yang ada. Jokowi juga membersihkan proses birokrasi yang ada, dengan menindak pejabat yang menarik pungutan liar. Hal ini akan membawa dampak yang baik bagi iklim investasi di dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia akibat adanya investasi asing yang masuk. Daya beli masyarakat akan menjadi lebih besar, sehingga menciptakan peluang bagi SMPFI untuk dapat meningkatkan penjualan untuk menaikkan profitabilitas perusahaannya. Namun di sisi lain, birokrasi bersih dan ramping yang diterapkan ini juga menimbulkan ancaman bagi SMPFI, yaitu munculnya pesaing-pesaing baru dari luar negeri yang ikut berkompetisi di pasar dalam negeri. Hal ini berisiko menurunkan pangsa pasar penjualan dari SMPFI. Maka dari itu SMPFI harus dapat bergerak lebih cepat untuk memenangkan loyalitas dari konsumennya, sehingga mereka tidak berpindah ke perusahaan asing yang masuk ke dalam negeri. Selain itu, isu RUU Pilkada juga harus menjadi perhatian bagi SMPFI. Baru-baru, DPR menyetujui pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, yang terdiri dari anggota-anggota partai yang berpusat di Jakarta. Mereka tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh dewan pusat partai mereka. Hal ini berarti kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, yang bertanggung jawab kepada masing-masing dewan pusat partai mereka. Dengan begitu, kebijakan lobi yang dilakukan oleh SMPFI pun akan berubah dari yang tadinya mendekati pimpinan daerah di daerah masingmasing menjadi mendekati dewan pimpinan pusat partai yang berkuasa di daerah tertentu. Hal ini penting apabila SMPFI ingin melakukan pembuatan pabrik di suatu wilayah baru, mendirikan usaha peternakan, dan lain-lain. Sebab untuk melakukan hal tersebut mereka harus memiliki ijin
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan hubungan yang tidak baik membuat mereka akan kesulitan mendapatkan ijin. Namun dengan pilkada yang dilakukan di DPRD akan memberi mereka peluang bagus untuk melakukan lobi. Mereka tidak lagi mendekati pimpinan kepala daerah, namun bisa dilakukan dengan mendekati dewan pimpinan pusat partai berkuasa di daerah tersebut. Mereka mendapat keuntungan antara lain tempat yang lebih dekat dengan kantor pusat mereka, dan mereka tidak perlu melakukan lobi yang berulang-ulang di tiap daerah. Salah satu pengaruh perubahan politik yang juga berdampak kepada keputusan bisnis yang bisa diambil oleh SMPFI adalah perubahan kebijakan dan birokrasi yang akan dilakukan pemerintahan yang akan datang khususnya di bidang ketahanan pangan. Hal ini menjadi faktor yang cukup penting untuk dipertimbangkan oleh SMPFI. Salah satu penyebab kesulitan operasional yang dilakukan oleh SMPFI adalah adanya kebijakan kuota impor dan rendahnya produksi daging dalam negeri. Bahkan kemudian kebijakan kuota impor ini menjadi kasus korupsi yang ditangani KPK. Pemerintahan Jokowi yang menjanjikan ketahanan pangan akan memberikan peluang bagi SMPFI. Hal ini nampak seperti yang diberitakan dalam artikel berita yang dikeluarkan oleh Liputan 6 dan satu timor. Pertama mereka akan mendapatkan pasokan sumber bahan baku yang lebih terjamin sehingga tidak mengganggu proses produksi yang mereka lakukan. Peluang yang kedua adalah mereka bisa memanfaatkan kebijakan ketahanan pangan yang dilakukan ini untuk membuka bisnis peternakan yang hasilnya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 5. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa faktor politik domestik juga turut mempengaruhi aktivitas bisnis yang dilakukan oleh SMPFI. SMPFI harus dapat memahami faktor politik domestik dan perkembangannya agar dapat membuat strategi yang tepat bagi perusahaan. Salah satu peluang yang muncul akibat perkembangan lingkungan politik yang terjadi di Indonesia adalah rekam jejak Jokowi yang berhasil membersihkan serta mempercepat proses birokrasi pada jabatan beliau sebelumnya. Hal ini diperkirakan juga dapat dilakukan oleh beliau pada pemerintahan yang akan datang. Tim transisi juga akan memberikan proses perpindahan kebijakan yang lebih halus dari pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi. Hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi pelaku bisnis di Indonesia, termasuk SMPFI. Selain itu, kebijakan ketahanan pangan yang direncanakan oleh Jokowi akan memberikan peluang yang baik bagi SMPFI untuk memperluas bisnisnya ke industri peternakan. SMPFI dapat memanfaatkan industri peternakan ini untuk mendukung bisnis utama yang mereka jalankan. Kebijakan
menaikkan upah minimum yang kemungkinan dilakukan oleh Jokowi juga memberikan peluang bagi SMPFI untuk dapat menambah penjualan mereka. Mereka harus mempersiapkan produksi mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, serta menginovasikan produk mereka agar dapat memanfaatkan peluang dan memenangi persaingan yang ada. Namun ancaman juga muncul akibat dari faktor politik dalam negeri. Salah satu ancaman yang muncul adalah ketidakstabilan kondisi politik di Indonesia akibat pergantian presiden dan kalahnya dukungan yang diberikan kepada presiden terpilih yang baru, Jokowi, di DPR. Ketidakstabilan kondisi politik ini dapat menyebabkan gejolak politik yang bisa membuat situasi bisnis menjadi kurang kondusif. Selain itu, perubahan sistem pilkada juga membuat SMPFI harus melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda dari pendekatan yang dilakukan pada saat sistem pilkada langsung. SMPFI juga terancam mengalami kenaikan biaya produksi akibat risiko kenaikan upah minimum pada pemerintahan Jokowi nanti. Strategi yang dapat dilakukan oleh SMPFI dalam mengelola ancaman-ancaman yang muncul ini adalah dengan melakukan analisis sensitivitas pada investasi yang akan mereka lakukan, serta mengubah strategi pendekatan mereka menjadi strategi yang lebih mendekati badan legislatif maupun pemerintah pusat. SMPFI juga harus mempersiapkan perencanaan keuangannya di masa yang akan datang akibat kenaikan biaya produksi yang terjadi. Dengan memperhatikan peluang dan ancaman yang muncul dari perkembangan politik di Indonesia, serta menerapkan strategi yang tepat untuk mengelolanya, SMPFI dapat mengembangkan bisnis yang mereka sedang mereka jalankan.
Daftar Pustaka
Artikel Business Knowledge Source, “How Political Changes Might Influence Your Business Management”, diakses pada 28 September 2014. http://www.businessknowledgesource.com/blog/how_political_changes_might_influence _your_business_management_028807.html Artikel Kereatif, 2013, “Hubungan Bisnis dengan Politik”, diakses pada 28 September 2014. http://kereatif.com/hubungan-bisnis-dengan-politik/ McDonald Hamish, 2014, “Comment: New Indonesian President, Old Politics?”, SBS Australia. http://www.sbs.com.au/news/article/2014/09/17/comment-new-indonesian-president-oldpolitics Situs San Miguel Pure Foods http://www.sanmiguelpurefoods.com Artikel Liputan 6, 2014, “Jokowi Bahas Ketahanan Pangan di Rumah Transisi”, diakses pada 28 September 2014 http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2088818/jokowi-bahas-ketahanan-pangan-dirumah-transisi Artikel Satu Timor, 2014, “Mengapa Manuver Jokowi untuk Sapi NTT Penting dalam Kebijakan Ketahanan Pangan”, diakses pada 28 September 2014 http://satutimor.com/mengapa-manuver-jokowi-untuk-sapi-ntt-penting-dalam-kebijakanketahanan-pangan-indonesia.php
