Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Mata Kuliah Birokrasi & Good Governance. Dosen Tri Hayati SH., MH.
Kebijakan Debirokrasi dan Deregulasi Dalam Mewujudkan Good Governance
Click to edit Master subtitle style
Grahat Nagara (Absen 6 Reguler/ NPM 1106030965) 14 Maret 2012
D e b i r o k r a t i s a s i ? ? S e m
D e b i r o k r a t i s a s i ? ? S e m
T a p i m u n g k i n p e n e k
Latar belakang: Pernyataan tentang birokrasi •
•
•
Jumlah PNS terlalu banyak sehingga tidak hanya menimbulkan sistem birokrasi yan terlalu panjang tetapi juga menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Komisi XI DPR RI, 28 Juni 2011. Perlu ada moratorium dalam penerimaan pegawai negeri sipil hingga proses penataan ulang terhadap nomenklatur yang ada selesai. Marzuki Alie, 28 Juni 2011. Hanya 5% pegawai negeri sipil yang memiliki
•
Penelitian World Bank pada tahun 1983 menjelaskan bahwa negara-negara yang memiliki tingkat regulasi tinggi termasuk Indonesia, terjadi indeks distorsi harga yang tinggi dan kinerja produk domestik bruto yang rendah.
Berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa birokrasi di Asia Tenggara terlalu rumit dan sangat menghambat pembangunan ekonomi dan penciptaan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi digambarkan begitu gemuk sehingga justru menyebabkan berbagai masalah. •
Latar belakang: Pernyataan tentang birokrasi
Inefisiensi dan beban ekonomi tinggi
Regulasi terlalu menghambat (bottlenecking )
Permasalahan dalam birokrasi mengerucut pada berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui diantaranya deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi Privatisasi Debirokratisasi
Birokrasi yang koruptif
Pelaksanaan yang otoriter non partisipatif
Depolitisasi
Pfeffer dan Salancik (1978) berkomentar bahwa: “in climate of social values that stress participation and democracy , bureaucracy with their centralized structure of authority and control are anachronistic”
Perumusan permasalahan
? ?
Apakah debirokratisasi dan deregulasi menyelesaikan masalahmasalah dalam birokratisasi dan mencapai good governance (??)
Kerangka
•
•
Birokrasi Dalam Teori dan Praktik Deregulasi dan Debirokratisasi dan Tantangannya
Pengantar More harm was done in the 20th century by faceless bureaucrats than tyrant dictators.
Kutipan dari Dennis Prager (Kolumnis) menggambarkan bagaimana birokrat yang seharusnya menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik justru merugikan masyarakat.
Weber dan birokrasi mekanistik
"From a purely technical point of view, a bureaucracy is capable of attaining the highest degree of efficiency, and is in this sense formally the most rational known means of exercising authority over human beings. It is superior to any other form in precision, in stability, in the stringency of its discipline, and in its reliability. It thus makes possible a particularly high degree of calculability of results for the heads of the organization and for those acting in relation to it. It is finally superior both in intensive efficiency and in the scope of its operations and is formally capable of application to all kinds of
Pembagian kerja yang jelas, khususnya regulator (thinking) dan operator (doing)
Impersonalitas
Terkendali dan dapat dipastikan
Teori Birokrasi Rasional-Legal, Weber
Max Weber. Bureaucracy , dalam Richard J. Stillman II, 2000. Public Administration, Concepts and Cases. Houghton Mifflin Company
Tipe Birokrasi Ideal, Max Weber §
Ada hirarki kewenangan dan jalur karir yang jelas
§
Ada aturan yang jelas tentang perilaku, otoritas dan tanggung-jawab pegawai
§
Manajemen birokrasi dikelola melalui prinsip umum yang lebih stabil dan mudah untuk dipelajari dan didasarkan fungsi dan spesialisasi
§
Pegawai diterima atas dasar merit bukan ikatan kekrabatan (patrimonial)
§
Birokrat bersifat impersonal
§
Kegiatan birokrasi dilaksanakan secara teratur dan terus menerus dengan efisien
Layanan publik yang rumit dan begitu banyak
Birokratisasi ideal
Pelayanan publik yang menjamin kepastian hukum dan efisien
Birokrasi dan penguasaan oleh Negara
Terlihat bahwa di Indonesia dimensi keterlibatan administrasi publik begitu luas
Tujuan konstitusional Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Menjamin keadilan sosial; Melindungi segenap tumpah darah bangsa; Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Teori hukum birokratisasi (Parkinson) Apa yang akan terjadi…. Birokrat akan menambah subordinat
•
•
Birokrat akan saling memberikan tugas
•
•
•
Birokrat akan terus menambah subordinat, sehingga jumlah birokrat akan terus bertambah. Ketika birokrat bertambah terlalu banyak sehingga “inflasi” menyebabkan pengeluaran yang lebih banyak ketimbang penerimaan yang didapat dari adanya penambahan birokrasi, maka nilai dari birokrat tersebut akan semakin rendah dan terjadi inefisiensi dalam birokrasi.
Birokrat akan terus saling memberikan tugas dan fungsi. Artinya secara alamiah pertumbuhan birokrat berarti akan terjadi pertambahan birokrasi dan panjangnya rentang administrasi. Penambahan rentang administrasi berarti penambahan rentang kendali. Kelemahan dalam rentang kendali ini akan menyebabkan terjadinya asymmetric information yang dapat mendorong perilaku koruptif diantara para birokrat. Sehingga menyebabkan biaya ekonomi dari jalannya pemerintahan dan pelayanan publik semakin mahal dan rumit.
Runaway bureaucratization (Evers, 1987)
Evers, Hans-Dieter. 1987. "The Bureaucratization of Southeast Asia." Comparative Studies in Society and History
Menurut Evers terjadi lonjakan birokrasi di beberapa negara di Asia Tenggara
Rasio birokrat per 1000 penduduk Malaysia
40
Thailand
19
Indonesia
10
3,4 juta 303 ribu 1950
515 ribu
1970
4,7 juta 1988
2012
Jumlah PNS dari tahun ke tahun
Meskipun Indonesia memiliki rasio yang rendah dibandingkan penduduknya namun pertumbuhan birokrat melonjak Antara tahun 69paling tinggi. 85 jumlah birokrat meningkat, 80 kali lipat, sementara penerimaan negara juga meningkat 90 kali lipat.411 trilyun Sebesar yaitu 37% dari total APBN tahun 2011 dihabiskan untuk membiayai biroraksi (belanja pegawai)
Belanja biaya birokrat 37%
Teori principal-agent-client (Lambsdorff, 2001) Principal
Johann Graf Lambsdorf, 2001. How Corruption in Government Affect Public Welfare. Center For Globalization and Europeanization of the Economy.
Delega si
Lisensi Agent Kinerja Asymmetric Information
Self Interest
Pajak&Iura n
Asymmetry information akan memberikan peluang bagi terjadinya rent seeking behaviour diantara para birokrat.
Client
Sebagaimana teori parkinson tersebut, bisa jadi penambahan jumlah birokrat tadi justru menambah struktur.
Birokrasi dalam tata niaga kayu
•
•
Sebagai ilustrasi dalam sektor kehutanan. Ketika sebuah badan hukum melakukan proses produksi untuk mengusahakan kayu, maka ia harus melewati proses birokrasi yang luar biasa rumit, dan bahkan cenderung tidak berjalan secara maksimal. Tidak hanya terlalu birokratis tetapi tata usaha kayu ini justru mengakibatkan proses produksi jauh lebih tidak efisien dengan hasil pengawasan yang tetap tidak maksimal.
AMDAL
B. SETOR IIUPHHK
Pendirian Perusahaan
Pengurusan Izin Usaha
IUPHHKHA/HT/RE
FAKB
SKSKB
Perencanaan Pengelolaan
Produksi Kayu
AKTA PENDIRIAN
RKU
LHP
TDP
RKT
B. SETOR PSDH/DR
SIUP
BAGAN KERJA
Tata Usaha Kayu
Industri Pengolahan
Kritik Herbert Simmons
•
•
Tidak mungkin tercapai tipe ideal birokrasi yang didefinisikan oleh Weber. Hal ini dikarenakan manusia pada dasarnya tidak mungkin mencapai rasionalitas yang sempurna biner seperti mesin. Dengan rasionalitas terbatas (bounded rationality ) tidak mungkin dihasilkan tipe birokrasi yang ideal yang formalistik dan mekanistis.
Agus Dwiyanto (2011) bahwa konsep Weber yang formalistik dan mekanistik ini tidak tepat diterapkan dalam pada negara transitif, yang memerlukan tipe pemerintahan yang dinamis dan dalam lingkungan yang penuh turbulensi dan membutuhkan respons yang cepat.
Outline
§
Birokrasi Dalam Teori dan Praktik
§
Deregulasi dan Debirokratisasi dan Tantangannya
Pengantar
corruptisima republica plurimae leges
Menurut Tacitus (AD 56 – AD 117), semakin korup sebuah negara maka akan semakin banyak peraturan perundangundangan yang diterbitkan (Annals III: 27). Tacitus sendiri merupakan seorang sejarawan dan senator Romawi Kuno. Pada saat itu Tacitus mengkritik kewenangan Kaisar untuk menerbitkan banyak aturan yang menurutnya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat .
Dosis birokrasi Weber dan dampaknya (Widyanto, 2011) Agus Dwiyanto, 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Prinsip Birokrasi Weberian
Manfaat Penerapannya Sebelum Melampaui Titik Optimalitas Memberikan batasan kewenangan
Hierarki
Formalisasi
Spesialisasi
Impersonalitas
Mempermudah koordinasi dan pengawasan Memandu penyelenggara pelayanan publik Meningkatkan kepastian pelayanan Menyederhanakan proses kerja Pengembangan profesionalisme Mendorong birokrat
Manfaat Penerapannya Setelah Melampaui Titik Optimalitas Melembagakan budaya paternalistik Menimbulkan distorsi dan asimetri informasi Mekanisme birokrasi terlalu kaku Menghambat terjadinya perubahan dan proses kreatif Pelayanan publik menjadi berbelit-belit dan tidak efisien Membentuk ego sektoral dan individu Mematikan humanisme
Birokratisasi dan kinerja: relasi parabolik (Caiden, 1994)
Ideal bureacratization
Overbureaucratization
Overbirokrasi dan opsi penyelesaian
Overbirokrasi Debirokratisasi
Deregulasi
Mekanisme layanan publik berbelit-beli Peluang terjadi korupsi Rendahnya pelayananan publik
•
Permasalahan tersebut diatas kemudian mengarahkan pada perlunya ada debirokratisasi dan deregulasi.
Reinventing bureaucracy (Osborne dan Plastrik)
•
Dalam Banishing Bureaucracy , Osborne dan Plastrik memperkenalkan apa yang dinamakan sebagai reinventing government (penciptaan ulang pemerintahan), yaitu:
“The fundamental transformation of public systems and organizations to create dramatic increases in their effectiveness, efficiency, adaptability, and capacity to innovate. This transformation is accomplished by changing their purpose, incentives, accountability, power structure, and culture.” • Prijono Tjiptoherijanto, menyatakan reinventing government tersebut diarahkan pada perubahan birokrasi: Mencapai harapan masyarakat
Pengelolaan birokrasi berbasis kualitas
Bentuk organisasi yang sesuai dengan tujuan
Kewiraswastaan dalam tata kelola pemerintah
Debirokratisasi dan deregulasi
Debirokratisasi
Deregulasi
Bagaimana memperpendek jalur birokrasi dan mengembangkan partisipasi publik dalam birokrasi.
Deregulasi diarahkan bagaimana mengurangi peraturan yang bersifat menghambat atau bottlenecking .
a.Prosedur yang berliku-liku dibuat menjadi tidak berliku-liku; b.Prosedur yang memerlukan biaya tinggi, menjadi prosedur yang mantap, singkat sehingga biaya ringan; c. Prosedur yang sering menimbulkan kemacetan, diubah menjadi prosedur yang melancarkan; d. Prosedur yang komunikasinya sempit, diubah menjadi komunikasi sampai ke bawah (luas)
Sehingga deregulasi dipahami sebagai pengaturan kembali, penataan kembali peraturan perundang-undangan yang diakibatkan oleh berbagai sebab atau alasan. Namun, seringkali dipahami bahwa deregulasi merupakan usaha untuk mengurangi atau menghapuskan berbagai ketentuan dan intervensi yang berlebihan dalam kegiatan atau aktivitas Pemerintahan
Good governance versi (UNDP dan KNKG)
Good Governance Principle oleh UNDP
Legitimasi dan partisipasi Visi strategis Kinerja Akuntabilitas Keadilan
Soffian Effendi menyatakan tiga pilar dalam good governance: Pemerintah
Masyarakat madani
Good Public Governance oleh Komite Nasional Kebijakan Governance
Demokrasi Transparansi Akuntabilitas Budaya Hukum Kewajaran dan Kesetaraan
Dunia usaha
Contoh kasus deregulasi percapatan pembangunan hutan tanaman industri
•
Berkaitan dengan peluang divestasi, merger, akuisisi dan rescheduling pinjaman DR 0% untuk memberikan kepastian usaha bagi HPHTI Patungan maupun HPHTI Murni sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.46/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 yang pada intinya menjamin kelangsungan dana talangan perusahaan induk terhadap perusahaan HPHTI Patungan. Perusahaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman/HPHTI Patungan dapat melakukan restrukturisasi saham atau rekomposisi saham atas pinjaman Restrukturisasi yang berupa dana talangan.
•
Keputusan Menhut No. SK.45/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 berhubungan dengan penyederhanakan penyusunan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKT-HT. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 menyederhanakan penyelesaian IUPHHK-HT yang telah mendapat persetujuan prinsip permohonan tanpa pengesahan feasibility study (FS) oleh Departemen Kehutanan Akselerasi
Contoh kasus deregulasi percapatan pembangunan hutan tanaman industri
•
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 47/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004, yang pada intinya menjelaskan bahwa perusahaan IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berbentuk perseroan terbatas dapat melakukan pengambilalihan atau akuisisi saham setelah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan.
Peningkatan Daya Tarik Investasi
Debirokrasi dan pembagian kewenangan terkait sektor kehutanan Penentuan Norma Standar dan Kriteria
Pengendalian Perizinan
Pengendalian Perencanaan Usaha
Pemerintah Pusat
•
•
Terjadi desentralisasi korupsi dan pengawasan hutan yang tidak maksimal. Fungsi pelayanan publik oleh pemerintahan sebagai prasyarat pengelolaan yang baik justru melemah.
Pengawasan Tata Usaha Kayu
Pemerintah Daerah
Pengelolaan Penerimaan Negara
Privatisasi dan Representasi
Debirokratisasi dan deregulasi
Tumpang tindih regulasi Menghasilkan desentralisasi korupsi Pungutan liar dan ketidak pastian hubungan pusat daerah
Mengembangkan ekonomi informal (underground economy)
Mendorong berkembangnya usaha tanpa mengorbankan pengawasan dan pengendalian
Fungsi perlindungan hak publik dan pengawasan oleh pemerintah melemah
Menyederhanakan birokrasi tanpa menghilangkan perlunya pelayanan publik
Menguatkan peran masyarakat dan swasta dalam tata kelola Otonomi daerah, dekonsentrasi, dan desentralisasi tata usaha dan pengawasan kayu kehutanan
Deregulasi Debirokratisasi
Simpulan
§
§
Memang birokrasi yang diharapkan oleh Weber, dengan 6 prinsip birokrasi tersebut tidak mudah diwujudkan. Disamping karena pelaksanaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan di satu sisi secara teoritik juga ada kelemahan dalam birokrasi sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Parkinson maupun Herbert Simon. Untuk menyelesaikan hal tersebut, debirokrasi dan deregulasi sebagai opsi tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memperhatikan dampak maupun tujuan dari kebijakan tersebut. Pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi sekalipun memerlukan pencermatan yang mendalam terutama memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas. Deregulasi dan debirokratisasi jangan sampai justru menjadi bumerang yang merugikan. Penting oleh karena itu menentukan ukuran batasan-batasan kebijakan debirokratisasi dan deregulasi yang akan dikeluarkan. Secara a contrario tesis oleh Caiden sebenarnya sudah menjelaskan bahwa optimalisasi birokrasi merupakan persoalan menentukan dosis yang tepat dari birokrasi
Simpulan
•
Dalam konteks deregulasi secara khusus harus dipastikan bahwa deregulasi tersebut: Mengedepankan kepentingan jangka panjang dan untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks ini kebijakan deregulasi tersebut justru hanya untuk tujuan menguntungkan kepentingan pihak tertentu dan tidak memperhatikan dampaknya terhadap kerangka waktu jangka panjang. Kedua harus dipastikan bahwa deregulasi dan debirokrasi yang dilakukan kemudian tidak mengorbankan keadilan dan kepastian hukum. Seperti halnya karakteristik yang impersonal, debirokrasi dan deregulasi tersebut juga harus menghasilkan birokrasi yang tetap berpegangan pada peraturan perundang-undangan secara ketat namun secara seimbang juga dapat berubah sesuai dengan tujuan dari birokrasi itu sendiri. Namun demikian pembatasan ruang diskresi tersebut tetap juga memasukan elemen partisipasi publik ke dalamnya untuk memberikan safeguard berikutnya yaitu tranparansi.
