Dasar Hukum Pkk (1)

DASAR HUKUM PKK 

1. Keputus eputusan an Menter Menterii Dalam Dalam Negeri Negeri Dan Otonom Otonomii Daera Daerah h Nomo Nomorr 53  Tahun  Tahun 2000 Tentang Gerakan Pembera!aan Pembera!aan Dan Kese"ahteraan Keluarga# 2. Kepu eputus tusan

$alik aliko ota

Maiu aiun n

Nom Nomor

%11. %1 1.% %&%0 &%01.2 1.20% 0%'1 '1(3 (3''20 200) 0)

 Tentang  Tentang Pembentukan Tim Penggerak PKK Kota Maiun Masa *hakti 200) + 201%# 3. Keput eputus usan an Tent entang ang

$alik alikot ota a

Mai Maiun un

Pemb embentu entuk kan

Nom Nomor

De-an e-an

%11. %1 1.%& %&%0 %01. 1.20 20%' %'12 12,' ,'20 2010 10

Pen!a en!ant ntun un

Tim

Pengg engger erak ak

Pembera!aan Dan Kese"ahteraan Keluarga Kota Maiun# %. Keputus eputusan an Ketua Ketua Tim Tim Pengge Penggerak rak PKK Propi Propinsi nsi a-a Timu Timurr Nomor Nomor 0%'/KP'PKK&Prop''200)

Tent entang

Pemberh erhentian

Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Maiun.

an

Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Latar Belakang

Keberhasilan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh perempuan. Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan  juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui  pemberdayaan masyarakat dan kelompok. Salah satu buktinya, bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga. Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. PKK  merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak  dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan. leh karena itu, sesuai amanat Permendagri !omor " #ahun $%%&, PKK merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahandan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang

 berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, moti'ator, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan  pembangunan partisipatif. Pada era orde baru, PKK merupakan lembaga kemasyarakatan yang peran dan kiprahnya tidak dipertanyakan lagi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai macam kegiatan ketrampilan yang banyak dilakukan mulai dari hidup sehat, pendidikan keluarga yang dimulai dari lingkungan terbawah (umah #angga )(#* hingga Desa dan kelurahan. PKK merupakan wadah bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan dan  potensi yang dimiliki perempuan agar secara mandiri mempunyai ketrampilan dan keahlian dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi secara mandiri melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup. leh karena itu, PKK dibentuk untuk menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. PKK menjadi gerakan untuk mendata beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan masyarakat. PKK juga harus menembus pemahaman agama yang kurang tepat, tentang pelarangan penggunaan alat kontrasepsi termasuk mereka harus memberikan penjelasan yang utuh tentang manfaat  program K+ kepada masyarakat yang ratarata berpendidikan rendah, mereka membantu korban kekerasan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. PKK consern dalam membela kaum miskin yang kelaparan dengan cara membantu ekonomi kaum perempuan. Program kerja PKK berorientaasi pada praksis, artinya PKK bergerak pada aksiaksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. Dan lebih dari itu, PKK mempunyai andil  besar dalam mensukseskan lomba desa. #erkait dengan hal tersebut, dalam upaya mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan yang pro poor, pro gender, dan pro job, maka pemberdayaan PKK perlu terus ditingkatkan. Pemberdayaan PKK dalam keluarga meliputi segala upaya  Bimbingan, Pembinaan dan  Pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri. -ntuk mewujudkan hal tersebut, maka diberikan penghargaan (reward) bagi PKK yang telah berhasil menjalankan % )sepuluh* programnya sehingga menjadi pemenang dalam perlombaan Desa dan Kelurahan di /awa #imur. Penghargaan (reward)  ini merupakan stimulan bagi PKK  dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga baik sosial maupun ekonomi dengan  pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombaknya.

Tujuan

#ujuan dilakukannya Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah0 1. Meningkatkan kiner"a Kaer Pembera!aan Kese"ahteraan Keluarga alam pembangunan. 2. Meningkatkan pengetahuan an ketrampilan Kaer Pembera!aan Kese"ahteraan Keluarga alam mengelola an memanaatkan sumbera!a lokal untuk meningkatkan kualitas hiup perempuan beserta keluargan!a.

3. Meningkatkan pembera!aan an penguatan lembaga PKK sebagai lembaga kemas!arakatan Desa an Kelurahan !ang proukti4 kreati4 an responsi. %. Membera!akan lembaga PKK agar mampu mengembangkan inoasi& inoasi alam menorong mas!arakat !ang men"ai binaann!a se6ara partisipatoris4 !ang penekatan metoen!a berorientasi paa kebutuhan kelompok mas!arakat sasaran.

Prinsip Dasar Program

Landasan operasional kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga didasarkan pada  prinsipprinsip sebagai berikut0 1. Partisipatif, bah-a pengambilan keputusan alam pengelolaan an pengembangan alam setiap tahapan ilakukan engan memeransertakan semua pelaku terutama kelompok mas!arakat miskin an marginal lainn!a. 2. Transparant dan akuntable,  bah-a pengelolaan kegiatan harus ilakukan se6ara terbuka an iketahui oleh mas!arakat serta apat ipertanggung"a-abkan kepaa mas!arakat. 3. Keterpaduan4 bah-a pengelolaan kegiatan ilaksanakan se6ara utuh an men!eluruh sesuai engan potensi4 kemampuan an ukungan !ang terseia serta mengoptimalkan ker"asama antara mas!arakat engan pemerintah4 pengusaha4 7/M4 Perguruan Tinggi4 an pelaku pembangunan lainn!a se6ara sinergis. %. Peningkatan Peran dan Kapasitas Perempuam, bah-a kelompok perempuan sebagai pengelola an penerima manaat kegiatan serta memiliki peran !ang sama alam proses pengambilan keputusan. 5. Pembelajaran4 bah-a pengelolaan kegiatan ini merupakan suatu proses pembela"aran pola penanggulangan kemiskinan !ang eekti berasarkan praktek&praktek ilapangan melalui proses transer pengetahuan4 sumber a!a4 teknologi an inormasi ari Perguruan Tinggi'7/M. ,. Sustainable, pengelolaan kegiatan apat ilakukan se6ara berkelan"utan melalui pengembangan kegiatan sesuai engan potensi4 konisi4 an kiner"a !ang aa serta mampu menumbuhkan peran serta mas!arakat alam manaat4 memelihara4 melestarikan4 an mengembangkan kegiatan untuk berkelan"utan.

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah 0 1. 8nang & unang Nomor 32 Tahun 200% tentang Pemerintahan Daerah 97embaran Negara Tahun 200% Nomor 1254 Tambahan lembaran Negara Nomor %%3(: sebagaimana telah iubah engan 8nang&8nang Nomor ;

 Tahun 2005 97embaran Negara Tahun 2005 Nomor 10;4 Tambahan 7embaran Negara Nomor %5%;:# 2. 8nang&unang Nomor 33 Tahun 200% tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat an Pemerintah Daerah# 3. Peraturan Pemerintah Nomor (2 Tahun 2005 tentang Desa 97embaran Negara
13

Tahun

200)

tentang

Koorinasi

,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 200( tentang Peoman Penataan 7embaga Kemas!arakatan# (. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1) Tahun 200( tentang Pelatihan Pembera!aan Mas!arakat an Desa'Kelurahan# ;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5) Tahun 200( tentang Perubahan =tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200, tentang Peoman Pengelolaan Keuangan Daerah# ). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 200) tentang Peoman Pen!usunan =nggaran Penapatan *elan"a Daerah 9=P*D: Tahun 2010# 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pembera!aan an Kese"ahteraan Keluarga# 11.Peraturan Gubernur a-a Timur Nomor 3; Tahun 200) tentang 1;;'%10'KPT/'013'200)4 tentang Peoman Ker"a an Pelaksanaan Tugas Pemerintah Proinsi a-a Timur  Tahun 2011# 15.Keputusan Gubernur a-a Timur Nomor> 1;;'32,'KPT/'013'2011 tentang Pemenang Perlombaan Desa an Kelurahan Proinsi a-a Timur Tahun 2011. 1,.Keputusan Gubernur a-a Timur Nomor > 1;;' 'KPT/' .........'2011 tentang *antuan Dana ?ibah Tim Penggerak Pembera!aan Kese"ahteraan Kelurahan Kabupaten'Kota Pemenang Perlombaan Desa an Kelurahan Proinsi a-a Timur#

1(.Dokumen Pelaksanaan =nggaran /atuan Ker"a Perangkat Daerah 9DP=& /KPD: *aan pembera!aan Mas!arakat Proinsi a-a Timur tanggal 03  anuari 2011 Nomor> )1%',2'213'2011#