BAB I Pendahuluan
Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara, dan merupakan subyek hukum internasional. Pemiliknya atau pemegang
saham
umumnya
pemerintah
nasional,
meski
lain
lembaga-lembaga
internasional dan organisasi lain kadang-kadang sosok sebagai pemegang saham. Jenis dari Lembaga Keuangan Internasional ada beberapa yaitu Bank Dunia, IMF, IDB, ADB dsb.Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani atau mengatasi masalahmasalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak yang berarti dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Kemudian bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersil, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Ada beberapa lembaga keuangan internasional yang penting kaitannya dengan lembaga perbankan di Indonesia, walaupun secara umum peranan dari lembaga keuangan internasional tersebut lebih banyak dirasakan dalam sektor pemerintahan, namun dapat dilihat bagaimana sektor swasta (perbankan) dapat pula merasakan pentingnya peranan yang dimainkan melalui lembaga-lembaga tersebut. Mungkin banyak sekali kita mengenal lembaga keuangan internasional yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Akan tetapi, dalam pembahasan kali ini yang lebih ditekankan atau dibahas adalah lembaga keuangan internasional “Bank Dunia”.
Bagi lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia peranan Bank Dunia tidak secara langsung mempengaruhi operasional perbankan, namun efek sampingan yang timbul dari operasional lembaga tersebut perlu diketahui dan diperhatikan mengingat dampaknya yang begitu besar pada perekonomian, yang pada gilirannya mempengaruhi juga operasional lembaga keuangan dan perbankan tersebut.
Bagi Indonesia sendiri, pembangunan dalam negeri serta perekonomian dan perpolitikan nasional tidak dapat dipisahkan dari Bank Dunia. Sebagai contoh, kita tentu masih ingat beberapa waktu lalu polemik politik nasional seputar kasus “Century”
diredam dengan terpilihnya Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dengan gaji sebesar US$347.000 per tahun ditambah tunjangan pensiun sebesar US$52.752 dan tunjangan lain-lain sebesar US$76.698 (Susanto, 2010). Selain itu, jumlah pinjaman Bank Dunia kepada Indonesia juga cukup besar, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hingga tahun 1998 saja, nilai pinjaman Bank Dunia untuk Indonesia
sudah menyentuh nilai 25,4 milliar dollar AS (Hutagalung, 2009). Dengan nilai pinjaman sebesar itu, bahkan lebih besar, tentu saja Bank Dunia dan kebijakan-kebijakannya menjadi bagian yang saling terikat erat dengan pembangunan Indonesia. Dalam pembahasan ini akan diuraikan secara dengan jelas bagaimana peranan lembaga keuangan internasional bank dunia, tujuan dan bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari lembaga keuangan internasional bank dunia terhadap perekonomian Indonesia.
BAB II
Landasan Teori
2.1
Bank Dunia
Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai “specialized agency”. Bank Dunia dibentuk tahun
1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah AS dan Inggris. Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali perekonomiannya. Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara nonEropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik. Era 1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada Bank Dunia meningkat 20% setiap tahunnya. 2.2
Tujuan Bank Dunia
International Bank Reconstruction and Development atau yang lebih dikenal IBRD adalah sebuah organisasi yang berdiri dengan tujuan untuk melawan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan kepada negara-negara tang tergolong miskin dan sedang dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil, dalam hal ini yaitu, negara-negara yang sedang berkembang. Fokus bank dunia tehadap negara-negara berkembang ini dalam hal pendidikan, pertanian dan industri. Bantuan yang diberikan dari bank dunia merupakan sebuah pinjaman yang diberikan terhadap negara-negara yang sedang mengalami ketidakstabilan ekonomi pinjaman dari bank dunia ini tentunya diikuti dengan syarat-syarat yang berlaku dan cenderung merugikan negara peminjam kredit tersebut. Bantuan yang diberikan oleh bank dunia dari tahun ke tahun tentunya semakin beragam terutama dalam membangun kesejahteraan sosial di setiap negara berkembang. Hal ini sangan sesuai dengan pekembagan negara di dunia. Adapun jenis bantuan yang dapat dibiayai oleh bank dunia, mulai dari pembangunan jalan, pembangkit listrik,
pembangunan pelabuhan, telekomunikasi, pengembangan dunia pendidikan, dan bidangbidang lainnya yang sesuai dengan tujuan didirikannya bank dunia. Sumber-sumber dana bank dunia diperoleh dari bank dunia sendiri, pemerintahpemerintah asing dan modal swasta. Kemudian dana tersebut dikembalikan kepada negaranegara anggota yang membutuhkannya dengan risiko yang dibebankan kepada negaranegara yang bersangkutan. Bank dunia juga merupakan organisasi antar pemerintahan (ingovernmental) yang mendasarkan pada pasar-pasar modal didunia untuk sumber keuangannya. secara struktural dan teknis, organisasi bank dunia ini termasuk sebagai salah satu badan dalam oerganisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal sebagai PBB. Namun, secara operasional bank dunia berbeda dengan badan-badan lain di PBB. Seperti yang telah disunggung diatas bahwa bank dunia ini bertujuan untuk pembangunan ekonomi dan pengentasa kemiskinan di negara-negara berkembang. Keanggotaan bank dunia saat ini sudah memiliki anggota sebanyak 184 anggota semua organisasi keuangan bank dunia merupakan pemegang saham di dalam bank dunia. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota bank dunia yakni, terlebih dahulu harus menjadi anggota IMF (International Monetary Fund) dan harus memenuhi persyaratan lainnya. Tujuan resmi dari Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Namun selain itu terdapat pula tujuan Bank Dunia yang lainnya, yaitu : 1.
Untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan di daerah anggota dengan
cara memfasilitasi investasi modal untuk tujuan produktif, termasuk pemulihan kembali ekonomi yang hancur atau rusak karena perang, perubahan kembali fasilitas-fasilitas produktif yang dibutuhkan untuk usaha damai dan dorongan pembanunan untuk fasiltas produktif dan sumber-sumber di negara-negara miskin. 2.
Untuk mendorong investasi swasta luarnegeri lewat jaminan atau partisipasi
dalam pemberian pinjaman dan investasi lainnya oleh investor swasta; dan ketika modal swasta tidak tersedia dalam syarat-syarat yang wajar, sebagai tambahan investasi swasta dengan menyediakan, berdasarkan persyaratan yang cocok, membiayai untuk tujuan-tujuan produktif di luar dari modal mereka sendiri, pengumpulan dan oleh sumber-sumber sendiri maupun sumber lainnya. 3.
Untuk mendorong keseimbangan perkembangan jangka panjang perdagangan
internasional dan untuk mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran dengan mendorong investasi internasional untuk kemajuan sumber-sumber produktif para anggota, dengan cara membantu menaikkan produktivitas, standar kehidupan dan keadaan buruh di daerah mereka.
4.
Untuk meyusun pinjaman-pinjaman yang dibuat atau dijamin olehnya dalam
hubungannya dengan pinjaman internasional melalui sumber lainnya sehingga dapat lebih berguna dna proyek-proyek yang mendesak, besar ataupun kecil, dapat diatasi segera. 5.
Untuk menjalankan kegiatannya dengan dasar untuk mempengaruhi investasi
internasional dalam persyaratan bisinis di dalam daerah anggota dan, dalam tahun tahun setelah perang, untuk membantu membuat masa transisi dari suasana perang ke keadaan ekonomi yang damai. 2.3
Peran Bank Dunia dalam Ekonomi dan Politik Global
Rittberger dan Zangl (2006: 172) menulis, sejak tahun 1970-an Bank Dunia mengubah konsentrasinya karena situasi semakin meningkatnya jurang perekonomian antara negara berkembang dan negara maju. Pada era itu, seiring dengan merdekanya negara-negara yang semula terjajah, jumlah negara berkembang semakin meningkat. Negara-negara berkembang menuntut distribusi kemakmuran (distribution of welfare) yang lebih merata dan negara-negara maju memenuhi tuntutan ini dengan cara menyuplai dana pembangunan di negara-negara berkembang. Basis keuangan Bank Dunia adalah modal yang diinvestasikan oleh negara anggota bank ini yang berjumlah 186 negara. Lima pemegang saham terbesar di Bank Dunia adalah AS, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang. Kelima negara itu berhak menempatkan masing-masing satu Direktur Eksekutif dan merekalah yang akan memilih Presiden Bank Dunia. Secara tradisi, Presiden Bank Dunia adalah orang AS karena AS adalah pemegang saham terbesar. Sementara itu, 181 negara lain diwakili oleh 19 Direktur Eksekutif (satu Direktur Eksekutif akan menjadi wakil dari beberapa negara). Bank Dunia berperan besar dalam membangun kembali tatanan ekonomi liberal pasca Perang Dunia II (Rittberger dan Zangl, 2006: 41). Pembangunan kembali tatanan ekonomi liberal itu dipimpin oleh AS dengan rancangan utama mendirikan sebuah tatanan perdagangan dunia liberal. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibentuk tatanan moneter yang berlandaskan mata uang yang bebas untuk dikonversi. Rittberger dan Zangl (2006: 43) menulis, “Perjanjian Bretton Woods mewajibkan negara-negara untuk menjamin kebebasan
mata uang mereka untuk dikonversi dan mempertahankan standar pertukaran yang stabil terhadap Dollar AS.”
Lembaga yang bertugas untuk menjaga kestabilan moneter itu adalah IMF (International Monetary Funds) dan IBRD (International Bank for Reconstruction dan Development). IBRD inilah yang kemudian sering disebut “Bank Dunia”. Pendirian Bank
Dunia dan IMF tahun 1944 diikuti oleh pembentukan tatanan perdagangan dunia melalui
lembaga bernama GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1947. Pada tahun 1995, GATT berevolusi menjadi WTO (World Trade Organization). Meskipun tugas Bank Dunia adalah mengatur kestabilan moneter, namun dalam prakteknya, Bank Dunia sangat mempengaruhi politik global karena hampir semua negara di dunia menjadi penerima hutang dari Bank Dunia. Sejak awal beroperasinya, Bank Dunia sudah mempengaruhi politik dalam negeri negara yang menjadi penghutangnya. Penerima hutang pertama Bank Dunia adalah Perancis, yaitu pada tahun 1947, dengan pinjaman sebesar $ 987 juta. Pinjaman itu diberikan dengan syarat yang ketat, antara lain staf dari Bank Dunia mengawasi penggunaan dana itu dan menjaga agar Perancis mendahulukan membayar hutang kepada Bank Dunia daripada hutangnya kepada negara lain. AS juga ikut campur dalam proses pencairan hutang ini. Kementerian Dalam Negeri AS meminta Perancis agar mengeluarkan kelompok komunis dari koalisi pemerintahan. Hanya beberapa jam setelah Perancis menuruti permintaan itu, pinjaman pun cair. Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi suatu negara, disebut SAP (Structural Adjustment Program). Bila negara-negara ingin meminta tambahan hutang, Bank Dunia memerintahkan agar negera penerima hutang melakukan “perubahan kebijakan” (yang diatur dalam SAP). Bila negara tersebut gagal
menerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi fiskal. Perubahan kebijakan yang diatur dalam SAP antara lain, program pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi
BAB III PEMBAHASAN
3.1
Tugas Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia
Mungkin ada beberapa tugas Bank Dunia di Indonesia. Pertama, memimpin Forum CGI. Aggota CGI (Consultative Group meeting on Indonesia) adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. CGI
“membantu”
pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara dan lembaga donor. Tugas kedua Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar, bekerjasama dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Tugas Bank Dunia yang lain adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan kebijakan yang memihak pada perusahaan-perusahaan besar. Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia, antara lain dalam bentuk hutang proyek dan hutang dana segar. 1.
Hutang Proyek Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa
secara kredit. Namun, sayangnya, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memasarkan barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama, seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya kepada Indonesia. 2.
Hutang Dana Segar Hutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program Penyesuaian
Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang bentuknya, antara lain: 1. Swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan. 2. Deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor. 3. Pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti:beras, listrik, pupuk dan rokok 4. Menaikkan tarif telepon dan pos. 5. Menaikkan harga bahan bakar (BBM). Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terus mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutng dan bunganya. 3.2
Peranan Bank Dunia terhadap Perekonomian yang ada diIndonesia
Seperti yang kita ketahui sebelumnya diatas bahwa bank dunia keterkaitannya sangat erat dengan Internasional Monetary Fund atau yang kita kenal dengan IMF. Kenapa
demikian, karna seperti yang telah dijelaskan untuk menjadi anggota daripada Bank Dunia itu harus menjadi bergabung terlebih dahulu dengan organisasi keuangan IMF. Perekonomian Indonesia sebenarnya dalam pengaruh bank dunia dalam perekonomian Indonesia dimulai sejak Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998. Pada saat itu Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang secara langsung melibatkan pesanan bank dunia dalam pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis moneter. Jadi, untuk Indonesia keluar dari krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia meminjam dana dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Di Indonesia, fungsi IMF dan Bank Dunia berbeda . Organisasi keuangan IMF lebih memfokuskan pada program umum stabilitasi ekonomi dan mencari pola makro policy yang lebih sehat dan lebih baik. Dalam besaran dana yang diberikan kepada Indonesia IMF memberikan pinjaman paling besar dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia. Sementara itu, peranan organisasi Bank Dunia di Indonesia ini lebih berfokus pada perbaikan secara struktural, khususnya dalam sektor perbankan. Akan tetapi, Dana Moneter Internasional (IMF) pun ikut mengambil andil dalam program ini. Di Indonesia Bank Dunia ikut membantu mengembangkan sistem pengadilan perbankan. Hal ini dilakukan agar sistem ekonomi di Indonesia tidak mudah goyah akibat ulah Bank yang tidak baik. kredit macet dan proyek-proyek yang merugikan ekonomi Indonesia, seperti yang terjadi pada baru-baru ini seperti kasus dana talangan atau bailout yang dikucurkan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century, kasus wisma atlet dan kasuskasus lainnya. IMF dalam hal perekonomian pun ikut atau berperan serta selayaknya pengontrol dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Selain itu, organisasi Bank Dunia pun lebih sering mengurusi kebijakan struktural pemerintah Indonesia dan dalam sektor penting lainnya. Dalam hal ini, sektor penting lainnya diantaranya sektor industri dan sektor perdagangan Indonesia biasanya dilakukan deregulasi kebijakan dalam kedua sektor tersebut. Dengan kata lain, menyingkirkan rintangan yang menghalangi produktivitas sektor-sektor tersebut. Kedua organisasi keuangan internasional ini memiliki tugasnya masing-masing dalam perekonomian Indonesia. Dalam hal ini organisasi keuangan Bank Dunia mengurus bank pemerintah, sedangkan IMF mengurusi bank-bank swasta yang ada di Indonesia. Namun, peranan organisasi keuangan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam ekonomi Indonesia ini terkadang berbenturan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.
3.3
Dampak yang Ditimbulkan dengan adanya Peranan Bank Dunia terhadap
Perekonomian yang ada di Indonesia
Di masa-masa awal pemberian pinjaman, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang memiliki nilai credit worthiness yang rendah. Oleh karena itu, pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia pada saat itu menggunakan skema IDA atau pinjaman tanpa bunga, kecuali administrative fee ¾ persen per tahun dan jangka waktu pembayaran 35 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Dana pinjaman pertama yang diberikan kepada Indonesia adalah sebesar 5 juta dolar AS pada September 1968 (Hutagalung, 2009). Pada masa-masa awal tersebut, dana pinjaman dari Bank Dunia digunakan untuk pembangunan di bidang pertanian, perhubungan, perindustrian, tenaga listrik, dan pembangunan sosial. Pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia berhasil menunjukkan performa ekonomi yang memuaskan, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun, jauh lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara peminjam yang lain. Oleh karena itu, sejak akhir dekade 70-an Indonesia sudah mulai dianggap sebagai negara yang lebih creditworthy untuk memperoleh pinjaman Bank Dunia yang konvensional atau dengan menggunakan skema IBRD. Berbeda dari periode sebelumnya, pada dekade 80-an, pinjaman uang Bank Dunia terlihat lebih terarah pada masalah deregulasi sektor keuangan, selain masih tetap digunakan bagi pengembangan sektorsektor sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Pada awal dekade 90-an hingga sebelum memasuki krisis moneter tahun 1997, Indonesia menunjukkan performa ekonomi yang mengagumkan, bahkan sempat dijuluki sebagai salah satu Asian Miracle. Laporan dan analisis Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia acap kali dihiasi dengan berbagai pujian. Sayangnya, sebagaimana terjadi pada banyak negara lain seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, performa ekonomi yang memikat tersebut ternyata lebih tepat sebagai “penundaan masalah”.
Kekeliruan dan dampak negatif dari bantuan Bank Dunia, baik berupa dana pinjaman maupun anjuran kebijakannya, terbukti nyata (meski bukan faktor satu-satunya) pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997. Liberalisasi sektor keuangan yang didukung penuh oleh Bank Dunia terbukti tidak cocok, bahkan mencelakakan, Indonesia. Pada saat krisis terjadi, mungkin salah satu bantuan paling berharga yang diberikan oleh Bank Dunia berupa persetujuan atas permintaan pemerintah Indonesia untuk membatalkan pinjaman yang tidak terserap sebesar 1,5 miliar dolar AS dan menyesuaikan (realokasi) pinjaman lainnya sebesar 1 miliar dolar AS untuk membiayai program mendesak, seperti bantuan biaya sekolah, beasiswa, dan jaring pengaman sosial. Kemudian, pascakrisis yang melanda Indonesia, bantuan Bank Dunia masih terus berlanjut, terutama difokuskan pada kelanjutan pemulihan ekonomi, penciptaan pemerintah
yang transparan, dan penyediaan pelayanan umum yang lebih baik, terutama bagi kelompok miskin. Terakhir, Bank Dunia kembali menyetujui dua pinjaman kebijakan pembangunan kepada Indonesia dengan nilai total 800 juta dolar AS untuk mendukung program prioritas reformasi yang dimotori Pemerintah Indonesia pada bulan November 2010 (Purwoko, 2010). Dari penjelasan tahap demi tahap bantuan Bank Dunia kepada Indonesia sejak tahun 1968, kita dapat melihat betapa besar peran yang dimainkan oleh Bank Dunia terhadap pembangunan dan pasang surut perekonomian nasional. Mulai dari infrastruktur yang dibangun selama dekade 1970-an hingga kebijakan-kebijakan terbaru di era reformasi, semuanya tidak terlepas dari peran Bank Dunia. Meskipun Bank Dunia dan IMF sampai saat ini masih beroperasi di Indonesia, angka kemiskinan di Indonesia masih tetap tinggi. Bahkan dengan Indonesia menerima Pinjaman baik dari Bank Dunia maupun IMF, Indonesia dijerat dengan kerugian hutang yang terus bertambah tinggi. Dalam hal ini Indonesia mengalami kerugian baik dari bidang ekonomi maupun didalam rana politik. Adapun kerugian bidang ekonomi yang ditimbulkan akibat dari pinjaman Bank Dunia dan IMF, yakni meliputi :
Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia).
Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.
Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar “biaya konsultasi” kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa
dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.
Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.
Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon. Dan adapun kerugian yang diderita negara Indonesia di bidang politik dalam pijaman
Bank Dunia dan IMF, yaitu sebagai berikut :
Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia. Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli (2009), ”Lembaga -lembaga keuangan
internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia.”
Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam menyeret Indonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke dalam jebakan hutang, diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya, “Economic Hit Men”. Per kins adalah mantan
konsultan keuangan yang bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan proyekproyek insfrastruktur di negara-negara berkembang yang dananya berasal dari hutang kepada Bank Dunia, IMF dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA
Halwani, H. 2005. Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi (Edisi Kedua). Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor. Hutagalung, Jannes. 2009. Peran Bank Dunia dan IMF dalam Perekonomian Indonesia Dulu dan Sekarang. Di dalam: Abimanyu, A. dan A. Megantara. 2009. Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta. http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank John Perkins, Economic Hit Man (edisi terjemahan), Jakarta: Abdi Tandur. Perkins, John. 2005. Confessions of an Economic Hit Men, Pengakuan Seorang Ekonom Perusak (Edisi Bahasa Indonesia). Penerbit Abdi Tandur, Jakarta. Purwoko,
Krisman.
Bank
Dunia
Setujui
Pinjaman
800
Juta
Dolar
AS. www.republika.co.id [18 Desember 2010] Ponny Anggoro, Why Does World Bank Control Indonesia, dimuat di jurnal Global Justice Update,
Volume
VI,
1st
Edition,
May
2008,http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=1 33 Rachbini, Didiek J. 2001. Tanggung Jawab Bank Dunia. Agrimedia Volume 7 Nomor 1. Volker Rittberger dan Bernard Zangl, 2006, International Organization, New York:Palgrave MacMillan.
Dampak Positif dan Dampak Negatif Intervensi Bank Dunia Terhadap Perekonomian Indonesia
Disusun Oleh : M Reza Fahrizal 115020400111025
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN ILMU EKONOMI PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN DESEMBER 2013
