DAFTAR OBJEK DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
No. I
Obyek
Tarif
Dasar Perhitungan
Sifat
20% (untuk WPDN & BUT) 20% atau Tarif P3B (untuk WPLN)
Jumlah Bruto Bunga
Final
PPh Pasal 4 ayat (2) 1. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI Dasar Hukum : PP No. 131 Tahun 2000 Pengecualian: a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhada, kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni sendiri. 2.
Transaksi Saham Di Bursa Efek Dasar Hukum : PP No. 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997 a. Bukan Saham Pendiri b. Saham Pendiri
3.
0,1% X Nilai Transaksi (0,1% X Nilai Transaksi) + (0,5% X nilai saham pasar saat Penawaran Umum Perdana (IPO))
Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek Dasar Hukum : PP No. 16 TAHUN 2009 a. Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond) 1. WP DN & BUT 2. WP LN selain BUT
b. Diskonto Obligasi dengan kupon 1. WP DN & BUT 2. WP LN selain BUT
Final
Final
15 % 20 % atau Tarif berdasarkan P3B
15 % 20 % atau Tarif berdasarkan P3B
Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga
c. Diskonto Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) 1. WP DN & BUT 2. WP LN selain BUT
d. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1. untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 2. untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 3. untuk tahun 2014 dan seterusnya
berjalan 20 % 20 % atau Tarif berdasarkan P3B
0% 5% 15 %
Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi
Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi / Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi
Pengecualian : a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia 4.
5.
6.
Hadiah Undian Dasar Hukum : PP No. 132 Tahun 2000 KEP-395/PJ./2001 Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum : PP No. 29 Tahun 1996 jo. PP No. 5 Tahun 2002
25%
Jumlah Bruto Hadiah Undian
Final
10%
Jumlah Bruto
Final
Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Jumlah Bruto Nilai
Final
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Dasar Hukum : PP No. 48 Tahun 1994 jo. PP No. 27 Tahun 1996 jo. PP No. 79 Tahun 1999 jo. PP No. 71 Tahun 2008 a. Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalihkan Hak atas Tanah dan/atau
5% 5%
Bangunan yang jumlah bruto nilai pengalihannya kurang dari Rp. 60 jt namun penghasilan lainnya dalam 1 tahun melebihi PTKP. c. pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 7.
PPh Pasal 15 1. Pelayaran Dalam Negeri 2.
Penerbangan Dalam Negeri
3.
Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri
4.
WP LN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia Pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer)
5.
Jumlah Bruto Nilai Pengalihan
2%
Penghasilan bruto
4%
Penghasilan bruto
3%
Penghasilan bruto
4%
Penghasilan bruto
6%
Penghasilan bruto
Penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya Dasar Hukum : PP No. 4 Tahun 1995 Syarat : a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
II
1%
Usaha Jasa Konstruksi Dasar Hukum : PP No. 51 Tahun 2008 a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha c. Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b d. Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha e. Jasa Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
8.
Pengalihan
0,1 %
1,2% 1,8% 2,64% 0,44%
5%
III
PPh Pasal 21
Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan/ Pengalihan Penyertaan Modal
Peredaran Bruto Peredaran Bruto Peredaran Bruto Nilai Ekspor Bruto Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP Bagian Bangunan yang Diserahkan
Final
Final
Final
Final Final
Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 KEP-545/PJ./2000 Jo Per-15/PJ./2006 1. 2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10.
11. 12.
13. 14.
Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap Upah yang Diterima oleh Tenaga Harian Lepas a. Jika jumlah upah (PB) yang diterima dalam sebulan tidak melebihi Rp. 1.100.000 maka PTKP sehari ditetapkan sebesar Rp. 110.000. b. Jika jumlah upah (PB) yang diterima dalam sebulan melebihi Rp. 1.100.000 maka PTKP sehari ditetapkan sebesar PTKP setahun sesuai dengan statusnya dibagi dengan 360. Komisi Penjualan yang diterima oleh Distributor MLM/ Direct Selling dan kegiatan sejenis Uang Tebusan Pensiun, Uang THT atau JHT, Uang Pesangon yang diterima Pegawai atau Mantan Pegawai, kecuali tidak lebih dari Rp. 25 juta a. Rp. 25 juta s.d. Rp. 50 juta b. > Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta c. > Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta d. > Rp. 200 juta Jasa Produksi, Tantiem Gratifikasi, Bonus yang diterima Mantan Pegawai Honorarium yang diterima Dewan Komisaris/ Pengawas yang bukan pegawai tetap pada perusahaan yang sama Uang Pensiun Bulanan yang diterima pensiun Penarikan dana pada Dana Pensiun oleh Pensiun Honorarium dan Pembayaran Lain yang diterima oleh Tenaga Ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan Honorarium yang dananya dari keuangan negara/ daerah yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI/ POLRI kecuali PNS Gol. II/d kebawah atau Anggota POLRI dengan Pangkat Pembantu Letnan Satu atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah Honorarium yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap, Pemagang, Calon Pegawai Honorarium dan pembayaran lain yang diterima oleh Tenaga Lepas (Seniman, Olahragawan, Penceramah, Pemberi Jasa, Pengelola Proyek, Peserta Perlombaan, PDL Asuransi, dll) Penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang telah berstatus sebagai WPDN Penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh Tenaga Asing (Expatriate) yang bekerja pada Perusahaan Pengeboran Migas : a. General Manager b. Manager c. Supervisor/ Tool Pusher d. Assisten Supervisor/ Tool Pusher
Pasal 17 UU PPh
PKP = PB (BJ/BP + IP) - PTKP
5%
PKP = (PB PTKP)
5%
PKP = (PB PTKP)
Pasal 17 UU PPh
PKP = (PB PTKP) perbulan
5% 10% 15% 25%
PB PB PB PB
Pasal 17 UU PPh
PB
Pasal 17 UU PPh
PB
Pasal 17 UU PPh
PKP= (PB BP) - PTKP
Pasal 17 UU PPh
PB
15% x 50% atau 7,5%
PB
15%
PB
Pasal 17 UU PPh
PKP= (PB PTKP)
Pasal 17 UU PPh
PB
Pasal 17 UU PPh
PKP= (PB (BJ + IP) PTKP
Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh Pasal 17 UU PPh
US$ 11.275 per bulan US$ 9.350 per bulan US$ 5.830 per bulan US$ 4.510
Final Final Final Final
Final
e. Crew Lainnya
Pasal 17 UU PPh
per bulan US$ 3.245 per bulan
Catatan : PKP : Penghasilan Kena Pajak PB : Penghasilan Bruto BJ : Biaya Jabatan IP : Iuran Pensiun BP : Biaya Pensiun IV
PPh Pasal 22 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 254/KMK.03/2001 Jo 392/KMK.03/2001 Jo 236/KMK.03/2003 Jo 154/PMK.03/2007 Jo 08/PMK.03/2008 Jo 210/PMK.03/2008 1. 2.
3. 4. 5.
impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API Industri Semen Industri Rokok (SE - 7/PJ.03/2008)
6. 7. 8. 9.
Industri Kertas Industri Baja Industri Otomotif Bahan Bakar Minyak dan Gas
9.
V
Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan BUMN/BUMD Impor Barang : a. Importir mempunyai API b. Importir tidak mempunyai API c. Yang tidak Dikuasai
a. Premium b. Solar c. Premix/Super TT d. Minyak Tanah e. Gas/LPG f. Pelumas Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagang pengumpul
1,5% 2,5% 7,5% 7,5%
Harga Pembelian Nilai Impor Nilai Impor Harga Jual Lelang
0,5%
Nilai Impor
0,25%
DPP PPN Harga Bandrol DPP PPN DPP PPN DPP PPN
Pasal 17 UU PPh 0,1% 0,3% 0,45% SPBU SwastanisasiPertamina 0,3% 0,25% 0,3% 0,25% 0,3% 0,25% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5%
Penjualan Penjualan Penjualan Penjualan Penjualan Penjualan Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)
PPh Pasal 23 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 244/PMK.03/2008 1. 2. 3. 4. 5.
6.
Dividen Bunga Royalti hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong
15% 15% 15%
Jumlah Bruto Jumlah Bruto Jumlah Bruto
15%
Jumlah Bruto
2%
Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
2%
Jumlah Bruto tidak termasuk
- Swastanisasi= Final - Pertamina = Tidak Final
7.
PPh Pasal 21 Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang terdiri dari : a. Jasa penilai (appraisal) b. Jasa aktuaris c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan d. Jasa perancang (design) e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas, berupa : 1) jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubung sumur 2) jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud : a) penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; b) penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; c) perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; d) penutupan sumur; 3) jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa 4) jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan 5) jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil 6) jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur 7) jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi
2%
PPN Jumlah Bruto tidak termasuk PPN
8)
g.
h.
i.
jasa reparasi pompa reda (reda repair) 9) jasa pemasangan instalasi dan perawatan 10) jasa penggantian peralatan/material 11) jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur 12) jasa mud engineering 13) jasa well logging & perforating 14) jasa stimulasi dan secondary decovery 15) jasa well testing & wire line service 16) jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling 17) jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling 18) jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling 19) jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas : 1) jasa pengeboran 2) jasa penebasan 3) jasa pengupasan dan pengeboran 4) jasa penambangan 5) jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum 6) jasa pengolahan bahan galian 7) jasa reklamasi tambang 8) jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah 9) jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara: 1) bidang aeronautika, termasuk : jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge) jasa pelayanan penerbangan jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat, udara baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat jasa penunjang lain di bidang aeronautika 2) bidang non-aeronatika, termasuk : jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika Jasa penebangan hutan
j. k.
Jasa pengolahan limbah Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) l. Jasa perantara dan/atau keagenan m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI n. Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara p. Jasa mixing film q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kable, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi t. Jasa maklon; yaitu jasa pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa u. Jasa penyelidikan dan keamanan v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan w. Jasa pengepakan x. Jasa penyediaan tempat dan / atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi y. Jasa pembasmian hama z. Jasa kebersihan atau cleaning service aa. Jasa catering atau tata boga Catatan : Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus
persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud di atas VI
PPh Pasal 26 Dasar Hukum : UU Nomor 36 Tahun 2008 624/KMK.04/1994 SE - 25/PJ.4/1995 1. 2.
Dividen Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang 3. Royalti, Sewa, dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan 5. Hadiah dan Penghargaan 6. Pensiunan dan Pembayaran berkala lainnya 7. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya 8. keuntungan karena pembebasan utang 9. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang diterima WP LN selain BUT di Indonesia 10. Premi asuransi, termasuk Premi Reasuransi a. Dibayarkan tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang
20% atau Tarif P3B
Jumlah Bruto
Final
20% atau Tarif P3B
Jumlah Bruto
Final
20% atau Tarif P3B
Jumlah Bruto
Final
20% atau Tarif P3B
Jumlah Bruto
Final
20% 20% 20% 20%
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Final Final Final Final
atau atau atau atau
Tarif Tarif Tarif Tarif
P3B P3B P3B P3B
Bruto Bruto Bruto Bruto
20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B
Harga Jual
Final
20% x 50% atau 10% atau Tarif P3B
Premi yang Dibayar
Final
b. Dibayarkan Perusahaan Asuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang
20% x 10% atau 2% atau Tarif P3B
Premi yang Dibayar
Final
c. Dibayarkan Perusahaan Reasuransi di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di LN, baik secara langsung maupun melalui pialang
20% x 5% atau 1% atau Tarif P3B
Premi yang Dibayar
Final
20% x Perkiraan Phs Neto atau Tarif P3B
Harga Jual
Final
20% atau Tarif P3B
Penghasilan Kena Pajak – PPh BUT di Indonesia
Final
11. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh 12. Penghasilan BUT, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258/PMK.03/2008 31 Desember 2008 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 603/PJ.312/2001 TENTANg KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENGALIHAN HARTA 25 Oktober 2001
