I.
DATA JURNAL
Judul Jurnal : Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Penulis Jurnal : Almasdi Syahza dan Suarman Vol, Tahun Terbit : Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 126-139 Jumlah Halaman : 14 lembar II.
REVIEW JURNAL
Kabupaten Kepaulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten otonomi baru di Provinsi Riau yang memiliki ketimpangan serta memiliki banyak daerah tertinggal didalamnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah Riau, khususnya di wilayah pesisir belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. Disebabkan oleh adanya distorsi pembangunan yang lebih terpusat pada ekonomi perkotaan. Kabupaten Kepulauan Meranti adalah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sebagai kabupaten induknya, dengan jumlah penduduk sebanyak 216.329 jiwa yang terbagi menjadi 73 desa. Namun, berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menyebutkan bahwa sebagian besar desa tersebut merupakan desa tertinggal dengan jumlah 59 desa (80,82 %) dan sebanyak 15.876 KK (34.84 %) merupakan rumah tangga miskin. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 42,5 %, diatas kemiskinan tingkat provinsi Riau, bahkan sangat tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional yakni sebesar 13,13 % (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik perbandingan tingkat kemiskinan). Daerah yang termasuk dalam desa tertinggal tersebut terpencar di wilayah pesisir, terbatasnya sarana dan prasara terutama akses transportasi yang dimiliki. Sehingga tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah otonom baru adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dengan kendala ketersediaan sumberdaya didaerah. Salah satu cara mengatasi kesenjangan yang terjadi adalah melalui program pembangunan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat pedesaan sesuai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Selama ini, pembangunan di daerah Riau adalah terjadinya pemusatan kegiatan di kota (polarization effect) sehingga daerah yang berkembang akan semakin berkembang, sedangkan daerah lainnya semakin tertinggal.
CRITICAL REVIEW PERENCANAAN PEDESAAN
1
Pembangunan pedesaaan harus dilakukan melalui pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya, adapun empat upaya yang harus dilaksanakan adalah: 1. Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui supply modal, teknologi dan pemasaran 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing 3. Penyediaan prasarana di pedesaaan khususnya prasarana perhubungan 4. Membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun non formal agar terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi perhatian utama. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (backward linkage) dan keterkaitan kedepan (forward lingkage) , yang dimaksudkan yaitu keterkaitan kebelakang dengan sektor pertanian atau sektor primer serta harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia. Pengembangan sektor pertanian di pedesaan harus diarahkan kepada sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian mengingat sebagian besar masyarakat pedesaan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Meskipun seiring terjadinya perkembangan dan penataan suatu daerah, pembangunan pedesaan harus tetap diprioritaskan untuk kedepannya, yaitu melalui pengembangan sektor pertanian. Karena sektor pertanian mempunyai peluang untuk dikembangkan di masa datang, dimana dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan akan pangan juga akan semakin meningkat. Selain itu, meningkatnya pendapatan masyarakat akan mendorong adanya diversifikasi kebutuhan pangan serta terjadinya perkembangan agribisnis akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan harapan mampu mengurangi ketimpangan yang terjadi. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian khususnya petani skala kecil:
CRITICAL REVIEW PERENCANAAN PEDESAAN
2
1. Lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan yang menyebaban para petai kesulitan untuk mengelola modal dan pendapatan hingga akhirnya sering terjerat pada sistem peminjaman yang secara ekonomi justru merugikan pihak petani 2. Ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah yang berkaitan dengan perubahan perilaku petani dan juga pembagian penggunaan lahan untuk berbagai kegiatan sub sektor pertanian 3. Pengadaan dan penyaluran sarana produksi 4. Keterbatasan kemampuan akan penguasaan teknologi, dimana keberadaan teknologi harusnya mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha apabila diimbangi dengan kemampuan yang mendukung 5. Lemahnya organisasi dan managemen usaha tani 6. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis Dari uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian, berikut ini permasalahan yang dihadapi serta harapan dalam pelaksanaan program kemiskinnan bagi masyarakat pedesaan secara umum:
Jika mengerucut ke hal yang lebih mikro, kendala juga terjadi dalam pemasaran produk pertanian. Dengan adanya kendala pada pemasaran, maka akan menghambat aliran produk pertanian dari produsen awal ke industri pengolahan atau ke konsumen akhir. Minimnya pengetahuan dan ketiakjelian pasar dari para petani justru dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku bisnis di daerah atau yang biasa disebut toke (mafia pasar). Pelaku ini sering memanfaatkan kelemahan pemasaran sektor pertanian di pedesaan untuk mempermainkan harga, sehingga pihak petani selalu berada pada posisi tawar menawar yang rendah Masalah utama yang menyebabkan harga dapat dipermainkan oleh mafia pemasaran adalah melalui titik lemah produk pertanian, antara lain: a. Kesinambungan produksi, yang disebabkan oleh kecilnya produktivitas yang hanya diusahakan dengan skala usaha kecil (small scale farming) , produksi bersifat musiman sehingga hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu, lokasi usahatani yang terpencarpencar sehingga dalam proses pengumpulan produksi menjadi sulit, serta sifat produk
CRITICAL REVIEW PERENCANAAN PEDESAAN
3
pertanian yang mudah rusak, berat dan memerlukan banyak tempat. Ketidak sinambungan produksi pertanian ini lah yang menyebabkan mafia pemasaran memanfaatkan peluang. b. Kurang memadainya pasar yang berkaitan dengan penetapan harga dan pembayaran. Dimana petani dengan keadaaan keuangan yang lemah biasanya menerapkan sistem penetapan harga jual borongan, sehingga memunculkan perjanjian mengikat antara petani dan pedangang perantara. c. Panjangnya saluran pemasaran sehingga biaya yang dikeluarkan juga besar d. Rendahnya kemampuan tawar-menawar produk pertanian dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki sehingga produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang rendah e. Sering terjadinya fluktuasi harga tergantung permintaan dan penawaran, sehingga petani kesulitan dalam melakukan perencanaan produksi dan pedagang kesulitan dalam memperkirakan permintaan f. Kurang tersedianya informasi pasar yang menyebabkan petani melakukan usaha tani tanpa melalui perencanaan yang matang, kondisi itu lah dimanfaatkan pihak pemasaran untuk menekan harga jual demi keuntugan yang besar. g. Kurang jelasnya jaringan pemasaran yang berdampak pada sulitnya perluasan jaringan pemasaran h. Rendahnya kualitas produksi karena penanganan yang dilakukan belum intensif baik pada kegiatan pra panen maupun paska panen i. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang ada di pedesaan khususnya, nyatanya sampai saat ini tidak didukung oleh fasilitas pelatihan yang memadai serta pembinaan petani yang lebih mengarah ke praktek budidaya belum sampai praktek pemasaran Perlu dipikirkan suatu paradigma baru untuk mengatasi masalah pemasaran produk pertanian yang selama ini dirasakan oleh petani, salah satunya ialah dengan cara memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi. Keberadaan koperasi adalah sebagai badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh subsistem agribisnis yang merupakan lembaga pemasaran dari produk pertanian, informasi pasar serta penyedia kredit bagi para petani. Melalui pembentukan koperasi agribisnis di pedesaan, maka mafia pemasaran di level bawah secara bertahap akan dapat dihilangkan. Dalam upaya memacu pembangunan dari aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal harus memprioritaskan tiga program utama pembangunan daerah tertinggal meliputi peningkatan ekonomi rakyat (mengentaskan kemiskinan), peningkatan kualitas sumberdaya manusia (pengentasan kebodohan) serta pembangunan infrastruktur. Program kemiskinan merupakan pendekatan pembangunan yang bersifat komprehensif dan mendasar karena akan memberikan konsekuensi yang kuat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudian kualitas sumberdaya manusia sangat menentukan perubahan dan percepatan pembangunan suatu daerah, apabila kualitas SDM rendah maka masyarakat akan sulit menerima perubahan dan berdampak pada rendahya tingkat keterampilan dan penguasaan teknologi. Sedangkan dengan adanya pembangunan infrastruktur akan memperlancar dan mensukseskan pencapaian berbagai tujuan dalam segala aspek kehidupan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Adapun bentuk kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan, yaitu: 1. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur masyarakat dengan pengembangan
CRITICAL REVIEW PERENCANAAN PEDESAAN
4
2. 3.
4.
5.
6. 7.
8.
perencanaan pembangunan yang komprehensif/partisipatif, demokratis, aspiratif dan transparan Melakukan restrukturisasi dan redistribusi kepemilikan asset produktif kepada masyarakat pedesaan dengan memakai standar skala ekonomi keluarga sejahtera (3 ha/KK) Melakukan optimalisasi peran dan fungsi seluruh perusahaan agribisnis dan forestry (dengan Peraturan Daerah) sebagai investor di pedesaan untuk melakukan reinvestasi melalui kemitraan pola perusahaan patungan bersama pemerintah dan masyarakat pedesaan dalam membangun sistem perekonomian pedesaan Mengembangkan usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha mikro lainnya dengan cara peningkatan, pengembangan keterkaitan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan Mengembangkan bidang-bidang yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan bidang-bidang lainnya yaitu bidang industri, pertanian dalam arti luas, bidang transportasi, perdagangan, pariwisata serta bidang kelautan yang cukup strategis sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah Meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur terutama perhubungan darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas orang dan barang Mendorong upaya peningkatan nilai tambah (added value) sebagai produk pertanian yang dihasilkan oleh petani di pedesaan melalui sistem agribisnis dan agroindustri yang menekankan pada upaya pengembangan berbagai industri turunan Memberdayakan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat di pedesaan sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif dan memberdayakan masyarakat miskin serta mendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro dalam rangka mendekatkan masyarakat pada akses permodalan guna mengembangkan ekonomi kerakyatan. III.
CRITICAL JURNAL
Dalam jurnal yang berjudul “Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan” jika dilihat dari judulnya tanpa membaca isi
dari keseluruhan jurnal, pembaca akan berpikir bahwa lingkup pembahasan yang diberikan adalah strategi pengembangan desa tertinggal pada umumnya secara luas padahal dalam jurnal tersebut lokasi penelitian berada di wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang merupakan kabupaten otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sehingga judul kurang bisa merepresentasikan isi jurnal, namun pembahasan yang diberikan tidak difokuskan pada lokasi penelitian tersebut. Dapat dikatakan bahwa judul, abstrak dan isi pembahasan kurang sinkron dikarenakan judul terlalu luas, masuk pada abstrak pembahasan fokus pada lokasi penelitian sedangkan pada bab isi pembahasan hanya sedikit menjelaskan mengenai gambaran daerah dan jumlah penduduk, permasalahan, tantangan, dan potensi lokasi penelitian selebihnya penjelasan mengenai kendala pembangunan ekonomi di pedesaan, kendala dalam pemasaran produk pertanian program serta kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi pembangunan daerah tertinggal secara umum. Hal tersebut akan membuat pembaca rancu dan sulit untuk memahami terhadap pembahasan yang diberikan. Akan lebih baik apabila judul yang diberikan adalah “Strategi Pengembangan
Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau” sehingga pembahasan dan informasi yang
CRITICAL REVIEW PERENCANAAN PEDESAAN
5
diberikan lebih mendalam pada lokasi studi kasus, dengan tetap memberikan teori mengenai pedesaan tertinggal serta program kebijakan secara umum sebagai pendukung. Kelebihan dari penelitian ini adalah penerapan metode Rapid Rural Appraisal (RRA) yaitu suatu pendekatan partisipatif dimana dengan waktu yang singkat dapat menggali informasi/data secara mendalam dari sumber informasi. Kelebihan pendekatan ini adalah penelitian bisa mencakup daerah yang lebih luas dalam waktu relatif singkat untuk mendapatkan informasi yang luas secara umum. Pengumpulan informasi dan data dilakukan secara fleksibel, tidak terikat secara kaku dengan kuesioner. Selain itu dengan menggunakan metode RRA survey pengumpulan data/informasi dilakukan oleh peneliti yang multidisipliner atau peneliti yang mampu melihat masalah secara multidisipliner melalui pelibatan masyarakat secara langsung. Ulasan mengenai potensi dan masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu solusi pengembangan ketertinggalan pedesaan sangat lengkap, serta program/kebijakan yang dijabaran pada bab pembahasan tidak hanya dapat diterapkan di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau namun juga dapat diterapkan pada pedesaan lainnya. Hal penting yang dapat diambil dari pembahasan pada jurnal penelitian ini adalah semua pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun sektor yang potensial untuk dikembangkan adalah sama yaitu sektor pertanian karena pedesaan identik dengan dominasi penggunaan lahan sebagai pertanian.
CRITICAL REVIEW PERENCANAAN PEDESAAN
6