PERSYARATAN ISPS CODE
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA Maritime Security Auditor Training
Maritime Security Regulatory Regime Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, 1988 Tujuan: menjamin langkah tepat dilakukan untuk menghadapi orang yang melakukan tindakan melanggar hukum terhadap kapal, termasuk diantaranya penguasaan kapal dengan paksa, tindak kekerasan terhadap personil kapal dan menempatkan peralatan di kapal yang merusak atau menghancurkan Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
1
Maritime Security Regulatory Regime International Convention for the Safety of life at Sea, 1974 Amandemen SOLAS yaitu penambahan chapter XI menjadi Chapter XI-2 on Special measures to enhance maritime security and the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code
Maritime Security Auditor Training
Diplomatic Conference December 2002
Conference resolution 2
International Ship & Port Facility Security Code (ISPS Code)
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
2
ISPS CODE • PART A : MANDATORY • PART B : RECOMMENDED
Maritime Security Auditor Training
ISPS Code Requirement Chpt
Requirement
Appl.
1
General
All
2
Definition
All
3
Application
All
4
Responsibility of the Contracting Government
All
5
Declaration of Security
All
6
Obligation of the Company
Ship
7
Ship Security
Ship
8
Ship Security Assessment
Ship
9
Ship Security Plan
Ship
10
Records
Ship
11
Company Security Officer
Ship
12
Ship Security Officer
Ship
13
Training, Drill and Exercise on Ship Security
Ship
14
Port Facility Security
PF
15
Port Facility Security Assessment
PF
16
Port Facility Security Plan
PF
17
Port Facility Security Officer
PF
18
Training, Drill and Exercise on Port Facility
19
Verification and Certification ship Auditor Training Maritimefor Security
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
PF Ship
3
Chapter 1 General
Maritime Security Auditor Training
ISPS Code tidak mengajar anda untuk… Bertarung Atau Bertempur
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
4
ISPS Code dibuat untuk… “These new requirement form the international framework through which ships and port facilities can co-operate to detect and deter acts which threaten security in the
maritime transport sector”
Code yang mengatur Proteksi Aktif terhadap ancaman keamanan di Kapal & Fasilitas Pelabuhan Maritime Security Auditor Training
SASARAN • Menetapkan framework secara internasional antar
•
Pemerintah, pelayaran dan pelabuhan untuk mendeteksi ancaman keamanan (security) dan mengambil langkah preventif thd ancaman keamanan kapal / fasilitas pelabuhan yang beroperasi secara internasional. Menetapkan peran dan tanggung jawab antara Pemerintah, pelayaran dan pelabuhan pada level nasional & internasional untuk menjamin keamanan sektor maritim.
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
5
SASARAN • Menjamin •
•
pengumpulan dan pertukaran informasi yang berkaitan dengan aspek keamanan secara dini dan efisien. Memberikan metodologi pemeriksaan keamanan sedemikian hingga memiliki rencana dan prosedur untuk untuk berreaksi terhadap perubahan level keamanan. Menjamin tersedianya kepercayaan yang memadai dan proporsi terhadap keamanan maritim. Maritime Security Auditor Training
SASARAN CONTRACTING GOVERNMENT GOVERNMENT AGENCY
SHIPS & CREWS
ADMINISTRATION (FLAG STATE)
SHIPPING COMPANY SHIPPING INDUSTRIES PORT FACILITY
PORT STATE (PORT ADM)
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
6
SASARAN
CONTRACTING GOVERNMENT SHIPS & CREWS
GOVERNMENT AGENCY
SHIPPING COMPANY
ADMINISTRATION (FLAG STATE)
SHIPPING INDUSTRIES PORT FACILITY
PORT STATE (PORT ADM)
CONTRACTING GOVERNMENT SHIPS & CREWS
CONTRACTING GOVERNMENT
GOVERNMENT AGENCY
SHIPPING COMPANY SHIPPING INDUSTRIES PORT FACILITY
SHIPS & CREWS
ADMINISTRATION (FLAG STATE)
SHIPPING COMPANY
PORT STATE (PORT ADM)
SHIPPING INDUSTRIES PORT FACILITY
GOVERNMENT AGENCY ADMINISTRATION (FLAG STATE) PORT STATE (PORT ADM)
Maritime Security Auditor Training
SECURITY FRAMEWORK PORT FACILITY CONTRACTING GOVT. (DESIGNATED AUTH.)
ISPS CODE
PORT STATE
PORT FASILITY SECURITY OFF. (PFSO)
PFSA
Port Facility Security Assessment
PFSP
Port Facility Security Plan
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
7
SECURITY FRAMEWORK SHIPPING FLAG STATE
ISPS CODE
SHIPPING COMPANIES
Ship Security Assessment
Ship Security Plan
SSA
COMPANY SECURITY OFFICER (CSO)
SSP
MASTER
Menerapkan SSP Maritime Security Auditor Training
SHIP SECURITY OFFICER (SSO)
SECURITY FRAMEWORK PORT FACILITY & SHIPPING CONTRACTING GOVT. (DESIGNATED AUTH.)
ISPS CODE
FLAG STATE
SHIPPING COMPANIES
PORT STATE
COMPANY SECURITY OFFICER (CSO)
PORT FASILITY SECURITY OFF. (PFSO)
MASTER
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
SHIP SECURITY OFFICER (SSO)
8
SECURITY FRAMEWORK Role of the Govt. in the flow of information INTERNAL •Sec Agency •Coast Guard •Police •Navy •Armed Forces
EXTERNAL GOVERNMENT
•Sec Agency •Embassy •Interpol •Other CG
ADMINISTRATION MINISTRY OF TRANSPORTATION
PORT STATE AUTHORITY
MINISTRY OF …………………
CONTACT POINT
FLAG STATE
PORT FACILITY
CSO SSO
PFSO
MASTER
Maritime Security Auditor Training
Chapter 2 Definition
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
9
DEFINISI • Ship Security Plan (SSP), suatu rencana yang dibuat •
•
untuk menjamin perlindungan orang, cargo, CTU atau kapal dari resiko keamanan. Ship Security Officer (SSO), orang (diatas kapal) yang ditunjuk Perusahaan dimana bertanggung jawab thd keamanan kapal, menerapkan SSP dan sebagai penghubungan antara CSO dan PFSO. Company Security Officer (CSO), orang yang ditunjuk Perusahaan yang menjamin SSA dilaksanakan, SSP dibuat, disetujui dan diterapkan thd keamanan kapal dan sebagai penghubungan antara SSO dan PFSO.
Maritime Security Auditor Training
DEFINISI • Port Facility (PF) , suatu lokasi yang ditetapkan CG / DA
•
•
dimana interaksi antara kapal & pelabuhan terjadi. Termasuk area : lego jangkar, menunggu sandar, mendekati pelabuhan. Port Facility Security Plan (PFSP), suatu rencana yang dibuat untuk perlindungan fasilitas pelabuhan, kapal, orang, cargo, CTU dalam areal fasilitas pelabuhan dari resiko keamanan. Port Facility Security Officer (PFSO), orang yang ditunjuk bertanggung jawab menyusun, menerapkan, merevisi dan mempertahankan PFSP serta berhubungan dengan SSO / CSO.
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
10
DEFINISI • Ship / Port Interface, interaksi yang terjadi ketika suatu
•
kapal mengalami kegiatan secara langsung dengan layanan dari / ke suatu fasilitas pelabuhan terhadap perpindahan orang, barang (cargo) atau perbekalan kapal. Ship / Ship Activity, suatu kegiatan yang tidak terkait dengan fasilitas pelabuhan meliputi perpindahan orang, barang (cargo), atau perbekalan kapal dari satu kapal ke kapal yang lain.
Maritime Security Auditor Training
SECURITY LEVEL • Security Level 1, minimum tindakan keamanan •
•
yang diperlukan setiap saat (normal) Security Level 2, tambahan tindakan keamanan yang diperlukan pada waktu tertentu sebagai akibat resiko yang lebih tinggi thd suatu kejadian keamanan. Security Level 3, tambahan lebih lanjut thd tindakan keamanan yang diperlukan pada waktu terbatas ketika suatu kejadian keamanan mungkin terjadi. Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
11
SECURITY LEVEL SL 3 : Further Spesific Risk (imminent) SL 2 : Heightened Risk SL 1 : Normal
Maritime Security Auditor Training
Chapter 3 Application
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
12
APLIKASI Code ini wajib diterapkan, bagi : • Kapal yang beroperasi dlm perairan internasional, meliputi :
• •
– – –
Kapal penumpang & kapal penumpang cepat Kapal cargo ≥ 500 GT MODU
PF yang melayani kapal yg beroperasi dlm perairan internasional ISPS Code efektif diberlakukan per 1 Juli 2004
Maritime Security Auditor Training
APLIKASI FPSO, FSU dan unit offshore sejenis: • MSC Circular, MSC/Circ.1097 "Guidance relating to the implementation of SOLAS Chapter XI-2 and the ISPS Code“: - FPSO & FSU tidak diatur ISPS Code tapi tindakan keamanan perlu ditetapkan - Jika unit tsb attached dengan fixed platform harus mengikuti aturan security yang berlaku di platform tsb - Jika unit berlayarak jarak pendek tidak tergolong pelayaran internasional -
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
13
APLIKASI • Coastal state mengembangkan aturan security untuk
melindungi aktivitas offshore dimana FPSOs dan FSUs yang beroperasi merupakan bagian dari fasilitas offshore.
• MSC-MEPC.2/Circ.9 25 May 2010: - “In order to facilitate the interaction between FPSOs/FSUs and other ships, FPSOs/FSUs should comply with SOLAS chapter XI-2 and the ISPS Code, as applicable
Chapter 4 Responsibility of Contracting Government
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
14
PERAN & TUGAS Detail Menetapkan Security Level
PIC Adm u/ Kapal CG u/ PF
Menerima Security Alert dari DA atau CG Kapal ke Darat
Remark
Ref
RSO tidak boleh diberi penugasan ini
XI-2/3
Bisa berbentuk perusahaan atau instansi
XI-2/6.2
Memberikan titik kontak di darat. Memberi bantuan terhadap suatu resiko
CG
XI-2/7
Menetapkan persyaratan terhadap DoS (Declaration of Security)
CG
RSO tidak boleh
ISPS A/4 ISPS A/5
Menerapkan tindakan pengawasan terhadap peraturan keamanan
Petugas yang ditunjuk oleh CG
Dapat disimilarkan dengan PSCO
XI-2/9
Maritime Security Auditor Training
TANGGUNG JAWAB CG
• ‘Administration’ menetapkan security level bagi kapal• • • •
kapal dengan bendera kapal dibawah otoritasnya CG menetapkan security level dan menginformasikan kepada kapal-kapal yang beroperasi dalam laut teritorialnya dan melakukan komunikasi terhadap kapal yang masuk dalam laut teritorialnya. CG memberikan informasi kontak yang dapat membantu kapal dan kapal dapat melaporkan aspek keamanan, pergerakan dan komunikasi. Jika resiko ancaman diidentifikasi, CG harus memberitahu kepada Adm, meliputi informasi kondisi security level, hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak kapal sesuai Part A – ISPS Code. CG dapat melakukan kesepakatan bilateral atau multilateral dengan CG lain dalam hal : alternative rencana keamanan pada pelayaran pendek internasional dalam route tetap. Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
15
TANGGUNG JAWAB CG
• CG harus melaporkan kepada IMO tidak lebih dari 1 Juli 2004 : – Nama dan detil kontak dari national authority yang bertanggung jawab terhadap keamanan kapal & fasilitas pelabuhan – Lokasi teritorial yang dicover oleh PFSP yang telah disetujui – Nama dan detil kontak yang ditunjuk setiap saat menerima alert dari ship to shore – Nama dan detil kontak yang ditunjuk setiap saat melakukan komunikasi terhadap pelaksanaan regulasi 9.3.1 – Nama dan detil kontak yang ditunjuk setiap saat memberikan advice dan bantuan terhadap pelaksanaan regulasi 7.2 – Nama dan detil kontak RSO yang diakui – Daftar PF yang telah disetujui
• Melakukan approval & asesmen SSP & PFSP
Maritime Security Auditor Training
Chapter 5 Declaration of Security (DOS)
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
16
Declaration of Security (DoS) • Diatur dalam Part A/5 dan Part B/5.1-5.6 • CG menetapkan pengaturan tentang DoS • DoS mengatur pembagian tindakan keamanan dalam •
kaitan hubungan antara kapal-fasilitas pelabuhan atau kapal-kapal Kapal dapat mengajukan DoS, ketika :
– Kapal beroperasi dengan SL yang lebih tinggi – Ada kesepakatan antar CG untuk daerah pelayaran internasional tertentu – Terjadi ancaman keamanan atau insiden keamanan yang melibatkan kapal atau PF – Kapal berada di pelabuhan yang tidak dipersyaratkan menerapkan ISPS Code – Kapal berinteraksi dengan kapal lain yang tidak dipersyaratkan menerapkan ISPS Code
• Permintaan DoS harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak (kapal dan pelabuhan) Maritime Security Auditor Training
DoS
• PFSO dapat berinisiatif meminta DoS sebelum melakukan interaksi
antara kapal-PF sesuai dengan hal-hal yang diidentifikasi dalam PFSA, misalkan: – Embarkasi/disembarkasi penumpang – Loading/Unloading dangerous good atau hazardous substances
• Dalam DoS, mencantumkan :
– Masa berlaku DoS (mulai ……. (tgl,jam) hingga………) – Pembagian tugas dan tanggung jawab keamanan antara kedua belah pihak – Tingkat Keamanan yang disepakati (Security Level) – Tanda-tangan kedua belah pihak
• Nakhoda atau SSO bertindak atas nama kapal, dengan lingkup keamanan diatas kapal
• PFSO atau yang ditunjuk oleh CG, bertindak atas nama Port Facility,
dengan lingkup keamanan di dalam areal pelabuhan dan perairan disekitar pelabuhan • CG juga menetapkan minimum period penyimpanan record DoS di dalam PF • Administration (Flag State) menetapkan minimum period penyimpanan record DoS di atas kapal Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
17
DoS Aktivitas
PFSO (PF)
SSO (Kpl)
Menjamin pelaksanaan tugas & tanggung jawab semua tindakan keamanan Pemantauan daerah terlarang u/ menjamin hanya personil yang berkepentingan dapat akses Kendali akses ke dalam Port Facility Kendali akses ke kapal Pemantauan Port Facility, termasuk daerah sandar dan daerah disekitar kapal Penanganan Cargo Penyerahan Perbekalan Kapal Penganganan Barang yang tidak disertai pemiliknya Kendali pelaksanaan embarkasi personil & barang bawaannya Menjamin komunikasi keamanan siap tersedia antara kapal dan Port Facility Maritime Security Auditor Training
KOMUNIKASI CSO/SSO & PFSO SAAT KAPAL MELAKUKAN APPROCHING DENGAN PF MSC.1/Circ.1305, 9-06-09 CONTRACTING GOVT. (DESIGNATED AUTH.)
ISPS CODE
FLAG STATE
SHIPPING COMPANIES PORT STATE COMPANY SECURITY OFFICER (CSO) PORT FASILITY SECURITY OFF. (PFSO)
MASTER
SHIP SECURITY OFFICER (SSO) PFSO SSO / MASTER / CSO SSO PFSO 1. Menginformasikan Security Level di PF 2. Menginformasikan ancaman keamanan di PF (bila ada) 1. Menginformasikan Security Level di Kapal 3. Menginformasikan tindakan keamanan yang diperlukan 2. Menginformasikan tindakan keamanan yg 4. Menginformasikan detil kontak PFSO diperlukan 5. Merespons permintaan DOS (bila diperlukan) 3. Mengajukan permintaan DOS (bila diperlukan) 6. Dalam SL 2/3, melakukan koordinasi tindakan 4. Dalam SL 2/3, melakukan koordinasi tindakan CSO - Session 5-Revisi 1 keamanan yg diperlukan keamanan yg diperlukan
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
18
Chapter 6 Responsibility of the Company (Kapal)
Maritime Security Auditor Training
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN • Perusahaan harus memenuhi persyaratan Part A – ISPS
Code dengan memperhatikan petunjuk Part B-ISPS Code.
• SSP mengandung pernyataan yang jelas terhadap • •
kewenangan lebih Nakhoda (master overriding authority) terhadap keselamatan (safety) dan keamanan (security) Menjamin dukungan kepada CSO, Nakhoda dan SSO untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai SOLAS Chapter XI-2 dan Part A-ISPS Code Memberikan informasi terkini kepada Nakhoda, meliputi :
– Pihak yang bertanggung jawab menunjuk personil diatas kapal, seperti ship management, manning agent, contractor dsb – Pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional kapal, seperti bareboat charterer dsb – Jika kapal disewa dalam bentuk kontrak, kontak detail dari penyewa termasuk detail kontraknya
• Menunjuk CSO dan SSO untuk setiap kapalnya Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
19
Chapter 7 Ship Security Chapter 14 PF Security
Maritime Security Auditor Training
Ship & PF Security
• Kapal • •
& PF segera bertindak mengikuti instruksi Tingkat Keamanan (SL) yang ditetapkan oleh CG Saat kpl di pelabuhan, SSO & PFSO melakukan koordinasi thd tindakan keamanan sesuai SL. Untuk PF, usahakan seminimal mungkin keterlibatan / gangguan thd penumpang, pengunjung, kapal & layanan PF. Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
20
SECURITY ACTION SL 1 KAPAL • Menjamin kinerja tugas2 keamanan kapal
• Kendali titik2 akses kapal • Kendali embarkasi person • Monitoring daerah terlarang
(restricted area) utk menjamin hanya orang tertentu yg boleh masuk • Monitoring daerah dek dan sekeliling kapal • Mengawasi penanganan cargo dan cargo kebutuhan kapal • Menjamin komunikasi keamanan siap tersedia.
PORT FACILITY • Menjamin kinerja tugas2 keamanan PF
• Kendali titik2 akses ke PF • Monitoring PF, termasuk
daerah anchor dan berthing
• Monitoring daerah terlarang
(restricted area) utk menjamin hanya orang tertentu yg boleh masuk • Mengawasi penanganan cargo dan cargo kebutuhan kapal • Menjamin komunikasi keamanan siap tersedia.
Maritime Security Auditor Training
SECURITY ACTION SL 2
• Segera berreaksi jika ditetapkan SL oleh CG. KAPAL • Tambahan tindakan keamanan
PORT FACILITY • Tambahan tindakan keamanan
• Tambahan personil utk
• Tambahan personil utk
harus dilakukan
• • • •
melakukan patroli & pengawasan akses kapal & daerah terlarang Pengawasan lebih seksama thd penanganan cargo & cargo kebutuhan kapal Meningkatkan coverage dan intensitas penerangan / penggunaan peralatan keamanan Melakukan penguncian pintu akses Meningkatkan koordinasi dengan PFSO
harus dilakukan
melakukan patroli & pengawasan akses ke PF & daerah terlarang di dalam PF • Pengawasan lebih seksama thd penanganan cargo & cargo kebutuhan kapal • Meningkatkan coverage dan intensitas penerangan / penggunaan peralatan keamanan • Meningkatkan koordinasi dengan SSO dan Otoritas Keamanan setempat
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
21
SECURITY ACTION SL 3
• Segera berreaksi jika ditetapkan SL oleh CG. KAPAL PORT FACILITY • Tambahan tindakan keamanan • Tambahan tindakan keamanan harus dilakukan
harus dilakukan
• Membatasi atau menutup
• Membatasi atau menutup
• Penangguhan kegiatan
• Penangguhan kegiatan
• Evakuasi dan perpindahan
• Evakuasi semua / sebagian
• Menambah pengawasan patroli
• Menambah pengawasan patroli
akses point
akses point
penanganan cargo
penanganan cargo
kapal
dari PF
& pengawasan akses kapal & & pengawasan akses PF & daerah terlarang daerah terlarang • Meningkatkan coverage dan • Meningkatkan coverage dan intensitas penerangan / intensitas penerangan / penggunaan peralatan penggunaan peralatan keamanan keamanan • Menugaskan penguncian pintu- • Meningkatkan koordinasi pintu akses dengan SSO & Otoritas keamanan setempat • Meningkatkan koordinasi dengan PFSO Maritime Security Auditor Training
ALUR PROSES SITUASI NORMAL (SL 1) 5
1
CSO
Personil
Company (CSO)
SSP for Approval Approved SSP & Copy ISSC
4
3
FLAG STATE (ADM / RSO)
6 6
2 Training Inst.
2
SSO Crew
8
Kapal (SSO)
1
Control / Test Clear Ground
2
PSCO/Syahbandar
7 1
PORT STATE (CG/DA)
6
Approved PFSP PFSP for Approval
5
3 PFSA PF 4 PFSP (PFSO)
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
22
ALUR PROSES SL 2/3 INISIATIF FLAG STATE (ADM) Point 7.5 – Part A
Company (CSO)
4
Konfirmasi
FLAG STATE (ADM)
1
Set SL 2,3
1
3 4
Kapal (SSO) SSP
2
Area Otoritas Flag State Maritime Security Auditor Training
ALUR PROSES SL 2/3 INISIATIF PORT STATE (CG) Point 7.6 – Part A Company (CSO)
1 4
PORT STATE (CG)
Kapal (SSO) SSP
Set SL 2,3
1
2 3 PF (PFSO)
Area Otoritas Port State
PFSP
2
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
23
ALUR PROSES SL 2/3 INISIATIF FLAG STATE & KAPAL DALAM AREA CG LAIN - Point 7.7/7.8 – Part A Area Otoritas Flag State Company (CSO)
Set SL 2,3
1
FLAG STATE (ADM) 1 Inform
2 Kapal (SSO) SSP 3
4
PORT STATE (CG)
4
PF (PFSO)
Area Otoritas Port State Lain Maritime Security Auditor Training
ALUR PROSES SL 2/3 INISIATIF CG UTK KAPAL ASING YG MASUK DLM TERITORIALNYA - 7.9/7.9.1 Part A 4
Company (CSO)
FLAG STATE (ADM)
Report & Inform
3 Kapal (SSO) SSP
1 2
1
PORT STATE (CG)
Area Otoritas Port State Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
24
ALUR PROSES SL 2/3 INISIATIF KAPAL Company (CSO)
Advice & Assistance
3
FLAG STATE (ADM ) Coastal Station
2
3
AIS, Alert Sys, SSP
5
Force Action
Kapal (SSO)
Security Forces Comm & Coord
Kapal lain
1 Threat
DoS
5
4
PF (PFSO)
3
Set SL 2,3
Comm & Coord
2
3
PORT STATE (CG/DA)
4
Maritime Security Auditor Training
ALUR PROSES SL 2/3 INISIATIF PF
5
Kapal (SSO)
3 5 DoS
PFSP 2 PF (PFSO)
Force Action
5 Security Forces
1 Threat
4 2
Set SL 2,3
4
Comm & Coord
FLAG STATE (ADM)
4
Comm & Coord
Comm & Coord
Company (CSO)
3 3
PORT STATE (CG/DA)
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
25
ALUR PROSES SL 2/3 INISIATIF CG Intelligent Agency
Security Authority
Others
Risk, Threat, Security Information CG (DA)
Comm & Coord
ADM
Comm & Coord
Security Forces
Force & Protective Action Advice & Assistance
Company (CSO)
Comm & Coord
Kapal (SSO) +SSP
DoS
PF (PFSO) +PFSP
Maritime Security Auditor Training
Chapter 8 Ship Security Assessment (SSA) Chapter 15 PF Security Assessment (PFSA) Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
26
Risk Assessment Risk Assessment = Probabilities + Consequences Risiko Kemanan = Ancaman + Kemudahan Diserang Security Risk = Threat + Vulnerability Probability : Empirical data often used to estimate / predict Frequencies of hazard / risk. Consequences : Some empirical data to estimate the impact of hazard / risk. Maritime Security Auditor Training
Vulnerability of ships • the type of ship, its size, speed, freeboard (the height of the deck above the water level) and voyage • Age & age of ship: older and smaller vessels • Type ship: bulk carriers, tanker, container • Sub-standard ships • Jumlah kru CSO - Session 7-Revisi 1
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
27
RISK MATRIX / RISK LEVEL PROBABILITY Frequent 1 / year
1
2
3
4
ALARP
D Not Acceptable
Reasonably Probable 1 / 10 years
ALARP
Remote 1 / 100 years
No need for further Risk Reducing
Extremely Remote 1 / 1000 years
Mitigate !!!
B
ALARP ALARP
Document
Consider Insignificant 1st aid injuries Minor damage
Minor Injuries Small damage
Major Serious Injuries Medium Damage
ALARP : As Low As Reasonable Practicable
C
A
Catastrophic Many Fatalities Large Damages
CONSEQUENCES
CSO - Session 7-Revisi 1
SSA • Tujuan : Mengidentifikasi resiko keamanan pada suatu kapal dengan daerah pelayarannya
• SSA adalah bagian integral dari penyusunan SSP • CSO menjamin bahwa SSA dilaksanakan oleh personil yang kompeten (RSO)
• SSA, minimal meliputi :
– On-scene security survey – Identifikasi ukuran keamanan, prosedur dan operasional yang ada – Identifikasi & evaluasi operasional vital kapal yang penting untuk dilindungi – Identifikasi kemungkinan ancaman thd operasional kapal – Identifikasi kelemahan dari kapal, termasuk faktor manusia, kebijakan dan prosedur
• SSA harus didokumentasikan, diperiksa, diterima dan disimpan oleh Perusahaan.
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
28
SSA • SSA dilakukan untuk setiap kapal. • CSO harus menjamin bahwa RSO yang melakukan • •
verifikasi dan sertifikasi SSP tidak terlibat dalam pembuatan SSA. SSA & SSP harus disampaikan kepada Flag State (RSO) untuk disetujui (approval) SSA harus ditulis dalam bahasa kerja diatas kapal dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Perancis atau Spanyol
Maritime Security Auditor Training
PFSA • Tujuan : Mengidentifikasi resiko keamanan pada suatu PF dengan lingkungannya
• PFSA adalah bagian integral dari penyusunan PFSP • CG melakukan PFSA pada pelabuhan dalam teritorialnya. • CG dapat menunjuk RSO untuk melaksanakan PFSA. Hasil •
PFSA direview dan disetujui oleh CG PFSA, minimal meliputi :
– Identifikasi & evaluasi aset dan infrastruktur vital yang penting untuk dilindungi – Identifikasi kemungkinan ancaman thd aset & infrastruktur dlm rangka melakukan prioritas tindakan keamanan – Identifikasi, pemilihan, prioritas tindakan & prosedur dalam mengurangi kerentanan keamanan – Identifikasi kelemahan dari PF, meliputi faktor manusia, infrastruktur, kebijakan dan prosedur
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
29
PFSA • PFSA secara periodik harus direview dan diperbaharui dengan memperhatikan :
– Perubahan ancaman yg terjadi – Perubahan dari ases & infrastruktur – Pengalaman terjadinya insiden keamanan
• Laporan PFSA harus berisi gambaran bagaimanan PFSA
dilaksanakan, penjelasan kelemahan yg diidentifikasi dan tindakan pencegahan utk mengatasi kelemahan ysb. Laporan harus diperlakukan sbg dokumen rahasia.
Maritime Security Auditor Training
SSA / PFSA General info about ship/PF
Contributing Factors, Trade, route, ports, Flag, cargo, environment & coy
Existing security Measures, eq.
Develop SSP / PFSP
SSA / PFSA report for review / approval
Threat evaluation & Risk Assessment
Assess & identify weakness
On Scene security Survey for ship
Required amendments & Recommendation
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
30
Langkah melakukan SSA / PFSA 1. 2. 3.
Identifikasi parameter resiko keamanan kapal / PF Identifikasi operasional penting dan personil yang perlu dilindungi Identifikasi tindakan keamanan, prosedur yang sudah ada dan kelemahannya 4. Identifikasi ancaman potensial 5. Penilaian frekwensi dan konsekwensi dari setiap ancaman potensial 6. Membuat Checklist yang diperlukan asesmen 7. Melakukan On-Scene Survey (kapal) 8. Evaluasi hasil SSA / PFSA 9. Memberikan Rekomendasi berdasarkan evaluasi tersebut 10. Pelaporan SSA / PFSA
Maritime Security Auditor Training
Format pelaporan SSA / PFSA • • • •
1. 2. 3. 4.
Ringkasan bagaimana asesmen dilakukan Penjelasan setiap kelemahan keamanan yang ditemukan Penjelasan tindakan aksi thd kelemahan yg sudah diidentifikasi Record yang dilaporkan :
– Daftar motif ancaman – Daftar system, area dan personil yang mungkin jadi target insiden keamanan – Daftar sistem keamanan yang sudah ada yang berkaitan dengan operasi vital, area, sistem dan personil – Daftar ancaman berkaitan dengan operasional kapal / PF – Daftar Potensi kejadian keamanan dan prioritized – Pertanyaan2 yang dilakukan saat On-scene survey – Daftar usulan perbaikan keamanan kapal
• Distribusi laporan harus terbatas (hanya kepada orang2 tertentu)
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
31
SSA / PFSA
• Detail elemen yang harus diperhatikan : – – – – – – –
Physical security Structural integrity Protection systems Procedural policies Radio & telecommunication system, termasuk computer system & network Infrastruktur transportasi & utilities (PF) Hal-hal lain yang apabila rusak dapat mengancam resiko keamanan orang, properti atau operasional kapal / port facility
• Dlm melakukan asesmen, perlu bantuan ahli dlm hal : – – – – – – – – – – – – –
Pengetahuan ancaman keamanan & polanya Pengenalan & deteksi persenjataan & barang berbahaya Pengenalan karakteristik / perilaku orang yg mengancam keamanan Teknik yang digunakan utk melakuan tindakan keamanan Metode yg digunakan terjadinya insiden keamanan Dampak ledakan terhadap struktur, peralatan & layanan PF Keamanan kapal / PF Praktek bisnis hubungan kapal – pelabuhan Rencana keadaan darurat & responsnya Keamanan fisik (pagar dsb) Sistem radio & telekomunikasi, termasuk jaringan komputer Marine engineering, transport & civil engineering Operasional kapal dan Maritime pelabuhan Security Auditor Training
Evaluasi General Arrangement (kapal)
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
32
On-scene Survey (kapal) • Tujuan : memeriksa dan mengevaluasi tindakan • •
keamanan yang sudah ada diatas kapal. Dilaksanakan untuk setiap kapal Tindakan & prosedur yang diperiksa, meliputi :
– Jaminan penerapan tugas-tugas keamanan kapal – Monitoring daerah terlarang untuk menjamin hanya orang yang diijinkan boleh masuk – Kendali terhadap akses kapal, termasuk sistem identifikasi – Monitoring daerah dek dan sekeliling kapal – Kendali embarkasi orang & bawaannya – Mengawasi penanganan cargo dan perbekalan kapal – Menjamin komunikasi kapal, informasi dan perlengkapan keamanan siap tersedia
Maritime Security Auditor Training
On-scene Survey (kapal)
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
33
Akses ke kapal / PF
• SSA/PFSA harus memeriksa setiap titik akses dan mengevaluasi potensi ancaman keamanan. KAPAL
PORT FACILITY
• • • •
• Pintu Masuk / Gerbang
• • •
Access ladder Access gangway Access ramp Access door, side scuttles, windows & ports Mooring lines & anchor chain Cranes & hoisting gear Titik akses lainnya
• • • • • • •
Masuk Jalan / Jembatan Alur Masuk kapal Water brake Sungai / kali Pagar Bangunan tinggi disekitar PF Titik akses lainnya
Maritime Security Auditor Training
Evaluasi Sistem Keamanan yg sudah ada • Identifikasi Daerah terlarang, antara lain :
– Bridge, ruang mesin, ruang kendali (control room), Ruang Cargo, terutama barang2 berbahaya (dangerous good / hazardous substances) & Gudang, Crew accomodation – Ruang kontrol, VTS, Dermaga, Vital bldg, Power Plant dsb.
• Prosedur tindakan kebakaran & situasi darurat • Tingkat pengawasan terhadap personil • • • • •
kapal, penumpang, pengunjung, vendors, teknisi perbaikan, pekerja dok dsb Frekwensi dan efektifitas patroli keamanan Access control system, termasuk sistem identifikasi Sistem dan prosedur komunikasi keamanan Lampu keamanan, barrier, pintu keamanan Sistem dan peralatan surveillance (jika ada) Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
34
Hal-hal yang prioritas dilindungi KAPAL
PORT FACILITY
• Kapal ybs • Personil kapal • Penumpang, pengunjung, vendor,
• Akses, pintu masuk, alur masuk,
• Kemampuan navigasi & respon
• Sistem listrik, radio,
teknisi, personil pelabuhan dll
keadaan darurat terutama barang2 berbahaya Perbekalan kapal Peralatan sistem komunikasi keamanan (jika ada) Operasional penting kapal
daerah lego jangkar, dermaga
• Fasilitas cargo, terminal, storage, peralatan bongkar muat
• Cargo, • • •
• • • • • •
telekomunikasi, komputer & jaringannya Sistem lalulintas kapal & navigasi Power plant, piping & suplai air Jembatan, rel kereta api, jalan Layanan kapal, pilot boat, pandu, tug Peralatan keamanan Perairan disekitar PF
Maritime Security Auditor Training
Identifikasi kemungkinan ancaman KAPAL
PORT FACILITY
• Kerusakan
• Kerusakan atau penghancuran PF
•
•
• • • • • • •
atau penghancuran kapal yang disebabkan oleh bom, sabotase, vandalisme, arson dsb Pembajakan atau penguasaan kapal Tampering cargo Unauthorized access, termasuk penumpang gelap Penyelundupan senjata, termasuk WMD Penggunaan kapal/obyek lain untuk mengancam keamanan kapal Menggunakan kapal sebagai senjata / alat untuk menghancurkan obyek lain Serangan saat kapal anchor atau sandar Serangan saat kapal di laut (berlayar)
• • • • • • •
yang disebabkan oleh bom, sabotase, vandalisme, arson dsb Pembajakan atau penguasaan kapal Tampering cargo Unauthorized access, termasuk penumpang gelap Penyelundupan senjata, Penggunaan kapal/obyek lain untuk mengancam keamanan PF Menggunakan kapal sebagai senjata / alat untuk menghancurkan obyek lain Pemblokiran pintu masuk, alur sempit & alur masuk Serangan nuklir, biologi & kimia
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
35
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan • Konflik kepentingan antara tindakan keamanan • • • •
& keselamatan Konflik kepentingan antara tugas rutin dan tugas keamanan Pengaturan tugas jaga, jumlah personilnya, kelelahan, kesiagaan, kewaspadaan Kebutuhan pelatihan, terutama masalah keamanan Kebutuhan peralatan keamanan, termasuk sistem komunikasi dan perawatannya
Maritime Security Auditor Training
Evaluasi ulang SSA / PFSA • Jika ada perubahan operasional atau fisik
kapal, maka SSA & On-Scene Survey dievaluasi kembali • SSA / PFSA harus dikaji ulang secara periodik (jika perlu setiap 12 bulan) • Record dari kaji ulang harus disimpan diatas kapal. Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
36
Chapter 9 Ship Security Plan (SSP) Chapter 16 PF Security Plan (PFSP) Maritime Security Auditor Training
SSP / PFSP • Tujuan : menjamin tindakan keamanan ditetapkan dan • • • • •
diterapkan untuk melindungi orang, cargo, CTU, perbekalan kapal atau kapal ybs, aset, infrastruktur dari resiko insiden keamanan Hasil SSA / PFSA sebagai dasar penyusunan SSP / PFSP. SSP / PFSP harus mengidentifikasi tindakan keamanan untuk setiap level (SL 1 s/d 3) Setiap kapal harus membawa SSP yang telah disetujui Pemerintah/RSO. Isi SSP / PFSP adalah unik sesuai dengan hasil SSA / PFSA dan kondisi kapal / PF ybs SSP harus ditulis dalam bahasa kerja diatas kapal dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau Perancis atau Spanyol. Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
37
Ringkasan Isi SSP / PFSP • Detail struktur organisasi keamanan di kapal • Detail hubungan kapal dengan perusahaan, PF, kapal lain dan pihak otoritas terkait
• Detail sistem komunikasi yang memungkinkan komunikasi • • •
efektif didalam kapal, antar kapal dan lain2, termasuk PF Detail tindakan keamanan untuk setiap SL Detail pelaksanaan kaji ulang, audit dan kendali perubahan Prosedur pelaporan kejadian keamanan
Maritime Security Auditor Training
ISI DETIL PROSEDUR KEAMANAN Kapal (SSP) √
Prosedur Rencana tindakan utk perlindungan thd penggunaan senjata dan bahan berbahaya untuk menyerang manusia, kapal atau pelabuhan, termasuk membawa barang tsb diatas kapal atau kedalam PF
PF (PFSP) √
√
Identifikasi daerah terlarang dan tindakan perlindungan thd akses daerah tersebut
√
√
Tindakan perlindungan thd akses orang yang tidak berkepentingan ke kapal, ke PF dan daerah terlarang didalamnya
√
√
Prosedur utk respon thd ancaman keamanan
√
√
Prosedur utk respon thd instruksi dari CG dalam SL 3
√
√
Prosedur evakuasi thd ancaman keamanan
√
√
Tugas personil berkaitan dengan tanggung jawab keamanan
√
√
Prosedur untuk audit kegiatan keamanan (min 1x/tahun)
√
√
Prosedur training, drill & exercise
√
√
Prosedur interaksi dengan PF berkaitan dg tindakan keamanan Prosedur interaksi dengan Kapal berkaitan dg tindakan keamanan
√
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
38
ISI DETIL PROSEDUR KEAMANAN Kapal (SSP)
Prosedur
PF (PFSP)
√
Prosedur kaji ulang SSP atau PFSP dan updatingnya
√
√
Prosedur pelaporan kejadian keamanan
√
√
Identifikasi SSO
√
Identifikasi CSO atau PFSO termasuk detil kontak 24 jam
√
Prosedur pemeriksaan, pengujian, kalibrasi dan perawatan peralatan keamanan diatas kapal, jika ada
√
Frekwensi pengujian / kalibrasi peralatan keamanan kapal, jika ada
√
Identifikasi lokasi utk mengaktifkan alert system
√
Prosedur, instruksi dan petunjuk penggunaan alert system, termasuk pengujian, menghidupkan, mematikan dan resetting dan batasan alert
√
Prosedur menjamin keamanan isi dari PFSP
√
Prosedur keamanan cargo dan peralatan bongkar muat didalam PF
√
Prosedur merespon pengaktifan alert system dari kapal
√
Prosedur memfasilitasi turun/naiknya awak kapal, pengunjung dsb
√
Maritime Security Auditor Training
Tindakan yg harus dijabarkan dalam setiap Tingkat Keamanan (SL) dalam SSP / PFSP KAPAL
PORT FACILITY
• Access to the ship • Restricted Area on the
• • • • •
• • • •
ship Handling of Cargo Delivery of Ship’s store Handling unaccompanied baggage Monitoring the security of the ship
•
Access to the PF Restricted Area on the PF Handling of Cargo Delivery of Ship’s store Handling unaccompanied baggage Monitoring the security of the PF
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
39
Security Level – Control Access
KAPAL
PORT FACILITY
• Access to Ship : – – – –
• Access to PF
Access ladder Access gangway Access ramp Access door
– – – –
• Unauthorized Access to Ship : – – – – –
Mooring lines & anchor chain Cranes & hoisting gear Railing / bulwark side scuttles windows
Gate(s) Road / bridge Entrance Railway
• Unauthorized Access to PF – Fencing – Perimeter – Barriers
Maritime Security Auditor Training
Security Level 1 – Control Access KAPAL
• Identifikasi semua orang yg naik kapal •
• • • • • •
PORT FACILITY • Daerah terlarang harus dibatasi dgn
& konfirmasi tujuan naik ke kapal, mis. pagar / penghalang lain sesuai dengan tiket, boarding pass, work order dsb standar yang harus disetujui oleh CG • Identifikasi semua orang yg ingin Menjamin daerah akses dlm kondisi masuk ke pelabuhan, termasuk awak aman dng melakukan pemeriksaan& kapal, penumpang, pengunjung & pengamatan thd orang, barang konfirmasi alasan masuk ke pelabuhan bawaan, personal effect & kendaraan. dgn pemeriksaan, sebagai contoh, Menjamin kendaraan yg akan naik ke instruksi bersama, tiket penumpang, kartu pas naik, perintah kerja dll; kapal tlh diperiksa sblm naik dg periode sesuai ketentuan dlm SSP • Memeriksa kendaraan yg digunakan oleh mereka yg ingin masuk ke Memisahkan jalur pemeriksaan antara pelabuhan dlm kaitan dgn kapal; orang yg sudah & yg belum diperiksa • Memverifikasi identitas personil Memisahkan jalur embarkasi & fasilitas pelabuhan & mereka yg disembarkasi penumpang bekerja di pelabuhan & kendaraanya; Identifikasi titik akses yg harus aman • Membatasi akses bagi mereka yg tidak dari akses orang yang tidak diijinkan bekerja di pelabuhan atau bekerja di dlm pelabuhan, jika mereka tidak Diamankan dg dikunci thd daerah yg mampu menunjukkan identitasnya; tidak dijaga dimana penumpang & • Melakukan penggeledahan orang, pengunjung dpt memiliki akses. barang bawaan & kendaraan. Memberikan brifing kpd semua • Identifikasi setiap titik akses yg tidak personil dari ancaman keamanan, digunakan utk umum yg harus prosedur melaporkan orang, obyek, tertutup & dikunci secara permanen. Maritime Security Auditor Training aktivitas yg dicurigai
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
40
Security Level 2 – Control Access KAPAL
PORT FACILITY
• Menugaskan personil tambahan utk • • • • • •
•
patroli daerah dek selama waktu tenang (malam) utk mencegah masuknya orang yg tidak diijinkan. Membatasi jmlh titik akses, identifikasi titik akses yg harus ditutup & alat yg diperlukan utk mengamankannya. Mencegah akses kapal melalui sisi kapal sebelah air, misalkan koordinasi dengan port facility, patroli boat dsb Menetapkan daerah terlarang pd sisi darat kpl melalui koordinasi dng PF Meningkatkan frekwensi & pencarian lebih detail thd orang, barang bawaan & kendaraan selama embarkasi. Mendampingi pengunjung yg masuk ke kapal Memberikan brifing tambahan yg lebih spesifik kpd semua personil thd ancaman yg diidentifikasi, melaporkan orang/obyek yg dicurigai/aktivitas yg perlu diwaspadai lebih seksama. Melaksanakan pencarian / pengamatan secara penuh / sebagian di kapal.
• Menugaskan personil tambahan utk • • • • •
menjaga titik akses & patroli di sekeliling pagar; Pambatasan jumlah akses menuju pelabuhan & mengidentifikasi yg harus ditutup & memberikan pengamanan secukupnya; Melengkapi peralatan penghalang pergerakan pada titik akses yg ada, misalnya penghalang keamanan; Meningkatkan frekwensi pemeriksaan orang, barang pribadi, & kendaraan; Menolak akses pengunjung yg tidak mampu menunjukkan alasan mereka ingin masuk ke pelabuhan; & Penggunaan kapal patroli utk meningkatkan keamanan di perairan pelabuhan.
Maritime Security Auditor Training
Security Level 3 – Control Access KAPAL
PORT FACILITY
• Membatasi akses menjadi satu titik
• Pelarangan masuk ke semua atau
• • • • • • •
akses, dikendalikan dengan lebih seksama yang masuk kapal. Menjamin bahwa yang masuk hanya personil yang merespon atas suatu kejadian atau ancaman Mengarahkan person yang ada diatas kapal. Menangguhkan / menghentikan kegiatan embarkasi atau disembarkasi. Menangguhkan / menghentikan kegiatan penanganan cargo dll. Mengevakuasi kapal. Olah gerak kapal menjauhi titik kejadian / ancaman Melaksanakan tindakan pencarian / pengamatan secara penuh atau sebagian dari kapal.
sebagian wilayah pelabuhan;
• Mengijinkan akses hanya utk petugas • • • • •
yg bertanggung jawab thd insiden atau ancaman keamanan; Pelarangan bagi pejalan kaki atau kendaraan bergerak di dlm atau sebagian wilayah pelabuhan; Meningkatkan patroli keamanan di dlm pelabuhan, bila perlu; Pelarangan semua atau sebagian kegiatan operasional fasilitas pelabuhan; Mengarahkan pergerakan kapal terhadap semua atau sebagian dari fasilitas pelabuhan; & Evakuasi semua atau sebagian dari fasilitas pelabuhan.
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
41
CONTROL ACCESS
Maritime Security Auditor Training
Security Level – Restricted Area KAPAL
PORT FACILITY
• Navigation Bridge, Machinery spaces,
• Daratan & kawasan perairan yg
•
• Daerah embarkasi & debarkasi, tempat
• • • • • •
Ruang Kendali (Control Room) Ruang Kendali Keamanan & peralatan keamanan Ventilation & AC System Pump Room Ruang penyimpanan barang berbahaya Ruang Cargo & Gudang Penyimpanan Akomodasi Crew Area lain yang diidentifikasikan sbg daerah terlarang
berdekatan dgn kapal
• • • • • • •
pemeriksaan penumpang & personil kapal termasuk daerah penggeledahan Daerah melakukan bongkar muat atau penyimpanan muatan & gudang Lokasi dimana informasi keamanan sensitip termasuk dokumen muatan, disimpan Daerah tempat menangani barang berbahaya & barang mudah meledak Ruang kontrol manajemen lalu lintas kapal (VTS), alat bantu navigasi & bangunan kendali PF, termasuk ruang kendali keamanan & pengawasan; Daerah penyimpanan peralatan keamanan & pengawasan Instalasi elektrik yg penting, radio & telekomunikasi, air & instalasi peralatan lainnya Lokasi lain di pelabuhan yg merupakan tempat terlarang bagi akses kapal, kendaraan & orang.
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
42
Security Level 1 – Restricted Area KAPAL
PORT FACILITY
• Mengunci atau mengamankan titik akses.
• Ketetapan ttg penghalang temporer
• Dengan mempergunakan peralatan • •
surveillance untuk memonitor daerah tersebut. Dengan menggunakan penjagaan atau patroli. Dengan menggunakan peralatan pendeteksi penyusup untuk memperingatkan personil kapal thd daerah terlarang.
•
• • • •
•
atau permanen yang mengelilingi daerah terlarang dengan standar yg disetujui oleh CG Penetapan titik akses dimana akses dpt dikontrol oleh petugas keamanan ketika beroperasi & dapat dikunci atau diberi halangan secara efektif ketika tidak digunakan; Menyediakan pas yg harus ditunjukkan utk mengidentifikasi individu yg diberi hak berada dlm daerah terlarang; Memberi tanda yg jelas kendaraan yg diijinkan masuk ke daerah terlarang; Menyediakan penjagaan & patroli; Menyediakan alat pendeteksian gangguan otomatis, atau peralatan pengawasan atau sistem utk mendeteksi akses tidak berwenang ke dlm, atau pergerakan di dlm daerah terlarang; & Pengawasan pergerakan kapal di sekitar kapal yg menggunakan fasilitas pelabuhan.
Maritime Security Auditor Training
Security Level 2 – Restricted Area KAPAL • Menetapkan • •
PORT FACILITY
bahwa daerah yang berdekatan dengan daerah terlarang aman thd akses. Dengan menggunakan peralatan surveillance terus-menerus untuk memonitor daerah tersebut. Menambah jumlah personil penjagaan atau patroli
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
• Meningkatkan efektivitas penghalang
atau pagar yg mengelilingi daerah terlarang, mencakup penggunaan patroli /alat pendeteksian gangguan otomatis; • Mengurangi jumlah titik akses menuju daerah terlarang & meningkatkan pengawasan dlm titik akses ada. • Pembatasan parkir bersebelahan dgn kapal yg sedang sandar; • Lebih lanjut membatasi akses kepada daerah terlarang, pergerakan & penyimpanan di dlm daerah tersebut; • Penggunaan peralatan monitor & perekam utk pengawasan • Meningkatkan jmlh & frekwensi patroli meliputi patroli perairan yg dilakukan di sekitar & di dlm daerah terlarang; • Penetapan & membatasi akses ke daerah yg bersebelahan dgn daerah terlarang; & • Memberlakukan pembatasan akses oleh kapal yg tidak resmi ke perairan yg bersebelahan dgn kapal yg menggunakan fasilitas pelabuhan. Maritime Security Auditor Training
43
Security Level 3 – Restricted Area KAPAL
PORT FACILITY
• Menetapkan •
daerah terlarang tambahan diatas kapal yang kemungkinan terjadi insiden keamanan atau insiden ancaman keamanan. Melakukan tindakan pencarian thd daerah terlarang sebagai bagian dari tindakan pencarian diatas kapal.
• Pengaturan
•
tambahan di daerah terlarang di dlm fasilitas pelabuhan yg terkait insiden keamanan atau lokasi yg mendapat ancaman, tempat bagi penolakan akses; & Persiapan utk penggeledahan daerah terlarang sebagai bagian dari penggeledahan seluruh atau sebagian dari fasilitas pelabuhan.
Maritime Security Auditor Training
RESTRICTED AREA
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
44
RESTRICTED AREA
Maritime Security Auditor Training
Security Level 1 – Cargo Handling KAPAL
PORT FACILITY
• Pemeriksaan rutin cargo, CTU & ruang • • • •
cargo sebelum / selama operasi penanganan cargo. Pemeriksaan untuk menjamin cargo yang dimuat sesuai dng dokumen cargo. Berkoordinasi dng PF, menjamin bahwa mobil yg naik ke kapal (car carrier, ro-ro, kpl penumpang, ferry) tlh diperiksa. Pemeriksaan dari segel atau metode lain untuk mencegah dari kerusakan. Pemeriksaan cargo dng cara : – –
visual dan fisik. Menggunakan peralatan scaning / deteksi, peralatan mekanik atau anjing
• Pemeriksaan
•
• •
muatan rutin, unit pengangkut muatan & kawasan penumpukan muatan di dlm fasilitas pelabuhan sebelum, & selama, operasi penanganan muatan; Pemeriksaan utk memastikan bahwa muatan yg memasuki fasilitas pelabuhan memenuhi catatan penyerahan & dokumentasi muatan yg sama; Pemeriksaan kendaraan; & Pemeriksaan segel & metoda lain yg digunakan utk mencegah pengrusakan saat memasuki pelabuhan & saat berada di gudang di pelabuhan.
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
45
Security Level 2 – Cargo Handling KAPAL
PORT FACILITY
• Pemeriksaan lebih detail thd cargo,
CTU & ruang cargo sblm/selama operasi cargo Pemeriksaan lebih intensif menjamin hanya cargo yg disetujui boleh masuk ke kapal Pemeriksaan lebih intensif kendaraan yang akan naik ke kapal Meningkatkan intensitas pemeriksaan detail dari segel/metode lain utk mencegah dr kerusakan. Pemeriksaan cargo dng cara :
• • • •
– – –
• Pemeriksaan rinci muatan, CTU & daerah penumpukan muatan di dlm PF;
• Intensifikasi pemeriksaan yg sesuai utk
• •
meyakinkan hanya muatan yg berdokumen yg masuk pelabuhan, yg disimpan sementara utk kemudian dimuat ke kapal; Mengintensifkan pemeriksaan kendaraan. Meningkatkan frekwensi pengecekan & secara detail tentang segel & metoda lain yg digunakan mencegah pengrusakan.
visual & fisik yg sering & detail Intensitas menggunakan alat scanning atau anjing Koordinasi keamanan dng shipper sesuai kesepakatan & prosedur.
Security Level 3 – Cargo Handling
• Menangguhkan / menghentikan proses
loading atau unloading cargo Memeriksa penyimpanan barang berbahaya / barang mudah meledak yg dibawa kpl & mengawasi lokasi penyimpanannya.
• Pembatasan /pelarangan pergerakan
muatan atau operasi di dlm semua atau sebagian dari PF / kapal tertentu • Memeriksa penyimpanan barang berbahaya / barang mudah meledak yg dilaksanakan di PF & mengawasi lokasiTraining penyimpanannya. Maritime Security Auditor
•
Security Level – Ship’s Store • Menjamin pemeriksaan perbekalan kapal dan • • •
kemasannya Mencegah perbekalan kapal diterima sebelum dilakukan pemeriksaan Mencegah kerusakan Mencegah perbekalan kapal diterima meskipun tidak diorder
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
46
Security Level 1 – Ship’s Store
KAPAL
• Melakukan pemeriksaan & menjamin
bahwa perbekalan sesuai dengan permintaan sebelum dimuat ke kapal Menjamin penyimpanan perbekalan kapal yang aman
•
PORT FACILITY • Pemeriksaan perbekalan kapal • Pemberitahuan sebelumnya mengenai •
komposisi beban, data sopir & tanda registrasi kendaraan Pemeriksaan kendaraan angkut.
Security Level 2 – Ship’s Store • Melakukan pemeriksaan yang lebih
intensif untuk menjamin bahwa perbekalan sesuai dengan permintaan sebelum dimuat ke kapal
• Pemeriksaan detil perbekalan kapal • Pemeriksaan detil kendaraan angkut • Koordinasi dgn personil kapal utk •
memeriksa order thd nota penyerahan sebeium masuk ke PF Pengawalan kendaraan angkut di PF.
Security Level 3 – Ship’s Store
• Melakukan pemeriksaan lebih intensif
utk menjamin perbekalan sesuai dng permintaan sebelum dimuat ke kapal. Persiapan membatasi / menundaan penanganan perbekalan kapal Menolak penerimaan perbekalan kapal
• •
• PF harus mematuhi instruksi yg
dikeluarkan oleh mereka yg bertanggung jawab merespon insiden atau ancaman keamanan
Maritime Security Auditor Training
Security Level 1 – Handling unaccompanied baggage KAPAL PORT FACILITY • 100 % setiap barang yang tidak jelas
pemiliknya diperiksa, jika perlu dng alat screening X-ray.
• 100 % setiap barang yang tidak jelas
pemiliknya diperiksa, jika perlu dng alat screening X-ray.
Security Level 2 – Handling unaccompanied baggage • 100 % setiap barang yang tidak jelas
pemiliknya diperiksa (jika perlu dng XRay) & tindakan pengamanan tambahan dlm penanganan barang tsb
• 100 % setiap barang yang tidak jelas
pemiliknya diperiksa (jika perlu dng XRay) & tindakan pengamanan tambahan dlm penanganan barang tsb
Security Level 3 – Handling unaccompanied baggage • Barang yang tidak jelas pemiliknya
• Barang yg tidak jelas pemiliknya
•
•
•
diperiksa dng lebih intensif dng cara screening pada 2 sisi yang berbeda (jika perlu dengan X-ray). Persiapan membatasi / penangguhan penanganan barang yg tidak jelas pemiliknya. Penolakan atas penerimaan barang yg tidak jelas pemiliknya ke atas kapal
•
diperiksa dgn lebih intensif dng cara screening pada 2 sisi yang berbeda (jika perlu dengan X-ray). Persiapan membatasi / penangguhan penanganan barang yg tidak jelas pemiliknya. Penolakan atas penerimaan barang yg tidak jelas pemiliknya ke atas kapal
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
47
Security Level – Ship’s Monitoring • • • • • • •
Pengaturan lampu-lampu (lighting) Tugas Jaga Penjagaan Pengamatan dari ruang bridge / VTS building Patroli (darat & air) Alat deteksi (intrusion detection devices) Surveillance equipment (CCTV)
Maritime Security Auditor Training
Security Level 1 – Ship’s Monitoring KAPAL
• Sistem
keamanan merupakan kombinasi dr lampu penerangan, tugas jaga, penjagaan / penggunaan peralatan surveillance thd situasi umum kapal.
PORT FACILITY
• Mengamati daerah umum PF termasuk daratan & akses dari sisi perairan
• Mengamati titik akses, penghalang & daerah terlarang
• Mengijinkan personil keamanan PF
memonitor daerah & pergerakan di sekitar kapal yg menggunakan PF termasuk penerangan yg ada di kapal
Security Level 2 – Ship’s Monitoring • Patroli keamanan dng frekwensi & • • •
detail yang lebih ditingkatkan. Meningkatkan cakupan & intensitas penerangan / penggunaan peralatan keamanan dan surveillance Menugaskan personil tambahan utk mengawasi keamanan kapal Menjamin koordinasi dng patroli boat pada sisi kapal sebelah air & patroli kendaraan (berjalan) di sisi darat
• Peningkatan coverage & intensitas
• •
penerangan & pengawasan, termasuk ketentuan tambahan pemenuhan penerangan & pengawasan; Peningkatan frekwensi patroli jalan kaki / kendaraan / air Menugaskan personil keamanan tambahan utk memonitor & patroli.
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
48
Security Level 3 – Ship’s Monitoring KAPAL • Menyalakan • • • •
PORT FACILITY semua lampu atau pandangan sekeliling
memperluas kapal Menyalakan semua peralatan surveillance diatas kapal yang mampu merekam kegiatan. Memaximalkan lamanya waktu peralatan surveillance merekam aktivitas kapal. Persiapan untuk pemeriksaan bawah air lambung kapal. Memulai tindakan pengamanan, termasuk jika mungkin, menurunkan putaran propeler utk pemeriksaan bawah air
• Menyalakan semua pencahayaan di dlm atau memperjelas sekitar PF semua peralatan pengawasan yg mampu merekam aktivitas di dlm, atau di sekitar PF Memaksimalkan jangka waktu peralatan pengawasan utk dapat terus merekam.
• Menyalakan •
Maritime Security Auditor Training
CONTINGENCY PLAN • Meliputi rencana keadaan darurat, a.l : – Penyanderaan (hijack) – Ancaman Bom – Obyek tak dikenal / Bahan Peledak di atas kapal – Pembajakan (piracy) – Penumpang Gelap (Stowaways)
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
49
PELAPORAN INSIDEN KEAMANAN • Setiap kejadian keamanan harus dilaporkan kepada • • • • •
Nakhoda dan SSO Nakhoda & SSO melakukan kajian dan koordinasi untuk melakukan tindakan keamanan sesuai dengan SSP. Berkomunikasi dengan otoritas setempat, PFSO setempat untuk advice & asistensi penanganan insiden keamanan tersebut. Laporkan kepada CSO tentang kronologis insiden keamanan tersebut. Catat insiden dalam Log Book / Security Log Book Evaluasi efektifitas SSP dan beri komentar dalam rangka penyempurnaan SSP Maritime Security Auditor Training
MONITORING & KONTROL • SSO harus melakukan inspeksi keamanan secara reguler untuk • • • • • •
menjamin tindakan keamanan seperlunya telah dikendalikan dan SSP dilaksanakan setiap waktu. SSO juga mengkaji ulang SSP untuk menjamin dalam kondisi valid, up to date dan sesuai kebutuhan. Jika SSP dipergunakan untuk merespons suatu security level 2 / 3 / drills, semua pihak terkait harus memberi komentar thd efektifitas SSP kepada SSO. Nakhoda harus melaksanakan pemeriksaan bulanan (atau sesuai dengan jadwal safety meeting) untuk menjamin SSP dilaksanakan dan recordnya dikendalikan. SSP dikaji ulang minimal 1 tahun sekali bersamaan dengan Management Review (termasuk safety & quality). Setiap Ketidak-sesuaian (Non Conformity) harus dilaporkan kepada CSO sesegera mungkin. Setiap usulan perubahan SSP disampaikan kepada CSO dan CSO mengkaji usulan tersebut. Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
50
INTERNAL AUDIT • Internal audit terhadap aspek keamanan dilaksanakan • • •
•
minimal setahun sekali. Prosedur Internal Audit harus ditetapkan. CSO membuat rencana internal audit dan mengendalikan pelaksanaannya hingga pelaporannya. Kendali ketidak-sesuaian hasil dari internal audit dan tindakan perbaikannya dikendalikan oleh CSO dan SSO mengendalikan ketidak-sesuaian pada kapal masingmasing Internal Auditor harus independen dari obyek yang diperiksa
Maritime Security Auditor Training
SSP
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
51
Pembuatan SSP / PFSP • CSO / PFSO bertanggung jawab menjamin SSP / • • •
PFSP dipersiapkan dan dikirim ke CG untuk disetujui. Dalam menyusun SSP, CSO berkoordinasi dengan SSO kapal ybs. Jika diperlukan, dapat meminta bantuan RSO asalkan RSO tsb tidak terlibat dalam proses persetujuan SSP / PFSP. SSP harus tersedia di kapal saat dilakukan verifikasi dan sertifikasi ISSC Maritime Security Auditor Training
Penerapan SSP / PFSP • Tugas utama dari CSO & SSO utk kapal serta PFSO untuk PF
• Penerapan, meliputi :
– Dilakukan komunikasi, familirisasi & sosialisasi penerapan SSP / PFSP kepada seluruh personil terkait. – Masing-masing personil terkait memahami, mengerti dan melaksanakan SSP / PFSP sesuai tanggung jawabnya – Masing-masing personil terkait memahami dan mengerti tugasnya pada setiap Security Level – Melaporkan setiap insiden keamanan – Memeriksa kehandalan peralatan keamanan – Melakukan Training, Exercise dan Drill thd aspek keamanan – Efektifitas penerapan SSP / PFSP dievaluasi melalui inspection, audit dan review. – Dll.
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
52
Kerahasiaan SSP / PFSP • SSP / PFSP bersifat rahasia (confidential) dan harus •
• •
dilindungi dari akses yang tidak berkepentingan. SSP / PFSP dapat disimpan dalam format elektronik. Dalam hal ini, harus dilengkapi dengan prosedur yg bertujuan melindungi dari penghapusan, perusakan atau perubahan oleh orang yang tidak berkepentingan. SSP bukan sebagai obyek pemeriksaan oleh PSCO. Jika PSCO mencurigai sesuatu yang tidak sesuai dengan regulasi (clear ground), maka PSCO hanya diperbolehkan mengakses SSP terbatas pada bagian spesifik yang dicurigai
Maritime Security Auditor Training
Proses jika ada revisi SSP / PFSP
ISM
Manual SMS direvisi
Langsung disetujui dan diterapkan
ISPS
Manual SSP/ PFSP direvisi
Document Review + Approval
Coy + Ship
Diverifikasi efektifitasnya saat audit periodik
Diterapkan
Diverifikasi efektifitasnya saat audit periodik
Adm / RSO
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
53
Chapter 10 Records
Maritime Security Auditor Training
DOKUMENTASI DIATAS KAPAL DOKUMEN Ship Security Assessment (SSA)
On Board Optional
Ship Security Plan (SSP)
Continuous Synopsys Records (CSR)
International Ship Security Certificate (ISSC)
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
54
RECORDS • • • •
Records harus dicatat dalam bahasa kerja diatas kapal. Jika bahasa yang digunakan bukan Inggris, Perancis atau Spanyol, maka harus diterjemahkan kebahasa ini Jika records disimpan dalam komputer, maka harus dilengkapi dengan prosedur pengamanannya Penyimpanan Records harus dilindungi dari akses orang yang tidak berwenang Records berikut harus disimpan diatas kapal pada masa minimum 5 tahun atau ditentukan oleh Administration, meliputi : – – – – – – –
Training, drills & exercise Komunikasi yg berkaitan dengan keamanan kapal, misalkan ancaman kapal atau PF Internal Audit Kaji Ulang periodik dari SSA Kaji Ulang periodik dari SSP Kendali perubahan SSP Perawatan, kalibrasi dan pengujian peralatan keamanan diatas kapal, termasuk Ship Security Alert System. Maritime Security Auditor Training
RECORDS • Records berikut harus disimpan diatas
kapal pada minimum pada 10 pelabuhan terakhir (last 10 port calls), meliputi : • • • •
Insiden kejadian keamanan & ancaman keamanan Pelanggaran keamanan Declaration of Security (DoS) Security Level pada 10 pelabuhan terakhir
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
55
Chapter 11 & 12 CSO & SSO Chapter 17 PFSO Maritime Security Auditor Training
PERAN & TUGAS Detail
PIC
Remark RSO tidak boleh
Ref
Menetapkan PF yang harus menunjuk PFSO
CG
ISPS A/4
Melakukan PFSA
CG atau RSO
Menyiapkan PFSP
PF / PFSO
RSO dapat ditunjuk sepanjang tidak terlibat dalam approval & verifikasi
ISPS A/16
Menyetujui PFSA/PFSP & perubahannya
CG
RSO tidak boleh
ISPS A/4
ISPS A/15
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
56
PERAN & TUGAS Detail
PIC
Remark
Menyiapkan SSA & Company SSP, Menunjuk CSO & SSO
Ref ISPS A/6
Melakukan Ship Security Assessment (SSA)
CSO (yakinkan dilakukan oleh orang yg kompeten)
RSO boleh sepanjang tidak terlibat dalam kegiatan verifikasi dan sertifikasi
ISPS A/8
Menyiapkan Ship Security Plan (SSP)
CSO (yakinkan dilakukan oleh orang yg kompeten)
RSO boleh sepanjang tidak terlibat dalam kegiatan verifikasi dan sertifikasi
ISPS A/9
Review & menyetujui SSP
ADM atau RSO
RSO yang tidak terlibat dalam menyiapkan SSA & SSP
ISPS A/9
Maritime Security Auditor Training
PERAN & TUGAS Detail
PIC
Remark
Ref
Menerapkan dan SSO mengendalikan SSP di kapal
Berkoordinasi dengan Nakhoda dan CSO
ISPS A/12
Melakukan verifikasi dan sertifikasi ISSC (kapal)
ADM atau RSO
RSO yang tidak terlibat dalam menyiapkan SSA & SSP
ISPS A/19
Menyiapkan DoS
SSO u/ Kapal PFSO u/ PF
ISPS A/5
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
57
TANGGUNG JAWAB CSO • •
Seorang CSO dapat ditunjuk untuk 1 atau lebih kapal dan jelas siapa bertanggung jawab kepada kapal mana. Perusahaan dapat menunjuk lebih dari satu CSO tergantung besarnya armada. Tanggung Jawab CSO :
1. Memberi masukan tingkat ancaman kapal melalui SSA atau informasi yang relevan. 2. Menjamin SSA dilaksanakan 3. Menjamin SSP disusun, disetujui, diterapkan dan dikendalikan 4. Menjamin SSP dimodifikasi sesuai kebutuhan 5. Merencanakan internal audit dan review aktivitas keamanan 6. Merencanakan verifikasi & sertifikasi kapal oleh CG / RSO 7. Menjamin ketidak-sesuaian segera ditindak-lanjuti 8. Meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan keamanan 9. Menjamin pelatihan yang cukup thd personil terkait 10. Menjamin komunikasi yang efektif dan kerja sama antara SSO & PFSO 11. Menjamin konsistensi antara persyaratan keamanan dan keselamatan 12. Menjamin setiap SSP merefleksikan informasi yang spesifik dan akurat 13. Menjamin rencana alternative / equivalent diterapkan dan dikendalikan. Maritime Security Auditor Training
TANGGUNG JAWAB SSO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Melaksanakan pemeriksaan keamanan kapal secara reguler untuk menjamin tindakan keamanan dikendalikan Mengendalikan dan mengawasi penerapan SSP termasuk perubahannya Koordinasi aspek keamanan thd penanganan cargo dan perbekalan kapal dengan personil kapal lainnya dan PFSO Mengusulkan perubahan SSP Melaporkan kepada CSO setiap kekurangan & ketidak-sesuaian yang teridentifikasi melalui internal audit, review periodik, inspeksi dan verifikasi pihak ketiga Meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan keamanan diatas kapal Menjamin pelatihan yang cukup telah diberikan terhadap personil diatas kapal Melaporkan semua insiden keamanan Koordinasi dengan CSO dan PFSO dalam hal penerapan SSP Menjamin peralatan keamanan dioperasikan, diuji-coba, dikalibrasi dan dirawat dengan baik (jika ada)
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
58
TANGGUNG JAWAB KAPAL • Kapal harus memenuhi persyaratan Part A-ISPS Code dengan • • • • •
memperhatikan petunjuk Part B-ISPS Code dan pemenuhannnya dilakukan dengan verifikasi dan sertifikasi. Kapal harus memenuhi persyaratan Security Level yg ditetapkan CG dari pelabuhan, jika Security Level lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Administration dari kapal. Kapal harus segera merespon tanpa penundaan bila ada perubahan security level yang lebih tinggi. Jika kapal tidak memenuhi Code, maka kapal harus melaporkan kepada pihak otoritas yang berkompeten sebelum melakukan interface dengan pelabuhan atau kapal. Nakhoda tidak boleh dibatasi kewenangannya baik oleh Company, Charterer atau pihak manapun, sepanjang menyangkut keselamatan dan keamanan kapal. Hal ini termasuk penolakan terhadap akses person dan loading cargo. Dalam hal konflik antara pertimbangan keamanan dan keselamatan, Nakhoda harus mempertimbangan dampak keselamatan dari kapal. Nakhoda mungkin dapat melakukan langkah keamanan yang sifatnya temporer dan menginformasikan kepada Adm / CG. Maritime Security Auditor Training
TANGGUNG JAWAB PF • PF harus memenuhi persyaratan yang relevan dalam •
•
Part A – ISPS Code, dengan memperhatikan petunjuk Part B – ISPS Code. CG menjamin bahwa : PFSA dilaksanakan, direview dan disetujui sesuai dengan persyaratan Part A – ISPS Code serta PFSP telah dibuat, direview, disetujui dan diterapkan sesuai dengan persyaratan Part A – ISPS Code. PF harus segera bertindak begitu security level ditetapkan oleh CG. Prosedur keamanan harus dilakukan dgn minimum interfensi thd. penumpang, kapal, awak kapal dan pengunjung.
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
59
TANGGUNG JAWAB PFSO
• PFSO harus ditunjuk pada setiap PF. • Seseorang bisa ditunjuk untuk satu atau lebih PF • Tugas PFSO, meliputi :
1. Melakukan pemeriksaan dan membuat PFSA 2. Membuat & mempertahankan PFSP 3. Menerapkan & melatih PFSP 4. Pemeriksaan pengamanan secara reguler 5. Melakukan perubahan yg diperlukan thd PFSP 6. Melakukan kampanye kesadaran keamanan thd personil PF 7. Menjamin training yg memadai thd personil terkait 8. Melaporkan kepada otoritas thd aspek keamanan 9. Koordinasi pelaksanaan PFSP dengan SSO & CSO 10.Koordinasi dengan jasa pengamanan 11.Menjamin dipenuhi standar kompetensi personil sekuriti 12.Menjamin peralatan keamanan dioperasikan, diuji, dikalibrasi dan dirawat. 13.Membantu SSO dalam identifikasi faktor ancaman, jika diminta. Maritime Security Auditor Training
PERSONIL KEAMANAN LAINNYA • Anggota awak kapal yang diberi tugas
keamanan dalam mendukung SSP • Personil PF (selain PFSO) yang diberi tugas keamanan dalam mendukung PFSP • Personil keamanan lain (selain awak kapal atau personil PF) yang mempunyai peran dalam meningkatkan keamanan maritim. Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
60
KOMUNIKASI CSO/SSO & PFSO SAAT KAPAL MELAKUKAN APPROCHING DENGAN PF MSC.1/Circ.1305, 9-06-09 CONTRACTING GOVT. (DESIGNATED AUTH.)
ISPS CODE
FLAG STATE
SHIPPING COMPANIES PORT STATE COMPANY SECURITY OFFICER (CSO) PORT FASILITY SECURITY OFF. (PFSO)
MASTER
SHIP SECURITY OFFICER (SSO) PFSO SSO / MASTER / CSO SSO PFSO 1. Menginformasikan Security Level di PF 2. Menginformasikan ancaman keamanan di PF (bila ada) 1. Menginformasikan Security Level di Kapal 3. Menginformasikan tindakan keamanan yang diperlukan 2. Menginformasikan tindakan keamanan yg 4. Menginformasikan detil kontak PFSO diperlukan 5. Merespons permintaan DOS (bila diperlukan) 3. Mengajukan permintaan DOS (bila diperlukan) 6. Dalam SL 2/3, melakukan koordinasi tindakan 4. Dalam SL 2/3, melakukan koordinasi tindakan CSO - Session 5-Revisi 1 keamanan yg diperlukan keamanan yg diperlukan
Chapter 13 Training, drill & exercise (Kapal) Chapter 18 Training, drill & exercise (PF) Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
61
TRAINING CSO, SSO & PFSO harus memiliki pengetahuan & training, meliputi : • Security administration • Handling sensitive security information • Code & Govt. regulation • Security threat & pattern • Responsibility Security Org. • Security Equipment & system • Methodology SSA / PFSA • Method of audit, • Methodology security inspection, control & survey & inspection monitoring • Ship & Port security • Security drill & exercise measures • Emergency preparedness
Maritime Security Auditor Training
Training MSC.1/Circ.1235, 21 Oktober 2007: Training & Familirisasi Awak Kapal berkaitan tugas keamanan: - Melaporkan insiden keamanan - Mengetahui prosedur dalam menindaklanjuti setiap ancaman keamanan - Ikut terlibat dalam pelaksanaan prosedur keamanan dan dalam keadaan darurat Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
62
TRAINING
Maritime Security Auditor Training
TRAINING
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
63
TRAINING
• Kewajiban CSO, SSO & PFSO untuk memberi •
pelatihan kepada personil yang berkaitan dengan aspek keamanan. Materi pelatihan, meliputi : – ISPS Code Part A & B – SSP / PFSP – Tindakan Keamanan setiap Security Level Maritime Security Auditor Training
TEHNIK PELATIHAN • Sosialisasi / Familirisasi • Demonstrasi / Peragaan • Pelatihan di kelas • Rotasi Kerja • Membaca SSP / PFSP • Drills & Exercises • Kelompok kerja Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
64
Drill
• Tujuan drill : menjamin personil kapal / PF faham & • •
familiar dengan tugas2 keamanan pada semua tingkat keamanan. Drill dilaksanakan minimal setiap 3 bulan sekali (kapal & PF) atau jika lebih dari 25 % awak kapal diganti sekaligus (kapal). Drill dilakukan dengan cara menguji setiap elemen dari SSP / PFSP, meliputi : – Kerusakan kapal / PF karena ledakan, pembakaran, sabotase atau vandalisme – Pembajakan diatas kapal – Akses daerah terlarang, termasuk penanganan penumpang gelap – Penyelundupan senjata / narkoba – Penggunaan kapal untuk membawa orang yang akan melakukan tindakan kriminal – Penggunaan kapal untuk melakukan tindakan kriminal – Serangan pada saat kapal sandar, anchorage atau berlayar – dll Maritime Security Auditor Training
Exercise • Exercise adalah latihan bersama dengan pihak•
pihak terkait, a.l CSO(s), SSO(s), PFSO(s), Port State, Tim SAR, Otoritas keamanan dll Exercise dilaksanakan 12 bulan sekali atau tidak boleh lebih dari 18 bulan dari exercise terakhir, meliputi : – Latihan langsung (live & full scale) – Tabletop Simulation atau seminar – Kombinasi dengan latihan SAR atau Emergency Response Exercise
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
65
Penilaian pelaksanaan Drill & Exercise • SSO / PFSO • • • •
harus melakukan evaluasi penilaian efektifitas pelaksanaan drill & exercise Menjamin semua kesalahan atau kekurangan telah diidentifikasi dan diperbaiki Semua personil yang terlibat memberikan komentar dari efektifitas pelaksanaan drill kepada SSO / PFSO Hasil pelaksanaan drill & exercise dikomunikasikan dan dilaporkan kepada CSO (utk kapal). CSO melakukan evaluasi laporan tsb untuk menjamin semua personil diatas kapal dan di darat memahami tanggung jawabnya dalam hal keamanan
Maritime Security Auditor Training
Chapter 19 Verification & Certification (Kapal)
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
66
MEKANISME APPROVAL & SERTIFIKASI Company
ADM atau RSO
Aplikasi
Menunjuk CSO & SSO Melaksanakan SSA Menyusun SSP
Doc. Review SSA & SSP Approval SSP
Menerapkan SSP
Verifikasi Initial Menerbitkan ISSC
Menyempurnakan SSP Amandemen SSP
Re-Approval SSP
Mempertahankan ISSC
Surveillance Endorsement ISSC
Maritime Security Auditor Training
PROCESS FOR ISSUING INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERT. (ISSC) PERMANENT COMPANY
APPLICATION TO BKI
Appoint CSO & SSO ISPS A/11.1
FLAG STATE
BKI
ISPS A/12.1
SUBMITT SSA & SSP
Conduct Ship Security Assesment (SSA)
DOCUMENT REVIEW (SSA & SSP)
ISPS A/8
On Scene Security Survey
CORRECTIVE
N
ACTION
COMPLY ?
APPROVAL ISPS A/9.2
Prepare Ship Security Plan (SSP)
VERIFICATION
Witness
ISPS A/19.1.1.1
CORRECTIVE ACTION
Implementation
ISPS A/4.3
Y
ISPS A/8.4
ISPS A/9.4
APPOINT RSO (Acc to Decree Letter No. KL.93/1/9-04)
Y
ANY NC N
ISSUE SHORT TERM CERT
VERIFICATION REPORT
ISSUE ISSC PERMANENT
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
67
APLIKASI / PERMOHONAN • Menggunakan :
– Form ‘Application for SSP Approval, Verification & Certification Shipboard Security System – Untuk pemohonan approval SSP dilengkapi dengan ‘Questionnaire for SSP Approval’ – Untuk permohonan verifikasi & sertifikasi dilengkapi dengan ‘Questionnaire for Shipboard Security Verification
• Aplikasi harus jelas siapa pemohon, yang membayar dan tanda-tangan pemohon
• Permohonan dapat diajukan melalui kantor cabang atau kantor pusat.
Maritime Security Auditor Training
SSP APPROVAL • SSP Approval adalah proses persetujuan kesesuaian dokumen SSP dengan persyaratan ISPS Code (Part A & B) dan SOLAS XI-2
• ‘Company’ harus menyampaikan : – – – –
Surat Permohonan Laporan SSA + Dokumen SSP + General Arrangement (semua 2 set) Sertifikat kompetensi CSO Sertifikat DOC & SMC (endorsement terakhir)
• Team Auditor melakukan document review SSA dan SSP dengan menggunakan ‘SSP Document Review Report’
• Referensi approval sesuai ISPS Code Part A dan B • Apabila ditemukan deficiency(s), maka dokumen
SSA/SSP dikembalikan kepada ‘Company’ dengan melampirkan ‘SSP Document Review Report dengan penjelasan kekurangan dari SSP. • ‘Company’ harus mengirimkan kembali SSP yang sudah diperbaiki ke Team Auditor ybs melalui Divisi Statutoria. • SSP yang sudah memenuhi persyaratan ISPS Code, maka dinyatakan ‘Approved’ dengan memberi status ‘in compliance’ pada ‘SSP Doc Review Report’ dan memberi stempel pada manual SSP
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
68
APPROVAL SSP • Jika memenuhi persyaratan, kedua set SSP akan distempel ‘Approved’ sesuai contoh berikut : BIRO KLASIFIKASI INDONESIA Under the authority of the Government of the Republic Indonesia
APPROVED For compliance with the Regulation of the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 (as amended) with respect to Chapter XI-2 and ISPS Code
Date………………………….………
Signature …………………………………..
Appr. No. …………………………… Name ………………………………………
Cover Sheet + Content (Daftar Isi)
Setiap lembar SSP
Maritime Security Auditor Training
VERIFIKASI • Verifikasi dapat dilaksanakan hanya ketika kapal •
•
dalam kondisi beroperasi dan diawaki sesuai dengan Safe Manning Certificate. Verifikasi tidak dapat dilaksanakan, apabila : – Kapal dalam kondisi docking, laid up atau dalam status SL 3 – SSP belum diapproved (initial) Verifikasi dapat dilaksanakan saat kapal dalam status SL 1 atau 2. Jika terjadi perubahan ke SL 3, maka Auditor memberitahukan Company / Agent untuk menunda pelaksanaan verifikasi Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
69
VERIFIKASI • Setiap kapal yang terkena code ini wajib dilakukan verifikasi : – – – –
Verifikasi Verifikasi Verifikasi Verifikasi
Initial Renewal Intermediate Tambahan (ditetapkan Pemerintah)
• Verifikasi dilakukan oleh Pemerintah atau RSO (Recognized ditunjuk.
0
Security
1
2
Organization)
12 BULAN
3
4
Maritime Security Auditor Training
yang
6 BULAN
5
SERTIFIKASI
• ISSC : International Ship Security Certificate • ISSC diterbitkan oleh Pemerintah atau RSO yang ditunjuk Sertifikat
Masa Berlaku
Diterbitkan Oleh
ISSC Permanen
5 tahun
Pemerintah
Persyaratan
• SSP telah diapproved • Telah dilakukan Initial/Renewal Verification. • Tidak ada Security Non Conformity (SNC) yang
terbuka ISSC Short Term
5 bulan
BKI
ISSC Interim
6 bulan
BKI
• SSP telah diapproved • Telah dilakukan Initial/Renewal Verification. • Dapat diperpanjang, apabila ISSC Permanen
belum terbit
• SSP telah diapproved • Telah dilakukan Interim Verification • Tidak dapat diperpanjang.
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
70
PROCESS FOR ISSUING INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERT. (ISSC) INTERIM COMPANY
APPLICATION TO BKI
Appoint CSO & SSO ISPS A/11.1
FLAG STATE
BKI
ISPS A/12.1
SUBMITT SSA & SSP
Conduct Ship Security Assesment (SSA)
DOCUMENT REVIEW (SSA & SSP)
ISPS A/8
On Scene Security Survey
CORRECTIVE
N
ISPS A/9.4
ISPS A/4.3
COMPLY ?
ACTION
Y
ISPS A/8.4
Prepare Ship Security Plan (SSP)
APPOINT RSO (Acc to Decree Letter No. KL.93/1/9-04)
APPROVAL ISPS A/9.2
GENERAL VERIFICATION
Witness
ISPS A/19.4.2
ISSUE ISSC INTERIM
Implementation
ISPS A/19.4
Maritime Security Auditor Training
Sertifikat Interim • Setelah 1 Juli 2004, Sertifikat Interim dapat diterbitkan untuk :
– Kapal yg belum memiliki sertifikat, – Kapal transfer ganti bendera – Kapal yang ganti perusahaan, yang sebelumnya belum mengoperasikan kapal tersebut.
• Sertifikat Interim hanya dapat diterbitkan oleh Pemerintah atau RSO, setelah dipenuhinya persyaratan verifikasi meliputi : – – – –
SSA dilengkapi SSP dilengkapi & telah disetujui serta siap /sedang diimplementasikan Kapal dilengkapi Ship Security Alert System CSO telah menjamin SSP sesuai Code, disetujui Pemerintah dan diterapkan, termasuk rencana drill, pelatihan & internal audit – Merencanakan persiapan Verifikasi Initial – Nakhoda & personil kapal tahu tugas & tanggung jawabnya dalam hal keamanan kapal – SSO sesuai dengan persyaratan Code
• Sertifikat Interim berlaku untuk 6 bulan.
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
71
STATEMENT of COMPLIANCE OF a PF (SoCPF)
• Diterbitkan oleh CG setelah dilakukan verifikasi • Masa berlaku tidak boleh lebih dari 5 tahun • Peraturan verifikasi surveillance ditentukan oleh • •
masing-masing CG Format SoCPF sesuai dengan bentuk yang ditetapkan dalam ISPS Code Part B Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Spanyol atau Perancis.
Maritime Security Auditor Training
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
72