SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
Pada hari ..................... tanggal ....................., Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat No. KTP No. Telp
: : : :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU, dan : Nama Alamat No. KTP No. Telp
: : : :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut : 1. Kedua belah pihak menjamin bahwa masing – masing pihak memiliki wewenang dan kecakapan hukum untuk terikat serta berbuat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. 2. Bahwa pada waktu yang telah lalu semasa PIHAK KEDUA masih bekerja di ....................., PIHAK KEDUA telah mengajuan permohonan pinjaman kepada PIHAK KESATU 3. Bahwa atas pengajuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU telah menyetujui untuk meminjamkan : a. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 b. 1 Unit laptop merk Asus dengan spesifikasi RAM 2 GB, 1 GB VGA Ati Radeon, 250 GB Hardisk, Intel Core i3 bewarna putih Kepada PIHAK KEDUA yang sampai saat ini kedua bentuk pinjaman tersebut di atas, masih dikuasai oleh PIHAK KEDUA 4. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat perjanjian ini untuk mengatur tempo waktu pembayaran dan pengembalian barang – barang yang dipinjam PIHAK KEDUA sampai waktu yang ditentukan dalam perjanjian ini. 5. Bahwa pembayaran pinjaman oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan selambat – lambatnya tanggal ..................... 6. Apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi pembayaran pinjaman dan mengembalikan barang – barang pinjaman tersebut kepada PIHAK KESATU sesuai waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA bersedia dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh PIHAK KESATU dan akan diselesaikan di wilayah hukum .....................
Demikian perjanjian hutang piutang ini dibuat dan ditanda tangani dalam keadaan sadar
tanpa adanya unsur paksaan diantara KEDUA BELAH PIHAK yang dibuat rangkap dua asli, bermaterai 6000, yang masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh KEDUA BELAH PIHAK.
Yogyakarta, 24 Oktober 2016 PIHAK KESATU
(................................)
PIHAK KEDUA
(................................) SAKSI – SAKSI
(................................)
(................................)
SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
Pada hari ..................... tanggal ....................., Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat No. KTP No. Telp
: : : :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU, dan : Nama Alamat No. KTP No. Telp
: : : :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal ....................., PIHAK KESATU telah mengajukan pinjaman kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) secara tunai 2. Bahwa atas pengajuan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA telah menyetujui untuk meminjamkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) secara tunai kepada PIHAK KESATU pada tanggal ..................... 3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa pembayaran pinjaman oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan cicilan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebanyak Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Perbulan) setiap bulan selama ..................... bulan yang dimulai pada bulan .....................berakhir pada ...................... 4. Perjanjian hutang piutang ini dibuat dan ditanda tangani dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan diantara KEDUA BELAH PIHAK yang dibuat rangkap dua asli, bermaterai 6000, yang masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh KEDUA BELAH PIHAK 5. Apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi pembayaran pinjaman kepada PIHAK KESATU sesuai waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA bersedia
dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh PIHAK KESATU dan akan diselesaikan di wilayah hukum .....................
Yogyakarta, 24 Oktober 2016 PIHAK KESATU
(................................)
PIHAK KEDUA
(................................) SAKSI – SAKSI
(................................)
(................................)
SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
Pada hari ..................... tanggal ....................., Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat No. KTP No. Telp
: : : :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU, dan : Nama Alamat No. KTP No. Telp
: : : :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut : 1. Bahwa PIHAK KESATU telah memijam dari PIHAK KEDUA sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai. 2. Bahwa dengan uang pinjaman dari PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU tersebut, telah membeli sebuah bangunan rumah tinggal berikut turutan dan pekarangannya yang terletak dalam daerah wilayah Jl. Jendral Sudirman No 32a Rt/Rw : 12/03 Desa Sri Kasih Kabupaten Sleman Yogyakarta, berikut dengan segala hak-hak dan kepentingan diatas sebidang tanah dimana didirikan bangunan/ rumah tinggal tersebut. 3. Bahwa mengenai pinjaman uang tersebut dan sekalian mengenai pemberian jaminan atas bangunan rumah tinggal berikut dengan bidang tanahnya tersebut KEDUA BELAH PIHAK bermaksud hendak menetapkan dalam suatu perjanjian. PASAL 1 JUMLAH PINJAMAN PIHAK KESATU dengan ini telah meminjam dari PIHAK KEDUA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dapat membeli dalam keadaan kosong
bangunan rumah tinggal berikut dengan turutan yang terletak di Jalan Jl. Jendral
Sudirman No 32a Rt/Rw : 12/03 Desa Sri Kasih Kabupaten Sleman Yogyakarta berikut dengan segala hak-hak dan kepentingan-kepentingan di atas bidang tanah tersebut. PASAL 2 PENYERAHAN PINJAMAN PIHAK KEDUA telah menyerahkan uang sebagai pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) tersebut secara tunai dan sekaligus kepada PIHAK KESATU pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dan PIHAK KESATU menyatakan telah menerimanya dengan menandatangani bukti penerimaan (kuitansi) yang sah. PASAL 3 BUNGA 1. Atas hutang sejumlah Rp. 100.000.000,- (serausjuta rupiah) tersebut, PIHAK KESATU dikenakan bunga setiap bulannya sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) oleh PIHAK KEDUA. 2. Yang dikenakan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah sisa hutang yang belum dibayar oleh PIHAK KESATU. PASAL 4 SISTEM PENGEMBALIAN PIHAK KESATU wajib membayar kembali hutangnya tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan cara pembayaran angsuran sebesar Rp. 2.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan, selama 50 bulan, yang dimulai pada bulan Januari, 2016 dan berakhir pada Maret 2020. PASAL 5 BIAYA PENAGIHAN 1. Bilamana untuk pembayaran kembali atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini diperlukan tindakan-tindakan penagihan oleh PIHAK KEDUA
maka segala biaya-biaya penagihan itu baik di hadapan maupun di luar pengadilan
semuanya menjadi tangungan dan wajib dibayar oleh PIHAK KESATU. 2. Apabila PIHAK KESATU lalai dalam membayar biaya-biaya penagihanpenagihan yang dibayar pada ayat 1 pasal ini, maka terhadap seluruh biaya-biaya tersebut juga dikenakan bunga sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per hari sampai seluruh penagihannya tersebut lunas. PASAL 6 PENGEMBALIAN SEKALIGUS 1. Apabila PIHAK KESATU karena sebab apapun juga lalai atau ingkar dari perjanjian ini sedangkan masih ada hutang yang belum lunas dibayar oleh PIHAK KESATU maka selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan terhitung semenjak tanggal jatuh tempo, PIHAK KESATU wajib membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dilunasi oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. 2. Yang digolongkan sebagai kelalaian atau ingkar janji PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, bilamana : a) PIHAK KESATU tidak atau lalai memenuhi salah satu kewajibannya yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Terhadap PIHAK KESATU diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk diletakan dibawah pengakuan
atau
untuk
dinyatakan
pailit.
b) Bilamana harta kekayaan dari PIHAK KESATU terutama bangunan rumah tinggal berikut dengan bidang tanahnya disita atau bilamana terhadap PIHAK KESATU dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran kepada PIHAK KEDUA. c)Bilamana PIHAK KESATU meninggal dunia. PASAL 7 JAMINAN Untuk menjamin pembayaran kembali yang tertib dan sebagaimana mestinya atas segala sesuatu yang berdasarkan perjanjian ini masih terutang oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, berikut dengan ongkos-ongkos lainnya serta biaya-biaya
penagihan, maka akan dibuat sebuah perjanjian di mana PIHAK KESATU akan
menyerahkan sebagaimana jaminan kepada PIHAK KEDUA sebagai bangunan milik PIHAK KESATU terbuat dari dinding tembok lantai ubin dan atap genteng terletak di Jl. Jendral Sudirman No 32a Rt/Rw : 12/03 Desa Sri Kasih Kabupaten Sleman Yogyakarta didirikan di atas sebidang tanah seluas kurang lebih 982 m2, Blok A jenis Klaster No. 31 tertanggal 15 Maret 2016 berikut dengan segala hak dan kepentingan yang sekarang atau dikemudian hari akan diperoleh PIHAK KESATU atas sebidang tanah tersebut diatas. PASAL 8 KUASA 1. PIHAK KESATU dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengambil dan menguasai rumah dan tanah serta turutannya sebagaimana disebut pada pasal 7 untuk menjual atau melakukan lelang atau memiliki sendiri atas benda jaminan tersebut dalam rangka melunasi hutang PIHAK KESATU. 2. Kuasa yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA didalam atau berdasarkan perjanjian ini, merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena meninggal dunianya PIHAK KESATU atau karena sebab apapun juga. PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. 2. Jika penyelesaian secara mesyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu KEDUA BELAH PIHAK memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Kota Yogyakarta.
Pasal 10 LAIN-LAIN Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk surat menyurat dan atau addendum perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang merupakan salah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. PASAL 11 PENUTUP Perjanjian Hutang Piutang uang ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai 6.000 untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh kedua belah belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Yogyakarta, 01 Januari 2016 PIHAK KESATU
(................................)
PIHAK KEDUA
(................................) SAKSI – SAKSI
(................................)
(................................)
