contoh soal mengenai bakteriologi 1Full description
Disini hanya untuk berbagi berbagi ilmu.Deskripsi lengkap
contoh soal mengenai bakteriologi 1Full description
Farmasi toksikologi
akuntansiFull description
aaaaaaaFull description
Full description
aaaaaaa
contoh soal mtcnaDeskripsi lengkap
nvbnvFull description
Mekanika TanahFull description
Deskripsi lengkap
mFull description
CONTOH SOAL MATERI GELOMBANGDeskripsi lengkap
Full description
soal
aaaaaaaFull description
SOAL UJIAN DINAS TINGKAT I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014
MATERI UJIAN
:
HARI/ TANGGAL
:
ALOKASI WAKTU
:
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
60 MENIT
PETUNJUK UMUM : Soal nomor 1 sampai dengan 60 adalah bentuk soal pilihan ganda, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. 1.
2.
3.
4.
Contoh hak dan kewajiban WNI menurut UUD 1945 adalah ........................ ........................ a.
Mencari pekerjaan dan mengeluarkan pendapat
d.
Memiliki benda dan memanfaatkannya
b.
Memilih agama dan mendapat pengajaran
e.
Membayar negara
c.
Menjunjung hukum dan membela negara
pajak
dan
membela
Sesuai dengan norma-norma yang yang berlaku di Negara kita, setiap orang memiliki kebebasan mengemukakan pendapat dan berorganisasi. Hal tersebut di atas diatur dalam UUD 1945 pada.................. a.
Pasal 27
d.
Pasal 30
b.
Pasal 28
e.
Pasal 31
c.
Pasal 29
Pengertian HAM menurut konstitusi RIS memiliki sifat universal, namun pelaksanaannya di Indonesia berpangkal pada ……………………………. a.
Hak asasi politik dan sosial
d.
Keseimbangan antara hak dan kewajiban
b.
Hak asasi pribadi, ekonomi dan keamanan
e.
Pernyataan asasi
c.
Empat kebebasan Franklin D. Roosevelt
sedunia
tentang
hak
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan : a.
DPR
d.
Mahkamah Agung
b.
MPR
e.
Mahkamah Konstitusi
c.
Wakil Presiden
1
5.
6.
7.
8.
9.
Anggota DPD dari setiap propinsi jumlahnya sama. Tetapi jumlah keseluruhan anggota DPD tidak lebih dari anggota DPR, yaitu : a.
½ dari jumlah anggota DPR
d.
2/3 dari jumlah anggota DPR
b.
1/3 dari jumlah anggota DPR
e.
2/5 dari jumlah anggota DPR
c.
¼ dari jumlah anggota DPR
Badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara adalah.. a.
Kementerian Keuangan
d.
Bappenas
b.
Bank Indonesia
e.
Menko Ekuin
c.
Badan Pemeriksa Keuangan
Penyerahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam kerangka NKRI, disebut …………………………… a.
Sentralisasi
d.
Desentralisasi
b.
Insentralisasi
e.
Dekonsentrasi
c.
Sentralisme
Landasan hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ………………… a.
Staats recht
d.
Staats Nood recht
b.
Nood recht
e.
Undang-undang Dasar 1945
c.
Hukum publik internasional
Berikut ini hasil-hasil yang dicapai dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), kecuali : a.
10.
11.
Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
b.
Pengembalian Yogyakarta
pemerintahan
RI
ke
c.
RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda
d.
RIS harus membayar semua hutanghutang Belanda sejak tahun 1942
e.
Status karesidenan Irian akan diselesaikan setahun kemudian, setelah pengakuan kedaulatan
Indonesia mengalami bentuk pemerintahan RIS tanggal 27 Desember 1949 sebagai konsekuensi dari perjanjian.............. a.
Linggarjati
d.
Meja bundar
b.
KMB (Konferensi Meja Bundar)
e.
Roem van Royen
c.
Renville
Titik berat pembicaraan dalam sidang BPUPKI yang pertama adalah …… a.
Perumusan filsafat bagi Indonesia merdeka
d.
Perlawanan terhadap tentara Jepang
b.
Perumusan teks proklamasi
e.
Perumusan filsafat perjuangan
c.
Perumusan pembukaan UUD 1945
2
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kebijaksanaan atau tindakan presiden dibatasi pula oleh adanya pengawasan yang efektif oleh DPR. Mekanisme ini merupakan : a.
Sarana preventif untuk mencegah timbulnya kekuasaan tak terbatas
d.
Sikap DPR dalam fungsi kontrol
b.
Pertanda bahwa DPR bisa menjatuhkan presiden
e.
Hak DPR dalam melaksanakan hak angket
c.
Tindakan DPR presiden baru
yang
dapat
melaksanakan
memilih
Yang menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut sistem presidensial
adalah :
a.
Presiden mempunyai kekuasaan menetapkan PP pengganti undangundang
d.
Menteri-menteri Kabinet tidak dapat dijatuhkan oleh DPR
b.
Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR
e.
Setiap undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari DPR
c.
Presiden menjalankan pemerintahan negara berdasarkan undang-undang
Keutungan sistem desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia, antara lain ............... a.
Mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerah
b.
Dapat memanfaatkan sepenuhnya
c.
Pemerintah daerah mendapat subsidi dari Pemerintah Pusat
hasil
bumi
d.
Pemerintah daerah dapat memanfaatkan Pajak Bumi dan Bangunan
e.
Mempermudah kekayaan
penarikan
pajak
Kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi Negara mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan UUD 1945 sebagai berikut, kecuali ………………. a.
Menetapkan peraturan tata tertib MPR
d.
Membuat UUD
b.
Membuat keputusan yang tidak bisa dibatalkan oleh lembaga tinggi yang lain
e.
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
c.
Mengubah UUD
Pasal 34 UUD 1945 berbunyi : “Fakir miskin dan anak -anak terlantar dipelihara oleh negara”. Makna dari isi pasal ini adalah ………………………. a.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar tidak lagi berhak untuk menentukan nasibnya, diluar ketentuan pemerintah
d.
Negara kita wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar
b.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar sepenuhnya menjadi beban orang-orang terkemuka
e.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan penghambat pembangunan negara
c.
Masyarakat bebas dari tanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar
Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan atau perangkat pusat di daerah disebut ………………….. a.
Sentralisasi
d.
Desentralisasi
b.
Insentralisasi
e.
Dekonsentrasi 3
c. 18.
19.
20.
Sentralisme
Menurut UUD 1945, salah satu tugas MPR adalah.................... a.
Meminta pertanggungjawaban presiden sebagai mandataris
d.
Menetapkan GBHN
b.
Mengubah UUD 1945
e.
Memilih presiden
c.
Menetapkan UUD 1945
Menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk ……………….. a.
Republik
d.
Demokrasi
b.
Presidensial
e.
Monarki
c.
Parlementer
UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang telah diamandemen berbunyi sebagai berikut…….. a.
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945
d.
Memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
b.
Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
e.
Mengawasi jalannya peradilan di dalam wilayah hukum
c.
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik “ Selamat mengerjakan semoga berhasil “