TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN Menimbang : a. bahwa untuk sukses dan lancarnya Kegiatan Seleksi Penerimaan Karyawan atau Staf di Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro Putussibau sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku, perlu dibentuk Panitia Rekrutmen Penerimaan Karyawan atau Staf Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro Putussibau ; b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Rekrutmen Penerimaan Karyawan atau Staf Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro Putussibau; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tentang Pembentukan Panitia Rekrutmen Penerimaan Karyawan atau Staf Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro Putussibau; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; 12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA REKRUTMEN PENERIMAAN KARYAWAN ATAU STAF RUMAH SAKIT DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU, BAIK ITU TENAGA CPNS, KONTRAK,MAGANG, PTT, MAUPUN RESIDEN. KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Panitia Pelaksana Rekrutmen Penerimaan Karyawan atau Staf Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT KELIMA
Putussibau : Panitia Pelaksana Rekrutmen Penerimaan Karyawan atau Staf Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pelaksana Rekrutmen Penerimaan Karyawan atau Staf Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro Putussibau bertanggungjawab dan menyampaikan laporannya kepada Direktur dan Bagian Keuangan RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau. : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau : Keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan.
Ditetapkan di Putussibau Pada Tanggal Plt. Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro,
dr. Dewi Widyasari, Sp. Rad Penata NIP.
Tembusan, disampaikan kepada Yth : 1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Kepala Seksi Tata Usaha 3. Kepala Sub Bagian Personalia 4. Kepala Bagian Program dan Keuangan
LAMPIRAN I
NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR.ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU : 800 / / RSUD / SET – B : JANUARI 2016
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN REKRUTMEN PENERIMAAN KARYAWAN ATAU STAF RUMAH SAKIT DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU, BAIK ITU TENAGA CPNS, KONTRAK,MAGANG, PTT, MAUPUN RESIDEN
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .
: : : : : :
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR.ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU NOMOR : 800 / / RSUD / SET – B TANGGAL : JANUARI 2016 SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN REKRUTMEN PENERIMAAN KARYAWAN ATAU STAF RUMAH SAKIT DR. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU, BAIK ITU TENAGA CPNS, KONTRAK,MAGANG, PTT, MAUPUN RESIDEN
N O
JABATAN DALAM TIM
TUGAS – TUGAS a
1.
PEMBINA b
2.
3.
PENANGGUN G JAWAB
KETUA
a
b a
b
Membentuk Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrutmen Penerimaan Karyawan Atau Staf Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Putussibau, Baik Itu Tenaga CPNS, Kontrak,Magang, PTT, Maupun Residen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dari Pemerintah Pusat dan Direktur. Memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka ketertiban dan kelancaran Proses Rekrutmen Pengadaan Karyawan atau Staf di RSUD dr. AChmad Diponegoro Putussibau. Melakukan Koordinasi Pengadaan CPNS Tahun 2010. Memonitor Kegiatan Pengadaan CPNS Tahun 2010 baik ditahapan persiapan dan pelaksanaan. Merencanakan dan melaksanakan Pengadaan CPNS Kabupaten Kerinci Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait didalam Pengadaan CPNS Tahun 2010. Mengikuti Rapat Koordinasi dan pertemuan – pertemuan yang berkaitan dengan Pengadaan CPNS Tahun 2010. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2010. Melaporkan tentang perkembangan dan kegiatan penyelenggaraan penerimaan CPNS di Kabupaten Kerinci yang akan dan telah dilaksanakan.
KE T
