PROPOSAL PENCAIRAN DANA OPERASIONAL KEGIATAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA (DOK PPID)
TIM PELAKSANA INOVASI INOVASI DESA KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN KABUPATEN BANGGAI LAUT 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TIM PELAKSANA INOVASI DESA (TPID) KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN
Bungin, … Agustus 2018 Nomor Lamp. Perihal
: …/TPID-Bokan Kep/VII/2018 : 1 (satu) Berkas Proposal : Permohonan Pencairan DOK PPID Kepada Yth. PPK Satker PMD Provinsi Sulawesi Tengah c.q. Dinas Sosial, PMD dan P3A Kabupaten Banggai Laut di Banggai Dengan hormat Mendasari Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PPID Tahun Anggaran 2018, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana Tahap Pertama sebesar 75% dari total Dana Operasional Kegiatan PPID Kecamatan Bokan Kepulauan. Sebagai syarat pencairan dana berikut kami lampirkan : 1. Proposal 2. RAB dan RPD PPID 3. Kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oteh penerima bantuan 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 5. Surat Keputusan KPA tentang penetapan penerima bantuan PPID 6. Surat Perjanjian Kerja Sama 7. Fotocopi Rekening Bank 8. Fotocopi NPWP Demikian Surat Permohonan Pencairan Dana Operasional Kegiatan PPID ini disampaikan untuk melengkapi syarat pencairan dana dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Bungin, … Agustus 2018 TPID KEC. BOKAN KEPULAUAN KETUA,
SUPRIADI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TIM PELAKSANA INOVASI DESA (TPID) KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN
PROPOSAL PENCAIRAN DANA OPERASIONAL KEGIATAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA (DOK PPID) KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN
A.
Pendahuluan Langkah-langkah nyata yang akan dilakukan dalam mengamanahkan UU Desa salah satunya dengan pola inovasi kegiatan, praktik-praktik cerdas atau pengetahuan dalam investasi dana di desa dan kegiatan-kegitan lain dalam pembangunan desa telah tumbuh dari inisiatif masyarakat dan/atau Pemerintah Desa, maupun Kecamatan. Investasi Desa dalam rangka pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat dikategorikan dalam 3 bidang meliputi: infrastruktur perdesaan, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai kegiatan inovatif dan praktek cerdas tersebut berpotensi untuk dikembangkan atau direplikasi di tempat lain dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan prioritas program meliputi; pengembangan Program Unggulan Kawasan Desa, pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, Pembangunan Embung Desa atau penampungan air lainnya dan pembangunan atau pengembangan sarana olah raga Desa. Program-program ini diyakini dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Salah satu strategi yang dikembangkan oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Bokan Kepulauan adalah memicu munculnya inovasi dan pertukaran pengetahuan secara partisipatif. Sebagai bentuk dukungan kepada desa-desa agar lebih efektif dalam menyusun penggunaan dana desa, serta investasi yang mendorong peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.
B.
Tujuan Mendorong penggunaan Dana Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efesien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Yang bertumpu pada :
(1) Pengembangan
ekonomi lokal dan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama), serta Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) guna menggerakkan dan mengembangkan perekonomian DesaTerciptanya pertumbuhan ekonomi yang sehat dan stabil untuk kesejahteraan masyarakat;
(2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang. Disamping itu, penekanan isu pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas SDM ini, juga untuk merangsang kepekaan Desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa; dan
(3) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan. C.
Uraian Kegiatan Kegiatan Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan Bokan Kepulauan terintegrasi dengan Petunjuk Teknis Operasional PPID Tahun 2018 dengan Alur kegiatan sebagai berikut :
1. Orientasi dan Persiapan bersama TA, PD, PLD, dan TIK melakukan orientasi dan evaluasi atas pelaksanaan PID tahun 2017 sebagai langkah persiapan pelaksanaan tahun 2018. Langkah-langkah fasilitasi yang dilakukan adalah a. Melakukan pertemuan dengan TIK untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2018. b. Memastikan sejauhmana tindak lanjut kartu komitmen untuk replikasi telah dimasukkan dalam APBDes tahun 2018. Bersama TIK-Pokja PPID menyiapkan dan mengelompokkan kartu-kartu Ide hasil BID sebagai dokumen yang akan diverifikasi kelayakan inovatifnya oleh TIK dan akan dikembalikan kepada TPID untuk dilakukan proses “capturing” / pendokumentasian; c. Mengidentifikasi dan menyusun direktori keberadaan P2KTD.
D.
Komponen Pembiayaan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa digunakan untuk pembiayaan antara lain : 1) Kontribusi Biaya Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa di Kabupaten (10% dari Pagu DOK PPID) sebesar Rp 8.468.141 2) Dukungan Capturing (25% dari Pagu DOK PPID) (dilakukan dua kali dari hasil kartu Ide 2017 dan Kartu Ide 2018) sebesar Rp 21.170.352 3) Pelatihan TPID diselenggarakan di Kabupaten (10% dari Pagu DOK PPID) sebesar Rp 8.468.141 4) Dukungan Replikasi (15% dari Pagu DOK PPID) sebesar Rp 12.702.211 5) Musyawarah Antar Desa 2 X (kali) (4% dari Pagu DOK PPID) sebesar Rp 3.387.256 6) Monitoring dan Evaluasi (8% dari Pagu DOK PPID) sebesar Rp 6.774.513 7) Administrasi Pelaporan (3% dari Pagu DOK PPID) sebesar Rp 2.540.442 8) Biaya Pelaksanaan P2KTD (25% dari Pagu DOK PPID) sebesar Rp Rp 21.170.352 Rincian penggunaan biaya setiap kegiatan terurai dalam Rencana Anggaran Biaya sebagaiman terlampir dalam proposal ini.
E.
Penutup muatan proposal ini, kami sadari masih belum sempurna untuk itu saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan demi untuk perbaikan. Akhirnya kami segenap anggota TPID Kecamatan Bokan Kepulauan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada mereka yang selalu mendampingi kami dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami sebagai TPID. Semoga Proposal ini cukup menjadi syarat untuk pengajuan pencairan dana Bantuan Pemerintah PPID untuk menunjang pelaksanaan Program Inovasi Desa.
TPID KEC. BOKAN KEPULAUAN KETUA,
SUPRIADI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TIM PELAKSANA INOVASI DESA (TPID) KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN
KWITANSI TANDA BUKTI PENERIMAAN UANG
Terima dari
: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PMD
PROVINSI SULAWESI TENGAH. Uang sebesar
: ENAM PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS SEBELAS RIBU
LIMA PULUH ENAM RUPIAH. Untuk pembayaran
:
DANA BANTUAN PEMERINTAH PPID KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN TAHAP PERTAMA SEBESAR (75%)
Terbilang
:
# Rp. 63.511.056,63.511.056,- #
MENGETAHUI: Dinas PMD, Provinsi Sulawesi Tengah PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
RACHMADAN CITA, ST NIP. 19731018 200212 1 007
YANG MENERIMA TPID Kecamatan Bokan Kepulauan Kab. Banggai Laut Provinsi Sulteng KETUA,
SUPRIADI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAERAH Jl. Prof. Muh. Yamin No. 33 Telp . (0451) 421651 - 421830 Kode Pos
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB) PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA (PPID) TAHUN ANGGARAN 2018
Provinsi Kabupaten Kecamatan
: Sulawesi Tengah : Banggai Laut : Bokan Kepulauan
Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. 2. 3.
Nama Ketua TPID Alamat TPID
4.
Nama Bantuan
: Supriadi : Kecamatan Bokan Kepulauan : Jln. Merdeka Bungin Kecamatan Bokan Kepulauan Kab. Banggai Laut : Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan lnovasi Desa T.A 2018
Dengan Surat Keputusan Nomor : ………………………….…………………………… dan Perjanjian
Kerja
Sama
Nomor
:
……………………………..…………………………………
mendapatkan bantuan pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan lnovasi Desa T.A 2018 sebesar Rp 84.681.408,- (delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah). Dengan ini menyatakan bahwa: 1.
Sampai dengan bulan September Tahun 2018 telah menerima pencairan dana dengan nilai nominal sebesar Rp. 63.511.056,- (enam puluh tiga juta lima ratus
sebelas ribu lima puluh enam rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
2.
a. Jumlah total dan yang telah diterima
: Rp. 63.511.056,-
b. Jumlah total dana yang dipergunakan
: Rp. 63.511.056,-
c. Jumlah total sisa dana
: Rp.
Persentase
jumlah
Dana
Bantuan
Pemerintah
PPID
0,T.A
2018
yang
telah
dipergunakan adalah sebesar Rp. 63.511.056,- (100%). 3.
Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4.
Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5.
Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh Aparat fungsional pemerintah maupun oleh auditor external.
6.
Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Bungin, … Agustus 2018 TPID KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN KETUA,
SUPRIADI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAERAH Jl. Prof. Muh. Yamin No. 33 Telp. (0451) 421651 - 421830 Kode Pos
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PMD PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : ………………………………… TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PPID TAHUN ANGGARAN 2018
Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dalam rangka mendukung Program Inovasi Desa, maka perlu diberikan bantuan operasional kegiatan kepada Tim Pelaksana Inovasi Desa di Kecamatan; b. bahwa untuk merealisasikan program dimaksud pada diktum (a), dipandang perlu menetapkan nama penerima Dana Bantuan Pemerintah PPID. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Ta hun 2014 201 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Dana Bantuan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 11. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Memperhatikan
: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan P embangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PPID Tahun Anggaran 2018.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA DAN KEPUTUSAN CAMAT BOKAN KEPULAUAN NOMOR … TENTANG PENETAPAN TPID KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH.
Pertama
: Menetapkan TPID Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penerima Bantuan Pemerintah PPID Tahun Anggaran 2018.
Kedua
: Bahwa besar Dana Bantuan Pemerintah PPID Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 84.681.408,- (delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah).
Ketiga
: Pencairan dana Bantuan Pemerintah PPID dicairkan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama 75% dan Tahap kedua 25%.
Keempat
: Pembayaran Dana Bantuan Pemerintah PPID dilakukan melalui mekanisme LS Bank Pemerintah.
Kelima
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di :
……………………..…….
Pada Tanggal :
……………..…………….
KPA DINAS PMD PROVINSI SULAWESI TENGAH,
DR. Ir. Hi. RUSDI B. RIOEH, S.Pi, MPM, MM NIP. : 19600818 198702 1 003
Tembusan Kepada Yth. : 1. Direktur Jenderal PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. 2. Kepala Dinas Sosial, PMD dan P3A Kabupaten Banggai Laut. 3. Camat Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut. 4. Tim Inovasi Kabupaten K abupaten Banggai Laut.
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAERAH Jl. Prof. Muh. Yamin No. 33 Telp . (0451) 421651 - 421830 Kode Pos
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR : ………………………………… tentang PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PPID antara DINAS PMD PROVINSI SULAWESI TENGAH dengan TPID KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
Nama : RACHMADAN CITA, ST NIP : 19731018 200212 1 007 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Komitm en Alamat : Jl. Prof. Moh Yamin No. 33 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.
Nama Jabatan
: SUPRIADI : Ketua TPID Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Camat Bokan Kepulauan Nomor 412.5/3/Kec.Bokan Kep/2018 Tanggal 3 Agustus 2018 Alamat : Desa Bungin Yang bertindak untuk dan atas nama TPID Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan: 1) 2) 3) 4)
5)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6)
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; 8) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 9) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; 10) Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Dana Bantuan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 11) Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa; 12) Keputusan Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, KementerianDesa, PDT dan Transmigrasi Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan lnovasi Desa Tahun Anggaran 2018; 13) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor …. Tanggal ……………. Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah PPID Tahun Anggaran 2018; PARA PIHAK menyatakan bahwa: 1) 2) 3)
PIHAK PERTAMA memberikan Dana Bantuan Operasional Kegiatan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Program Bantuan Pemerintah PPID; PIHAK KEDUA menerima tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud butir 1) di atas; PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini. Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud dibuanyat perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID Tahun Anggaran 2018 yang dananya berasal dari DIPA Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018. (2) Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah agar pelaksanaan penyaluran penyal uran Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 dilakukan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.
Pasal 2 NILAI BANTUAN PEMERINTAH PENGELONAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA TAHUN ANGGARAN 2018
Nilai bantuan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Pasal 3 PEMBEBANAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PENGELONAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA TAHUN ANGGARAN 2018
Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 201 8 dibebankan di bebankan pada DIPA Satker Dinas Pemberdayaan Pe mberdayaan Masyarakat Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018. Pasal 4 TATA CARA PENYALURAN
(1) Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar kepada KPPN setempat oleh PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah PencairanDana yang ditujukan langsung kepada Rekening PIHAK KEDUA
(2) Pencairan pembayaran tahap pertama (75%) dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengajukan Rencana Kegiatan dan Anggaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri: a. Rencana pengeluaran dana bantuan pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018; b. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; c. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; d. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).
(3) Pencairan pembayaran tahap kedua (25%) dilakukan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan tahap pertama minimal 90% dari pagu tahap pertama serta mengajukan Rencana Kegiatan dan Anggaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri: a. Rencana pengeluaran dana bantuan pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018; b. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; c. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; d. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB); e. Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap Pertama; f. Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 Tahap Pertama.
(4) PIHAK PERTAMA
memproses tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima tagihan dari PIHAK KEDUA secara benar dan lengkap. Pasal 5 TATA CARA PELAKSANAAN
Pelaksanaan Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 mengacu pada: a. Pedoman Umum Program lnovasi Desa; b. Petunjuk Teknis Operasional (SOP) Pengelolaan Pengetahuan Dan lnovasi Desa (PPID), Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD); c. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi: a. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; b. PIHAK PERTAMA berhak meminta laporan secara periodic mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi di penuhi syaratsyarat penyaluran dana bantuan; dan
(2) Hak dan berkewajiban PIHAK KEDUA meliputi : a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dalam hal telah menyampaikan syarat-syarat penyaluran dana bantuan pemerintah kepada PIHAK PERTAMA; b. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018; c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 kepada PIHAK PERTAMA; d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 yang tidak tid ak digunakan 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai atau paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2018; dan
e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 7 PERNYATAAN KESANGGUPAN
(1) PIHAK
KEDUA sanggup menggunakan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan, Pedoman Umum Program lnovasi Desa, Petunjuk Teknis Operasional (SOP) Pengelolaan Pengetahuan Dan Inovasi Desa (PPID), Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018;
(2) PIHAK KEDUA terlebih dahulu menyerahkan Dokumen pembentukan TPID kepada Tim Inovasi Kabupaten untuk dilakukan verifikasi diserahkan ke PPK Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan verifikasi ulang.
(3) PIHAK
KEDUA terlebih dahulu menyerahkan dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 kepada Tim Inovasi Kabupaten untuk dilakukan verifikasi sebelum diserahkan ke PPK Dinas PMD Propinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan verifikasi ulang;
(4) PIHAK KEDUA sanggup membuat rekapitulasi yang memuat: a. dana yang diterima; b. dan yang direalisasikan; dan c. sisa dana.
(5) Rekapitulasi sebagaimana disebut pada ayat (4) harus sudah diterima oleh Tim Inovasi Kabupaten/Kota untuk diverifikasi paling lambat pada batas waktu pelaksanaan sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (2d)
(6) Dana yang direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah realisasi yang telah dibuktikan dengan dokumen pendukung dan dijilid sebagai Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018.
(7) Jika terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan namun Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 belum dijilid, maka dana dianggap belum digunakan, dan akan dihitung sebagai sisa dana pada batas waktu pelaksanaan.
(8) PIHAK KEDUA sanggup menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018, sebagaimana disebut pada ayat (4) huruf c, dengan formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
Pasal 8 SANKSI Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan mengenakan Sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi penghentian penyaluran dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 berikutnya termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan unsur tindak pidana. Pasal 9 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
(1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang selanjutnya disebut Laporan Kegiatan disusun dan dijilid berdasarkan item kegiatan.
(2) Laporan sebagaimana disebut pada ayat (1) haru sudah diterima oleh Tim Inovasi Kabupaten/Kota dengan batas waktu sesuai yang tertulis pada pasal 6 ayat (2d) Pasal 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA (1) Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. (2) Surat Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atas terjadinya salah satu kondisi, antara lain: a. Ada ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan b. Salah satu pihak mengakhiri Perjanjian ini karena adanya peristiwa Wanprestasi terhadap ketentuan hak dan kewajiban. (3) PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki; b. Tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pihak yang harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini; c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.
Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui Musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk mediasi. (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara Musyawarah, PARA PIHAK dapat menetapkan Pengadilan Negeri Banggai di Luwuk sebagai tempat penyelesaian perselisihan.
Pasal 12 PENUTUP (1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Perjanjian ini terdiri dari 6 (enam) halaman yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini yang dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Untuk dan atas nama Dinas PMD, Provinsi Sulawesi Tengah PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
RACHMADAN CITA, ST NIP. 19731018 200212 1 007
Ditetapkan di
:
………………………….
Pada Tanggal
:
………………………….
Untuk dan atas nama TPID Kecamatan Bokan Kepulauan Kab. Banggai Laut Provinsi Sulteng KETUA,
SUPRIADI KETUA
