Contoh laporan keuangan daerah (Kota Bima).pdf

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBL REPUBL IK INDONESI INDONESIA A

L APORAN HASIL PEMERI PEMERIKSA KSAAN AN

ATA ATA S LA PORAN PORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN A NGGARAN 2007

AUDITORAT AUDITORA T UTAMA KEUA NGAN NEGARA NEGA RA VI PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

No

:

200.A/S/XIX.MTR/10/2008

Tanggal

:

27 Oktober 2008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN Lampiran Daftar Setoran Sisa UUDP

i

Halaman i 1 3 3 5 7 9 46

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepada para pengguna pengguna laporan keuangan, keuangan,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertugas memeriksa Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Bima. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan menunjukkan terdapat kelemahan pengendalian pengendalian intern yang mendasar dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang mempengaruhi kewajaran penyajian Neraca per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Kota Bima, berupa berupa perbedaan angka akun-akun akun-akun yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2007 yang disampaikan kepada BPK RI dengan angka akun-akun pada Neraca hasil Sistem Aplikasi Pembukuan SKPKD, perbedaan angka pendapatan yang disajikan pada LRA dengan angka pendapatan hasil rekapitulasi Bidang Pendapatan BPKD Pemerintah Kota Bima, dan perbedaan angka belanja yang disajikan pada LRA dengan angka belanja hasil pengesahan SPJ Fungsional dan dari Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran SKPD. Pemerintah Kota Bima tidak dapat menjelaskan perbedaan angka dimaksud dan tidak memiliki bukti dan catatan yang mendukung penyajian nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca, Pendapatan dan Belanja pada LRA, dan Aktivitas Non Anggaran pada LAK yang dapat digunakan untuk menelusuri perbedaan angka dan menguji kewajaran nilai akun-akun dimaksud. Selain itu, terdapat perbedaan antara nilai SiLPA pada LRA sebesar Rp66.298.189.570,43, SiLPA pada Ekuitas Dana Lancar di Neraca sebesar Rp70.527.622.160,43, saldo akhir Kas Daerah pada LAK sebesar Rp66.340.746.478,43, dan saldo akhir Kas Daerah pada Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp70.528.518.626,43, serta terdapat pengeluaran-pengeluaran Kas Daerah yang tidak dianggarkan dalam APBD oleh pejabat Pemerintah Kota Bima baik yang berwenang dan yang tidak berwenang, yang juga tidak dapat dijelaskan oleh Pemerintah Kota Bima. Bukti-bukti dan catatan pendukung yang terdapat pada Pemerintah Kota Bima tidak memungkinkan digunakan untuk menelusuri perbedaan dan menguji kewajaran nilai akun-akun tersebut dan BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan lain untuk menguji

PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

1

kewajaran akun-akun tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan BPK RI tidak dapat meyakini kewajaran akun-akun Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada pada Neraca, Pendapatan dan dan Belanja pada LRA, dan Aktivitas Non Anggaran Anggaran pada LAK.

Karena pembatasan lingkup pemeriksaan sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya, BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan, lingkup pemeriksaan BPK RI tidak cukup untuk memungkinkan BPK RI menyatakan pendapat, dan BPK RI tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima. Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern kami sajikan dalam buku tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Mataram, 20 September 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan BPK RI di Mataram Penanggung Jawab Pemeriksaan,

B. Suharyanto, S.E., MSi., Ak. Akuntan, Register Negara Negara No. D-21.299 D-21.299


2

PEMERINTAH KOTA BIMA NERACA Per 31 Desember 2007 dan 2006

(dalam rupiah) NO

URAIAN

1

ASET

2

ASET LANCAR

2007

2006

3

Kas di Kas Daerah

52.270.947.804,43

24.072.312.952,37

4

Kas di Bendahara Pengeluaran

15.407.570.822,00

750.334.733,00

5

Deposito

2.850.000.000,00

2.850.000.000,00

6

Belanja dibayar dimuka

779.755.031,83

779.755.031,83

7

Piutang Pajak

43.479.557,00

43.479.557,00

8 9

Piutang Retribusi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

152.297.750,00 3.493.245.595,16

152.297.750,00 3.821.325.664,16

10

Piutang Lain-lain

1.953.412.024,00

11

Persediaan

825.445.630,00

12

77.776.154.214,42

Jumlah Aset Lancar (3 s/d 11)

790.100.730,00 33.259.606.418,36

13 INVESTASI JANGKA PANJANG 14 15

Investasi Non Pe Permanen nen Dana Bergulir Jumlah Investasi Nonpermanen (15)

16 18 19 20

Penye nyertaan Modal Pemerintah Kota Bima Dana Bergulir Jumlah Investasi Permanen (18 s/d 19)

-

2.533.456.299,00

-

2.511.565.350,75 2.511.565.350,75

2.450.322.088,00 2.427.257.868,00 4.877.579.956,00

5.045.021.649,75

Jumlah Investasi Jangka Panjang (16 + 20)

21

2.533.456.299,00

4.877.579.956,00

22 ASET TETAP 23

Tanah

58.305.831.353,00

54.244.986.603,00

24

Gedung dan Bangunan

152.115.447.722,69

128.404.442.205,13

25

Peralatan dan Mesin

70.313.988.950,51

57.425.432.482,01

26

Jalan, Irigasi dan Jaringan

95.240.215.263,94

66.998.101.199,94

27

Aset Tetap Lainnya

7.555.042.407,69

4.678.556.347,69

28

Konstruksi Dalam Pengerjaan

13.632.036.400,00

8.951.707.782,17

29

Akumulasi Penyusutan

(45.828.952.504,27)

(30.226.364.101,47)

Jumlah Aset Tetap (23 s/d 29)

351.333.609.593,56

290.476.862.518,47

3.702.104.103,63

33

Jumlah Aset Lainnya (32)

3.749.561.130,63 3.749.561.130,63

34

JUMLAH ASET (12+21+30+33)

30 31 ASET LAINNYA Aset Lainnya 32

437.904.346.588 ,36

3.702.104.103,63 332.316.152.99 6,46

3

NO

URAIAN

2007

2006

35 KEWAJIBAN 36 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 37

Utang PFK

896.466,00

38

Bagian Lancar Utang Jk. Panjang

11.518.408.000,00

12.211.305.000,00

39

Utang Jangka Pendek Lainnya

30.014.174.642,00

15.747.578.342,80

41.533.479.108,00

27.958.883.342,80

-

11.854.377.500,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s/d 39)

40

41 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 42

Utang Jangka Panjang Lainnya

43

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (42)

-

11.854.377.500,00

44

JUMLAH KEWAJIBAN (40 + 43)

41.533.479.108,00

39.813.260.842,80

70.527.622.160,43

27.672.647.685,37

-

-

45 EKUITAS DANA 46 EKUITAS DANA LANCAR 47

SILPA

48

Pendapatan Yang ditangguhkan

49

Cadangan Piutang

6.422.189.957,99

4.796.858.002,99

50

Cadangan Persediaan

825.445.630,00

790.100.730,00

51

Dana Yang hrs disediakan ut utk pembayaran Hu Hutang Jk Pendek

(41.532.582.642,00)

(39.813.260.842,80)

36.242.675.106,42

(6.553.654.424,44)

52

Jumlah Ekuitas Dana Lancar (47 s/d 51)

54

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

5.045.021.649,75

4.877.579.956,00

55

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

351.333.609.593,56

290.476.862.518,47

56

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

3.749.561.130,63

3.702.104.103,63

57

Dana Yang hrs disediakan utk pbyrn Hutang Jk Panjang

-

-

58

Jumlah Ekuitas Dana Investasi (54 s/d 57)

360.128.192.373,94

299.056.546.578,10

59

JUMLAH EKUITAS DANA (52 + 58)

396.370.867.480,36

292.502.892.153,66

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (44 + 59)

437.904.346.588,36

332.316.152.996,46

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak t erpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Raba, 20 September 2008 Walikota Bima

H.M. Nur A. Latif

4

PEMERINTAH KOTA BIMA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2007 (dalam rupiah) NO 1 2 3 4

URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak daerah Pendapatan Retribusi Daerah

6

Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD Yang Sah

7

Juml Jumlah ah Pend Pendap apat atan an Asli Asli Daer Daerah ah (3 s/d6 s/d6))

5

Anggaran

Realisasi

(%)

2.305.236.500,00 2.588.217.200,00

1.759.604.837,00 1.550.054.932,00

76,33 59,89

143.200.000,00 2.636.839.800,00

133.524.789,00 1.471.450.098,06

93,24 55,80

7.673 7.673.4 .493 93.5 .500 00,0 ,00 0

4.91 4.914. 4.63 634. 4.656 656,0 ,06 6

64,05 64,05

8 9

PENDAPATAN TRANSFER

10

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

11

Dana Bagi Hasil Pajak

20.922.053.541,00

17.397.539.673,00

83,15

12

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

7.237.777.190,00 204.865.000.000,00 32.658.000.000,00

7.794.790.359,00 204.865.000.000,00 32.658.000.000,00

107,70 100,00 100,00

265.682.830.731,00

262.715.330.032,00

98,88

13 14 15

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)

16 17 18 19 20

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

-

1.615.408.600,00

-

-

1.615.408.600,00

-

9.761.669.536,27

5.440.208.805,00

55,73

1.315.460.300,00 2.357.630.587,52

1.011.310.300,00 -

76,88 -

13.434.760.423,79

6.451.519.105,00

48,02

279. 279.11 117. 7.591 591.1 .154, 54,79 79

270. 270.78 782. 2.25 257. 7.73 737, 7,00 00

97,0 97,01 1

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

100,00

4.000. 4.000.000. 000.000 000,00 ,00

4.000. 4.000.000 000.00 .000,0 0,00 0

100,00 100,00

290. 290.79 791. 1.08 084. 4.65 654, 4,79 79

279. 279.69 696. 6.89 892. 2.39 393, 3,06 06

96,1 96,18 8

-

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (18 s/d 19)

21 22

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

23

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

24

Bantuan Keuangan dari Provinsi Dana Bagi Hasil dari Prov. NTB

25 26

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi NTB (23 s/d 25)

27

Tota Totall Pend Pendap apat atan an Tran Transf sfer er (15+ (15+20 20+2 +26) 6)

28 29 30 31 32

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Jumlah Jumlah Lain-la Lain-lain in Pendap Pendapata atan n yang Sah (30) (30) JUML JUMLAH AH PEND PENDAP APAT ATAN AN (7+2 (7+27+ 7+31 31))

33 34 BELANJA BELANJA OPERASI 35 Belanja Pegawai 36 Belanja Barang 37 Bunga 38 Subsidi 39 Hibah 40 Bantuan Sosial 41 Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa 42 43 44 45 46

137.145.396.048,21 41.482.416.702,00 300.000.000,00 14.630.702.000,00

130.493.867.916,00 34.627.627.971,00 17.017.964.550,00

95,15 83,48 116,32

1.300.000.000,00

1.719.895.500,00

132,30

194.858.514.750,21

183.859.355.937,00

94,36

6.075.285.000,00

4.066.474.893,00

66,93

Jumlah Belanja Operasi (36 s/d 42) BELANJA MODAL Belanja Tanah

47

Belanja Peralatan dan Mesin

13.861.513.957,00

10.003.211.292,00

72,17

48

Belanja Gedung dan Bangunan

31.084.828.870,00

10.582.870.494,00

34,05

49

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

25.238.480.000,00

7.836.506.223,00

31,05

50

Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya

51

383.300.000,00 -

486.475.200,00 -

126,92 -

52

Jumlah B el elanja Modal (46 s/ d 51)

7 6. 6.643.407.827,00

32.975.538.1 02 02,00

4 3, 3,02

5

NO 53 54 55 56 57

URAIAN

BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga (55)

Anggaran

Realisasi

(%)

4.500.000.000,00

145.367.000,00

3,23

4.500.000.000,00

145.367.000,00

3,23

JUMLAH BELANJA BELANJA (43+52+57) (43+52+57)

276.001.922. 276.001.922.577,21 577,21

216.980.261 216.980.261.039,0 .039,00 0

78,62

58 59 TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 60

62

Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57+61)

63

SURPLUS / (DEFISIT) (32-62)

61

-

64 65 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 66 Penggunaan SiLPA 67 Pencairan Deposito 68 81 82 83 84

Jumlah Penerimaan (67 s/d 68)

-

-

276.001.922.577,21

216.980.261.039,00

78,62

14.789.162.077,58

62.716.631.354,06

424,07

7.513.199.345,00 -

27.672.647.685,37 -

368,32 -

7.513.199.345,00

27.672.647.685,37

368,32

23.000.000.000,00

24.091.089.469,00

104,74

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo

85

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

86

Pembentukan Deposito

87

Jumlah Pengeluaran (84s/d 86)

88

PEMBIAYAAN NETTO (81-87)

-

-

-

-

104,74

23.000.000.000,00

24.091.089.469,00

(15.486.800.655,00)

3.581.558.216,37

(23,13)

(697.638.57 (697.638.577,42) 7,42)

66.298.189. 66.298.189.570,43 570,43

(9.503,23)

89 90 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (63+88)


H. M. Nur A. Latif

6

PEMERINTAH KOTA BIMA LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2007 dan 2006 (dalam rupiah) No.

Uraian

2007

2006

1

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

2

Arus Masuk Kas

3

Pendapatan Pajak Daerah

1.759.604.837,00

1.853.444.451,00

4

Pendapatan Retribusi Daerah

1.550.054.932,00

1.289.541.905,00

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

133.524.789,00

25.228.084,00

6

Lain-lain PAD yang sah

1.471.450.098,06

1.802.098.400,95

7

Dana Bagi Hasil Pajak

8

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

17.397.539.673,00

9.115.734.796,05

7.794.790.359,00

12.477.485.228,00

9

Dana Alokasi Umum

204.865.000.000,00

183.581.000.000,00

10

Dana Alokasi Khusus

32.658.000.000,00

29.257.679.060,00

11

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi NTB

5.440.208.805,00

4.850.628.162,00

12

Pendapatan Hibah

4.000.000.000,00

0,00

13

Pendapatan Lainnya

2.626.718.900,00

4.112.339.177,00

279.696.892.393,06

248.365.179.264,00

14

Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 13)

15

Arus Keluar Kas

16

Belanja Pegawai

130.493.867.916,00

87.149.618.707,70

13

Belanja Barang

34.627.627.971,00

69.083.497.888,00

14

Subsidi

0,00

0,00

15

Hibah

0,00

0,00

16

Bantuan Sosial

17.017.964.550,00

12.368.046.528,00

17

Belanja Tak Terduga

18

Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota

145.367.000,00

1.538.276.650,00

1.719.895.500,00

497.485.000,00

184.004.722.937,00

170.636.924.773,70

95.692.169.456,06

77.728.254.490,30

0,00

19

Jumlah Arus Keluar Kas (16 s/d 18)

20 21

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (14 - 19) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset No nkeuangan

22

Arus Masuk Kas

23

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin

0,00

24

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan

0,00

0,00

25

Jumlah Arus Masuk Kas (23 s/d 24)

0,00

0,00

26

Arus Keluar Kas

27

Belanja Tanah

4.066.474.893,00

6.214.520.960,00

28

Belanja Peralatan dan Mesin

10.003.211.292,00

13.039.033.249,00

29

Belanja Gedung dan Bangunan

10.582.870.494,00

32.049.666.318,00

30

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

7.836.506.223,00

6.418.020.963,00

31

Belanja Aset Tetap Lainnya

486.475.200,00

322.315.000,00

32

Belanja Aset Lainnya

33

Jumlah Arus Keluar Kas (27 s/d 32)

34

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Aset Nonkeuangan (25 - 33)

0,00

0,00

32.975.538.102,00

58.043.556.490,00

(32. (32.975 975.5 .538 38.1 .102 02,0 ,00) 0)

(58. (58.04 043. 3.55 556. 6.49 490, 0,00 00))

7

No.

Uraian

2007

2006

35 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 36 Arus Masuk Kas 37 Pencairan Deposito

0,00

14.000.000.000,00

38 Jumlah Arus Masuk Kas (37)

0,00

14.000.000.000,00

39 Arus Keluar Kas 40 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

24.091.089.469,00

41 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 42 Pembentukan Deposito 42 Jumlah Arus Keluar Kas (40 s/d 42) 43 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (38 - 42) 44 Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran

8.320.295.277,00 1.350.000.000,00 12.500.000.000,00

24.091.089.469,00

22.170.295.277,00

(24.091.089.469,00)

(8.170.295.277,00)

45 Arus Masuk Kas 46 P enerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

13.365.951.748,91

10.143.110.690,00

47 Jumlah Arus Masuk Kas (46)

13.365.951.748,91

10.143.110.690,00

13.323.394.840,91

10.164.522.985,00

48 Arus Keluar Kas 49 P engeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Koreksi Kesalahan Tahun Lalu 50 Jumlah Arus Keluar Kas (49) 51 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (47 - 50)

0,00 13.323.394.840,91

10.164.522.985,00

42.556.908,00

(21.412.295,00)

52 Kenaikan/Penurunan Kas

38.668.098.793,06

11.492.990.428,30

53 Saldo Awal Kas

27.672.647.685,37

15.679.657.257,07

54 Saldo Akhir Kas

66.340.746.478,43

27.172.647.685,37

Saldo Akhir di Rekening Rekening Kas Daerah (Bank) (Bank)

6.745.982.420,60

-

55 Saldo Akhir Kas di luar BUD

-

16.558.813.607,00

56 Saldo Akhir Kas di BUD

-

57 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

-

767.516.924,77 750.334.733,00

58 Deposito

-

2.850.000.000,00

60 Saldo Akhir Kas (54+55+56+57+58+59)

-

27.672.647.685,37

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


H.M. Nur A. Latif

8

A LABO D AH H U JA J U

MA

PEMERINTAH KOTA BIMA _________________________________ ___________________________________________________ _____________________________________ _______________________________ ____________ CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN I.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Kota Bima selaku entitas pelaporan terdiri dari 28 (dua puluh delapan) entitas akuntansi yang meliputi 27 (dua puluh tujuh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 1 (satu) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)/PPKD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bima merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitasentitas akuntansi tersebut di atas. 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kota Bima tahun 2007 adalah sebagai berikut: Basis Kas ( cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis Akrual ( accrual basis) untuk penyusunan Neraca Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2007 adalah sebagai berikut : A. NERACA Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana ( net asset ). net asset ). 1) Aset Lancar Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan •

•


9

menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. a) Kas di Kas Daerah Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah Kota Bima yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank. Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. b) Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. c) Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. d) Belanja Belanja dibayar di muka Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya penggunaan nya akan dipertanggun di pertanggungjawabkan gjawabkan kemudian. e) Piutang Pajak Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. f) Piutang Retribusi Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. P erkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi. g) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. h) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima


10

dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Mejelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP. i) Piutang Lainnya Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. j) Persediaan Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 2) Investasi Permanen Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya. a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kota Bima untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan. b) Investasi Permanen Lainnya – Dana Bergulir Investasi permanen lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kemKota Bima setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kemKota Bima. Investasi permanen lainnya dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan ( Net Realizable Value). 3) Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan. a) Tanah Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional


11

pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan. b) Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima diteri ma dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. c) Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan ramburambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan. d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang


12

nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan. e) Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tnaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan. f) Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. g) Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan. Aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari nilai perolehan setelah dikurangi nilai residu. Nilai residu untuk aktiva tetap gedung, bangunan dan kendaraan adalah sebesar 20 % dari nilai perolehan, sedangkan aktiva tetap lainnya sebesar 10 % dari nilai perolehan. Persentase penyusuan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut: berikut: Masa manfaat Penyusutan Nama aktiva tetap (Tahun) (%) Peralatan dan Mesin 8 – 15 6,67 – 12,50 Gedung dan Bangunan 25 4 Jalan, irigasi, dan jaringan 10 – 20 5 – 10 Aset tetap lainnya 5 20

4) Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain. a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas


13

daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. b) Aset Lain-lain Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

5) Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kemKota Bima atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal. b) Utang Bunga Hutang bunga merupakan bunga yang telah jatuh tempo atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bima sebagai akibat dari adanya hutang pokok. Perkiraan ini dicatat sebesar nilai nominal. Hutang bunga dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. c) Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. d) Hutang Jangka Pendek Lainnya Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kota Bima dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal. nominal. 6) Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kemKota Bima atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.


14

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kemKota Bima pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. a) Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat merupakan utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar oleh Pemerintah Kota Bima terkait dengan pinjaman yang telah diambil dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dengan memperhitungkan bunga masa tenggang sebagai penambah pokok pinjaman. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri - pemerintah pusat adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah Kota Bima yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca. Utang dalam negeri - pemerintah pusat dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. 7) Ekuitas Dana Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. a) Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari : (1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA; (2) Pendapatan yang Ditangguhkan; (3) Cadangan Piutang; (4) Cadangan Persediaan dan; (5) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. b) Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari: (1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang; (2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap; (3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya; (4) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang. c) Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun ini merupakan akun lawan dari Dana Cadangan. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan. B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada


15

Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut sumbernya antara lain : Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PengemKota Bimaan atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan. 2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu belanja operasi, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. 3) Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang memerlukan pembayaran kembali dari pemerintah daerah dan penerimaan kembali dari pemerintah daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sumber-sumber dana yang diperoleh untuk menutup defisit anggaran atau pengunaan dana yang dilakukan apabila terjadi surplus anggaran. C. LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2007 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2007 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2007. Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran. Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu : 1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas terdiri dari : rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari rincian Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil-transfer. 2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset non-Keuangan Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya.


16

Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya. 3) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah, Pencairan Dana Cadangan, hasil divestasi dan sisa lebih perhitungan anggaran. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran kemKota Bima pokok pinjaman dan pembiayaan lain berupa Pembentukan Dana Cadangan. 4) Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

II. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2007 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp290.791.084.654,79 Rp290.791.084.654,79 terealisasi sebesar Rp279.696.892.393,06 Rp279.696.892.393,06 atau 96,18%. Rincian atas jumlah pendapatan dengan anggarannya adalah sebagai berikut: No

Uraian

1 PENDAPATAN AS ASLI DA DAERAH 2 PENDAPATAN TRANSFER 3 LAIN-L LAIN-LAIN AIN PENDAPATA PENDAPATAN N YANG SAH Jumlah

Anggaran setelah Perubahan 7.673.493.500,00 279.117.591.154,79 4.000.000.000,00 290.791.084.654,79

Realisasi Jumlah 4.914.634.656,06

Bobot (%) 64,05

270.782.257.737,00 97,01 4.000.000.000,00 100,00 279.696.892.393,06

96,18

Jumlah pendapatan daerah di atas, secara rinci menurut jenisnya dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Pendapatan Asli Daerah Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp7.673.493.500,00, terealisasi sebesar Rp4.914.634.656,06 atau 64,05%. Rincian atas jumlah Pendapatan Asli Daerah


17

dengan anggarannya sebagai berikut: No

Realisasi

Anggaran setelah Perubahan

Uraian

1 Pajak Daerah 2 Retribusi Daerah 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah

Rp

%

2.305.236.500,00 2.588.217.200,00 143.200.000,00

1.759.604.837,00 1.550.054.932,00 133.524.789,00

76,33 59,89 93,24

2.636.839.800,00

1.471.450.098,06

55,80

7.673.493.500,00

4.914.634.656,06

64,05

Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalah sebagai berikut : (1) Pajak Daerah Pajak Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.305.236.500,00 realisasi penerimaan sebesar Rp1.759.604.837 atau 76,33 %. Rincian atas pendapatan Pajak Daerah dengan anggarannya sebagai berikut: No

Realisasi


Uraian

%

Rp

1 Pajak Hotel 2 Pajak Restoran 3 Pajak Hiburan

66.601.200,00

48.691.500,00

73,11

273.051.600,00

152.590.559,00

55,88

14.400.000,00

11.148.750,00

77,42

4 Pajak Reklame 5 Pajak Penerangan jalan 6 Pajak PP Bahan Galian Golongan C

93.971.200,00

74.277.500,00

79,04

1.380.000.000,00

1.330.528.262,00

96,42

477.212.500,00

142.368.266,00

Jumlah

29,83

2.305.236.500,00

76,33

1.759.604.837,00

(2) Retribusi Daerah Retribusi Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.588.217.200,00 realisasi penerimaan sebesar Rp1.550.054.932,00 atau 59,89%. Rincian atas pendapatan Retribusi Daerah dengan anggarannya sebagai berikut: No

1 Retribusi Jasa Umum 2 Retribusi Jasa Usaha 3 Retribusi Perizinan tertentu Jumlah

Realisasi


Uraian

1.600.531.500,00 685.786.500,00 301.899.200,00 2.588.217.200,00

%

Rp

780.909.085,00 503.937.243,00 265.208.604,00 1 . 5 5 0. 0 5 4. 9 3 2 , 0 0

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp143.200.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp133.524.789 atau 93,24 %. Rincian atas pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagai berikut:


18

48,79 73,48 87,85 59 , 89

No

1 Bagian Laba atas penyertaan modal pada Koperasi 2 Bagian Laba atas penyertaan modal pada PT. BPD NTB

Realisasi


Uraian

Rp

% 39,24

53.200.000,00

20.878.235,00 125,16

Jumlah

90.000.000,00 143.200.000,00

112.646.554,00 133.524.789,00

93,24

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.636.839.800,00, realisasi penerimaan sebesar Rp1.470.450.098,06 atau 55,80 %. Rincian atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai berikut: No

1 Jasa Giro 2 Komisi, potongan dan keuntungan keuntungan selisih kurs 3 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 4 Pendapatan dari Pengembalian 5 Fa Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Jumlah

Realisasi


Uraian

720.000.000,00 1.393.264.800,00

0,00 523.575.000,00 0,00 2.636.839.800,00

%

Rp

814.324.699,23 500.163.040,00

113,10 35,90

14.748.400,00

~

96.400.000,00 45.813.958,83

18,41 ~

1.471.450.098,06

55,80

b) Pendapatan Transfer Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp279.117.591.154,79 terealisasi sebesar Rp270.782.257.737,00 atau 97,01%. Rincian atas Pendapatan Transfer tersebut sebagai berikut: No

Uraian Uraia n

1 Transfer Transfer Pemerintah Pusat -Dana -Dana Perimbangan 2 Transfer P emerintah P usat-Lainnya 3 Transfer P emprov NTB Jumlah


Realisasi

265.682.830.731,00

Rp 262.715.330.032,00

% 98,88

0 , 00 13 . 4 3 4. 7 6 0 .4 2 3 , 7 9 279. 279.11 117. 7.59 591. 1.15 154, 4,79 79

1 . 6 15 . 4 0 8 .6 0 0 , 0 0 6 . 4 51 . 5 1 9 .1 0 5 , 0 0 270. 270.78 782. 2.25 257. 7.73 737, 7,00 00

~ 48,02 97,0 97,011

Gambaran angka realisasi Pendapatan Transfer secara terperinci adalah sebagai berikut : (1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Perimbangan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp265.682.830.731,00 realisasi penerimaan sebesar Rp262.715.330.032,00 atau 98,88%. Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut:


19

No 1 2 3 4

Uraian Dana Dana Bagi Bagi Hasi Hasill Paja Pajak k Dana Dana Bagi Bagi Hasi Hasill Bukan Bukan Paja Pajak k Dana Dana Alo Aloka kasi si Um Umum Dana Dana Aloka Alokasi si Khusus Khusus

Jumlah

Anggaran setelah Perubahan 20.922.053.541,00 7.237.777.190,00 204.865.000.000,00 32.658.000.000,00 2 6 5.6 82 .83 0 .73 1,0 0

Realisasi 17.397.539.673,00 7.794.790.359,00 204.865.000.000,00 32.658.000.000,00 262.715.330.032,00

% 83,15 107,70 100,00 100,00 98 ,8 8

(1.1) Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Pajak dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp20.922.053.541,00, realisasi penerimaan sebesar Rp17.397.539.673,00 atau 74,89%. Rincian penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

No Uraian Uraia n 1 Bagi Bagi Hasi Hasill dari dari Pajak Pajak Bumi Bumi dan dan Bangunan 2 Bagi Bagi Hasi Hasill dari dari Bea Perole Perolehan han Hak Atas Tanah dan Bangunan 3

Bagi Bagi Has Hasil il dar darii Paja Pajakk Peng Pengha hasi sila lann (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak paja k orang ora ng P ribadi ribad i dalam da lam negeri n egeri Jumlah

Anggaran setelah Perubahan 16.727.415.166,00

13.150.232.444,00

78,61

2.386.780.315,00

2.329.620.461,00

97,61

1.807.858.060,00

1.917.686.768,00

106,08

20.922.053.541,00

17.397.539.673,00

83,15

R e a l i s a si

%

(1.2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Bagi Hasil Pajak dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp7.237.777.190,00 realisasi penerimaan sebesar Rp7.794.790.359,00 atau 107,70%. Rincian penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

No Uraian Uraia n 1 Bagi Hasil Hasil Sumber Sumber Daya Hutan

Anggaran setelah Perubahan 15.398.536,00 15.398.536,00

R eal isasi

%

39.087.410,00 39.087.410,00

253,84

2

Bagi Bagi Hasi Hasill Sum Sumber ber Daya Daya Ala Alam m Pertambangan (Royalti)

6.767.833.200,00

7.227.378.788,00

106,79

3

Bagi Hasil Hasil dari Hasil Hasil Perikana Perikanann Jumlah

454.545.454,0 454.545.454,000 7.237.777.190,00

528.324.161, 528.324.161,00 00 7.794.790.359,00

116,23 107,70

(1.3) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp204.865.000.000,00, realisasi penerimaan sebesar Rp. 204.865.000.000,00 204.865.000.000,00 atau 100,00%. (1.4) Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp32.658.000.000,00, realisasi penerimaan sebesar Rp32.658.000.000,00 atau 100,00% .


20

(2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yang merupakan merupakan Dana Penyesuaian bidang Pendidikan dengan realisasi sebesar Rp1.615.408.600,00. Rp1.615.408.600,00. (3) Transfer Pemerintah Provinsi NTB Transfer Pemerintah Provinsi NTB dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp13.434.760.423,79,00, realisasi penerimaan sebesar Rp6.451.519.105,00 atau 48,02% terdiri dari:

No Uraian Uraia n 1 Dana Dana Bag Bagii Hasi Hasill Paja Pajakk dari dari Provinsi 2 Dana Dana Bag Bagii Hasi Hasill Paja Pajakk dari dari Kabupaten 3 Bantuan Bantuan Keuangan Keuangan Dari Provinsi Provinsi Jumlah


5.440.208.805,00

2.357.630.587,52

-

R e alisasi

% 55,73 -

1.315.460.300 1.315.460.300,00 ,00 1.011.310.300,00 13.434.760.423,79 6.451.519.105,00

76,88 48,02

(3.1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.9.761.669.536,27,00 realisasi penerimaan sebesar Rp.5.440.208.805,00 atau 55,73%. Rincian penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebagai berikut:

No Uraian 1 Bagi Bagi Hasi Hasill Paj Pajak ak Kendar Kendaraa aann Bermotor (PKB) 2 Bagi Bagi Has Hasil il Bea Bea Bali Balikk Nama Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 3 Bagi Bagi Hasi Hasill Paja Pajakk Bahan Bahan Bakar Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 4

Bagi Bagi Hasi Hasill Paja Pajakk Air Air Bawah Bawah Tanah Jumlah


1.094.761.164,00

44,44

1.900.821.400,00

1.143.116.429,00

60,14

5.395.662.136,27

3.164.447.664,00

58,65

2.000.000,00

37.883.548,00

1.894,18

9.761.669.536,27

5.440.208.805,00

55,73

R e a l i s a si

%

(3.2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.357.630.587,52 Rp2.357.630.587,52 tidak ada realisasi. (3.3) Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.315.460.300,00, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1.011.310.300,00 atau 76,88% .

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp4.000.000.000,00 atau


21

100,00%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah seluruhnya berupa Hibah dari Pemerintah Pusat. 2. Belanja Daerah Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Belanja daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp276.001.922.577,21, realisasinya sebesar Rp216.980.261.039,00 Rp216.980.261.039,00 atau 78,62%. Rincian atas jumlah belanja dengan anggarannya adalah sebagai berikut:

No

Realisasi


Uraian

%

Jumlah

1 BELANJA OPERASI

194.858.514.750,21

183.859.355.937,00

94,36

2 BELANJA MODAL

76.643.407.827,00

32.975.538.102,00

43,02

3 BELANJA TAK TERDUGA

4.500.000.000,00

145.367.000,00

3,23

216.980.261.039,00

78,62

Jumlah

276.001.922.577,21

Jumlah belanja daerah di atas, secara rinci menurut jenisnya dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Belanja Operasi Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.194.858.514.750,21 terealisasi sebesar Rp.183.859.355.937,00 atau 94,36%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi dengan anggarannya sebagai berikut : No


Uraian

1

BEL BELANJA PEGA PEGAWA WAII

2 3

BELA BELANJ NJA A BAR BARAN ANG G DAN DAN JASA JASA BEL BELANJA HIBAH BAH

4 5

BELA BELANJ NJA A BANTU BANTUAN AN SOSIA SOSIAL L BELA BELANJ NJA A BANT BANTUA UAN N KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN DAN PEME PEMERI RINT NTAH AHAN AN DESA DESA Jumlah

137.145.396.048,21 41.482.416.702,00 300.000.000,00 14.630.702.000,00

1.300.000.000,00 194.858.514.750,21

Realisasi % Jumlah 130.493.867.916,00 34.627.627.971,00 -

95,15

17.017.964.550,00

116,32 132,30

1.719.895.500,00 183.859.355.937,00

Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut : (1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp137.145.396.048,21 realisasi pengeluaran sebesar Rp130.493.867.916,00 atau 95,15%. Dengan rincian sebagai berikut:


83,48 -

22

94,36

No

Uraian


Belanja Tidak Langsung

I

1 Gaji dan Tunjangan 2 Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD 3 seta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak 4 Daerah Jumlah Belanja Tidak Langsung II 1 2 3

4 5

Belanja Langsung Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS Belanja Beasiswa Jumlah Belanja Langsung Jumlah

Realisasi Jumlah

% Bobot (%)

109.964.343.879,21 4.677.180.000,00

109.022.211.933,00 2.768.120.000,00

83,55 2 ,1 2

99,14 59,18

1.690.080.000,00

1.320.330.200,00

1 ,0 1

78,12

457.500.000,00

321.456.263,00

0,25

70,26

116.789.103.879,21

113.432.118.396,00

86,93

97,13

4.798.177.829 8.170.319.260,00 3.021.050.000,00

4.505.716.830,00 6.025.985.350 2.340.598.000

3,45 4,62 1,79

93,90 73,75 77,48

3.402.285.000,00 964.460.080,00

3.345.171.800 844.277.540

2,56 0,65

98,32 87,54

20.356.292.169,00

17.061.749.520,00

13,07

83,82

137.145.396.048,21

130.493.867.916,00

100,00

95,15

(2) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp41.482.416.702,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp34.627.627.971,00 atau 83,48%. Dengan rincian sebagai berikut:


23

No

Uraian

1 Belanja Bahan Pakai Habis 2 Belanja Bahan/Material 3 Belanja Jasa Kantor 4 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 Belanja Cetak dan Penggandaan 6 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 9 Belanja Makanan dan Minuman 10 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 11 Belanja Pakaian Kerja 12 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13 Belanja Perjalanan Dinas 14 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 15 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah

Realisasi


2.593.924.396,00

1.907.030.770,00

3.260.263.538,00

2.002.206.900,00

6.914.481.518,00

4.993.526.285,00

2.416.372.400,00

2.381.240.757,00

3.091.674.900,00

2.906.112.977,00

810.729.650,00

824.081.812,00

106.110.000,00

67.410.000,00

179.023.100,00

180.618.200,00

6.271.801.600,00

5.600.058.920,00

507.222.000,00

416.461.000,00

107.763.000,00

107.691.500,00

159.000.000,00

153.633.000,00

14.881.050.600,00

13.080.622.850,00

183.000.000,00

5.633.000,00

-

41.482.416.702,00

(3) Belanja Hibah Belanja Hibah dengan target anggaran Rp300.000.000,00 tapi tidak terealisasi.

%

Jumlah

setelah

73,52 61,41 72,22 98,55 94,00 101,65 63,53 100,89 89,29 82,11 99,93 96,62 87,90 3,08

1.300.000,00 ~

34.627.627.971,00

83,48

perubahan

sebesar

(4) Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp14.630.702.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp17.017.964.550,00 atau 116,32%, dengan rincian sebagai berikut: No

Uraian

1 Belanja Bantuan Bantuan Sosial Organisasi Organisasi 2 Belanja Bantuan Partai Politik Jumlah

Anggaran setelah Perubahan 14.143.202.000,00 487.500.000,00 14.630.702.000,00

Realisasi Jumlah 16.544.964.550,00 473.000.000,00 17.017.964.550,00

% 116,98 97,03 116,32

(5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.300.000.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp1.719.895.500,00 atau 132,30%, dengan rincian sebagai berikut:


24

No


Uraian

1 Belanja Bantuan Bantuan Keuangan Keuangan kepada kabupaten/Kota

%

Rp

297,47

2 Belanja Bantuan Bantuan Keuangan Keuangan kepada kepada Desa Jumlah

Realisasi

300.000.000,00

892.395.500,00

1.000.000.000,00 1.300.000.000,00

827.500.000,00 1.719.895.500,00

82,75 132,30

b) Belanja Modal Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp76.643.407.827,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp32.975.538.102,00 atau 43,02%. Rincian belanja modal dengan anggarannya sebagai berikut: No 1 2 3 4 5

Uraian Belanja Tanah Belan elanja ja Per Peral alat atan an dan dan Mes Mesin in Belanja Gedung Belan a Jalan, Iri asi dan Jarin an Belan elanja ja Aset Aset Tet Tetap ap Lainn ainny ya Jumlah


Realisasi %

Jumlah 6.075.285.000,00 13.861.513.957,00 31.084.828.870,00 25.238.480.000,00 383.300.000,00 76.643.407.827,00

4.066.474.893,00 10.003.211.292,00 10.582.870.494,00 7.836.506.223,00 486.475.200,00 32.975.538.102,00

66,93 72,17 34,05 31,05 126,92 43,02

Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut: (1) Belanja Tanah Belanja Tanah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.075.285.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp4.066.474.893,00 atau 66,93%. (2) Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp13.861.513.957,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp10.003.211.292,00 atau 72,17 %, dengan rincian sebagai berikut:


25

No


Uraian

Realisasi

%

1 Belanja Modal Pengadaan Alat-ala Alat-alatt Angkutan Angkutan Darat Bermotor 2 Belanja Modal Pengadaan Alat-ala Alat-alatt Angkutan Angkutan Darat Tidak Bermotor 3 Belanja Modal Pengadaan Alat-ala Alat-alatt Angkutan Angkutan di atas Air Bermotor 4 Belanja Modal Pengadaan Alat-ala Alat-alatt Angkutan Angkutan di atas Air Tidak Bermotor 5 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Alat-alat Bengkel 6 Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Alat-ala Alat-alatt Pengolahan Pertanian dan Peternakan

3.951.169.600,00

Jumlah 2.558.067.500,00

80.000.000,00

79.950.000,00

99,94

430.000.000,00

323.955.000,00

75,34

7 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 8 Bela Belann a Mo Moda dall Pen Pen adaa adaann Perl Perlen en ka an 9 Belanja Modal Pengadaan Komputer 10 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 11 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 12 Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Penghias Ruangan Ruangan Rumah Tangga 13 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Alat-alat Studio 14 Belan a Modal Pen adaan Alat-a Alat-alat lat 15 Belanja Mo Modal Pe Pengadaan Al Alat-alat Uk Ukur 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Alat-alat 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Alat-alat 18 Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Alat-alat Alat-alat Pengolahan Perikanan Jumlah

12.500.000,00

435.600.000,00 146.000.000,00

-

-

239.193.675,00 -

54,91 -

403.190.220,00 689. 689.21 213. 3.72 720, 0,00 00 2.192.315.030,00 863.164.000,00 48.781.900,00 212.809.000,00

241.147.912,00 469.089.191,00 1.855.339.514,00 712.811.000,00 20.537.600,00 151.466.000,00

59,81 68,06 84,63 82,58 42,10 71,17

111.231.900,00 122.251.5 122.251.500,00 00,00 438.760.800,00 2.057.964.252,00 1.455.562.035,00

88.165.800,00 116.961.500,00 13.500.000,00 1.584.792.000,00 1.446.420.600,00

79,26 95,67 3,08 77,01 99,37

48,25

211.000.000,00 13.861.513.957,00

101.814.000,00 10.003.211.292,00

(3) Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Gedung dan Bangunan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp31.084.828.870,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp10.582.870.494,00 atau 34,05%. (4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp25.238.480.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp7.836.506.223,00 atau 31,05%, dengan rincian sebagai berikut:


64,74

26

72,17

Realisasi No


Uraian Uraia n

1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan enga aan onstru s 2 e an a o a en Jembatan 3 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 4 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Jumlah

% Jumlah

16.083.000.000,00

5.810.579.247,00

36,13

565.000.000,00

220.104.380,00

38,96

8.492.320.000,00

1.713.607.786,00

20,18

98.160.000,00

92.214.810,00

93,94

7.836.506.223,00

31,05

25.238.480.000,00

(5) Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Tetap Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.383.300.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp.486.475.200,00 atau 126,92%, dengan rincian sebagai berikut: No

Uraia n 1 Belanja Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Buku/Kepustakaan 2 Belanja Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Jumlah


Realisasi Jumlah

%

286.900.000,00

164.618.000,00

57,38

96.400.000,00

321.857.200,00

333,88

383.300.000,00

486.475.200,00

126,92

c) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.4.500.000.000,00 Rp.4.500.000.000,00 , realisasi pengeluaran sebesar Rp.145.367.000,00 atau 3,23%. 3. PEMBIAYAAN Pembiayaan ( financing financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Bima baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bima, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. a) Penerimaan Pembiayaan Jumlah penerimaan pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2007 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.7.513.199.345,00 terealisasi sebesar Rp.27.672.647.685,37 Rp.27.672.647.685,37 atau 361,67%. 361,67%. Realisasi tersebut merupakan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. b) Pengeluaran Pembiayaan Jumlah pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2007 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.23.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.24.091.089.469,00 Rp.24.091.089.469,00 atau 104,74%. Realisasi tersebut merupakan pembayaran utang jatuh tempo kepada pihak ketiga. 4.

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja serta realisasi pembiayaan netto TA 2007, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran A nggaran Tahun Berjalan sebesar Rp.66.298.189.570,43.


27

B. NERACA 1. ASET a) ASET LANCAR (1) Kas di Kas Daerah Uraian

Per 31 Des 2007

Per 31 Des 2006

Kas di Kas Daerah 24.072.312.952,37 52.270.947.804,43 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2007 dan 2006 pada rekening bank masing-masing sebesar Rp52.270.947.804,43 dan Rp24.072.312.952,37 dengan rincian sebagai berikut: (a) Kas di Bank: Uraian

Per 31 Des 2007

Per 31 Des 2006

Kas di Bank 30.1 30.128 28.8 .844 44.2 .225 25,4 ,43 3 6.75 6.753. 3.20 205. 5.91 916, 6,60 60 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2007 dan 2006 pada rekening bank masing-masing sebesar Rp30.128.844.225,43 dan dan Rp6.753.205.916,60 Rp6.753.205.916,60 dengan rincian sebagai berikut: Kas Daerah di Bank :

TA 2007

TA 2006

PT BANK NTB Kantor Cabang Bima

-

PAD No. Rekening Rekening 21.00002.00-9 21.00002.00-9

-

205.482.687,70 205.482.687,70

250.608.108,00 250.608.108,00

797.177.475,61 797.177.475,61

3.021.358.341,40 3.021.358.341,40

8.184.591.963,00 8.184.591.963,00

4.859.925,00 4.859.925,00

No. Rekening Rekening 21.02102.00-6 21.02102.00-6

421.451,40 421.451,40

651.920,40 651.920,40


9.477.154,00 9.477.154,00

9.041.638,00 9.041.638,00

1.653.796.988,17 1.653.796.988,17

4.830.729,00 4.830.729,00

6.205.039,00 6.205.039,00

684.435.830,00 684.435.830,00

3.803.022.171,00 3.803.022.171,00

2.579.264,00 2.579.264,00

Dana Perimbangan Provinsi No. Rekening Rekening 21.02066.00-7 21.02066.00-7

-

Dana Perimbangan Pusat No. Rekening Rekening 21.02080.00-9 21.02080.00-9

-

-

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Umum (Gaji) No. Rekening Rekening 21.02066.01-0 21.02066.01-0

-

Bagi Hasil Pajak Pusat No Rekening Rekening 21.00015.02-0 21.00015.02-0

-

Dana Ad Hoc No Rekening Rekening 21.00018.02-3 21.00018.02-3

-

DAK Reboisasi No Rekening Rekening 21.00004.02-5 21.00004.02-5

-

454.682.925,00 454.682.925,00

438.021.720,00 438.021.720,00

UUDP BPKD Kota Bima


28

No. Rekening 21.00048.02-3 21.00048.02-3 -

57.660.083,92 57.660.083,92

-


283.480.561,83 283.480.561,83

-

Sub Jumlah

15.455.998.500,63

4.416.387.475,80

3.035.152.587,00 3.035.152.587,00

2.229.882.364,00 2.229.882.364,00

99.212.413,00 99.212.413,00

7.263.465,00 7.263.465,00

883.214.926,00 883.214.926,00

6.593.237,00 6.593.237,00

20.666.862,00 20.666.862,00

20.738.926,00 20.738.926,00

1.627.407.872,00 1.627.407.872,00

-

2.769.734,00 2.769.734,00

-

90,00

-

683.900.000,00 683.900.000,00

-

140,00

-

823,00

-

463,00

-

362,00

-

895.635,00 895.635,00

7.223.496,00 7.223.496,00

Bend BPKD Kota Bima-Burhan Ismail

PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Bima

-

PBB No. Rek.53757219 Rek.53757219

-

BPHTB No. Rek. 53756431 53756431

-

Kantor Pemerintah Kota Bima No. Rek. 53757435 53757435

-

Kantor Pemerintah Kota Bima No. Rek. 53757446 53757446

-

DAU No. Rek. 012064730 0120647304 4

-

Kantor Pemerintah Kota Bima No. Rek. 012064787 0120647870 0

-

DAK Lingkungan Hidup No.Rek. 013631628 0136316283 3

-

DAK Prasarana Pemerintah No.Rek. 013631764 0136317640 0

-

DAK Perikanan Kelautan No.Rek. 013631786 0136317866 6

-

DAK Pertanian No.Rek. 013631806 0136318065 5

-

DAK Kesehatan No.Rek. 013631733 0136317334 4

-

DAK Infrastruktur No.Rek.01363171 No.Rek.0136317196 96

-

Badan Pengelola Keuangan No.Rek. 005376321 0053763211 1


29

Sub Jumlah

6.353.221.907,00

2.271.701.488,00

5.117.248.183,80 5.117.248.183,80

64.635.029,80 64.635.029,80

3.055.714.961,00 3.055.714.961,00

-

109.923,00 109.923,00

-

45.792.676,00 45.792.676,00

-

100.758.074,00 100.758.074,00

77.446.060,00 77.446.060,00

Sub Jumlah

8.319.623.817,80

65.116.952,80

Jumlah Kas Daerah di Bank

30.128.844.225,43

PT BRI (Persero) Kantor Cabang Raba Bima

-

Dana Alokasi Umum (DAU) No. Rek. 00000079-0 00000079-01-000262 1-000262-30-4 -30-4

-

DAK Infrastruktur No.Rek. 0000007900000079-01-00036 01-000362-30-8 2-30-8 Bencana Alam qq Walikota Bima

-

No.Rek. 0000007900000079-01-00037 01-000370-30-1 0-30-1 Dana Bantuan Kegiatan Sosial Kemasy.

-

No.Rek. 00000079-0 00000079-01-00037 1-000373-30-9 3-30-9 Rekening Tabungan

-

No. Rek.12061952-5 Rek.12061952-5

6.753.205.916,60

(b) Kas di Luar BUD Uraian

Per 31 Des 2007

Per 31 Des 2006

Kas di Luar BUD 19.613.813.607,00 16.558.813.607,00 Kas di Luar BUD per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar Rp19.613.813.607,00 Rp19.613.813.607,00 dan Rp16.558.813.607,00 Rp16.558.813.607,00 dengan rincian Kas di Luar BUD per 31 Desember 2007 sebagai berikut: Tanggal

Uraian

NO. Cek

Jum lah (Rp)

Mutasi Tambah 16.558.813.607,00 15/02/2007

DAUBRI00000079-01-000262-30-4

01624973

200.000.000,00

19/02/2007

DAUBRI00000079-01-000262-30-4

01624974

50.000.000,00

19/02/2007

DAUBRI00000079-01-000262-30-4

Cash

1.644.000.000,00

21/02/2007

DAUBRI00000079-01-000262-30-4

Cash

1.500.000.000,00

22/02/2007

DAUBRI00000079-01-000262-30-4

OGI S

2.800.000.000,00 22.752.813.607,00

Jumlah Mutasi Tambah Mutasi Kurang 12/02/2007

Pencairan atas SP2D-UP pada Dinas Kesehatan

14/02/2007

DAUBRI00000079-01-000262-30-4

Ca Cash deposit

600.000.000,00

14/02/2007

DAUBRI00000079-01-000262-30-4

Ca Cash deposit

2.400.000.000,00

139.000.000,00

Jumlah Mutasi Kurang

3.139.000.000,00

Saldo per tanggal 31/12/2007

19.613.813.607,00

Saldo sebesar Rp16.558.813.607,00 merupakan pengeluaran TA 2006 yang belum dipertanggungjawabkan.


30

(c) Kas di BUD BUD Uraian

Per 31 Des 2007

Kas di Kas Daerah

2.528.289.972,00

Per 31 Des 2006

767.516.924,77

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Umum Daerah (panjar) yang belum dipertanggungjawa diperta nggungjawabkan bkan per tanggal 31 Desember Desembe r 2007, dengan perincian sebagai berikut: Tanggal

Bank

NO. Cek

22/01/2007

DAUBRI00000079-01-000262-30-4 DAUBRI00000079-01-000 262-30-4

01015400

Rp

02/02/2007

DAUBRI00000079-01-000262-30-4 DAUBRI00000079-01-00 0262-30-4

01015470

Rp 250.000.000,00

12/03/2007

BRIDAK 00000079-01-000363-30-4

DAK Perikanan

Rp 561.000.000,00

20/03/2007

DAUBRI00000079-01-000262-30-4 DAUBRI00000079-01-00 0262-30-4

02116915

Rp 135.000.000,00

22/03/2007

BPD005.21.02066.01-0 BPD005.21.02066.01 -0 DAU

AHH301421

Rp

63.000.000,00

13/04/2007

BPD005.21.02066.01-0 BPD005.21.02066.01 -0 DAU

AHH301487

Rp

4.999.900,00

13/04/2007

BPD005.21.02066.01-0 BPD005.21.02066.01 -0 DAU

Rp

4.940.000,00

25/04/2007

BNIDAU0120647304

AHH301488 CI 661855 / TAUFIQURAHMAN TAUFIQURAHMAN

Rp 100.000.000,00

25/07/2007

BPDPPROV21.02066.00-7 BPDPPROV21.02066.00-7

Dikes

Rp 457.810.000,00

01/10/2007

BNIDAU0120647304

CI 663663

Rp 500.000.000,00

30/10/2007

BNIDAU0120647304

BG BN 100893

Rp

01/11/2007

BNIPBB53757219

CI 663912/Taufikurrahman 663912/Taufikurrahman

Rp 350.000.000,00

Jumlah

Juml ah 51.540.072,00

50.000.000,00

Rp 2.528.289.972,00

(2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp.

15.407.570.822,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas pada masing-masing bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2007 yang belum disetor ke Kas Daerah dengan perincian sebagai berikut:

No

Nama SKPD

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2007

1

BUD

0,00

2

Walikota

0,00

3

DPRD

0,00

4

Sekretariat Kota

5

Sekretariat DPRD

135.308,00

6

Bappeda

838.500,00

7

BPKD

8

Dinas Dikbudpar

9

Bawasda

10

Dinas Kimpraswil

11

Dinas Tata Kota

6.074.631,00

12

Dinas Koperindag

2.677.192,00

13

Badan Kesbang Linmas

2.967.900,00


138.459.388,00

501.395.695,00 6.600.178.387,00 5.745,00 3.607.519.634,00

31

14

Dinas Kesehatan

1.194.101.088,00

15

Dinas Perhubungan

16

KBKS

17

Dinas Sosial

18

Pol PP

19

Kantor Penguhubung

2.927.044,00

20

PM & P

1.370.000,00

21

Dinas Pertanian

22

Dinas Kehutanan

23

Pelayanan Terpadu

24

Dinas Perikanan

25

Kec. Rasanae Barat

467.200,00

26

Kec. Rasanae Timur

465.406,00

27

Kecamatan Asakota

581.514,00

28

Kecamatan Mpunda

1.463.850,00

29

Kecamatan Raba

30

KPU dan Panwaslu

0,00 675.532,00 2.590.520,00 717.000,00

JUMLAH

1.662.258.497,00 291.622.000,00 2.678.700,00 949.637.631,00

0,00 435.762.460,00 15.407.570.822,00

Jumlah diatas merupakan terdiri dari sisa UUDP TA 2006 yang sampai dengan TA 2007 belum dibayarkan dibayarka n dan sisa UYHD TA 2007 yang terdiri dari kas tunai di bendahara pengeluaran pengelua ran dan kas di rekening koran (rekening penampungan) penampunga n) dengan rincian selengkapnya pada lampiran 1. (3) Deposito Uraian

Deposito

Per 31 Des 2007

Per 31 Des 2006

2.850.000.000,00

2.850.000.000,00

Deposito per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar Rp2.850.000.000,00 dan Rp2.850.000.000,00 Rp2.850.000.000,00 dengan rincian Deposito per 31 Desember 2007 sebagai berikut: Saldo No.

Nama Bank

1

PT. Bank NTB A.23.06334.01-3

2

PT. Bank NTB 23.06325.01-4

3

PT. BNI No. Rek 96686564

4

PT. BPD No.Rek 005.21.00001.05-2 Jumlah


Per 31 Desember 2007

Rp500.000.000,00 Rp1.000.000.000,00 Rp350.000.000,00 Rp1.000.000.000,00 Rp1.000.000.000,00 Rp2.850.000.000,00

32

(4) Persediaan Uraian

Per 31 Des 2007

Per 31 Des 2006

Persediaan 790.100.730,00 825.445.630,00 Persediaan per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar Rp825.445.630,00 dan Rp790.100.730,00.

(5) Belanja dibayar di muka Uraian

Per 31 Des 2007

Per 31 Des 2006

Belanja dibayar di muka 779.755.031,83 779.755.031,83 Belanja di bayar di muka Pemerintah Kota Bima per 31 desember 2007 dan 2006 masingmasing sebesar Rp779.755.031,83 dan Rp779.755.031,83, saldo ini merupakan koreksi atas penihilan belanja di bayar dimuka TA 2006 yang yang tidak didukung dengan bukti.

(6) Piutang Pajak Uraian

Per 31 Des 2007

Per 31 Des 2006

Piutang Pajak 43.479.557,00 43.479.557,00 Piutang Pajak Pemerintah Kota Bima per 31 desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar Rp43.479.557,00 dan Rp43.479.557,00, saldo ini merupakan koreksi atas penihilan Piutang Pajak TA 2006 yang tidak didukung dengan bukti.

(7) Piutang Retribusi Uraian

Per 31 Des 2007

Per 31 Des 2006

Piutang retribusi 152.297.750,00 152.297.750,00 Piutang retribusi Pemerintah Kota Bima per 31 desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar Rp152.297.750,00 dan Rp152.297.750,00, saldo ini merupakan koreksi atas penihilan Piutang retribusi TA 2006 yang tidak didukung dengan bukti.

(8) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Uraian

Per 31 Des 2007

Per 31 Des 2006

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 3.493.245.595,16 3.821.325.664,16 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Bima per 31 desember 2007 dan Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah 2006 masing-masing sebesar Rp3.493.245.595,16 dan Rp3.821.325.664,16, saldo ini merupakan koreksi atas penihilan Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah TA 2006 yang tidak didukung dengan bukti.


33

(9) Piutang Lain-lain Uraian

Per 31 Des 2007

Per 31 Des 2006

Piutang Lain-lain 1.953.412.024,00 0,00 Piutang Lain-lain Pemerintah Kota Bima per 31 desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar Rp1.953.412.024,00 dan Rp0,00, merupakan saldo piutang insentif atas penerimaan PBB diatas target sebesar Rp1.838.463.428,00 yang baru diterima di TA 2008 dan Piutang upah pungut PBB sebesar Rp114.948.596,00 yang baru diterima di TA 2008. b) INVESTASI JANGKA PANJANG (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bima Uraian

Penyertaan Modal

Per 31 Des 2007 Per 31 Des 2006 2.51 2.511.5 1.565 65.35 .350,7 0,75 5 2.450 2.450.32 .322. 2.088 088,0 ,00 0

Penyertaan modal Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar sebesar Rp2.511.565.350,75 Rp2.511.565.350,75 dan Rp2.450.322.088,00 dengan rincian sebagai berikut: No Uraian 2007 2006 ( Rp. ) ( Rp.) 1.

PT Bank Nusa Tenggara Barat

1.257.115.835,75

1.143.280.940,00

2.

PT Bima Palapa Sumber Energi

500.000.000,00

500.000.000,00

3.

BPR LKP Sarae

654.449.515,00

607.047.148,00

4.

Koperasi Kasabua Ade

100.000.000,00

200.000.000,00

2.511.565.350,75

2.450.322.088,00

Jumlah

(2) Dana Bergulir Uraian

Dana Bergulir

Per 31 Des 2007 Per 31 Des 2006 2.53 2.533. 3.45 456. 6.29 299, 9,00 00 2.42 2.427. 7.25 257. 7.86 868, 8,00 00

Dana Bergulir Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar Rp2.533.456.299,00 dan Rp2.427.257.868,00 dengan denga n rincian rinc ian sebagai sebaga i berikut: beri kut: No

Uraian

1.

Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

2.

Dinas Perikanan dan Kelautan

3.

Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi)

4.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Jumlah


2007 ( Rp. )

2006 ( Rp. )

320.3 320.360 60.29 .299,0 9,00 0

1.631 1.631.95 .956.8 6.868 68,00 ,00

92. 871. 000, 00

92. 871. 000,0 0

2.064.4 4.443.50 .500,00 ,00

606.50 .500.00 .000,00

55. 781. 500, 00

95. 930. 000,0 0

2.53 2.533. 3.45 456. 6.29 299, 9,00 00

2.42 2.427. 7.25 257. 7.86 868, 8,00 00

34

c) ASET TETAP

(1) TAN TANAH Saldo per 31-12-2006 Terdiri dari: - Tanah Untuk Bangunan Gdg - Tanah Perkebunan - Tanah Lapangan Lainnya

Koreksi Saldo Awal - Koreksi Tambah (kesalahan perhitungan) - Tanah Bangunan Gdg - Tanah Lapangan Lainnya - Tanah Kebun

54.244.986.603,00 49.496.713.403,00 1.002.784.200,00 3.745.489.000,00 54.244.986.603,00

3.019.000.000,00 1.489.840.000,00 1.532.000.000,00 6.040.840.000,00

- Koreksi Kurang (Kesalahan Perhitungan) - Tanah Kantor 11.465.340.000,00 - Tanah Bangunan Kerja 35.000.000,00 11.500.340.000,00 Saldo Awal Setelah Koreksi

Penambahan Tahun 2007 Tanah Kantor Tanah Bangunan Pendidikan Tanah untuk makam muslim Tanah Lapangan Lainnya Tanah Kebun Lainnya

48.785.486.603,00

5.287.415.000,00 317.120.000,00 167.000.000,00 525.000.000,00 200.000.000,00 6.496.535.000,00

Koreksi Kesalahan Tahun Lalu (Tambah) Tanah Lapangan Lainnya Saldo per 31 Desember 2007 Terdiri dari: - Tanah Untuk Bangunan Gdg - Tanah Perkebunan - Tanah Lapangan Lainnya

(2) Mesin Mesin dan dan Perala Peralatan tan Saldo per 31-12-2006 Terdiri dari: - Alat Berat


3.023.809.750

58.305.831.353,00 46.619.908.403,00 2.734.784.200,00 8.951.138.750,00

57.425.432.482,01 8.982.440.000,00

35

-

Alat Angkutan Alat Bengkel dan Ukur Alat Pengolahan Pertanian Alat Kantor dan RT Alat Studio dan Komunikasi Peralatan Kedokteran Peralatan Laboratorium

Koreksi Saldo Saldo Aw al - Koreksi Tambah (Kesalahan Perhitungan) Perhitungan) - Alat Angkutan - Alat Kantor & RT

17.102.786.494,00 951.015.322,33 1.902.424.000,00 24.331.103.226,18 1.597.709.615,00 883.165.874,50 1.674.787.950,00 57.425.432.482,01

635.626.076,00 3.000.000,00 638.626.076,00

- Koreksi Kurang (Kesalahan Perhitungan) Perhitungan) - Alat Berat - Alat Angkutan - Peralatan Kantor & RT

136.000.000,00 936.063.032,00 745.276.069,00 1.817.339.101,00

Sal d o Aw al Set el ah K o r ek s i Penambahan Tahun 2007 - Alat Berat - Alat Angkutan - Alat Bengkel dan Ukur - Alat Pengolahan Pertanian - Alat Kantor dan RT - Alat Studio dan Komunikasi - Peralatan Kedokteran - Peralatan Laboratorium

56.246.719.457,01

142.562.018,00 3.121.890.368,00 60.439.000,00 510.676.800,00 6.037.669.554,00 144.729.905,00 1.424.809.001,00 2.559.791.847,50 14.002.568.493,50

Koreksi Kesalahan Tahun Lalu - Alat Kantor dan RT Sal d o Per 31-12-2007 Terdir Terdir i dari: - Alat Berat - Alat Angkutan - Alat Bengkel dan Ukur - Alat Pengolahan Pertanian - Alat Kantor dan RT - Alat Studio dan Komunikasi - Peralatan Kedokteran - Peralatan Laboratorium


64.701.000,00 70.313.988.950,51 8.989.002.018,00 19.924.239.906,00 1.011.454.322,33 2.413.100.800,00 29.691.197.711,18 1.742.439.520,00 2.307.974.875,50 4.234.579.797,50

36

(3) (3) Gedung Gedung dan dan Bangunan Bangunan Saldo per 31-12-2006 Terdiri Terdiri dari: - B a n g u n a n /G e d u n g - Bang unan Lainnya

Koreksi Saldo Awal - Koreksi Tambah (Kesalahan Perhitungan) - Ba n g u n an G e d u ng - Bangunan Lainnya

128.404.442.205,13 11 8 .32 0 .79 1 .55 5 ,98 10 .08 3 .65 0 .64 9 ,15 128.404.442.205,13

78 2 .70 8 .80 8 ,56 2 83 .0 85 .0 00 ,00 1.065.793.808,56

- Koreksi Kurang (Kesalahan Perhitungan) - Ba n g u n an G e d u ng

66 2 .38 5 .80 0 ,00 662.385.800,00

Sal d o Aw al Set el ah K o r ek s i Penambahan Penambahan Tahun 2007 - B a n g u n a n /G e d u n g - Bang unan Lainnya

128.807.850.213,69

2 2 .56 2 .79 7 .50 9 ,00 74 .8 00 .0 00 ,0 0 22.637.597.509,00

Koreksi Kesalahan Kesalahan Tahun Tahun Lalu - Bangunan Lainnya

670.000.000

Sal d o Per 31-12-2007 Terdiri Terdiri dari: - B a n g u n a n /G e d u n g - Bang unan Lainnya

(4) (4) Jalan, Jalan, Irigasi, Irigasi, dan Jaringan Jaringan Sal d o Per 31-12-2006 Terdiri Terdiri dari: - Jalan dan Jembatan - Bang unan Air - Jaringan - Instalasi

152.115.447.722,69

14 1 .00 3 .91 2 .07 3 ,54 1 1 .11 1 .53 5 .64 9 ,15

66.998.101.199,94

4 7 .84 1 .93 7 .63 1 ,00 1 1.2 01 .5 23 .4 06 ,0 0 5 .62 0 .65 8 .40 0 ,00 2 .33 3 .98 1 .7 62 ,9 4

Koreksi Saldo Awal Koreksi Tambah (Kesalahan (Kesalahan perhitungan) - Nihil

Koreksi Kurang - Jalan

-

1 .4 11 .9 48 .8 72 ,0 0 1.411.948.872,00


37

Sal d o A w al Set el ah K o r ek s i Penambahan Tahun 2007 - Jalan - Jembatan - Bangunan Aiar - Jaringan - Instalasi

65.586.152.327,94

13.577.115.000,00 174.850.000,00 74.645.000,00 7.798.586.000,00 169.140.000,00 21.794.336.000,00

Koreksi Tahun Lalu Jalan

7.859.726.936

Sal d o Per 31-12-2007 Terdiri Terdiri dari: - Jalan dan Jembatan - Bangunan Air - Jaringan - Instalasi

(5) (5) Aset Aset Tetap Tetap Lainnya Lainnya Sal d o Per 31-12-2006 Terdiri Terdiri dari: - Buku/Perpustakaan - Barang Bercorak Kesenian/Kebud - Hewan dan Tanaman

95.240.215.263,94 68.041.680.695,00 11.276.168.406,00 13.419.244.400,00 2.503.121.762,94

4.678.556.347,69 4.066.848.931,02 574.207.416,67 37.500.000,00 4.678.556.347,69

Koreksi Saldo Awal - Koreksi Tambah - Nihil

-

- Koreksi Kurang - Nihil

-

Sal d o A w al Set el ah K o r ek s i Penambahan Tahun 2007 - Buku/Perpustakaan - Barang Bercorak Kesenian/Kebud - Hewan dan Tanaman

4.678.556.347,69

2.756.340.060,00 120.146.000,00 2.876.486.060,00

Sal d o Per 31-12-2007 Terdiri Terdiri dari: - Buku/Perpustakaan - Barang Bercorak Kesenian/Kebud - Hewan dan Tanaman


7.555.042.407,69 6.823.188.991,02 694.353.416,67 37.500.000,00

38

(6) (6) Konstruksi Dalam Dalam Peng Pengerja erjaan an Sal d o Per 31-12-2006 Terdir Terdir i dari: - Pem bangunan Jalan - Pem bangunan Gedung Sek olah - Pe m ban g una n Po sk es wan & B PP - Pemb Pemban angu guna nan n Pusk Puskes esma mass & Pen Pengd gd.. Al

Mutasi Tahun Tahun 2007 2007 - Mutasi Tambah - Peralatan dan Mesin - Ge du ng da n B ang una n - Jalan

8.951.707.782,17

2. 267 .0 82. 000 ,0 0 4. 991 .8 20. 512 ,1 7 6 3 6 . 1 8 2 . 0 7 0, 0 0 1.05 1.056. 6.62 623. 3.20 200, 0,00 00 8.951.707.782,17

198 .0 15. 00 0,0 0 10.4 79. 34 2. 400, 00 2. 954 .6 79. 000 ,0 0 13.632.036.400,00

- Mutasi Kurang (Reklas ke aset tetap) - Pem bangunan Jalan - Pemban mbangu gun nan Ged Gedung Seko - Pembangunan Poskeswan & - Pemban mbangu gun nan Pusk Puske esma smas &

2.2 67 .0 82. 000 ,0 0 4.991 991.820 .820.5 .51 12,17 ,17 636.182.070,0 0 1.056. 056.62 623 3.20 .200,00 0,00 8.951.707.782,17

Sal d o Per 31-12-2007 Terdir Terdir i dari: - Pengadaan Peralatan dan Mesin - Di Dinas Pe Perikanan da dan Ke Kelauta - Pembangunan Gedung - Di Dinas Pe Perikanan da dan Ke Kelauta - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidik an - Dinas Pertanian - Pembangunan Jalan - Dinas PU

(7) (7) Akumula Akumulasi si Penyusu Penyusuta tan n Sal d o Per 31-12-2006 Terdir Terdir i dari: - Pe ralat an dan Me sin - G e dun g dan B ang una n - Jalan, Irig asi dan Jaringan - As et T et ap L ainnya


13.632.036.400,00

1 98 .0 15. 00 0,0 0 8 06 .4 70. 00 0,0 0 26. 91 0. 000 ,0 0 9. 450 .0 00. 000 ,0 0 195 .9 62. 40 0,0 0 2.9 54 .6 79. 000, 00

30.226.364.101,47

10 .418 .0 92. 646 ,3 9 10.3 47 .0 43. 443 ,1 1 7. 666 .39 3. 811, 64 1. 794 .8 34. 200 ,3 3 30.226.364.101,47

39

Koreksi Saldo Awal - Koreksi Tambah - Peralatan dan Mesin

10. 090 .2 89, 63 10.090.289,63

- Koreksi Kurang - Peralatan dan Mesin - G ed ung dan B an g una n

3 69. 854 .4 16, 57 1. 74 3. 061. 22 7, 45 2.112.915.644,01

Sal d o Aw al Set el ah K o r ek s i

28.123.538.747,08

Penambahan Tahun 2007 - Peralatan dan Mesin - G ed ung dan B an g una n - Jalan - Jembatan - Jaringan - I ns t alas i - Aset T atap Lainnya

5 .7 33. 163 .3 47, 42 5. 80 7. 752. 21 8, 29 3.244.655.577, 14 7.868.250,00 7.868.250,00 1. 78 1. 715. 12 0, 96 38 5. 637. 3 74, 28 7 44. 621 .8 69, 09 17.705.413.757,18

Sal d o Per 31-12-2007

45.828.952.504,27

Terdir Terdir i dari: - Peralatan dan Mesin - G e du ng dan B an g unan - Jalan, Irigasi dan Jaring an - Aset T etap Lainnya

15 .7 91. 491 .8 66, 87 14. 4 11. 734 .4 33, 95 13. 08 6. 270. 13 4, 02 2 .5 39. 456 .0 69, 42

d) ASET LAINNYA

Rp.

3.749.561.130,63

(1) Piutang PFK Rp. 47.457.027,00 Piutang PFK merupakan kelebihan pembayaran atas PPh 21 dan Iuran Wajib Pegawai sebesar Rp47.457.027,00 (2) Aset Lain-lain Rp 3.702.104.103,63 Aset lain-lain merupakan bagian dari aset tetap yang kondisinya rusak berat, yang dipisahkan dari aset tetap per 31 Desember 2007, terinci sebagai berikut: No. 1

2 3 4

Keterangan

2007

2006

Peralatan dan Mesin

Rp

679.058.552,16

Rp

679.058.552,16

Gedung dan Bangunan

Rp

1.882.128.640,21

Rp

1.882.128.640,21


Rp

1.112.709.128,00

Rp

1.112.709.128,00 1.112.709.128,00

Aset Lainnya

Rp

28.207.783,26

Rp

28.207.783,26

Rp

3.702.104.103,63

Rp

3.702.104.103,63

Jumlah


40

2. KEWAJIBAN a. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (1) Utang PFK Uraian

Utang PFK

Per 31 Des 2007 896.446,00

Per 31 Des 2006 0,00

Utang PFK merupakan utang atas pemungutan Taperum yang belum dibayarkan di Tahun Anggaran 2007. Sedangkan dalam TA 2006 tidak terdapat saldo Utang PFK. (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Uraian

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Per 31 Des 2007 11.5 11.518 18.4 .408 08.0 .000 00,0 ,00 0

Per 31 Des 2006 11.8 11.854 54.3 .377 77..500,0 00,00 0

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada Tahun 2008. Sedangkan pada TA 2006 saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tersebut sebesar Rp11.854.377.500,00. Rp11.854.377.500,00. (3) Utang Jangka Pendek Lainnya Uraian

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Rp. Per 31 Des 2007 30.0 30.014 14.1 .174 74.6 .642 42,0 ,00 0

30.014.174.642,00 Per 31 Des 2006 19.4 19.487 87.9 .946 46..822,0 22,00 0

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan hutang jatuh tempo atas SP2D TA 2007 yang tidak sempat dibayarkan pada Tahun 2007, berdasarkan sumber dana terdiri dari : Dana Rutin Rp. 15.241.320.124,00 Dana DAK Rp. 14.772.854.518,00 Jumlah

Rp. 30.014.174.642,00

3. EKUITAS DANA a. EKUITAS DANA LANCAR Uraian

Ekuitas Dana Lancar

Per 31 Des 2007 36.2 36.242 42.6 .675 75.1 .106 06,4 ,42 2

Per 31 Des 2006 (7.0 (7.053 53.6 .654 54.4 .424 24,4 ,44) 4)

Jumlah Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp36.242.675.106,42 dan (Rp7.053.654.424,44) per tanggal 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang bersifat lancar, yang merupakan selisih antara jumlah nilai Aktiva Lancar dengan jumlah nilai Hutang Jangka Pendek, terdiri dari: No Keterangan 2007 2006 1 SILP SILPA A 70.5 70.527 27.6 .622 22..160, 160,4 43 27.1 27.172 72.6 .647 47..685,3 85,37 7 2

Pendapatan Ditangguhkan

3

Cad Cadanga angan n Piut Piutan ang g

4

Cadangan Persedia ediaaan Dana yang harus disediakan utk pembayaran hutang jangka pendek

5

Juml Jumlah ah


0,00

0,00

6.42 6.422. 2.1 189. 89.957, 957,99 99

4.7 4.796.8 96.858 58.0 .00 02,99 2,99

825.445.630,00

790.100.730,00

(41.532.582.642,00)

(39.813.260.842,80)

36. 36.24 242. 2.67 675. 5.10 106, 6,42 42

(7.0 (7.053 53.6 .654 54.4 .424 24,4 ,44) 4)

41

b. EKUITAS DANA INVESTASI Uraian

Ekuitas Dana Investasi

Per 31 Des 2007 360.1 360.128 28.19 .192. 2.373 373,9 ,94 4

Per 31 Des 2006 299.0 299.056 56.54 .546.5 6.578 78,10 ,10

Jumlah Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp360.128.192.373,94 dan Rp299.056.546 Rp299.056.546.578,10 .578,10 tersebut adalah adalah kekayaan kekayaan bersih bersih Pemerintah Kota Bima yang diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut: No Keterangan 2007 2006 1 Diinvestasikan dalam Investasi Jan Jangka gka Panj Panjan ang g 5.04 5.045. 5.02 021. 1.6 649,75 9,75 4.87 .877.57 7.579. 9.9 956,0 56,00 0 2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap Tetap 351. 351.33 333. 3.60 609. 9.59 593, 3,56 56 290. 290.47 476. 6.86 862. 2.51 518, 8,47 47 3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 3.749.561.130,63 3.702.104.103,63 4 Dana yang harus disediakan utk pembayaran hutang jangka panjang 0,00 0,00 Juml Jumlah ah

360.1 360.128. 28.19 192.3 2.373 73,94 ,94

299. 299.05 056. 6.54 548. 8.58 584, 4,10 10

C. ARUS KAS 1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2007 surplus sebesar Rp95.692.169.456,06. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut : a) Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi Arus Kas masuk terdiri dari : Aliran Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi

2007 (Rp.)

2006 (Rp.)

(a)

Pajak Daerah

1.759.604.837,00

1.853.444.451,00

(b)

Retribusi Daerah

1.550.054.932,00

1.289.541.905,00

(c)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Darah yang

133.524.78 133.524.789,00 9,00

25.228.084 25.228.084,00 ,00

(d)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

1.472.450. 1.472.450.098,0 098,06 6

1.802.098. 1.802.098.400, 400,95 95

(e)

Dana Bagi Hasil Hasi l Pajak Paja k

17.397.539.673,00

13.001.641.000,05

(f)

Dana Bagi hasil Bukan Pajak

7.794.790. 7.794.790.359, 359,00 00

9.954.918. 9.954.918.201, 201,00 00

(g) (h) (i) (j) (g)

Dana Alokasi Alok asi Umum Dana Alokasi Alok asi Khusus Khus us Dana Bagi Hasil Pajak Pajak dari Provinsi Provinsi NTB Hibah Hiba h Pendapat Pend apatan an Lainnya Lainn ya

204.865.000.000,00 32.658.000.000,00 5.44 5.440. 0.20 208. 8.80 805, 5,00 00 4.000.000.000,00 2.626.718.900,00

183.581.000.000,00 29.257.679.060,00 4.85 4.850. 0.62 628. 8.16 162, 2,00 00 0,00 2.749.000.000,00

Jumlah

279.696.892.393,06

248.365.179.264,00


42

b) Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi Arus Kas keluar dapat dirinci sebagai berikut : Aliran Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi

2007 (Rp.)

2006 (Rp.)

(a)

Belanja Belan ja Pegawai Pega wai

130.493.867.916,00

87.149.618.707,00

(b)

Belanja Belan ja Barang Bara ng

34.627.627.971,00

69.083.497.888,00

(c)

Subsidi

0,00

0,00

(d)

Hibah

0,00

0,00

(e)

Bantuan Bantu an Sosial Sosi al

17.017.964.550,00

12.368.046.528,00

(f)

Belanja Belan ja Tak Terduga Terdu ga

145.367.000,00

1.538.276.650,00

(g) (g)

Bagi Bagi Hasil Hasil Pajak Pajak ke Kabup Kabupate aten/K n/Kota ota,, Desa Desa

1.71 1.719. 9.89 895. 5.50 500, 0,00 00

497. 497.48 485. 5.00 000, 0,00 00

Jumlah

184.004.722.937,00 170.636.924.773,00

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar (Rp32.975.538.102,00). Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan yaitu arus kas masuk aktivitas investasi aset non keuangan dikurangi dengan arus kas keluar aktivitas investasi aset non keuangan. Rincian arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebagai berikut : a) Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Investasi Aset Non Keuangan Keuangan Arus Kas Masuk merupakan hasil kas yang diperoleh dari kegiatan investasi berupa Penjualan Aset. b) Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas keluar dari kegiatan investasi mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan kegiatan investasi berupa pengadaan aset selama Tahun 2007. Jumlah tersebut terdiri dari : No Keterangan 2007 (Rp.) 2006 (Rp.) 1 Bela Belanj njaa Tana Tanah h 4.06 4.066. 6.47 474. 4.89 893, 3,00 00 6.21 6.214. 4.52 520. 0.96 960, 0,00 00 2 Belanj Belanjaa Perala Peralatan tan dan dan Mesin Mesin 10.003 10.003.21 .211. 1.292 292,00 ,00 13.039 13.039.0 .033. 33.249 249,00 ,00

3

Belanja Belanja Gedung Gedung dan Bangunan Bangunan

4

Belanja Belanja Jalan Jalan,, Irigas Irigasii dan Jaring Jaringan an

5

Bela Belanj njaa Aset Aset Teta Tetap p Lain Lainny nyaa

6

Belanja Aset Lainnya Jumlah Jumlah

10.582.8 10.582.870.4 70.494,00 94,00

32.049.6 32.049.666.3 66.318,00 18,00

7.83 7.836. 6.50 506. 6.22 223, 3,00 00

6.41 6.418. 8.02 020. 0.96 963, 3,00 00

486. 486.47 475. 5.20 200 0,00 ,00

322. 322.31 315. 5.00 000 0,00 ,00

0,00

0,00

32.9 32.975 75.5 .538 38.1 .102 02,0 ,00 0

58.0 58.043 43.5 .556 56.4 .490 90,0 ,00 0

3.ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus kas dari aktivitas pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar (Rp24.091.089.469,00). Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas pembiayaan pembiayaa n yaitu arus kas masuk aktivitas aktivita s pembiayaan pembiaya an dikurangi dengan arus kas keluar aktivitas pembiayaan. Rincian arus kas dari aktivitas pembiayaan sebagai berikut :


43

a) Arus Kas Kas Masuk Masuk Dari Dari Aktivitas Aktivitas Pembiayaan Tidak terdapat Arus Kas Masuk dari aktivitas Pembiayaan pada TA 2007. Sedangkan pada TA 2006 terdapat Arus Kas Masuk dari aktifitas aktifita s Pembembiayaan Pembembia yaan sebesar Rp14.000.000.000,00. b) Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Aktivitas Pembiayaan Pembiayaan Arus Kas keluar dari kegiatan pembiayaan TA 2007 mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan Pembayaran Pembaya ran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp24.091.089.469,00. Rp24.091.089.469,00. Sedangkan pada TA 2006 sebesar Rp22.170.295.277,00. Rp22.170.295.277,00. 5. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Aliran kas dari aktivitas non anggaran tahun 2007 sebesar Rp42.556.908,00 Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aliran kas masuk non anggaran (Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga/PFK) dikurangi dengan arus kas keluar non anggaran (Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga/PFK). a) Arus Kas Masuk Arus kas masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga/PFK sebesar Rp13.365.951.748,91 terdiri atas penerimaan : No.

Keterangan

2007 (Rp.)

2006 (Rp.)

1

Potong Potongan an Iuran Iuran Wajib Wajib Pegawa Pegawaii

7.435. 7.435.212 212.38 .385,0 5,00 0

6.133. 6.133.93 932.4 2.478, 78,00 00

2

Potong Potongan an PPh Pasal Pasal 21

1.46 1.468. 8.68 681. 1.80 803, 3,00 00

1.84 1.846. 6.97 971. 1.18 183, 3,00 00

3

Poto Potong ngaan PPh PPh Pasa Pasall 22

664.047.669,00

61.135.619,00

4

Potongan PPh Pasal 23

0,00

35.323.455,00

5

Poto Potong ngan an PPN PPN

3.34 3.348. 8.08 081. 1.22 225, 5,91 91

1.77 1.778. 8.77 779. 9.26 261, 1,00 00

6

Poto Potong ngan an Tape Taperu rum m

359. 359.81 811. 1.1 197, 97,00

286. 286.96 968. 8.69 694, 4,00 00

7

Pendapatan yang Ditangguhkan

90.117.469,00

0,00

13.3 13.365 65.9 .951 51.7 .748 48,9 ,91 1

10.1 10.143 43.1 .110 10.6 .690 90,0 ,00 0

Jumlah Jumlah Arus Arus Kas Masuk Masuk

b) Arus Kas Keluar Arus Kas keluar sebesar Rp13.323.394.840,91 terdiri dari pembayaran untuk : (1) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) No

K e te r a n g a n

2007 (Rp.)

2006 (Rp.)

1

Penyetoran Iuran Wajib Pegawai

7.450.540.784,00

6.133.932.478,00

2

Penyetoran Penyetora n PPh Pasal 21

1.501.810.431,00

1.846.971.183,00

3

Penyetoran PPh Pasal 22

664.047.669,00

63.873.460,00

4

Penyetoran Penyetora n PPh Pasal 23

0,00

35.323.455,00

5

Penyetoran Penyetor an PPN

3.348.081.225,91

1.797.453.715,00

6

Penyetoran Penyetor an Taperum

358.914.731,00

286.968.694,00

13.323.394.840,91

10.164.522.985,00

Jumlah Arus Kas Keluar


44

Saldo Akhir Kas tahun berjalan sebesar Rp66.340.746.478,43, yang terdiri dari kenaikan kas sebesar Rp38.668.098.793,06 ditambah Saldo akhir kas TA 2006 sebesar Rp27.672.647.685,37.

Raba, 20 September 2008 Walikota Bima,

H.M. NUR A. LATIF


45

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan LKPD TA 2007 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kecukupan pengungkapan ( adequate disclosures); c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Efektivitas sistem pengendalian intern. 3. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD TA 2007 meliputi pengujian atas : a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) TA. 2007 sesuai dengan SAP; d. Penyajian saldo akun-akun dalam Neraca per 31 Desember 2007; e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi : a. Keberadaan dan keterjadian Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2007 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti – bukti yang memadai. b. Kelengkapan Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama TA. 2007 telah dicatat dalam LRA. c. Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. d. Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai dengan standar/ ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2007. e. Penyajian dan Pengungkapan


46

Bahwa seluruh komponen komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 5. Metode Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2007 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut : a. Perencanaan Pemeriksaan 1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan keuangan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua (2) tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur prosedur pengujian substantif. 2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang diperiksa. diperiksa. 3) Penentuan Tingkat Materialitas Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan: (1) Penetapan Tingkat Materialitas Individual ( Individual Materiality/IM) dan (2) Penetapan Materialitas Agregat ( Agregate Agregate Materiality/AM). IM merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan, sementara AM merupakan materialitas pada tingkat transaksi akun. Untuk pemeriksaan LKPD TA. 2007, IM ditetapkan sebesar 0,5-2 % dari total realisasi belanja. Sedangkan AM ditetapkan sebesar 2% dari IM. Penetapan IM dari aset, kewajiban, atau ekuitas kurang tepat, karena sampai saat ini neraca daerah belum dapat diandalkan secara memadai dan belum dapat dapat diyakini kewajarannya. 4) Penentuan Metode Uji Petik Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain : a) Tingkat risiko Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan ( inheren risk ) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar.


47

b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya. c) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar. d) Cost and benefit , manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut. b. Pelaksanaan Pemeriksaan 1) Pengujian Analitis Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan (1) Analisa Data, (2) Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo . 2) Pengujian Pengendalian Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan laporan keuangan. 3) Pengujian Substantif atas transaksi dan saldo Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD ( unaudited ) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan. pengungkapan. 4) Penyelesaian Penugasan c. Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. pemeriksaan. 6. Waktu Pemeriksaan Jangka waktu pemeriksaan selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan 20 September 2008. 7. Objek Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2007.


48

Lampiran 1 DAFTAR SETORAN SISA UUDP

No

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nama SKPD

2 BUD Walikota DPRD Sekretariat Kota Sekretariat DPRD Bappeda BPKD Dinas Dikbudpar Bawasda Dinas Kimpraswil Dinas Tata Kota Dinas Koperindag Badan Kesbang Linmas Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan KBKS Dinas Sosial Pol PP Kantor Penguhubung PM & P Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Pelayanan Terpadu Dinas Perikanan Kec. Rasanae Barat Kec. Rasanae Timur Kecamatan Asakota Kecamatan Mpunda Kecamatan Raba KPU dan Panwaslu JUMLAH

Saldo sisa UUDP di bendahara per 31 Desember 2006

3 0,00 0,00 0,00 138.459.388,00 900.000,00 0,00 499.866.558,00 48.387,00 0,00 71.242.750,00 18.827,00 325.711,00 11.830,00 20.091,00 0,00 1.015.119,00 413.640,00 0,00 9.607.399,00 1.663.840,00 0,00 536.110,00 400.500,00 200.497,00 341.400,00 12.612,00 913.864,00 0,00 0,00 24.336.210,00 750.334.733,00

Saldo Sisa UYHD per 31 Desember 2007 di Bendahara Pengeluaran

Saldo Tunai

Saldo Rekening Koran

4

5

0,00 0,00 0,00 0,00 248.018,00 838.500,00 1.529.137,00 1.630.000,00 5.745,00 0,00 6.055.804,00 2.612.192,00 2.967.900,00 6.588,00 0,00 675.532,00 2. 2.176.880,00 71 7 17.000,00 2.926.984,00 1.370.000,00 0,00 0,00 2.678.200,00 6.716.631,00 125.800,00 465.406,00 166.301,00 1. 1.463.850,00 0,00 411.426.250,00 446.802.718,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.598.500.000,00 0,00 3.536.276.884,00 0,00 0,00 0,00 1.194.095.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662.258.497,00 291.622.000,00 0,00 942.921.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.225.673.881,00

STS sisa UUDP 2006

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2007

6

7 (3+4+5-6)

0,00 0,00 0,00 0,00 1.012.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.711,00 11.830,00 21.091,00 0,00 1.015.119,00 0,00 0,00 9. 9.607.339,00 1. 1.663.840,00 0,00 536.110,00 400.000,00 200.497,00 0,00 12.612,00 498.651,00 0,00 0,00 0,00 15.240.510,00

0,00 0,00 0,00 138.459.388,00 135.308,00 838.500,00 501.395.695,00 6.600.178.387,00 5.745,00 3.607.519.634,00 6.074.631,00 2.677.192,00 2.967.900,00 1.194.101.088,00 0,00 675.532,00 2.590.520,00 717.000,00 2.927.044,00 1.370.000,00 1.662.258.497,00 291.622.000,00 2.678.700,00 949.637.631,00 467.200,00 465.406,00 581.514,00 1.463.850,00 0,00 435.762.460,00 15.407.570.822,00



ATA ATA S SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALA M KERANGKA PEMERI PEMERIKSAA KSAA N LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN A NGGARAN 2007


No

:

200.B/S/XIX.MTR/10/2008

Tanggal

:

27 Oktober 2008

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI

I

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LKPD TA 2007 GAMBARAN

UMUM

SISTEM

PENGENDALIAN

INTERN

1 DALAM

SISTEM

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

6

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

7

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Bima yang Mempengaruhi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan. Pelampauan Anggaran atas Belanja Bantuan Sosial dan Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembayaran Hutang Jatuh Tempo. Pencatatan dan Penginventarisasian Persediaan Obat-obatan Pemerintah Kota Bima belum tertib. Penatausahaan Aset tetap seluruhnya senilai Rp351.333.609.593,56 tidak memadai. Bank-bank Penyimpan Dana Kas Daerah Memotong/Memungut Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pendapatan dari Jasa Giro Kas Daerah selama Tahun 2007 sebesar Rp82.582.171,00. Penerimaan Biaya Pemungutan PBB TA 2007 dalam LRA kurang dicatat sebesar Rp402.962.663,00 dan digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD.

Lampiran : 1. Daftar Pengesahan SPJ oleh Sub bidang Verifikasi BPKD 2. Rekapitulasi Perbandingan LRA, SPJ Fungsional, BKU

i

7 21 23 26

31 33


RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LKPD TA 2007

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Republik Indonesia Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Bima. Sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Bima. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan sistem pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Bima terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang: (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Pemerintah Kota Bima bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan pengendalian tersebut. SPKN mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut: 1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Bima yang Mempengaruhi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan; 2. Pelampauan Anggaran atas Belanja Bantuan Sosial dan Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembayaran Hutang Jatuh Tempo; 3. Pencatatan dan Penginventarisasian Persediaan Obat-obatan Pemerintah Kota Bima belum tertib; 4. Penatausahaan Aset tetap seluruhnya senilai Rp351.333.609.593,56 tidak memadai; 5. Bank-bank Penyimpan Dana Kas Daerah Memotong/Memungut Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pendapatan dari Jasa Giro Kas Daerah selama Tahun 2007 sebesar Rp82.582.171,00; PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

1

6. Penerimaan Biaya Pemungutan PBB TA 2007 dalam LRA kurang dicatat sebesar Rp402.962.663,00 dan digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme AP BD. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Walikota Bima agar: 1. a. Membuat SPI yang memadai atas pengelolaan keuangan dan dan barang daerah dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan SPI di lingkungan pemerintah Kota Bima. Bima. b. Memberikan sanksi kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah kurang melakukan fungsinya dengan baik. c. Memberikan sanksi kepada Kepala BPKD beserta seluruh jajaran dibawahnya sebagai pelaksana yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam proses pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan daerah. d. Memberikan sanksi kepada semua Pengguna Anggaran dan Bendahara yang tidak menyampaikan SPJ Fungsional tepat waktu. 2. a. Lebih mentaati kebijakan pengeluaran untuk pembayaran bantuan sesuai yang ditetapkan dalam APBD. b. Memberikan sanksi kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah kurang melakukan fungsinya dengan baik. c. Memberikan sanksi kepada Kepala BPKD beserta seluruh seluruh jajaran dibawahnya sebagai pelaksana yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam proses pengendalian anggaran. 3. Memberi sanksi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima dan Pengelola Instalasi Farmasi Kota Bima yang tidak melakukan pencatatan dan penginventarisasian persediaan obat-obatan dan untuk selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang (dhi. persediaan obat) agar mendesain prosedur inventarisasi dan penilaian persediaan tahunan, melaksanakan pencatatan secara menyeluruh atas persediaan barang yang dikelolanya, dan menyusun Laporan persediaan guna penyusunan Neraca Pemerintah Kota Bima atas dasar stock opname. 4. a. Memberikan sanksi kepada Sekretaris Daerah yang tidak secara aktif melakukan penagihan kepada Pemerintah Kabupaten Bima atas aset-aset yang belum diserahkan dan selanjutnya memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugasnya tersebut. b. Memberikan sanksi kepada Kepala Bagian Umum yang tidak melaksanakan tugas untuk mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masingmasing SKPD dan selanjutnya memerintahkan Kepala Bagian Umum untuk melaksanakan tugasnya tersebut. c. Memberikan sanksi kepada Kepala BPKD yang tidak optimal dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Bima dan selanjutnya memerintahkan kepada Kepala BPKD untuk melaksanakan tugasnya tersebut. 5. Memberi sanksi kepada Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah TA 2007 yang tidak melakukan pemantauan terhadap pendapatan daerah berupa jasa giro serta memerintahkan kepada Kepala BPKD agar berkoordinasi dengan bank-bank yang menarik PPh Pasal 23 atas pendapatan jasa giro Pemerintah Kota Bima sebesar Rp82.582.171,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah. 6. Memberi sanksi kepada Kepala Bidang Pendapatan Pendapatan yang tidak menganggarkan menganggarkan penerimaan dan belanja upah pungut PBB pada APBD Pemerintah Kota Bima dan memerintahkan untuk selanjutnya menganggarkan penerimaan dan belanja upah pungut PBB pada APBD Pemerintah Kota Bima.


2

Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern.


B. Suharyanto, S.E., MSi., Ak. Akuntan, Register Negara Negara No. D-21.299


3

GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

Sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa ”Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Pasal 31 ayat (2) menyatakan ”Laporan keuangan dimaksud setidaktidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah”, maka Pemerintah Kota Bima berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengendalian keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Bima. Unit organisasi yang bertugas melaksanakan pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran (T.A) 2007 dikerjakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) namun tidak jelas bidang dan sub bidang mana yang menjadi penanggungjawab. Dalam penyusunan LKPD Kota Bima input data dilakukan oleh staf dari Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan dengan asistensi dari Perwakilan BPKP di Denpasar dengan bantuan Sistem Aplikasi Pembukuan SKPKD berbasis Microsoft Acces. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan tidak berfungsi dalam pembukuan dan penyusunan LKPD. Susunan Organisasi BPKD dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima. Tugas Pokok dan Fungsi BPKD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 4T Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah. Pada peraturan walikota tersebut disebutkan fungsi BPKAD namun tidak dijelaskan tugas pokok berkaitan aset daerah. Sesuai Keputusan Walikota Bima Nomor 4T Tahun 2007 tersebut, BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Pendapatan Daerah yang membawahi Sub Bidang PAD dan Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, Bidang Anggaran yang membawahi Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan dan Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi serta Bidang Pengendalian yang membawahi Sub Bidang Pengawasan/evaluasi dan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Secara umum Organisasi Bagian Keuangan telah menyajikan pemisahan fungsi yang memadai antara fungsi pencatatan, penguasaan dan otorisasi namun terdapat kendala pada tingkat implementasi fungsi yang kurang. Kebijakan dalam pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan Kota Bima T.A. 2007 mengacu pada Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 7 Pebruari 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah namun belum memiliki sistem dan prosedur serta kebijakan akuntansi. Walikota Bima selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya dibidang dibidang pengelolaan keuangan daerah kepada para pejabat daerah yang dituangkan dalam: a. Surat Keputusan Walikota Bima No.221/2006 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan APBD Kota Bima TA 2007


4

b. Surat Keputusan Walikota Bima No.1A/2007 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Kepada Para Pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima TA 2007 c. Surat Keputusan Walikota Bima No.6/2007 tentang Penunjukan Bendahara di Lingkup Pemerintah Kota Bima TA 2007 d. Surat Keputusan Walikota Bima No.7/2007 tentang Penunjukan Kuasa BUD Pemerintah Kota Bima TA 2007 e. Surat Keputusan Walikota Bima No.16/2007 tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KPKD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Lingkup Lingkup Pemerintah Kota Bima TA 2007 f. Surat Keputusan Walikota Bima No.75/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP, SPM dan Bendahara Pengelola Dana Perimbangan Pusat Pemerintah Kota Bima TA 2007 g. Surat Keputusan Walikota Bima No.75/2007 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) APBD Perubahan Kota Bima TA 2007 Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima T.A.2007 ditetapkan dengan Perda Kota Bima Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 dan dijabarkan dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 1 Tahun 2007 tanggal tanggal 2 Januari 2007 setelah mendapat evaluasi Gubernur NTB melalui SK Gubernur NTB No 39A tahun 2007 tanggal 19 Februari 2007. APBD T.A. 2007 mengalami perubahan satu kali, ditetapkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 26 November 2007. Perubahan APBD ini dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 26 November 2007 setelah mendapat evaluasi Gubernur NTB melalui SK Gubernur NTB No 318.B tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 dan tambahan Ralat Evaluasi dengan Surat Gubernur NTB No 903/82/Keu/2008 903/82/Keu/2008 tanggal 10 Maret 2008. Penetapan Perda Perubahan APBD ini mengalami keterlambatan, yaitu seharusnya paling lambat tanggal 30 September 2007 (3 bulan sebelum TA 2007 berakhir). Pemerintah Kota Bima melakukan revisi atas Perda APBD dan Perda APBD Perubahan dengan cara merevisi isi Perda Rancangan APBD dan APBD P namun tidak mengeluarkan Perda baru. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bima secara umum belum terbagi atas sistem akuntansi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh PPKD yang dilaksanakan oleh BPKD dan sistem akuntansi SKPD yang dilaksanakan oleh PPK-SKPD karena sistem akuntansi di tingkat SKPD belum ada. Kedua sistem tersebut seharusnya terbagi atas empat prosedur, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas, namun hingga saat pemeriksaan prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas belum ada. Prosedur akuntansi yang ada pada PPKD/ SKPKD belum dirancang memadai. Pencatatan transaksi atas pengelolaan keuangan pada tingkat SKPD dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dengan Buku Kas Umum, Bendahara Pengeluran dengan Buku kas Umum dan Pengesahan SPJ sedangkan di tingkat SKPKD , Kuasa BUD tidak membuat BKU sehingga pencatatan penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan oleh Staf Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan pada BPKD, dengan cara langsung diinput ulang, untuk pendapatan dari data STS yang dimiliki Bidang Pendapatan dan untuk belanja SPJ yang disahkan oleh Kepala BPKD. SKPD tidak membuat SPJ atas penerimaan pendapatan dan BPKD juga tidak meminta SPJ Pendapatan dan tidak memverifikasi Pendapatan berdasarkan catatan dan STS. Pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara pada masing-masing SKPD menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu dan Buku Panjar secara umum masih dilaksanakan dengan kurang tertib dan benar.. Kelemahan mendasar dalam penyusunan LKPD adalah Pengesahan SPJ Fungsional Pengeluaran yang terlambat diajukan oleh SKPD tidak digunakan sebagai dasar dari LRA terbukti dengan perbedaan antara angka yang


5

disajikan Pengesahan SPJ dengan LRA.Fungsi BUD/Kuasa BUD, Pendapatan, Anggaran dan Pembukuan, Akuntansi dan Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian pada BPKD tidak mengerti dan belum mengerjakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan terbukti dengan tidak adanya pengendalian yang memadai mulai proses pencatatan hingga pelaporan yang akhirnya menjadi suatu Laporan Keuangan. Tidak adanya produk akuntansi yang digunakan sebagai pembanding dan pendukung hasil sistem aplikasi berakibat LKPD hasil sistem tidak dapat diuji dan diyakini kewajarannya. Jumlah pegawai pada BPKD Kota Bima sebanyak 60 orang PNS, dengan tingkat pendidikan 3 orang Sarjana Strata 2 (S2), 31 orang Sarjana Strata 1, 7 orang Diploma III, 1 orang Diploma II, 23 orang SMA, 3 orang SMP dan 2 orang SD. Kepala Badan, berlatar belakang S1 Sospol, dibantu 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Pendapatan Daerah dengan tingkat pendidikan S1 Sospol, Kepala Bidang Anggaran, dengan tingkat pendidikan S1 Ekonomi yang membawahi Kepala Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan, yang berlatar belakang S2 dan Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, yang berlatar belakang S1 Sospol serta Kepala Bidang Pengendalian (jabatan kosong) yang membawahi Kepala Sub Bidang Pengawasan/evaluasi dengan tingkat pendidikan S1 Sospol dan Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan tingkat pendidikan S1 Akuntansi. Dengan melihat perbandingan antara beban kerja yang ada dengan tingkat pendidikan pegawai, maka pegawai pada Bagian Keuangan belum cukup memadai untuk melaksanakan semua prosedur sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bima serta kurang koordinasi dengan pihak SKPD. Hal ini terlihat dari hampir semua pejabat BPKD tidak mengerti dan memahami alur logika akuntansi dari pencatatan hingga menjadi LKPD, penyampaian SPJ dari SKPD ke SKPKD terlambat, proses verifikasi dan pengesahannya juga terlambat dan berakibat penyelesaian Konsep Laporan Keuangan Kota Bima yang baru disampaikan kepada BPK tanggal 14 Agustus 2008, terlambat melebihi tiga bulan setelah berakhirnya T.A. 2007. Masing-masing SKPD di Kota Bima belum mampu membuat Laporan Keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, namun LRA SKPD sudah dibuatkan dari Sistem Aplikasi Pembukuan Microsoft Access buatan BPKP. Hasil dari sistem tersebut hanya menghasilkan LRA dan Neraca, untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima dapat dinyatakan bahwa SPI telah dirancang kurang memadai dan dilaksanakan kurang efektif khususnya mengenai kebijakan, perencanaan, prosedur, pembukuan/pencatatan, pelaporan dan pengawasan intern oleh penanggungjawab dan pengguna anggaran daerah. Kelemahan-kelemahan tersebut telah mengakibatkan terjadinya penyimpangan penyimpangan yang secara rinci diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran Anggaran 2007.


6

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Bima yang Mempengaruhi Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bima telah meratifikasi Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 7 Pebruari 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Perda tersebut telah mengatur tentang pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, juga t elah diatur tentang walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala BPKD selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah serta Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan Keuangan Daerah. Rincian dan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota, diantaranya Peraturan Walikota Nomor 4T Tahun 2007 tanggal tentang Rincian dan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah). Namun berdasarkan penelaahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengelolaan Keuangan/Barang Daerah ditemukan beberapa kelemahan signifikan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Kelemahan SPI atas atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Kas Tidak adanya sistem dan prosedur serta arahan yang jelas dari atasan masing-masing pengelola keuangan, membuat fungsi pengawasan dan pengendalian atas tugas pokok dan fungsi masingmasing tidak dapat dilaksanakan, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD Kota Bima tidak membuat Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (dahulu disebut B IX) sesuai ketentuan sehingga tidak dapat dilakukan rekonsiliasi rekonsiliasi antara Saldo menurut menurut Buku Kas Umum dengan saldo menurut Rekening Koran. Dalam Tahun Anggaran 2007, sesuai SK Walikota Bima No 07 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007, ditetapkan Taufikurrahman, S.Sos sebagai Kuasa BUD Kota Kota Bima. Untuk mencatat pengelolaan uang yang dilakukan oleh Kuasa BUD, maka Kuasa BUD Kota Bima mencatatnya dalah Buku Kas Umum Pemerintah Kota Bima. Pemeriksaan atas pencatatan transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Bima Tahun Anggaran 2007, diketahui bahwa transaksi penerimaan tidak dicatat besarnya kas masuk yang diterima oleh Pemerintah Kota Bima, tetapi yang dicatat sebagai penerimaan adalah jumlah cek yang dikeluarkan oleh BUD kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bima dan pembayaran kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat menggambarkan arus masuknya uang Pemerintah Kota Bima selama Tahun 2007. 2007. BKU yang dibuat oleh BUD hanya dapat menggambarkan arus keluarnya kas, yang tercermin dari jumlah SP2D yang diterbitkan oleh BUD yang dibukukan pada sisi pengeluaran kas. Disamping itu, BKU tersebut juga tidak mencantumkan saldo awal kas per 1 Januari 2007. Untuk melakukan rekonsiliasi antara saldo BKU dengan saldo Rekening koran Bank, tidak dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan BKU yang dibuat BUD, karena saldo kas menurut catatan pembukuan ( per book ) tidak diketahui. Selain itu, selama Tahun 2007 Kuasa BUD tidak pernah melakukan rekonsiliasi antara Saldo menurut Buku Bank dengan saldo menurut Rekening Koran. PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

7

2) Register SP2D TA 2007 yang dibuat secara manual oleh BUD, sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2008 pada saat Pemeriksaan Interim belum selesai dikerjakan dan SP2D terakhir yang tercatat adalah SP2D No Urut 6785/LS/2007. Pada tanggal 11 September 2008 SP2D yang diterbitkan terakhir adalah SP2D No Urut 7041/LS/2007. Register tersebut tidak dijumlah secara periodik, sehingga tidak dapat diketahui nilai SP2D yang telah diterbitkan selama Tahun 2007. 3) Penerbitan cek oleh Kuasa BUD mendahului SP2D. Hal ini terbukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bawaskota diketahui bahwa terdapat pencairan kas yang mendahului penerbitan SP2D sepanjang tahun 2007 antara lain di Rp2.216.696.200,00 Rp2.216.696.200,00 pada Dinas Pendidikan mulai Januari sd Agustus 2007 dan Dinas Pertanian Rp137.130.500,00 sesuai yang diungkapkan LHP Reguler No 49/2007 tanggal 18/09/2007 tentang Pelaksanaan APBD II pada Dinas Dikbudpar dan LHP No 51/2007 tanggal 21/09/2007 tentang Pengelolaan Dana APBD tahun 2007 pada Dinas Pertanian. Hal ini juga terindikasikan dari penomoran SP2D acak/ tidak urut tanggal penerbitan pada Register. Sebagai SP2D No.6581/GU/2007 adalah tertanggal 28 Desember 2007 namun SP2D No.6582 hingga 6587 tertanggal 28 Juni 2007, dan selanjutnya dari SP2D No 6588 hingga 6597 tertanggal 31 Agustus 2007, SP2D No.6598 hingga 6652 tertanggal 28 Desember 2007 namun untuk SP2D No. 6653 hingga 6656 kembali tertanggal 11 September 2007. 4) Register cek yang dibuat oleh BUD/Kuasa BUD tidak dijumlahkan secara periodik sehingga tidak dapat diketahui setiap saat jumlah cek yang telah dikeluarkan. Demikian pula antara register cek dengan register SP2D tidak dilakukan rekonsiliasi secara periodik. 5) Kuasa BUD melakukan pengeluaran kas tanpa mekanisme pencairan yang benar sesuai peraturan pengelolaan keuangan daerah dan APBD. Pengeluaran kas dari BUD/Kuasa BUD tidak didukung bukti-bukti memadai sehingga dianggap sebagai panjar dan hingga pemeriksaan berakhir uang panjar tersebut belum dikembalikan. Hal ini diungkapkan dalam Temuan tersendiri dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD TA 2007. 6) Pengeluaran Kas Daerah yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki otorisasi dan/atau yang dapat dilakukan tanpa mekanisme pencairan yang benar sesuai peraturan pengelolaan keuangan daerah dan APBD, antara lain oleh Walikota. Hal ini diungkapkan dalam Temuan tersendiri dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD TA 2007. 7) Subbidang Perbendaharaan dan Verifikasi Bidang Anggaran BPKD tidak menerima dan menggunakan SPJ /Pertanggungjawaban atas penggunaan SP2D Uang Persediaan/Ganti UYHD/Tambah UYHD bulan sebelumnya secara lengkap. Hal ini diketahui bahwa dari Register Pengesahan SPJ, hampir semua SPJ dari SKPD TA 2007 paling awal disahkan pada bulan Juli sehingga Pengeluaran bulan Februari hingga Juni 2007 tidak memperhatikan SPJ atas SP2D GU bulan-bulan sebelumnya. Data Pengesahan SPJ pada Lampiran 1. 8) Kuasa BUD dan Sub bidang Perbendaharaan dan Verifikasi beserta Subbidang Anggaran dan Pembukuan tidak sepenuhnya melaksanakan verifikasi SPP,SPM dan SP2D beserta bukti pendukung untuk pengeluaran Belanja/ Pembiayaan sesuai peraturan pengelolaan keuangan daerah. Terbukti dengan hasil uji petik pada bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran pembiayaan yaitu Pembayaran Hutang Jatuh Tempo atas pengadaan barang tahun 2006 yang dibayar pada TA 2007 sebesar Rp24.076.337.455,00, Rp24.076.337.455,00, diantaranya sebesar Rp21.655.680.440,00 tidak disertai dengan berita acara pemeriksaan/ penyerahan PHO/FHO


8

sebagai tanda bahwa realisasi fisik telah selesai 100% sehingga tidak dapat diyakini apakah fisik dari pengadaan barang dan jasa yang telah dibayar, sudah selesai atau belum. 9) Sub bidang PAD dan Aset serta Sub bidang Dana Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain Bidang Pendapatan BPKD tidak menatausahakan bukti-bukti pendukung pandapatan yang disajikan dalam LKPD terbukti dengan Pendapatan PAD sebesar Rp1.038.439.245,00 yang tidak didukung dengan Surat Tanda Setoran (STS) dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus tidak didukung Nota Kredit seperti yang dinyatakan ada sebagai bukti pencatatan akuntansi dalam Register Penerimaan pada Sistem Aplikasi Pembukuan SKPKD. Lebih lanjut berdasarkan perbandingan antara Rekapitulasi Pendapatan dari Bidang Pendapatan dengan Buku Besar Pendapatan Hasil Sistem Aplikasi Pembukuan diketahui terdapat selisih yang mengakibatkan pendapatan yang disajikan pada LRA tidak dapat ditelusuri. 10) Bidang Pendapatan juga tidak melaporkan melaporkan Pendapatan Insentif PBB yang diterima pada bulan Januari 2008 pada Neraca per 31 Desember 2007 dan menggunakan langsung untuk pengadaan kendaraan di tahun 2008 di luar mekanisme APBD dan Bidang Pendapatan juga tidak melakukan pengawasan atas pengembalian atas Sisa Kas di Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran Sisa UUDP/UYHD tahun-tahun sebelumnya. Dalam Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2006, sisa Kas di Pemegang Kas dijelaskan bahwa disajikan sebesar Rp750.334.733,00. Dari jumlah tersebut, berdasarkan STS yang diperoleh dari bendahara masing-masing unit kerja dan STS yang ada di Bidang Pendapatan BPKD hingga pemeriksaan berakhir masih ada Sisa UUDP/UYHD yang belum disetor oleh SKPD antara lain BPKD yang memiliki Sisa UUDP sebesar Rp499.866.558,00 yang tidak diketahui pertanggungjawabannya. Hal ini lebih jauh diungkapkan dalam Temuan tersendiri dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD TA 2007. 11) Pengendalian atas realisasi pengeluaran kas untuk belanja Bantuan dan Pembiayaan atas pembayaran hutang daerah masih lemah sehingga berakibat terjadinya pelampuan anggaran pada Bantuan Sosial yang dianggarkan Rp14.630.702.000,00 Rp14.630.702.000,00 dan telah direalisasikan Rp17.017.964.550,00 sehingga terdapat pelampauan sebesar Rp2.387.262.550,00 atau 16,32%, dan pada Pembayaran Utang Pokok Jatuh Tempo yang dianggarkan sebesar Rp23.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 24.076.337.455,00 sehingga terdapat pelampauan Rp1.076.337.455,00 atau 4,68%. Lebih lanjut dijelaskan dalam Temuan tersendiri. b.

Kelemahan SPI atas Pertanggungjawaban Kas Sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006, 2006, prosedur pencairan dan pertanggungjawaban anggaran melalui mekanisme Uang Persedian /Ganti UYHD/Tambah UYHD dan LS seharusnya yang lebih banyak berperan adalah SKPD. Namun berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran, Kepala Subbidang Anggaran dan Pembukuan, Kepala Subbidang Perbendaharaan dan Verifikasi serta staf verifikatur diketahui bahwa mekanisme untuk pertanggungjawaban masih mengikuti Kepmendagri 29/2002 dengan peran yang lebih banyak pada BPKD. Namun hal inipun tidak ditetapkan menjadi suatu prosedur tetap sehingga Sub Bidang Verifikasi hanya melaksanakan fungsi verifikasi berdasarkan kebiasaan. Mekanisme pertanggungjawaban penerimaan kas tidak disusun dan dilakukan dengan jelas terbukti tidak adanya proses verifikasi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima SKPD, yang disetorkan SKPD kepada Bendahara Penerimaan Setda, dan yang disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Setda ke Kas Daerah. Demikian juga untuk Pendapatan Transfer yang diperoleh dari


9

Pemerintah Pusat dan Provinsi sehingga tidak diketahui secara pasti besar pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kota Bima. Dalam mekanisme pertanggungjawaban belanja, untuk Belanja LS pada saat pengajuan SP2D LS dilakukan melalui Bidang Anggaran yaitu Subbid Perbendaharaan dan Verifikasi dan Kuasa BUD, namun dokumen pendukung seperti kontrak dan lain-lain tidak disimpan oleh Kuasa BUD. Job Description BPKD yang ditandatangani oleh Kepala BPKD pada Pada Pembagian Tugas/ Job bulan Juni 2007 telah dibagi petugas verifikasi SPP, SPM dan SPJ per SKPD namun tidak ada arahan lebih lanjut tentang bagaimana cara dan apa saja dokumentasi yang dilaksanakan pada pada proses verifikasi. Hal ini berakibat sub bidang verifikasi tidak membuat dan memiliki pemantauan atas penerimaan SPJ, durasi (lama pelaksanaan verifikasi) & kertas kerja verifikasi dan hasil pengesahan SPJ dengan memadai sehingga sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tidak diketahui apakah semua SPJ TA 2007 sudah disahkan. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Subbidang Perbendaharaan dan Verifikasi Soegiarto dalam keterangan tertulisnya. Pembagian tugas untuk pelaksanaan verifikasi di atas juga tidak sepenuhnya dipatuhi, dengan adanya Kepala Subbidang Subbidang Akuntansi dan Pelaporan yang juga melakukan tugas verifikasi verifikasi atas SPJ BPKD. Dari wawancara diketahui bahwa hal tersebut dilakukan dari inisiatif Kepala Subbidang Akuntansi dan disetujui oleh Kepala BPKD dengan dikeluarkannya memo disposisi tanggal 2 April 2007. Berdasarkan catatan pada Buku Register serta hasil konfirmasi tertulis dari seluruh staf Verifikatur diketahui bahwa beberapa Pengesahan SPJ atas beberapa SKPD tidak diberi nomor dan dicatat dalam Buku Register sehingga tidak ada nomor pengesahan pada Lembar Pengesahan SPJnya. Hal ini terjadi karena staf verifikatur tidak memiliki prosedur tetap untuk verifikasi dan tidak mendapat arahan dari Kepala Subbidang Verifikasi dan Kepala Bidang Anggaran. Rekapitulasi Pengesahan SPJ yang berisi informasi tanggal dan nomor pengesahan SPJ pada Lampiran 2. Hasil konfirmasi dengan staf verifikatur yang bertanggungjawab atas SPJ SKPD Kantor Penghubung atas nama Asep Surya Rahman dan Bendahara Pengeluran SKPD Kantor Penghubung atas nama Arisman Indah diketahui bahwa SPJ Kantor Penghubung untuk bulan Juli hingga Desember 2007 disahkan oleh Kepala BPKD tanpa mel alui proses verifikasi sehingga total belanja yang disajikan sebesar Rp433.672.197,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini juga dibuktikan dengan bukti setor pajak SSP yang kesemuanya (Januari sd Desember 2007) disetorkan pada bulan Maret 2008. Lebih lanjut dari prosedur audit juga diketahui SPJ Sekretariat Kota untuk untuk bulan Juli hingga Nopember 2007 disahkan oleh Kepala BPKD tanpa melalui proses verifikasi serta SPJ Desember Sekkota belum disahkan sehingga Total Belanja yang disajikan pada LRA sebesar Rp34.763.679.208,00 dengan Sisa UUDP Rp6.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya hal ini juga dibuktikan dengan adanya Sisa UYHD pada draft Pengesahan SPJ Sekretariat Kota bulan Desember 2007 (hingga berakhirnya pemeriksaan belum disahkan) terdapat Sisa UYHD Rp1.100.000.000,00 yang tidak dikuasai Bendahara Pengeluaran karena sudah dikeluarkan namun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagian pengesahan SPJ (Kepala BPKD) juga tidak memiliki pengendalian atas SPJ yg disahkan apakah telah melalui melalui verifikasi verifikasi atau tidak. Konfirmasi lebih lanjut lanjut dengan dengan Kepala BPKD tidak dapat dilakukan karena Kepala BPKD jarang berada ditempat. c.

Kelemahan SPI atas Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2007 diserahkan kepada BPK tanggal 14 Agustus 2008. Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan tersebut seharusnya merupakan


10

produk dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku badan pelaksana dibawah PPKD. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Bima menjalin kerja sama dengan BPKP Perwakilan Bali yang sudah berjalan selama lima tahun sejak tahun 2003 dan berakhir 30 September 2008 sesuai Naskah Kerja Sama No356/37/X/2003 dan 6758/PW22/3/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Asistensi Penyusunan Renstra, LAKIP, Laporan Keuangan Daerah serta Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Kepala Daerah. Namun pada kenyataannya dari wawancara /konfirmasi tertulis dengan semua pejabat di BPKD dan petugas input data ke komputer diketahui bahwa hampir semua pejabat tidak mengetahui substansi Laporan Keuangan baik LRA, LAK maupun Neraca per 31 Desember 2007 dan tidak dapat menjelaskan mutasi LKPD tahun 2006 menjadi LKPD tahun tahun 2007. Demikian pula dengan petugas input data ke Sistem juga tidak tahu substansi LKPD sebagai hasil akhir dari data yang diinput ke dalam Sistem Aplikasi. BPKD dalam hal ini Subbidang Anggaran dan Pembukuan dan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan sama sekali tidak membuat suatu produk akuntansi, baik Jurnal, Buku Kas Umum, Buku Besar ataupun ataupun Laporan Keuangan. Keuangan. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa LKPD LKPD dibuatkan oleh BPKP dengan bantuan software Aplikasi Pembukuan SKPKD Kota Bima berbasis Microsoft Access, pemda hanya menginput tanpa tahu alur logika akuntansi sehingga belum bisa menjelaskan kepada BPK terhadap sebagian besar substansi LKPD. BPKD tidak dapat menjelaskan lebih jauh tentang software tersebut, BPKD juga tidak memiliki manual untuk pengoperasian dan alur logika dari cara kerja software tersebut sehingga tidak diketahui sejak kapan software tersebut dimiliki dan digunakan. Dari penelusuran dokumen dan wawancara dengan tenaga input data diperoleh draft SK Walikota tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima TA 2007 yang terdiri dari tiga tim yaitu Tim Pembina (sembilan orang) yang dipimpin oleh Walikota, Tim Pelaksana (23 orang) yang dipimpin Kepala Bidang Anggaran selaku penanggungjawab dan Tim Pendamping dari BPKP Perwakilan Bali, dan draft SK Walikota tentang Tenaga Operator Komputer SIKDA. Kedua draft SK tersebut sudah ditandatangani oleh Walikota dan sudah melalui proses verbal di Bagian Hukum. Lebih lanjut diketahui bahwa pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bima belum ada sistem dan prosedur akuntansi yang terkomputerisasi ataupun manual. SKPD hanya membuat BKU dan menyusun Pengesahan SPJ untuk diajukan ke BPKD. d. Kelemahan SPI atas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Selain masih terdapat kelemahan pada SPI atas Aplikasi Pembukuan sebagai tulang punggung penyusunan LKPD Kota Bima, perangkat / unit kerja pada BPKD juga tidak membuat catatan atau produk akuntansi sebagai pendukung sekaligus pembanding hasil Sistem Aplikasi Pembukuan. Kertas Kerja Penyusunan LKPD tidak terdokumentasikan. Sub bidang Akuntansi tidak berfungsi sama sekali, tumpang tindih dengan Sub bidang Pembukuan. Akibat dari SPI Penyusunan LKPD yang lemah dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk LKPD sebagai berikut: 1) Laporan Realisasi Anggaran Masing –masing SKPD belum membuat LRA namun LRA dibuatkan oleh BPKD. SKPD hanya membuat catatan BKU dan SPJ atas anggaran yang direalisasikan, yang diajukan ke Subbidang verifikasi dan kemudian disahkan oleh Kepala BPKD Berdasarkan informasi dari petugas input data ke sistem, yang merupakan staf Bidang Anggaran, diketahui bahwa input data dilakukan kembali oleh petugas dengan supervisi BPKP pada saat asistensi BPKP dilaksanakan. Namun seluruh pejabat BPKD tidak dapat menjelaskan mengapa Jurnal Penerimaan Kas di Sistem sebesar Rp283.234.953.030,39 dan Jurnal Pengeluaran Kas hanya sebesar Rp141.846.338.271,91 berbeda dengan Total Pendapatan di LRA sebesar Rp283.263.357.120,06


11

dan Pengeluaran di LRA sebesar Rp241.056.598.494,00. BPKD juga tidak dapat menjelaskan kegunaan Jurnal Umum. Data pendapatan dari dari sistem sama dengan dengan LRA Konsolidasi atau LRA SKPD yaitu total pendapatan sebesar Rp283.263.357.120,06 namun angka tersebut tidak sama dengan Rekapitulasi Pendapatan yang dihasilkan oleh Bidang Pendapatan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pendapatan diketahui bahwa sebenarnya sumber data pencatatan rekapitulasi adalah STS PAD dari SKPD yang ditembuskan oleh Bendahara Penerimaan Setda ke Bidang Pendapatan dan Rekening Koran untuk Transfer dari Pemerintah Pusat, demikian juga digunakan untuk input ke sistem aplikasi. Data belanja dari Buku Buku Besar sistem sama dengan LRA Konsolidasi atau LRA SKPD hasil sistem yaitu total belanja sebesar Rp216.980.261.039,00 Rp216.980.261.039,00 namun angka tersebut tidak sama dengan Pengesahan SPJ dari SubBidang Verifikasi. Seharusnya apabila dalam penyusunan LKPD juga menggunakan dokumen sumber Pengesahan SPJ akan dihasilkan Laporan dengan jumlah yang sama karena Format Pengesahan SPJ sudah mengakomodasi baik pertanggungjawaban SP2D LS Gaji, SP2D LS Barang dan Jasa serta SP2D UP/GU/TU dan Pajak. Atas hal ini Pejabat BPKD menjelaskan bahwa Pengesahan SPJ belum mencantumkan Belanja Pegawai namun berdasarkan uji petik ternyata angka Pengesahan SPJ (sebelum ditambah belanja Gaji) masih lebih besar dibandingkan angka Buku Buku Besar SKPD dan LRA SKPD, yaitu:

No

SKPD

1

BPKD

2

Dinas Perikanan

Realisasi menurut

Realisasi Menurut

Realisasi Menurut

Anggaran

LRA

Pengesahan SPJ

BKU SKPD

(Rp)

(Rp)

(non pajak) (Rp)

(plus pajak) (Rp)

12.546.932.837,00

35.589.041.752, 00

39.311.775.723,00

40.969.192.686,00

4.459.165.050,00

3.065.851.183,00 3.065.851.183, 00

3.466.723.582,00 3.466.723.582, 00

3.811.333.442,00

Atas hal tersebut Pejabat BPKD tidak dapat menjelaskan. Hal ini membuat pengujian asersi dan prosedur alternatif tidak dapat dilakukan oleh BPK sehingga hampir semua belanja tidak dapat diyakini kewajarannya termasuk penetapan Sisa UYHD/Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2007 yang merupakan hasil dari proses verifikasi dan pengesahan SPJ. Perbedaan LRA Konsolidasi/SKPD dengan Pengesahan SPJ terlampir. 2) Laporan Arus Kas Software Aplikasi Pembukuan SKPKD hanya menghasilkan Laporan Akhir berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca sehingga Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan harus dibuat secara manual. BPKD tidak dapat menjelaskan kepada BPK tentang siapa yang membuat LAK dan CALK sehingga BPK juga tidak dapat meminta penjelasan tentang arus kas masuk dan keluar dalam LAK. Pemkot menjelaskan bahwa LAK dihasilkan melalui asistensi BPKP. Pemda tidak memiliki Kertas Kerja Penyusunan LAK dan Dokumen pendukung nya. Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa LAK tersebut disusun dan disajikan berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja yang ada pada LRA. Dengan demikian, aliran kas masuk disajikan berdasarkan realisasi pendapatan, sedangkan aliran kas keluar disajikan berdasarkan data realisasi belanja yang sama dengan di LRA. Pada aktivitas Non Anggaran Anggaran terdapat kejanggalan kejanggalan bahwa jumlah Pajak PPh Pasal 21 yang disetor ke Kas Negara dan setoran Bukan Pajak Iuran Wajib Pegawai lebih besar dibandingkan potongan yang diterima padahal pada Neraca per 31 Desember 2006 tidak ada kelebihan potongan yang belum disetorkan. Atas hal ini Pemerintah kota dhi para Pejabat BPKD tidak dapat menjelaskan dan menyiapkan dokumen pendukungnya.


12

LAK Unaudited

Rekapitulasi PFK Bendahara Gaji

IWP

Rp.

PPh Pasal 21

Rp.

7.435 435.212.385,00 5,00 8.532.166.462,00 1.468 468.681.803,00 3,00 1.383.385.465,00

PPh Pasal 22

Pdapatan yg Ditangguh

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

664.047.669,00 0 3.348 348.081.225,91 5,91 359.811.197,00 359.282.000,00 90.117.469,00

Arus Kas Masuk

Rp.

13.365 13.365.95 .951.7 1.748, 48,91 91

PPh Pasal 23 PPN Taperum

Rekapitulasi Buku Buku Besar PFK Besar PFK Dinas - Konsolidasi LKPD Sistem Sistem 7.435.212.385,00 7.435.212.385,00

461.812.197,00

1.468.681.803,00

535.208.809,00

664.047.669,00

-

0

2.592.560.129,00

3.348.081.225,91

10.274 10.274.83 .833.9 3.927, 27,00 00

122.433.731,00 11.147 11.147.22 .227.2 7.251, 51,00 00

358.914.731,00 13.274 13.274.93 .937.8 7.813, 13,91 91

Taperum

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

7.45 7.450. 0.54 540. 0.78 784, 4,00 00 8.532.166.462,00 1.501.810.431,00 1.383.385.465,00 664.047.669,00 0 3.348.081.225,91 358.914.731,00 359.282.000,00

Arus Kas Keluar

Rp.

13.323 13.323.39 .394.8 4.840, 40,91 91

10.274 10.274.83 .833.9 3.927, 27,00 00

13.274 13.274.93 .937.8 7.813, 13,91 91

13.274 13.274.93 .937.8 7.813, 13,91 91

Koreksi SPJ 2006 Arus Bersih

Rp.

16.558.813.607,00 -16.516.256.699,00

0,00

-2.127.710.562,91

0,00

IWP PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPN

7.435.212.385,00

7.435.212.385,00

1.468.681.803,00

1.468.681.803,00

664.047.669,00

664.047.669,00 0

3.348.081.225,91

358.914.731,00

3.348.081.225,91 358.914.731,00

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada LAK Kota Bima terdiri atas PFK dari belanja gaji pegawai di Bendahara Gaji Pemkot dan PFK yang dipotong/ pungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu a.n M.Rimawan diketahui bahwa Bendahara tidak membuat rekapitulasi atas potongan dan pungutan PFK yang dikuasainya karena ketidaktahuan dan selama ini tidak ada aturan teknis dari Walikota tentang pengelolaan PFK arahan dan pengawasan dari atasan langsung. Setelah dilakukan perhitungan atas Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) maka dihasilkan angka seperti yang disajikan pada tabel diatas disandingkan dengan Buku Besar hasil sistem. Berdasarkan SSP dan SSBP bendahara Gaji diketahui secara pasti angka aktivitas non anggaran masuk dan keluar sebesar Rp10.274.833.927,00. Pengujian hasil dari sistem dengan melihat Buku Besar Konsolidasi untuk PFK dibandingkan dengan Buku Besar Unit/SKPD untuk PFK ternyata menghasilkan angka yang berbeda seperti yang disajikan pada tabel diatas, dengan hasil Buku Besar Konsolidasi arus kas bersih Rp0,00 dan Buku Besar Unit arus kas bersih Rp(2.127.710.562,91). Lebih lanjut untuk menguji PFK pada masing SKPD menggunakan dokumen Pengesahan SPJ dan SSP/Buku Pajak masing-masing Bendahara SKPD. Pengujian ini tidak dapat dilakukan dikarenakan data tidak lengkap, ada 11 SKPD yang tidak menyajikan angka penerimaan dan penyetoran pajak yaitu Walikota, DPRD, Sekretariat Kota, Dinas Dikbudpar, Dinas Tata Kota, KBKS, Kantor Pol PP, PM dan P, Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba. Dari prosedur audit pengumpulan SSP dan Buku Pajak SKPD dengan dua kali surat resmi melalui Sekda dan Wakil Walikota, hingga berakhirnya pemeriksaan ternyata hanya 5 SKPD yang menyerahkan lengkap Buku Pajak dan SSP-nya yaitu Bappeda, Kimpraswil, Dinas Tata Kota, Kantor Pol PP, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Kantor Pelayanan Terpadu dan Kecamatan Rasanae Barat. Berdasarkan Data Pengesahan SPJ dan Buku Pajak yang ada, dilakukan uji petik untuk menguji keandalan data masing-masing atas 5 SKPD dengan hasil 1 dari 5 SKPD yang menyajikan angka pada Pengesahan SPJ sama dengan Buku Pajak milik Bendahara


13

Pengeluarannya, seperti pada tabel berikut: Pot on g an /Pu ng u t an

Bap peda

Di n as Ki m p ras wi l

Di nas Per t an i an

Di n as Keh ut anan

SSP/Buku SSP /Buku Pajak

134.115.556,00

1.302.413.959,00 17.193.773,00

Pengesahan SPJ

134.115.556,00

Sel i si h

Set o r an

Bap p ed a

98.868.731,00

41.848.802,00

110.108.456,00

47.323.802,00

351.622.943,00

(123.384.314,00)

(11.239.725,00)

(5.475.000,00)

Di nas Ki m p rasw i l

Di n as Pert an i an

950.791.016,00 140.578.087,00

Di n as Keh ut anan

SSP/Buku SSP /Buku Pajak

134.115.556,00

1.303.162.794,00 17.193.773,00

Pengesahan SPJ

134.115.556,00

Sel i si h

-

Kec . Ras an ae Ti mu r

98.868.726,00

41.848.802,00

110.108.456,00

47.323.802,00

(123.384.314,00)

(11.239.730,00)

(5.475.000,00)

950.791.016,00 140.578.087,00

352.371.778,00

Kec . Rasan ae Ti m u r

Sebelum dilakukan koreksi pada LAK diketahui aktivitas non anggaran menghasilkan arus bersih negatif yang berarti tidak ada hutang kepada Pemerintah Pusat/ Kas Negara namun ternyata pada Neraca terdapat hutang PFK atas Taperum sebesar Rp896.466,00. Hal ini tidak dapat dijelaskan oleh Kuasa BUD, Bendahara Gaji dan para pejabat BPKD. Berdasarkan ketidaktersediaan data dan dokumen pendukung aktivitas non anggaran serta tidak adanya bukti-bukti memo penyesuaian yang disebut sebagai Bukti Transaksi dalam rincian buku besar pajak menurut sistem maka BPK tidak dapat melakukan koreksi aktivitas non anggaran selain mengkoreksi kembali Rp16.558.813.607,00. Koreksi hanya dilakukan atas aktivitas yang terkait dengan LRA. Setelah dilakukan koreksi tersebut diketahui hasil akhir dari aktivitas non anggaran adalah arus bersih Rp42.556.908,00. Hal ini berarti seharusnya terdapat Kas yang mungkin berada pada Kas Daerah atau pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor Kas Negara dan seharusnya disajikan pada Neraca per 31 Desember 2007 sebagai Hutang PFK. Hal ini juga tidak dapat dijelaskan oleh Kuasa BUD, Bendahara Gaji dan para pejabat BPKD. 3) Neraca Pada LKPD yang diserahkan kepada BPK tanggal 14 Agustus 2008 yang terdiri atas LRA, LAK, Neraca dan CALK. Pemeriksaan atas SPJ masing-masing SKPD/dinas diketahui bahwa masing-masing SKPD belum mampu membuat LRA, CALK dan Neraca SKPD per 31 Desember 2007. Aplikasi Pembukuan dapat menghasilkan Neraca Konsolidasi dan Neraca per SKPD per 31 Desember 2007. Berdasarkan LKPD yang diserahkan kepada BPK dan Laporan Keuangan hasil dari sistem aplikasi diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan: Versi LKPD yang diserahkan ke BPK 1 ASET LA NCAR 2 INVESTASI 3 ASET TETAP 1) Tanah Tanah 2) Gedung dan Bangunan 3) Peralatan dan Mesin Mesin 4) Jalan, Irigasi Irigasi dan Jaringan 5) Aset Tetap Lainnya 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengerjaan 7) Akumulasi Penyusutan Penyusutan Juml Ju mlah ah Aset As et Tetap


Versi LKPD yang dihasilkan Sistem

53.688.595.242,43 5.053.324.135,00

53.688.595.242,43 5.053.324.135,00

58.305.831.353,00 58.305.831.353,00 152.115.447.722,69 152.115.447.722,69

54.244.986.603,00 54.244.986.603,00 128.404.442.205,13 128.404.442.205,13

70.313.988.950,51 70.313.988.950,51 95.240.215.263,94 95.240.215.263,94 7.555.042.407,69 13.632.036.400,00 13.632.036.400,00 (45.828.952.504,27)

57.425.432.482,01 57.425.432.482,01 66.998.101.199,94 66.998.101.199,94 4.678.556.347,69 8.951.707.782,17 (30.226.364.101,47)

351.333.609.593,56

290.476.862.518,47

14

4

ASET LAIN JUMLAH JUML AH ASET

B. 1

2 a)

KEWAJIBAN KEWAJIBA N 1) Utang PFK 2) Pdptan ditangg ditangguhkan uhkan 3)Bagian 3)Bagian Lancar Lancar Utang Pjg 4) Utang Jk Pdk Lainnya

3.750.561.130,63

413.826.090.101,62

352.969.343.026,53

896.466,00 896.466,00 11.518.408.000,00 11.518.408.000,00 30.014.174.642,00 30.014.174.642,00

90.117.496,00 11.518.408.000,00 11.518.408.000,00 30.014.174.642,00 30.014.174.642,00

41.533.479.108,00

41.622.700.138,00

52.820.592.704,00 52.820.592.704,00 90.117.496,00 90.117.496,00

(16.558.813.607,00) 90.117.496,00

825.445.630,00 825.445.630,00 (41.532.582.642,00)

825.445.630,00 825.445.630,00 (41.622.700.138,00)

12.203.573.161,00

(57.265.950.619,00)

5.053.324.135,00 351.333.609.593,56 351.333.609.593,56

5.053.324.135,00 290.476.862.518,47 290.476.862.518,47

3.702.104.103,63

3.702.104.103,63

0

0

360.089.037.832,19

299.232.290.757,10

JUMLAH JUML AH EKUITAS

372.292.610.993,19

241.966.340.138,10

JUMLAH JUML AH EKUITAS & KEWAJ IBA IBAN N

413.826.090.101,19

283.589.040.276,10

EKUITAS Ekuitas Ekuitas Dana Lancar 1) SILPA 2) Pdptan ditangg ditangguhkan uhkan 3) cadangan cadangan Piutang 4) Cadangan Persediaan 5) Dana Dana utk bayar utang jk pdk

b)

3.750.561.130,63

Ekuitas Dana Dana investasi 1) Dinvestasikan dlm Investasi 2)Diinvestasikan 2)Diinvestasikan dlm Aset Tetap 3) Diinvestasikan Diinvestasikan dlm Aset Lain 4) Dana Dana utk bayar utang jk Pjg

Dari perbandingan antara LKPD yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Bima kepada BPK tanggal 14 Agustus 2008 dengan LKPD yang dihasilkan Sistem Aplikasi Pembukuan Pembukuan SKPKD terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena Pemerintah Kota menyatakan bahwa LKPD yang diserahkan kepada BPK dihasilkan dari Sistem Aplikasi. Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa untuk angka Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan serta Ekuitas Dana Investasi Investasi –Diinvestasikan dalam Aset Lain yang dihasilkan Sistem Aplikasi adalah angka pada Neraca per 31 Desember 2006. Lebih lanjut pada Neraca per 31 Desember 2007 yang diserahkan kepada BPK, jika dibandingkan antara Aset dengan Kewajiban dan Ekuitas maka maka persamaan akuntansi tidak terjadi karena terdapat selisih Rp0,43 (Aset Rp413.826.090.101,62 – Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp 413.826.090.101,19), demikian pula untuk Neraca per 31 Desember 2007 versi Sistem Aplikasi Aset dengan Kewajiban dan Ekuitas maka persamaan akuntansi tidak terjadi karena terdapat selisih Rp69.380.302.750,43 (Aset Rp352.969.343.026,53 – Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp283.589.040.276,10) Rp283.589.040.276,10) Atas perbedaan tersebut, BPKD tidak dapat menjelaskan.


15

4) Hubungan antara LRA, LAK dan Neraca pada LKPD Tahun Anggaran 2007 Untuk menguji kebenaran hubungan antara LRA T.A. 2007, LAK untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan Neraca per 31 Desember 2007 maka dilakukan pengujian atas SILPA dengan Saldo Kas pada LAK dan Neraca. Untuk pengujian SILPA tahun lalu dan Saldo awal kas pada maka dilakukan penelusuran atas dokumen keuangan terdahulu. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2006 No. 03.2/Pwk.BPK RI di Dps/07/2007 dengan hasil Opini Disclaimer/ Tidak Menyatakan Pendapat diketahui pada LRA, LAK dan Neraca TA 2006 disajikan sebagai berikut: LRA SILP ILPA lalu lalu SIL SILPA Kini Kini Kenaikan

2006 LAK 13.3 3.308.24 .244.96 .961,37 Saldo Awal 24.8 24.822 22.6 .647 47.6 .685 85,3 ,37 7 Sald aldo Akhir hir 11.514.402.724,00 Kenaikan

2006 NERACA 13.329.657.256,37 Sald aldo Awal 24.8 24.82 22.64 .647.6 7.685,37 ,37 Sald aldo Akhi khir 11.492.990.429,00 Kenaikan EDL SILPA

2006 13.32 .329.657 .657.2 .25 56,37 ,37 24.82 .822.647 .647.6 .68 85,37 ,37 11.492.990.429,00 27.172.647.685,37

Perbedaan SILPA tahun berkenaan dengan SILPA pada Neraca adalah angka Deposito sebesar Rp2.350.000.000,00 yang di LRA tidak dimasukkan. Angka yang disajikan pada LHP BPK tersebut diuji dengan Perda Kota Bima No 8/2007 tgl 26 September 2007 tentang Perhitungan APBD TA 2006, yang menyajikan sebagai berikut: LRA SILP SILPA A lalu lalu SILP SILPA A Kini ini Kenaikan

2006 LAK 13.3 13.308 08.2 .244 44.9 .961 61,3 ,37 7 Saldo Awal 24.8 24.822 22.6 .647 47.6 .685 85,3 ,37 7 Saldo ldo Akhir hir 11.514.402.724,00 Kenaikan

2006 NERACA 13.329.657.256,37 Sald aldo Awal 24.82 .822.647 .647.6 .68 85,37 ,37 Saldo aldo Akhir khir 11.492.990.429,00 Kenaikan EDL SILPA

2006 13.32 .329.65 .657.256 .256,,37 24.8 24.822 22.6 .647 47.6 .685 85,3 ,37 7 11.492.990.429,00 27.151.235.390,37

Perda tersebut tidak menetapkan sesuai dengan LHP BPK, dengan menetapkan EDL SILPA pada Neraca per 31 Desember 2006 sebesar Rp27.151.235.390,37 Rp27.151.235.390,37 yang diperoleh dari Rp24.822.647.685,37 dikurangi pembayaran PFK Rp21.412.295,00. Lebih lanjut pada SK Walikota Bima No 198/2007 tgl 27 September 2007 tentang Penjabaran Perhitungan APBD TA 2006 hanya menyajikan LRA saja dengan hasil sama dengan Perda No 8/ 2007. Lebih lanjut pada LKPD TA 2007 yang diserahkan kepada BPK dapat dilihat sebagai berikut: LRA Saldo awal SiLPA lalu

2007

27.172.647.685,37

LAK Saldo awal 1 Kas di Bank 2 Kas di BUD 3 Kas di Luar BUD A=1+2+3 4 Kas di BP 5 Deposito B=A+4+5

2007

NERACA

Saldo awal dari Neraca th lalu 6.745.982.420,60 1 Kas di Bank 6.745.982.420,60 767.516.924,77 2 Kas di BUD 767.516.924,77 16.558.813.607,00 3 Kas di Luar BUD 16.558.813.607,00 24.072.312.952,37 A=1+2+3 24.072.312.952,37 750.334.733,00 4 Kas di BP 750.334.733,00 2.350.000.000,00 5 Deposito 2.350.000.000,00 27.172.647.685,37 B=A+4+5 27.172.647.685,37 EDL SILPA

Saldo akhir SILPA kini

69.379.406.311,43

Saldo akhir 1 Kas di Bank 2 Kas di BUD 3 Kas di Luar BUD C=1+2+3 4 Kas di BP 5 Tampung DA DAK 6 Deposito D=C+4+5

Saldo akhir 29.985.133.149,33 1 Kas di Bank 2.528.289.972,00 2 Kas di BUD 3.055.000.000,00 3 Kas di Luar BUD 35.568.423.121,33 C=1+2+3 628.941.141,00 4 Kas di BP 14.315.791.350,00 5 Tampung DAK 2.350.000.000,00 6 Deposito 52.863.155.612,33 D=C+4+5 EDL SILPA

kenaikan

42.206.758.626,06

E=DE=D-B B kena kenaik ikan an


2007

25.690.507.926,96

E=D-B =D-B Kena Kenaik ikan an

27.172.647.685,37

29.985.133.149,33 2.528.289.972,00 3.055.000.000,00 35.568.423.121,33 628.941.141,00 14.315.791.350,00 2.350.000.000,00 52.863.155.612,33 52.820.592.704,00 (42.562.908,33) 25.690.507.926,96

16

Angka SILPA tahun 2006 yang ditetapkan pada LRA TA 2007 adalah angka dari SILPA yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2006 sesuai LHP BPK berbeda dengan Perda tentang Perhitungan. Hal ini berarti Pemerintah Kota telah mengkoreksi SILPA pada LRA dan saldo awal Kas pada LAK dengan menambahkan saldo Deposito Rp2.350.000.000 tanpa melakukan penjelasan atas koreksi tersebut. Kejanggalan pada LRA, LAK dan Neraca per 31 Desember 2007 terletak pada saldo akhir masing-masing Laporan. Pada LRA disajikan SILPA tahun berkenaan sebesar Rp69.379.406.311,43 sehingga dapat dihitung kenaikan SILPA sebesar Rp42.206.758.626,06. Saldo akhir Kas pada LAK dan Neraca disajikan sebesar Rp52.863.149.612,33, dengan saldo awal kas yang sama besar dengan SILPA awal sehingga dapat dihitung kenaikan kas sebesar Rp25.690.501.926,96.SILPA pada LRA tidak dijelaskan lebih lanjut pada CALK LRA dan pejabat BPKD juga tidak dapat menjelaskan angka tersebut mengapa jauh lebih tinggi dibandingkan Saldo Akhir Kas di LAK dan di Neraca. Pejabat BPKD menjelaskan pada LAK terdapat koreksi atas pengeluaran Rp16.558.813.607,00 pada Aktivitas Non Anggaran namun tetap masih dapat mengkonfirmasi selisih tersebut. Hal ini diduga karena Aktivitas Non Anggaran pada LAK tahun 2007 yang tidak dapat diyakini diyakini kewajarannya. Lebih lanjut EDL SILPA pada Neraca per 31 Desember 2007 juga disajikan sebesar Rp52.820.592.704,00 (yang diperoleh dari perhitungan SILPA LRA Rp69.379.406.311,43 dikurangi Rp16.558.813.607,00) berbeda dengan saldo Akhir Kas sebesar Rp52.863.149.612,33. Sehingga menghasilkan selisih antara EDL SILPA dengan total kas sebesar Rp42.562.908,33. Pejabat BPKD juga tidak dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Perbedaan atau selisih yang terjadi tersebut mengakibatkan Angka pada LRA, LAK dan Neraca yang telah dikoreksi oleh BPK juga j uga menghasilkan perbedaan/ selisih antara angka SILPA dan Kas yang disajikan di LRA, LAK dan Neraca per 31 Desember 2007, seperti berikut: LRA Saldo awal SiLPA lalu

2007

27.672.647.685,37

LAK Saldo awal 1 Kas di Bank 2 Kas di BUD 3 Kas di Luar BUD A=1+2+3 4 Kas di BP 5 Deposito B=A+4+5

2007

NERACA

Saldo awal dari Neraca th lalu 6.745.982.420,60 1 Kas di Bank 6.745.982.420,60 767.516.924,77 2 Kas di BUD 767.516.924,77 16.558.813.607,00 3 Kas di Luar BUD 16.558.813.607,00 24.072.312.952,37 A=1+2+3 24.072.312.952,37 750.334.733,00 4 Kas di BP 750.334.733,00 2.850.000.000,00 5 Deposito 2.850.000.000,00 27.672.647.685,37 B=A+4+5 27.672.647.685,37 EDL SILPA

Saldo akhir SILPA kini

66.298.189.570,43

Saldo akhir 1 Kas di Bank 2 Kas di BUD 3 Kas di Luar BUD C=1+2+3 4 Kas di BP 5 Tampung DAK 6 Deposito D=C+4+5

Saldo akhir 1 Kas di Bank 2 Kas di BUD 3 Kas di Luar BUD - C=1+2+3 4 Kas di BP 5 Tampung DAK 6 Deposito 66.340.746.478,43 D=C+4+5 EDL SILPA

kenaikan

38.625.541.885,06

E=DE=D-B B kena kenaik ikan an

2007

38.668.098.793,06

E=D-B =D-B Kena Kenaik ikan an

27.672.647.685,37

30.128.844.225,43 2.528.289.972,00 19.613.813.607,00 52.270.947.804,43 15.407.570.822,00 2.850.000.000,00 70.528.518.626,43 70.527.622.160,00 42.855.870.941,06

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 2005 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintahan, 1) Lampiran II Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan bagian Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan yaitu ”Andal” pada alenia 35 yang menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan


17

maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a) Penyajian jujur: informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; b) Dapat diverifikasi (verifiability): informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh; c) Netralitas: informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu; 2) PSAP 03 a) Paragraf 8 baris 15 menyebutkan “Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah” dan baris 17 menyebutkan “pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah” b) Paragraf 12 menyebutkan “Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan” c) Paragraf 13 menyebutkan “unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendahara umum negara/daerah. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1) Pasal 122 ayat (5) Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja, 2) Pasal 127 ayat (1) Semua Pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan ayat (2) Setiap Pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah 3) Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah 4) Pasal 179 ayat (1) BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengelolaan kas daerah 5) Pasal 183 Ayat (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, ayat (8) Tata Cara Pengelolaan kas non anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah 6) Pasal 189 ayat (6) Laporan Pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilampiri dengan buku kas umum, buku pembantu dan rekapitulasi penerimaan dan bukti penerimaan lainnya yang sah; ayat (7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan; ayat (8) verifikasi, evaluasi dan analisis dilakukan dalam rangka rekonsiliasi rekonsilia si penerimaan 7) Pasal 200 ayat (2) Dokumen SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP UP/GU/TU sebelumnya 8) Pasal 205 ayat (3) Lampiran dokumen SPP LS, untuk pengadaan barang dan jasa antara lain mencakup huruf e berita acara penyelesaian pekerjaan, huruf f berita acara serah terima barang dan jasa, huruf k berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang; ayat (5) dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP LS kepada PPTK untuk dilengkapi.


18

9) Pasal 216 ayat (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa PA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan; ayat (5) Kelengkapan dokumen SPM LS untuk penerbitan SP2D antara lain mencakup huruf b bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 10) Pasal 219 ayat (1) Dokumen yang digunakan Kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup register SP2D, register surat penolakan penerbitan SP2D, Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 11) Pasal 220 ayat (1) Bendahara Pengeluran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; ayat (4) Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dis ampaikan antara lain mencakup ringkasan perngeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti pengeluaran yang sah, bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara 12) Pasal 232 ayat (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah ; ayat (3) Sistem akuntansi tersebut meliputi serangkaian prosedur mulai proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer 13) Pasal 233 ayat (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset tetap dan akuntansi selain kas 14) Pasal 234 ayat (1) Sistem akuntansi pemerintahan dilaksanakan oleh PPKD; ayat (2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK SKPD 15) Pasal 289 ayat (1) Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik kepada Kepala Daerah 16) Pasal 313 ayat (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. d. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengeloaan Keuangan Daerah: 1) Pasal 4 Ayat (2) Pengeloaan Keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah 2) Pasal 5 Ayat (1) Walikota selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan 3) Pasal 5 Ayat (2) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPKD selaku PPKD dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah 4) Pasal 5 Ayat (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 5) Pasal 7 Ayat (1) PPKD mempunyai tugas antara lain huruf d melaksanakan fungsi BUD dan huruf e menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 6) Pasal 99 Ayat (1) PPK D menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya; Ayat (2) PPKD menyusun LKPD terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CALK


19

7) Pasal 133 Ayat (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya; Ayat (2) Pengaturan dan penyelenggaraan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku. e. Peraturan Walikota Bima Nomor 4T tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pasal 3 Ayat (1) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan pengelolaan keuangan dan asset daerah. f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. SE.900/316/BAKD perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

a. b. c.

d.

a. b. c.

d.

Beberapa kelemahan signifikan tersebut mengakibatkan: Total Pendapatan yang disajikan di Laporan Realisasi Anggaran TA 2007 sebesar Rp279.696.892.393,06 Rp279.696.892.393,06 tidak dapat diyakini kewajarannya; Total Belanja disajikan di Laporan Realisasi Anggaran TA 2007 sebesar Rp216.980.261.039,00 Rp216.980.261.039,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; Total Aktivitas Kas Masuk dan Keluar serta Saldo Akhir Kas Milik Daerah yang disajikan pada Laporan Arus Kas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya; Total Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya. Kondisi di atas disebabkan oleh: Kepala Daerah yang tidak membuat SPI atas pengelolaan keuangan yang memadai dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan SPI di lingkungan pemerintah Kota Bima Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah kurang melakukan fungsinya dengan baik Kepala BPKD selaku PPKD beserta jajaran dibawahnya sebagai pelaksana tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam proses pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan daerah Kelalaian Pengguna Anggaran dan Bendahara yang tidak menyampaikan SPJ Fungsional tepat waktu

Walikota Bima menyatakan bahwa kelemahan SPI yang terjadi harus diakui dan ke depan akan lebih diperbaiki. BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar: a. Membuat SPI yang memadai atas pengelolaan keuangan dan barang daerah dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan SPI di lingkungan pemerintah Kota Bima. Bima. b. Memberikan sanksi kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah kurang melakukan fungsinya dengan baik. c. Memberikan sanksi kepada Kepala BPKD beserta seluruh jajaran dibawahnya sebagai pelaksana yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam proses pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan daerah.


20

d. Memberikan sanksi kepada semua Pengguna Anggaran dan Bendahara yang tidak menyampaikan SPJ Fungsional tepat waktu.

2. Pelampauan Anggaran atas Belanja Bantuan Sosial dan Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembayaran Hutang Jatuh Tempo

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan bahwa terjadi pelampauan anggaran pada pengeluaran kas untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut: No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Pelampauan

%

1

2

3

4

5=4-3

(5/3)X100%

14.630.702.000,00

17.017.964.550,00

2.387.262.550,00

16,32%

23.000.000.000,00

24.076.337.455,00

1.076.337.455,00

4,68%

1

Bantuan Sosial

2

Pembayaran

Utang

Pokok Jatuh Tempo

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut atas permasalahan tersebut dapat lebih dijelaskan sebagai berikut: a.

Pelampauan anggaran pada Bantuan Sosial Jumlah Nominal atas Bantuan Sosial (5.1.5) tersebut sesuai dengan Rekap Buku Besar Konsolidasi hasil sistem dan Penjabaran Perubahan APBD TA 2007 (DPPA BPKD hingga saat pemeriksaan berakhir belum dibuat) dapat dirinci dirinci sebagai berikut: No

Kode

Uraian

Anggaran

Realisasi

Pelampauan

Rekening

1

01.01

Organisasi Kemasyarakatan Kemasyarakatan

1.235.000.000,00

1.035.745.000,00

(199.255.000,00) (199.255.000,00)

2

01.02

Organisasi Organisasi Keagamaan

8.708.202.000,00

9.870.216.300,00

1.162.014.300,00

3

01.03

BAPOR

2.325.000.000,00

2.279.661.500,00

(45.338.500,00)

4

01.04

Kemasyarakatan Kemasyarakatan

375.000.000,00

1.906.841.750,00

1.531.841.750,00

5

01.05

UKM

1.500.000.000,00

1.452.500.000,00

(47.500.000,00)

6

02.01

Partai Politik

487.500.000,00

473.000.000,00

(14.500.000,00)

14.630.702.000,00

17.017.964.550,00

2.387.262.550,00

Pada APBD dan Perubahan APBD TA 2007 tidak perincian atas anggaran bantuan, yang menyebutkan pihak ketiga mana yang akan dibantu pada tahun 2007. Demikian pula pada DPA BPKD TA 2007. Secara garis besar konfirmasi dengan Kepala Bidang Anggaran yang membawahi Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi tidak dapat dijelaskan bagaimana bisa terjadi pelampauan anggaran yang cukup signifikan. signifikan. Pada Penelaahan atas mekanisme pengajuan bantuan dan pencairan dan wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen a.n. Syahruddin S.Sos (Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan) dan bendahara pengeluaran diketahui bahwa otorisasi, persetujuan atas pengajuan bantuan tidak jelas karena dapat melalui Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala BPKD, PPK dan Bendahara Pengeluaran. PPK sendiri tidak selalu memverifikasi pengajuan SPP+SPM bantuan karena terkadang tidak melalui PPK. Dijelaskan lebih lanjut bahwa sebenarnya pernah dlaporkan dlaporkan kepada Walikota dari Kepala BPKD dalam bentuk Telaahan Staf tanggal 8 Agustus 2007 tentang Dana Bantuan Tahun 2007 dialokasikan dalam APBD sebesar Rp12.180.702.000,00 sedangkan permintaan masyarakat


21

meningkat sehingga pencairan melampaui pagu. Kelemahan pengendalian juga pada Bendahara Pengeluaran a.n. Khairil yang merangkap tugas sebagai Bendahara BPKD sesuai SK Walikota No.6 tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Lingkup Pemerintah Kota Bima, sebagai Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Bendahara Belanja Tak Terduga. Untuk tugas sebagai bendahara Bantuan dan Belanja Tak Terduga tidak ditetapkan dengan SK Walikota. Dari penjelasan oleh PPK dan Bendahara diketahui bahwa tidak ada pengendalian atas bantuan dan tidak catatan rinci atas Bantuan sehingga tidak tahu jika terjadi pelampauan anggaran. Hal-hal tersebut ini yang menyebabkan pelampauan anggaran. Berdasarkan tabel diatas diketahui pelampauan terjadi bantuan untuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Untuk itu dilakukan uji petik atas belanja bantuan untuk organisasi keagamaan yang jumlahnya besar, yaitu belanja bantuan untuk Masjid Al Muwahidin. Pada Buku Besar Bantuan terdapat tiga kali pengeluaran yaitu tanggal 09/08/2007 sebesar Rp1.000.000.000,00, 06/12/2007 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan 27/12/2007 sebesar Rp500.000.000,00 namun tidak ada isian penjelasan pada kolom keterangan, konfirmasi dengan Bendahara dijelaskan bahwa bantuan tersebut untuk Masjid Al Muwahidin, konfirmasi dengan pengurus masjid Al Muwahidin diakui bahwa uang bantuan sebesar s ebesar Rp3.000.000.000,00 tersebut telah diterima melalui tiga kali pencairan yaitu tanggal 09/08/2007, 13/12/2007 dan 28/12/2007 yang dibuktikan dengan rekening koran miliki Yayasan Al Muwahhidin nomor rekening 0129103295. Lebih lanjut atas penelusuran dokumen pengajuan bantuan pada Bendahara Bantuan tidak diperoleh dokumen apapun , atas permintaan dokumen dari yayasan Al Muwahhidin hanya diberikan surat pengajuan permintaan bantuan, Akta Pendirian, bukti-bukti pembayaran dari Yayasan Al Muwahhidin kepada PT Adhi Karya sebagai rekanan. Berdasarkan dokumen yang ada diketahui surat pengajuan bantuan Nomor 03/YMB/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 yang berisi permintaan bantuan sebesar Rp3.000.000.000,00 Rp3.000.000.000,00 dengan dokumen pendukung Perjanjian Kontrak Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja, yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Al Muwahhidin Drs.H. Muhamaddin dan Sekretaris DR.Ir.Syamsuddin. Berdasarkan data pada Kontrak Nomor 01/YMB/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 tersebut diketahui nilai kontrak sebesar Rp7.316.100.000,00, yang ditandatangani Pihak Yayasan, Pihak Adhi Karya, dengan mengetahui adalah Bupati Bima Ferry Zulkarnain, Walikota Bima M.Nur A.Latif, Ketua DPRD Kabupaten Bima Drs.Muhdar Arsyad dan Ketua DPRD Kota Bima Subhan M.Nur,SH. Berdasarkan Akta Pendirian di Notaris Baiq Hayinah Nomor 128 tanggal 22 Juni 2007, diketahui terdapat beberapa pejabat Pemerintah Kota Bima yaitu Sekretaris oleh Kepala Bappeda DR.Ir.Syamsuddin dan Bendahara H.Qurais H. Abidin (Walikota). Berdasarkan data kronologis dan dokumen yang ada dan dokumen persetujuan pemberian bantuan yang tidak ada maka dimungkinkan bahwa sebelum surat permintaan bantuan diajukan oleh Yayasan ke Pemerintah Kota Bima, sudah ada kesepakatan pencairan bantuan untuk Yayasan tersebut. Hal ini mengindikasikan mekanisme pemberian bantuan tidak menunjukkan sistem pengendalian yang memadai. b. Pelampauan pada Pembiayaan - Pembayaran Hutang Jatuh Jatuh Tempo. Pada LRA disajikan Pembayaran Hutang Jatuh Tempo sebesar Rp24.076.337.455,00 dari Anggaran sebesar Rp23.000.000.000,00. Anggaran sebesar tersebut hanya disebutkan total tidak dirinci pihak ketiga/ rekanan mana yang harus dibayar untuk tahun 2007 pada RKA BPKD namun pada DPA dan Penjabaran Perubahan APBD tidak ada anggaran untuk pembiayaan. Konfirmasi lisan dengan Kepala Bidang Anggaran tidak diketahui penyebab pelampuan anggaran tersebut. Pada Neraca per 31 Desember 2006 terdapat hutang jatuh tempo sebesar Rp27.958.883.342,80 (bagian lancar hutang jangka panjang Rp12.211.305.000,00 dan utang


22

jangka pendek lainnya Rp15.747.578.342,80). Rp15.747.578.342,80). Konfirmasi tertulis tentang hutang jangka pendek dan jangka panjang beserta pembayarannya diketahui bahwa dari empat pejabat BPKD, yaitu Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Subbidang Anggaran dan Pembukuan serta Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan tidak ada yang mengetahui mengapa tahun lalu hutang sejumlah Rp 27.958.883.342,80 namun tahun 2007 hanya dianggarkan Rp23.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp24.076.337.455,00 serta tidak ada yang mengetahui apakah Rp24.076.337.455,00 tersebut merupakan bagian dari Rp27.958.883.342,80. Juga dijelaskan bahwa mereka tidak mengetahui mengapa hutang jangka panjang tahun 2006 sebesar Rp11.854.377.500,00 dan di neraca 2007 hanya sebesar Rp11.518.408.000,00 Rp11.518.408.000,00.. Kondisi di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam: a. Pasal 122 ayat (5) menyebutkan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. b. Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. c. Pasal 224 Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Pelampauan anggaran tersebut mengakibatkan tidak adanya disiplin anggaran dan membuka peluang penyelewengan keuangan daerah. Kondisi di atas disebabkan oleh Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala BPKD beserta seluruh pejabatnya sebagai pelaksana tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan tidak mengerti atas atas asas disiplin anggaran. Walikota Bima dan Kepala BPKD menyatakan bahwa kelemahan SPI yang terjadi harus diakui dan ke depan akan lebih diperbaiki. BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar: a. Lebih mentaati kebijakan pengeluaran untuk pembayaran bantuan sesuai yang ditetapkan dalam APBD. b. Memberikan sanksi kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah kurang melakukan fungsinya dengan baik. c. Memberikan sanksi kepada Kepala BPKD beserta seluruh jajaran dibawahnya sebagai pelaksana yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam proses pengendalian anggaran.

3. Pencatatan dan Penginventarisasian Persediaan Obat-obatan Pemerintah Kota Bima belum tertib

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2007 diketahui bahwa Akun Aset Lancar - Persediaan pada Neraca per 31 Desember 2007 disajikan senilai Rp. 825.445.630,00 yang terdiri atas 238 jenis obat dan alat kesehatan habis pakai. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai pada Instalasi Farmasi Kota Dinas Kesehatan Kota Bima saja tidak termasuk yang sudah dibagikan ke


23

Puskesmas di seluruh Kota Bima. Persediaan yang sudah terdistribusi ke Puskesmas tersebut tidak dapat diuji karena tidak tersedia data dan dokumentasi. Pengelolaan persediaan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai pakai pada Dinas Kesehatan Kota Bima dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi Kota (IFK) yang secara organisasi berada di bawah Seksi Farmasi Makanan dan Minuman, dibawah Bidang Pelayanan Kesehatan. Pemisahan fungsi dan tanggung jawab dalam IFK Bima terbagi dalam fungsi penyimpanan dan distribusi, fungsi pencatatan dan pelaporan, dan fungsi pemantauan. Persediaan obat-obatan yang dikelola IFK tersebut berasal dari sumber Askes, JPKMM, PKD, dan bantuan provinsi dan disalurkan kepada lima puskesmas di wilayah Kota Bima, yaitu Puskesmas Paruga, Puskesmas Asakota, Puskesmas Mpunda, Puskesmas Penanae, dan Puskesmas Rasanae Timur serta pelayanan sosial. Berdasarkan penjelasan penanggung jawab penatausahaan IFK Bima mengenai penatausahaan persediaan, diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Hasil pengadaan obat-obatan diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang yang selanjutnya diserahkan kepada Penanggung jawab IFK Bima dengan bukti tanda terima dan kemudian dicatat di buku penerimaan, kartu stok, dan buku indul stok IFK Bima. b. Secara berkala, Petugas Obat Puskesmas dengan otoritas dari kepala Puskesmas mengajukan permintaan obat kepada Penanggung jawab IFK Bima sesuai dengan kebutuhan. Obat-obatan diserahkan kepada Petugas Obat Puskesmas dengan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat-obatan (LPLPO). Persediaan obat tersebut dicatat keluar dalam kartu stok dan buku induk stok IFK Bima. c. Untuk kebutuhan pelayanan selain kepada puskesmas, pengeluaran persediaan obat dari IFK Bima dilakukan atas dasar dokumen permintaan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima. Obat-obatan diserahkan kepada pemegang dokumen permintaan, persediaan obat tersebut dicatat keluar dalam kartu stok dan buku buku induk stok IFK Bima. Hasil pengujian atas data pada dokumen pengelolaan obat yang ada di IFK berupa buku penerimaan, kartu stok, buku stok induk, LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat-obatan), Laporan Ketersediaan Obat, dan dokumen lainnya diketahui bahwa untuk tahun 2007 Laporan Ketersediaan Obat Bulanan dibuat berdasarkan buku stok induk. Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan Tim BPK RI pada tanggal 8 September 2008 dengan melakukan penghitungan trace back stok obat secara sampling berdasarkan buku stok induk yang ada, ditemukan adanya selisih lebih dan kurang pada jumlah maupun jenis obat yang dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2007, dimana jumlah jenis persediaan yang dilaporkan adalah 238 item, sedangkan jumlah jenis persediaan yang ada di buku stok induk adalah 239 sampai dengan 31 Desember 2007, dan 245 item sampai dengan dengan dilaksanakannya pemeriksaan fisik. Perbedaan tersebut menurut menurut penjelasan bagian pembukuan dan pelaporan IFK Bima Bima disebabkan disebabkan karena adanya 7 jenis stok dari Askes dan Buffer Buffer Provinsi yang belum dimasukkan . Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa nilai persediaan obat-obatan yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007 sebesar Rp. 825.445.630,00 diketahui bukan berasal dari stok opname yang dilakukan pada akhir Tahun 2007. Jumlah dan jenis persediaan tersebut merupakan hasil perhitungan pembukuan atas persediaan obat-obatan yang dilakukan staf bagian pencatatan dan pelaporan IFK Kota Bima pada minggu pertama bulan Januari 2008 berdasar buku induk stok dan tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) fisik persediaan, kemudian dituangkan dituangkan dalam Daftar Ketersediaan Obat pada Instalasi Farmasi Kota. Daftar hasil perhitungan ini dilaporkan kepada BPKD Kota Bima dan selanjutnya angkanya disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007. Laporan ini memuat data persediaan obat-obatan di gudang penyimpanan IFK dimana masih tercampur antara stok baik dan stok kadaluarsa. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pengelolaan obat yang ada di IFK diketahui terdapat data obat rusak dan kadaluarsa yang dimuat dalam Rekapitulasi Obat Rusak/Kadaluarsa


24

di IFK per Juni 2008. Data Obat Rusak per 31 Desember Desember 2007 tidak diperoleh diperoleh BPK. Dari daftar tersebut diketahui bahwa terdapat 40 jenis obat-obatan yang dinyatakan sudah kadaluarsa (e xpired ) atau dalam keadaan rusak. Pihak Pengelola IFK menyatakan bahwa telah berupaya memisahkan penyimpanan persediaan obat yang rusak/kadaluarsa tersebut dengan obat yang masih baik kondisinya, namun saat pemeriksaan fisiknya masih bercampur, sehingga BPK RI tidak dapat melakukan penelusuran lebih lanjut untuk meyakini kebenaran kuantitas, kualitas, dan nilai persediaan secara keseluruhan. Hasil konfirmasi pada staf pengelola IFK Bima diketahui bahwa pihaknya tidak dapat melaksanakan stock opname atas persediaan obat-obatan pada tanggal 31 Desember 2007 dikarenakan keterbatasan tenaga yang ada. Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP No. 05 mengenai Akuntansi Persediaan pada − Paragraf 13 : Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi di ungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan − Paragraf 16 : Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. b. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: - Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang dan bertanggung jawab antara lain dalam melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya - Pasal 32 ayat (1) “Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya” dan ayat (2) “Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum” - Pasal 69 (2) “Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik negara/daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun” - Pasal 71 ayat (1) “Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengguna barang” dan ayat (2) “Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang”. - Pasal 72 “Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah”.

Hal tersebut mengakibatkan nilai persediaan obat-obatan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp. 825.445.630,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

a.

Hal tersebut terjadi karena; Kelalaian Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima dan Pengelola Instalasi Farmasi Kota Bima yang tidak melakukan pencatatan dan penginventarisasian persedi aan obat-obatan.


25

b.

Kelalaian Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang (dhi. persediaan obat) yang tidak mendesain prosedur inventarisasi dan penilaian persediaan tahunan; dan c. Kelalaian Pengelola Instalasi Farmasi Kota Bima selaku kuasa Pengguna Barang yang tidak melaksanakan pencatatan secara menyeluruh atas persediaan barang yang dikelolanya, dan tidak menyusun Laporan persediaan guna penyusunan Neraca Pemerintah Kota Bima atas dasar stock opname.

Walikota Bima dan Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa; a. Adanya Perbedaan jumlah item obat yang dilaporkan per 31 Desember 2007 (238 item) di buku stok induk sampai dengan 31 Desember 2007 (239 item), dan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 8 september 2008 (245 item) i tem) disebabkan karena adanya 7 (tujuh item stok) dari ASKES dan buffer provinsi yang belum dimasukkan dalam laporan per 31 desember 2007, sementara item stok dari ASKES diterima di Instalasi Farmasi Kota Bima tanggal 5 dan 18 Februari 2008. Untuk item stok tersebut akan kami masukkan dan perbaiki dalam periode pelaporan selanjutnya. b. Kami menyadari bahwa memang terjadi kelalaian dalam di dalam pencatatan dan penginventarisasian barang secara menyeluruh yang disebabkan oleh adanya keterbatasan tenaga pada unit IFK Dinas Kesehatan Kota Bima. Untuk masa-masa yang akan datang, pencatatan dan penginventarisasian obat akan dilakukan secara cermat, teliti dan mengikuti prosedur yang berlaku. BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar memberi sanksi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima dan Pengelola Instalasi Farmasi Kota Bima yang tidak melakukan pencatatan dan penginventarisasian persediaan obat-obatan dan untuk selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang (dhi. persediaan obat) agar mendesain prosedur inventarisasi dan penilaian persediaan tahunan, melaksanakan pencatatan secara menyeluruh atas persediaan barang yang dikelolanya, dan menyusun Laporan persediaan guna penyusunan Neraca Pemerintah Kota Bima atas dasar stock opname.

4. Penatausahaan Aset tetap tetap seluruhnya senilai Rp351.333.609.593,56 Rp351.333.609.593,56 tidak memadai

Pemeriksaan atas Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007 diketahui bahwa saldo aset tetap milik Pemerintah Kota Bima seluruhnya senilai Rp351.333.609.593,56 yang terdiri dari aset tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan; dikurangi akumulasi penyusutan atas nilai aset tetap tersebut. Pemeriksaan pada Penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan diketahui bahwa Pemerintah Kota Bima telah melakukan koreksi atas nilai awal aset tetap yang tercatat dalam Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007 yang merupakan saldo akhir aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2006, dengan rincian sebagai berikut:


26

No

Jenis Aset

1

Tanah

2

Gedung dan Bangunan

3

Saldo per

Saldo Awal

31 Desember 2006

setelah koreksi

Selisih (koreksi)

54.244.986.603,00

48.785.486.603,00

5.459.500.000,00

128.404.442.205,13

128.807.850.213,69

(403.408.008,56)

Peralatan dan Mesin

57.425.432.482,01

56.246.719.457,01

1.178.713.025,00 1.178.713.025,00

4


66.998.101.199,94

65.586.152.327,94

1.411.948.872,00

5

Aset tetap lainnya

4.678.556.347,69

4.678.556.347,69

0

6

Konstruksi dalam pengerjaan

8.951.707.782,17

8.951.707.782,17

0

7

Akumulasi Penyusutan

30.226.364.101,47

28.123.538.747,08

2.102.825.354,56

Hasil konfirmasi dengan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bima diketahui bahwa Kepala Bagian Umum tidak dapat memberikan penjelasan dan perhitungan serta dokumentasi pendukung atas selisih akibat koreksi terhadap saldo awal aset tetap Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007. Konfirmasi lebih lanjut dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) diketahui bahwa Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD juga tidak dapat memberikan penjelasan dan perhitungan serta dokumentasi pendukung atas nilai aset yang tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2007 maupun nilai selisih akibat koreksi terhadap saldo awal aset tetap Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007. Berdasarkan penjelasan Kepala Bagian Umum diketahui nilai aset tetap yang tercatat dalam Neraca Daerah dicatat berdasarkan nilai yang tercatat dalam Laporan Hasil Inventarisasi Barang milik Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007. Laporan tersebut merupakan hasil inventarisasi yang dilaksanakan bulan April 2008 2008 oleh oleh pemerintah pemerintah Kota Bima dengan dengan penanggungjawab Sekretaris Daerah dengan asistensi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Hasil pemeriksaan terhadap laporan tersebut diketahui bahwa dalam laporan tersebut tidak mencantumkan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) serta nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap. Dalam laporan hasil inventarisasi, aset tetap milik Pemerintah Kota Bima dikelompokkan berdasarkan Unit Pengelola Barang (UPB) yang seluruhnya berjumlah 175 Unit. Tidak terdapat rekapitulasi/ pengelompokkan aset berdasarkan jenis/kelompok penggolongannya yaitu tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya. Dari hasil konfirmasi, diketahui Kepala Bagian Umum tidak pernah membuat laporan lainnya terkait pengelolaan barang milik daerah selain laporan hasil inventarisasi diantaranya Laporan Barang Milik Daerah. Kepala Bagian Umum menjelaskan, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang tidak pernah memberikan Laporan Barang semesteran dan tahunan atas aset yang dikelola masing pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Pemeriksaan lebih lanjut atas laporan hasil inventarisasi diketahui dalam laporan tersebut juga mencatat nilai aset atas barang hasil pengadaan dari dana APBN, APBD Provinsi maupun hibah. Hak kepemilikan atas barang-barang tersebut belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Bima. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Berita Acara Serah Terima atas aset-aset tersebut. Laporan hasil inventarisasi tersebut juga mencantumkan aset yang merupakan aset eks Pemerintah Kabupaten Bima. Konfirmasi dengan Kepala Bagian Umum terhadap keberadaan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pemerintah Kabupaten Bima kepada Pemerintah Kota Bima diperoleh penjelasan bahwa yang bersangkutan hanya mengetahui dan menyimpan satu buah Berita Acara Serah Terima Barang tersebut. Dalam Berita Acara Serah Terima tersebut disebutkan barang-barang yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Bima berupa hanya tanah


27

beserta bangunan atas 12 lokasi aset. Nilai dari dua belas lokasi aset tersebut tidak disebutkan dalam Berita Acara tersebut, disamping itu terdapat dua aset yang tidak dicantumkan luasnya yaitu Terminal Akab Dara dan Retribusi Pelabuhan Bima. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut juga tanpa dilampiri dengan bukti kepemilikan atas dua belas aset yang diserahkan. Dari dua belas aset tetap yang diserahkan tersebut dibandingkan dengan pemeriksaan secara uji petik atas Laporan hasil inventarisasi diketahui bahwa terdapat dua aset yang tidak dicatat dalam laporan hasil inventarisasi yaitu aset tanah beserta bangunannya atas lokasi Terminal Akab Dara dan Retribusi Pelabuhan Bima. Kepala Bagian Umum tidak dapat memberikan penjelasan aset tetap eks Pemerintah Kabupaten Bima mana saja yang sudah atau yang belum dicatat dalam laporan hasil inventarisasi. Berita Acara Serah Terima Barang atas aset eks Pemerintah Kabupaten Bima lainnya yang telah dicatat dalam laporan hasil inventarisasi, baik itu aset tetap berupa tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya, menurut penjelasan Kepala Bagian Umum tidak dimiliki oleh Kepala Bagian Umum. Kepala Bagian Umum juga tidak dapat memberikan penjelasan aset tetap eks Pemerintah Kabupaten Bima selain dua belas aset tetap diatas yang sudah atau yang belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Bima. Bukti kepemilikan atas aset-aset eks Pemerintah Kabupaten Bima juga tidak ada satupun yang disimpan oleh Kepala Bagian Umum. Penjelasan dari Kepala Bagian Umum diketahui bahwa Pemerintah Kota Bima telah berupaya untuk menagih bukti kepemilikan atas 12 aset tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bima namun sampai saat pemeriksaan bukti kepemilikan juga belum diterima dari Pemerintah Kabupaten Bima. Pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah telah diatur oleh Pemerintah Kota Bima dalam Peraturan Daerah. Namun Peraturan Daerah tersebut belum mengatur SKPD yang bertanggungjawab terhadap tugas pengelolaan barang milik daerah. Walikota Bima juga telah membuat peraturan yang mengatur tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah (Setda) khususnya Bagian Umum, namun dalam peraturan tersebut tugas Bagian Umum yang berkaitan dengan aset yang telah diatur antara lain hanya inventarisasi, menyiapkan bahan kebijakan pembelian dan pelelangan, penyusunan kebijaksanaan dibidang pemeliharaan dan perawatan barang bergerak, barang tidak bergerak dan pengelolaan aset. Peraturan Walikota lainnya yang mengatur tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD hanya menyebutkan bhawa BPKAD adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah namun tidak dilengkapi tugas pokok di bidang pengelolaan aset. Konfirmasi dengan pejabat BPKD disebutkan bahwa pengelolaan aset bukan menjadi tanggungjawab BPKD. Konfirmasi dengan Kepala Bagian Umum diketahui bahwa Kepala Bagian Umum tidak pernah membuat laporan lainnya terkait pengelolaan barang milik daerah selain Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007. Laporan tersebut merupakan hasil inventarisasi yang dilaksanakan bulan April 2008 oleh pemerintah Kota Bima dengan penanggungjawab Sekretaris Daerah dengan asistensi selama 15 hari oleh tim BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang terdiri lima orang Fasilitator dan satu orang Pengendali Mutu sesuai Surat Tugas No.ST 623/PW22/3/2008. Kepala Bagian Umum menjelaskan Laporan Barang Milik Daerah tidak dapat dibuat dikarenakan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang tidak pernah memberikan Laporan Barang semesteran dan tahunan atas aset yang dikelola masing pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Pada Laporan Inventarisasi BMD tersebut disajikan barang milik daerah dengan pengklasifikasian berdasarkan 175 Unit Pengelola Barang (UPB) namun tidak dilengkapi rekapitulasi/penyajian menurut jenis/kode barang sehingga dapat menjelaskan/mendukung angka aset yang disajikan di Neraca Pemerintah Kota per 31 Desember 2007. Hal ini mengakibatkan angka yang disajikan pada Neraca tidak dapat ditelusuri lebih jauh.


28

Pada Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa terdapat BMD sebanyak 334 satuan senilai Rp1.057.686.371,00 yang digunakan oleh pihak ketiga dengan rekapitulasi yang tidak dilengkapi perincian lebih lanjut sebagai berikut: No

Kelompok Barang

Jumlah

Nilai (Rp)

1

Alat Angkutan (Roda 2 dan 4)

26

749.008.956,00

2

Alat Kantor dan Rumah Tangga

293

301.098.435,00

3

Alat Studio/ Komunikasi

15

7.578.980,00

334

1.057.686.371,00

Jumlah

Pihak ketiga yang menguasai adalah Sekretariat KPU dan Panwaslu Kota Bima, KONI, KNPI, Koperasi Kasabua Ade, MUI, Pengadilan Negeri Bima, Polres, Polisi Militer, Kodim, Bazis, PHBI, HMI, Veteran dan Kwarcab Pramuka. Disebutkan pada Laporan tersebut bahwa pengawasan dan pengendalian BMD menjadi tanggungjawab Bagian Umum namun Bagian Umum tidak memiliki data pendukung tentang status, bukti kepemilikan, bukti pinjam pakai bahkan tidak ada rincian atas aset apa saja yang dikuasai/digunakan pihak ketiga tersebut. Pada Laporan tersebut juga menyebutkan tentang BMD dalam kondisi rusak berat sebanyak 9.319,65 sebesar Rp3.702.104.103,63 namun terdapat kejanggalan pada rekapitulasi yang mendukung pernyataan tersebut bahwa jumlah BMD yang rusak sebanyak 9326,25 namun belum termasuk Alat Angkutan sebesar Rp240.100.000,00 yang tidak disajikan satuannya. Pejabat BPKD dan Bagian Umum juga tidak bisa menjelaskan tentang Jalan dan Jembatan yang rusak dengan satuan 24,5 dan Bangunan Air/Irigasi yang rusak dengan satuan 186,75 , apakah satuan tersebut per item atau per kilometer. Berdasarkan cek fisik tanggal 11 September 2008 oleh BPK atas Penyimpanan Seluruh Bukti Kepemilikan Kendaraan pada Bagian umum diketahui bahwa ditemukan BPKB atas kendaraan roda 4/lebih sebanyak 61 buah dan BPKB atas kendaraan roda dua sebanyak 214 buah. Hambatan pada saat cek fisik adalah tidak ada data pembanding, catatan tentang BPKB yang disimpan oleh Bagian Umum serta tidak ada data serah terima kendaraan dari Pemerintah Kota kepada pengguna sehingga tidak diketahui jumlah BPKB yang seharusnya ada pada Bagian Umum dan tidak diketahui secara rinci pemegang kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Bima tersebut. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pasal 13 ayat: (1) huruf B, menyebutkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bima, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang terkait, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Bupati Bima sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kota Bima sesuai dengan peraturan perundangundangan yang meliputi barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Bima yang berada di Kota Bima; (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kota dan pelantikan Pejabat Walikota Bima. b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: 1) Pasal 44 menyatakan bahwa Pengguna Barang Barang dan atau kuasa pengguna barang wajib


29

c.

d.

e.

f.

mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasannya dengan sebaik-baiknya; sebaik-baiknya; 2) Pasal 49 menyatakan bahwa Barang milik Negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus bersertifikat atas nama pemerintah RI/Pemerintah daerah yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP No. 07 mengenai Aset Tetap yaitu : 1) Paragraf 20 : Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah; 2) Paragraf 22 : Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 33 ayat (1): Barang milik negara/daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD (dhi Kepala BPKD Kota Bima) mempunyai tugas menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam : 1) Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 2) Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga. 3) Pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa penyerahan dari pihak ketiga tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah. 4) Pasal 19 ayat (4) menyebutkan bahwa Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga atas penyerahan barang kepada Pemerintah Daerah. 5) Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. 6) Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa pembantu pengelola menghimpun laporan dari pengguna/kuasa pengguna menjadi Laporan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). 7) Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah. 8) Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 9) Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a) pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; b) pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;


30

c) pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan d) pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi melengkapi bukti status kepemilikan. g. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah pada Pasal 120 Ayat (1) Pengelolaan Barang Daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan; ayat (2) Pengelolaan Barang Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman berpedoman pada peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi di atas mengakibatkan saldo aset tetap di Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp351.333.609.593,56 Rp351.333.609.593,56 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal di atas disebabkan oleh: a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang milik Daerah yang tidak melaksanakan tugasnya untuk secara aktif melakukan penagihan kepada Pemerintah Kabupaten Bima atas aset-aset yang belum diserahkan. b. Kepala Bagian Umum selaku pembantu pengelola barang daerah yang tidak melaksanakan tugasnya untuk mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD. c. Kepala BPKD selaku Kepala SKPKD dan PPKD yang tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Bima. Walikota Bima mengakui bahwa aset tetap milik Pemerintah Kota Bima terutama aset yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bima belum dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan. Kedepannya perlu dilakukan upaya sungguh-sungguh pengurusan bukti kepemilikan aset. BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar: a. Memberikan sanksi kepada Sekretaris Daerah yang tidak secara aktif melakukan penagihan kepada Pemerintah Kabupaten Bima atas aset-aset yang belum diserahkan dan selanjutnya memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugasnya tersebut. b. Memberikan sanksi kepada Kepala Bagian Umum yang tidak melaksanakan tugas untuk mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masingmasing SKPD dan selanjutnya memerintahkan Kepala Bagian Umum untuk melaksanakan tugasnya tersebut. c. Memberikan sanksi kepada Kepala BPKD yang tidak optimal dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Bima dan selanjutnya memerintahkan kepada Kepala BPKD untuk melaksanakan tugasnya tersebut.

5. Bank-bank Penyimpan Dana Kas Daerah Memotong/Memungut Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pendapatan dari Jasa Giro Kas Daerah selama Tahun 2007 sebesar Rp82.582.171,00

Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kota Bima telah menempatkan sebagian dana daerah dalam bentuk giro pada pada 3 (tiga) bank umum, yaitu PT.BRI PT.BRI (Persero), PT BNI (Persero) Tbk dan PT. Bank NTB. Berdasarkan rekening koran kas daerah dari ketiga bank tersebut, pendapatan daerah dari jasa giro yang diperoleh selama Tahun 2007 adalah sebesar


31

Rp725.805.093,00. Selain pendapatan jasa giro, diketahui juga bahwa Pemerintah Kota Bima mendapatkan pendapatan bunga dari penempatan dana dalam bentuk deposito on call (deposito harian) di rekening Bank BNI milik Pemerintah Kota Bima sebesar Rp50.088.548,00, sehingga total pendapatan jasa giro dan deposito milik Pemerintah Kota Bima selama Tahun 2007 adalah sebesar Rp775.893.641,00. Verifikasi atas rekening koran kas daerah dan data dari bank penyimpan dana daerah menunjukkan adanya pemotongan pajak penghasilan oleh bank atas pendapatan jasa giro pemerintah Kota Bima. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengecualikan pengenaan Pajak Penghasilan atas pendapatan jasa giro Pemerintah Daerah. Jumlah Pajak Penghasilan atas pendapatan jasa giro daerah yang dipotong selama Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp82.582.171,00 dengan rincian sebagai berikut :

No

Nama bank

Jumlah Rekening Kena Pajak

Pendapatan

Pajak atas

Jasa Giro

Rekening Giro

(Rp)

(Rp)

1.

PT. Bank NTB

5 rekening

263.281.035,00

24.835.403,00

2.

PT. Bank BNI (Persero) Tbk.

7 rekening

221.648.847,00

44.329.802,00

3.

PT. Bank BRI (Persero) Tbk.

1 rekening

240.875.211,00

13.416.966,00

13 rekening

725.805.093,00

82.582.171,00

Jumlah

Konfirmasi atas pemotongan Pajak Penghasilan atas pendapatan jasa giro daerah tahun 2007 dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan penjelasan pihak bank, diketahui bahwa pemotongan Pajak Penghasilan tersebut dilakukan sejak pertama pembukaan rekening giro. Hal ini menunjukkan sebenarnya Pajak Penghasilan yang dipotong oleh bank nilainya lebih dari Rp82.582.171,00 karena pemotongan sudah terjadi sejak pembukaan rekening giro. Pemotongan Pajak Penghasilan atas pendapatan jasa giro kas daerah bertentangan dengan : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang pengecualian dari pengenaan PPh atas jasa/bunga dari rekening giro dan/atau deposito yaitu apabila lembaga/instansi memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Dengan dana bersumber dari APBN atau APBD 3. Pembukuan keuangannya diperiksa oleh aparat fungsional pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan. 4. Penghasilan lembaga tersebut dimasukkan dalam penerimaan pemerintah pusat atau daerah. b. Surat Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Nomor S-128/PJ.43/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang jawaban Dirjen Pajak atas permohonan penegasan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menegaskan bahwa jasa/bunga dari rekening giro dan/atau deposito atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dipotong atau dipungut PPh. c. Peraturan Walikota Bima Nomor 4T Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima, dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h yang menyebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

32

Pemotongan Pajak Penghasilan atas pendapatan jasa giro oleh bank-bank penyimpan dana daerah Tahun Anggaran 2007 mengakibatkan berkurangnya dana untuk pembangunan daerah sebesar Rp82.582.171,00. Permasalahan tersebut di atas terjadi karena kelalaian dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak melakukan pemantauan atas pendapatan jasa giro dan pemotongan Pajak Penghasilan oleh bank. Atas permasalahan tersebut, Walikota Bima menyatakan bahwa: 1. Pada dasarnya Pemkot Bima Bima tidak memahami aturan yang diterapkan oleh bank-bank bank-bank sebagai pemegang kas daerah yang y ang mengatur setiap pendapatan jasa giro harus dikenakan pajak PPh pasal 23. Pemkot Bima baru mengetahui bahwa tidak diperkenankan memotong pajak jasa giro pemerintah setelah adanya hasil pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Mataram. 2. Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Mataram tersebut Pemkot Bima akan bersurat kepada kepada bank-bank selaku pemegang kas daerah pemerintah kota bima untuk membayar kembali semua pajak jasa giro yang dipotong untuk disetor kembali ke kas daerah. BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar memberi sanksi kepada Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah TA 2007 yang tidak melakukan pemantauan terhadap pendapatan daerah berupa jasa giro serta memerintahkan kepada Kepala BPKD agar berkoordinasi dengan bank-bank yang menarik PPh Pasal 23 atas pendapatan jasa giro Pemerintah Kota Bima sebesar Rp82.582.171,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

6. Penerimaan Biaya Pemungutan PBB TA 2007 dalam LRA kurang dicatat sebesar Rp402.962.663,00 dan digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD

Pada Tahun Anggaran 2007, Bidang Pendapatan pada BPKD Kota Bima mendapatkan alokasi Biaya Pemungutan PBB melalui SPM BP PBB yang diterbitkan oleh KP PBB Raba Bima dan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Raba-Bima dan ditransfer ke rekening BPKD Kota Bima pada Bank BNI cabang Bima. Penelusuran atas penerimaan Dana D ana Bagi Hasil PBB pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2007 diketahui bahwa penerimaan upah pungut PBB tidak menjadi bagian dari pendapatan Dana Bagi Hasil PBB Kota Bima TA 2007. SPM BP (Biaya Pemungutan) PBB yang diterbitkan oleh KP PBB Raba-Bima dan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Raba-Bima tidak digunakan sebagai dasar pencatatan oleh Bidang Pendapatan maupun Bidang Pengendalian yang melakukan pencatatan. Penelusuran lebih jauh atas realisasi Biaya Pemungutan PBB menurut SPM BP PBB dan SP2D serta berdasarkan mutasi yang terdapat pada rekening koran khusus Biaya Pemungutan (No.Rek.0053763211) menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2007 terdapat penerimaan Biaya Pemungutan PBB sebesar Rp402.962.663,00 dengan rincian penerimaan sebagai berikut: No.

1.

Tanggal

17 Jan 2007

Uraian

Mutasi (Rp)

Setor trf

149.516.641,00

(NSPPD 020221F/071/114) 2.

12 Sept 2007

Setor trf

3.772.378,00

(N SPPD 334107G/071/114)


33

3.

12 Sept 2007

Setor trf

5.287.440,00

(N SPPD 334101G/071/114) 4.

12 Sept 2007

Setor trf

2.729.572,00

(N SPPD 334130G/071/114) 5.

12 Sept 2007

Setor trf

2.309.371,00

(N SPPD 334121G/071/114) 6.

12 Sept 2007

Setor trf

77.750.949,00

(N SPPD 334112G/071/114) 7.

19 Sept 2007

Setor trf

79.246.241,00

(N SPPD 334458G/071/114) 8.

10 Okt 2007

Setor trf

2.222.232,00

(N SPPD 335127G/071/114) 9.

12 Nov 2007

Setor trf

76.724.424,00

(N SPPD 335982G/071/114) 10.

11 Des 2007

Setor trf (N SPPD

3.403.415,00

BPD Tgl 10/12/07 DN 4991) 402.962.663,00

Konfirmasi dengan Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kota Bima diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Bidang Pendapatan tidak menganggarkan Biaya Pemungutan PBB baik pada pendapatan maupun pada belanja. Penerimaan Biaya Pemungutan tersebut digunakan secara langsung oleh Bidang Pendapatan untuk dana operasional pemungutan PBB dengan cara dibagikan secara langsung kepada pihak yang terkait langsung dengan pemungutan PBB, yaitu kepada lurah dan juru pungut dengan SPJ berupa kwitansi tanda terima. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 122 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Realisasi penerimaan PBB dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2007 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya yaitu kurang dicatat sebesar Rp402.962.663,00. b. Realisasi belanja biaya pemungutan PBB pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 kurang dicatat sebesar Rp402.962.663,00 dan pengeluaran tersebut tidak memiliki dasar hukum. Kondisi tersebut terjadi karena kelalaian Kepala BPKD Kota Bima yang tidak menganggarkan Biaya Pemungutan PBB pada APBD Kota Bima TA 2007 sebagai Pendapatan dan Belanja Upah Pungut. Walikota Bima menyatakan bahwa penerimaan biaya pemungutan PBB TA 2007 pada Bidang Pendapatan BPKD Kota Bima kurang dicatat dan digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD dapat dijelaskan bahwa biaya pemungutan PBB ditampung pada rekening khusus biaya pemungutan PBB yang dipegang oleh bendahara PBB pada Bidang Pendapatan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Untuk penggunaan yang tidak melalui mekanisme APBD karena biaya tersebut dianggap sebagai dana non budgeter yang dapat digunakan secara langsung dan sebagai dasar belanja dan alokasinya hanya cukup dengan SK Walikota. PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

34

BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima untuk memberi sanksi kepada Kepala Bidang Pendapatan yang tidak menganggarkan penerimaan dan belanja upah pungut PBB pada APBD Pemerintah Kota Bima dan memerintahkan untuk selanjutnya menganggarkan penerimaan dan belanja upah pungut PBB pada APBD Pemerintah Kota Bima.


35

No

Nama SKPD

Tanggal Pengesahan atas Bulan SPJ Verifkatur

21 Dinas Kehutanan 22 Pelayanan Terpadu 23 Dinas Perikanan

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember

27

28

29

30

31

32

1 85

186

18 7

1 95

196

09 / 2008

26 Agt 07

26 Agt 07

26 Agt 07

26 Agt 07

26 Agt 07

29 Agt 07

20-Jan-08

20-Jan-08 -08

20-Jan-08 -08

27-Ja -Jan-08

27-Jan-08 -08

08-Fe -Feb-08

Yulianingsih Ainun

24 kecamatan Rasanae Barat

Baharuddin

25 Kecamatan Rasanae Timur

Baharuddin

26 Kecamatan Asakota

Baharuddin

27 Kecamatan Mpunda

Baharuddin

Desember

20 1

0 2 / 2 00 8

01-Fe 01-Feb-0 b-08 8

01-Feb 01-Feb-08 -08

33

34

35

36

37

38

6 0 / 200 8

61 / 2008

62 / 2008

6 3 / 200 8

64 / 2008

65 / 2008

29 Agt 07

29 Agt 07

29 Agt 07

29 Agt 07

29 Agt 07

29 Agt 07

14-Mar-0 r-08

14-Mar-0 r-08

14-Mar-0 r-08

14-Mar-0 r-08

14-Mar-0 r-08

14-Mar-0 r-08

1 18

11 9

1 41

1 42

14 3

14 4

16 7

1 80

18 1

18 2

32 / 2008

33 / 2008

14-S 4-Sep-07 -07

14-Se -Sep-0 p-07

08-Nop-0 op-07 7

08-N 8-Nop-07 -07

08-N 08-Nop-07 -07

08-Nop-0 p-07

30-Nop-0 op-07 7

04-Ja -Jan-0 n-08

04-Ja 4-Jan n-08 -08

04-Ja -Jan-0 n-08

14-F 14-Feb eb-0 -08 8

14-F 14-Feb eb-0 -08 8

1 12

11 3

1 14

1 15

11 6

11 7

16 4

1 65

16 6

1 8 / 2 00 8

19 / 2008

20 / 2008

14-S 4-Sep-07 -07

14-Se -Sep-0 p-07

14-Sep -Sep-0 -07 7

14-Sep -Sep-0 -07 7

14-S 4-Sep-07 -07

14-S 4-Sep-07 -07

30-Nop-0 op-07 7

30-N 0-Nop-07 -07

30-Nop-0 p-07

08-Fe -Feb-08 -08

08-F 08-Feb eb-0 -08 8

08-F 08-Fe eb-0 b-08

1 06

10 7

1 08

1 09

11 0

11 1

16 1

1 62

16 3

18 8

19 8

11 / 2008

14-S 4-Sep-07 -07

14-Se -Sep-0 p-07

14-Sep -Sep-0 -07 7

14-Sep -Sep-0 -07 7

14-S 4-Sep-07 -07

14-S 4-Sep-07 -07

30-Nop-0 op-07 7

30-N 0-Nop-07 -07

30-Nop-0 p-07

20-Ja -Jan-0 n-08

27-Ja 7-Jan n-08 -08

08-Feb -Feb-0 -08 8 199

belum berdiri

keterangan : 1. Data pada tabel menunjukkan nomor dan tanggal pengesahan SPJ Fungsional 2. Kolom kosong menunjukkan pengesahan SPJ yang tidak tercatat pada Buku Register lembar pengesahan SPJ.

27-Jan-08

No

Nama SKPD

Tanggal Pengesahan atas Bulan SPJ Verifkatur

21 Dinas Kehutanan 22 Pelayanan Terpadu 23 Dinas Perikanan

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember

27

28

29

30

31

32

1 85

186

18 7

1 95

196

09 / 2008

26 Agt 07

26 Agt 07

26 Agt 07

26 Agt 07

26 Agt 07

29 Agt 07

20-Jan-08

20-Jan-08 -08

20-Jan-08 -08

27-Ja -Jan-08

27-Jan-08 -08

08-Fe -Feb-08

Yulianingsih Ainun

24 kecamatan Rasanae Barat

Baharuddin

25 Kecamatan Rasanae Timur

Baharuddin

26 Kecamatan Asakota

Baharuddin

27 Kecamatan Mpunda

Baharuddin

Desember

20 1

0 2 / 2 00 8

01-Fe 01-Feb-0 b-08 8

01-Feb 01-Feb-08 -08

33

34

35

36

37

38

6 0 / 200 8

61 / 2008

62 / 2008

6 3 / 200 8

64 / 2008

65 / 2008

29 Agt 07

29 Agt 07

29 Agt 07

29 Agt 07

29 Agt 07

29 Agt 07

14-Mar-0 r-08

14-Mar-0 r-08

14-Mar-0 r-08

14-Mar-0 r-08

14-Mar-0 r-08

14-Mar-0 r-08

1 18

11 9

1 41

1 42

14 3

14 4

16 7

1 80

18 1

18 2

32 / 2008

33 / 2008

14-S 4-Sep-07 -07

14-Se -Sep-0 p-07

08-Nop-0 op-07 7

08-N 8-Nop-07 -07

08-N 08-Nop-07 -07

08-Nop-0 p-07

30-Nop-0 op-07 7

04-Ja -Jan-0 n-08

04-Ja 4-Jan n-08 -08

04-Ja -Jan-0 n-08

14-F 14-Feb eb-0 -08 8

14-F 14-Feb eb-0 -08 8

1 12

11 3

1 14

1 15

11 6

11 7

16 4

1 65

16 6

1 8 / 2 00 8

19 / 2008

20 / 2008

14-S 4-Sep-07 -07

14-Se -Sep-0 p-07

14-Sep -Sep-0 -07 7

14-Sep -Sep-0 -07 7

14-S 4-Sep-07 -07

14-S 4-Sep-07 -07

30-Nop-0 op-07 7

30-N 0-Nop-07 -07

30-Nop-0 p-07

08-Fe -Feb-08 -08

08-F 08-Feb eb-0 -08 8

08-F 08-Fe eb-0 b-08

1 06

10 7

1 08

1 09

11 0

11 1

16 1

1 62

16 3

18 8

19 8

11 / 2008

14-S 4-Sep-07 -07

14-Se -Sep-0 p-07

14-Sep -Sep-0 -07 7

14-Sep -Sep-0 -07 7

14-S 4-Sep-07 -07

14-S 4-Sep-07 -07

30-Nop-0 op-07 7

30-N 0-Nop-07 -07

30-Nop-0 p-07

20-Ja -Jan-0 n-08

27-Ja 7-Jan n-08 -08

08-Feb -Feb-0 -08 8 199

belum berdiri

keterangan : 1. Data pada tabel menunjukkan nomor dan tanggal pengesahan SPJ Fungsional 2. Kolom kosong menunjukkan pengesahan SPJ yang tidak tercatat pada Buku Register lembar pengesahan SPJ.

27-Jan-08

NO

Un i t K er j a

Un i t K er j a

An g g ar an

Realisasi Menurut Pengesahan SPJ

Realisasi Menurut LRA Sistem SP2D LS GAJI

27

KEC KEC RABA RABA ok

28

KBKS ok

29

KEC. KEC. MPUN MPUNDA DA ok

30

P PK PK D ok

Belanja Tidak Langsung Langsung Bela Belanja nja Daer Daerah ah Bela Belan nja Lang Langsu sun ng Belanja Belanja Tidak Langsu Langsung ng Belanja Belanja Daera Daerah h Bela Belan nja Lang Langsu sun ng Belanja Tidak Langsung Langsung Belanja Belanja Daera Daerah h Bela Belan nja Lang Langsu sun ng Belanja Belanja Tidak Langsu Langsung ng B el el an an j a Dae ra rah Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Langsung

TOTAL REKAP BELANJA RINGKASAN LRA

1.445.481.139 1.445.481.139 20.0 20.000 00.0 .000 00 20.0 20.000 00.0 .000 00 1.12 1.126. 6.84 847. 7.55 557 7 426. 426.09 091. 1.70 700 0 700.755.857 700.755.857 20.0 20.000 00.0 .000 00 20.0 20.000 00.0 .000 00 20. 43 430 .7 .7 02 02. 00 000 20.430.702.000 20.430.702.000

1.238.964.865 1.238.964.865 18.5 18.588 88.7 .775 75 18.5 18.588 88.7 .775 75 1.06 1.060. 0.83 839. 9.24 241 1 346. 346.23 237. 7.48 486 6 714.601.755 714.601.755 18.5 18.536 36.1 .150 50 18.5 18.536 36.1 .150 50 3 1. 1. 83 837. 00 00 0 31.837.000

276.001.922.577 276.001.922.577

216.980.261.039 216.980.261.039

645. 645.23 233. 3.26 269 9

SP2D LS BRG JASA

116. 116.00 000. 0.00 000 0

UP/GU/TU

TOTAL SPJ

TOTAL PENGELUARAN

PAJ AK

18.5 18.588 88.7 .775 75

18.5 18.588 88.7 .775 75,0 ,00 0

0,00 0,00

289. 289.36 368. 8.27 275 5

1.05 1.050. 0.60 601. 1.54 544, 4,00 00

18.5 18.536 36.1 .150 50

18.5 18.536 36.1 .150 50,0 ,00 0

0,00 0,00

18.5 18.536 36.1 .150 50

18. 53 53 6. 6. 15 150

18. 53 536 .1 .1 50 50, 00 00

0, 00 00

18 .5 .5 36 36. 15 150

23.848.261.291

108.389.984.030

21.1 21.130 30.7 .789 89

18.5 18.588 88.7 .775 75

1.0 1.071 71.7 .732 32.3 .333 33

-

32.459.816.826

52.081.905.913

3.325.800.004

109.454.541.276

Realisasi Menurut BKU Bend. Pengeluaran 18.5 18.588 88.7 .775 75 391. 391.43 433. 3.55 557 7 18.5 18.536 36.1 .150 50 18. 53 53 6. 6. 15 150 141.505.793.247

NO

Un i t K er j a

Un i t K er j a

Realisasi Menurut Pengesahan SPJ

Realisasi Menurut LRA Sistem

An g g ar an

SP2D LS GAJI 27

KEC KEC RABA RABA ok

28

KBKS ok

29

30

KEC. KEC. MPUN MPUNDA DA ok P PK PK D ok

Belanja Tidak Langsung Langsung Bela Belanja nja Daer Daerah ah Bela Belan nja Lang Langsu sun ng Belanja Belanja Tidak Langsu Langsung ng Belanja Belanja Daera Daerah h Bela Belan nja Lang Langsu sun ng Belanja Tidak Langsung Langsung Belanja Belanja Daera Daerah h Bela Belan nja Lang Langsu sun ng Belanja Belanja Tidak Langsu Langsung ng B el el an an j a Dae ra rah Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Langsung

TOTAL REKAP BELANJA RINGKASAN LRA

1.445.481.139 1.445.481.139 20.0 20.000 00.0 .000 00 20.0 20.000 00.0 .000 00 1.12 1.126. 6.84 847. 7.55 557 7 426. 426.09 091. 1.70 700 0 700.755.857 700.755.857 20.0 20.000 00.0 .000 00 20.0 20.000 00.0 .000 00 20. 43 430 .7 .7 02 02. 00 000 20.430.702.000 20.430.702.000

1.238.964.865 1.238.964.865 18.5 18.588 88.7 .775 75 18.5 18.588 88.7 .775 75 1.06 1.060. 0.83 839. 9.24 241 1 346. 346.23 237. 7.48 486 6 714.601.755 714.601.755 18.5 18.536 36.1 .150 50 18.5 18.536 36.1 .150 50 3 1. 1. 83 837. 00 00 0 31.837.000

276.001.922.577 276.001.922.577

216.980.261.039 216.980.261.039

645. 645.23 233. 3.26 269 9

SP2D LS BRG JASA

116. 116.00 000. 0.00 000 0

UP/GU/TU

TOTAL SPJ

TOTAL PENGELUARAN

PAJ AK

18.5 18.588 88.7 .775 75

18.5 18.588 88.7 .775 75,0 ,00 0

0,00 0,00

289. 289.36 368. 8.27 275 5

1.05 1.050. 0.60 601. 1.54 544, 4,00 00

18.5 18.536 36.1 .150 50

18.5 18.536 36.1 .150 50,0 ,00 0

0,00 0,00

18.5 18.536 36.1 .150 50

18. 53 53 6. 6. 15 150

18. 53 536 .1 .1 50 50, 00 00

0, 00 00

18 .5 .5 36 36. 15 150

23.848.261.291

108.389.984.030

21.1 21.130 30.7 .789 89

18.5 18.588 88.7 .775 75

1.0 1.071 71.7 .732 32.3 .333 33

-

32.459.816.826

52.081.905.913

3.325.800.004



ATA ATA S KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

109.454.541.276

Realisasi Menurut BKU Bend. Pengeluaran 18.5 18.588 88.7 .775 75 391. 391.43 433. 3.55 557 7 18.5 18.536 36.1 .150 50 18. 53 53 6. 6. 15 150 141.505.793.247



ATA ATA S KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALA M KERANGKA PEMERI PEMERIKSAA KSAA N LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN A NGGARAN 2007


No

:

200.C/S/XIX.MTR/10/2008

Tanggal

:

27 Oktober 2008

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI

i

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN

6

1.

Pencairan Rekening Kas Daerah Kota Bima sebesar Rp5.132.980.519,00 pada PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Raba-Bima tanpa melalui mekanisme APBD dan tidak dipertanggungjawabkan.

6

2.

Rekening DAU sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Rekening DAK sebesar Rp3.000.000.000,00 diagunkan Walikota Bima untuk menjamin kredit pihak ketiga dan diblokir oleh PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Raba Bima.

9

3.

Pencairan Rekening Kas Daerah Kota Bima sebesar Rp6.894.000.000,00 Rp6.894.000.000,00 dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan tidak dipertanggungjawabkan.

12

4.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Bidang Pendapatan BPKD Kota Bima digunakan langsung untuk pengeluaran sebesar Rp90.152.085,00 dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp44.789.840,00.

14

5.

Penunjukan 3 (tiga) bank umum sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Kota Bima dengan saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp30.028.086.151,43 tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota dan tidak diberitahukan kepada DPRD serta Pembukaan dan Pengoperasian 36 rekening Kas Daerah tidak diatur dengan Peraturan Walikota.

15

6

Pengeluaran Kas dari Kas Daerah TA 2007 sebesar Rp1.571.233.500,00 Rp1.571.233.500,00 yang dianggap sebagai panjar tidak sesuai ketentuan.

18

7.

Aliran Kas sebesar Rp3.000.000.000,00 Tidak Jelas Statusnya dan Setoran Pemerintah Kota Bima pada PT BRI (Persero) cabang Bima sebesar Rp3.130.000.000,00 Tidak Tercatat sebagai Penyetoran dalam Rekening Koran Pemerintah Kota Bima.

22

8.

Pencairan deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 pada Bank NTB tidak disetor ke kas daerah dan bunga deposito disimpan di rekening tabungan atas nama pribadi dengan saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp100.758.074,00.

24

9.

Pengeluaran Kas Daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.100.000.000,00 Tidak Sah dan Sisa Kas di BPKD sebesar Rp499.866.558,00 tidak diketahui pertanggungjawabannya.

26

10.

Pengeluaran Kas sebesar Rp300.000.000,00 Rp300.000.000,00 untuk Pembangunan Pusat Jajan Serba Ada Kota Bima Tidak Sah.

29

11.

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bima Tidak Sesuai Ketentuan.

31

i

12.

Pemberian Bantuan Ekonomi Mikro kurang diterima oleh penerima bantuan sebesar Rp800.000.000,00.

35

13.

Penerimaan Insentif PBB sebesar Rp1.838.463.000,00 Rp1.838.463.000,00 dibagikan tidak melalui melalui mekanisme pengelolaan APBD serta sebesar Rp1.327.168.949,00 diantaranya dibagikan kepada yang tidak berhak menerima.

39

14.

Pengelolaan Investasi Dana Dana Bergulir pada Pemerintah Kota Bima Bima Tidak Sesuai Ketentuan.

41

15

Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.107.812.734,02.

45

16.

Pencairan dan Pengelolaan rekening DAK Pemerintah Kota Bima TA 2007 tidak sesuai ketentuan. Penggunaan Uang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2007 untuk Kepentingan Pribadi oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Penghubung dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tidak Sesuai Ketentuan

47

17.

Lampiran : 1. Rincian Penerima Pembagian Insentif PBB BPKD Pemerintah Kota Bima TA 2007

ii

51


RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2006 tentang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kota Bima terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Bima. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ditemukan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi unsur tindak pidana. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut: 1. Pencairan Rekening Kas Daerah Kota Bima sebesar Rp5.132.980.519,00 pada PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Raba-Bima tanpa melalui mekanisme APBD dan tidak dipertanggungjawabkan. 2. Rekening DAU sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Rekening DAK sebesar Rp3.000.000.000,00 diagunkan Walikota Bima untuk menjamin kredit pihak ketiga dan diblokir oleh PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Raba Bima. 3. Pencairan Rekening Kas Daerah Daerah Kota Bima sebesar Rp6.894.000.000,00 dilakukan oleh pihak pihak yang tidak berwenang dan tidak dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan. 4. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Bidang Pendapatan BPKD Kota Bima digunakan langsung untuk pengeluaran sebesar Rp90.152.085,00 dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp44.789.840,00. 5. Penunjukan 3 (tiga) bank umum sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Kota Bima dengan saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp30.028.086.151,43 tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota dan tidak diberitahukan kepada DPRD serta Pembukaan dan Pengoperasian 36 rekening Kas Daerah tidak diatur dengan Peraturan Walikota. 6. Pengeluaran Kas dari Kas Daerah TA 2007 sebesar Rp1.571.233.500,00 yang dianggap sebagai panjar tidak sesuai ketentuan. PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

1

7. Aliran Kas sebesar Rp3.000.000.000,00 Tidak Jelas Statusnya dan Setoran Pemerintah Kota Bima pada PT P T BRI (Persero) cabang Bima sebesar Rp3.130.000.000,00 Tidak Tercatat sebagai Penyetoran dalam Rekening Koran Pemerintah Kota Bima. 8. Pencairan deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 pada Bank NTB tidak disetor ke kas daerah dan bunga deposito disimpan di rekening tabungan atas nama pribadi dengan saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp100.758.074,00. 9. Pengeluaran Kas Daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.100.000.000,00 Tidak Sah dan Sisa Kas di BPKD sebesar Rp499.866.558,00 tidak diketahui pertanggungjawabannya. 10.Pengeluaran 10. Pengeluaran Kas sebesar Rp300.000.000,00 untuk Pembangunan Pusat Jajan Serba Ada Kota Bima Tidak Sah. 11.Penyertaan 11. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bima Tidak Sesuai Ketentuan. 12.Pemberian 12. Pemberian Bantuan Ekonomi Mikro kurang diterima oleh penerima bantuan sebesar Rp800.000.000,00. 13.Penerimaan 13. Penerimaan Insentif PBB sebesar Rp1.838.463.000,00 dibagikan tidak melalui mekanisme pengelolaan APBD serta sebesar Rp1.327.168.949,00 Rp1.327.168.949,00 diantaranya dibagikan kepada yang tidak berhak menerima. 14.Pengelolaan 14. Pengelolaan Investasi Dana Bergulir pada Pemerintah Kota Bima Tidak Sesuai Ketentuan. 15.Biaya 15. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.107.812.734,02. 16.Pencairan 16. Pencairan dan Pengelolaan rekening DAK Pemerintah Kota Bima TA 2007 tidak sesuai ketentuan. 17.Penggunaan 17. Penggunaan Uang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2007 untuk Kepentingan Pribadi oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Penghubung dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tidak Sesuai Ketentuan. Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Walikota Walikota Bima agar: 1. Melaporkan kepada aparat penegak hukum tentang indikasi pemalsuan tanda tangan dan untuk memperjelas status dana Kas Daerah sebesar Rp5.132.980.519,00 dalam upaya mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. 2. Mengambil langkah hukum terkait dengan dana Pemerintah Kota Bima yang masih diblokir oleh BRI Cabang Bima dan mengupayakan pengembalian dana tersebut ke kas daerah. 3. Mengembalikan dana sebesar Rp6.894.000.000,00 yang telah dikeluarkan tanpa melalui BUD tersebut ke kas daerah. 4. a. Memberikan sanksi kepada Kepala Bidang Pendapatan yang tidak menyetorkan pendapatan PPJ bulan Desember 2007 ke kas daerah tepat waktu dan memerintahkan untuk selanjutnya agar menyetorkan pendapatan PPJ setiap bulan secara tepat waktu. b. Merevisi perjanjian dengan PLN cabang cabang Bima dengan menghilangkan klausul klausul mengenai mekanisme penggunaan/pemotongan penggunaan/pemotongan langsung pendapatan pendapatan PPJ untuk pembayaran listrik listrik Pemda. 5. a. Memberikan sanksi bagi Kepala BPKD selaku BUD TA 2007 karena tidak membuat perjanjian antara Pemerintah Kota Bima dengan bank yang ditunjuk sebagai tempat penyimpan uang daerah dan selanjutnya memerintahkan kepada BUD TA 2008 agar membuat perjanjian antara Pemerintah Kota Bima dengan bank yang ditunjuk sebagai tempat penyimpan uang daerah. b. Dalam menetapkan bank sebagai tempat penyimpanan kas daerah, ditetapkan berdasar SK Walikota dan diberitahukan kepada DPRD dan membuat Peraturan Walikota yang mengatur pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan pengeluaran serta menertibkan rekening kas daerah yang tidak digunakan lagi. 6. a. Mengembalikan panjar yang diterima diterima sebesar Rp835.000.000,00 Rp835.000.000,00 ke kas daerah; PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

2

b. Memerintahkan kepada Y. Titi Handoyo untuk mengembalikan panjar yang diterima sebesar Rp25.316.000,00 ke Kas Daerah; c. Memerintahkan kepada Zainal Arifin untuk mengembalikan panjar yang diterima sebesar Rp4.500.000,00 ke Kas Daerah; d. Memerintahkan kepada Abdul Hamid untuk mengembalikan panjar yang diterima sebesar Rp3.478.200,00 ke Kas Daerah; e. Memerintahkan kepada Kuasa BUD TA 2007 (Taufikurrahman, S.Sos) untuk mengembalikan panjar yang diterima sebesar sebesar Rp72.939.300,00 ke Kas Daerah; f. Memerintahkan kepada H. Ridwan Mustakim untuk mengembalikan panjar yang diterima sebesar Rp100.000.000,00 ke Kas Daerah; g. Memerintahkan kepada Sakura H. Abidin untuk mengembalikan panjar yang diterima sebesar Rp500.000.000,00 ke Kas Daerah. 7. a. Menempuh langkah hukum untuk memperjelas status status kepemilikan mutasi setoran penerimaan pada rekening koran Pemerintah Kota Bima sebesar Rp6.130.000.000,00. b. Memberikan sanksi kepada BUD dan Kuasa BUD TA 2006 dan 2007 yang tidak melakukan rekonsiliasi dan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank. 8. a. Menarik kerugian daerah atas pencairan deposito deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk untuk selanjutnya disetor ke kas daerah; b. Menarik dan memindahkan dana yang terdapat dalam rekening tabungan BNI nomor rekening 12061952-5 atas nama M. Djalil AR,MM, Drs ke kas daerah; c. Memerintahkan Inspektorat Kota untuk menelusuri aliran dana pada saat deposito dibuka Tahun 2005 s.d.2007 dan hasilnya diberitahukan ke BPK RI. 9. a. Mengembalikan dana yang telah dikeluarkan secara tidak sah sebesar Rp1.100.000.000,00 ke Kas Daerah. b. Memberikan sanksi bagi Kuasa BUD TA 2007 Taufikurrahman, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 Samsuddin, S.Sos atas kelalaiannya mengeluarkan uang dari Kas Daerah dan Kas Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peraturan perundangan. c. Memberikan sanksi bagi Kepala BPKD Kota Bima atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendaharawan untuk mengawasi kinerja Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya memerintahkan Kepala BPKD Kota Bima untuk menyetor kembali sisa kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp499.866.558,00 ke Kas Daerah. 10.a. 10. a. Mengembalikan dana pembangunan pujasera yang telah dikeluarkan secara tidak sah sebesar Rp300.000.000,00 ke Kas Daerah. b. Memberikan sanksi bagi Kuasa BUD TA 2007 dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 atas kelalaiannya mengeluarkan uang dari Kas Daerah dan Kas Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peraturan perundangan. c. Memberikan sanksi bagi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah TA 2007 dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 atas kesengajaannya membuat pertanggungjawaban fiktif atas pekerjaan pembangunan Pujasera. 11.a. 11. a. Menertibkan semua penyertaan modal Pemerintah untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah. b. Menarik kerugian daerah atas investasi pada PT Bima Palapa Sumber Energi sebesar Rp500.000.000,00 dan menyetorkan ke kas daerah. c. Mengembalikan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Bima pada KPN Kasabua Ade yang telah digunakan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp100.000.000,00 ke Kas Daerah. d. Memberikan sanksi bagi Kepala Bagian Ekonomi TA 2005 Drs. Tajudin Umar yang tidak menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 sesuai peruntukannya. PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

3

e. Memberikan sanksi bagi Kepala Sub Bagian Penanaman Modal Firmansyah, S.Sos, MAP., dan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah TA 2008 Drs. H. Idrus H. Idris, SH, MH yang menggunakan langsung uang laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bima dan selanjutnya memerintahkan untuk menyetorkan kembali SHU sebesar Rp2.510.000,00 ke Kas Daerah. 12.a. 12. a. Mengembalikan dana bantuan bantuan ekonomi mikro yang tidak tidak disalurkan sesuai sesuai peruntukkannya peruntukkannya sebesar Rp800.000.000,00 ke Kas Daerah. b. Memberikan sanksi kepada Kepala Bagian Ekonomi sebagai Wakil Pemerintah Kota Bima yang tidak melakukan pemantauan atas pencairan dana bantuan nutrisi tersebut. c. Memberikan sanksi kepada Kuasa BUD TA 2007 Taufikurrahman, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BPKD TA 2007 A. Khairil yang mengeluarkan uang dari Kas Daerah dan Kas Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peraturan perundangan. 13. Menarik dana insentif APBD yang dibagikan kepada yang tidak berhak menerima sebesar Rp1.327.168.949,00 dan menyetorkannya ke kas daerah. 14.a. 14. a. Memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Koperindag dan Kepala Bagian Ekonomi atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya mengijinkan penggunaan dana hasil investasi tidak berpedoman dengan ketentuan ketentuan yang berlaku. b. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperindag dan Kepala Bagian Ekonomi untuk menyetorkan kembali dana yang telah digunakan tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp55.828.000,00 (Rp38.878.000,00 + Rp16.400.000,00 + Rp550.000,00) ke Kas Daerah. c. Memberikan sanksi bagi Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya mengelola bunga hasil investasi tidak berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. d. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan untuk menyetorkan kembali bunga hasil investasi sebesar Rp23.477.000,00 (Rp9.165.000,00 + Rp14.312.000,00). e. Menetapkan peraturan yang mengatur tata cara penyaluran dana bergulir, pengembalian serta penyetoran kembali ke Kas Daerah. Daerah. 15. Memberikan sanksi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bima yang tidak melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2000 dan Keputusan Gubernur NTB No.39A Tahun 2007 serta menyetorkan kelebihan realisasi Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp107.812.734,02 ke kas daerah. 16.a. 16. a. Memberikan sanksi atas kesengajaan Kepala BPKD selaku PPK dan Kepala Bidang Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Penanda Tangan SPM yang membuat dokumentasi proforma untuk pencairan Dana DAK. b. Memberikan sanksi atas kesengajaan Kepala BPKD Kota Bima dan Kuasa BUD TA 2007 yang memerintahkan bendahara SKPD untuk membuka rekening giro penampungan DAK. c. Memerintahkan kepada seluruh bendahara SKPD menutup rekening giro penampungan dan di masa mendatang tidak membuka rekening penampungan. 17.a Memerintahkan Kepala Bawasda / Inspektorat Inspektorat Daerah untuk menelusuri besaran besaran pajak yang digunakan oleh Bendahara Arisman dan Ikhsan, apabila ditemukan besaran lebih dari Rp20.439.763,00 (Rp5.439.763,00 + Rp15.000.000,00) Rp15.000.000,00) maka ditetapkan kurang bayar atas Pajak. b. Memberikan sanksi atas Kelalaian Kepala Kantor Penghubung dan Kantor Satpol PP yang kurang melakukan pengawasan atas pengelolaan uang PFK.


4

c.

Memerintahkan Bendahara Pengeluran Pengeluran TA 2007 Kantor Kantor Penghubung a.n Arisman Indah dan Kantor Satpol PP a.n. Ikhsan ADT segera menyetor uang PFK ke Kas Negara yang telah digunakan menunggu hasil penelusuran Bawasda.

Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan.


B. Suharyanto, S.E., MSi., Ak. Akuntan, Register Negara No. D-21.299


5

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN

1.

Pencairan Rekening Kas Daerah Kota Bima sebesar Rp5.132.980.519,00 pada PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Raba-Bima tanpa melalui mekanisme APBD dan tidak dipertanggungjawabkan

Pemeriksaan terhadap pencairan dana pada Rekening Kas Daerah Kota Bima dengan membandingkan antara potongan cek (bonggol cek) yang ada pada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Bima dan rekening koran dari masing-masing bank, diketahui terdapat pencairan uang pada rekening untuk menampung penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Raba-Bima dengan rekening nomor 00000079-01-000262-30-4 a.n. Pemerintah Kota Bima cq. HM Nur A. Latif dengan menggunakan kwitansi/slip kwitansi/slip penarikan sebesar Rp4.571.980.519,00 Rp4.571.980.519,00 serta pada rekening untuk menampung penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sektor Lingkungan Hidup dengan nomor 00000079-01-000363-30-4 a.n. Pemkot Bima qq DAK Lingkungan Hidup sebesar Rp561.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No

Tanggal

Uraian Rekening Koran

Jumlah (Rp)

Tanda Tangan Kwitansi

00000079-01-000262-30-4

204.410.701,00

-

Atpn1104031405041208

5.630.818,00

-

15 Feb 2007

Atpn1511130215030701

28.154.091,00

-

4

15 Feb 2007

Atpn0510091415030303

28.154.091,00

-

5

15 Feb 2007

Atpn1110061415020306

5.630.818,00

-

7

21 Feb 2007

CA Cash withdrawal

1.500.000.000,00

H.M. Yusuf

8

22 Feb 2007

Ogie S

2.800.000.000,00

H.M. Yusuf

Sub Jumlah Jumlah

4.571.980. 4.571.980.519,0 519,00 0

1

9 Jan 2007

2

15 Feb 2007

3

CA Overbooking

00000079-01-000363-30-4

9

12 Mar 2007

Alokasi khusus sektor pertanian

561.000.000,00

Sub Jumlah

561.000.000,00

Jumlah

H.M. Yusuf

5.132.980.519,00

Keterangan: Mutasi debit no.1 s.d. 5 di atas merupakan transaksi berdasarkan mutasi di rekening koran dan bukan merupakan pendebitan pendebitan dengan menggunakan menggunakan kwitansi.

Konfirmasi atas permasalahan tersebut dengan Kepala BPKD Kota Bima selaku BUD Kota Bima diketahui bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh dari BRI, pencairan dana tersebut hanya berdasarkan kwitansi penarikan uang dari PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Raba-Bima, tanpa menggunakan cek resmi yang ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD Kota Bima. Untuk pencairan dana tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rpj1.500.000.000,00 uraiannya pada kwitansi adalah pencairan rekening Pemerintah Kota Bima untuk kegiatan Bantuan Sosial Kemasyarakatan bulan Februari 2007 dan Pembayaran Gaji Anggota Anggota DPRD Kota Bima, dimana dana tersebut diterima oleh Kuasa BKD Kota Bima atas nama H M Yusuf, dan pencairan dana tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp2.800.000.000,00 uraiannya adalah pencairan rekening giro Pemerintah Kota Bima untuk PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

6

pembayaran proyek-proyek Pemkot Pe mkot Tahun Anggaran 2007, dengan hanya tandatangan (menyerupai tandatangan pencairan dana tanggal 21 Pebruari 2007) tanpa mencantumkan nama yang menerima uang. Sedangkan pencairan dana tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp561.000.000,00 uraiannya adalah pencairan rekening giro Pemerintah Kota Bima tanggal 12 Maret 2007 untuk kegiatan Alokasi Khusus Sektor Pertanian dengan tanda tangan menyerupai pencairan tanggal 21 Februari 2007, akan tetapi konfirmasi pada Drs. H.M. Yusuf Ahmad menunjukkan bahwa yang bersangkutan lupa pernah menandatangani kwitansi tersebut atau tidak. Sedangkan selain empat transaksi diatas tidak dapat dijelaskan oleh Kepala BPKD. Atas permasalahan tersebut, maka pada tanggal 23 Juli 2007, Drs. H.M. Yusuf Ahmad, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima dengan Surat Nomor 973/140/BPKD/2007 menyampaikan Sanggahan/Bantahan/Keberatan atas Pencairan Dana Pemkot Bima tersebut kepada Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Raba-Bima yang isinya : a. Selaku Kepala BPKD atas nama Pemerintah Kota Bima maupun atas nama pribadi tidak pernah mengeluarkan uang milik Pemerintah Kota Bima dengan menggunakan kwitansi dari PT. BRI Cabang Bima seperti dilakukan pada tanggal 21 dan 22 Peberuari 2007 tersebut. b. Adanya tanda bukti (kwitansi) tersebut dengan mencantumkan tandatangan kami secara tegas sangat keberatan karena pencantuman tanda tangan tersebut adalah palsu dan atau dipalsukan serta tidak dikenal sebutan “Kuasa BKD”, yang ada adalah “Kuasa BUD”. c. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, selaku Kepala BPKD Kota Bima atas nama Pemerintah Kota Bima dan atas nama pribadi akan segera melapor kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas sanggahan tersebut menurut Kepala BPKD Kota Bima, pihak BRI menjawab surat tersebut dengan Surat Nomor R.267/KW-XI/LO/07/2007 tanggal 30 Juli 2007dan menyatakan bahwa akan melakukan penelusuran dan penelitian atas keberatan tersebut dan berdasar hasil penelusuran dan penelitian tersebut, baru akan dijawab keberatan yang diajukan. Kepala BPKD Kota Bima kembali mengirim surat kepada Pimpinan BRI Cabang Bima, dengan surat nomor 973/236/BPKD/2007 tanggal 17 Desember 2007, perihal Rekonsiliasi Dana Pemkot Bima, yang isinya juga mempertanyakan transaksi pengeluaran uang tanggal 21 Peberuari 2007 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan tanggal 22 Pebruari 2007 sebesar Rp2.800.000.000,00, namun juga tidak diberikan jawaban secara tertulis. Konfirmasi kembali atas permasalahan tersebut dengan Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Bima melalui surat Kepala BPKD nomor 973/30/BPKD/2008 pada tanggal 14 Pebruari 2008 telah ditanggapi oleh Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Bima melalui surat nomor B.239/KCXI/PEL/12/2007 tanggal 27 Pebruari 2008. Dalam surat tanggapan tersebut dijelaskan bahwa kewenangan menanggapi permasalahan tersebut telah diambil oleh Kantor Wilayah BRI Denpasar, mengingat rekening pemerintah Kota Bima merupakan salah satu yang terkait dengan perkara pidana yang melibatkan Pekerja Kantor Cabang BRI Raba Bima dan sekarang sedang ditangani Pengadilan Negeri Bima. Pada tanggal 17 Maret 2008 Kantor Wilayah BRI Denpasar melalui Surat No.R.107/KW-XI/LOK/03/2008 No.R.107/KW-XI/LOK/03/2008 memberikan penjelasan bahwa untuk mutasi penarikan tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp2.800.000.000,00 dari rekening giro No.0079-01-000262-30-4 atas nama Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan menggunakan kwitansi yang ditandatangani di atas materai oleh H.M. Yusuf. Surat Kantor Wilayah BRI tersebut dijawab oleh Walikota Bima melalui surat No.973/112/BPKD/2008 No.973/112/BPKD/2008 tanggal 15 Juli 2008 yang diantaranya berisi: a. Pemerintah Kota Bima tetap tidak mengakui mutasi penarikan yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan tanggal 22 Februari 2007 sebesar PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

7

Rp2.800.000.000,00 dengan mengatasnamakan dan tanda tangan sdr H. Yusuf Ahmad. Penjelasan pihak Kantor Wilayah BRI dinilai belum lengkap. b. Terdapat mutasi penarikan rekening giro pemerintah Kota Bima tanggal 12 Maret 2007 senilai Rp561.000.000,00 untuk kegiatan DAK Dinas Perikanan dengan membubuhkan tanda tangan di atas tanda bukti (Kwitansi) yang mirip dengan tandatangan Kepala BPKD tanpa nama yang jelas. Pemerintah Kota Bima meminta pihak BRI menjelaskan pejabat/petugas PT BRI yang bertanggungjawab secara secara administrasi maupun material material melakukan perbuatan dimaksud. dimaksud. Dijelaskan oleh Kepala BPKD bahwa bahwa yang menjabat sebagai sebagai Kepala PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Bima pada saat pencairan pencairan dana tersebut telah telah menjadi tersangka dalam kasus penipuan dana nasabah di Pengadilan Negeri Bima. Atas permasalahan tersebut, sampai dengan tanggal 15 September 2008, Kepala BPKD Kota Bima belum melapor kerugian daerah tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konfirmasi atas permasalahan diatas dengan Kuasa BUD TA 2007 diketahui bahwa yang bersangkutan tidak tahu menahu pada saat dana tersebut ditarik dari kas daerah, karena semua dana kas daerah yang keluar sepengetahuannya melalui cek. Rekonsiliasi antara register cek dan rekening koran bank secara periodik memang tidak dilakukan sehingga pencairan kas tanpa menggunakan cek tersebut tidak dapat segera diketahui. Berdasarkan keterangan lisan dari para Pejabat BPKD dijelaskan bahwa tidak ada aturan internal yang mengatur prosedur tetap/mekanisme pencairan anggaran/kas dari kas daerah harus melalui mekanisme cek setelah proses pengajuan SPP, SPM dan SP2D. Dijelaskan lebih lanjut bahwa penggunaan cek sebagai alat pembayaran sudah menjadi kebiasaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bima dan untuk tahun 2007 tidak ada perjanjian antara Pemerintah Kota Bima dengan Bank tempat menyimpan kas daerah tentang aturan pencairan uang milik /rekening kas daerah dan pembatasan otorisasi pencairan uang. Penelusuran selanjutnya atas Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota tentang pengelolaan keuangan daerah diketahui tidak terdapat aturan yang menyatakan bahwa pencairan dana dari kas daerah Pemerintah Kota Bima menggunakan mekanisme cek . Hanya terdapat Keputusan Walikota Bima No.1A Tahun 2007 yang mengatur pejabat yang berwenang menandatangani cek. Konfirmasi lebih lanjut atas permasalahan tersebut dengan Kepala BPKD diketahui bahwa atas penarikan dana tersebut tidak masuk ke dalam realisasi belanja pada APBD TA 2007 dan sampai dengan TA 2007 berakhir, dana sebesar Rp5.132.980.519,00 tersebut tidak dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dimana dalam pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa penarikan dana dari rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah b. Keputusan Walikota Bima Nomor 1A Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Walikota kepada para Pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2007 menetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Cek adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Bidang Anggaran dan Kuasa BUD. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya indikasi kerugian keuangan Pemerintah Kota Bima sebesar Rp5.132.980.519,00


8

Kondisi tersebut disebabkan oleh : a. Kelalaian dari Kuasa BUD TA 2007 yang tidak melakukan rekonsiliasi antara catatan pembukuan dan rekening koran secara periodik; b. Kesengajaan dari Kepala Kepala BPKD Kota Bima selaku BUD tidak tidak segera melaporkan kepada pihak pihak berwajib atas terjadinya terjadinya penggelapan uang daerah; daerah; c. Kelalaian PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Bima Bima mencairkan Rekening Kas Daerah Kota Bima tanpa berdasarkan cek yang ditandatangani secara resmi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Bidang Anggaran dan Kuasa BUD. Kepala BPKD Kota Bima menyatakan bahwa secara prinsip tidak mengakui perbuatan tersebut sesuai dengan surat BPKD tanggal 23 Juni 2007 tentang keberatan atas pencairan dana Pemerintah Kota Bima dan surat tanggal 17 Desember 2007 tentang rekonsiliasi dana Pemerintah Kota Bima. Selanjutnya permasalahan tersebut belum diarahkan ke pihak hukum karena lebih mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan dengan pihak bank, terutama untuk mendapatkan bukti pihak yang terkait dengan pencairan dana Pemerintah Kota tersebut dengan harapan kerugian daerah dapat dikembalikan. BPK RI menyarankan agar Walikota Bima melaporkan kepada aparat penegak hukum tentang indikasi pemalsuan tanda tangan dan untuk memperjelas status dana Kas Daerah sebesar Rp5.132.980.519,00 dalam upaya mengembalikan dana tersebut ke kas daerah.

2.

Rekening DAU sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Rekening DAK sebesar Rp3.000.000.000,00 diagunkan Walikota Bima untuk menjamin kredit pihak ketiga dan diblokir oleh PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Raba Bima Bima

Sebagai tindak lanjut dari pencairan dana milik Pemerintah Kota Bima oleh PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Raba Bima tanpa berdasarkan cek resmi yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Bima, Walikota Bima dengan Surat Nomor 900/127/BPKD/2007 tanggal 23 Maret 2007 memindahkan semua Rekening Pemerintah Kota Bima yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana-dana lainnya yang berada pada PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Raba Bima ke PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Bima terhitung mulai tanggal 23 Maret 2007. Atas dasar surat Walikota tersebut, maka semua rekening Pemerintah Kota Bima di BRI dipindahkan ke BNI, kecuali untuk Rekening DAU Nomor 00000079-01-000262-30-4 an. Pemerintah Kota Bima cq. HM Nur A. Latif diblokir oleh BRI sebesar Rp5.000.000.001,80 dan Rekening DAK Nomor 00000079-01-000262-30-8 an. Pemkot Bima cq. DAK Infrastruktur (PU) diblokir sebesar Rp3.000.000.000,00. Atas pemblokiran dana tersebut, menurut penjelasan Kepala BPKD selaku BUD Kota Bima menanyakan secara lisan kepada BRI, dan diperoleh penjelasan bahwa rekening tersebut menjadi jaminan kredit yang diberikan BRI kepada PT Permata Jaya Amal Perkasa sebesar Rp4.500.000.000,00 dan kepada Herman Trihatmo sebesar Rp2.500.000.000,00. Penjaminan rekening tersebut dilakukan oleh Drs. H.M. Nur A. Latif selaku Walikota Bima. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka pada tanggal 12 Juni 2007 di Denpasar, diadakan pertemuan antara Walikota Bima (Drs H.M. Nur A. Latif), Mantan Pincab. BRI Raba Bima (Imam Akbar Pujiono, yang pada saat itu menjadi Staf Kanwil BRI Denpasar), dan Ekananto Gandi S. (Pemborong/Kontraktor yang kreditnya dijamin dengan rekening dimaksud) dengan disaksikan oleh PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

9

Para Pejabat di Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar an. Heru Sardjono, Endang Munawar, Pitoyo Asmoro, HM Syarief Arfedy dan Dody Hardiyanto. Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan bahwa pelunasan pinjaman Cash Collateral atas nama Herman Trihatmo sebesar Rp2.500.000.000,00 dan pinjaman Cash Collateral atas Nama PT. Permata Jaya Amal Perkasa sebesar Rp4.500.000.000,00 beserta seluruh kewajiban bunga dan atau denda yang harus dibayar pihak debitur akan dilunasi oleh Sdr. Ekananto Gandi Samadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007, namun sampai dengan akhir pemeriksaan janji tersebut tidak dipenuhi. Ekananto Gandi Samadi adalah Kuasa Usaha PT. Permata Jaya Amal Perkasa dan sekaligus saudara dari Herman Trihatmo. Sampai dengan akhir pemeriksaan, dokumen perjanjian jaminan Pemerintah Kota Bima atas pinjaman Cash Collateral tersebut tidak diperoleh. Konfirmasi atas permasalahan ini dengan Walikota Bima diketahui bahwa Walikota Bima memberikan rekening tersebut sebagai jaminan atas kredit dari PT. Permata Jaya Amal Perkasa, mengingat antara Pemerintah Kota Bima dengan PT. Permata Jaya Amal Perkasa mempunyai Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 01/II/2005 tanggal 2 Pebruari 2005 untuk Pembangunan satu unit Mall, Reklamasi Pantai, Pembangunan Stadion Kota Bima, Pembangunan Jalan Hotmix Melayu-Kolo dan Pembangunan Gedung Islamic Centre Manggemaci Kota Bima. Total harga pekerjaan yang disepakati dalam MoU ini adalah sebesar Rp94.000.000.000,00 (sembilan (sembilan puluh empat milyar rupiah). Pada tanggal 5 Agustus 2007, Kepala BPKD Kota Bima dengan surat Nomor 973/159/2007 meminta kepada Pimpinan PT BRI Cabang Bima untuk pencairan dana DAU dan DAK TA 2007 yang diblokir tersebut, dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah PT BRI Denpasar. Surat tersebut dijawab oleh Pimpinan Wilayah PT BRI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Denpasar dengan Surat Nomor R.291 KW/XI/RTL/08/2007 KW/XI/RTL/08/2007 tanggal 23 Agustus 2007, 2007, yang isinya bahwa permohonan BPKD Pemkot Bima tidak dapat dipenuhi dengan alasan bahwa Giro DAU dan DAK 2007 telah diagunkan oleh Pemkot Bima yang dalam hal ini diwakili oleh Doctorandus Haji Muhamad Nur Abdul Latif selaku Walikota Bima dan Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Melayu Kolo yang seharusnya sudah selesai pekerjaannya, namun sampai dengan saat ini Kantor Cabang BRI Raba Bima belum menerima pembayaran sebagai prestasi penyelesaian proyek tersebut. Selanjutnya Walikota Bima meminta pihak PT. Permata Jaya Amal Perkasa untuk mengganti jaminan kreditnya dengan aset milik PT. Permata Jaya Amal Perkasa. Pada tanggal 24 Nopember 2007, dibuat perjanjian antara Ekananto Gandi Siboen (selaku Kuasa Usaha PT. Permata Jaya Amal Perkasa, selanjutnya disebut pihak pertama) dengan H.M. Nur A. Latif (selaku Walikota Bima, selanjutnya disebut pihak kedua), dimana dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Pihak Pertama bersedia mengganti atau menukar jaminan kredit pada BRI Cabang Bima dengan harta milik pribadi pihak pertama, paling lambat tanggal 31 Maret 2008, setelah mendapat persetujuan dari BRI. Sampai dengan tanggal 12 September 2008, uang milik Pemerintah Kota Bima yang diblokir oleh BRI masih dalam status blokir. Konfirmasi tertulis dengan Pimpinan Cabang Bank BRI Kota Bima melalui Surat No. 13/Tim LKPDKotaBima/09/2008 LKPDKotaBima/09/2008 perihal konfirmasi tentang status terkini hingga pemeriksaan berakhir belum diperoleh diperoleh jawaban dari Pimpinan Cabang BRI Kota Bima.

a.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang”.


10

b.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pinjaman Daerah, dimana dalam pasal 4 disebutkan : (1) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain (2) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman daerah

Pemberian rekening DAU dan DAK sebagai jaminan jaminan atas pinjaman pihak pihak ketiga pada PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Bima tersebut berpotensi menimbulkan kerugian daerah, apabila PT. Permata Jaya Amal Perkasa tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk untuk mengganti jaminan pada PT. PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Bima dengan aset pribadi dan tidak dapat melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Hal tersebut disebabkan oleh Walikota Bima membuat kebijakan untuk memberikan rekening DAU dan DAK Kota Bima sebagai jaminan kredit PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Bima kepada pihak ketiga a.n. Herman Trihatmo dan PT. Permata Jaya Amal Perkasa menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas penjaminan uang DAK/DAU Kota Bima sebesar Rp.8.000.000.000,00 kepada PT Permata Jaya Amal Perkasa, Walikota Bima menyatakan sebagai berikut; 1. Kegiatan ini disponsori atau diprakarsai oleh PT Permata Jaya Amal Perkasa dan Kepala BRI Cabang Bima (Sdr. Imam). 2. Kepada saya (Walikota Bima) beberapa waktu yang lalu disodorkan satu perjanjian bahwa pinjaman/penjaminan uang sebesar Rp.8.000.000.000,00 itu untuk memperoleh kredit/pinjaman kredit/pinjaman pada BRI Cabang Bima sebesar Rp.7.000.000.000,00 yang tujuan utamanya adalah untuk membeli sejumlah alat berat guna membantu mempercepat proses penyelesaian proyek jalur jalan melayu-kolo sepanjang 14,5 km dan lebar 20 m yang sedang dikerjakan oleh PT. Permata Jaya Amal Perkasa. 3. Sdr. Kepala BRI Cabang Bima saat itu menyampaikan informasi secara lisan dihadapan saya (Walikota Bima) dan ikut disaksikan oleh saudara Ekananto Gandhi Sibun (pihak PT Permata Jaya Amal Perkasa) bahwa penjaminan dengan dana Pemkot Bima itu waktunya tidak terlalu lama, paling lambat 2-3 minggu saja, dan akan segera dikembalikan lagi ke pemkot Bima sebagai pemilik uang. 4. Terkesan dengan janji akan dikembalikan dalam waktu singkat oleh BRI Cabang Bima (Sdr. Imam) dan saudara Ekananto Gandhi Sibun (PT. Permata Jaya Amal Perkasa) dan bahkan nanti akan membayar dana-dana proyek pemkot Bima akan dibayarkan dengan uang BRI Cabang Bima sebagai bank yang dipercaya oleh pemkot Bima menyimpan dananya, dan terbius juga oleh keinginan Pemkot Bima untuk segera menyelesaikan pekerjaan proyek jalan Melayu-Kolo (panjang 14,5 km, lebar 20 m), karena di sepanjang jalan Melayu-kolo tersebut terbuka lebar kesempatan pengembangan pembangunan Kota seperti perumahan, ekonomi rakyat, pemberdayaan potensi laut, membuka wilayah yang y ang terisolir, dan memperlancar hubungan (arus barang) antar wilayah sekitar, maka saya (Walikota Bima) tanpa pikir panjang lagi menandatangani perjanjian penjaminan dana sebesar Rp.8.000.000.000,00 tersebut. 5. Saya pribadi (Walikota Bima) tidak terlalu menyalahkan siapa-siapa disini, tetapi seharusnya pihak BRI Cabang Bima yang merupakan BUMN Pemerintah RI menginformasikan menginformasikan secara awal pada saya (Walikota Bima), bahwa pihak Pemkot Bima tidak diperbolehkan menjaminkan dana DAU/DAK pemkot Bima untuk pinjaman pihak ketiga pada pihak BRI Cabang Bima, tetapi saran PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

11

itu tidak pernah kami (Pemkot Bima) terima dari pihak BRI Cabang Bima (Sdr. Imam) sebagai kepala BRI cabang Bima saat itu. 6. Dan ternyata belakangan baru saya (Walikota Bima) memahami bahwa penjaminan uang pemkot kepada pihak ketiga tidak diperbolehkan oleh aturan yang ada. 7. Saya (Walikota Bima) dalam hal ini sangat menyesali kegiatan ini, dan agar kami (Pemkot Bima) bisa mempelajari kegiatan penjaminan ini, saya (Walikota Bima) berharap pada BRI Cabang Bima membantu menyerahkan fotokopi dari perjanjian dimaksud sebagai bahan penelitian sehingga menjadi lebih jelas persoalannya. BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar mengambil langkah hukum terkait dengan dana Pemerintah Kota Bima yang masih diblokir oleh BRI Cabang Bima dan mengupayakan pengembalian dana tersebut tersebut ke kas daerah.

3.

Pencairan Rekening Kas Daerah Kota Bima sebesar Rp6.894.000.000,00 Rp6.894.000.000 ,00 dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan tidak dipertanggungjawabkan

Pemeriksaan terhadap pencairan dana pada Rekening Kas Daerah Kota Bima dengan membandingkan antara potongan cek (bonggol cek) yang ada pada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Bima dengan rekening koran dari masing-masing bank, diketahui terdapat pencairan uang pada rekening untuk menampung menampung penerimaan Dana Alokasi Alokasi Umum (DAU) PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Bima rekening nomor 00000079-01-000262-30-4 a.n. Pemerintah Kota Bima cq. HM Nur A. Latif dengan menggunakan cek yang tidak tercatat pada BUD Kota Bima sebesar Rp5.250.000.000,00, dan dengan menggunakan kwitansi sebesar Rp1.644.000.000,00 dengan uraiannya pada kwitansi adalah pencairan giro pemerintah kota untuk kepentingan kegiatan pemerintah kota tanggal 19 Februari 2007 diterima oleh Walikota Bima, dengan rincian sebagai berikut: No

1

Tanggal 12 Peb 2007

Uraian Rekening Koran CA Cash withdrawal

No. Cek/Bukti

Jumlah (Rp)

5.000.000.000,00

CA Cash withdrawal

01624972 01624973

2

15 Peb 2007

3

19 Peb 2007

Kliring BNI

01624974

50.000.000,00

4

19 Feb 2007

CA Cash withdrawal Jumlah

Slip penarikan

200.000.000,00 1.644.000.000,00 6.894.000.000,00

Konfirmasi atas permasalahan tersebut dengan Kuasa BUD dan Kepala BPKD Kota Bima diketahui bahwa atas pencairan dana menggunakan 3 (tiga) lembar cek dengan nilai seluruhnya sebesar Rp5.250.000.000,00 tidak tercatat atau tanpa sepengetahuan Kuasa BUD Kota Bima. Konfirmasi lebih lanjut bersama Kuasa BUD Kota Bima atas permasalahan tersebut kepada pihak PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Bima pada tanggal 15 Pebruari 2008, diketahui bahwa tiga lembar cek senilai Rp5.250.000.000,00 tersebut diatas ditandatangani oleh Walikota Bima. Konfirmasi selanjutnya atas pertanggungjawaban pencairan dana kas daerah diatas diketahui sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007, tidak ada pertanggungjawaban yang dibuat, hanya terdapat pengembalian dana ke kas daerah sebesar Rp250.000.000,00 dengan penyetor Sdri. Siti Hajar, A.Md. (bendahara BPKD TA.2008), dengan uraian pada STS pengembalian pinjaman M.Nur A.Latif.


12

a.

b.

c.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang”. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dimana dalam pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa penarikan dana dari rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Keputusan Walikota Bima Nomor 1A Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Walikota kepada para Pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2007 menetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Cek adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Bidang Anggaran dan Kuasa BUD.

Pencairan rekening Kas Daerah Kota Bima pada PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Bima rekening nomor 00000079-01-000262-30-4 00000079-01-000262-30-4 tanpa melalui BUD (tanpa melalui mekanisme APBD) oleh Walikota Bima mengakibatkan adanya indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp6.894.000.000,00 Hal tersebut disebabkan Walikota Bima membuat kebijakan untuk mengeluarkan dan menggunakan tanpa mempertanggungjawabkan uang milik daerah tanpa melalui BUD sebesar Rp6.894.000.000,00 yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Atas pencairan Rekening Kas Daerah Kota Bima sebesar Rp.5.250.000.000,00 oleh Walikota Bima tanpa melalui BUD dan belum dipertanggungjawabkan, walikota bima menyatakan sebagai berikut: 1. Pengeluaran dana sebesar Rp.250.000.000,00 merupakan dana talangan yang diberikan oleh walikota Bima kepada seorang / pihak ke III yang melaksanakan pekerjaan pengadaan buku-buku di dinas pendidikan Kota Bima. Berawal dari pinjaman modal pihak ketiga di BRI Cabang Bima sebesar Rp.300.000.000,00 dengan jaminan ada kegiatan/pekerjaan di pemerintah Kota Bima / via Diknas tentang pengadaan buku. Tanggal 27 Februari 2008 dana pinjamannya kepada Pemkot Bima sebesar Rp.250.000.000,00 sudah dibayarkan kembali oleh pihak ketiga kemudian bukti setorannya akan diserahkan ke Pemkot Bima setelah melaporkan juga / memperlihatkan bukti setorannya kepada tim BPK Mataram. Mataram . 2. Tentang pengeluaran dana dari BRI cabang Bima sebesar Rp.5.000.000.000,00 memang saya sendiri (walikota Bima) yang memberikan ceknya dan ditandatangani oleh saya tetapi saya lupa, uang sebesar itu untuk pembayaran proyek apa apa dan untuk apa. Saya sendiri sendiri tidak pernah merasa menerima uang sebesar itu. Kami akan mengkonfirmasi kepada BRI cabang Bima jika dana Rp.5.000.000.000,00 itu diterima secara kontan di BRI Cabang Bima, maka mohon/diharapkan pada BRI cabang Bima untuk menunjukkan bukti siapa yang menerima dana sebesar Rp.5.000.000.000,00 itu dan jika dana Rp.5.000.000.000,00 itu ditransfer antar rekening bank, maka ke rekening siapa dana itu dialirkan sebenarnya. Kemudian cek sebesar Rp.5.000.000.000,00 itupun saya (Walikota Bima) sudah lupa saat itu diserahkan kepada siapa, untuk itu kembali saya (walikota Bima) berharap kepada pihak BRI PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

13

Cabang Bima berkenan memberikan informasinya, termasuk siapa yang mencairkannya atau kepada rekening siapa ditransfernya. Tetapi besar kemungkinan cek sebesar Rp.5.000.000.000,00 tersebut diserahkan kepada Sdr. Ekananto Gandhi Sibun (PT. Permata Jaya Alam Perkasa). BPK RI menyarankan kepada walikota Bima untuk mengembalikan dana sebesar Rp6.894.000.000,00 yang telah dikeluarkan tanpa melalui BUD tersebut ke kas daerah.

4.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Bidang Pendapatan BPKD Kota Bima digunakan langsung untuk pengeluaran sebesar Rp90.152.085,00 dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp44.789.840,00

Pemeriksaan atas rekapitulasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Bidang Pendapatan BPKD Kota Bima menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Kota Bima memperoleh Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh PT PLN (Persero) Cabang Kota Bima sebesar Rp1.526.568.945,00. Dari jumlah tersebut, yang disetor ke daerah oleh PLN adalah pendapatan setelah dikurangi dikurangi fee PLN sebesar 4% atau seluruhnya seluruhnya sebesar Rp1.465.464.187,00. Rp1.465.464.187,00. Pemeriksaan lebih lanjut atas STS penyetoran PPJ ke kas daerah oleh pegawai yang diserahi tugas Khusus di Bidang Pendapatan BPKD menunjukkan bahwa jumlah PPJ TA 2007 yang telah disetor sebesar Rp1.330.528.262,00 sehingga terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp134.941.925,00 (Rp1.465.464.187,00-Rp1.330.528.262,00). Konfirmasi dengan Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kota Bima menunjukkan bahwa kekurangan penyetoran tersebut karena pada akhir tahun anggaran 2007 Pemerintah Kota Bima mengalami kesulitan keuangan, sehingga pembayaran tagihan rekening listrik Pemerintah Kota Bima untuk bulan Desember 2007 pada Bagian Umum Setda Kota Bima tidak dapat dicairkan. Atas permasalahan tersebut, PLN melakukan pembayaran PPJ bulan Desember 2007 secara netto, yaitu setelah dipotong tagihan rekening listrik Pemerintah Kota Bima bulan Desember 2007 dengan perincian PPJ tertagih bulan Desember sebesar Rp134.941.925,00 dikurangi tagihan listrik bulan Desember sebesar Rp90.152.085,00 sehingga PPJ bulan Desember 2007 yang diterima Bidang Pendapatan dari PLN pada tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp44.789.840,00. Dengan demikian pencatatan penerimaan PPJ di Laporan Realisasi Anggaran kurang dicatat sebesar Rp90.152.085,00. Penyetoran ke kas daerah untuk penerimaan PPJ bulan Desember 2007 sebesar Rp44.789.840,00 tersebut baru dilakukan pada tanggal 21 Pebruari 2008. Konfirmasi selanjutnya atas fee 4% untuk PLN diketahui bahwa fee tersebut memang telah diatur dalam perjanjian antara Pemerintah Kota dengan PLN cabang Bima Nomor 37 Tahun 2003/ Nomor 001.PJ/547/CABBIM/200 001.PJ/547/CABBIM/2003 3 tentang Pemungutan dan Penyetoran PPJ dan Pembayaran Rekening Listrik tanggal 31 Maret 2003 dan fee tersebut memang dipotong langsung oleh PLN dan dicatat secara netto, hal ini telah berlangsung sejak beberapa tahun dan sudah menjadi kebiasaan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada ayat (3) yang menyatakan bahwa ”Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan” dan ayat (4) yang menyatakan bahwa “Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”.


14

a. b.

Kondisi tersebut mengakibatkan: Tidak disetornya penerimaan PPJ tepat waktu ke kas daerah membuka peluang penyalahgunaan dana tersebut; Pendapatan PPJ dan Belanja Listrik pada Laporan Realisasi Anggaran kurang disajikan sebesar Rp134.941.925,00 (Rp90.152.085,00 + Rp44.789.840,00).

Kondisi tersebut terjadi karena: a. Kelalaian Kepala Bidang Pendapatan yang tidak menyetorkan pendapatan PPJ bulan Desember 2007 ke kas daerah tepat waktu; b. Perjanjian antara Pemerintah Kota dengan PLN cabang Bima Nomor 37 Tahun 2003/ Nomor 001.PJ/547/CABBIM/2003 tentang Pemungutan dan Penyetoran PPJ dan Pembayaran Rekening Listrik tanggal 31 Maret 2003 yang mengatur mekanisme penggunaan/pemotongan langsung pendapatan PPJ untuk pembayaran pembayaran listrik Pemda. Atas permasalahan tersebut, Walikota Bima melalui Kepala Bidang Pendapatan menjelaskan bahwa PPJ yang belum disetorkan tersebut merupakan kompensasi pembayaran jasa rekening listrik pemerintah Kota Bima yang harus dibayar oleh Bagian Umum Setda Kota Bima kepada pihak PLN. Namun oleh pihak PLN dipotong langsung dari PPJ yang mereka terima setiap bulannya karena adanya kelalaian Bagian Umum yang belum menyetorkan kompensasi ke kas daerah, tapi permasalahan tersebut tersebut sudah disetorkan ke kas daerah pada pada awal tahun 2008. BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar: a. Memberikan sanksi kepada Kepala Bidang Pendapatan yang tidak menyetorkan pendapatan PPJ bulan Desember 2007 ke kas daerah tepat waktu dan memerintahkan untuk selanjutnya agar menyetorkan pendapatan PPJ setiap bulan secara tepat waktu. b. Merevisi perjanjian dengan PLN cabang Bima dengan menghilangkan klausul mengenai mekanisme penggunaan/pemotongan penggunaan/pemotongan langsung pendapatan PPJ untuk pembayaran listrik Pemda.

5.

Penunjukan 3 (tiga) bank umum sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Kota Bima dengan saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp30.028.086.151,43 tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota dan tidak diberitahukan kepada DPRD serta Pembukaan dan Pengoperasian 36 rekening Kas Daerah tidak diatur dengan Peraturan Walikota

Pemeriksaan atas tempat penyimpanan uang milik milik Pemerintah Kota Kota Bima per 31 Desember 2007, diketahui bahwa uang tersebut disimpan pada 3 (tiga) bank umum dalam 36 rekening giro dengan saldo per 31 Desember 2007 seluruhnya sebesar Rp30.028.086.151,43. Rincian atas rekening dimaksud sebagai berikut :

No.

Nomor Rekening

Nama Rekening

1

2

3

1

005.21.00048.02-3

Sisa UDP BPKD Kota Bima

2

005.21.00004.02-5

DAK Dana Reboisasi

3

005.21.02080.00-9 005.21.02080.00-9

Dana Penyeimbang Pemkot

4

005.21.00023.03-1

Pemerintah Kota Bima


Saldo Per 31 Des 2007

4

Bank

5

57.660.083,92

Bank NTB

454.682.925,00

Bank NTB

8.184.591.963,00

Bank NTB

9.477.154,00

Bank NTB 15

Pemkot Bima/bagi Hasil

005.21.00015.02-0

6

005.21.02066.00-7

7

005.21.00018.02-3

8

005.21.00002.00-9

Kas Pemkot (PAD)

205.482.687,70

Bank NTB

9

005.21.02066.01-0

Pemkot Bima/DAU

1.653.796.988,17

Bank NTB

10

005.21.00025.02-6

11

005.21.02102.00-6

DAK Khusus Pemkot-Bima Pemkot-Bima

12

0053757446

Kantor Pemerintah Kota

pajak Pemkot Dana Propensi Dana Penyeimbang/Dana Ad Hoc

Bend BPKD kota Bima/Burhan ISM

6.205.039,00

Bank NTB

5

797.177.475,61 3.803.022.171,00

283.480.561,83

Bank NTB Bank NTB

Bank NTB

421.451,40

Bank NTB

20.666.862,00

Bank BNI

2.769.734,00

Bank BNI

99.212.413,00

Bank BNI

1.627.407.872,00

Bank BNI

3.035.152.587,00

Bank BNI

883.214.926,00

Bank BNI

362,00

Bank BNI

140,00

Bank BNI

683.900.000,00

Bank BNI

463,00

Bank BNI

90,00

Bank BNI

823,00

Bank BNI

00,00

Bank BNI

Bima 13

0120647870

Kantor Pemerintah Kota Bima

14

0053756431

BPHTB Pemkot Bima

15

0120647304


16

0053757219

PBB Pemkot Bima

17

0053757435


18

0136317196

DAK Infrastruktur Kota Bima

19

0136317866

DAK Perikanan dan Kelautan

20

0136317640

DAK Prasarana

21

0136317334

DAK Kesehatan

22

0136316283

DAK Lingkungan Hidup

23

0136318065

DAK Pertanian

24

0136318281

DAK Pendidikan

25

0053763211

Badan Pengelola Keuangan

895.635,00

Bank BNI

26

00000079-01-000370-30-1

Bencana Alam qq Walikota

109.923,00

Bank BRI

00,00

Bank BRI

45.792.676,00

Bank BRI

5.117.248.183,80

Bank BRI

Bima 27

00000079-01-000376-30-7

Dana Ad Hoc

28

00000079-01-000373-30-9

Dana Bantuan Keg Sos. Kemasy

29

00000079-01-000262-30-4

Pemkot Bima CQ HM Nur A Latif

30

00000079-01-000360-30-6

DAK Sarana/Prasarana Sarana/Prasarana

00,00

Bank BRI

31

00000079-01-000363-30-4

DAK Lingkungan Hidup

00,00

Bank BRI

32

00000079-01-000364-30-0

DAK Kesehatan

00,00

Bank BRI

33

00000079-01-000365-30-6

DAK Perikanan Kelautan

00,00

Bank BRI

34

00000079-01-000362-30-8

DAK Infrastruktur

3.055.714.961,00

Bank BRI

35

00000079-01-000361-30-2

DAK Pendidikan

00,00

Bank BRI

36

00000079-01-000359-30-5

DAK Prasarana Pemerintahan

00,00

Bank BRI

Jumlah


30.028.086.151,43

16

Hasil konfirmasi dengan Kepala BPKD Kota Bima tentang dasar penyimpanan uang pada ketiga bank umum dimaksud diketahui bahwa penunjukan ketiga bank ini tidak didasarkan atas Surat Keputusan Walikota dan tidak diberitahukan kepada DPRD Kota Bima. Demikian pula pada saat penunjukan bank tidak ada perjanjian yang dibuat antara pihak Bendahara Umum Daerah Kota Bima dengan masing-masing Bank, sehingga tidak jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Bima tidak mempunyai prosedur yang ditetapkan dalam mekanisme pembukaan, pengoperasian, pengawasan dan penutupan rekening milik Pemerintah Kota Bima.

a.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang milik Negara/Daerah pada: 1) Pasal 18 ayat: (1) Gubernur/bupati/walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah. (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yangditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada pada ayat(1) dimuat dalam perjanjian perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup:a.jenis pelayanan yang diberikan; mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;c.pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaranke Rekening Kas Umum Daerah;d.pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;e.pemberian imbalan atas jasa pelayanan;f.kewajiban menyampaikan laporan;g.sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan h.tata cara penyelesaian perselisihan. 2) Pasal 19 ayat (7) yang menyatakan menyatakan bahwa ketentuan ketentuan lebih lanjut tentang tentang pembukaan dan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 179 ayat (3) disebutkan bahwa penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD. Tidak diterbitkannya Surat Keputusan Walikota tentang Penunjukan Bank yang sehat tempat pembukaan Rekening Kas Umum Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan pengeluaran mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam melakukan pemantauan hak dan kewajiban atas rekening bank dimaksud, sehingga membuka peluang penyalahgunaan keuangan keuangan daerah.


17

Hal tersebut terjadi karena: a. Kelalaian Kepala BPKD selaku BUD TA 2007 yang tidak membuat perjanjian bersama antara bank yang ditunjuk ditunjuk sebagai tempat penyimpanan penyimpanan uang daerah dengan BUD. b. Kelalaian Walikota Bima tidak menerbitkan Surat Keputusan Walikota tentang Penunjukan Bank yang sehat tempat pembukaan Rekening Kas Umum Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan pengeluaran dan tidak memberitahukan kepada DPRD. Walikota Bima menyatakan bahwa penunjukan 3 (tiga) bank umum sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Kota Bima dengan saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp.30.028.086.151,43 tidak ditetapkan dengan Surat Keputusan walikota dan tidak diberitahukan kepada DPRD. Dapat dijelaskan bahwa sejak Pemerintah Kota Bima terbentuk telah dilakukan pembukaan rekening pada 3 (tiga) (tiga) Bank yaitu PT. Bank NTB, PT. Bank BRI, dan PT. Bank BNI telah dilengkapi dengan surat Keputusan Walikota Bima sehingga pihak Bank menerima pembukaan rekening tersebut dengan dilengkapi specimen tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani cek setiap tahunnya. Terhadap SK tersebut kami (pemkot Bima) akan lengkapi menyusul setelah SK tersebut ditemukan kembali di arsip surat kami. BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar: a. Memberikan sanksi bagi Kepala BPKD selaku BUD TA 2007 karena tidak membuat perjanjian antara Pemerintah Kota Bima dengan bank yang ditunjuk sebagai tempat penyimpan uang daerah dan selanjutnya memerintahkan kepada BUD TA 2008 agar membuat perjanjian antara Pemerintah Kota Bima dengan bank yang ditunjuk sebagai tempat penyimpan uang daerah. b. Dalam menetapkan bank sebagai tempat penyimpanan kas daerah, ditetapkan berdasar SK Walikota dan diberitahukan kepada DPRD dan membuat Peraturan Walikota yang mengatur pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan pengeluaran serta menertibkan rekening kas daerah yang tidak digunakan lagi.

6. Pengeluaran Kas dari Kas Daerah TA 2007 sebesar Rp1.571.233.500,00 yang dianggap sebagai panjar tidak sesuai ketentuan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima TA 2007 diketahui terdapat kas di Bendahara Umum Daerah sebesar Rp2.528.289.972,00 yang merupakan saldo tunai yang belum dipertanggungjawabkan. Kas di Bendahara Umum Daerah tersebut merupakan panjar yang diberikan kepada Dinas/Bagian/Pegawai/Pihak Ketiga di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Penelusuran atas rincian kas di Bendahara Umum Daerah yang belum dipertanggungjawabkan tersebut pada buku panjar Kuasa BUD TA 2007 diketahui diketahui sisa panjar dengan rincian rincian sebagai berikut: berikut:

No. 1.

Uraian Y. Titi Titi Handoyo, Handoyo, SE (Kabid (Kabid Anggaran) Anggaran)

2. 3. 4.

Bawa Bawasd sdaa Panjar Panjar Zainal Zainal Arifin Arifin (Dinas (Dinas Tata Kota) Panjar Panjar Abdul Hamid (KTU BPKD)


Jumlah (Rp) 15.000.000 15.000.000,00 ,00 10.3 10.316 16.0 .000 00,0 ,00 0 30.0 30.000 00.0 .000 00,0 ,00 0 4.500.000, 4.500.000,00 00 3.478.200 3.478.200,00 ,00

Keterangan Bantuan Bantuan Masji Masji Oi Niu SPPD SPPD SPPD SPPD Panjar Panjar Bantuan Bantuan Wisuda Wisuda Panjar Panjar Pribadi Pribadi 18

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Waliko Walikota ta Bima Bima Taufikur Taufikurrahma rahman, n, S.Sos (Kuasa (Kuasa BUD) Panjar Panjar Proyek (Taufikur (Taufikurrahman rahman,, S.Sos) Panjar Panjar Proyek (Taufikur (Taufikurrahman rahman,, S.Sos) Pembanguna Pembangunan n Kantor Kantor Pertanian Pertanian Panjar Panjar Dinkes, Dinkes, Puskesmas Puskesmas Asakota Asakota

11. 12.

Panjar Panjar Walikota Walikota Bima Walikota Bima (Transfer ke Ir Bambang Sumantri) Jumlah

135.00 135.000.0 0.000, 00,00 00 Bantua Bantuan n Masji Masjid d 63.000.000 63.000.000,00 ,00 Biaya Tamu 4.999.300, 4.999.300,00 00 4.940.000, 4.940.000,00 00 100.000.00 100.000.000,00 0,00 H.Ridwan H.Ridwan Mustakim Mustakim 500.000.00 500.000.000,00 0,00 Ibu Sakura Sakura H.Abidin H.Abidin (Anggota DPRD) 200.000.00 200.000.000,00 0,00 Lampu Lampu Hias Jalan Jalan 500.0 00.000 00.0 .000 00,0 ,00 0 1.571.233.500,00

Rincian masing-masing panjar tersebut diuraikan sebagai berikut: a. Berdasarkan konfirmasi dan surat pernyataan dari Y Titi Handoyo yang juga sebagai Kepala Bidang Anggaran, diketahui panjar sebesar sebesar Rp15.000.000,00 tersebut tersebut direncanakan digunakan digunakan untuk sumbangan kepada Masjid Oi Niu oleh Walikota Bima. Dana tersebut diterima dari Kuasa BUD dan selanjutnya diserahkan kepada Walikota, akan tetapi tidak ada SPJ yang diserahkan kepada BPKD sebagai pengelola bantuan ataupun pengembalian atas panjar tersebut kepada Kuasa BUD TA 2007. Sedangkan panjar sebesar Rp10.316.000,00 digunakan yang bersangkutan untuk biaya Perjalanan Dinas ke Surabaya dalam rangka mendampingi Walikota Bima. Atas panjar tersebut yang bersangkutan berjanji untuk segera mengembalikan dengan menyetor ke kas daerah. b. Berdasarkan konfirmasi dan surat pernyataan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Bawasda Kota Bima diketahui bahwa panjar dari Bawasda Kota Bima sebesar Rp30.000.000,00 merupakan panjar untuk perjalanan dinas ke luar daerah. Panjar tersebut telah dibayar kembali dan telah dicatat oleh Kuasa BUD TA 2007 pada sebuah buku khusus panjar berupa buku pola kecil dan bukti tanda terima dijepitkan pada buku tersebut. Kuasa BUD TA 2007 menyatakan kalau buku pola tersebut tidak ada, di samping itu Bendahara Pengeluaran Bawasda Kota Bima tidak dapat membuktikan pengembalian panjar kepada Kuasa BUD karena sudah tidak memiliki lagi bukti pembayaran yang ada padanya (sudah hilang). Berdasarkan bukti Surat Tanda Setoran (STS) yang diterima oleh BPK pada tanggal 22 Oktober 2007, diketahui panjar tersebut telah dibayar kembali oleh Bendahara Pengeluaran Bawasda Kota Bima sebesar Rp30.000.000,00 dengan STS nomor 2 tanggal 22 Oktober 2007. c. Berdasarkan konfirmasi dan surat pernyataan dari Zainal Arifin (Kepala Seksi Perencanaan Umum Dinas Kimpraswil Kota Bima) diketahui bahwa panjar sebesar Rp4.000.000,00 tersebut merupakan panjar untuk biaya wisuda S2 ke Malang. Yang bersangkutan mengajukan panjar karena ada rencana dari Pemerintah Pemer intah Kota Bima untuk memberikan bantuan wisuda, dan ternyata bantuan tersebut tidak jadi dikeluarkan. Sampai dengan saat pemeriksaan, dana tersebut masih belum dikembalikan. d. Berdasarkan konfirmasi dan surat pernyataan dari Abdul Hamid (Kepala Tata Usaha BPKD) diketahui bahwa panjar sebesar Rp3.478.200,00 tersebut merupakan panjar untuk Perjalanan Dinas, dan panjar tersebut sebenarnya merupakan pinjaman kepada Kuasa BUD secara pribadi, dan pada saat dana Perjalanan Perjalanan Dinas sudah sudah cair, yang bersangkutan telah mengembalikan mengembalikan sebesar Rp1.500.000,00 kepada Kuasa BUD TA 2007. Yang bersangkutan tidak mengetahui kalau ternyata pinjaman tersebut dibebankan ke kas daerah, untuk itu yang bersangkutan akan


19

e.

melakukan pembayaran setelah meminta kembali dana yang telah disetorkan ke Kuasa BUD TA 2007. Berdasarkan konfirmasi dengan Kuasa BUD TA 2007 diketahui bahwa untuk panjar-panjar lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1). Panjar dari Bawasda Kota Bima sebesar Rp30.000.000,00 merupakan panjar untuk perjalanan dinas ke luar daerah. Konfirmasi yang dilakukan kepada Kuasa BUD TA 2007 diketahui bahwa panjar tersebut belum dibayar kembali oleh Bawasda Kota B ima, 2). Panjar ke Walikota Bima sebesar Rp135.000.000,00 merupakan panjar untuk bantuan masjid yang akan diberikan oleh walikota kepada masyarakat berdasarkan disposisi dari Walikota. Hasil konfirmasi dengan Bendahara Bantuan BPKD diketahui Bendahara Bantuan BPKD tidak mengetahui tentang panjar untuk bantuan masjid tersebut dan tidak ada pertanggungjawabannya. pertanggungjawabannya. 3). Panjar sebesar Rp63.000.000,00 merupakan biaya tamu yang dikeluarkan oleh Kuasa BUD TA 2007 dan yang bersangkutan sanggup untuk membayar kembali panjar sebesar Rp63.000.000,00 tersebut. 4). Panjar sebesar Rp4.999.300,00 merupakan panjar atas proyek, akan tetapi yang bersangkutan tidak mempunyai catatan catatan proyek yang mana yang masih menggunakan panjar dari BUD tersebut. Dengan demikian panjar ini masih merupakan tanggung jawab Kuasa BUD TA 2007 untuk mengembalikan ke kas daerah. 5). Berdasarkan konfirmasi dengan Kuasa BUD TA 2007 diketahui panjar sebesar Rp4.940.000,00 merupakan panjar atas proyek, akan tetapi yang bersangkutan tidak mempunyai catatan proyek yang mana yang masih menggunakan panjar dari BUD tersebut. Dengan demikian panjar ini masih merupakan tanggung jawab Kuasa BUD TA 2007 untuk mengembalikan ke kas daerah. 6). Berdasarkan konfirmasi dengan Kuasa BUD TA 2007 diketahui panjar sebesar Rp100.000.000,00 merupakan panjar atas pembangunan kantor Dinas Pertanian pada Tahun Anggaran 2007 yang diterima oleh H. Ridwan Mustakim sebagai perencana dan pengawas teknis dari Dinas PU Kota Bima. Uang tersebut diserahkan kepada pelaksana proyek (Hj. Subianti). Konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian diketahui bahwa panjar sebesar Rp100.000.000,00 tersebut baru dibuatkan SP2D pada TA 2008, dan baru ditandatangani pada tanggal 11 September 2008. Pengeluaran atas panjar tersebut juga tidak masuk sebagai belanja di Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian TA 2007. 7). Berdasarkan konfirmasi dengan Kuasa BUD TA 2007 diketahui panjar sebesar Rp500.000.000,00 tersebut merupakan panjar atas pembangunan Puskesmas Asakota yang dikerjakan terlebih dahulu dan baru akan dianggarkan pada APBD Perubahan TA 2008 melalui disposisi Walikota. Panjar tersebut diterima oleh Sakura H.Abidin (anggota DPRD Kota Bima). Konfirmasi dengan Sakura H Abidin diketahui bahwa panjar tersebut diterima pada Tahun 2007 untuk proyek Puskesmas Asakota. Konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran dan PPK Dinas Kesehatan diketahui bahwa untuk proyek Puskesmas Asakota TA 2007 telah diselesaikan pembayarannya dengan menggunakan panjar yang lain dan diketahui pula bahwa bahwa sampai dengan tanggal 18 September 2008 belum ada tender yang dilakukan untuk proyek pembangunan Puskesmas Asakota TA 2008. 8). Berdasarkan konfirmasi dengan Kuasa BUD TA 2007 diketahui panjar sebesar Rp200.000.000,00 merupakan panjar atas proyek lampu hias jalan Gatot Subroto, diberikan berdasarkan disposisi Walikota Bima dan panjar tersebut diterima sendiri oleh H.M. Nur


20

A.Latif sebagai Walikota Bima. Sampai dengan akhir pemeriksaan, Dokumen Kontrak maupun dokumen pendukung administrasi keuangan atas proyek Lampu Hias Jalan tersebut tidak dapat diperoleh oleh Tim BPK. 9). Panjar sebesar Rp500.000.000,00 merupakan panjar walikota yang selanjutnya ditransfer pada tanggal 8 Oktober 2007 kepada Ir. Dadang Sumantri, M.H. Pada tanggal tersebut, Kuasa BUD TA 2007 bersama bersama dengan Kepala BPKD Kota Bima dipanggil ke kantor kantor bank BNI oleh Walikota Bima. Pada saat sampai di kantor bank BNI, Walikota Bima memerintahkan Kuasa BUD untuk mengeluarkan cek sebesar Rp500.000.000,00 untuk selanjutnya diserahkan kepada ajudan Walikota Bima untuk disetorkan ke bank dengan penerima Ir. Dadang Sumantri, M.H. pada BNI cabang Tebet, Jakarta (No. Rek. 11400326) dan pengirim M. Nur A. Latif. Konfirmasi selanjutnya kepada ajudan Walikota pada saat itu (Sdr Is Fahmin) diketahui bahwa ajudan tersebut mengakui kalau diperintahkan oleh Walikota Bima untuk melakukan penyetoran ke rekening BNI cabang Tebet atas nama Ir.Dadang Sumantri, M.H., akan tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui kapasitas Ir Dadang Sumantri MH tersebut. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 21: - ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; - ayat (3) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya dikelolanya setelah : a). Meneliti kelengkapan kelengkapan perintah perintah pembayaran pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b). Menguji kebenaran perhitungan perhitungan tagihan yang yang tercantum dalam perintah pembayaran; c). Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, - ayat (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi. b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang milik Negara/Daerah yang menyebutkan Pasal 38 ayat (1) Bendahara Umum Negara/Daerah, walikota / kepala kantor atau Satuan Kerja di pusat maupun di daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. jawabnya. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 122 ayat (6) yang menyatakan bahwa Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Kondisi di atas mengakibatkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp1.571.233.500,00. Kondisi tersebut terjadi karena kebijakan dan kelalaian Walikota, Kuasa BUD TA 2007, serta penerima panjar yang tidak segera menyelesaikan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Walikota Bima menyatakan bahwa pemberian panjar tersebut merupakan kelalaian Kuasa BUD Kota Bima TA 2007 yang tidak segera menyelesaikannya dengan pihak-pihak yang menerima panjar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, terhadap panjar sebesar PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

21

Rp1.571.233.500,00 tersebut diperintahkan kepada Kuasa BUD Tahun 2007 dan pihak-pihak yang menerima panjar untuk segera menyelesaikannya/mempertanggungjawabkan dan atau menyetor kembali ke kas daerah.

a. b. c. d. e. f. g.

BPK RI menyarankan Walikota Bima agar: Mengembalikan panjar yang diterima sebesar Rp835.000.000,00 ke kas daerah; Memerintahkan kepada Y. Titi Handoyo untuk mengembalikan panjar yang diterima sebesar Rp25.316.000,00 ke Kas Daerah; Memerintahkan kepada Zainal Arifin untuk mengembalikan panjar yang diterima sebesar Rp4.500.000,00 ke Kas Daerah; Memerintahkan kepada Abdul Hamid untuk mengembalikan panjar yang diterima sebesar Rp3.478.200,00 ke Kas Daerah; Memerintahkan kepada Kuasa BUD TA 2007 (Taufikurrahman, S.Sos) untuk mengembalikan panjar yang diterima sebesar sebesar Rp72.939.300,00 ke Kas Daerah; Memerintahkan kepada H. Ridwan Mustakim untuk mengembalikan panjar yang diterima sebesar Rp100.000.000,00 ke Kas Daerah; Memerintahkan kepada Sakura H. Abidin untuk mengembalikan panjar yang diterima sebesar Rp500.000.000,00 ke Kas Daerah.

7. Aliran Kas sebesar Rp3.000.000.000,00 Tidak Jelas Statusnya dan Setoran Pemerintah Kota Bima pada PT BRI (Persero) cabang Bima sebesar Rp3.130.000.000,00 Tidak Tercatat sebagai Penyetoran dalam Rekening Koran Pemerintah Kota Bima

Pemeriksaan terhadap mutasi kredit (penyetoran) pada rekening koran Pemerintah Kota Bima No.00000079-01-000262-30-4 No.00000079-01-000262-30-4 diketahui terdapat penyetoran secara tunai sebesar Rp6.130.000.000,00 terdiri dari penyetoran pada tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp3.130.000.000,00 dan tanggal 14 Februari sebesar Rp600.000.000,00 dan Rp2.400.000.000,00. Konfirmasi atas permasalahan tersebut dengan Kuasa BUD Tahun Anggaran 2007 diketahui bahwa untuk penyetoran tanggal 18 Januari 2007 sebesar Rp3.130.000.000,00 merupakan penyetoran yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2007 oleh Kuasa BUD TA 2006 bersama-sama dengan Kuasa BUD TA 2007 dan Plt Kepala BPKD yang dananya berasal dari pencairan cek No. AHH 238713 sebesar Rp680.000.000,00, cek No.AHH 239248 sebesar Rp250.000.000,00 dari PT Bank NTB, serta cek No.CI 654280 sebesar sebesar Rp2.200.000.000,00 Rp2.200.000.000,00 dari Bank BNI yang tidak jadi digunakan. digunakan. Penyetoran tersebut dilakukan di luar jam operasional bank (sore hari) dan diterima oleh Bp.Eddi dan Bp. Bakri dari Bank BRI dengan bukti setor berupa slip setoran yang ditandatangani oleh pejabat bank tanpa disertai print out penambahan rekening rekening serta tanpa validasi pada pada bagian atas slip setoran. Sedangkan untuk penyetoran tanggal 14 Februari 2007 sebesar Rp600.000.000,00 dan Rp2.400.000.000,00 bukan merupakan penyetoran dari kuasa BUD. Penelusuran pada rekening koran dan surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No.R.107/KWXI/LOK/03/2008 tanggal 17 Maret 2008 diketahui bahwa untuk penyetoran Kuasa BUD TA 2006 pada tanggal 17 Januari 2007 sebesar Rp3.130.000.000,00 diatas tercatat sebagai mutasi kredit (penyetoran) pada tanggal 18 Januari 2007, akan tetapi menurut hasil penelitian BRI Kantor Wilayah Denpasar, yang melakukan penyetoran adalah mantan pemimpin cabang BRI Raba Bima dengan menggunakan dana milik BRI.


22

Dengan kata lain, setoran Kuasa BUD TA 2007 sebesar Rp3.130.000.000,00 pada tanggal 17 Januari 2007 tidak diakui oleh pihak Bank BRI sebagai setoran dari Kuasa BUD Pemerintah Kota Bima. Sedangkan atas setoran pada tanggal 14 Februari 2007 sebesar Rp600.000.000,00 dan Rp2.400.000.000,00 juga merupakan setoran mantan pemimpin cabang BRI Raba Bima dengan menggunakan dana milik BRI. Walikota Bima melalui surat No.973/112/BPKD/2008 tanggal 15 Juli 2008 meminta penjelasan mengapa mutasi penyetoran yang dilakukan Kuasa BUD TA 2006 tanggal 17 Januari 2007 sebesar Rp3.130.000.000,00 tidak dicantumkan sebagai mutasi setoran dalam rekening giro Pemerintah Kota Bima dan sampai dengan saat pemeriksaan belum ada jawaban. Konfirmasi dengan Pimpinan Cabang BRI Kota Bima melalui Surat Ketua Tim No. 13/Tim LKPDKotaBima/09/2008 perihal konfirmasi tentang status terkini hingga pemeriksaan berakhir belum diperoleh jawaban jawaban dari Pimpinan Cabang BRI Kota Bima. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang milik Negara/Daerah, a. Pasal 8 yaitu Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah antara lain memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk b. Pasal 9 pada ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk c. Pasal 37 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan. Kondisi tersebut mengakibatkan penerimaan pada rekening koran Pemerintah Kota Bima No.00000079-01-000262-30-4 No.00000079-01-000262-30-4 sebesar sebesar Rp6.130.000.000,00 belum jelas jelas status kepemilikannya. kepemilikannya. Kondisi tersebut terjadi karena: a. Kelalaian Kuasa Kuasa Bendahara Umum Umum Daerah TA 2006 yang melakukan penyetoran penyetoran tanpa melalui mekanisme penyetoran bank dan tidak memastikan bahwa setoran tersebut sudah masuk ke kas daerah. b. Kuasa BUD TA 2007 tidak melakukan rekonsiliasi secara periodik atas transaksi yang y ang terdapat pada rekening koran. Walikota Bima menyatakan bahwa aliran kas masuk tersebut merupakan kelalaian dari pihak PT Bank BRI cabang Raba Bima. BPK RI menyarankan Walikota Bima agar: a. Menempuh langkah hukum untuk memperjelas status kepemilikan mutasi setoran penerimaan pada rekening koran Pemerintah Pemerintah Kota Bima sebesar Rp6.130.000.000,00. Rp6.130.000.000,00. b. Memberikan sanksi kepada BUD dan Kuasa BUD TA 2006 dan 2007 yang tidak melakukan rekonsiliasi dan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank.


23

8. Pencairan deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 pada Bank NTB tidak disetor ke kas daerah dan bunga deposito disimpan di rekening tabungan atas nama pribadi dengan saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp100.758.074,00

Dalam Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007, Investasi Jangka Pendek disajikan sebesar Rp2.350.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut: Uraian

Saldo Per 31 Des 2007

Deposito Bank NTB No.005.21.00001.05-2

1.000.000.000,00

Deposito Bank NTB No.Dep.23-06325.01.4

1.000.000.000,00

Deposito Bank BNI No Rek. 7337829 Jumlah

350.000.000,00 2.350.000.000,00

Pemeriksaan lebih lanjut atas bukti kepemilikan berupa sertifikat deposito diketahui bahwa per 31 Desember 2007, saldo deposito yang dimiliki sebesar Rp850.000.000,00 masing-masing pada PT. Bank NTB No. A. 23.06334.01-3 sebesar Rp500.000.000,00 atas nama Pemerintah Kota Bima, dan pada PT. BNI (Persero) Tbk No. Rekening 96686564 sebesar Rp350.000.000,00 atas nama Bpk M. Djalil AR, MM. Drs. Selama Tahun 2007 tidak ada mutasi penarikan atas deposito dimaksud. Bukti kepemilikan atas deposito sebesar sebesar Rp2.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 tidak ditemukan. ditemukan. Dengan demikian, maka per 31 Desember 2006, seharusnya saldo deposito yang disajikan pada Neraca adalah juga sebesar Rp850.000.000,00. Konfirmasi atas permasalahan tersebut dengan pihak PT. Bank NTB Cabang Bima diketahui bahwa : a. Deposito No. 005.21.00001.05-2 sebesar Rp1.000.000.000,00 sebenarnya bukan deposito, tapi merupakan Rekening Giro atas nama Pemerintah Kota Bima. Rekening ini dibuka pada tanggal 5 Januari 2005 dengan setoran pertama sebesar Rp1.000.000.000,00. Pada tanggal 28 Maret 2005 saldo sebesar Rp1.000.000.000,00 tersebut ditarik, dengan uraian pada rekening Koran “Rekening Deposito”. Penelusuran lebih lanjut atas penarikan tersebut pada PT Bank NTB diketahui bahwa rekening giro tersebut diubah menjadi deposito berjangka /on call berjangka waktu 1 (satu) bulan Nomor 23.06322.01-1 atas nama Pemerintah Kota Bima sebesar Rp1.000.000.000,00. Rp1.000.000.000,00. Pada tanggal 18 Januari 2006 deposito tersebut ditarik lagi. b. Deposito No. 23.06325.01-4 sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan deposito berjangka /on call berjangka waktu 1 (satu) bulan atas nama Pemerintah Kota Bima. Deposito ini dibuka pada tanggal 25 Juli 2005. Pada tanggal 20 Januari 2006 deposito tersebut ditarik lagi. Konfirmasi kepada Kuasa BUD TA 2006 diketahui bahwa untuk penarikan deposito No. 23.06322.01-1 ditarik oleh Drs H.M. Djalil AR BAF, MM selaku Kepala BPKD pada saat itu dan diserahkan kepada Kuasa BUD TA 2006 untuk digunakan sebagai belanja, sedangkan untuk penarikan deposito No. 23.06325.01-4 dilakukan oleh Drs H.M. Djalil AR BAF, MM selaku Kepala BPKD pada saat itu dan Kuasa BUD TA 2006 tidak mengetahui kemana uang tersebut tersebut karena uang tersebut tidak diserahkan padanya. Konfirmasi pada Drs H.M. Djalil AR BAF, MM tidak dapat dilakukan karena yang bersangkutan sudah pensiun. Pemeriksaan selanjutnya terhadap deposito Pemerintah Kota Bima, diketahui bahwa untuk Deposito dengan sertifikat No 23.06334-01.3 pada PT. Bank NTB sebesar Rp500.000.000,00


24

bunganya telah ditransfer secara otomatis setiap bulan ke rekening pada Bank NTB No 005.21.00002.00-9 an. Kas Pemkot (PAD) sedangkan untuk Deposito sebesar Rp350.000.000,00 pada PT. BNI (Persero) Tbk bunganya ditansfer setiap bulan ke Rekening Tabungan BNI Nomor rekening 12061952-5 atas nama Bpk M. Djalil AR,MM, Drs, dengan saldo per 31 Desember 2006 Rp77.446.060,00 dan per 31 Desember 2007 Rp100.758.074,00. Drs. M. Djalil AR,MM adalah Kepala BPKD Kota Bima pada saat rekening tersebut dibuka. Pemeriksaan lebih lanjut atas rekening tabungan BNI tersebut pada Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2006, diketahui diketahui bahwa rekening tabungan ini tidak tercantum sebagai rekening kas daerah Kota Bima. Konfirmasi atas permasalahan ini dengan Kepala BPKD Kota Bima selaku BUD, dijelaskan bahwa semenjak rekening tabungan ini diserahkan oleh mantan Kepala BPKD Kota Bima (Drs. M. Djalil AR,MM) rekening tersebut belum dipindahkan ke Kas Daerah Kota Bima dan pada saat pemeriksaan buku tersebut tersebut dipegang oleh Y.Titi Y.Titi Handoyo, SE selaku Kuasa BUD BUD TA 2008. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 14 ayat (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

a. b.

Kondisi tersebut mengakibatkan: Indikasi kerugian atas pencairan deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 yang tidak diterima oleh Kuasa BUD TA 2006. Pendapatan bunga deposito sampai dengan 31 Desember 2007 kurang diterima sebesar Rp100.758.074,00 dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah.

Kondisi tersebut disebabkan oleh: a. Kesengajaan Kepala BPKD Kota Bima TA 2006 yang mencairkan deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 yang tidak disetor ke kas daerah; b. Mantan Kepala BPKD Kota Bima an. Drs. M. Djalil AR, MM menyimpan uang milik daerah pada rekening atas nama pribadi tidak tidak sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku; c. Kelalaian Kepala BPKD Kota Bima yang tidak segera memindahkan rekening tersebut ke kas daerah dan menyajikan pada Neraca Daerah.

Kepala BPKD Kota Bima menyatakan bahwa atas permasalahan diatas, Pemerintah Kota Bima akan segera menindaklanjuti dengan menelusuri aliran dana pada saat deposito tersebut dicairkan dan rekening tabungan atas nama pribadi dengan saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp100.758.074,00 tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan memindahkan dana tersebut ke Kas Daerah Kota Bima.

a. b.

BPK RI menyarankan agar Walikota Bima agar: Menarik kerugian daerah atas pencairan deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk selanjutnya disetor ke kas daerah; Menarik dan memindahkan dana yang terdapat dalam rekening tabungan BNI nomor rekening 12061952-5 atas nama M. Djalil Djalil AR,MM, Drs ke kas daerah;


25

c.

Memerintahkan Inspektorat Kota untuk menelusuri aliran dana pada saat deposito dibuka Tahun 2005 s.d.2007 dan hasilnya diberitahukan ke BPK RI.

9. Pengeluaran Kas Daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.100.000.000,00 Tidak Sah dan Sisa Kas di BPKD sebesar Rp499.866.558,00 tidak diketahui pertanggungjawabannya

Pemeriksaan atas Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007 diketahui terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp14.944.726.491,00. Dari nilai saldo kas tersebut diantaranya merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). A. Pengeluaran Kas oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Pada Neraca per 31 Desember 2007 disebutkan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6000,00 namun pada draft pengesahan SPJ pertanggungjawaban penerimaan dan belanja Sekretariat daerah bulan Desember tahun 2007 diketahui bahwa masih terdapat pengeluaran kas dari rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja sebesar Rp1.100.000.000,00 yang dianggap sebagai Sisa Kas karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui pengeluaran kas yang belum dipertanggungjawabkan tersebut terdiri dari belanja makan dan minum lebaran sebesar Rp600.000.000,00 dan belanja modal pengadaan sarana kesehatan Puskesmas (pembebasan tanah lokasi Puskesmas Ranggo) sebesar Rp500.000.000,00. Konfirmasi dengan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bima yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan tanah di lingkup Sekretariat Daerah Kota Bima diperoleh penjelasan bahwa yang bersangkutan selama Tahun 2007 tidak pernah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 dan tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk lokasi Puskesmas Ranggo. Konfirmasi lebih lanjut dengan Bendahara Pembantu Pengeluaran Bagian Tata Pemerintahan yang dijabat oleh sdr Abdul Malik, pernah diperintahkan oleh Kepala BPKD Kota Bima H. Yusuf Ahmad untuk membuat pertanggungjawaban atas pengeluaran uang sebesar Rp500.000.000,00 berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengadaan tanah Puskesmas Ranggo, namun ditolak oleh sdr Abdul Malik karena tidak lengkapnya dokumen/bukti dokumen/bukti pengadaan tanah tersebut. Hasil verifikasi Rekening Koran milik Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 dan konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 diketahui bahwa pengeluaran uang dengan nilai total sebesar Rp1.100.000.000,00 tanpa melalui pengajuan Surat Sura t Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Uang sebesar Rp500.000.000,00 diterima dari Kuasa BUD pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) nomor BM.820855 tanpa disertai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dikeluarkan dari rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 pada hari yang sama dengan menggunakan cek nomor Cj 093840. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPKD) untuk diserahkan kepada Walikota Bima di Bandara Bima. Penjelasan lebih lanjut, diketahui bahwa uang sebesar Rp600.000.000,00 diterima dari Kuasa BUD pada tanggal 20 September 2007 dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) nomor BM.820773 tanpa disertai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dikeluarkan dari rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 pada hari yang sama dengan menggunakan


26

cek nomor Cj 093855. Kemudian uang tersebut diserahkan langsung oleh Bendahara Pengeluaran kepada Walikota Bima di ruang kerja Walikota. Konfirmasi dengan Kuasa BUD TA 2007 a.n. Taufikurrahman, diketahui bahwa pencairan uang sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp600.000.000,00 tersebut memang dilakukan tanpa penerbitan SP2D. Pencairan dana sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp600.000.000,00 tersebut dilakukan karena adanya perintah dari Walikota Bima. B. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran BPKD Dalam Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007 saldo kas di Bendahara Pengeluaran BPKD adalah sebesar Rp502.825.417,00. Dalam saldo kas tersebut terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran BPKD per 31 Desember 2006 yang sampai dengan saat pemeriksaan belum dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp499.866.558,00. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pada Tahun 2006, BPKD memiliki 2 Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran yang pertama Suryadin, S.Sos bertugas dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni 2006. Bendahara Pengeluaran selanjutnya H. Ahyar, bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran dari bulan Juli 2006 sampai dengan bulan Desember 2006. Konfirmasi dengan kedua bendahara tersebut, menyatakan tidak mengetahui sama sekali mengenai sisa UUDP BPKD TA 2006 sebesar Rp499.866.558,00. Kedua bendahara menyatakan bahwa seluruh kas di Pemegang Kas (PK) di BPKD pada Tahun Anggaran 2006 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya sebesar nilai Kas PK (SPM PK) yang telah diterima selama Tahun 2006. Kedua Bendahara tidak mengetahui apakah ada atau tidak, sisa kas dari pertanggungjawaban pertanggungjawaban SPM BT selama Tahun 2007. Hasil konfirmasi dengan semua pejabat di BPKD juga dijelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui secara pasti uang tersebut.

Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam: (1) Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (2) Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf a dan d antara lain menetapkan bahwa Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan dan dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah dalam: (1) Pasal 132 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Pasal 132 ayat (2) menyebutkan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bendahara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

27

mengganti kerugian tersebut.” Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya indikasi Rp1.599.866.558,00,00 (Rp1.100.000.000,00 + Rp499.866.558,00). Rp499.866.558,00).

a. b.

c. d.

kerugian

daerah

sebesar

Permasalahan tersebut disebabkan oleh: Walikota Bima membuat kebijakan menggunakan dana daerah yang menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku. berlaku. Kuasa BUD TA 2007 Taufikurrahman, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 Samsuddin, S.Sos mengeluarkan uang dari Kas Daerah dan Kas Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peraturan perundangan. Kepala BPKD Kota Bima sebagai Pengguna Anggaran SKPD BPKD tidak melakukan pengawasan atas pengelolaan pengelolaan anggaran di BPKD. Kepala BPKD Kota Bima sebagai atasan langsung tidak mengawasi kinerja Bendahara Pengeluaran.

Walikota Bima memberikan tanggapan bahwa untuk perluasan Puskesmas Ranggo senilai Rp500.000.000,00 dikeluarkan langsung oleh BPKD/BUD tanpa pengajuan SPP/SPM dan untuk hal tersebut sedang diupayakan pembenahan/penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk belanja makan dan minum lebaran senilai Rp600.000.000,00 proses pencairannya sama seperti proses pencairan dana untuk perluasan Puskesmas Ranggo, namun dalam pelaksanaannya diperuntukkan untuk pemberian bantuan kepada petani berupa nutrisi saputra sehingga terjadi kesalahan pencatatan, dan untuk itu akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Kepala BPKD Kota Bima menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 dan tidak pernah menyerahkannya kepada Walikota Bima. Kepala BPKD Kota Bima menyatakan bahwa ia hanya menandatangani Bilyet Giro (BG) bersama Kuasa BUD lalu menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007. Kepala BPKD tidak mengetahui kepada siapa uang tersebut diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007. Kepala BPKD Kota Bima menyatakan bahwa sisa UUDP pada Bendahara Pengeluaran BPKD senilai Rp499.866.558,00 merupakan hasil dari penyusunan Neraca TA 2005 dan 2006 dan belum disetor kembali ke Kas Daerah karena Bendahara Pengeluaran BPKD TA 2005 sdr M. Yamin, S.Sos telah meninggal dunia. Dan untuk penyelesaian sisa UUDP TA 2006 akan diupayakan penyelesaiannya untuk untuk disetor kembali ke Kas Daerah. Daerah.

a. b.

c.

BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar: Mengembalikan dana yang telah dikeluarkan secara tidak sah sebesar Rp1.100.000.000,00 ke Kas Daerah. Memberikan sanksi bagi Kuasa BUD TA 2007 Taufikurrahman, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 Samsuddin, S.Sos atas kelalaiannya mengeluarkan uang dari Kas Daerah dan Kas Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peraturan perundangan. Memberikan sanksi bagi Kepala BPKD Kota Bima atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara untuk mengawasi kinerja Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya memerintahkan Kepala BPKD Kota Bima untuk menyetor kembali sisa kas di Bendahara Pengeluaran sebesar R p499.866.558,00 ke Kas Daerah.


28

10. Pengeluaran Kas sebesar Rp300.000.000,00 untuk Pembangunan Pusat Jajan Serba Ada Kota Bima Tidak Sah

Pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran (TA) 2007 diketahui Pemerintah Kota Bima telah merealisasikan belanja daerah seluruhnya selama TA 2007 sebesar Rp216.980.261.039,00. Dari nilai realisasi tersebut, diantaranya terdapat realisasi belanja Sekretariat Daerah Kota Kota Bima sebesar Rp34.763.679.208,00. Rp34.763.679.208,00. Pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja Sekretariat Daerah Kota Bima diketahui bahwa pada bulan November 2007 Sekretariat Daerah Kota Bima merealisasikan belanja modal pembangunan Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) sebesar Rp300.000.000,00. Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja modal tersebut diketahui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kegiatan pembangunan Pujasera tidak ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). SP2D dengan nomor 5292/LS/07 tanggal 20 November 2007 tersebut dilampiri Surat Perintah Pembayaran (SPP) tanpa nomor dengan tanggal 15 November 2007 dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Samsuddin, S.Sos dan Kepala Bagian Umum Drs. Abdul Gawis dan dilampiri Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dengan tanggal 15 September 2007 dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dokumen pertanggungjawaban tersebut tidak dilampiri dengan Kwitansi Pembayaran dan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pujasera. Kwitansi Pembayaran dan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pujasera diperoleh dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 hanya terdiri dari 2 kwitansi masing-masing senilai Rp99.000.000,00 dan Rp99.800.000,00. Kedua kwitansi tersebut tanpa disertai dengan tujuan pembayaran, nomor dan tanggal dibukukannya kwitansi tersebut, serta tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Daerah dan rekanan penerima dana tersebut. Sedangkan kontrak pekerjaan diperoleh dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah dan terdiri dari 3 kontrak. Ketiga kontrak tersebut masih berupa draft dan belum ditandatangani oleh pihak-pihak yang disebut dalam kontrak. Hasil Konfirmasi dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Kota Bima TA 2007 yang juga merupakan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bima TA 2007 diketahui bahwa yang bersangkutan selama Tahun 2007 tidak pernah melakukan verifikasi atas SPP kegiatan pembangunan Pujasera dan juga tidak pernah menerbitkan SPM atas kegiatan tersebut. Yang bersangkutan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa juga tidak pernah melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa atas kegiatan pembangunan Pujasera tersebut. Hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran diperoleh penjelasan bahwa selama Tahun 2007 yang bersangkutan tidak pernah membuat dan mengajukan SPP atas kegiatan pembangunan Pujasera. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 membuat SPP, SPM dan SP2D pada bulan Juli 2008 untuk melengkapi kekurangan pertanggungjawaban pertanggungjawaban realisasi belanja Sekretariat Daerah TA 2007. Hasil verifikasi Rekening Koran diketahui bahwa uang sebesar Rp300.000.000,00 tersebut diterima dari Kuasa BUD pada tanggal 20 November 2007 dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) nomor BN.100842 dan dikeluarkan dari rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 pada hari yang sama dengan menggunakan cek nomor Cj 093866. Kemudian uang sebesar Rp300.000.000,00 tersebut diserahkan kepada Walikota Bima diruang kerja Walikota. Oleh Walikota uang tersebut lalu diserahkan kepada Sdr. Suaeb. Hasil konfirmasi dengan Suaeb diketahui bahwa yang bersangkutan telah menerima dana sebesar Rp295.000.000,00 dari Walikota Bima untuk mengerjakan proyek Pusat Jajan Serba Ada. PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

29

Pekerjaan tersebut diperintahkan oleh Walikota dan tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa karena tidak melalui proses lelang dan tanpa ada kontrak. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir, pekerjaan proyek Pusat Jajan Serba Ada tersebut belum selesai dikerjakan oleh yang bersangkutan. Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. diterima. b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf a dan d antara lain menetapkan bahwa Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan dan dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam: (1) Pasal 132 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Pasal 132 ayat (2) menyebutkan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pasal 205 ayat (1), (2) dan (3) antara lain menyebutkan bahwa SPP-LS yang diajukan untuk pengadaan barang dan jasa diantaranya terdiri dari lampiran SPP-LS yang diantaranya terdiri dari surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima barang dan jasa, berita acara pembayaran, dan kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (4) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bendahara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.” Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja modal sebesar Rp300.000.000,00 untuk pembangunan Pujasera tidak tidak sah dan berindikasi kerugian kerugian daerah. Permasalahan tersebut terjadi karena: a. Walikota Bima membuat kebijakan menggunakan dana daerah yang menyimpang dari peraturan perundangan. b. Kuasa BUD TA 2007 dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 yang mengeluarkan uang dari Kas Daerah dan Kas Bendahara Pengeluaran yang menyimpang dari peraturan perundangan. perundangan. c. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah TA 2007 dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 membuat pertanggungjawaban fiktif atas pekerjaan pembangunan Pujasera.


30

Walikota Bima dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bima menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan pujasera berdasarkan permintaan masyarakat Kota Bima sifatnya sangat mendesak, sehingga segera ditunjuk saudara Suaeb (Bengkel Gajah Mada) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pujasera dengan rincian: pembangunan gapura senilai Rp100.000.000,00, pembangunan perlengkapan penjualan untuk pedagang kaki lima senilai Rp100.000.000,00, dan pembangunan fasilitas fasilitas pendukung seperti lampu hias dan tong sampah senilai senilai Rp100.000.000,00. Rp100.000.000,00. BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar: a. Mengembalikan dana pembangunan pujasera yang telah dikeluarkan secara tidak sah sebesar Rp300.000.000,00 ke Kas Daerah. b. Memberikan sanksi bagi Kuasa BUD TA 2007 dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 atas kelalaiannya mengeluarkan uang dari Kas Daerah dan Kas Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peraturan perundangan. c. Memberikan sanksi bagi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah TA 2007 dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2007 atas kesengajaannya membuat pertanggungjawaban fiktif atas pekerjaan pembangunan Pujasera.

11. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bima Tidak Sesuai Ketentuan

Pemeriksaan atas Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007 diketahui Pemerintah Kota Bima memiliki saldo investasi jangka panjang berupa penyertaan modal pada BUMD Pemerintah Kota Bima sebesar Rp2.562.968.642,00. Saldo investasi penyertaan modal tersebut merupakan saldo investasi penyertaan modal pada 4 BUMD yaitu PT. Bank NTB, BPR LKP Sarae, KPN Kasabua Ade dan PT. Bima Palapa Sumber Energi, dengan rincian: No.

Badan Usaha Milik Daerah

Jumlah Investasi (Rp)

1.

PT. Bank NTB

1.205.419.127,00

2.

PT. Bima Palapa Sumber Energi

500.000.000,00

3.

BPR-LKP Sarae

654.449.515,00

4.

Koperasi Kasabua Ade

203.100.000,00 Jumlah

2.562.968.642,00

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut pada Neraca Pemerintah Kota Bima dan dokumen pendukung investasi investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Bima diketahui beberapa beberapa hal sebagai berikut: A. Penyertaan modal Pemerintah Kota Bima pada PT Bima Palapa Sumber Energi tidak jelas keberadaannya Pemeriksaan terhadap data tentang PT Bima Palapa Sumber Energi yang dimiliki oleh Bagian APP Sekretariat Kota Bima, diketahui bahwa PT Bima Palapa Sumber Energi merupakan perusahaan gabungan antara PT Chamaris Palapa Sumber Energi dengan Pemerintah Kota Bima yang didirikan pada Tahun 2005, dengan maksud untuk mengikuti dan memenangkan tender proyek pembangunan PLTU 2 x 6 MW di Kota Bima. Pada bulan Februari 2005 Direktur Utama PT Bima Palapa Sumber Energi mengajukan permohonan Dana Penyertaan Modal sebesar Rp500.000.000,00 sebagai dana dalam rangka proses penyelesaian administrasi tender dengan janji jika tender tersebut tidak dimenangkan oleh PT Bima Palapa Sumber Energi maka dana tersebut akan dikembalikan ke Pemerintah Kota Bima. Semua kegiatan menyangkut tender diurus PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

31

oleh PT Bima Palapa Sumber Energi melalui surat tugas khusus No.094/100/2005 dari H.M. Nur A. Latif (Walikota Bima) sebagai komisaris PT Bima Palapa Sumber Energi kepada Dra Siti Ruchayati (Direktur Utama PT Bima Palapa Sumber Energi). Penelusuran atas dokumen penyerahan dana penyertaan modal tersebut diketahui penyerahan tersebut dilakukan dengan kuitansi tertanggal 5 Desember 2005 sebesar Rp500.000.000,00, diserahkan oleh Pemegang Kas Sekretariat Kota Bima Samsuddin kepada Siti Ruchayati dan mengetahui Sekretaris Kota (Drs Maryono Nasiman). Konfirmasi atas realisasi pembayaran penyertaan modal kepada PT Bima Palapa Sumber Energi kepada Suryani (staf bagian ekonomi) diketahui yang bersangkutan tidak mengetahui secara persis mengenai pencairan dana tersebut. Pada saat pencairan dana tersebut, uang telah dikeluarkan terlebih dahulu, dan yang bersangkutan sebagai pembantu bendahara pengeluaran diberi kuitansi tanda terima dan diperintahkan oleh Kepala Bagian Ekonomi pada saat itu (Bp. Tajuddin) untuk membuat kelengkapan administrasi (membuat SPP) atas penyertaan modal pada PT Bima Palapa Sumber Energi sebesar Rp500.000.000,00. Kepala Bagian Ekonomi pada saat itu tidak dapat dikonfirmasi karena sedang mengikuti pendidikan di Surabaya. Konfirmasi atas permasalahan tersebut pada Kepala Bagian APP Sekretariat Daerah Kota Bima diketahui bahwa pada bulan Februari Tahun 2007 Pemerintah Kota Bima melalui Kepala Bagian APP menemui Direktur Utama PT Bima Palapa Sumber Energi untuk meminta penjelasan berkaitan dengan proses tender PLTU tersebut. Direktur Utama PT Bima Palapa Sumber Energi menyatakan bahwa tender masih berjalan dan uang penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bima masih dalam penjaminan di PLN Pusat dan apabila pada proses tender PT Bima Palapa Sumber Energi mengalami kekalahan, maka uang penyertaan modal akan dikembalikan. Pada awal Tahun 2008, Pemerintah Kota Bima berusaha menghubungi kembali Direktur Utama PT Bima Palapa Sumber Energi, akan tetapi yang bersangkutan sudah pindah alamat dan tidak dapat diketahui lagi keberadaannya, dengan kata lain penyertaan modal Pemerintah Kota Bima pada PT Bima Palapa Sumber Energi sudah diragukan eksistensinya. Penelusuran selanjutnya atas dokumen penyertaan modal tersebut diketahui bahwa tidak ada bukti penyertaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima dalam bentuk saham pada PT Bima Palapa Sumber Energi dan penyertaan modal tersebut hanya berdasarkan Keputusan Walikota No.100A Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bima pada PT Bima Palapa Sumber Energi. Konfirmasi dengan Kepala BPKD Pemerintah Kota Bima diketahui bahwa atas penyertaan modal pada PT Bima Palapa Sumber Energi Tahun Anggaran 2005 tersebut tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri. Penyertaan modal didasarkan atas anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005. B. Penyertaan modal Pemerintah Kota Bima kurang diterima oleh KPN Kasabua Ade Berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Bima pada KPN Kasabua Ade Tahun 2005 dan Tahun 2006 diketahui bahwa nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Bima pada KPN Kasabua Ade adalah sebesar Rp200.000.000,00. Pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KPN Kasabua Ade untuk Tahun buku 2007 diketahui jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Bima yang dicatat dalam Laporan Keuangan KPN Kasabua Ade adalah sebesar Rp100.000.000,00, sehingga terdapat selisih antara jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Bima yang diakui oleh Pemerintah Kota Bima dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Bima yang diakui oleh KPN Kasabua Ade sebesar Rp100.000.000,00.


32

Pemeriksaan atas kuitansi pembayaran penyertaan modal Pemerintah Kota B ima kepada KPN Kasabua Ade Tahun 2005 dan Tahun 2006 diketahui bahwa pembayaran penyertaan modal pada Tahun 2005 sebesar Rp100.000.000,00 dibayarkan pada tanggal 5 Desember 2005 dan diterima oleh Syafruddin Jafar, SH selaku Sekretaris Pengurus KPN Kasabua Ade Periode Tahun 2002 s.d 2005. Sedangkan penyertaan modal Tahun 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dibayarkan pada tanggal 30 Mei 2006 dan diterima oleh H. Yurid selaku Manajer KPN Kasabua Ade. Konfirmasi dengan Manajer KPN Kasabua Ade H. Yurid H. Alwi diketahui bahwa KPN Kasabua Ade hanya mengakui nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Bima sebesar Rp100.000.000,00 karena pada Tahun 2005 yang bersangkutan tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima bantuan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bima kepada KPN Kasabua Ade sebesar Rp100.000.000,00. KPN Kasabua Ade menerima bantuan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bima hanya pada Tahun 2006 sebesar Rp100.000.000,00. Konfirmasi dengan Syafruddin Jafar, SH yang saat ini menjabat Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, diperoleh penjelasan bahwa pada Tahun 2005 yang bersangkutan hanya diminta oleh Kepala Bagian Ekonomi Tahun 2005 Drs. Tajudin Umar untuk menandatangani kwitansi penerimaan pembayaran penyertaan modal Pemerintah Kota Bima kepada KPN Kasabua Ade, sedangkan uang penyertaan modal sebesar Rp100.000.000,00 akan langsung diserahkan oleh Drs. Tajudin Umar kepada Manajer Koperasi. Konfirmasi dengan Drs. Tajudin Umar dilakukan melalui telepon pada tanggal 8 September 2008 dengan menggunakan telepon genggam milik Syafruddin Jafar, SH, karena Drs. Tajudin Umar sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Surabaya. Dari hasil konfirmasi diketahui bahwa uang penyertaan modal sebesar Rp100.000.000,00 tersebut oleh Drs. Tajudin Umar tidak diserahkan kepada KPN Kasabua Ade, namun diserahkan kepada Walikota Bima M. Nur A. Latif atas perintah Walikota Bima. C. Penggunaan Langsung atas Laba Penyertaan Modal pada KPN Kasabua Ade Pemeriksaan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KPN Kasabua Ade untuk Tahun buku 2007 diketahui Pemerintah Kota Bima untuk Tahun Buku 2007 mendapatkan bagian laba usaha atau Sisa Hasil Usaha (SHU) atas modal yang telah disertakan pada Koperasi KPN Kasabua Ade sebesar Rp2.510.000,00. Hasil konfirmasi dengan Manajer KPN Kasabua Ade diketahui bahwa SHU tersebut telah disetorkan ke Pemerintah Kota Bima pada tanggal 9 Juli 2008 melalui Kepala Sub Bagian Penanaman Modal Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah TA 2008. Dari hasil konfirmasi dengan Kepala Sub Bagian Penanaman Modal diketahui bahwa SHU sebesar Rp2.510.000,00 belum disetor ke Kas Daerah karena telah digunakan oleh yang bersangkutan untuk kepentingan dinas atas seijin Kepala Bagian Ekonomi Sekretraiat Daerah TA 2008. Sampai dengan pemeriksaan berakhir uang tersebut belum disetorkan oleh yang bersangkutan ke Kas daerah.

Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 41 ayat (5) yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf a dan d antara lain menetapkan bahwa Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni yang bertentangan dengan peraturan PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

33

perundang-undangan perundang-undangan dan dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa. c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Pernyataan No.06 Akuntansi Akuntansi Investasi pada: (1) Paragraf 20 yang menyebutkan bahwa suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria: 1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). (2) Paragraf 23 yang menyebutkan menyebutkan bahwa Kriteria pengakuan investasi investasi sebagaimana dinyatakan dinyatakan pada paragraf 20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidenti menyatakan/mengidentifikasikan fikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan berdasarkan nilai wajar pada tanggal tanggal perolehan. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam: (1) Pasal 71 ayat (7) menyebutkan bahwa Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2) Pasal 122 ayat (3) menyebutkan bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (3) Pasal 122 ayat (4) menyebutkan bahwa Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. (4) Pasal 132 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (5) Pasal 132 ayat (2) menyebutkan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (6) Pasal 142 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. (7) Pasal 315 ayat (2) menyebutkan bahwa “Bendahara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.” e. Keputusan Walikota Bima Nomor 112 Tahun 2005 tentang Perkuatan Modal Pemerintah Kota Bima pada Koperasi KPN Kasabua Ade dalam diktum pertama menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Bima memberikan perkuatan modal bagi KPN Kasabua Ade per Juni 2005 sebesar Rp100.000.000,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya indikasi kerugian Rp602.510.000,00 (Rp500.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp2.510.000,00).

daerah

sebesar

Permasalahan tersebut terjadi karena: a. Walikota Bima sebagai Komisaris PT Bima Palapa Sumber Energi tidak memantau perkembangan penyelesaian penyelesaian tender atas PLTU di Kota Bima. Bima. PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

34

b. Itikad tidak baik dari Direksi PT Bima Palapa Sumber Energi dalam pengelolaan dana Pemerintah Kota Bima dan tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat. c. Walikota Bima membuat kebijakan menggunakan dana daerah yang ditujukan untuk penyertaan modal pada KPN Kasabua Ade tidak sesuai peruntukannya. d. Kepala Bagian Ekonomi TA 2005 Drs. Tajudin Umar menyerahkan uang yang ditujukan untuk penyertaan modal pada KPN Kasabua Kasabua Ade tidak sesuai peruntukannya. peruntukannya. e. Kepala Sub Bagian Penanaman Modal Firmansyah, S.Sos, M.Ap. dan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah TA 2008 Drs. H. Idrus H. Idris, SH, MH menggunakan langsung bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bima serta tidak menyetorkan ke Kas Daerah. Walikota Bima dan Kepala Bagian Ekonomi menyatakan bahwa penyertaan modal pada PT Bima Palapa Sumber Energi sebesar Rp500.000.000,00 dihajatkan untuk mensukseskan pelaksanaan tender proyek pembangunan PLTU 2 x 6 MW di Kota Bima Tahun 2005. Penyertaan Modal tersebut merupakan piutang Pemerintah Kota Bima pada Direktur PT Bima Palapa Sumber Energi. Ke depan Pemerintah Kota Bima akan berupaya meminta kembali piutang tersebut dan akan memperbaiki pola kerja sama investasi dengan pihak lain di masa yang akan datang. Walikota Bima memberikan tanggapan bahwa dana sebesar Rp100.000.000,00 tidak jadi diserahkan kepada KPN Kasabua Ade karena digunakan untuk membayar paket lebaran kepada pihak ketiga berupa sarung dan lain-lain. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah TA 2008 Drs. H. Idrus H. Idris, SH, MH memberikan tanggapan bahwa SHU atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bima Tahun Buku 2007 sebesar Rp2.510.000,00 belum disetorkan ke Kas Daerah karena digunakan untuk beberapa kegiatan Bagian Ekonomi. SHU tersebut akan disetorkan ke Kas Daerah pada bulan Oktober 2008 dan kedepan hal tersebut tidak akan terulang lagi.

a. b. c. d. e.

BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar: Menertibkan semua penyertaan modal Pemerintah untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menarik kerugian daerah atas investasi pada PT Bima Palapa Sumber Energi sebesar Rp500.000.000,00 dan menyetorkan ke kas daerah. Mengembalikan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Bima pada KPN Kasabua Ade yang telah digunakan tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp100.000.000,00 ke Kas Daerah. Memberikan sanksi bagi Kepala Bagian Ekonomi TA 2005 Drs. Tajudin Umar yang tidak menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 sesuai peruntukannya. Memberikan sanksi bagi Kepala Sub Bagian Penanaman Modal Firmansyah, S.Sos, MAP., dan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah TA 2008 Drs. H. Idrus H. Idris, SH, MH yang menggunakan langsung uang laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Bima dan selanjutnya memerintahkan untuk menyetorkan kembali SHU sebesar Rp2.510.000,00 ke Kas Daerah.

12. Pemberian Bantuan Ekonomi Mikro kurang diterima oleh penerima bantuan sebesar Rp800.000.000,00

Pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran (TA) 2007 diketahui Pemerintah Kota Bima telah merealisasikan belanja daerah seluruhnya selama TA 2007 sebesar Rp216.980.261.039,00. Dari nilai realisasi tersebut, diantaranya terdapat realisasi belanja Badan Pengelola Keuangan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Bima sebesar Rp 35.589.041.752,00. 35.589.041.752,00. PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

35

Pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja BPKD Kota Bima diketahui bahwa BPKD Kota Bima telah merealisasikan belanja bantuan modal pos keuangan mikro (UKM) seluruhnya sebesar Rp1.452.500.000,00. Dari hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran dan verifikasi terhadap SPJ BPKD diketahui dari realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan realisasi belanja bantuan ekonomi mikro bagi CV. Khair selaku Agen Nutrisi Saputra Kota Bima. Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja bantuan tersebut berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan lampirannya yaitu Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diketahui bahwa bantuan tersebut selama Tahun 2007 dibayarkan dengan 6 SP2D dengan rincian sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6

Nomor SP2D 1965/LS/2007 3276/LS/2007 3299/LS/2007 3585/LS/2007 4068/LS/2007 5512/LS/2007 Jumlah

Nilai bantuan (Rp) 100.000.000,00 20.000.000,00 700.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 1.000.000.000,00

Pemeriksaan lebih lanjut atas keenam SP2D tersebut, diketahui bahwa antara SPP, SPM dan SP2D terdapat ketidakkonsistenan nomor, tanggal serta bulan antara masing-masing dokumen. Konfirmasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPKD diperoleh penjelasan bahwa dokumen SPP dan SPM untuk pemberian bantuan ekonomi mikro bagi CV. Khair selaku Agen Nutrisi Saputra Kota Bima dibuat berdasarkan disposisi tertulis dari Kepala BPKD pada bulan Mei 2007. Disposisi tersebut memerintahkan agar yang bersangkutan untuk membuat SPP dan SPM sebesar Rp100.000.000,00, Rp100.000.000,00 dan Rp700.000.000,00. Konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran BPKD TA 2007 diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan selama Tahun 2007 telah mempertanggungjawabkan pengeluaran untuk pemberian bantuan ekonomi mikro bagi CV. Khair selaku Agen Nutrisi Saputra Kota Bima sebanyak 6 kali dengan nilai total sebesar Rp1.000.000.000,00. Bendahara Pengeluaran BPKD TA 2007 menyatakan bahwa dari nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 tersebut, bantuan yang memang diserahkan langsung oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp300.000.000,00. Pemberian bantuan tersebut berdasarkan perintah lisan dari Ir. Khairil selaku pemilik CV. Khair selaku Agen Nutrisi Nutrisi Saputra Kota Bima yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Bima Periode 2004-2009, dengan melampirkan proposal permohonan bantuan bantuan dari CV. Khair. Bendahara Pengeluaran BPKD TA 2007 memberikan penjelasan bahwa untuk pembayaran bantuan sebesar Rp700.000.000,00, tidak dibayarkan oleh y ang bersangkutan. Penjelasan lebih lanjut diketahui Bendahara Pengeluaran BPKD TA 2007 mendapat perintah dari Kuasa BUD TA 2007 untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban atas pengeluaran bantuan sebesar Rp700.000.000,00. Pemeriksaan atas proposal permohonan bantuan dari CV. Khair, diketahui bahwa bantuan tersebut diberikan dalam bentuk modal bergulir. Konfirmasi dengan Kepala Bagian Ekonomi TA 2007 Sekretariat Daerah Kota Bima diketahui bahwa dokumen pendukung pemberian bantuan modal bergulir tersebut berupa 1 Surat Keputusan Walikota No. 67 Tahun 2007 tentang Program Bantuan


36

Dana Keuangan Ekonomi Mikro kepada Usaha Kecil tanggal 26 April 2007 dan 2 (dua) perjanjian antara Kepala Bagian Ekonomi TA 2007 dengan pemilik CV. Khair dalam rangka penyaluran bantuan ekonomi mikro bagi CV. Khair selaku Agen Nutrisi Saputra Kota Bima yaitu Perjanjian Pertama No500/27/EKO/V/2007 dan No.07/KHAIR/V/2007 tanggal 09 Mei 2007 dan Perjanjian Kedua No500/56/EKO/IX/2007 No500/56/EKO/IX/2007 dan No.21/KHAIR/IX/2007 No.21/KHAIR/IX/2007 tanggal 13 September 2007. Berdasarkan penjelasan Kepala Bagian Ekonomi TA 2007 diketahui 2 (dua) Surat perjanjian tersebut dibuat oleh yang bersangkutan pada bulan Mei 2007 dan September 2007 namun berdasarkan penelusuran pada Agenda Surat Masuk/Keluar Tahun 2007 milik Bagian Ekonomi Setda diketahui kedua perjanjian tersebut tidak tercatat dan surat dengan nomor 27 tercatat pada bulan April 2007 tidak pada bulan Mei 2007 yaitu No 500/27/EKO/IV/2007 perihal Surat Keterangan Alokasi Penerimaan BBM dengan penerima Safiuddin, demikian atas surat dengan nomor 56 tercatat pada bulan Mei 2007 tidak pada bulan September 2007 yaitu Surat No500/56/EKO/V/2007 No500/56/EKO/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 perihal Persetujuan Dukungan dengan Penerima Walikota Bima serta untuk korespondensi bulan September Nomor Surat 95 ke atas. Hal ini mengindikasikan Surat Perjanjian dengan CV.Khair fiktif atau baru dibuat pada saat pemeriksaan. Atas hal tersebut Kepala Bagian Ekonomi tetap menjelaskan bahwa Surat Perjanjian benar dibuat pada Mei dan September 2007.. Dalam SK Walikota maupun Perjanjian tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kota Bima memberikan bantuan bagi CV. Khair sebanyak 2 kali dengan nilai Rp700.000.000,00 dan Rp200.000.000,00. Berdasarkan Buku Penomoran SK Walikota Tahun 2007 (No 1 s/d 238) Milik Bagian Hukum Setda Kota Bima diketahui bahwa SK Walikota No. 67 Tahun 2007 tentang Program Bantuan Dana Keuangan Ekonomi Mikro kepada Usaha Kecil tanggal 26 April 2007 tidak tercatat pada Buku Penomoran tersebut. Labih lanjut pada Buku tersebut terdapat SK Walikota No. 67 Tahun 2007 tentang Pengukuhan Pengurus Kontak Tani Andalan (KTA) Kota Bima Periode 2006 – 2011 tanggal 15 Maret 2007. Konfirmasi lisan dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima diketahui seluruh SK Walikota yang melalui proses verbal pasti akan dimasukkan pada Buku Penomoran SK dan atas dua SK dengan Nomor yang sama tersebut dijelaskan bahwa Kepala Bagian Hukum tidak pernah menerbitkan SK Walikota tentang pemberian bantuan bagi CV. Khair tersebut. Hal ini juga mengindikasikan bahwa SK Walikota tersebut fiktif atau baru dibuat pada saat pemeriksaan. Konfirmasi dengan Ir.Khairil pemilik CV. Khair (juga sebagai Anggota DPRD) selaku Agen Nutrisi Saputra Kota Bima diperoleh penjelasan bahwa yang bersangkutan mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Pemerintah Kota Bima untuk memberikan bantuan pembelian nutrisi saputra bagi para petani di wilayah Kota Bima. Atas permohonan bantuan tersebut, Pemerintah Kota memberikan bantuan dengan pola modal bergulir. Pemilik CV. Khair memberikan penjelasan bahwa selama tahun 2007 tidak pernah menerima bantuan sebanyak Rp1.000.000.000,00 dari Pemerintah Kota Bima. Yang bersangkutan selama tahun 2007 hanya menerima bantuan modal bergulir sebesar Rp200.000.000,00. Bantuan sebesar Rp200.000.000,00 tersebut diterima sebanyak 3 kali dengan nilai Rp100.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 yang diberikan secara tunai oleh Kuasa BUD TA 2007 dan Rp50.000.000,00 yang diberikan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran BPKD TA 2007. Penjelasan lebih lanjut oleh pemilik CV. Khair diketahui bahwa yang bersangkutan baru memperoleh bantuan modal bergulir bagi penyaluran nutisi saputra sebesar Rp1.000.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2008. Pemilik CV. Khair menjelaskan bahwa dalam rangka proses administrasi untuk pemberian bantuan ekonomi mikro untuk pemberian Nutrisi Saputra, dirinya beberapa kali diminta untuk menandatangani kwitansi pembayaran kosong, termasuk kwitansi pembayaran sebesar Rp700.000.000,00 yang dia tandatangani ketika dipanggil ke rumah Walikota. Atas pemberian PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

37

tandatangan tersebut, yang bersangkutan tidak pernah menerima dana bantuan sebesar Rp700.000.000,00 baik ketika berada di rumah walikota tersebut maupun setelahnya. Hasil Konfirmasi dengan Kuasa BUD TA 2007 diketahui bahwa pengeluaran dana Kas Daerah untuk bantuan ekonomi mikro bagi CV. Khair selaku Agen Nutrisi Saputra Kota Bima sebesar Rp700.000.000,00 dilakukan pada bulan Februari 2007 tanpa melalui penyampaian SPP, SPM maupun penerbitan SP2D. Yang bersangkutan mengeluarkan dana tersebut dari Kas Daerah atas perintah lisan Walikota Bima yang disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran BPKD. Atas perintah tersebut, yang bersangkutan mencairkan dana sebesar Rp700.000.000,00 tersebut dan mengantarkannya ke rumah Walikota. Di rumah Walikota tersebut, Kuasa BUD TA 2007 meminta pemilik CV. Khair untuk menandatangani kwitansi pembayaran pemberian bantuan nutrisi bagi CV. Khair. Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam: (1) Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (2) Pasal 21 ayat (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan yang pembayaran tidak dipenuhi. b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf a dan d antara lain menetapkan bahwa Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan dan dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam: (1) Pasal 132 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Pasal 132 ayat (2) menyebutkan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bendahara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.” Permasalahan pemberian bantuan ekonomi mikro dana bergulir yang kurang diterima oleh penerima bantuan tersebut mengakibatkan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp800.000.000,00.

a. b. c.

Permasalahan tersebut terjadi karena: Walikota Bima membuat kebijakan menggunakan dana daerah yang menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku. berlaku. Kepala Bagian Ekonomi sebagai Wakil Pemerintah Kota Bima tidak melakukan pemantauan atas pencairan dana bantuan nutrisi nutrisi tersebut. Kuasa BUD TA 2007 dan Bendahara Pengeluaran BPKD TA 2007 yang mengeluarkan uang dari


38

Kas Daerah dan Kas Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peraturan perundangan. Walikota memberikan tanggapan bahwa pemberian pinjaman tersebut tidak dibuatkan SK Walikota dan hanya berdasarkan SK Sekretaris Daerah. Kedepannya akan dilakukan perbaikan manajemen untuk dana UKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. b. c.

BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar: Mengembalikan dana bantuan ekonomi mikro yang tidak disalurkan sesuai peruntukkannya sebesar Rp800.000.000,00 ke Kas Daerah. Memberikan sanksi kepada Kepala Bagian Ekonomi sebagai Wakil Pemerintah Kota Bima yang tidak melakukan pemantauan atas pencairan dana bantuan nutrisi tersebut. Memberikan sanksi kepada Kuasa BUD TA 2007 Taufikurrahman, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran BPKD TA 2007 A. Khairil yang mengeluarkan uang dari Kas Daerah dan Kas Bendahara Pengeluaran tidak sesuai peraturan perundangan.

13. Penerimaan Insentif PBB sebesar Rp1.838.463.000,00 dibagikan tidak melalui mekanisme pengelolaan APBD serta sebesar Rp1.327.168.949,00 diantaranya dibagikan kepada yang tidak berhak menerima

Pemeriksaan atas Neraca per 31 Desember 2007 Pemerintah Kota Bima diketahui Pemerintah Kota Bima tidak memiliki piutang, baik piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana bagi hasil, ataupun piutang ganti rugi atas kekayaan daerah. Penelusuran atas berita acara rekonsiliasi penerimaan dana perimbangan antara Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah dan Pemerintah Kota Bima diketahui pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kota Bima mendapatkan alokasi insentif atas penerimaan PBB yang melebihi target target sebesar Rp1.838.463.000,00. Rp1.838.463.000,00. Penelusuran selanjutnya pada rekening koran Bank BNI No.0053763211 atas nama Badan Pengelola Keuangan Daerah diketahui alokasi insentif PBB Tahun Anggaran 2007 tersebut direalisasikan pada Tahun Anggaran 2008 dan masuk ke rekening kas daerah (No. Rek. 0053763211 pada Bank BNI cabang Raba-Bima atas nama Badan Pengelola Keuangan Daerah) pada tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp1.838.463.000,00 dan pada tanggal 21 Januari 2008 itu juga dana tersebut ditarik secara tunai oleh Bendahara PBB Bidang Pendapatan BPKD. Penelusuran selanjutnya diketahui bahwa insentif PBB TA 2007 tersebut dibagikan kepada pejabat penanggung jawab, aparat pengelola administrasi keuangan, petugas koordinasi, pengawas, juru pungut, pembantu juru pungut, dan instansi terkait serta pengadaan sarana prasarana berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima No.238 Tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penetapan Pembagian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Kota Bima. SK tersebut hanya membagi persentase yang akan diterima oleh masing-masing pihak, akan tetapi tidak membagi persentase secara pasti untuk masingmasing pegawai yang berhak menerima pembagian insentif tersebut. Penelusuran atas syarat syarat administrasi atas pembagian dana insentif pelampauan PBB tersebut diketahui tidak terdapat SPP, SPM, atau SP2D yang diterbitkan untuk pencairan dana insentif tersebut, dengan kata lain dana tersebut dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan tidak melalui mekanisme APBD. Penelusuran pada buku rekapitulasi pembagian insentif PBB diketahui insentif PBB tersebut dibagi dalam dua tahap, tahap pertama dibagikan pada tanggal 24 Januari 2007, dan tahap kedua dibagikan pada tanggal 13 Februari 2007 dengan jumlah realisasi pembagian sebesar PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

39

Rp1.838.371.969,00. Tidak ada Surat Ketetapan yang diterbitkan untuk mengatur jumlah realisasi pembagian untuk masing-masing pegawai. Realisasi pembagian tersebut termasuk realisasi pengadaan dua unit mobil operasional sebesar Rp319.000.000,00 dan pengadaan tiga unit sepeda motor operasional sebesar Rp36.850.000,00 serta untuk membayar PPh pasal 21 atas pembagian insentif. Untuk pengadaan mobil operasional, satu unit mobil dengan plat nomor EA 64 S dipakai oleh Kepala Bidang Pendapatan BPKD Pemerintah Kota Bima, dan satu unit mobil dengan plat nomor EA 63 S dipinjam pakaikan kepada Kantor Pelayanan PBB Raba-Bima, sedangkan dua unit sepeda motor dipinjam pakaikan kepada Kepala Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dan Kepala Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota. Penelusuran atas berita acara pinjam pakai baik untuk mobil maupun untuk motor diketahui bahwa Berita Acara Penyerahan Kendaraan tersebut masih dalam bentuk draft. Untuk berita acara penyerahan mobil, peminjam pakai (Kepala KP PBB Raba Bima) sudah tanda tangan, akan tetapi Walikota Bima belum tanda tangan, sedangkan untuk berita acara penyerahan motor belum ada pihak yang menandatangani berita acara pinjam pakai. Penelusuran atas rincian pegawai yang menerima insentif PBB tersebut diketahui terdapat pegawai selain yang tercantum pada SK Walikota No.91 Tahun 2007 tentang penunjukan juru pungut, atasan langsung juru pungut, petugas pengawas, dan koordinator pungutan PBB TA 2007 yang juga menerima pembagian insentif dengan jumlah sebesar Rp1.327.168.949,00 (rincian penerima pembagian insentif pada lampiran 1). Selain SK Walikota No.91 Tahun 2007 diatas, terdapat juga SK Walikota No.92 Tahun 2007 tentang penunjukan Tim Pelaksana Penagihan PBB sektor perkotaan TA 2007 yang berisi penunjukan pejabat dan pegawai di lingkungan BPKD Kota Bima sebagai tim dan koordinator penagihan PBB sektor perkotaan, akan tetapi sampai dengan pemeriksaan berakhir, Tim Pemeriksa tidak dapat memperoleh output yang yang dihasilkan oleh tim tersebut. Konfirmasi atas permasalahan diatas pada Kepala Bidang Pendapatan diketahui bahwa penerimaan insentif PBB tersebut dianggap sebagai dana non budgeter sehingga tidak dimasukkan ke dalam APBD. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 122 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. b. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah pada pasal sebagai berikut: 1). Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa ” Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan daerah dan Bendahara Pengeluaran daerah”. 2). Pasal 13 ayat (2) y ang menyatakan bahwa ” Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh: a) belanja daerah; b) pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan c) pengeluaran daerah lainnya, lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan perhitungan pihak ketiga. c. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada: 1). Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut : a. 65% (enam puluh lima per seratus) dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota; PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

40

b.

35% (tiga puluh lima per seratus) dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada Tahun Anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. ditetapkan. 2). Pasal 4 yang menyatakan bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 3 ayat (2) merupakan pendapatan Daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. d. Lampiran SK Walikota No.91 Tahun 2007 tentang penunjukan juru pungut, atasan langsung juru pungut, petugas pengawas, pengawas, dan koordinator pungutan pungutan PBB TA 2007; Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian daerah atas pembagian insentif PBB kepada yang tidak berhak menerima sebesar Rp1.327.168.949,00.

a. b.

Kondisi tersebut terjadi karena: Walikota Bima mengeluarkan SK tentang Penetapan Pembagian Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Kota Bima. Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kota Bima dan Kepala BPKD Kota Bima membagi insentif kelebihan penerimaan PBB tersebut tanpa melalui mekanisme APBD.

Walikota Bima menyatakan bahwa insentif tersebut akan dicantumkan pada APBD P 2008 baik sebagai penerimaan maupun belanja. Pembagian insentif tersebut diatur dengan keputusan Walikota dan mengenai pengadaan kendaraan dimaksud sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional pemungutan PBB. BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar menarik dana insentif APBD yang dibagikan kepada yang tidak berhak menerima sebesar Rp1.327.168.949,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.

14. Pengelolaan Investasi Dana Bergulir pada Pemerintah Kota Bima Tidak Sesuai Ketentuan

Pemeriksaan atas Neraca Pemerintah Kota Bima per 31 Desember 2007 diketahui Pemerintah Kota Bima memiliki saldo investasi jangka panjang berupa investasi dana bergulir sebesar Rp2.490.355.493,00 Saldo investasi dana bergulir tersebut merupakan saldo investasi dana bergulir pada 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu: yaitu: No 1 2 3 4

SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Dinas Perikanan dan Kelautan Jumlah

Saldo Dana Bergulir (Rp) 318.214.493,00 2.042.157.000,00 129.984.000,00 92.871.000,00 2.490.355.493,00

Berdasarkan Hasil konfirmasi dengan pengelola dana bergulir di 3 SKPD (Dinas Koperindag, Bagian Ekonomi Sekda dan Kantor PMP), bukti-bukti penerimaan serta penyaluran kembali, diketahui bahwa PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

41

penerimaan kembali investasi dana bergulir dari masing-masing UKM maupun Koperasi penerima bantuan disimpan oleh masing-masing bendahara pengelola investasi dana bergulir dan kemudian disalurkan kembali bagi UKM-UKM yang sedang membutuhkan bantuan modal. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui hal-hal sebagai berikut: A. Pengembalian investasi dana bergulir di Dinas Koperindag tidak disalurkan kembali ke Masyarakat Hasil konfirmasi dengan Bendahara pengelola dana bergulir di Dinas Koperindag, serta dari hasil pemeriksaan terhadap Buku Kas Bendahara pengelola dana bergulir diketahui bahwa dana dari hasil pengembalian atas pengelolaan dana bergulir dari UKM atau Koperasi Peminjam telah disalurkan kembali pada Tahun 2007 dan 2008 kepada UKM atau Koperasi lain yang juga membutuhkan. Penyaluran kembali dana bergulir tersebut tanpa disertai SK dari Walikota tentang penetapan UKM atau Koperasi penerima bantuan dana. Penyaluran kembali dana bergulir tersebut hanya berdasarkan SK dari Kepala Dinas Koperindag. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dari bunga yang telah diperoleh dari penyaluran dana bergulir tersebut, disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20%, sebagai honor untuk 3 orang penagih sebesar 60%, dan sebagai penambah pokok sebesar Rp20% dari total bunga yang diterima. Penjelasan bendahara pengelola dana bergulir, bunga yang merupakan PAD telah disetorkan oleh bendahara pengelola dana bergulir kepada Bendahara Penerimaan Dinas Koperindag sedangkan honor untuk 3 orang penagih dibayarkan kepada Kepala Bidang UKM Dinas Koperindag Pemeriksaan lebih lanjut atas buku kas bendahara pengelola dana bergulir diketahui bahwa uang hasil pengembalian dana bergulir selain digulirkan kembali kepada UKM atau Koperasi juga untuk membayar honor monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dana bergulir tersebut. Honor monitoring dan evaluasi tersebut dibayarkan kepada Kepala Bidang UKM Dinas Koperindag. Konfirmasi dengan Kepala Bidang UKM diketahui bahwa pembayaran honor untuk penagih maupun untuk monitoring dan evaluasi tersebut tanpai disertai dengan SK Walikota tentang pemberian honor untuk penagih maupun untuk monitoring dan evaluasi. Selain digulirkan kembali kepada UKM atau Koperasi dan pembayaran honor uang hasil pengembalian dana bergulir juga digunakan untuk kepentingan pegawai di lingkup Dinas Koperindag selain dari kepentingan pengelolaan dana bergulir. Penjelasan bendahara pengelola dana bergulir diketahui bahwa penggunaan dana diluar kepentingan dana bergulir tersebut dilakukan seijin Kepala Dinas Koperindag. Sampai dengan saat pemeriksaan, pengeluaran yang tidak jelas tersebut masih banyak yang belum dikembalikan kepada bendahara pengelola dana bergulir oleh pihak yang yang menggunakan, dengan rincian rincian sebagai berikut: No Nama Pihak Pengguna Pinjaman yang Biaya Monitoring belum dibayar dan Evaluasi (Rp) (Rp) 1 Syafruddin M. Djafar, SH 12.350.000,00 (Kepala Dinas Koperindag) 2 Drs. Ibrahim M. Saleh 23.078.000,00 16.400.000,00 (Kabid UKM Dinas Koperindag 3 Jamaluddin, B.Sc 950.000,00 4 Pengeluaran lainnya atas perintah 2.500.000,00 Kabid UKM Jumlah 38.878.000,00 16.400.000,00 PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

42

Hasil konfirmasi dengan masing-masing pihak pengguna diatas diketahui bahwa yang bersangkutan memang telah meminjam dana hasil pengembalian dari investasi dana bergulir tersebut dan akan mengembalikannya ke Kas Daerah. B. Pengembalian investasi dana bergulir di Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah tidak disalurkan kembali ke Masyarakat Dari hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengelola dana bergulir di Bagian Ekonomi diketahui dana bergulir pada Bagian Ekonomi disalurkan kepada masyarakat sejak Tahun 2006. Penyaluran kembali dana bergulir atas dana bergulir yang telah dikembalikan oleh UKM penerima kepada UKM yang membutuhkan, tanpa disertai SK dari Walikota tentang penetapan UKM atau Koperasi penerima bantuan dana. Penyaluran kembali dana bergulir tersebut hanya berdasarkan SK dari Sekretaris Daerah Daerah Kota Bima. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dari bunga yang telah diperoleh dari penyaluran dana bergulir tersebut, telah disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan P endapatan Asli Daerah (PAD) kepada Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Pemeriksaan atas buku kas bendahara pengelola dana bergulir diketahui bahwa uang hasil pengembalian dana bergulir selain digulirkan kembali kepada UKM juga untuk digunakan untuk kepentingan pegawai di lingkup Bagian Ekonomi selain dari kepentingan pengelolaan dana bergulir. Penjelasan bendahara pengelola dana bergulir diketahui bahwa penggunaan dana diluar kepentingan dana bergulir tersebut dilakukan seijin Kepala Bagian Ekonomi. Sampai dengan saat pemeriksaan, terdapat pengeluaran yang tidak jelas yang belum dikembalikan kepada bendahara pengelola dana bergulir bergulir oleh pihak yang menggunakan, yaitu yaitu oleh Kepala Sub Bagian Penanaman Modal Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah TA 2008 Sdr.Firmansyah sebesar Rp500.000,00 dan oleh Sdr. Lili Damayanti sebesar Rp50.000,00. C. Bunga hasil investasi dana bergulir di Kantor Pemberdayaan Perempuan tidak disetor ke Kas Daerah Dari hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengelola dana bergulir di Kantor Pemberdayaan Perempuan (PMP) diketahui dana bergulir pada Kantor PMP disalurkan kepada masyarakat sejak Tahun 2005. Penyaluran kembali dana bergulir atas dana bergulir yang telah dikembalikan oleh UKM penerima kepada UKM yang membutuhkan, juga tanpa disertai SK dari Walikota tentang penetapan UKM atau Koperasi penerima bantuan dana maupun tanpa SK Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dari bunga yang telah diperoleh dari pengelolaan dana bergulir tersebut, tidak disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun digulirkan kembali kepada UKM yang membutuhkan. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa nilai bunga yang telah diperoleh dari pengelolaan dana bergulir yang tidak disetor ke Kas Daerah adalah sebesar Rp23.477.000,00 dengan rincian bunga dari hasil penyaluran dana bergulir Tahun 2005 adalah sebesar Rp9.165.000,00 dan hasil penyaluran dana bergulir Tahun 2006 adalah adalah sebesar Rp14.312.000,00. Rp14.312.000,00.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan dana bergulir pada 4 SKPD diatas diketahui bahwa tidak ada peraturan yang mengatur sampai kapan dana bergulir tersebut akan digulirkan di masyarakat dan disetorkan kembali ke Kas Daerah.


43

a.

Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam: 1) Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; 2) Pasal 71 ayat (3) menyebutkan bahwa investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, diantaranya merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah; 3) Pasal 72 ayat (4) menyebutkan bahwa penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD; 5) Pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran; 6) Pasal 122 ayat (1) menyebutkan bahwa Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD; 7) Pasal 122 ayat (3) menyebutkan bahwa penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 8) Pasal 122 ayat (4) menyebutkan bahwa penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp55.828.000,00 (Rp38.878.000,00 + Rp16.400.000,00 + Rp550.000,00) atas pengeluaran yang tidak sah yang telah dikeluarkan dari bendahara pengelola dana bergulir pada Dinas Koperindag dan Bagian Ekonomi untuk kepentingan diluar kepentingan dana bergulir ke masyarakat. b. Hilangnya penerimaan daerah atas pendapatan bunga dari hasil investasi yang telah diterima sejak Tahun 2005 pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan sebesar Rp23.477.000,00 yang belum disetor ke Kas Daerah. c. Membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah atas dana bergulir yang tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah.

a. b. c.

Permasalahan tersebut terjadi karena: Kepala Dinas Koperindag dan Kepala Bagian Ekonomi telah mengijinkan penggunaan dana hasil investasi tidak berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Pengelola dana bergulir pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mengelola bunga hasil investasi investasi tidak berpedoman dengan ketentuan ketentuan yang berlaku. Walikota Bima yang tidak membuat peraturan yang mengatur sampai kapan dana bergulir akan digulirkan di masyarakat dan disetorkan kembali ke Kas Daerah.


44

Kepala Dinas Koperindag memberikan tanggapan bahwa penggunaan bunga yang diperoleh dari penyaluran dana bergulir ditetapkan dengan SK Kepala Dinas yang berpedoman pada SK Walikota yang menetapkan segala biaya yang timbul dibebankan pada dana perkuatan modal kerja yang diberikan. Kepala Bagian Ekonomi memberikan tanggapan bahwa pinjaman dari hasil pengembalian investasi dana bergulir bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan dinas dan pinjaman tersebut akan segera dikembalikan. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan memberikan tanggapan bahwa jasa dari dana bergulir tidak disetorkan ke Kas Daerah karena besaran jasa tersebut sangat kecil dan membutuhkan waktu 2 tahun untuk menghimpunnya. Kedepannya jasa tersebut akan disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

a.

b.

c.

d.

e.

BPK RI menyarankan Walikota Bima agar: Memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Koperindag dan Kepala Bagian Ekonomi atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya mengijinkan penggunaan dana hasil investasi tidak berpedoman dengan ketentuan ketentuan yang berlaku. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperindag dan Kepala Bagian Ekonomi untuk menyetorkan kembali dana yang telah digunakan tidak sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp55.828.000,00 (Rp38.878.000,00 + Rp16.400.000,00 + Rp550.000,00) ke Kas Daerah. Memberikan sanksi bagi Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya mengelola bunga hasil investasi tidak berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan untuk menyetorkan kembali bunga hasil investasi sebesar Rp23.477.000,00 (Rp9.165.000,00 + Rp14.312.000,00). Menetapkan peraturan yang mengatur tata cara penyaluran dana bergulir, pengembalian serta penyetoran kembali ke Kas Daerah. Daerah.

15. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar Rp107.812.734,02

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran (T.A.) 2007 diketahui bahwa Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (1.20.03.00.00.5.1.1.03.03) dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,00 dan telah direalisasikan seluruhnya atau 100% dari anggaran, Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut dicairkan bulan Maret, Mei, Juli, dan November 2007 dengan rincian sebagai berikut: No Jabatan Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) % 1 Kepala Daerah 162.500.000,00 165.000.000,00 65 2 Wakil Kepala Daerah 87.500.000,00 90.210.200,00 35 Jumlah 250.000.000,00 250.000.000,0 0 255.210.200,00 255.210.200, 00 100 Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran T.A. 2006 yang telah ditetapkan dengan SK Walikota No.197/2007 tentang penjabaran perhitungan APBD TA 2006 diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) direalisasikan sebesar Rp.4.970.312.840,95 dan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

45

No.9/2007 tentang Perubahan APBD TA 2007 dianggarkan PAD sebesar Rp.7.673.493.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.4,913.248.866,06. Pemeriksaan atas APBD Kota Bima T.A.2007 T.A.2007 yang ditetapkan ditetapkan dengan Perda Kota Bima Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 dan Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 26 November 2007 diketahui Biaya Penunjang Operasional tersebut dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,00 walaupun sebelumnya pada proses evaluasi APBD oleh Provinsi NTB ditetapkan untuk dianggarkan maksimal sebesar Rp152.394.000,00 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB No. 39A Tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bima tentang APBD T.A. 2007 dan Rancangan Peraturan walikota Bima tentang Penjabaran APBD T.A. 2007 2007 Bab III Belanja nomor nomor 12 ayat (c) tentang Belanja Belanja Penunjang Operasional. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu pada Pasal 9 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kota/Kabupaten, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Rp5 milyar paling rendah Rp125 juta dan paling tinggi sebesar 3%; berdasarkan ketentuan tersebut, perhitungan maksimal sebesar Rp147.397.465,98 (PAD T.A. 2006 Rp4.970.312.840,95 x 3%). Dengan demikian realisasi belanja operasional Walikota dan Wakil Walikota Bima sebesar Rp 255.210.200,00 tersebut berlebih sebesar Rp107.812.734,02 (Rp255.210.200,00 – Rp147.397.465,98). b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 yaitu pada Kebijakan Penyusunan APBD huruf b Belanja Daerah angka 10) Penganggaran belanja Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , dan angka 11) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung langsung Kepala Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah Penganggaran dan realisasi Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak sesuai ketentuan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp107.812.734,02. Hal tersebut terjadi karena kelalaian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bima yang tidak melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2000 dan Keputusan Gubernur NTB No.39A Tahun 2007. Walikota Bima menyatakan bahwa penganggaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dalam perda APBD Kota Bima setiap tahunnya mulai APBD awal sampai APBD perubahan dengan dasar perhitungan 3% dari rencana penerimaan PAD. Mengenai penyesuaian kembali biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Perda APBD perubahan tidak bisa dilakukan disebabkan karena pada saat tersebut belum dapat diketahui secara pasti berapa besarnya jumlah realisasi penerimaan PAD sampai dengan 31 Desember 2007.


46

BPK RI menyarankan kepada Walikota Bima agar memberikan sanksi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bima yang tidak melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2000 dan Keputusan Gubernur NTB No.39A Tahun 2007 serta menyetorkan kelebihan realisasi Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp107.812.734,02 ke kas daerah.

16. Pencairan dan Pengelolaan rekening DAK Pemerintah Kota Bima TA 2007 tidak sesuai ketentuan

Pada Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Kota Bima menganggarkan dan merealisasikan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp32.658.000.000,00. Dana tersebut meliputi DAK untuk tujuh bidang dan dicairkan melalui empat tahap pengajuan kepada KPPN Raba Bima dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp) 1 DAK Infrastruktur 10.764.000.000,00 2 DAK Perikanan dan Kelautan 1.946.000.000,00 3 DAK Prasarana Pemerintahan 977.000.000,00 4 DAK Kesehatan 6.374.000.000,00 5 DAK Lingkungan hidup 697.000.000,00 6 DAK Pertanian 2.495.000.000,00 7 DAK Pendidikan 9.405.000.000,00 Jumlah 32.658.000.000,00 Pemeriksaan atas mutasi rekening DAK tersebut pada BUD diketahui terdapat mutasi keluar/transfer dalam jumlah besar pada akhir tahun 2007 dari Rekening Kas Umum Daerah untuk mengelola DAK ke rekening khusus untuk menampung dana tersebut pada SKPD yang mengelola DAK. Penelusuran atas pengelolaan rekening DAK tersebut diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut: a. Dokumen pendukung pencairan dana DAK dari Kas Negara melalui KPPN ke Kas Daerah fiktif Pemerintah Kota Bima tidak dapat menyediakan dokumen pendukung pencairan dana DAK dari Kas Negara ke Kas Daerah. Penelusuran lebih lanjut melalui prosedur alternatif dengan Surat Ketua Tim Nomor : 12/Tim LKPDKotaBima/09/2008 LKPDKotaBima/09/2008 tentang Permintaan Peminjaman Dokumen Pencairan Dana DAK TA 2007 pada KPPN Kota Bima (uji petik atas pencairan tahap III dan IV) diketahui bahwa pencairan atas Dana DAK Kota Bima tidak sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut: 1) SP2D Kota Bima tidak diberi Nomor dan Tanggal SP2D dan SP2D atas Pencairan Dana DAK Kota Bima tidak tercatat pada Register SP2D Tahun Anggaran 2007. 2) Daftar Penggunaan DAK Tahap III (30%) Per Tanggal 13 Desember 2007 seluruhnya sudah memberikan data yang menyebutkan telah ada realisasi Pembayaran dari Kas Daerah (melalui SP2D) namun pada kenyataannya pada saat itu belum ada; 3) Fotokopi bukti Surat Setor Pajak (SSP) PPN dan PPh yang telah dikonfirmasi ke KPPN berkenaan untuk pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dilakukan secara kontraktual, tidak ada.


47

Dari ketiga hal tersebut diatas yang seharusnya dilampirkan pada saat pengajuan SPM LS Tahap II namun ternyata tidak dilampirkan, sehingga dapat diindikasikan bahwa pencairan dana DAK Kota Bima TA 2007 hanya proforma/fiktif b.

Pemindahan dana DAK dari kas daerah ke rekening penampungan tidak melalui prosedur pengeluaran kas Pada posisi 28 Desember 2007 diketahui pada masing-masing rekening Dana Alokasi Khusus tersebut masih terdapat saldo dalam jumlah yang cukup besar. Saldo tersebut merupakan dana alokasi untuk pembayaran proyek-proyek DAK Tahun Anggaran 2007 yang belum dapat dibayar kepada pihak ketiga baik karena proyek belum selesai ataupun karena syarat-syarat pencairan sisa proyek belum dapat dipenuhi. Untuk mengamankan dana DAK Tahun Anggaran 2007 tersebut, Kepala BPKD kota Bima bersama dengan Kuasa BUD TA 2007 mengambil inisiatif untuk memanggil bendahara pengeluaran dari 6 (enam) dinas pengelola Dana Alokasi Khusus selain Dinas Tata Kota dan memerintahkan masing-masing bendahara tersebut untuk membuka rekening penampungan DAK TA 2007 atas nama pribadi masing-masing pada Bank BNI dan selanjutnya Kuasa BUD TA 2007 memindahkan dana dari rekening Kas Daerah khusus Dana Alokasi Khusus ke rekening penampungan tersebut. Penelusuran pada rekening koran per 31 Desember 2007 diketahui bahwa dari rekening penampungan masing-masing bendahara pengeluaran tersebut terdapat saldo sebesar Rp14.225.628.881,00 pada enam rekening penampungan dengan rincian rincian sebagai berikut: No

SKPD

No

Nama Nasabah

Jumlah (Rp)

Rekening

Jumlah (Rp) Per 22-08-2008

1

Dinas Perikanan

0138721710

dan Kelautan

Muhammad

942.921.000,00

0,00

3.536.276.884,00

416.039.454,00

1.194.095.500,00

0,00

291.599.500,00

0,00

1.662.258.497,00

0,00

Aqilzen, ST (DAK Penampungan Dinas Perikanan)

2

Dinas Perumahan dan

0138720692

Prasarana

Lestari

Slamet

(DAK

Wilayah

Penampungan Kimpraswil Kota)

3

Dinas Kesehatan

0138721765

Zulkarnain (Penamp.

DAK

Dikes Kota Bima) 4

Dinas Kehutanan

0138720954

Mutadayyinah,

dan Lingkungan

S.Hut

hidup

(Penamp.Dinas Kehutanan

Kota

Bima) 5

Dinas

Pertanian

0138722066

dan Pernakan

M.

Adzan

(Penamp.

Sabil Diperta

& Ternak Kota)


48

6

Dinas

0138719291

DIKBUDPAR

Sailan

6.598.477.500,00

0,00

14.225.628.881,00

416.039.454,00

(Penampungan DAK DIKBUDPAR Kota Bima)

Jumlah

Khusus untuk DAK Prasarana Pemerintah tidak dibuatkan rekening penampungan. Penelusuran pada SP2D dan mutasi rekening koran diketahui penerimaan DAK Prasarana Pemerintah selama TA 2007 pada dua rekening, yaitu rekening 0079.01.000359-30-5 a.n. DAK Prasarana Pemerintahan sebesar Rp293.100.000,00 pada BRI cabang Bima dan rekening 013631764-0 a.n. DAK Prasarana Pemerintahan sebesar Rp683.900.000,00 pada Bank BNI cabang Bima. Atas dana DAK Prasarana Wilayah ini, untuk dana yang terdapat pada BRI dengan no. rekening 0079.01.000359-30-5 telah dipindahkan ke bank BNI pada saat penutupan seluruh rekening Pemerintah Kota Bima di BRI cabang Bima pada bulan Maret 2007. Sedangkan untuk dana yang terdapat pada Bank BNI no. rekening 013631764-0 sampai dengan 31 Desember 2007 masih bersaldo Rp683.900.000,00. Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa pemindahan dana dari rekening Kas Daerah khusus Dana Alokasi Khusus ke rekening penampungan tersebut tanpa melalui mekanisme APBD. Pemindahan dana kas daerah tersebut tanpa disertai SPP dan SPM dari Dinas maupun SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa BUD TA 2007. c. Prosedur Pencairan Kas Tidak Sesuai Ketentuan Sebagai tindak lanjut dari pemindahan dana DAK dari rekening Kas Daerah ke rekening penampungan Satuan Kerja, maka pencairan dana DAK kepada kepada pihak ketiga menjadi wewenang sepenuhnya dari Satuan Kerja. Dalam hal ini SPP dan SPM yang diajukan oleh Satuan Kerja dan SP2D yang dibuat oleh Kuasa BUD TA 2007 hanya merupakan formalitas saja, karena dibuat setelah Tahun Anggaran 2007 berakhir dengan tanggal pada bulan Desember. Konfirmasi atas permasalahan ini dengan Kepala BPKD Kota Bima dan Kuasa BUD TA 2007 diketahui bahwa pembukaan rekening penampungan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pemutusan kontrak dengan pihak ketiga karena banyak proyek yang belum selesai dikerjakan dan belum dilengkapi dengan dokumen-dokumen syarat pembayaran sehingga sampai dengan akhir Desember 2007 proyek tersebut belum dapat dibayarkan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah pada pasal sebagai berikut: berikut: 1) Pasal 205 ayat (1) “PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran” dan ayat (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. 2) Pasal 211 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan menerbitkan SPM”. ,


49

3) Pasal 213 yang menyatakan bahwa “SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D”. 4) Pasal 216 pada ayat (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan dan ayat (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D. b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-01/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan dan Pencairan DIPA DAK TA 2007 pada 1) Pasal 6 yaitu Hasil kegiatan fisik yang dibiayai melalui DAK TA 2007 harus sudah selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2007 2) Pasal 11 ayat 4 Pengajuan SPM-LS Tahap II dan selanjutnya, dilakukan dengan melampirkan: (a) Fotokopi SP2D Daerah (pada SP2D tersebut harus dicantumkan tanggal, nomor dan nilai kontrak serta uraian pekerjaan) (b) Daftar Penggunaan DAK (c) Fotokopi SSP PPN dan PPh yang telah dikonfirmasi ke KPPN berkenaan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara kontraktual, sedangkan untuk pekerjaan yang dilakukan secara swakelola kewajiban pajak diselesaikan oleh wajib pajak bersangkutan. Kondisi tersebut mengakibatkan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah serta realisasi keuangan proyek tidak sesuai dengan realisasi fisik. Kondisi tersebut terjadi karena: a. Kepala BPKD selaku PPK dan Kepala Bidang Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Penanda Tangan SPM membuat dokumentasi dokumentasi proforma untuk pencairan pencairan Dana DAK DAK b. KPPN Kota Bima menerima pengajuan pencairan Dana DAK Kota Bima TA 2007 dengan menggunakan dokumentasi proforma c. Kepala BPKD Kota Bima dan Kuasa BUD TA 2007 2007 membuat kebijakan dengan memerintahkan bendahara SKPD untuk membuka rekening giro penampungan DAK yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Walikota Bima menyatakan bahwa setelah dilakukan konfirmasi dengan masing-masing bendahara pengeluaran, saldo DAK tersebut karena belum sempat dilakukan pembayaran karena proses administrasi belum selesai, sedangkan mengenai keberadaan tujuh rekening penampungan DAK pada SKPD merupakan saran lisan dari KPPN Kota Bima. BPK RI menyarankan Walikota Bima agar: a. Memberikan sanksi atas kesengajaan Kepala BPKD selaku PPK dan Kepala Bidang Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Penanda Tangan SPM yang membuat dokumentasi proforma untuk pencairan Dana DAK. b. Memberikan sanksi atas kesengajaan Kepala BPKD Kota Bima dan Kuasa BUD TA 2007 yang memerintahkan bendahara SKPD untuk membuka rekening giro penampungan DAK. c. Memerintahkan kepada seluruh bendahara SKPD menutup rekening giro penampungan dan di masa mendatang tidak membuka rekening penampungan. PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

50

17. Penggunaan Uang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2007 untuk Keperluan Pribadi oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Penghubung dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tidak Sesuai Ketentuan.

Pengelolaan Kas/Uang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2007 pada Bendahara Pengeluaran SKPD Pemerintah Kota Bima kurang tertib terbukti dari hasil uji petik atas lima SKPD diketahui adanya perbedaan angka angka menurut Pengesahan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Pertanggungjawaban) Fungsional Fungsional dengan Buku Pajak/ Surat Setoran Pajak walaupun kedua dokumen tersebut dibuat oleh Bendahara Pengeluaran yang sama. Hal ini dijelaskan pada pada Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) (SPI) . Hingga berakhirnya pemeriksaan hanya beberapa SKPD yang menyerahkan dokumen pengelolaan uang PFK lengkap. Lebih lanjut berdasar dokumentasi yang ada diketahui terdapat penggunaan uang PFK yang yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kantor Penghubung Dari dokumen SSP pada SPJ diketahui seluruh Pajak tahun 2007 seluruhnya baru disetor tanggal 4 Maret 2008. Konfirmasi dengan Bendahara a.n. Arisman Indah diketahui bahwa uang setoran pajak sebesar Rp15.000.000,00 telah digunakan untuk keperluan pribadi dahulu dan pada tanggal 4 Maret 2008 seluruh Pajak telah disetor ke Kas Negara dengan uang pribadi Kepala Kantor Penghubung dan Bendahara akan dipotong gajinya Rp500.000,00 per bulan selama 23 bulan sejak Maret 2008 sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 26 Pebruari 2008. Hal ini tidak diketahui oleh BPKD dikarenakan Subbidang Verifikasi tidak cermat melakukan verifikasi atas SPJ SKPD terkait dan inisiatif bendahara yang tidak memasukkan SPJ untuk bulan Mei hingga Desember 2007 untuk diverifikasi. Penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui besaran uang pajak yang sebenarnya digunakan tidak dapat dilakukan karena hingga berakhirnya pemeriksaan pemeriksaan , Buku Rekap Pajak tidak diserahkan kepada kepada BPK. 2. Kantor Polisi Pamong Praja Dari Pengesahan SPJ dan buku Pajak hanya ada rekap potongan dan setoran untuk bulan Nopember hingga Desember 2007. Konfirmasi dengan Bendahara Pengeluran a.n. Amirudin Iba diketahui bahwa dirinya baru bertugas mulai Nopember dan untuk bulan Januari hingga Oktober data dan uang pajak dibawa oleh Bendahara terdahulu a.n. Ikhsan ADT. Konfirmasi dengan bendahara terdahulu tidak dapat dilakukan karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan BPK hingga berakhirnya pemeriksaan, pemeriksaan, yang bersangkutan bersangkutan hanya menitipkan menitipkan Surat Pernyataan Membayar tanggal 15 September 2008 yang berisi pengakuan bahwa yang bersangkutan menggunakan uang setoran pajak sebesar Rp5.439.763,00 (pajak Bulan Januari hingga Oktober 2007) digunakan untuk keperluan pribadi dan akan bersedia mengganti segera pada tanggal 20 Nopember 2008. Tidak diketahui besaran uang pajak yang digunakan sebenarnya karena berdasarkan Rekap Pajak Kantor Pol PP untuk bulan Januari hingga Oktober 2007 pajak yang harus disetor sebesar Rp14.277.013,00. Penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui besaran uang pajak yang sebenarnya digunakan tidak dapat dilakukan karena hingga berakhirnya pemeriksaan Bendahara Pengeluaran dimaksud tidak memenuhi panggilan BPK. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 135 Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut PPh dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM

51

Kondisi tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah minimal sebesar Rp20.439.763,00 (Rp5.439.763,00 + Rp15.000.000,00). Kondisi tersebut terjadi karena: a. Kesengajaan Bendahara Bendahara Pengeluran TA 2007 Kantor Penghubung Penghubung a.n Arisman Indah dan Kantor Satpol PP a.n. Ikhsan ADT yang y ang menggunakan uang PFK untuk keperluan pribadi. b. Kelalaian Kepala Kantor Penghubung dan Kantor Satpol PP yang kurang melakukan pengawasan atas pengelolaan uang PFK. Walikota Bima mengakui adanya kelemahan dalam pengelolaan uang PFK dan ke depan akan diperbaiki. BPK RI menyarankan Walikota Bima agar: a. Memerintahkan Kepala Kepala Bawasda / Inspektorat Inspektorat Daerah untuk untuk menelusuri besaran besaran pajak yang digunakan oleh Bendahara Arisman dan Ikhsan, apabila ditemukan besaran lebih dari Rp20.439.763,00 (Rp5.439.763,00 ditambah ditambah Rp15.000.000,00) Rp15.000.000,00) maka ditetapkan ditetapkan kurang bayar atas Pajak. b. Memberikan sanksi atas Kelalaian Kelalaian Kepala Kantor Penghubung dan Kantor Kantor Satpol PP yang kurang melakukan pengawasan atas pengelolaan uang PFK. c. Memerintahkan Bendahara Pengeluran TA 2007 Kantor Penghubung a.n Arisman Indah dan Kantor Satpol PP a.n. Ikhsan ADT segera menyetor uang PFK ke Kas Negara yang telah digunakan menunggu hasil penelusuran Bawasda.


52

Contoh laporan keuangan daerah (Kota Bima).pdf

Recommend Documents