PERJANJIAN KERJASAMA KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA ANTARA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DENGAN PT. ADHI Tbk TENTANG PEMBANGUNAN TOKO BAJU DI KAWASAN WISATA GIANYAR _____________________________________________________________________ Nomor : 12/VIII/2007/PEMKOT 12/VIII/2007/PEMKOT DENPASAR Nomor : 207/XI/2007 BBP 76 Pada hari ini Senin tanggal 26 bulan Maret tahun 2007 yang bertanda tangan di bawah ini :
1.
I NYOMAN KARTASURA,SH: KARTASURA,SH :
WALIKOTA DENPASAR, DENPASAR, bertempat tinggal di Denpasar (Jalan (Jalan Pattimura Pattimura No. 7), yang bertindak bertindak dalam dalam jabatan jabatan tersebut, oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama nama Pemerinta Pemerintah h KOTA KOTA DENPASAR, DENPASAR, selanjut selanjutnya nya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA
2. PUTU GEDE AMARTA, SE
:
Direktur PT. ADHI Tbk Akta Pendirian : PT. ADHI Tbk. N o m o r : 171 171 Tang Tangga gall
: 17 17 Nop Nopem embe berr 1989 1989
Notaris: Drs. I Gede Purwaka Caraka SH.,MH Berkedudukan Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, yang dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama PT. ADHI Tbk, selanjut selanjutnya nya dalam dalam Perjanjia Perjanjian n Kerjasam Kerjasama a ini disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PIHAK PERTA PERTAMA MA dan PIHAK PIHAK KEDUA KEDUA telah telah berse bersepak pakat at saling saling mengi mengikat katkan kan diri diri dalam dalam perjanjian kerjasama bagi tempat usaha dalam Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar yang berdasarkan pada : 1. Perat Peratura uran n Mente Menteri ri Dalam Dalam Negeri Negeri tangg tanggal al 1 Ok Oktob tober er 1986 Nomor Nomor 3 tahun tahun 1986 Tentan Tentang g Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga; 2. Perat Peratura uran n Daera Daerah h Kota Kota Denpas Denpasar ar Nomor Nomor 118 118 Tahun Tahun 2001 2001 Tentan Tentang g Penye Penyerta rtaan an Modal Modal Daerah pada Pihak Ketiga, peraturan - peraturan, ketentuan - ketentuan dan petunjukpetun tunjuk juk
lain lainny nya a
yang yang
berh erhubun ubung gan
dengan
terse erseb but
diatas atas,,
serta erta
Pasal sal-
sebagaimana tecantum dalam perjanjian ini. 3. Keput Keputus usan an Dewan Dewan Perwak Perwakila ilan n Rakyat Rakyat Daerah Daerah Kota Kota Denpas Denpasar ar Nomor Nomor
380 380 Tahun Tahun 1999
tanggal tanggal 11 Februari Februari tentang tentang persetuj persetujuan uan Pembang Pembangunan unan Toko Baju, Baju, Factory Factory Outlet Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar. 4. Keputusan WALIKOTA Denpasar Nomor : 325 tanggal tanggal 9 Oktober 2000 2000 tentang tentang Persetujuan Persetujuan Perseroan Terbatas ( PT ) Adhi Tbk sebagai mitra kerja dalam Pelaksanaan Kontrak Bagi Tempat Usaha untuk Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar.. 5. Keputus Keputusan an WALIKO WALIKOTA TA Denpas Denpasar ar Nomor: Nomor: 46 tangg tanggal al 28 Agust Agustus us 2003 2003 tentang tentang Kontr Kontrak ak Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar dengan Perseroan Terbatas (PT). Adhi Tbk Halaman 1 dari 13 halaman
6. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah besepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar. Perjanjian tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ------------------------------------------------------- Pasal 1 --------------------------------------------------Bentuk Kerjasama (1) Bentuk kerjasama yang bersifat kemitraan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dimana masing-masing pihak akan memperoleh kemanfaatan dan keuntungan dari hasil kerjasama yang dimaksud. (2) Dalam kerjasama ini PIHAK PERTAMA menunjuk dan memberikan ijin hanya kepada
PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar sebagaimana yang tercantum dalam Proposal Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. ------------------------------------------------------ Pasal 2 --------------------------------------------------Permodalan (1) Dalam Kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini adalah masing-masing pihak akan menyertakan modal, yaitu : a)
PIHAK PERTAMA menyediakan tanah seluas
±
1000 m2 yang terletak di Selatan Wisata Pura Besakih Kecamatan Salasam , dengan batas-batas sebagai berikut :
b)
i) Sisi sebelah Utara
: Jalan Raya Jl. Jend. Sudirman
ii) Sisi sebelah Timur
: Swalayan Alfamart
iii) Sisi sebelah Selatan
: Agro Wisata Strawberry
iv) Sisi sebelah Barat
: Pusat oleh-oleh khas Bali.
PIHAK
PERTAMA
memberikan
Hak
Guna
Bangunan (HGB) selama 30 (tiga puluh ) tahun diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kota Denpasar seluas c)
PIHAK
±
1000 m2.
KEDUA
akan
menyertakan
modalnya
berupa modal kerja untuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana, senilai Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah). (2) PIHAK PERTAMA
berkewajiban menyerahkan Penyertaan modalnya kepada PIHAK
KEDUA yang diatur dalam Pasal 2 Ayat ( 1 ) huruf (a)dan (b) dalam keadaan kosong, bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun juga termasuk bebas dari segala bangunan, bebas dari sengketa hukum, bebas dari penguasaan PIHAK KETIGA, sehingga PIHAK KEDUA dapat langsung memulai Pembangunan Toko Baju Bali KOTA Denpasar. (3) PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala bentuk masalah dan sengketa hukum yang timbul yang berhubungan dengan usaha PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Pasal 2 Ayat ( 1 ) huruf (a)dan (b) perjanjian ini. (4) Penyertaan modal PIHAK KEDUA sebagaimana dalam Pasal 1 adalah berdasarkan Proposal beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini, yang telah disepakati PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan
Halaman 2 dari 13 halaman
masing-masing pihak telah membubuhkan tanda tangan persetujuan dengan segala konsekuensinya. (5) Seluruh biaya yang timbul untuk penyerahan HPL dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seperti yang diatur dalam Ayat (1) Pasal ini dibebankan dan dibayar oleh PIHAK PERTAMA. (6) Seluruh biaya yang timbul untuk penerbitan HGB di atas HPL menjadi beban dan dibayar oleh PIHAK KEDUA. ------------------------------------------------------ Pasal 3 --------------------------------------------------Nilai Penyertaan Modal PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai perjanjian ini, sepakat secara bersama-sama menetukan besarnya nilai saham masing-masing sebagai berikut : (1) Besarnya nilai saham PIHAK PERTAMA adalah : a)
Tanah seluas
±
1000 harga per m2 Rp. 10.000.000.,-= Rp.10.000.000.000,-
(2) Besarnya nilai saham PIHAK KEDUA adalah sama dengan besarnya pembangunan Toko
Baju Bali beserta seluruh sarana dan fasilitas penunjangnya sebesar = Rp. 5.000.000.000, ___________________ Nilai saham
= Rp. 5.000.000.000,-
------------------------------------------------------ Pasal 4 --------------------------------------------------Uraian Bangunan
Dengan disediakannya tanah sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan membangun : (1)
1 unit Rumah Toko dengan di atas lahan seluas 1.000 m2.
(2)
100 unit stand penjualan beserta Canopy seluas.9 m 2
(3)
Selasar Ruko seluas 898,5 m 2
(4)
Penitipan Barang seluas 50 M2
(5)
Gedung parker lantai bawah seluah 500 m 2.
Keseluruhan bangunan tersebut di atas mempunyai status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang menjadi bagian dan milik PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk melakukan pengelolaan maupun pengalihan hak kepada pihak ketiga atas hak yang dimilikinya. Perincian tersebut diatas selengkapnya tercantum dalam Proposal yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan perjanjian ini. ------------------------------------------------------ Pasal 5 --------------------------------------------------Pembagian Tempat Usaha PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menentukan pembagian tempat usaha bangunan sebagai berikut : (1) PIHAK PERTAMA menerima bagian dan hak untuk memanfaatkan dan mengelola : a) Pagar keliling 64,5 m1
= Rp. 19.350.000,-
b) Lapangan parkir dan jalan 550 M2
= Rp. 257.678.000,-
c) Pos Jaga
= Rp. 4.000.000,-
4 M2
d) MCK/Kamar mandi 15 m2
= Rp. 18.750.000, Halaman 3 dari 13 halaman
e) Lampu taman HPL 125 watt 4 unit
= Rp. 6.000.000,-
f)
= Rp. 160.000.000,-
Lampu jalan HPL 250 watt 32 unit
g) Musholla seluas 25 M2
= Rp. 37.500.000,-
h) Tempat wudhu 10 M2
= Rp. 15.000.000,-,-
i)
= Rp. 25.000.000,-
j)
Taman lingkungan 1 LS Trotoar 147,5 M2
= Rp. 7.375.000,-
k) Kanstin Trotoar 238,5 M2
= Rp.5.962.500,-
l)
= Rp 5.400.000,-
Rambu lalu lintas 18 unit
m) Tempat pembuangan sampah (grobag dan tong sampah)
= Rp. 10.000.000,-
n) Instalasi listrik jalan dan taman 1 LS
= Rp. 50.000.000,-
o) Saluran induk tutup plat beton 1.036 m
= Rp. 621.720.000,-
p) Saluran anak (MD - 40) tutup grill besi 708,70 m
= Rp. 141.740.000,-
q) Saluran drainase lapangan 58 m
= Rp. 2.610.000,-
r) Pengadaan air bersih 1 LS
= Rp. 25.000.000,-
s) Papan nama dan Gapura 1 LS t)
= Rp. 50.000.000,-
Selasar MCK dan Musholla seluas 20 M2
= Rp. 12.000.000,-
u) Titik Kran Hydrant 4 unit (tanpa instalasi)
= Rp. 12.000.000,-
(2) Bangunan di Kawasan Wisata Gianyar KOTA Denpasar yang sudah selesai dibangun oleh
PIHAK KEDUA dan telah memenuhi segala persyaratan yang menjadi bagian pengelolaan PIHAK PERTAMA, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai barang yang masuk dan terdaftar dalam buku inventarisasi Pemerintah KOTA Malang Pelaksanaan Serah Terima dan penyusunan Berita Acara Serah Terima Bangunan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA. (3) PIHAK KEDUA menerima bagian dengan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL selama 30 (tiga puluh) tahun untuk seluruh bangunan yang diatur dalam Pasal 4 perjanjian ini. (4) Harga jual bangunan Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet ditetapkan oleh PIHAK
KEDUA. (5) PIHAK PERTAMA berhak menarik Pendapatan Daerah berupa Pajak dan Retribusi sesuai
dengan ketentuan.peraturan yang berlaku.
----------------------------------------------------- Pasal 6 --------------------------------------------------Masa Berlaku HGB (1) Atas penyertaan modal PIHAK KEDUA sebagaimana dalam Pasal 1 perjanjian ini, PIHAK
KEDUA memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah yang tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 4 perjanjian ini dan bangunan diatasnya atas nama PIHAK KEDUA, dimana Hak Guna Bangunan tersebut di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah KOTA Malang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut. (2) Masa berlaku Hak Guna Bangunan dalam Ayat (1) Pasal ini adalah Hak Guna Bangunan yang diperoleh PIHAK KEDUA atau berasal dari perolehan hak dari PIHAK PERTAMA adalah tidak dapat dimohonkan hak lain. (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk melakukan pemecahan Hak Guna Bangunan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam pecahan Hak Guna Bangunan yang lebih kecil.
Halaman 4 dari 13 halaman
(4) PIHAK KEDUA dapat memindahkan atau mengalihkan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA seperti yang diatur perjanjian ini seluruh dan/atau sebagian yang menjadi penguasaan PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga. (5) Bilamana hak yang diperoleh PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4
perjanjian ini telah berakhir, maka seluruh pemilikan dan penguasaan tanah, gedung serta fasilitas penunjang Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar seluruhnya beralih kepada PIHAK PERTAMA sekalipun tanpa ada penyerahan dari PIHAK KEDUA. ------------------------------------------------------ Pasal 7 --------------------------------------------------Peralihan Hak (1). Dengan diperolehnya Hak Guna Bangunan (HGB), PIHAK KEDUA berhak untuk mengalihkan kepada PIHAK KETIGA, dan atas peralihan hak dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA dimaksud, PIHAK KETIGA dapat pula mengalihkan haknya kepada PIHAK LAIN dengan tidak terlepas dan atau melebihi dari hak yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 4 perjanjian ini. ---------------------------------------------------- Pasal 8 --------------------------------------------------Penentuan Harga Jual dan Pemasaran (1) Hak yang diperoleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 4 perjanjian ini, terrmasuk pula di dalamnya hak untuk menentukan nilai/harga jual, menerima hasill pemindahan tangan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA dan jasa-jasa lain yang timbul karena hukum atas yang diperolehnya kecuali hak-hak yang diperjanjikan dalam perjanjian ini. (2) Atas perolehan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 perjanjian ini dan atau karena hukum, pemegang hak dapat mengadakan dan atau memasang reklame sepanjang setiap pemasangan reklame dimaksud tunduk pada Peraturan Daerah yang berlaku. (3) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemasaran produk/ bangunan yang timbul atas kerjsama ini sepenuhnya merupakan Hak PIHAK KEDUA. (4) Setiap peralihan hak dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK LAIN diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA . ---------------------------------------------------- Pasal 9 --------------------------------------------------Perencanaan dan Spesifikasi (1) Pekerjaan Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, harus sesuai dan memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang tercantum dalam dokumen pendukung yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini. (2) Dokumen yang dinyatakan dalam Ayat (1) Pasal ini adalah meliputi proposal, gambargambar, rencana perhitungan konstruksi, serta tahap-tahap pelaksanaan Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar yang telah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA. (3) Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dilakukan sepenuhnya oleh dan atas pembiayaan PIHAK KEDUA. ---------------------------------------------------- Pasal 10 --------------------------------------------------Jangka Waktu Pelaksanaan
Halaman 5 dari 13 halaman
(1)
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar adalah 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender, terhitung sejak Surat Perintah Kerja diterimakan kepada PIHAK KEDUA.
(2)
PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan Surat Perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA
Denpasar memberikan persetujuan/pengesahan atas
Perjanjian
Kerjasama ini. Segala kerugian yang diderita PIHAK KEDUA atas keterlambatan penerbitan Surat Perintah Kerja menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. (3)
Kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sepanjang alasan-alasan PIHAK KEDUA dapat diterima PIHAK PERTAMA. ---------------------------------------------------- Pasal 11 --------------------------------------------------Pelaksanaan Pembangunan
(1) PIHAK KEDUA atas tanggung jawabnya sendiri dapat menunjuk dan mengangkat
badan/perorangan lain sebagai rekanan untuk membantu pelaksanaan Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar. (2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk mengalihkan Kontrak Kerjasama ini kepada pihak lain. ---------------------------------------------------- Pasal 12 --------------------------------------------------Pengawasan dan Bimbingan Selama pelaksanaan pekerjaan ini, PIHAK PERTAMA
membentuk Badan Pengawas
Pembangunan ( BPP ) yang anggotanya terdiri dari Dinas dan Bagian dari unsur Pemerintah KOTA Denpasar yang melaksanakan tugas fungsional untuk memberikan pengawasan tugas fungsional guna memberikan pengawasan dan bimbingan serta dukungan kepada PIHAK KEDUA baik yang bersifat teknis maupun administratif perijinan. ---------------------------------------------------- Pasal 13 --------------------------------------------------Kenaikan Harga Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA. ---------------------------------------------------- Pasal 14 --------------------------------------------------Keterlambatan (1). Dalam pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA, apabila mengalami keterlambatan sehingga prosentase fisik tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, Badan Pengawas Pembangunan wajib mengadakan teguran peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan tembusan kepada PIHAK PERTAMA. (2). Apabila teguran dimaksud dalam Ayat ( 1 ) Pasal ini telah dilaksanakan 3 kali berturut-turut dalam prosentase perkembangan pembangunan fisik tertentu dan tidak mendapat tanggapan dari PIHAK KEDUA, maka diadakan Surat Peringatan Keras Ke I, II dan III oleh PIHAK PERTAMA. (3). Selang 30 ( tiga puluh ) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya peringatan keras Ke III, dan tidak mendapat tanggapan dari PIHAK KEDUA, maka oleh PIHAK PERTAMA , PIHAK KEDUA dianggap lalai dalam melaksanakan Pembangunan Toko Baju, Factory Halaman 6 dari 13 halaman
Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar,, maka PIHAK PERTAMA
dapat
mengalihkan kepada PIHAK KETIGA untuk meneruskan pembangunannya. (4). Dalam hal PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KETIGA untuk melanjutkan Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar,, PIHAK KETIGA yang dimaksud harus memberikan ganti rugi dan/atau kompensasi kepada PIHAK KEDUA sebesar nilai investasi yang telah ditanamkan oleh PIHAK KEDUA, dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Tim yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah KOTA Denpasar terkait, PIHAK KEDUA dan bilamana diperlukan dengan memakai Jasa Konsultan dibidangnya. (5). Pemberian tanggapan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 2 ) Pasal ini adalah : a) Pemenuhan prestasi pembangunan fisik sebagaimana ditentukan di dalam Time Schedule. b) Alasan-alasan yang dapat diterima PIHAK PERTAMA yaitu sesuatu keadaan memaksa (Force Majeure). ---------------------------------------------------- Pasal 15 --------------------------------------------------Force Majeur (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa ( Force Majeur ) sebagaimana dalam perjanjian ini adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan atau jangkauan kemampuan kedua belah pihak untuk dapat mengatasi dan mencegahnya. (2) Yang dimaksud keadaan memaksa antara lain : Bencana (gempa bumi, banjir, tanah longsor); Sabotase; Huru-hara; Perang; Pemogokan; Kebakaran; yang bukan merupakan akibat kelalaian PIHAK KEDUA; Tindakan Pemerintah di bidang moneter yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan memaksa
(Force
Majeur), yang secara keseluruhan ada hubungan sebab akibat dan secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar dan harus dinyatakan resmi terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang. (3) Apabila terjadi keadaan memaksa ( Force Majeur ), PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam 7 (lima) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir. (4) Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 10 ( sepuluh ) hari. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memberi jawaban kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut. (5) Bilamana keadaan memaksa itu tidak diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan pada Ayat ( 1 ) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat tidak mengakui adanya keadaan memaksa tersebut. ---------------------------------------------------- Pasal 16 --------------------------------------------------Pekerjaan Tambah Kurang (1) Pekerjaaan tambah / kurang yang menyangkut jumlah volume setiap jenis pekerjaan yang terdapat dalam daftar volume pekerjaan yang dianggap sah apabila mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Halaman 7 dari 13 halaman
(2) Apabila pekerjaan tambah/ kurang memerlukan tambahan waktu dari lamanya pekerjaan, akan diadakan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. (3) Apabila kedua belah pihak menghendaki penambahan atau pengurangan dalam Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar ini bilamana perlu atas kesepakatan dapat dibuatkan addendum perjanjian. (4) Perubahan fungsi penggunaan ruang dan fasilitas hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. ---------------------------------------------------- Pasal 17 --------------------------------------------------Masa Pemeliharaan (1). Pemeliharan bangunan di Kawasan Wisata Gianyar KOTA Denpasar menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diresmikannya Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar. (2). Setelah Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar diresmikan dan/ atau dalam masa pemeliharaan serta setelah berakhirnya masa pemeliharaan, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap pembayaran rekening listrik Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) dan rekening berlangganan air minum Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) yang dipergunakan untuk fasilitas umum di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar. ---------------------------------------------------- Pasal 18 --------------------------------------------------Pembayaran Rekening Berlangganan Listrik dan Air Minum Pembayaran rekening berlangganan listrik Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) dan rekening berlangganan air minum Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) di bangunan di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar oleh PIHAK KEDUA, beralih menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga seketika setelah terjadinya peralihan hak dari PIHAK KEDUA kepada Pihak Ketiga.
---------------------------------------------------- Pasal 19 --------------------------------------------------Asuransi (1)
PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengasuransikan seluruh bangunan yang terdapat dalam komplek Kawasan Wisata Gianyar KOTA Denpasar dari awal pembangunan sampai dengan peresmian Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar.
(2)
Dalam hal terjadi sesuatu peristiwa yang merugikan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam proses Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar serta pembagian tempat usaha, sedangkan PIHAK KEDUA belum mengasuransikan sesuai Ayat (1) Pasal ini , maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(3) Dalam hal terjadi kebakaran pada waktu PIHAK KEDUA belum mengasuransikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, maka seluruh biaya perbaikan kembali menjadi beban PIHAK KEDUA sepenuhnya, dan tidak dimasukkan ke dalam biaya konstruksi. ---------------------------------------------------- Pasal 20 --------------------------------------------------Pengelompokan Pedagang
Halaman 8 dari 13 halaman
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melakukan pengaturan Penetapan pengelompokan jenis dagangan. ---------------------------------------------------- Pasal 21 --------------------------------------------------Hak dan Kewajiban (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dan
pemasaran apa yang menjadi Hak PIHAK KEDUA di Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar. (2) PIHAK
PERTAMA
menerbitkan
Penetapan/Peraturan
yang
menyatakan
bahwa
Department Store/Swalayan hanya dapat dibangun di Kawasan Wisata Gianyar KOTA Denpasar, dan melakukan pengaturan arus lalu lintas yang dapat mendukung terciptanya keramaian di Kawasan Wisata Batu. (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat
melarang Pihak Ketiga untuk menempati bangunan di seluruh Kawasan Wisata Gianyar KOTA Denpasar apabila Pihak Ketiga belum melunasi pembayarannya. (4) PIHAK KEDUA berhak untuk menutup bangunan yang telah ditempati Pihak Ketiga apabila Pihak Ketiga lalai dalam membayar angsuran kredit dan bunganya kepada bank yang memberikan fasilitas kredit untuk pembelian bangunan maupun angsuran pembayaran kepada PIHAK KEDUA. (5) PIHAK PERTAMA dilarang mengalih fungsikan seluruh atau sebagian bangunan beserta sarana dan prasarana yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan di Kawasan Wisata Gianyar yang dibangun oleh PIHAK KEDUA, yang dapat mengakibatkaan Pihak Ketiga menempati hasil dari pengalihan fungsi bangunan tersebut sebagai tempat berjualan. (6) PIHAK PERTAMA memberikan jaminan bahwa dalam lingkungan Kawasan Wisata Batu tidak terdapat adanya pedagang kaki lima yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat proses penjualaan bangunan yang menjadi hak PIHAK KEDUA di Kawasan Wisata Gianyar. (7) PIHAK PERTAMA paling lambat 3 ( tiga ) hari setelah mendapat laporan dari PIHAK KEDUA tentang adanya pedagang kaki lima di lingkungan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar, PIHAK PERTAMA wajib melakukan operasi penertiban untuk mengeluarkan pedagang kaki lima dari lingkungan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar. (8) PIHAK KEDUA tidak dibebani retribusi dan pajak-pajak lainnya atas Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar. (9) PIHAK PERTAMA dilarang memungut retribusi dan atau pungutan apapun juga kepada pedagang kaki lima yang dapat menimbulkan kesan memberikan pengesahan kepada pedagang kaki lima di Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar. (10)PIHAK PERTAMA wajib menerbitkan Berita Acara Serah Terima Proyek Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diresmikannya Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar. (11) Kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam penerbitan Berita Acara dimaksud dalam Ayat ini menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA. Halaman 9 dari 13 halaman
(12)Selama dalam proses pelaksanaan pembangunan yang diatur dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjamin : a)
Kelancaran pengurusan segala bentuk perijinan yang diperlukan PIHAK KEDUA..
b)
Kondisi dan situasi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA secara baik dan lancar.
(13)PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan ganti rugi atas seluruh kerugian yang diderita PIHAK KEDUA, dalam hal PIHAK PERTAMA : a)
Memutuskan perjanjian ini secara sepihak.
b)
Menghambat
pembangunan
dan
proses
perijinan
yang
diperlukan
untuk
terlaksananya perjanjian ini. ---------------------------------------------------- Pasal 22 --------------------------------------------------Pergantian Personil PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa perjanjian kerjasama Pembangunan Toko Baju, Factory Outlet di Kawasan Wisata Gianyar Kota Denpasar ini tidak akan berubah bila terjadi pergantian personil baik dari PIHAK PERTAMA mapun PIHAK KEDUA. ---------------------------------------------------- Pasal 23 --------------------------------------------------Pemberitahuan Semua pemberitahuan antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis dan berlaku sebagai alat pembuktian. ---------------------------------------------------- Pasal 24 --------------------------------------------------Tempat Kedudukan Hukum Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. ---------------------------------------------------- Pasal 25 --------------------------------------------------Penutup (1)
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini yang bersifat penyempurnaan dapat diatur kemudian dalam Surat Perjanjian Tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
(2)
Perjanjian ini mulai berlaku sejak mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA Denpasar.
(3) Perjanjian dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) asli bermeterai cukup dan 4 ( empat ) salinan yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Halaman 10 dari 13 halaman
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
DIREKTUR UTAMA
WALIKOTA DENPASAR
PT. ADHI Tbk
PUTU GEDE AMARTA, SE
I NYOMAN KARTASURA,SH
SAKSI - SAKSI
(1) Nama NIP
: MUHAMMAD SYARIFUDDIN, SH.ST :00154677381003
Jabatan : Ketua Bappeda Kota Denpasar (2) Nama N IP
:AGUS SALIM, SE : 00298875043598
Jabatan : Kepala PU Kota Denpasar (3) Nama NIP
(2)..........
:RINTO HARAHAP, SH : 00127654899889
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Kota Denpasar (4) Nama
(1)………
(3) .........
: SOEMARMO INDRAWAN, SH. SE
Jabatan : Direktur Keuangan PT. ADHI Tbk
(4) ..........
______________________ Note : Harap ditetapkan nama Bangunan yang akan dipergunakan oleh Pemda. setelah Bangunan difungsikan.Nama diatas distipulasi dalam perjanjian ini.
Halaman 11 dari 13 halaman
